RPJMD Kota Padang 2014-2019

LAMPIRAN PERATURAN PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA PADANG PADANG NOMOR

TAHUN 2014

TENT TENTAN ANG G RENC RENCAN ANA A PEMB PEMBAN ANGU GUNA NAN N JANGK JANGKA A MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019

PEMERINTAH KOTA PADANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TAHU TAHUN N 2014 2014

BAB IX

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Berisikan penetapan indikator dan target kinerja pembangunan daerah secara makro maupun menurut program pembangunan. Indikator dan target kinerja mencakup keluaran (output) dan hasil (outcome).

BAB X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Memuat tentang pedoman transisi kepemimpinan kota dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Padang sesuai peraturan perundangan berlaku.

7

WALIKOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT RANC RANCAN ANGA GAN N PERA PERATU TURA RAN N DAER DAERAH AH KOTA KOTA PADA PADANG NG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHU TAHUN N 201 2014 4 - 20 2019 19 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

Meni Menimb mban ang g:

a. bahw bahwa a sesu sesuai ai den denga gan n Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 25 Tah Tahun un 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang ang-Undan dang Nom Nomor or 23 Tahu ahun 20 2014 ten tentang tang Pemer Pemerin intah tahan an Daerah Daerah,, daerah daerah diwa diwaji jibka bkan n menyu menyusun sun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahw bahwa a berd berdas asar arka kan n Pasa Pasall 264 264 ayat ayat (1) (1) Und Undan angg-Un Unda dang ng Nomor Nomor 23 Tahun Tahun 2014 2014 tentan tentang g Pemer Pemerin intah tahan an Daer Daerah, ah, maka maka dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimak dimaksud sud pada pada huruf huruf a diteta ditetapka pkan n denga dengan n Peratu Peraturan ran Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud pada pada huru huruff a dan dan hur huruf uf b, perl perlu u men menet etap apka kan n Per Perat atur uran an Daerah Daerah tentang tentang Rencana Rencana Pembang Pembangunan unan Jangka Jangka Menenga Menengah h Daer Daerah ah Tahu Tahun n 2014 2014 – 2019 2019;;

Meng Mengin inga gatt :

1. Unda Undang ng-U -Und ndan angN gNom omor or 9 Tah Tahun un 1956 1956 tent tentan ang g Pemb Pemben entu tuka kan n Daer Daerah ah Oton Otonom om Kota Kota Besa Besarr Dala Dalam m Ling Lingku kung ngan an Daer Daerah ah Propinsi Propinsi Sumatera Sumatera Tengah Tengah (Lembaran (Lembaran Negara Negara Repub Republik lik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor Nomor 17 Tahun Tahun 2003 2003 tentang tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben Perbendah dahara araan an Negar Negara a (Lemba (Lembaran ran Negar Negara a Republ Republik ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor Nomor 15 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Republik Indonesi Indonesia a Tahun Tahun 2004 2004 Nomor Nomor 104, Tambah Tambahan an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang–U Undang–Undan ndang g Nomor Nomor 33 Tahun Tahun 2004 2004 tentang tentang Peri Perimb mban anga gan n Keua Keuang ngan an Anta Antara ra Peme Pemeri rint ntah ah Pus Pusat at dan dan Pemerint Pemerintah ah Daerah Daerah (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undan dang–Un –Undang ang Nomo omor 26 Tahun ahun 2007 2007 tent entang ang Pen Penataa ataan n Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Neg Negara ara Rep Repub ubllik Indo Indon nesia Tah Tahun un 201 2011 Nomo Nomorr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone Indonesi sia a Tah Tahun un 2014 2014 Nomor Nomor 244, 244, Tamb Tambaha ahan n Lem Lembar baran an Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana sebagaimana telah diubah diubah dengan dengan Peraturan Peraturan Penggant Penggantii Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor Nomor 2 Tahun 2014 2014 (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 2014 Nomor Nomor 246, 246, Tamb Tambaha ahan n Lembar Lembaran an Negar Negara a Republ Republik ik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 17 Tahun Tahun 1980 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 11. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. 12. Peratu Peraturan ran Pemer Pemerin intah tah Nomor Nomor 39 Tahu Tahun n 2006 2006 tentan tentang g Tata Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Nomor 96, Tambaha Tambahan n Lembaran Lembaran Negara Negara Repub Republik lik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/MPPN//04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 54);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15); 22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13); 23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18); 24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Padang. 2. Walikota adalah Walikota Padang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004–2020. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014–2019. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun sekali. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Propinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010–2015. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2014. (2) RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004-2020, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2010-2015. BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud Pasal 3 Maksud RPJMD Tahun 2014-2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang yang dijabarkan dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan umum kepala daerah yang telah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2014.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 4 Tujuan RPJMD Tahun 2014-2019 adalah sebagai : a. untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Padang; b. pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya; c. pedoman penyusunan rencana strategis SKPD dan RKPD Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5 (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2014-2019 meliputi penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Walikota disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (2) RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 6 (1) RPJMD Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan;

Bab II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan; Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis; Bab V

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan; Bab VII : Kebijakan umum dan program pembangunandaerah;

Bab VIII: Indikasi rencana program prioritas yang disertaikebutuhan pendanaan; Bab IX : Penetapan indikator kinerja daerah; dan Bab X

: Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7 (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2014–2019, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. (2) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8 (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2019 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih. Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal

2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Diundangkan di Padang pada tanggal

2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT:

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019 I. UMUM Penyusunan RPJMD Kota Padang periode 2014-2019 dimaksudkan untuk dapat member arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam melakukan kegiatan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kota Padang juga dimaksudkan untuk dapat melakukan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar terwujud keterpaduan dan sinergi kegiatan pembangunanan antar sektor dan antar wilayah dalam Kota Padang Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Walikota bersama DPRD Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 bulan setelah Walikota dilantik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJM Daerah disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan melibatkan unsur masyarakat, SKPD, dan pihak legislatif. Oleh karena itu, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dan pembahasan secara substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikonsultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan. Secara substantive RPJMD memuat : a) Bab I : Pendahuluan; b) Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c) Bab III d) e) f) g) h) i) j)

Bab Bab Bab Bab Bab

IV V VI VII VIII

Bab IX Bab X

: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan; : Analisis Isu-Isu Strategis; : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; : Strategi dan Arah Kebijakan; : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan; : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR

DAFTAR ISI

Halaman BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang 1.2. MaksuddanTujuan 1.3. LandasanHukum 1.4. HubunganAntarDokumenPerencanaan 1.5. SistematikaPenulisan

1 1 2 3 5 6

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. AspekGeografidanDemografi 2.2. AspekKesejahteraanMasyarakat 2.3. AspekPelayananUmum 2.4. AspekDayaSaing Daerah

8 8 23 33 38

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. KinerjaKeuanganMasaLalu 3.2. Neraca Daerah 3.3. KebijakanPengelolaanKeuanganMasaLalu 3.4. Rencana Kebijakan Pengelolaan Keuangan

43

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. PermasalahanPokok Pembangunan 4.2. Isu-IsuStrategis

68 68 74

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Arah RPJP Kota Padang 5.2. VisidanMisiJangkaMenengahProvinsi Sumatera Barat 5.3. VisiJangkaMenengah Kota Padang 5.4. MisiJangkaMenengah Kota Padang 5.5. TujuanUmum Pembangunan Kota Padang 5.6. Sasaran Umum Pembangunan Kota Padang

80 80 82 84 86 86 86

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Misi 1: MewujudkanPendidikan yang BerkualitasuntukMenghasilkanSumberDayaManusia yang BerimandanBerdayaSaing 6.2. Misi 2: Menjadikan Kota Padang sebagaiPusatPerdagangan Wilayah Barat Sumatera 6.3. Misi 3: Menjadikan Kota Padang sebagai Daerah TujuanWisata yang NyamandanBerkesan

91 91

43 54 58 63

94 97

BAB VII

BAB VIII

6.4. Misi 4: MeningkatkanKesejahteraanMasyarakatdanPengembanga nEkonomiKerakyatan 6.5. Misi 5: Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, BersahabatdanMenghargaiKearifanLokal 6.6. Misi 6: Mewujudkan Tata KelolaPemerintahan yang Baik, BersihdanMelayani

100

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 1 7.2. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 2 7.3. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 3 7.4. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 4 7.5. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 5 7.6. KebijakanUmumdan Program Pembangunan Misi 6

116

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. UrusanPendidikan 8.2. UrusanKesehatan 8.3. UrusanPekerjaanUmum 8.4. UrusanPerumahan Rakyat 8.5. UrusanPenataanRuang 8.6. UrusanPerencanaan Pembangunan 8.7. UrusanPerhubungan 8.8. UrusanLingkunganHidup 8.9. UrusanPertanahan 8.10. UrusanKependudukandanCatatanSipil 8.11. UrusanPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak 8.12. UrusanKeluargaBerencanadanKeluarga Sejahtera 8.13. UrusanSosial 8.14. UrusanKetenagakerjaan 8.15. UrusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah 8.16. UrusanPenanaman Modal 8.17. UrusanKebudayaan 8.18. UrusanPemudadanOlah Raga 8.19. UrusanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri 8.20. UrusanOtonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 8.21. UrusanKetahananPangan 8.22. UrusanPemberdayaanMasyarakatKelurahan 8.23. UrusanStatistik 8.24. UrusanKearsipan

161

105 109

116 123 127 132 146 152

162 169 176 184 190 193 197 202 208 211 215 217 220 224 228 232 235 237 240 243

252 254 257 259

8.25. 8.26. 8.27. 8.28. 8.29. 8.30. 8.31. 8.32. 8.33.

UrusanKomunikasidanInformatika UrusanPerpustakaan UrusanPertanian UrusanKehutanan UrusanEnergidanSumberDaya Mineral UrusanPariwisata UrusanKelautandanPerikanan UrusanPerdagangan UrusanIndustri

265 268 271 278 380 382 387 396 302

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

305

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. PedomanTransisi RKPD Tahun 2019 10.2. KaidahPelaksanaan 10.3. PengendaliandanEvaluasi

319 319 319 319

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Tabel 2.2

Kecamatan di Kota Padang Menurut Luas Wilayah Darat, Administrasi dan Ketinggian Daerah Tahun 2012 Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang

9 14

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Tahun 2010-2013

21

Tabel 2.4

Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 PDRB Kota Padang Atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2012

22

Tabel 2.6

Distribusi PDRB Kota Padang Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013

25

Tabel 2.7

Perkembangan dan Perubahan Indeks Harga Konsumen, Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan di Kota Padang Tahun 2011-2013

26

Tabel 2.8

Angka Melek Huruf Kota Padang dan Sumatera Barat Tahun 2006-2013

28

Tabel 2.9

Rata-Rata Lama Sekolah Berbagai Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2013

29

Tabel 2.10

Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Kota Padang Tahun 2008-2013 Potensi Seni Budaya Kota Padang Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) per 1000 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2012 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2007-2012 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kota Padang Tahun 2011

30

Fasilitas Prasarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 20082012 Fasilitas dan Rasio Sarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008-2012

36

Tabel 2.17

Nilai Pembentukan Modal di Kota Padang Tahun 2008-2012

38

Tabel 2.18

Persentase Pengeluaran Per Kapita Penduduk Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Padang Tahun 20112012 Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Rasio Panjang Jalan Terhadap Kendaraan dan Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012

39

Kebutuhan Investasi Kota Padang Tahun 2014-2019 Nilai IPM Wilayah Perkotaan di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2012

41 42

Tabel 2.5

Tabel 2.11 Tabel 2.12

Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16

Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21

24

31 33

34 35

37

40

Tabel 3.1

Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Padang

44

Tabel 3.2

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun

46

Tabel 3.4

Perkembangan Realisasi Belanja Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun

50

Tabel 3.5

Perkembangan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Perkembangan Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal Tahun 2009-2013

52

Tabel 3.7

Perkembangan Realisasi Pertumbuhan Per Tahun

Rata-Rata

54

Tabel 3.8

56

Tabel 3.10

Perkembangan Pos-Pos Neraca dan Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun Perkembangan Rasio Keuangan Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tabel 3.11

Defisit Riil Anggaran

59


Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kemampuan Keuangan Derah

60 61

Tabel 3.14

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

62


Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2019 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

64 67

Tabel 4.1

Hubungan Pembangunan Kota Padang Dengan Daerah Tetangga

74

Tabel 5.1 Tabel 6.1

Hubungan Hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1

88 93

Tabel 6.2 Tabel 6.3

Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3

96 99

Tabel 6.4

Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4

102

Tabel 6.5 Tabel 6.6

Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 6

108 114

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk 119 Misi 1

Tabel 7.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk 125 Misi 2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk 130 Misi 3

Tabel 3.3

Tabel 3.6

Tabel 3.9

Tabel 3.15

Tabel 7.3

Daerah

Pembiayaan

dan

dan

Tingkat

48

53

58 58

62

Tabel 7.4

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk 135 Misi 4

Tabel 7.5

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk 150 Misi 5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah untuk 155 Misi 6

Tabel 7.6 Tabel 8.1

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 166 Pendidikan dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.2.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 170 Kesehatan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 179 Pekerjaan Umum dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.3 Tabel 8.4

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 186 Perumahan dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.5

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Penataan Ruang dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perencanaan Pembangunan dan Pendanaan Tahun 20142019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perhubungan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Lingkungan Hidup dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.6

Tabel 8.7 Tabel 8.8 Tabel 8.9 Tabel 8.10

Tabel 8.11

Tabel 8.12

191 195

198 203

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 209 Pertanahan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 212 Kependudukan & Catatan Sipil dan Pendanaan Tahun 20142019 Program Prioritas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan & Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Keluarga Berencana & Keluarga Tahun 2014-2019

Daerah Menurut Urusan 216 Perlindungan Anak dan Daerah Menurut Urusan 218 Sejahtera dan Pendanaan

Tabel 8.13

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 221 Sosial dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.14

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 225 Ketenagakerjaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 229 Koperasi & UKM dan Pendanaan Tahun 2014-2019


Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 233 Penanaman Modal dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 236 Kebudayaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.18

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 238 Pemuda & Olah Raga dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.19

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 241 Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 244 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.20



Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 253 Ketahanan Pangan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 255 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 258 Statistik dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 260 Kearsipan dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.25

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 266 Komunikasi & Informatika dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.26

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 269 Perpustakaan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 273 Pertanian dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 279 Kehutanan dan Pendanaan Tahun 2014-2019


Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 281 Energi & Sumber Daya Mineral dan Pendanaan Tahun 20142019

Tabel 8.30

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 285 Pariwisata dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.31

Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 290 Kelautan & Perikanan dan Pendanaan Tahun 2014-2019 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 298 Perdagangan dan Pendanaan Tahun 2014-2019


Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan 303 Industri dan Pendanaan Tahun 2014-2019

Tabel 8.34

Rekapitulasi Kerangka Pendanaan dan Program Prioritas 304 Pembangunan Daerah Menurut Urusan Tahun 2014-2019

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kota Padang 306 Tahun 2014-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan dan hakekat dari pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicitacitakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable) dan berkelanjutan (sustainable). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) dalam perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah bersangkutan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada perobahan pendekatan perencanaan pembangunan menjadi lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan jabaran lebih konkrit dari visi,misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dan target indikator kinerja daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dilakukan dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

1

Panjang (RPJP) Kota Padang periode 2004-2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 3 Agustus 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007,dan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kota Padang periode 2010-2030 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2013. Selanjutnya, penyusunan RPJMD ini menampung aspirasi warga Kota Padang baik yang berdomisili di Kota Padang maupun yang berada di perantauan secara lebih rinci dan terfokus sebagaimana dihasilkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang telah dilaksanakan khusus untuk tujuan ini.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang periode 2014-2019 ini adalah untuk memberikan landasan, arah dan pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan dan pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menyusun rencana, program dan kegiatan untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan disusunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014-2019 ini adalah untuk: 1.

Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

2.

Menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Padang.

3.

Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan bagi setiap SKPD dan Pemerintah Kota Padang.

4.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Rencana Strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5.

Mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota sehingga mampu berkembang secara mandiri, memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan

2

untuk mampu bersaing dalam era teknologi informasi dan menghadapi persaingan global. 6.

Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar penentuan kemampuan pendanaan 5 tahun ke depan, menterjemahkan visi misi kota Padang ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah serta menetapkan indikator kinerja satuan perangkat kerja daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan.

1.3. LANDASAN HUKUM Penyusunan RPJMD Kota Padang 2014-2019 dilakukan mengacu kepada beberapa ketentuan perundangan berlaku sebagai landasan hukum, antara lain: 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Padang. (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54, Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/MPPN/04/2010; Nomor: PMK 95//PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;

4

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020; 26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014; 27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam PILKADA. Dalam RPJMD ini visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas. Selanjutnya dari strategi dan kebijakan tersebut disusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang. Namun demikian, penyusunan RPJMD ini juga mempedomani arah dan pentahapan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Padang agar terdapat kesinambungan proses pembangunan kota dalam jangka panjang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD ini harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang. Dokumen RPJMD Kota Padang yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkan Daerah (Renstra SKPD) dilingkungan Kota Padang. Konsistensi antara RPJMD dan Renstra SKPD ini perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih. Dengan cara demikian diharapkan dapat diciptakan proses pembangunan Kota Padang yang terpadu dan saling mendukung lintas sektoral dan wilayah sehingga pencapaian tujuan pembangunan kota menjadi lebih terarah. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kota Padang juga dijadikan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Bappeda Kota Padang. Dalam RKPD ini, penyusunan rencana dilakukan secara lebih rinci sampai kepada rincian program dan kegiatan serta pagu dana indikatif yang dibutuhkan. Disamping itu, program dan kegiatan tersebut juga harus dilengkapi dengan indikator kinerja, baik masukan (output) dan hasil (outcome) sehingga penyusunan rencana menjadi lebih terukur. RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar utama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang pada setiap tahunnya.

5

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJMD Kota Padang 2014-2019 terdiri dari 9 bab yang saling berkaitan satu sama lain dan secara umum berisikan hal-hal sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Memuat latar belakang penyusunan rencana, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dan sistematika penulisan rencana.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat gambaran umum yang mencakup tentang aspek geografis dan demografis Kota Padang, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Berisikan kinerja keuangan daerah masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan pembangunan. Kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi: proporsi penggunaan anggaran dan analisa pembiayaan. Sedangkan kerangka pembiayaan meliputi analisis pengeluaran dana dan kerangka pendanaan masa datang.

BAB IV

Analisis Isu-Isu Strategis Memuat permasalahan pokok pembangunan dan beberapa isu strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Padang 5 tahun mendatang.

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Berisikan uraian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang kedepan.

Bab VI

Strategi Dan Arah Kebijakan Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Padang untuk periode lima tahun kedepan.

BAB VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Memuat arah kebijakan umum daerah menurut urusan wajib dan pilihan serta program dan kegiatan Pembangunan terkait yang disusun dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan Kota Padang serta sasaran dan target pembangunan yang akan dicapai.

Bab VIII Indikasi Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Memuat program-program prioritas yang dirinci berdasarkan tahun perencanaan dan pagu indikatif

6

RPJMD Kota Padang 2014-2019

Recommend Documents