TERORISME DALAM PELANGGAR ETIKA PACASILA Disusun guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pancasila
oleh
DANNA SAPAHUMA MARTONO NIM 20170610348 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2017
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr.Wb Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “TERORISME DALAM PELANGGAR ETIKA PACASILA”. Kemudian salawat dan salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kealam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dalam penulisan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan, untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah saya ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kita semua khususnya dalam bidang pendidikan pancasila . Wassalamualaikum Wr. Wb
Danna Sapahuma Martono , 20 Desember 2017
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pada zaman modern merupakan dunia yang tanpa batas dan dunia yang menggoda moral seseorang untuk bertindak semaunya. Banyak tingkah laku seseorang yang melanggar aturan / norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga mengakibatkan banyak kecemasan, ketegangan dan ketakutan di kalangan masyarakat, yang semua itu tidak bisa dicernakan dan di integrasikan oleh individu (Kartono, 2009: 7). Pancasila merupakan ideologi Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai fungsi dan kedudukan yang diantaranya sebagai ideologi negara, pandangan hidup, dasar untuk bertindak, pola pikir masyarakat indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa, dasar pembuatan hukum, dll. Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang penting disetiap butir sila yang dapat diartikan secara singkat yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan. Dari arti sila-sila pancasila dan fungsi pancasila, kita sebagai warga negara republik indonesia harus bisa menjadikan pancasila sebagai pedoman hidup dan jalan keluar dalam suatu permasalahan yang terjadi pada kita sebagai warga negara republik indonesia. Pada zaman sekarang ini indonesia sedang diguncang dengan isu dan permasalahan sosial yang mencangkup ruang lingkup yang mengatas namakan suatu agama, hal ini tentu saja bukanlah hal yang sepele dan berdampak sangat besar bagi umat agama masing-masing. Permasalahan yang mengatas namakan agama tentu saja memilki tujuan dan maksud tertentu dalam pelaksanaannya dan mencerminkan bagaimana seseorang dalam seberapa jauh atau seberapa dalam orang tersebut dalam memahami agama yang mereka anut dan seberapa dalam mengartikan pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat indonesia. Beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan maraknya kasus bom yang terjadi di restoran, hotel, bahkan kedutaan besar pun tak luput dari serangan bom. Hal ini dikategorikan sebagai kasus pidana terorisme dan mulai menjadi trademark bagi Indonesia sebagai Negarateroris. Dengan dalih menjalankan syariat Islam, terror demi terror dilakukan. Tahun 2011 merupakan tahun dimana banyak terjadi kasus terorisme. Maraknya aksi terorisme menyebabkan masarakat menjadi kuatir dan merasa tidak aman. Tragedi bom bunuh diri yang mengguncang Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/9-2011), pagi menorehkan luka. Tidak hanya fisik, tetapi peristiwa itu menyisakan trauma dan tanda tanya besar dikalangan masarakat.
Terorisme yang terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi di kota solo tahun 2011 diduga mempunyai keterkaitan dengan bom Cirebon, dan mempunyai motif yang sama dengan jaringan teroris di cirebon.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pengaruh peristiwa ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah ? 2. Sila berapa yang dilanggar dan apa alasan terjadinya bom solo ?
3. Apa yang dapat dilakukan pemerintah masarakat dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi peristiwa sejenis dimasa yang akan datang ? 4. Pandangan agama islam tentang terorisme ?
TUJUAN PENULISAN Untuk mengaetahui seberapa jauh pengamalan Pancasila dalam kehidupan bangsa indonesia untuk menjalani kehidupan sesuia nilai-nilai Pancasila dan pola pikir masyarakat indonesia dalam memahami suatu agama sebagai tiang kehidupan. Mengetahui kasus BOM SOLO 2011 yang terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton selesai dan jemaat keluar dari gereja. Apa dampak dari kasusnya dan peran pemerintah dalam menangani kasus terorisme serta pandangan agama Islam tentang terorisme.
MANFAAT PENULISAN Dengan penulisan dan pembahasan ini, maka kita bisa mengetahui tentang etika dan etika pancasila. Dalam penulisan ini kita juga mengetahui seberapa jauh orangorang dalam menjalankan makna pancasila dan mengamalkan pemahaman agama dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam suatu hal tertentu. Didalam penulisan ini saya juga menuliskan kejadian terorisme yang secara jelas itu adalah tindakan ilegal bagi bangsa indonesia, bahkan melakukanya dengan mengatas namakan agama dari hal ini makan kita dapat melihat seberapa jauh etika seseorang dalam hidup berbangsa yang beragam.
PEMBAHASAN Pengertian Etika Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafatyang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita.Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain.Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika.Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan(studi penggunaan nilai-nilai etika). Menurut Dr.H. Hamzah Ya’cub dalam buku etika islam, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh dapat diketahui oleh akal pikiran. Kata yang dekat dengan etika adalah moral, berasal dari bahasa Latin “mores” artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kata yang juga sering dipakai adalah etiket, artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antara etika dan etiket. Etika termasuk salah satu cabang filsafat yang mempunyai kedudukan tersendiri. Etika membahas yang harus dilakukan oleh seseorang karenanya berhubungan dengan yang harus dan tidak harus atau boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Nilai dan norma etis banyak juga berasal dari agama, sehingga setiap orang yang beragama akan
berusaha menjadikan agama sebagai pedoman nilai dan norma etis dalam kehidupan pribadi dan sosialnnya (Fauzi, 2003).
Etika Pancasila Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafat atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik (susila) dan buruk (asusila). Adapun refleksi filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggungjawab. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliranaliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam Pembukan UUD 1945 alinea keempat. Dalam penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan bahwa “pokokpokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan (ada empat, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab) dijabarkan ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh. Dan menurut TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih dimana sila tersebut melekat pada setiap insane, maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. oleh
sebab itu penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah nusantara. Pancasila
merupakan hasil
kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa
bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas maupun minoritas. Selain itu juga tidak membedakan unsur lain seperti gender, budaya dan daerah. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanism, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saka. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilainilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna bahwa Negara melindungi setiap pemeluk agama (yang tentu saja agama diakui di Indonesia) untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Dan bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung makna bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas Negara hukum. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat. Tidak ada perbedaan dan pandangan khusus pada siapapun dia didepan mata hukum.
3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama ras bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu yakni satu bangsa Indonesia. cinta terhadap bangsa dan tanah air. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
4. Sila
Keempat :
Kerakyatan
Yang
dipimpin
oleh
Hikmat
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Melakukan musyawarah, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
5.
Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam setiap lini kehidupan. mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Penghidupan disini tidak hanya hak untuk hidup, akan tetapi juga kesetaraan dalam hal mengenyam pendidikan.
Pengertian Terorisme Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangserangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan,
mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism : "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (state terorism). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.
Bagaimana pengaruh peristiwa ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah
Bom Solo 2011 adalah peristiwa ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 10.55 WIB, Minggu, 25 September 2011.Peristiwa ini mengakibatkan 28 orang terluka dan seorang tewas yang diidentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri. Pelaku pemboman tersebut diidentifikasi sebagai Ahmad Yosefa Hayat alias Ahmad Abu Daud. Bom meledak ketika kebaktian di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton selesai dan jemaat keluar dari gereja. Bom ini dibawa pelaku dalam jaket yang dikenakan dan diledakan dengan menggunakan saklar yang diketemukan di tempat kejadian.Ledakan ini dapat didengar dalam radius 500 meter dari tempat kejadian. Selain satu orang yang telah dipastikan tewas di tempat, ledakan bahan peledak itu menciderai beberapa jemaat lain yang berada di lokasi. Informasi yang dihimpun menyatakan, di sekitar kawasan gereja itu terdapat pula satu gereja Katholik. Kini kawasan itu dalam status terlarang untuk dilalui masyarakat umum, garis polisi telah dipasang dan satu tim Gegana Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah digerakkan untuk melakukan olah TKP. Ledakan bom di Solo terkait erat dengan ledakan bom di Cirebon yang terjadi pada beserta jaringan pelaku bom Cirebon. Ahmad Yosefa Hayat adalah orang yang mengantarkan pelaku bom bunuh diri Cirebon. Dari hasil pemeriksaan forensic, baik sidik jari, gigi, maupun tes
DNA, dapat dipastikan bahwa pelaku bom bunuh diri GBIS Kepunton adalah Ahmad Yosefa Hayat. Peledakan ini adalah upaya adu domba dan penyudutan terhadap kelompok tertentu, atau bahkan mengarah ke agama tertentu ke agama lain, dalam hal ini jemaat Kristen. Tujuannya agar terjadi pergesekan-pergesekan horizontal antaragama atau kelompok. Dalam kondisi politik yang belakangan memanas di Tanah Air, sangat terbuka kemungkinan adanya kelompok tertentu untuk mengacaukan perhatian pemerintah dan masyarakat dengan peristiwa semacam ini. Bahkan, sangat mungkin kelompok itu mengacaukan barang bukti di tempat kejadian perkara agar terkesan melibatkan keterlibatan kelompok agama lain. Bom yang terjadi pada 2011 tahun silam membuat tingkat kerohanaian jemaat semankin meningkat, meskipun awal-awal terjadinya bom ada sebagaian jemat yang trauma pergi ke Gereja, khususnya anak-anak sekolah minggu. Jemaat gereja juga semakain dewasa, dan mereka sudam memaafkan pelaku pengeboman. Jemaat gereja semakian dewasa dan menyadari bahwa ternyata kita mesti meningkatkan rasa toreransi kita, agar kelak tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi.
Sila berapa yang dilanggar dan apa alasan terjadinya bom solo
Dari kasus tersebut diatas menandakan bahwa sudah tidak relevannya warga indonesia dengan nilai pancasila khususnya pada sila pertama. Dari kasus pertama dikatakan bahwa pelaku melakukan hal tersebut dengan alasan jihad, sedangkan pada kasus kedua yaitu menunjukkan bahwa adanya pendangkalan iman seseorang. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan nilai pada sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu menghilangkan nyawa seseorang sekalipun alasannya adalah berjihad dan membela agama islam. Belajar dari kasus pengeboman yang sering terjadi di berbagai daerah seharusnya pemerintah mengadakan tindakan yang tegas kepada pelaku bom, memberikan hukuman kepada pelaku. Pada kasus pengeboman yang semakin marak ini terlihat pemerintah yang seolah jalan ditempat,tidak adanya tindakan yang pasti. Tindakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya bentuk tindakan provokasi terhadap kerukunan umat beragama. Banyaknya kasus bom menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memayungi keamanan pada masyarakat, kegagalan dalam menjaga kerukunan umat beragama yang notabennya indonesia terdiri dari beragam agama.
Apa yang dapat dilakukan pemerintah masarakat dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi peristiwa sejenis dimasa yang akan datang
Untuk memerangi tindakan terorisme, pemerintah perlu memikirkan pendekatan yang tidak legalis represif terhadap terorisme salahsarunya antara lain memikirkan kemungkinan rekonsialisasi dan terbukanya komunikasi intensif antara pemerintah dengan masyarakat dan unsur-unsur di dalam masyarakat itu sendiri baik melalui pendekatan Agama maupun budaya. Karma patut disadari bahwa terorisme merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, maka pada dasarnya penanganan tindak pidana terorisme tidak akan memadai jika hanya mengadakan undang-undang saja. Tanpa didukung oleh kinerja aparat penegak hukum yang profesional dalam menegakkan peraturan yang ada dan perlu dilakukan Revisi UU anti terorisme yang harus sesuai dengan kerangka hukum yang harus mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pengawasan perbatasan, keamanan transportasi, bea cukai, keimigrasian, money loundering, basis rekruitmen dan pelatihan (misi atau pelatihan militer ilegal), keuangan, bahan peledak, bahan kimia dan persenjataan serta perlindungan terhadap masyarakat sipil. Serta mewajibkan setiap prosedur dan tindakan hukum dilakukan secara nondiskriminatif, melindungi dan menghormati HAM.
Pandangan agama islam tentang terorisme
DALIL-DALIL AL-QURAN •
Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. [QS. Al-Anbiya' : 107].
•
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada ummat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. [QS. Saba' : 28].
•
Nabi Muhammad saw. dan Islam datang benar-benar untuk membawa rahmat di alam semesta ini.
DALIL-DALIL HADIS
•
Rasulullah saw. bersabda, “Hai ‘Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang
dan senang kepada kasih sayang, dan Dia memberi (kebaikan) pada kasih sayang itu apaapa yang Dia tidak berikan kepada kekerasan, dan tidak pula Dia berikan kepada apapun selainnya”. [HR. Muslim]. •
Kejahatan dan perbuatan jahat, keduanya sama sekali bukan ajaran Islam. Dan
orang yang paling baik Islamnya ialah yang paling baik akhlaknya. [HR. Ahmad ].
IMPLIKASI •
Terorisme dengan menggunakan kekerasan, kekejaman serta kebengisan dan cara-
cara lain untuk menimbulkan rasa takut dan ngeri pada manusia untuk mencapai tujuan jelas bertentangan dengan ajaran Islam. •
Islam bertujuan untuk menuntun manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya
dengan dilandasi rasa kasih sayang hanya semata-mata mengharap rido Allah swt.
KONSEP JIHAD Pengertian Jihad: •
Secara harfiah, kata jihad berasal dari bahasa Arab jahada – yajhadu - juhdan – jihad yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, mengerahkan tenaga untuk mencapai tujuan.
•
Secara istilah jihad berarti melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun, dan menyebarkannya (M. Haniff Hassan, 2007).
•
Jihad dalam Islam disebut jihad fi sabilillah (jihad di jalan Allah).
•
Jihad identik dengan perang atau peperangan.
•
Sebenarnya jihad tidak hanya dalam bentuk perang secara fisik, tetapi juga non-fisik.
•
Segala usaha untuk menegakkan kalimat Allah (ajaran Islam) secara umum disebut jihad.
•
Mendakwahkan Islam melalui berbagai kesempatan bisa disebut jihad.
HUKUM JIHAD
•
Hukum melakukan jihad adalah Fardlu ‘Ain atau Fardlu Kifayah.
•
Permulaan perintah jihad/perang:
•
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-Baqarah: 190).
•
Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu (QS. Al-Hajj: 39).
•
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah: 218).
•
Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar (QS. Al-Nisa’: 74).
•
Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar (QS. Al-Nisa’: 95).
PENGERTIAN TERORISME Menurut Kamus (KBBI) •
Kata teror secara harfiah berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.
•
Teroris adalah orang yg menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik.
•
Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).
Penjelasan Perpu No. 2 Th. 2002:
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Definisi lain: Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancamana dengan kekerasan dan paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama dan idiologi. Atau bisa diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Imam Samudera: •
Terorisme sebagai (irhab), menggetarkan musuh.
•
Untuk itu terorisme menjadi bagian dari jihad fi sabilillah, menuju rido Allah swt
•
Karena itu, tidak mengagetkan manakala sebagian para pelaku teroris di Indonesia menganggap diri mereka sebagai para mujahid fi sabilillah.
AYAT-AYAT AL-QURAN: •
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Anfal: 60).
•
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. AlTaubah: 29). •
Dan perangilah di jalan Allah orangorang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-Baqarah:90)
FAHAM-FAHAM YANG MENGARAH TERORISME
•
Fundamentalisme, yaitu suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan, baik yang bersifat agama, politik, dan budaya, yang dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu dalam sejarah.
•
Atau aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan literalis (tekstual).
•
Faham-faham yang lain misalnya radikalisme, ekstrimisme, dan separatisme juga cenderung ke arah terorisme.
BENTUK-BENTUK TERORISME •
Semangat Nasionalisme , seperti terorisme yang ada di Aljazair, Palestina, dan sejumlah negara jajahan di masa suburnya kolonialisme.’
•
Semangat Separatisme , seperti gerakan IRA di Irlandia, Macan Tamil Ealam di Srilanka, SPLA di Sudan, MNLF di Philipina, dan Gerakan Aceh Merdeka.
•
Republik Maluku Selatan atau Organisasi Papua Merdeka di Indonesia.Semangat Radikalisme Agama, seperti kelompok jihad di Mesir, jihad di Yaman, National Islamic Front di Sudan, Al-Qaedah yang berbasis di Afganistan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia, atau kelompok-kelompok radikal Yahudi seperti Haredi, Gush Emunim, Kach Kabane di Israel.
•
Gerakan Terorisme yang didorong oleh Spirit Bisnis, seperti Narcoterorism di Myanmar yang dikenal dengan sebutan United War State, Yakuza di Jepang, yaitu organisasi di kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis illegal dengan mengedepankan metode teror sebagai cara untuk mencapai tujuan
TERORISME MENURUT HUKUM ISLAM •
Hukum keamanan umum tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi berlaku juga bagi makhluk hidup, tumbuhan serta makhluk tak bernyawa. Seluruh makhluk mendapatkan hak untuk hidup dan berkembang (QS. Al-Baqarah: 205).
•
Perang hanya boleh dilakukan dengan syarat untuk menentang penindasan kaum penindas dan untuk mencegah terjadinya penindasan atau untuk menghancurkan kekuasaan mereka.
•
Dalam peperangan, para wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia serta warga sipil yang hidup saat itu tidak boleh diganggu atau diperlakukan tidak adil meskipun mereka memiliki hubungan dengan musuh dalam hubungan bernegara dan kewarganegaraan.
•
Air, kebun, tanah pertanian, peternakan, dan semua jenis bangunan non-militer serta semua bangunan yang dapat ditinggali dan semua wujud kehidupan, tidak boleh diganggu atau dirusak.
.
Analisis Dalam pasal 6 RUU itu, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; menimbulkan korban yang bersifat massal; merampas kemerdekaan; atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan/atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir , atau radioaktif, dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun. Bila memperdagangkan bahan-bahan itu terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme, dipidana penjara a paling singkat empat tahun dan paling lama 15 tahun.
Setiap orang yang mengadakan hubungan dengan setiap orang di dalam atau luar negeri untuk melakukan terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENET APAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan; b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional; c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional; d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman
serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANGUNDANG. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.
Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
PENUTUP Kesimpulan Pada hakekatnya mereka (teroris) punya keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Mereka mengatas namakan agama sebagai kedok kejahatan mereka. Padahal jika kita cermati hal demikianlah yang bisa mengadu domba satu agama dengan agama lain, yang tentunya juga akan merusak citra agama yang dia (teroris) anut. Bom Solo 2011 adalah peristiwa ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 10.55 WIB, Minggu, 25 September 2011. 28 orang terluka dan seorang tewas yang diidentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri. Pelaku pemboman tersebut diidentifikasi sebagai Ahmad Yosefa Hayat alias Ahmad Abu Daud. Ledakan bom di Solo terkait erat dengan ledakan bom di Cirebon yang terjadi pada 15 April 2011 beserta jaringan pelaku bom Cirebon. Ahmad Yosefa Hayat adalah orang yang mengantarkan pelaku bom bunuh diri Cirebon pada 15 April 2011, yaitu Muhammad Syarif, ke Mesjid Adz Zikro di lingkungan Mapolresta Cirebon. Setelah peristiwa bom bunuh diri Cirebon tersebut, Ahmad masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri. Saran Dalam rangka pencegahan aksi bom bunuh diri (Terorisme) Peningkatan system koordinasi dan kapasitas lembaga Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Penguatan kesatuan anti terror dalam mencegah, menindak, dan mengevakuasi
aksi terorisme. Penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme, berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM. Peningkatan kegiatan dan operasi penggulangan aksi terorisme melalui antisipasi dan penanganan serta penangkapan tokoh Utama pelaku terorisme. Peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan Aksi terorisme.
SARAN Saran dari pembahasan diatas kita dapat menyadari bahwa masih banyaknya orangorang yang belum mengamalkan dan mengartikan Pancasila dengan baik dan benar, sehingga masih banyak kasus-kasus yang merugikan banyak orang dan bertentangan penuh dengan nilai-nila Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dangkalnya pola pikir dan pengamalan agama sebagai tiang kehidupan masih banyak disalah artikan sebagai tindakan untuk mengatas namakan agama sebagai perisai dalam melakukan suatu kasus (terorisme). Hal inilah yang dapat membuat citra suatu agama bisa buruk dipandangan orang tersendiri dalam penilaian sebagai suatu kepercayaan yang diakui oleh negara dan memiliki penganut yang sangat besar dimuka bumi ini.
DAFTAR PUSTAKA Jurnal Intelijen.net ( 2016, 5 Juli ) Bom Bunuh Diri Solo dan Teori Balon Kelompok Radikal. Diperoleh 22 Desember 2017. Dari http://jurnalintelijen.net/2016/07/05/bom-bunuh-diri-solodan-teori-balon-kelompok-radikal-isis/ Indriyanto Seno Adji, Bali, “Terorisme dan HAM” dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal.51. K. Bertens. 2000. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 25. Purwawidada Fajar, jakarta pusat, “Jaringan Baru Teroris Solo”, ( DKI Jakarta: KPG, 2014 ) Unversitas Negeri Yogyakarta., 2012, Islam dan Terorisme (http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/estu-miyarso-mpd/islam-danterorisme.pdf diakses 22 Desember 2017) (Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.15 tahun 2003, LN. No.45 tahun 2003, TLN. No.4284, Konsiderans.
