Regina Andita Rachmania (1156005) Dinda Dwi (1156007) Herra Kaswadi (1156010) Vina Oktaria (1158006) ETIKA BISNIS DAN PROFESI DOSEN: Dr. Nur Hidayat, S.E., M.Ak., BKP
ETIKA DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN Perpajakan di negara kita akhir-akhir ini menjadi sorotan dan perbincangan karena terdapat kasus yang berkaitan dengan pajak. Ditjen Pajak sebagai organisasi yang dinamis dan yang mempunyai tugas pokok serta fungsi mengamankan penerimaan negara dalam APBN, telah mendayagunakan sumber kekuatan dalam mengelola pajak. Walaupun tidak mudah, telah dilakukan berbagai perubahan ke arah pembaharuan dan modernisasi di tengah tuntutan perubahan, serta harmonisasi dengan berbagai kebijakan di berbagai sektor dalam mendukung pembangunan nasional. Kita ketahui, bahwa pada waktu terakhir ini, perpajakan disoroti berbagai pihak dalam berbagai sudut pandang. Sebagai organisasi yang dinamis, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengamankan penerimaan negara dalam APBN, Ditjen Pajak telah mendayagunakan sorotan tersebut sebagai sumber kekuatan dalam mengelola pajak. Artinya, di tengah tuntutan perubahan, serta harmonisasi dengan berbagai kebijakan di berbagai sektor dalam mendukung pembangunan nasional, walaupun tidak mudah, telah dilakukan berbagai perubahan ke arah pembaharuan dan modernisasi. Ini sejalan dengan misi kelembagaannya, yaitu senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir. Tanggal 27 Desember 2006 merupakan tonggak sejarah bagi perjalanan perpajakan Indonesia. Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan modernisasi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Dikatakan menyeluruh, menyangkut subjek modernisasi. Sebelumnya, yang dilakukan modernisasi adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil). Secara manajemen, ini untuk melihat apakah proses modernisasi bisa berjalan atau tidak. Karena butuh sarana dan prasarana, teknologi, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, dengan dukungan SDM yang handal. Sejak 2002, dibentuk KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO) dan kanwilnya. Ini sebagai pilot proyek implementasi modernisasi administrasi perpajakan. Setelah berjalan baik, pada 2004 dibentuk KPP Madya (Medium Taxpayers Office, MTO) dan kanwilnya, yang dilanjutkan dengan KPP Pratama (Small Taxpayers Office, STO) pada 2005. Melihat kantor operasional (KPP dan Kanwil) yang modern telah memenuhi tuntutan pelayanan yang baik dalam kerangka good governance dan pelayanan prima, maka kantor
pusat juga dimodernisasi. Paradigma organisasi seluruhnya diubah menjadi berdasarkan fungsi. Yakni, pelayanan, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan lainnya. Sehingga tidak ada lagi direktorat atau bidang atau seksi yang khusus menangani jenis pajak PPh, PPN, maupun PBB. Bila kita cermati peristiwa kudeta yang dilakukan terhadap Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand (saat itu), pada September, ada hal menarik yang berkaitan dengan pajak. Media massa memberitakan penjualan perusahaan telekomunikasi milik keluarga Thaksin-Shin Corp-ke Temasek, Singapura, atas keuntungannya sebesar US$1,9 miliar dibebaskan dari pajak. Konon, pembebasan pajak inilah yang menjadi salah satu pemicu mulainya demonstrasi yang berlarut-larut. Kepercayaan kepada Thaksin menyurut dan akhirnya terjadi peralihan kekuasaan. Peristiwa ini merupakan fenomena menarik. Masyarakat sudah makin kritis terhadap permasalahan pajak. Masyarakat telah mau, dan mulai ikut serta dalam menentukan pengenaan pajak yang berlaku terhadap semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam arti, di hadapan pajak sama dengan hukum semua masyarakat (termasuk penguasa dan pejabat) adalah sama. Tidak boleh ada diskriminasi, apalagi dibebaskan pajaknya. Jika ada objek yang dikenakan pajak, haruslah membayar pajak, siapa pun dia. Masyarakat menganggap ada haknya di sana. Keikutsertaan masyarakat secara langsung, sepanjang dalam rambu-rambu penegakan prinsip perpajakan, memang sangat diperlukan. Ini sebagai dukungan yang konstruktif dalam menunjang keberhasilan penarikan pajak. Karena, mayoritas masyarakatlah yang dikenakan pajak, dan sekaligus sebagai pembayar pajak. Sehingga wajar, bila ada subjek pajak yang tidak membayar, masyarakat tidak bisa menerima, seperti halnya di Thailand tersebut. Di negara kita, keikutsertaan masyarakat dalam perpajakan sangat jelas, bahkan secara yuridis telah diatur sejak awal berdirinya Republik Indonesia, yakni dalam konstitusi negara. Saat itu, dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan dengan tegas oleh founding father, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undangundang. Dari aspek legislasi, berdasarkan undang-undang diartikan rakyat (melalui wakilnya di DPR) telah turut serta menentukan pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak dari subjek pajak. Dari uraian dalam makalah ini akan dibahas mengenai: 1.Tanggung Jawab Akuntan Pajak 2.Etika Akuntan Pajak 3.Kompleksitas Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien PEMBAHASAN
1.Tanggung Jawab Akuntan Pajak Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat tidak hanya terdiri dari entitas administrasi pajak saja. Hal tersebut juga harus terdiri dari kongres, administrasi dan komunitas praktisi. Bukan sebagai bagian yang terpisah dari masyarakat yang luas, tetapi lebih bekerja sama ke
arah tujuan umum. Ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan). Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini sulit. Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi. Praktisi pajak membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final. Disamping itu praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah. IRS mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Komisi IRS, Roscoe Egger dalam Armstrong (1993 : 85) menyatakan bahwa: … suatu sistem pajak yang baik dan kuat tidak hanya terdiri dari entitas administrasi pajak saja, dalam kasus ini IRS. Hal tersebut juga harus terdiri dari Konggres, Administrasi dan komunitas praktisi. Bukan sebagai bagian yang terpisah pada masyarakat yang luas, tetapi lebih bekerja sama ke arah tujuan umum. Direktur praktik IRS, Leslie Shapiro dalam Armstrong (1993 : 85) lebih menegaskan bahwa: Ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan)…Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini adalah sulit. Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi…IRS bersandar pada praktisi pajak untuk membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Menurut William L. Raby dalam Armstrong (1993 : 85) system pajak yang mendukung IRS akan menimbulkan perdebatan pajak. Oleh karena itu,praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Argumennya adalah: Aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final. Praktisi tidak berhak mengganti skala nilai kliennya. Disamping itu praktisi herus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk
pemerintah.
2.Etika Akuntan Pajak Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP). Adapun isinya adalah sebagai berikut: SRTP (Revisi 1988) No.1: Posisi Pengembalian Pajak SRTP (Revisi 1988) No.2: Jawaban Pertanyaan atas Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No.3: Aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No.4: Penggunaan Estimasi SRTP (Revisi 1988) No.5: Keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administrative atau keputusan pengadilan SRTP (Revisi 1988) No.6: Pengetahuan Kesalahan: Persiapan Kembalian SRTP (Revisi 1988) No.7: Pengetahuan Kesalahan: Cara kerja administrasi SRTP (Revisi 1988) No.8: Format dan isi nasihat pada klien
Statements on Standards for Tax Services merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Committee of the AICPA yang interpretasinya menggantikan SRTP dan interpretasinya sejak 1 Oktober 2000. Yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya: “Standar praktek adalah lingkup dari penyebutan diri sebagai seorang profesional. Anggota harus memenuhi tanggungjawabnya sebagai profesional dengan mendukung dan mempertahankan standar yang dengan itu kinerja profesionalnya bisa diukur”. Dalam kasus tersebut, indikasi terbaik dari standar etika yang bisa dipenuhi oleh akuntan pajak bisa ditemukan dalam standar tersebut. Ada 6 (enam) standar yang ditunjukkan dalam SSTS, yaitu: 1. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. 2. Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1. 3. Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa diungkapkan. 4. Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan menyarankan disklosur. 5. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang “mengeksploitasi” proses seleksi audit IRS atau;
6. Dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”. Menurut standar ini, dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien sebenarnya, karena ketika menandatangani return, anda berarti menyatakan bahwa return adalah benar, tepat, dan lengkap. Bila menandatanganinya berarti anda terlibat kebohongan. Pajak ditentukan oleh self-assessment dan pelaporan. Dalam konteks tersebut, sikap adil yang bisa dilakukan setiap orang adalah dengan mengawasi diri sendiri. Masyarakat kita sering menggunakan sistem kehormatan yang besar dan ini bisa dijalankan ketika sebagian besar orang diatur oleh sistem kehormatan tersebut. Ada sesuatu yang berlawanan dengan kejujuran dan kesejahteraan publik saat ada upaya untuk mengelak dari tujuan hukum spesifik yang memberikan batasan pada klien yang ingin menghindari pembayaran segmen pajak yang adil. Sistem pajak dapat diselewengkan oleh akuntan dan perusahaan akuntansi yang menggunakan skema penghindaran-pajak. Bagian implisit dari semua ini adalah sebuah rekognisi tanggungjawab akuntan dan perusahaannya untuk mempertahankan kejelasan sistem pajak–untuk menghasilkan keseimbangan antara keuntungan pajak yang diinginkan dan loophole yang bisa melemahkan sistem.
3.Kompleksitas Aturan Perpajakan vs Tuntutan Klien
Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi bujeter. Kedua, fungsi reguleren. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, disebutkan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi,pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Kalau kita lihat APBN, pajak selalu dituntut untuk bertambah dan bertambah. Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi inilah yang memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan. Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadi tax evasion/tax avoidance. Berikut ini disajikan kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan vs tuntutan klien: a.Jeratan Pajak Ganda pada Dividen Secara teori Indonesia menganut klasikal sistem. Artinya, ada pembedaan subyek pajak. Yaitu subyek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang bermasalah dalam pajak deviden adalah terjadi economic double taxation. Pengertiannya, sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, dia merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut pajak korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda.
Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura tidak lagi menggunakan pajak atas dividen. Mereka menggunakan kredit sistem. Yakni, pajak yang bisa dikreditkan kepada para pemegang saham di korporat. Sehingga, korporat hanya dimaknai sebagai sarana. Subyek pajak tetap melekat pada pribadi. Tak ada lagi pajak ganda yang membebani. b.Sengketa Pajak Kalau terjadi dispute, yakni hitungan wajib pajak (WP) dengan petugas pajak berbeda. Pada UU KUP 2000 kewenangan aparat Fiscus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50 persen dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar maka WP berhak menerima restitusi. Malangnya, uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh Fiscus. Jika uang restitusi jumlahnya milyaran jelas saja mengganggu cash flow para pengusaha. Inilah persoalan yang menjadi momok dalam dispute antara WP dengan aparat pajak. Untungnya, dalam UU KUP 28/2007 perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan klaim angka, maka yang lebih dahulu dipakai adalah klaim WP. Sebelum masuk ke pengadilan pajak, WP hanya cukup membayar sebesar 50 persen dari klaim hitungan WP sendiri.
c.Tarif Pajak yang tinggi Ketua Tax Centre UI, Tafsir Nurchamid dan pengusaha Anton J Supit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal disaat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Meskipun semestinya menurut Anton J Supit penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Satu triliun dari seratus orang jauh lebih baik ketimbang satu triliun hanya dari sepuluh pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat yang bayar menjadi sedikit. Sehingga membuat banyak orang yang lain lebih sering menghindar dan kucing-kucingan dengan petugas pajak. Dalam pikiran mereka, sekali Anda punya NPWP sampai mati Anda akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu baku atur atau main belakang dengan fiscus.
Good Governance mewujudkan kepatuhan sukarela Dalam mengatasi permasalahan perpajakan di Indonesia, Dirjen Pajak haruslah segera melakukan reformasi birokrasi di kementrian Keuangan khususnya Dirjen Pajak secara serius dan transparan untuk
memperbaiki standar pelayanan umum yang diberikan kepada publik. Gagasan utama bahwa pelayananan publik dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya jika administrasi publik mau dan mampu mengadopsi pendekatan yang sering digunakan di sektor bisnis, di mana manajer diberi kebebasan untuk mengelola dan tidak dibatasi oleh struktur yang tertutup dan kaku seperti yang diajarkan oleh perspektif administrasi publik klasik. Oleh karena itu dalam birokrasi pemerintah harus ada perlu adanya reformasi birokrasi dengan mewujudkan good governance. Perwujudan good governance dapat dilakukan melalui strategi new public management. Strategi ini berorientasi sistem privatisasi kedalam sektor publik yang mengadopsi mekanisme pasar dalam pelayanan publik. Sehingga dapat diartikan hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan keduanya dapat dianalogikan hubungan penjual dengan pelanggan dalam jual beli. Sehingga dalam perwujudannya pemerintah haruslah melayani rakyat(hidup untuk rakyat), bukan menjadikan rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Sedangkan di dalam Dirjen Pajak harus bisa diwujudkan good corporate governace / GCG (perusahaan atau instansi). Menurut Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dirjen Pajak harus mewujudkan lima prinsip GCG, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan. Dalam prinsip pertama yaitu Transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dan penyampaian informasi (Tjager dkk,2 003). Birokrasi perpajakan harus trasparan tentang aliran penerimaan, pengeluaran dan arah pajak kemana haruslah jelas. Prinsip yang kedua Akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Tjager dkk, 2003). Di sini diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun munculnya mafia pajak. Ketika prinsip ini diterapkan maka setiap stakeholder Dirjen Pajak harus memahami wewenang dan berjalan sesuai tugas dan wewenang. Seringkali di berbagai instansi sering terjadi ketidakjelasan pekerja, sehingga apa yang harus dikerjakan saat ini belum jelas. Berikutnya, prinsip ketiga yaitu Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari berbagai pihak (Tjager dkk,2003). Dengan prinsip ini para stakeholder tidak terpengaruh intervensi dari berbagai pihak, mereka memiliki rasa loyalitas terhadap perusahaan. Secara otomatis kepatuhan sukarela pegawai pajak akan muncul. Prinsip yang terakhir yaitu Kesetaran (Fairness) adalah kesetaraan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya (Tjager dkk,2003). Pegawai pajak wajib menyadari bahwa dalam menerima dan menetapkan
pajak harus adil dan setara. Harus sesuai dengan peraturan, sehingga yang berhak mendapatkan beban pajak banyak, harus membayar banyak pula. Tidak ada keringanan pembayaran kecuali diatur dalam undang undang. Sebaliknya jika menurut undang-undang seseorang dibebani pembayaran pajak ringan. Haruslah membayar pajak sesuai dengan peraturan, tidak bisa ditambah-tambah jika tidak diatur dalam undang-undang. Selain perbaikan segara internal juga harus ada perbaikan secara eksternal. Salah satunya harus adanya laporan khusus untuk rakyat. Laporan pajak bukan hanya dilaporkan dalam bentuk akuntansi yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja, tetapi laporan keuangan juga harus dipublikasikan beserta buktibuktinya. publikasi bisa melalui media televisi, media masa, maupun poster atau baliho. Selain masalah laporan pajak, harus ada perbaikan persepsi pajak. Salah satu salah satu adalah persepsi sifat dari pajak yaitu bersifat memaksa. Dengan kata ini secara tidak langsung, membayar pajak bukan suatu sikap kesadaran sukarela. Tetapi dengan ungkapan ini mempertebal persepsi bahwa adalah suatu pemaksaan pajak. walaupun begitu tetap harus ada peraturan yang jelas baik regulasi maupun sanksi dan dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Parameter keberhasilan perpajakan dapat dilihat dari hubungan antara pembayaran oleh rakyat dengan yang diperoleh rakyat sebanding, mereka merasa puas dan sejahtera. seharusnya pajak bisa menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan, khususnya membuka lapangan kerja. Ketika semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan pengangguran berkurang pendapatan pajak akan naik pula. Seharusnya bukan pembayaran pajak dinaikkan tetapi seharusnya tingkat pendapatan naik dan pengangguran berkurang, secara otomatis tingkat kesejahteraannya akan naik. Jika hasil pungutan pajak tidak dikolusi dan alokasi penciptaan lapangan kerja ditingkatkan pendapatan pajak akan berkurang. Dan juga alokasi APBN tidak mengandalkan pajak secara sepenuhnya. Ketika rakyat sejahtera terpenuhi, maka rakyat akan memiliki rasa bangga dengan apa yang telah diberikan pemerintah, sehingga kepatuhan sukarela akan terwujud. Dimensi Etika Menurut Prodhan (1994), etika dapat didefinisikan sebagai cara manusia bertingkah laku dengan menyertakan norma-norma, baik buruk, hak, dan pilihan dalam berkesepakatan dengan yang lain. Keuangan sering dianggap sebagai nilai disiplin positif yang netral, yang merujuk pada efisiensi tanpa memandang konsekuensi-konsekuensi sosial yang mengiringi. Boone dan Kurtz (1987) meyakini bahwa bisnis menghadapi banyak isu etika setiap harinya, dan dalam hubungannya dengan investor dan kefinansialan, terdapat kemungkinan dimana moralitas bisnis tidak mendapat tempat. Para eksekutif diharapkan untuk dapat menunjukkan standard tertinggi perilaku yang beretika menyangkut praktik-praktik keuangan agar dapat membenarkan kepercayaan publik yang ditempatkan padanya. Begitu pula Hosmer (1991) mengatakan bahwa seharusnya ada suatu tanjakan yang berjenjang pada hierarki piramida tanggung jawab manajerial dari operasional, hingga fungsional, teknikal, konseptual, dan akhirnya pada etika. Kunci dari kinerja bisnis yang baik menurut Creelman (1996) adalah menemukan bagaimana manusia, aset organisasional, dan intelektual
pelanggan dapat diseimbangkan sehingga dapat terkombinasi dengan baik untuk menciptakan suatu nilai. Perencanaan Pajak, yang identik dengan penghindaran pajak, membawa reaksi-reaksi dan penilaian yang berbeda dari berbagai kalangan. Terdapat tiga tonggak batas yudisial dalam perencanaan pajak yang mencerminkan perkembangan historis: 1. Diktum dari Lord Clyde (1929), bahwa pembayar pajak adalah, “digelari sebagai orang yang cerdik dan lihai sejauh mana dia dapat berlaku jujur dalam mencegah pengurangan kekayaan pada pendapatan”. 2. Pernyataan Lord Tomlin (1936) bahwa “ 3. Pendapat dari Lord Simon dari Glaisdale (1974) bahwa, “ Dengan demikian dapat dilihat bahwa etika dan perencanaan pajak adalah persoalan kontroversial, bahkan dari sisi yuridis. Dan jika dilihat pada isu etika dari kinerja praktik perpajakan Dox (1992) menyatakan bahwa saat ini para praktisi pajak dihadapkan dengan banyak sekali konflik/pertentangan keinginan sedemikian dengan banyaknya sangsi dari pihak yang berwewenang. Alasan dari persoalan ini adalah bahwa beberapa klien dengan sukarela melangkah ke area abu-abu. Akan tetapi, para praktisi pajak harus memiliki level yang dapat diterima, baik itu pada strategi pajak maupun atas respon klien sebelum merekomendasikan suatu langkah perencanaan pajak. Lynch (1995) mengindikasikan bahwa akuntan seharusnya memberikan saran dan menekankan sebagaimana kewajiban mereka bahwa adanya risiko dan ketidakpastian saling terkait, begitu juga perubahan undang-undang mungkin saja mengingkari mereka, tanpa mendukung mereka, atau mempengaruhi klien. Hal ini karena jika kesepakatan gagal, maka hubungan antara akuntan dan klien akan dipengaruhi secara kuat. Anggapan moralitas seperti ini seharusnya menjadi sebuah pertanyaan bagi pembayar pajak, bukan pada ahli perpajakannya. Beberapa studi telah mengangkat isu-isu etika dalam perpajakan dan menyoroti hubungannya dengan ahli perpajakan maupun pembayar pajaknya. Hasil empiris Finn (1988) yang mempelajari bahwa masalah etik di Amerika yang ditemukan oleh para CPA adalah klien meminta agar mereka merubah pajaknya dan bertindak fraud perpajakan, serta untuk mengubah laporan keuangannya sebagaimana konflik kepentingan dan independensi dapat berubah. Topolnicki (1994) melaporkan hasil survey yang diadakan oleh ICR Survey Research Group, yang dilakukan di Amerika, menunjukkan bahwa sepertiga warga Amerika mengakali pajak penghasilan mereka dan dua dari lima objek yang diteliti, menggunakan broker komoditas tidak sah demi mendapatkan ekstra dolar. Longenecker (1989A) mengkomunikasikan hasil survey mengenai etika bisnis manajerial dan profesional dengan menggunakan 2156 responden. Salah satu kesimpulan yang menarik adalah bahwa responden yang masih muda yakni berusia kurang dari 40 tahun, lebih mudah menoleransi seperti dalam
pandangan mereka mengenai etika pada berbagai situasi. Hal ini termasuk kasus-kasus yang melibatkan penghindaran pajak, dan para pelaku sama sekali tidak keberatan untuk bertindak tidak etis. Longenecker (1989B) juga melihat adanya perbedaan perilaku etika di antara bisnis besar dan bisnis kecil. Perusahaan kecil cenderung lebih ketat menyangkut etika, seperti tidak menghendaki adanya investasi yang keliru, pengelakan pajak (tax evasion), kolusi dalam insider trading. Reckers (1994) menunjukkan bahwa perkembangan model pembuatan keputusan di bidang pajak banyak berfokus pada ekonomi dan faktor perilaku yang mempengaruhi kepatuhan, sedangkan etika perpajakan justru menjadi faktor terabaikan. Hasilnya juga mengindikasikan bahwa etika pajak secara signifikan terkait dengan keputusan pengelakan pajak (tax evasion) dan menjadi satu variabel yang hilang dalam model pembuatan keputusan perpajakan. Erard dan Feinstein juga mengatakan bahwa model konvensional dari kepatuhan pajak menekankan pada fakta bahwa pembayar pajak membuat laporan pajak strategis dengan menilairendahkan penghasilan. Berlawanan dengan hal ini, bukti empiris mereka mengatakankan bahwa banyak pembayar pajak yang jujur dalam melaporkan penghasilannya dan tidak menoleransi adanya penipuan. Sebuah model game-theoretic disajikanberkaitan dengan kepatuhan pajak ini dengan memasukkan fakor kejujuran dan ketidakjujuran pembayar pajak. Faktor signifikan lain yang dapat mempengaruhi keputusan dalam pelaporan adalah: persepsi pembayar pajak mengenai kewajaran sistem perpajakan; dan reaksi pembayar pajak terhadap aktivitas, kebijakan, dan para personnel pemerintah. Pandangan dari negara Eropa, Sorell dan Hendry (1994) menjelaskan suatu contoh praktik perpajakan di Italia di mana tindakan utilitarianisme lebih berhasil daripada peraturan utilitarianisme itu sendiri. Argandona (1994) meneliti pada tahun 1991 banyak terdapat organisasi besar di Spanyol digugat karena menggunakan faktur yang salah untuk menghindari value added tax (VAD). Masalah etika muncul pada motivasi dari perusahaan yang tergugat bukanlah pengelakan VAT namun untuk membuktikan pembayaran penting yang sebelumnya tidak bis dibuktikan oleh auditor. Hal ini terjadi karena pembayaran tersebut ditujukan untuk kepentingan politis untuk memenangkan perhatian publik dan akuisisi kontrak publik. Letak dilema etika pada faktanya perusahaan seharusnya membayar sejumlah persentase tertentu dari kontrak publik kepada pihak politis, bukan untuk memenangkan kontrak secara ilegal, tetapi hanya untuk dihargai bahwa mereka memenangkan kontrak secara wajar. Hal itu kemudian menjadi suatu kasus pemerasan, tetapi secara khusus pada kontribusi secara tidak langsung kepada publik, dan hal tersebut merupakan tindakan semi korupsi. Di Inggris, praktik penghindaran pajak mengenai kesangsian etika secara umum dapat diterima. Terdapat suatu kritik bahwa sistem perpajakan di Inggris menjadi regresif, seperti yang dilaporkan oleh Institute of Fiscal Studies (IFS) (1997). Untuk meringankan keregresifan, perusahaan maka mereka harus membayar pajak lebih banyak dan mengurangi usaha penghindaran pajak. Pajak regresif adalah pajak dimana tarif marjinal
lebih rendah dari tarif rata-rata, sehingga proporsi penghasilan yang diambil dalam pajak sebagai peningkatan penghasilan. Contoh penting dalam hal ini adalah poll tax (pajak untuk mendapatkan hak memilih) – pajak regresif yang paling menonjol – yang diabaikan karena dianggap tidak adil. Heady (1993) menekankan bahwa banyak saran untuk reformasi pajak, seperti poll tax sering dinilai oleh para ahli ekonomi dalam hal efisiensi ekonomi versus keadilan. Contoh lain dari pajak regresif ini adalah pengenaan pajak pada tembakau dan bir, dimana antara mereka konsumen yang miskin maupun kaya dikenakan pajak yang sama atas barang tersebut. Akan tetapi, justru kaum miskinlah yang lebih banyak menghabiskan penghasilannya untuk konsumsi atas produk tersebut. Hal ini berlawanan dengan konsep yang diberikan oleh Adam Smith sekitar lebih dari 200 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa pembayaran pajak seharusnya proporsional dengan pendapatan masing-masing individu. Karena terdapat banyak tekanan dari para stakeholder, kebanyakan konsep etika pada perusahaan akan menghasilkan isu-isu yang dialamatkan dan selanjutnya membutuhkan perhatian yang serius. Akuntan pajak akan selalu dipengaruhi oleh kode-kode dan standard profesional, kebijakan perusahaan, dan integritas masingmasing individu. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) (1996) pada Guide to Professional Ethics menyatakan bahwa integritas tidak hanya mengimplikasikan kejujuran tetapi juga kewajaran yang berkaitan dengan kebenaran. Etika adalah faktor kunci bisnis bagi profitabilitas yang terus membaik dan kebaikan reputasi. Kesimpulan Etika sangat diperlukan dalam praktek perpajakan terutama bagi pemerintah dan aparatnya serta akuntan publik yang juga menjadi penanggung jawab informasi keuangan rakyat. Etika dalam hal ini menyangkut keadilan distributif, non diskriminasi, profesionalisme, independensi. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah harus mampu menjunjung tinggi kebijakan yang telah dibuat dan juga menindak para oknum dalam kasus-kasus yang mencemari dunia perpajakan sehingga dapat memulihkan rakyat. Sedangkan akuntan sendiri harus mampu menegakkan etika profesinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila keduanya terwujud maka akan mewujudkan good corporate governance yang juga akan memulihkan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah maupun pajak.
Referensi Ardana, Sukrisno Agoes dan I Cenik. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Duska, Ronald F. dan Brenda S. Duska. 2005. Foundation of Business Ethics, Accounting Ethics. Blackwell Publishing. ………….., Menkeu Perbaiki Organisasi dan SDM Pajak. citraindonesia.com/menkeu-perbaiki-organisasi-dansdm-pajak/ diunduh pada 13 Juli 2011 pajak.go.id/ diunduh pada tanggal 13 Juli 2011
Armstrong, Marry Beth. 1993. Ethics and professionalism for CPAs. South-Western Publishing Co. Liberti Pandiangan. 2007.Perpajakan menapak 2007 (artikel). klikpajak.com _______________. 2006. Pajak sebagai hak rakyat. klikpajak.com Rahmawati. 2008. Handout Etika Bisnis dan Profesi untuk Akuntan. FE: UNS http://bintimuchsini.blogspot.com/2009/05/etika-dalam-praktik-perpajakan.html www.google.co.id http://learnourworld.wordpress.com/2011/08/24/isu-etika-dalam-praktik-perpajakan/ http://nenygory.wordpress.com/2011/07/16/akuntansi-dalam-praktek-perpajakan/ http://tugasakuntansi.wordpress.com/2011/07/19/etika-dalam-praktek-perpajakan/
