Kasus Etika dalam Perpajakan

PEMBAHASAN KASUS

Pertanyaan:

Jelaskan pelanggaran etika dalam praktik perpajakan yang terjadi dalam kasus ³Perusahaan Kelas Atas di Denpasar, Tiara Dewata Group Diduga Menggelapkan Pajak Periode 2005 dan 2006´ !

Pembahasan:

PT. Tiara Dewata Group melanggar etika dalam perpajakan. Modus yang dilakukan perusahaan ini adalah menyiutkan nilai omzet perusahaan, dan pembukuan ganda alias double accounting . PT. TDG selama kurun waktu 2005-2006 hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omzet sebenarnya. Sehingga pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi kecil. Tiara Dewata mempunyai dua sistem pelaporan keuangan, yaitu Tipe A dan B. Bila PT. TDG menggunakan konsultan k onsultan pajak, prinsip-prinsip etika yang dilanggar ada lah: 1) Prinsip Integritas / Kejujuran Prinsip kejujuran dapat ditunjukkan dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan pajak dengan benar tanpa adanya manipulasi. PT. TDG tidak  melaporkan pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya, perusahaan tersebut hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omzet yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan PPh maupun PPN yang harus d ibayarkan menjadi lebih kecil. 2) Prinsip Keadilan Pada kasus PT. Tiara Dewata Grup sudah sangat jelas melanggar prinsip keadilan, ini dapat kita lihat dari adanya double accounting yang accounting yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana penjualan sesi kedua (sore-malam) tidak dilaporkan kedalam SPT padahal penjualan pada sesi kedua inilah yang paling banyak mendapatkan keuantungan yang lebih dari sesi pertama (pagisore). 3) Prinsip Independensi Prinsip independensi berarti, seorang praktisi tidak mudah dipengaruhi dalam menjalankan tugasnya dan tidak memihak kepentingan siapapun, yang bertentangan dengan prinsip integritas. Apabila PT. Tiara Dewata ini menggunakan Konsultan Pajak dalam menjalankan prakteknya,maka sudah dipastikan bahwa PT. TDG ini akan melakukan kerjasama untuk 

menggelapkan pajaknya sehingga Konsultan Pajak tersebut sudah dapat dipastikan tidak  independen. 4) Prinsip Perilaku / Tanggungjawab Profesional Setiap praktisi pajak, harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan citra profesinya. Dari sisi tanggung jawab profesional sudah jelas Konsultan Pajak tersebut melanggar hukum yang sudah ditetapkan, sehingga akan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan oleh Konsultan Pajak tersebut.