BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejak diberlakukannya diberlakukannya penerapan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, 2004, telah terjadi pergeseran pergeseran model pemerintahan dari yang semula menganut efesiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemadirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan negara dan bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya desentralisasi tidak meninggalkan sentralisasi. Patisipasi
dan
kemandirian
disini
adalah
berkaitan
dengan
kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan atas prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Hoessein (2001:5) Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya mejelaskan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula
2 disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah. Mengacu
pada
pengertian
dasar
tersebut,
tulisan
ini
akan
memaparkan tentang peran pemerintah (sebagai penjelmaan otonomi masyarakat) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paparan ini menjadi penting karena pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukan berubahnya penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah memiliki kewenangan untuk
melaksanakan melaksanakan
otonomi
daerah
membutuhkan membutuhkan
suatu
sistem
pemerintahan yang baik ( good Govermance). Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh oleh dua hal, yaitu 1) sebagai alat untuk melaksanakan melaksanakan berbagai pelayanan publik
dan 2) sebagai alat bagi bagi masyarakat masyarakat setempat setempat untuk untuk
berperan aktif dalam dalam menentukan menentukan arah arah
dan cara cara mengembangka mengembangkan n taraf
hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor-koridor kepentingan nasional. Mengacu
pada
pengertian
dasar
tersebut,
tulisan
ini
akan
memafarkan tentang peran pemerintah (sebagai penjelmaan otonomi masyarakat) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paparan ini menjadi penting karena pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukan berubahnya penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penerapan model efesiensi struktural selama ini telah berdampak pada berbagai pelayanan disektor publik yang tidak berkualitas. Terdapat
2 disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah. Mengacu
pada
pengertian
dasar
tersebut,
tulisan
ini
akan
memaparkan tentang peran pemerintah (sebagai penjelmaan otonomi masyarakat) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paparan ini menjadi penting karena pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukan berubahnya penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah memiliki kewenangan untuk
melaksanakan melaksanakan
otonomi
daerah
membutuhkan membutuhkan
suatu
sistem
pemerintahan yang baik ( good Govermance). Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh oleh dua hal, yaitu 1) sebagai alat untuk melaksanakan melaksanakan berbagai pelayanan publik
dan 2) sebagai alat bagi bagi masyarakat masyarakat setempat setempat untuk untuk
berperan aktif dalam dalam menentukan menentukan arah arah
dan cara cara mengembangka mengembangkan n taraf
hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor-koridor kepentingan nasional. Mengacu
pada
pengertian
dasar
tersebut,
tulisan
ini
akan
memafarkan tentang peran pemerintah (sebagai penjelmaan otonomi masyarakat) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paparan ini menjadi penting karena pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukan berubahnya penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penerapan model efesiensi struktural selama ini telah berdampak pada berbagai pelayanan disektor publik yang tidak berkualitas. Terdapat
3 kecenderungan
keengganan
pemerintah
pusat
untuk
menyerahkan
kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efektif, efesien dan ekonomis. Bahkan lebih dari pada itu, pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsivitas, dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyak contoh yang dapat diidentifikasikan, pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas, sosial dan berbagai pelayanan dibidang jasa yang dikelola pemerintah tidak memuaskan kebutuhan masyarakat, bahkan kalah bersaing dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta. Pergeseran peranan pemerintahan daerah ke arah model demokrasi tentunya menuntut pelayanan publik yang lebih berkualitas, karena keterlibatan masyarakat yang bersifat lokalitas atas prakarsa sendiri sangat strategis dan menentukan berkaitan dengan kualitas pelayanan yang mereka terima. Hal yang perlu dipahami adalah dimungkinkan adanya kualitas pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia adalah bersifat majemuk baik secara agama, ras, bahasa, geografis, kultural dan kemajemukkan lainnya. Sebagaimana dikemukakan Hoessein (2001:5) : Mengingat kondisi masyarakat lokal beraneka ragam, maka lokal government dan lokal autonomy akan beraneka ragam pula. Dengan demikian fungsi desentralisasi ( devolusi) untuk mengakomodasikan kemajemukakan aspirasi masyarakat local. Desentralisasi ( devolusi ) melahirkan political variety dan structural variety untuk menyalurkan local voice dan local choice.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas tujuan desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam kerangka model demokrasi ini
4 harus benar-benar menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemandirian yang berakar dari masyarakat setempat. Masyarakat
melalui representasi wakil-
wakilnya dapat menentukan kriteria kualitas pelayanan yang diharapkan di berbagai bidang ; pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Bidang-bidang pelayanan apa yang perlu mendapatkan prioritas, bagaimana cara menentukan prioritas, oleh siapa dan dimana pelayanan itu diberikan,
bagaimana
agar
pelayanan
dapat
efektif
dan
efesien
merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan masih banyak kriteria lain yang perlu dijelaskan. Yang jelas penetapan semua kriteria tersebut dalam model demokrasi adalah sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Kenyataan yang demikian tentunya tidak mudah, sangat tergantung pada perubahan visi, misi, strategi dan operasional pemerintahan daerah dalam menyelenggarakannya. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa penentuan kualitas pelayanan publik adalah sangat ditentukan
oleh pemerintah atau
lembaga yang memberikan pelayanan, bukan ditentukan secara bersama-sama antara yang memberikan pelayanan dengan citizen sebagai komunitas masyarakat pengguna jasa pelayanan; sebagai pencerminan demokrasi dan kemandirian. Padahal pelayanan yang diberikan seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Wilayah Kabupaten yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada akan tertinggal dan tidak akan mampu memenuhi harapan serta kebutuhan rakyat yang berdomisili diwilayahnya. Kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan,
5 mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu ditingkatkan mutu, kemampuan, dan kesejahteraan
sumber daya
manusianya, organisasi, dan tata kerja termasuk koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 yang penyelenggaraannya dititikberatkan di Kabupaten/Kota, menyebabkan setiap daerah dituntut untuk mempersiapkan diri. Otonomi yang memberikan keleluasaan dalam mengatur diri dan rumah tangga daerah juga membawa
konsekwensi
terhadap
pembiayaan
semua
pengeluaran
pembangunan, yakni berkurangnya daerah terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah sangat membutuhkan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat diandalkan. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pertanggunggawaban publik sebalknya melakukan optimalisasi efektivitas pelayanan terhadap publik. Pelayanan publik yang efektif sebaiknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih
mungkin
diwujudkan. Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila kegiatan Dinas dapat melayani kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Berdasarkan
aspek
masyarakat
dengan
adanya
peningkatan
efektivitas pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala maka diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang baik oleh Dinas pada tahap berikutnya dapat memberikan manfaat yaitu terpenuhinya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik ( good govermance) dilingkungan
6 Pemerintah
Kabupaten
Barito
Kuala,
khususnya
dilingkungan
dinas
Perhubungan dan Telekomunikasi. Terwujudnya good Govermance melalui pelayanan publik yang efektif menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakatnya. Masalah pembangunan dibidang perhubungan ini bukan menyangkut sarana dan prasarana saja, tetapi juga keterkaitan dengan masalah lain seperti tata ruang, pemukiman, mobilitas penduduk, dan pembangunan wilayah. Kompleksitas sub sistem sarana perhubungan darat sangat terasa di daerah Kota maupun Kabupaten diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagaimana membuat angkutan umum semakin menarik dalam rangka meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dan merangsang peran serta pihak swasta dalam penyediaan jasa angkutan. Namun sampai saat ini, masalah yang dihadapi oleh hampir semua adalah kemacetan, kesemrawutan, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran udara. Hasil observasi awal menunjukkan adanya beberapa titik rawan kemacetan dan kesemrawutan terutama diwilayah perkotaan. Problem itu muncul, terutama setelah semakin banyaknya angkutan Kota maupun Kabupaten diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan rute pelayanan yang makin kompleks. Semua
fenomena
ketidak-beresan
penataan
sarana
prasarana
perhubungan di Kabupaten Barito kuala Selatan-pedesaan tersebut tentunya tidak terlepas dari kinerja pegawai yang memberikan pelayanan. Oleh sebab
7 itu, dipandang urgen untuk dalam penataan prasarana dan sarana angkutan di Kabupaten Barito Kuala. Kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban sebagai aparatur pemerintah
tergambar
pada pegawai yang mampu melaksanakan bersatu
padu, jujur, berdisplin dan mampu melaksanakan tugas perjuangan serta pengabdiannya
dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat yang ampuh
untuk menyelenggarakan
tugas pemerintahan
umum
serta memberikan
kelancaran
penyelenggaraan
pelayanan kepada
masyarakat.
Dan untuk
pemerintah
pelaksanaan
Pembangunan
dan
Nasional
tersebut akan
diperlukan adanya kesempurnaaan aparatur negara tersebut pada pokoknya tergantung dari pada kesempurnaan Pegawai Negeri. Untuk mencapai sasaran yang tepat guna melahirkan sosok aparatur negara yang baik bagaimana cara pimpinan tersebut menjalankan fungsi dan peran kepemimpinannya, dan dari kepemimpinannnya akan terlihat pula bagaimana pemimpin itu dalam menjalankan tugas pengembangan SDM terhadap bawahan. Namun demikian tidak semua tanggung jawab dalam hal yang menyangkut pegawai secara keseluruhan menjadi beban dari pimpinan, hal ini berkaitan pula dengan bawahan atau orang-orang yang dipimpinannya, apakah para bawahan
tersebut bersedia dan siap untuk
dibimbing. Pada saat ini kinerja pegawai Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala masih kurang efektif, hal ini sebagai akibat terjadinya mutasi dari dinas-dinas lain yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman serta keahlian dan kemampuan dibidang
8 perhubungan dan komunikasi, sehingga dalam pelaksanaan tugas sering terjadi keterlambatan. Seperti salah satu dari kegiatan pelayanan adalah pembuatan surat ukur kapal, sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan registrasi kapal, dimana orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tugas ini adalah pegawai yang mempunyai pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dibidang perkapalan. Akan tetapi tidak demikian dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dimana pegawai-pegawai yang terlibat hanya sebagian saja yang mempunyai keahlian dibidang perkapalan, sedangkan yang lainnya tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah “ Efektivitas Kinerja Dalam Upaya Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala”.
B. Pokok Permasalahan
Kegiatan pelayanan Publik oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala
ditinjau dari aspek waktu sering mengalami
keterlambatan sebagai akibat ada cukup banyak pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, pelatihan
dan pengalaman yang
berdampak pada efektivitas kinerja pegawai. Fenomena yang terjadi lambatnya pelayanan yang diberikan terkait dengan belum ditingkatkannya kualitas dan kapabilitas kinerja SDM yang dapat diandalkan secsra profesional,
karena
secara
administratif
maupun
secara
teknis
penyelenggaraan pelayanan belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai bidang kerja.
9 Melihat kecenderungan yang berlaku dalam perkembangan arus perhubungan diwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dewasa ini, salah satu penyebabnya adalah upaya meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil mensukseskan
masih rendah untuk melakukan pelayanan, Untuk
pembangunan
memperhatikan faktor-faktor
sektor
perhubungan
pemerintah
harus
yang terdapat di antara para Pegawai Negeri
Sipil yang pada umumnya satu sama lain memiliki banyak perbedaan, seperti tingkat pendidikan, mentalitas dan sebagainya. Hal ini berarti kurang mendukung proses pencapaian tujuan organisasi. Masyarakat dalam hal ini pengguna jasa Dinas Perhubungan dan Komunikasi sering mengalami keterlambatan didalam penyelesaian jasa yang diberikan pembuatan Retribusi sertifikat kesempurnaan kapal, pas kapal dan registrasi kapal mestinya dapat diselesaikan hanya 1 hari saja akan tetapi dalam praktiknya penyelesaian bisa sampai 3 hari, demikian pula dengan Pembuatan Izin Penumpukan Kayu (LOGPOND) di perairan yang semestinya dapat diselesaikan pengerjaannya selama maksimal 1 minggu, akan tetapi dalam praktiknya penyelesaian sampai 2 minggu lebih. Kenyataan ini tentunya berdampak negatif terhadap penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu ditinjau dari aspek biaya sering ditemukan biaya-biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala. Tidak efektifnya pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala merupakan kenyataan bahwa kinerja pegawai masih belum efektif.
10 Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah efektivitas kinerja dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala ? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian adalah : 1. Ingin mengetahui efektivitas kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala. 2. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala.
D. Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat penelitian adalah : 1.
Aspek Teoritis Sebagai pengaplikasian teori yang berkaitan dengan pengembangan kinerja dan pelayanan publik dalam manajemen sumber daya manusia.
.2. Aspek Praktis Sebagai sumbangan pemikiran terhadap upaya meningkatkan etektivitas kinerja dalam upaya pelayanan pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala
11 BAB II LANDASAN TEORI
A. Peneliti Terdahulu
Tonny Ronny Rorong, 2009. Analisis Kinerja Pegawai Pada Rumah Sakit Pertamina Tanjung (RSPT) Kabupaten Tabalong Hasil penelitian menunjukan (1) Kinerja pegawai pada Rumah Sakit Pertamina Tanjung (RSPT) Kabupaten Tabalong yang melayani publik telah dilaksanakan secara optimal, namun demikian bila dilihat dari hasil penelitian tidak sepenuhnya dikatakan bahwa hasil kinerja dapat
meningkatkan
Sumber Daya
Manusianya secara profesional karenanya masih terdapat kekurangankekurangan yang perlu dibenahi terutama menyangkut unsur-unsur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rumah Sakit Pertamina Tanjung (RSPT) Kabupaten Tabalong, jumlah sarana pendukung kerja yang dimiliki masih untuk keperluan secara operasional serta sasaran kerja pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat wilayah setempat melalui efektivitas kerjasama sesuai dengan manajemen dalam rumah sakit. (2) Adapun Kendala yang ditemukan didalam pelayanan Rumah Sakit disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan, pengawasan melekat yang kurang serta pemenuhan kebutuhan akan kesejahteraan belum sepenuhnya diberikan dengan baik. (3) Sedangkan upaya atau solusi untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan
pegawai yang dilakukan menyangkut (1) Meningkatan
pendidikan dan pelatihan (2) pelaksanaan pengawasan serta (3) peningkatan kesejahateran kepada bawahan.
11
12 Heny Agustina, 2009. Kinerja Penyuluh Peternakan Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukan (1) kinerja pelayanan publik
dalam
pembinaan petani ternak di Kecamatan Mantangai oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan optimal karena dari hasil produktivitas pembinaan terhadap petani ternak sapi potong masih terdapat kendala yang menghambat kinerja, (2) Faktor-faktor menghambat kinerja pelayanan publik
dalam pembinaan petani ternak di
Kecamatan Mantangai disebabkan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diperoleh selama menjadi Penyuluh, kuantitas petugas yang belum seimbang dengan besarnya volume kerja yang harus diselesaikan serta sasaran kerja harus diterapkan sesuai dengan mutu pelayanan. Untuk itu peneliti hanya meneruskan dari kedua peneliti terdahulu tetapi dapam kapsitas yang berbeda objek dan sa mpel penelitian sehingga diharapkan adanya peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia
yang diberdayakan untuk melakukan
pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat berjalan secara profesional.
B. Konsep Teori 1. Efektivitas
Banyak keanekaragaman mengenai sifat dan komposisi efektivitas organisasi, maka pertentangan
tidak
pendapat
mengherankan sehubungan
terdapat
dengan
sekian
banyak
cara-cara peningkatan
efektivitas bekerja dalam organisasi yang sedang berjalan akan tetapi
13 sulit sekali memperinci mengenai yang dimaksud dengan konsep efektivitas kerja.Secara harfiah bahwa efektivitas adalah berasal dari kata efektif yang bertitik tolak pada istilah yang disamakan dengan berhasil guna. Lebih lanjut Irmansyah (2006 : 23) mengemukakan bahwa suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan apa direncanakan adalah efektif, tetapi
belum dapat
yang
dikatakan efisien.
Namun demikian tujuan dinyatakan efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dihubungkan dengan pekerjaan efektif.
Keadaan ini
kelangsungan
mempunyai
Pembangunan
pemerintah
selalu diusahakan
pengaruh yang besar terhadap
Nasional,
dalam
usaha
menciptakan
masyarakat yang adil dan makmur didalam wadah negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Sedangkan efektivitas menurut pendapat Kusriyanto (1985 ; 90) bahwa efektivitas yang tinjau dalam suatu organisasi hendaknya dilihat variabel yang telah di identifikasikan
dengan tujuan serta segi-segi
efektivitas sebagai pengukur seberapa jauh efektivitas yang ada didalam organisasi.
Dengan
memperhatikan
efektivitas
maka
produktivitas sebagaimana yang terlihat hal-hal berikut : a. Kemampuan menyesuaikan diri atau keluwesan b. Produktivitas dan kepuasan kerja c. Kemampuan menguntungkan organisasi
pencapaian
14 d. Pemanfaatan sumber daya Lebih jauh Manullang (2001 : 21) mengemukakan bahwa efektivitas mempunyai
suatu pengertian
gambaran seberapa jauh target
dapat
yang
dapat memberikan
dicapai, baik secara kualitas
maupun waktu, kalau prosentasi target yang dapat dicapai semakin tinggi, maka tingkat efektivitas akan semakin tinggi pula dan sebaliknya jika prosentase rendah, maka semakin rendah pula tingkat efektivitasnya. Menurut Gie (2003 : 23) efektivitas adalah efektif berarti terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan, setiap pekerjaan
yang efesien tentunya efektif, karena dilihat dari segi hasil,
tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai secara maksimal tercapai bahkan
secara maksimal, sebaliknya jika dilihat dari segi
usaha yang diharapkan juga telah tercapai dengan menggunakan lima unsur secara maksimal seperti pikiran, tenaga, uang dan benda. Dalam pengertian teoritis atau pratis, tidak ada persetujuan yang universal
mengenai
apa
yang
dimaksud
dengan
“efektivitas”.
Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum, bila ditelusiri efektivitasnya berasal dari kata efektif yang artinya : 1) Ada efeknya (pengaruh, akibatnya, kesannya) seperti : manjur, mujarab,mempan; 2) Penggunaanmetode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).
15 Menurut Sjabdhyni, Bertina, dkk (1997:56), efektivitas berasal dari kata efektiveness yang mengandung arti keberhasilan atau suatu keadaan yang berpengaruh, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud RI:1988) efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti dapat membawa hasil, hasil guna, sedangkan efektivitas berarti “:keberhasilan”. Etzioni (1992:61), mengartikan efektivitas adalah melakukan suatu kegiatan atau fungsinya agar tujuan yuang ditetapkan dapat tercapai dan dinyatakan dengan efektif, sedangkan menurut Komaruddin (1994:269) efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam pencapaian tujuan yang t elah ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan Munir A.S. (1997) berpendapat efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai dalam bentuk persamaan, efektivitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi dengan standar dikaitkan dengan seratus persen. Menurut Miller (1997) dalam Ambar Teguh Sulistiyani & Rosidah (2003:247) efektivitas harus dibedakan dari efesien. Efesien berkaitan dengan output, sedangkan pengertian efektivitas secara langsung hubungannya dengan pencapaian tujuan Sedangkan menurut Gibson et.Al (1997:28) pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar) maka semakin lebih
16 efektif dalam menilai mereka. Lebih lanjut Gibson at.Al.mengemukakan efektivitas dalamkonteks perilakuorganisasi merupakan hubungan optimal antara
produksi,kualitas,
efesiensi.
Fleksibelitas
kepuasan,
sifat
keunggulan dan pengembangan. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang perilaku keorganisasian maka dapat di maka dapat diidentikkan tiga tingkatan analisis yaitu 1) individu, 2) kelompok 3) organisasi. Ketiga analisis tersebut sejalan dengan tiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atau efektivitas individu, kelompok dan organisasi. Sudut pandang yang bertentangan dengan konsep mengenai persoalan ini di atas mengemukaka bahwa efektivitas paling baik dipahami jika orang melihat keseluruhan sistem organisasi.Arti organisasi disini dilihat berada dalam keadaan yang selalu berubah, terus menerus berusaha mencapai mempertahankan stabilitas terhadap lingkungan intern dan eksternnya. Suatu organisasi adalah suatu unit terkoordinirterdiri setidaknya dua orang berfungsi mencapai suatu sasaran. (Gibson, At.Al, 1997:6). Di dalam pengukuran efektivitas kerja / organisasi menurut Gie (2003 : 32) dapat dilihar dari dua segi yakni: a. Dilihat dari keadaan organisasi, yang biasa disebut dengan efek-tivitas organisasi. Efektivitas
organisasi dapat dilihat
kriteria sebagai berikut : 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
melalui kreteria-
17 2). Kejelasan strategi pencapaian pencapaian tujuan 3) Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan 4) Perencanaan yang yang matang 5) Penyusunan program yang tepat 6) Tersedianya sarana dan prasarana 7) Pelaksanaan Pelaksanaan efektif dan efisien b.. Dilihat dari hasil yang dicapai disebut dengan efektifitas kerja. Efektifitas dapat dilihat dari hasilnya, yaitu seberapa besar targetnya yang dicapai, baik secara
kualitas maupun kuantitas,
prosentase target yang dapat dicapai itu semakin besar maka tingkat efektivitasnya akan semakin semakin tinggi, dan juga juga sebaliknya sebaliknya semakin semakin kecil prosentase target dapat dicapai maka akan semakin rendah tingkat efektivitasnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan efektivitas sebagai keadaan yang oleh organisasi diperjuangkan untuk dicapai.Berdasarkan konsep ini, sekali organisasi mencapai karakteristik yang menentukan (misalnya produktivitas yang tinggi, kepuasan dan kebetahan kerja yang tinggi dan seterusnya) jelas dianggap menjadi efektif.
2. Kinerja a. Pengertian Kinerja
Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi
18 sesungguhnya yang dicapai seseorang). Definisi kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Bambang Kusriyanto adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lajimnya per jam) (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:9). Faustino Cardosa Gomes (2005:195)
dalam A.A. Anwar
Prabu Mangkunegara, (2005:9) mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai “Ungkapan seperti Output, efesiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Selanjutnya definisi kinerja karyawan menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005:9) bahwa “Kinerja karyawan (prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas
yang
dicapai
oleh
seseorang
karyawan
dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. kepadany a”. Menurut Armstrong dan Baron (1998:15) dalam Wibowo (2009:7) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, Kepuasan konsumen dan memberikan konstribusi pada ekonomi. Kemudian menurut Wibowo (2009:7) Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (Output) baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai oleh
19 SDM
dalam persatuan periode waktu dalam melaksanaka melaksanakan n tugas
kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. b. Indikator Kinerja
Indikator kinerja atau performance indikators kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja, tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja berkaitan d engan hasil yang dapat di kuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian. Indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar prilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja juga menganjurkan menganjurkan sudut pandang prosfektif depan)
dari
pada
retrospektif
(melihat
(harapan ke
kebelakang).
Hal
ini
menunjukan jalan pada aspek kinerja yang perlu diobservasi. (Wibowo. 2009:101). Wibowo (2009:101) mengemukakan ada 7 (tujuh) indicator kinerja. Dua diantaranya mempunyai peran sangat penting yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian tujuan dan motif manjadi indicator utama dari kinerja.Namun kinerja memerlukan adanya dukungan sarana, kompetisi, peluang, standard an umpan balik. Kaitan di antara ketujuh indicator tersebut digambarkan oleh Hersey Blanchard dan Johnson dalam Wibowo (2009-102-104) dengan penjelasan sebagai sebagai berikut :
20 1)
Tujuan Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan menunjukan kearah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja individu, kelompok dan organisasi.Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2) Standar Standart mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa sadar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa kita sukses atau gagal.Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan. 3) Umpan Balik Antara tujua, standard an umpan balik bersifat saling
terkait.
Umpan balik melaporkan kemajuan baik kualitas maupun
21 kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting ketika kita mempertimbangkan ”real goals” atau tujuan sebenarnya. Tujuan yang dapat diterima oleh pekerja adalah tujuan yang bermakna dan berharga. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. 4) Alat atau Sarana Alat
atau
sarana
merupakan
sumber
daya
yang
dapat
dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan , Tanpa alat atau sarana, tugas untuk mencapai tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidakmungkin dapat melakukan pekerjaan. 5) Kompetisi Kompetisi merupakan persyaratan utama dalam kinerja.Kompetisi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar
tentang
sesuatu, orang harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.Kompetisi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
22 6) Motif Motif merupakan alas an atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan
sesuatu.
Manajermemfasilitasi
motivasi
kepada
karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif. 7) Peluang Pekerjaan perlu mendapat kesempatan untuk menunjukan prestasi kerjanya, Terdapat dua factor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi , yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapatkan perhatian lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia. Jika pekerjaan dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.
2.
Pengukuran Kinerja
a. Pengertian pengukuran Kinerja Pengukuran
terhadap
kinerja
perlu
dilakukan
untuk
mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan
23 sesuai jadwal waktu yang ditentukan atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang di harapkan (Wibowo, 2009:343). Menurut Wibowo (2009:344) Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara : 1) Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi; 2) Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan; 3) Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja; 4) Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatian. 5) Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas; 6) Mempertimbangkan penggunaan sumber daya; 7) Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.
Oleh karena itu, orang yang melakukan pengukuran kinerja perlu memenuhi persyaratan diantaranya (Kreitner dan Kinicki (2001) dalam Wibowo (2009:344) (1) dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi kepentingan individu (2) mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja (3) mempunyai pemahaman tentang format skala
dan instrumennya dan (4) harus termotivasi
untuk melakukan pkerjaan ranting secara sadar. b. Alat Ukur dalam pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
yang
telah ditentukan, termasuk informasi atau efesiensi pengguna sumber
24 daya dalam menghasilkan barang atau jasa,kualitas barang dan jasa perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson (2002) dalam mahmudi, 2008:6) Menurut Wibowo (2009:349) Sebenarnya banyak factor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, namun ukuran kinerja harus relevan, signifikan dan komprehensif. Keluarga ukuran berkaitan dengan tipe ukuran yang dapat dikalasifikasikan sebagai berikut : 1) Produktivitas Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output fisik suatu proses.Oleh karena itu produktivitas merupakan hubungan antara jumlah output dinadingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output.Ukuran produktivitas misalnya adalah output sebanyak 55 unit produksi oleh kelompok yang terdiri dari empat orang pekerja dalam waktu seminggu. 2) Kualitas Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, jumlah ditolak, dan cacat perunit,maupunb ukuran eksternal rating seperti kepuasan pelanggan atau penilaian frekwensi pemesanan ulang pelanggan. 3) Ketepatan waktu Ketepatan waktu menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau persentase pesanan di kapalkan sesuai dijajikan.Pada
25 dasarnbya ukuran ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan. 4) Cycle Time Cycle time menunjukan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari satu titik lain dalam proses. Pengukuran cycle time mengukur berapa lama sesuatu dilakukan.Misalnya ada berapa lama waktu rata-rata diperlukan dari pelanggan menyampaikan pesanan sampai pelanggan benar-benar menerima pesanan. 5) Penempatan sumber daya Pemanfaatan sumber daya merupakan pengukuran sumber daya yang
dipergunakan
lawan
sumber
daya
tersedia
untuk
dipergunakan. Pemanfaatan sumber daya dapat diterapkan untuk mesin, computer, dan bahkan orang. 6) Biaya Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar perunit. Namun, banyak perusahaan hanya mempunyai sedikit informasi tentang biaya perunit. Pada umumnya dilakukan kalkulasi biaya secarea menyeluruh.
Kemudian menurut Mahmudi (2008:6-7) Pengukuran kinerja paling tidak harus mencakup tiga variabel penting yang hjarus dipertimbangkan yaitu Perilaku (Proses), Output (produk langsung suatu aktivitas/program) dan Outcome (velue added atau dampak aktivitas/program).Perilaku, hasil dan nilai tambah berupakan bariabel
26 yang tidak dapat dipisahkan dan saling tergantung satu sama lainnya. .Ketiga hal tersebut sangat penting dalam manajemen kinerja. c. Tujuan Pengukuran/ Penilaian Kinerja Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian
manajemen,
baik
organisasi
publik
maupun
swasta.Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan dilakukan penilaian kinerja sektor publik adalah : 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi; 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai; 3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya; 4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment; 5) Memotivasi pegawai; 6) Menciptakan akuntabilitas publik. (Mahmudi, 2008:14) Menurut
Agus Sunyoto (1999)
Dalam Sampara Lukman
(2004:43) tujuan penilaian adalah : 1) Meningkatkan
saling
pengertian
antara
keryawan
tentang
persyaratan kinerja; 2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurangkerangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu;
27 3) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan keperdulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang; 4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal yang perlu diubah; 6) Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. Dari beberapa tujuan penilaian kinerja di atas, dapat dikelompokkan menjadi : 1) Perbaikan prestasi kerja 2) Keputusan staffing atau manajemen karier (kenaikan pangkat, promosi, mutasi, pemberhentian/PHK, pensiun, perencanaan dan pengembangan pegawai). 3) Penyelesaian konpensasi (kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, pemberian bonus dan pemberian insentif). 4) Feedback atau umpan balik 5) Penelitian kepegawaian secara keseluruhan 6) Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Tujuan-tujuan tersebut harus jelas dan tegas sehingga memanfaatkan penilaian menjadi lebih dapat dirasakan oleh para pegawai yang bersangkutan.
28 3. Pelayanan Publik
a. Definisi Pelayanan Pelayanan erat hubungannya dengan kehidupan manusia, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin. Secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. (Sampara Lukman, 2004:6). American
Marketing
Assosiasion
(1960)
mengartikan
pelayanan sebagai kegiatan memberikan keuntungan/kepuasan kerja atas barang maupun jasa yang dijual. Kemudian menurut Stanton (1974) mengemukakan bahwa pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas namun menyediakan kepuasan konsumen atau pemakai industri .Ia tidak terkait pada penjualan suatu produk atau pelayanan lain. Sedangkan menurut Kotler dan Bloom (1984) berpendapat
bahwa
menguntungkan
pelayanan
dalam
suatu
adalah
setiap
kumpulan
atau
kegiatan
yang
kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Sampara Lukman (2004:6)). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan adalah suatu kegiatan atau suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan orang-orang dan menyediakan kepuasan bagi pengguna.
29 b. Prinsip-Prinsip Pelayanan
Pada suatu organisasi dalam pemberian pelayanan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan, prinsip tersebut adalah sebagai berikut : a) Program pelayanan harus merupakan program yang berlangsung terus dengan tujuan untuk melayani seluruh anggota masyarakat. b) Program pelayanan harus mudah dalam pengaturan dan tata laksananya c) Program pelayanan harus dipersiapkan untuk menemukan dan memecahkan masalah yang dihadapi baik oleh organisasi maupun oleh masyarakat. d) Program pelayanan harus merupakan usaha bersama semua anggota organisasi. e) Program pelayanan harus merupakan bagian yang vitas dari pada program-program keseluruhan organisasi (Djumhur dan Surya, Dalam Sampara Lukman, 2004:149).
Menelaah tentang prinsip tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip itu dapat bermanfaat bagi semua jenjang (hirarki) yang ada pada suatu organisasi, utamanya yang melaksanakan pelayanan kepada anggota masyarakat pengguna. c. Manajemen Pelayanan
Manajemen mencakupkegiatan untuk mencapai tujuan , dilakukan oleh individu-individu yang menyumbang upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
30 Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus meteka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukan,menetapkan
cara bagaimana
melakukan,memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha
mereka. Selanjutnya perlu
menerapkan dan memelihara pula suatu kondisi lingkungan yang memberikan responsi ekonomis, psikologis, sosialm politis dan sumbangan-sumbangan teknis serta pengendalian (GR. Terry, 2008). Menurut Fayol dalam Sampara Lukman (2004:4) manajemen adalah fungsi universal yang dapat ditentukan menurut
berbagai
proses yang dilaksanakan manajer. Kemudian menurut Engkoswara dan Aan Komariayah (2010:85), mengartikan manajemen kedalam ti ga fokus yaitu : 1) Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi.Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan menjadi
manajerial yang diklasifikasikan
kemampuan/keterampilan
teknikal,
manusiawi
dan
konseptual. 2) Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang distematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen 3) Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.
31 Kemudian menurut Gibson dalam Engkoswara dan Aan Komariayah (2010:87) manajemen sebagai suatu proses dimana usaha individu dan kelompok dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu proses yang kontiniu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama-sama orang lain atau melalui orang lain dalam mngkoordinasikan dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efesien. Dari uraian mengenai pengertian manajemen maupun pengertian pelayanan maka dapat penulis kemukakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pelayanan adalah suatu proses yang kontiniu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang d. Standar dan Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagaiu jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
32 Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 1)
Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pangaduan;
2) Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan; 3) Biaya pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan; 4) Produk pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 5) sarana dan prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik; 6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Sedangkan pola penyelenggaraan dari pelayanan publik adalah :
33 1) Fungsional Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangnya; 2) Terpusat Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dan penyelenggaraan pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan; 3) Terpadu a) Terpadu satu atap Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui bebera pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyartakat tidak perlu disatu atapkan. b) Terpadu satu pintu Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. c) Gugus Tugas Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk
gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi
pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. Selain pola pelayanan sebagaimana tersebut, instansi yang melakukan
pelayanan
publik
dapat
mengembangkan
pola
34 penyelenggaraan pelayanannya sendiri dalam rangka upaya menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik. Pengembangan pola penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana yang telah ditetapkan.
e. Good Govermance dan Pelayanan Publik
Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan
setiap
anggota
kemampuan dan kreativitasnya
masyarakatnya
mengembangkan
demi mencapai tujuan bersama
(Rasyid, 1998:139). Hakekatnya pemerintahan adalah pelayanan pada masyarakat sehingga birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang professional. (Widodo, 2001:269). Konsep Govermance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, tetapi juga peran berbagai actor di luar pemerintah
dan
Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (GanieRohman, 2000 dalam Widodo, 2001:295). Good dalam Ggor Govermance menurut LAN (2000) mengandung dua pengertian , pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendsak rakyat, dan kedua nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat
dalam
pencapaian
tujuan
(nasional)
kemamdirian,
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan social. Lebih jauh LAN
35 mengemukakan bahwa Good Governance berorientasi ideal Negara untuk pencapaian tujuan nasional dan berorientasi pada pemerihan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efesien dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa goord govermance adalah penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efesien, dengan menjaga kesinergian, interaksi yang kondusif antara domain-domain Negara, sector swasta dan masyarakat. Pelayanan Publik (Publik service) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara. Pelayanan publik dapat
diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Widodo, 2001:269). Dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 huruf 1 dikemukakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan leh penyelenggaraan pelayan publik. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalahpemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
36 masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, dengan melakukan revitabilitas birokrasi publik (aparatur pemerintah daerah). Dengan
kata
lain,
(profesionalisme)
pelayanan
manakala
publik
dapat
dikatakan
masyarakat
dapat
dengan
baik mudah
mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu cepat dan masyarakat sedikit atau hamper tidak ada keluhan. LAN (1998) dalam Widodo (2001) menguraikan berbagai macam pola dalam penyelenggaraan pelayanan umum antara lain sebagai berikut : 1) Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 2) Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 3) Pola pelayanan satu atap yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat/tinggal oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. 4) Pola pelayanan secara terpuisat, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku
37 koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan berbagai macam pola, yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan publik. Sebagai instrument utama untuk pemberdayaan publik, pelayanan publik yang menjadi semakin relevan
dalam situasi untuk
bangkit dari krisis ekonomi maupun politik. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah tidak dapat ditunda lagi dalam rangka mewujudkan aparat yang bersih dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Sudjatmo, 2000:121) Disamping memerlukan suatu pola dalam upaya peningkatan profesionalime pelayanan puiblik diperlukan pula adanya standar pelayanan, dalam
UU Nomor 25 tahun 2009 dalam pasal
menyebutkan bahwa komponen standar kurangnya meliputi : 1) Dasar hukum 2) Persyaratan; 3) Sistem, mekanime dan prosedur; 4) Jangka waktu penyelesaian; 5) Biaya/tarif; 6) Produk pelayanan;
21
pelayanan sekurang-
38 7) Sarana, prasarana dan atau fasilitas; 8) Kopetensi pelaksana; 9) Pengawasan internal; 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11) Jumlah pelaksana; 12) Jaminan
pelayanan
yang
memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13) Jamunan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk kometmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan dan; 14) Evaluasi kinerja pelaksana. Berdasarkan uraian di atas maka Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya sebagai pengguna jasa pelayanan yang baik kepada masyarakatnya sebagai pengguna jasa pelayanan. Untuk itu perlu ditingkatkan
kualitas pelayanan sesuai dengan
keinginan masyarakat pengguna jasa layanan. Pelayanan publik pada hakekatnya sangat sulit dikenal dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat sulit untuk memahami pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyak kepastian ketika mereka berhadapan dengan birokrasi. Masyarakat sangat sulit
39 memperkirakan kapan pelayanan itu bias diperoleh, dan begitu pula dengan harga pelayanan (Agus Dwiyanto, 2000). Kondisi masyarakat saat ini telah berkembang sangat dinamis, dengan tingkat kehidupan
yang semakin baik sebagai
indikasi “empowering” yang dialami masyarakat (Thoha, 1998:119). Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah, semakin kritis, dan semakin berani untuk melakukan control terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya (Widodo, 2001:270). Kondisi masyarakat di atas dapat disikapi dengan birokrasi publik yang dapat memberikan layanan publik yang lebih professional, efektif, efesien, sederhana, trasparan, terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif serta sekaligus dapat membangun “kualitas manusia” dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi,1996:213). Pelayanan publik yang efektif menurut (Widodo, 2001:271) adalah pelayanan publik yang lebih mengutamakan pada pencapaian terhadap tujuan dan sasaran.
f. Keadaan Aparatur Pelayanan Publik
Aparatur pelayanan publik pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang bekerja pada suatu birokrasi pemerintah yang memiliki wewenang
dan atau tanggung jawab
tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang bertujuan
40 memenuhi kebutuhan tertentu masyarakat
luas
yang
bagi publik
merupakan
yang terdiri atas
pengguna
jasa
dan
atau
berkepentingan terhadap pelayanan tersebut. Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan kondisi ekologi administrasi publik, terutama yang terjadi di Indonesia saat ini tantangan yang perlu mendapatkan perhatian
dan penyesuaian-penyesuaian dalam
penerapan strategi
pelayanan publik. Berkaitan dengan strategi pembangunan, tantangan yang harus dihadapi aparatur menurut Suriadi (2004:68) adalah 1) penerapan otonomi daerah 2) globalisasi informasi, 3) netralitas Pegawai Negeri, 4) Penerapan multi partai dalam sistem politik, 5) Perdagangan
bebas,
dan
Semangat
reformasi
dengan
segala
implikasinya. Reformasi administrasi publik mengagendakan
terwujudnya
good
salah satunya adalah
govermance
yaitu
sistem
penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan professional yang ditandai adanya aparat birokrasi pemerintah yang senantiasa mengedepankan terpenuhinya Publik Accountability and responsibility ( Islamy, 1998:29). Dalam hubungan ini setiap aparat
birokrasi pemerintah perlu senantiasa mengembangkan rasa kepekan (responsiveness )
terhadap kepentingan masyarakat (publik interest)
maupun masalah-masalah
masyarakat ( publik affairs) yang harus
dipecahkan, bertanggung jawab ( responsibility) dalam pelaksanaan tygas pekerjaan apapun pada livel manapun dan resresentatif
41 (representativeness) dakam pelam pelaksana tugas yang berarti tidak menyalahgunakan wewenang ( power abose) ataupun melampaui wewenang (excessive power ) yang dimiliki baik ditinjau dari berbagai peraturan yang berlaku maupun nilai-nilai etika pemerintahan. Lebih lanjut perlu ditekankan bahwa good govermance dapat terwujud apabila setiap aparat birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas senantiasa dilandasi pertimbangan-pertimbangan ekonomi (economy), senantiasa berupaya menghasilkan sesuatu yang tepat ( effectiveness ) dan melakukan tindakan dengan cara yang tepat ( efficiency) sebagai perwujudan tanggung jawab yang bersifat obyektif ( obyektive responsibility ). Disamping adanya tanggung jawab yang bersifat
subyektif (subjective responsibility ) yaitu sikap tidak membedakan (equality)
kelompok sasaran ( target group) pembangunan dan
senantiasa berupaya
mewujudkan keadilan (equity) serta adanya
keterbukaan/kejujuran ( fairmess) (Islamy. 1998:31).
g. Kebijakan Pelayanan Publik dan Kepemimpinan
Kebijakan pelayanan publik sebagaisebuah hasil keputusan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dapat memberikan pengaruh pada efektivitas pelayanan publik. Kebijakan publik merupakan “whatever govermance choose to do or not to do (segala sesuatu dipilih oleh pemerintah yang dikerjakan ataupunyang tidak dikerjakan)” (Widodo, 2001:271 ).
42 Selanjutnya Dye menyatakan apabila pemerintah memilih untuk melakukan kebijakan publik maka harusmengutamakan goal (objektifnya) dan merupakan tindakan keseluruhan bukan hanya perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepadaorganisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Widodo, 2001:271). .Berdasarkan pengertian kebijakan publik dan pelayanan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dipilih untuk dikerjakan ataupun tidak dikerjakan oleh pemerintah atau organisasi pemerintah (dalam konteks penelitian ini adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala), sebagai pemberian (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan kepada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Kesimpulan
tersebut
memberikan
makna
bahwa
kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pelayanan publik merupakan substansi utama kebijakan pelayanan publik Kepemimpinan
atau
ledership,
menurut
“ensiklopedia
administrasi “susunan The Liang Gie, dkk (dalam Widodo, dkk, 2001) diartikan
43 Proses pengaruh mempengaruh mempengaruhi antar pribadi atau antar organisasi dalam suatu situasi tertentu, melalui aktivitas komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Dalam kepemimpinan selalu terdapat unsure pimpinan yaitu yang mempengaruhi tingkah laku pengikutnya atau para pengikutnya dalam suatu situasi.
Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi.Melalui kepemimpinan organisasi dapat
mengarahkan
tujuan.Kepemimpinan menciptakan
segala
sumber
daya
untuk
mencapai
yang responsive sangat diperkukan untuk
kondisi yang kondusif bagi kinerja organisasi dan
menggerakan bawahan. Kepemimpinan menurut Terry (dalam Thoha 2001:227) diartikan sebagai aktivitas diarahkan
untuk mempengaruhi orang agardapat
mencapai tujuan organisasi. Pengaruh dan kemampuan
pemimpin dalam pendapat tersebut sangat dominan bagi tercapainya tujuan
organisasi.Pemimpin
dengan
otoritas
yang
dimikinya
diharapkan mampu untukmemimpin bawahan serta mengorganisir bawahan dan meminimalisir perbedaan kepentingan (Conflict interst) antara ambisi individu, maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Pendapat
serupa
dikemukakan
oleh
Kartno
2001:71) yang memaparkan bahwa kepemimpinan adalah :
(Widodo,
44 Kemampuan mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama dimana kepemimpinan tersebut harus memenuhi kopetensi tertentu agar proses pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih mudah.Kompetensi tersebut meliputi :akseptensi/penerimaan dari kelompok dan pemilikan keahlian khususnya pada satu situasi khusus.
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut maka dapat ditarik sebuah
kesimpulan
seseorang
pemimpin
perubahan bagi
bahwa untuk
kepemimpinan
adalah
menempatkandirinya
kemampuan sebagai
agen
organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku dan
berdampak terhadap peningkatan kinerja organisasi.Lebih lanjut Thoha (1998:229) memaparkan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi orang lain baik perorangan mapun kelompok. Dalam
kepemimpinan
terdapat
berbagai
bentuk
kepemimpinan antara lain Kepemimpinan Demokratis, yang dikaitkan dengan kekuatan personil dan terdapat partisipasi bawahan dalam permasalahan organisasi, Kepemimpinan Otokratis , didasarkan kepada kekuatan posisi dan pengguna otoritas.Perbedaan mendasar antara kedua gaya, kepemimpinan terletak pada, kepemimpinan demokratis terdapat kerjasama dalam bekerja, kepemimpinannya dihormati dan disegani, kedisiplinan tertanamdengan kesukarelaan, tanggung jawab
45 ada di tangan seluruh anggota dan komunikasi bersifat dua arah serta semangat kooperatif yang tinggi (Widodo, 2001:72). Terbentuknya kepemimpinan yang ideal dan demokratis tersebut tentunya tidak terlepas dari kompetensi tertentu,menurut Gibson, dkk (1997:11) bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin setidak-tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsure berikut : Intelegensial, kemampuan, pengawasan, keperibadian dan karakter fisik. Sedangkan menurut pendapat Utomo dan Abidin dalam (Widodo, 2001:73), hal lain persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin adalah vitalitas fisik dan stamina, intelegens dan kearifan, rasa tanggung jawab yang besar, semangat tinggi dalam meraih kesuksesan, aspiratif, kemampuan beradaftasi dan fleksibel, berkompetensi dalam bidangnya. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi bawahan untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mencapai tujuan organisasi.
C. Model Berpikir
Secara sederhana model berpikir dalam Efektivitas kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :
46
Efektivitas Kinerja
Pelayanan Publik
Pengetahuan Ketepatan
Sikap Kecepatan
Kemampuan Perilaku
Keramahtamahan
Gambar 1. Kerangka Berpikir
Berdasarkan gambar di atas efektivitas
kinerja
merupakan
keberhasilan Pegawai Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala dalam melakukan tugas pokoknya yaitu : dibidang perhubungan dan komunikasi didasarkan atas pengetahuan, sikap dan kemampuan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mnenginginkan adanya pelayanan yang tepat, cepat, berperilaku serta keramah tamahan yang diperlihatkan saat memberikan pelayanan. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang disesuaikan pada model yang
47 ditetapkan. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala sehingga
semua
pihak
yang
terlibat.dalam
pelayanan
Publik
Dinas
Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala pada konteks penelitian ini di ukur dari indikator-indikator yang diterapkan pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala.
48 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian
ini
dilaksanakan
pada
Dinas
Perhubungan
dan
KomunikasiKabupaten Barito Kualadengan objek penelitian Efektivitas Pelayanan Publik.Waktu penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak dikeluarkannya SK Bimbingan sampai Proses pengajuan sidang.
B. Ciri Karakteristik 1. Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dimana secara structural Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabuaten Barito Kuala. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi b. Bagian Sekretaris, membawahi 1)
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
2)
Sub Bag Program dan Keuangan
c. Bidang LLAJ, membawahi
48
49 1) Seksi LL dan Angkutan 2) Seksi Teknik Sarana d. Bidang LLASL, membawahi 1) Seksi LL dan Angkutan 2) Seksi Keselamatan dan Sarana e. Bidang Komunikasi membawahi 1) Seksi Komunikasi 2) Seksi Teknik Sarana f. Bidang Opsdal, membawahi 1) Seksi APSLAP 2) Seksi Pengendalian dan Pengamanan 2. Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
a. Tata Kerja 1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabuopaten Barito Kuala; 2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. b. Kedudukan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah kewenangan pemerintah daerah,
50 dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. c. Tugas Pokok 1) Menyelanggarakan segala urusan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Perhubungan; 2)
Melaksanakan segala tugas yang diberikan Kapala Daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki daerah ini dibidang Perhubungan dan komunikasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
d. Fungsi 1) Penentuan kebijaksanaan yang mencakup penetapan tujuan dan strategis urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan; 2) Penentuan persyaratan teknis sarana dan prasarana perhubungan; 3) Pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana perhubungan. 4) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah angga Dinas.
C. Kondisi Objektif 1. Keadaan Wilayah
Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Pemerintahan Daerah Kalimantan Selatan, yang luas wilayahnya hanya 8% atau sebesar 3.284 km² jumlah penduduk sebanyak 262.947 jiwa, dengan keadaan geografis yang dikelilingi oleh sungai yang
51 memutar mengelilingi Kabupaten. Panjang sungai yang mengelilingi Kabupaten Barito Kuala sepanjang 132 Km. Kabupaten
Barito
Kuala
terbagi
mejadi
3
Sub
wilayah
Pembangunan yakni : a. Sub Wilayah Pembangunan I dengan luas wilayah 1.217.73 km² atau sebesar 51.25% dengan pusatnya Marabahan yang meliputi 8 kecamatan. b. Sub Wilayah Pembangunan II dengan luas 441.72 km² dengan pusat di Berangas meliputi 3 kecamatan. c. Sub Wilayah Pembangunan III dengan luas 594.10 km² atau sebesar 25% dengan pusatnya di Tamban, 5 Kecamatan. Sub Wilayah Pembangunan ini ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, disamping itu pembagian Sub Wilayah ini diakibatkan oleh factor geografis, dimana Kabupaten Barito Kuala Di Wilayah Kabupaten Barito Kuala peranan sungai sangat strategis sekali, karena dari 17 Kecamatan yang ada, 10 kecamatan diantaranya menggunakan transportasi sungai sebagai trasportasi pokok, baik untuk kegiatan ekonomi, sekolah maupun untuk kegiatan sehari-hari. 2. Keadaan Pegawai
Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang bekerja pada instansiinstansi pemerintah baik pemerintah pusat, daerah Propinsi maupun daerah Kabupaten/Kota, yang pengangkatannya telah diatur dalam undangundang yang berlaku.
52 Kualitas dan kuantitas pegawai dalam suatu instansi pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pelaksanaan kerja, sehingga ketersediaan baik kualitas maupun kuantitas yang memadai sangat diperlukan sekali. Untuk memberikan
gambaran
mengenai
keadaan
secara
keseluruhan
personil/pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : Tabel
1.
Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala
No
Kepangkatan/Golongan IV
Jumlah (Orang) 3
Persen (%) 5.08
1 2
III
22
37.29
3
II
32
54.24
4
I
2
2.29
Jumlah
59
100
Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala, 2010
Dari tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala jumlah pegawai seluruhnya berjumlah 59 orang yang terbagi dalam 4 kepangkatan. Kepangkatan
yang
paling
dominan
atau
paling
banyak
adalah
kepangkatan/Golongan II yang berjumlah 32 orang atau sebesar 54.28%. sedangkan untuk golongan/kepangkatan IV ada sebanyak 3 orang atau sebesar 5.08%, Pegawai yang mempunyai kepangkatan III ada sebanyak
53 22
orang
atau
sebesar
37.29%
dan
yang
mempunyai
golongan
kepangkatan I ada sebanyak 2 orang atau sebesar 2.29%. Kemudian jumlah pegawai kalau di lihat dari aspek pendidikan, maka akan jelas terlihat bahwa tingkat kualitas yang dimiliki oleh pegawai masih harus lebih ditingkatkan, hal ini dikarenakan kualitas pendidikan yang dimiliki masih relative rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2. Tabel 2 Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala
No
Pendidikan Formal
1
S2
Jumlah (Orang) 1
2
S1
11
18.64
3
DIII
7
11.86
4
DII
1
1.69
5
SLTA Sederajat
31
52.54
6
SLTP Sederajat
6
11.86
7
SD Sederajat
1
1.69
59
100
Jumlah
Persen (%) 1.69
Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala, 2010
Dari tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala sampai dengan bulan Agustus 2010 jumlah pegawai seluruhnya berjumlah 59 orang yang terbagi dalam 7 jenis pendidikan. Pegawai yang memiliki pendidikan S2
54 hanya sebanyak 1orang atau sebesar 1.69%. Pegawai yang memiliki pendidikan S1 ada sebanyak 11 orang atau sebesar 18.64%, yang mempunyai pendidikan DIII ada sebanyak 7 orang atau sebesar 11.86%, Sedangkan yang memiliki pendidikan DII ada sebanyak 1 orang atau sebesar 1.69. Dan yang memiliki pendidikan SLTA sederajat cukup banyak yaitu mencapai 52.54% atau sebanyak 31 orang, sedangkan yang memiliki pendidkan SLTP sederajat ada sebanyak 6 orang atau sebesar 11.86 dan yang memiliki pendidikan SLD ada sebanyak 1 orang atau sebesar 1.69%. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa keadaan objektif Kualitas SDM pegawai Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala masih belum memadai karena dari 59 orang pegawai 38 orang atau sebesar 66.67% atau sebanyak 38 orang memiliki pendidikan SLTA ke bawah.
55 BAB IV METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus dengan penyajian bersifat deskriptif. Informasi yang dibutuhkan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian digali dari data primer dengan menggunakan metode deskriptif , menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dan wawancara mendalam secara langsung (indepth interview)
Pengujian pendekatan deskriptif kualitatif pada penelitian ini tidak dilakukan secara statistic, tetapi dengan metode non statistic, yaitu dengan penjelasan argumentative yang memuat proses penalaran dan penafsiran logis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, indtitusi, masyarakat dan lain sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
B. Unit Analisa
Unit analisa dalam penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Perhubungan dan Komunikasi yang seluruhnya terbagi dalam 2 katagori 1. Pimpinan yaitu 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 9
orang
Kepala Seksi/Kepala Sub
KepalaSatker/Kepala Terminal/Kepala Kantor PKB,
Bagian,
6
Orang
56 2. Staf Untuk lebih jelasnya unit analisa dalam penelitian ini dilihat tabel berikut : Tabel 3. Jabatan Pegawai di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala No
Jabatan
Jumlah (Orang) 1
1
Kepala Dinas
2
Sekretaris
1
3
Kepala Bidang
4
4
Kepala Seksi
7
5
Kepala Sub Bag
2
6
Kepala Satker LLASL
4
7
Kepala Kantor PKB Handil Bakti
1
8
Kepala Terminal Handil Bakti
1
9
Staf
38
Total
59
Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala, 2010
C. Data Dan sumber Data
Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan unit-unit analisa yang dapat memberikan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan cara porpusive sampling yakni ditentukan terlebih dahulu yang memiliki relevansinya dengan pelayanan publik yakni sebanyak 12 orang terdiri atas : 1. Kepala Bidang LLAJ sebanyak 1 orang 2. Kepala Satker LLASL sebanyak 1 orang
57 3. Staf Pembantu Operasional sebanya 10 orang Data-data sekunder penulis peroleh dari dokumen-dokumen yang ada di objek penelitian. Sedangkan Kepala dan Sekretaris Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai key informance dalam penelitian ini.
D. Rancangan Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dengan adalah sebagai berikut. 1. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara menganalisis dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan. Data yang dikumpulkan antara lain tentang pegawai, kegiatan pelayanan publik, data kepegawaian, data statistic dari laporan kegiatan pelayanan publik, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 2. Observasi yaitu informasi serta gambaran empiric tentang data-data yang diperlukan
dengan mengadakan pengamatan langsung padaobjek
penelitian. 3. Wawancara
adalah
percakapan
langsung
dengan
maksud
untuk
memperkuat data skunder yang diperlukan dalam penelitian.Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai. Tehnik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terbuka ( Open interview ) dengan maksud agar informan tehu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud wawancara tersebut.Untuk itu instrument yang digunakan adalah pedoman
58 wawancara (interview quide) yang merupakan penunutun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya
E. Rancangan Analisa Data
Penelitian ini dilakukan berdasarkan wawancara langsung dengan sampel/responden yang mengetahui permasalahan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala. Dasar pertimbangan adalah pejabat dalamposisi struktural tersebut memegang peranan kunci ( key person).Peranan kunci ini terutama tampak pada saat pengambilan keputusan dalam kegiatan pelayanan publik di Dinas Perhubungan dan Komunikasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, sehingga hasil analisis ditentukan berdasarkan uraian-uraian fakta di lapangan untuk memperkuat argumentasi yang dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan.Penelitian ini pada dasarnya tidakhanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tapi meliputi analisis dan interprestasi data yang dikumpulkan. Penelitian ini lebih diarahkan pada jenis studi kasus.
F. Jadwal Rencana Penelitian
Jadual rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan. Dengan rencana jadual sebagai berikut :
59 Tabel 4. Jadual Penelitian Bulan Tahun 2010/2011 Kegiatan Sept Penelitian Pendahuluan
1. Penyusunan Proposal 2. Seminar Proposal 3. Perbaikan Proposal Pengumpulan dan Pengolahan Data 1. Pengumpulan Bahan
2. Pengolahan Bahan 3. Analisis Bahan Penyusunan Tesis
1. Penulisan Tesis 2. Konsultasi Tesis 3. Ujian Tesis 3. Perbaikan Tesis 4. Penggandaan Tesis 5. Pengerahan Tesis
Okt
Nop
Des
Jan
Pebr
