LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH PENELITIAN JURUSAN ARSITEKTUR TAHUN 2015
Studi Kelayakan Teknis dan Ekonomi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
Tim Pengusul :
1. Ir. Ida Bagus Ngurah Bupala, MT. 2. I Ketut Mudra, ST., MT.
NIP. 195312311986021004 195312311 986021004 NIP. 196811201995031001 196811201 995031001
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA SEPTEMBER 2015 No. SPK : 2230.1/UN14 2230.1/UN14.1.31/PN/201 .1.31/PN/2015 5 Tanggal 8 Juni 2015 No. SP.DIPA-042.04.2.400 SP.DIPA-042.04.2.400107/2015 107/2015 Tanggal Tanggal 15 April April 2015
i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH PENELITIAN JURUSAN ARSITEKTUR TAHUN 2015
Judul Penelitian : Studi Kelayakan Teknis dan Ekonomi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng .
Ketua Tim Peneliti : a. b. c. d.
Nama Lengkap NIDN / NIP Jabatan Jabatan Fungsional Nomor HP / e-mail
: : : :
Ir. Ida Bagus Ngurah Bupala, MT. 0031125330 / 195312311986021004 Lektor (+62) 89601304858 / bagus.bupala@gmail
[email protected] .com
: : : :
I Ketut Mudra, ST., MT. 0020116801 / 196811201995031001 Lektor (+62) 818558516 /
[email protected]
Anggota Peneliti : a. b. c. d.
Nama Lengkap NIDN / NIP Jabatan Fungsional Nomor HP / e-mail
Biaya Penelitian :
- diusulkan ke Jurusan Rp. 10.000.000,10.000.00 0,- dana institusi lain Rp. 0 - inkind sebutkan -
Bukit Jimbaran, 03 September 2015 Menyetujui, Ketua Jurusan Arsitektur FT-UNUD
Ketua Tim Peneliti
Ir. I Made Suarya, Suarya, MT. NIP. 195610151986011001 195610151986011001
Ir. Ida Bagus Ngurah Bupala, MT. NIP. 195312311986021004 195312311986021004
ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH PENELITIAN JURUSAN ARSITEKTUR TAHUN 2015
Judul Penelitian : Studi Kelayakan Teknis dan Ekonomi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng .
Ketua Tim Peneliti : a. b. c. d.
Nama Lengkap NIDN / NIP Jabatan Jabatan Fungsional Nomor HP / e-mail
: : : :
Ir. Ida Bagus Ngurah Bupala, MT. 0031125330 / 195312311986021004 Lektor (+62) 89601304858 / bagus.bupala@gmail
[email protected] .com
: : : :
I Ketut Mudra, ST., MT. 0020116801 / 196811201995031001 Lektor (+62) 818558516 /
[email protected]
Anggota Peneliti : a. b. c. d.
Nama Lengkap NIDN / NIP Jabatan Fungsional Nomor HP / e-mail
Biaya Penelitian :
- diusulkan ke Jurusan Rp. 10.000.000,10.000.00 0,- dana institusi lain Rp. 0 - inkind sebutkan -
Bukit Jimbaran, 03 September 2015 Menyetujui, Ketua Jurusan Arsitektur FT-UNUD
Ketua Tim Peneliti
Ir. I Made Suarya, Suarya, MT. NIP. 195610151986011001 195610151986011001
Ir. Ida Bagus Ngurah Bupala, MT. NIP. 195312311986021004 195312311986021004
ii
Ringkasan Kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengaruh dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi tentunya akan meningkatkan kebutuhan pelayanan rumah sakit yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan keterbatasan akses dan pemerataan sarana pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya didominasi daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tetapi juga ditemui juga pada daerah perkotaan di mana daya tampung rawatan rumah sakit tidak sebanding dengan jumlah penduduk di sekitarnya. Kondisi ini sering membuat persaingan tidak sehat pengguna pengguna jasa rumah sakit dalam mendapatkan kesempatan prioritas pelayaann yang akhirnya masyarakat ma syarakat tidak mampu menjadi pihak yang sulit mendapatkan me ndapatkan pelayanan kesehatan dengan segala segala keterbatasannya. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit Tipe D Pratama merupakan salah satu upaya Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng merencanakan pembangunan sebuah Rumah Sakit Tipe D Pratama Pratama di Kecamatan Seririt. Oleh karena itu, usulan penelitian ini akan mencoba melakukan studi kelayakan teknis dan ekonomi terhadap rencana pembangunan rumah sakit di atas, sehingga dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh la pisan masyarakat. Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi ke lokasi rencana rumah sakit dengan pengukuran dan dokumentasi (foto). Data-data sekunder diperoleh melalui literatur/buku-buku kepustakaan, dokumen tata ruang terkait, dan internet. Kegiatan klasifikasi dan kompilasi data dilakukan untuk memudahkan dalam menyusun hasil penelitian. Keluaran penelitian ini adalah berupa kelayakan teknis dan ekonomi e konomi terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun gambar/dokumen perencanaan.
iii
Prakata
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia Nyalah Laporan Akhir Penelitian yang berjudul “ Studi Kelayakan Teknis dan Ekonomi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ”
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan penelitian ini secara umum adalah melakukan studi kelayakan terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari rencana pembangunan rumah sakit tersebut di atas dari aspek teknis dan ekonomi, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun gambar/dokumen perencanaan. Kegiatan penelitian ini dibiayai dari dana PNBP Universitas Udayana Tahun 2015. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu memberikan informasi dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini. Sangat disadari, bahwa Laporan Akhir Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, segala bentuk saran, kritik, dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga Laporan Penelitian ini dapat memenuhi tujuan yang diharapkan dan bermanfaat bagi para pembaca.
Bukit Jimbaran, 03 September 2015 Ketua Tim Peneliti
Ir. Ida Bagus Ngurah Bupala, MT. NIP. 195312311986021004
iv
Daftar Isi
Halaman Judul ................................................................................................................ Lembar Pengesahan ........................................................................................................ Ringkasan........................................................................................................................ Prakata............................................................................................................................. Daftar Isi ......................................................................................................................... Daftar Gambar................................................................................................................. Daftar Tabel.....................................................................................................................
i ii iii iv v vi vii
BAB 1
Pendahuluan................................................................................................ 1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1.2. Permasalahan .................................................................................... 1.3. Tujuan ............................................................................................... 1.4. Target dan Luaran ............................................................................
1 1 2 4 4
BAB 2
Tinjauan Pustaka........................................................................................ 2.1. Pengertian Kesehatan dan Sarana Kesehatan.................................... 2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan........... 2.3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN).................................................... 2.4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit....... 2.5. Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas D Pratama.............. 2.6. Agenda Prioritas Bidang Kesehatan dalam RPJP Kabupaten Buleleng.............................................................................................
6 6 7 9 10 14 20
BAB 3
Metode Penelitian........................................................................................ 3.1. Pendekatan Penelitian........................................................................ 3.2. Metode Kegiatan Penelitian.............................................................. 3.3. Teknik Kegiatan Penelitian............................................................... 3.4. Tahapan Kegiatan Penelitian............................................................. 3.5. Kerangka Pikir Penelitian..................................................................
22 22 22 23 23 24
BAB 4
Hasil dan Pembahasan................................................................................ 4.1. Kondisi Kesehatan di Kabupaten Buleleng....................................... 4.2. Analisis Situasi.................................................................................. 4.3. Analisis Permintaan........................................................................... 4.4. Analisis Kebutuhan........................................................................... 4.5. Kelayakan Teknis.............................................................................. 4.6. Kelayakan Ekonomi..........................................................................
26 26 28 46 50 62 69
BAB 5
Kesimpulan dan Saran............................................................................... 5.1. Kesimpulan........................................................................................ 5.2. Saran..................................................................................................
82 82 83
Daftar Pustaka ............................................................................................................... Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas..............................
84 86
v
Daftar Gambar Gambar 1 : Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ................................................. Gambar 2 : Kerangka Pikir Penelitian......................................................................... Gambar 3 : Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas D................................... Gambar 4 : Kelayakan Lokasi Rencana RS Kelas D Pratama.................................... Gambar 5 : Rancangan Block Plan RS Kelas D Pratama............................................ Gambar 6 : Rancangan Lay Out Plan RS Kelas D Pratama........................................ Gambar 7 : Matrik Perhitungan Proyeksi Pendapatan dan Biaya RS Kelas D Pratama.....................................................................................................
3 25 44 63 64 69 78
vi
Daftar Tabel Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11
Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 Tabel 20 Tabel 21
: : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : :
Persyaratan Minimal Ketenagaan Rumah Sakit Kelas D Pratama........... Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Buleleng............................ Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Buleleng................ Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2007-2011.................................................... Proyeksi Penduduk Empat Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2011 - 2031................................................................................... Penduduk Empat Kecamatan di Kabupaten Buleleng Menurut Agama Tahun 2007............................................................................................... Proyeksi Jumlah Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2023............................................................................................... Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Keluhan Kesehatan Tahun 2011............................................................................. Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Buleleng Tahun 2011.......................................................................................................... 10 Besar Penyakit di Kabupaten Buleleng Tahun 2011........................ Jumlah Kasus Baru HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual Lainnya Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas di Kabupaten Buleleng Tahun 2011............................................................................... Kebutuhan Jenis dan Luasan Ruang RS Kelas D Pratama....................... Kebutuhan Peralatan Ruang Rawat Inap.................................................. Kebutuhan Peralatan Unit Gawat Darurat (UGD).................................... Kebutuhan Peralatan Poliklinik Vaksinasi............................................... Kebutuhan Peralatan Ruang Tindakan..................................................... Kebutuhan Peralatan Poliklinik Penyakit Dalam..................................... Kebutuhan Peralatan Ruang Obgyn......................................................... Kebutuhan Peralatan Poliklinik Anak...................................................... Perhitungan Biaya Struktur dan Arsitektur.............................................. Aspek yang Ditinjau dalam Analisis Cash Flow......................................
16 26 27 27 30 32 39 40 40 41
41 51 54 54 55 55 56 56 57 71 79
vii
Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini, telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan secara bermakna, meskipun belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk di Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di lokasi-lokasi terpencil, termasuk di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah pemekaran. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara tegas mengamanatkan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehat an yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehataan saat ini lebih mengedepankan pemerataan dan keterjangkauan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pengaruh dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi tentunya akan meningkatkan kebutuhan pelayanan rumah sakit yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan keterbatasan akses dan pemerataan sarana pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya didominasi daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tetapi juga ditemui juga pada daerah perkotaan di mana daya tampung rawatan rumah sakit tidak sebanding dengan jumlah penduduk di sekitarnya. Kondisi ini sering membuat persaingan tidak sehat pengguna pengguna jasa rumah sakit dalam mendapatkan kesempatan prioritas pelayaann yang akhirnya masyarakat ma syarakat tidak mampu menjadi pihak yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan dengan segala segala keterbatasannya.
1
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, daerah pemekaran baru dan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, di mana belum tersedianya fasilitas kesehatan tersebut atau sarana pelayanan yang ada masih belum dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut, maka
dilakukan kerjasama antara
pemerintah dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Rumah Sakit Tipe D Pratama merupakan salah satu upaya Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa urusan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan, yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah dapat ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, dan secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintah Daerah yang bersangkutan apabila Pemerintah Daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan. Sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng merencanakan pembangunan sebuah Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan studi kelayakan teknis dan ekonomi terhadap rencana pembangunan rumah sakit di atas, sehingga dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
1.2. Permasalahan
Sehubungan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan membangun Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt dan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka terlebih dahulu sangat dibutuhkan adanya sebuah Studi Kelayanan ( Feasibility Study). Study). Studi kelayakan kelayakan ini merupakan kajian kajian atau analisis analisis yang komprehensif dari berbagi komponen rencana kegiatan pembangunan sarana dan
2
prasarana, baik secara ekonomi, sosial budaya, teknis teknologis, lingkungan, dan lainlain. Salah satu unsur objek yang dirasakan masih menemui permasalahan adalah dalam hal standarisasi pelayanan yang tentu merujuk kepada ketersediaan fasilitas/sarana. Dilihat dari aspek sosial kependudukan bahwa kondisi masyarakat di lingkungan sekitar lokasi dan masyarakat Buleleng pada umumnya merupakan masyarakat dengan lingkungan yang agamais serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Hal tersebut merupakan salah satu dasar dan landasan dalam rangka perencanaan suatu wilayah agar pembangunan yang dihasilkan tidak mengurangi atau menyalahi nilai dan norma sosial di wilayah Buleleng. Jika dilihat dari keberadaan lokasi peruntukan rumah sakit sangat berpotensi dan strategis untuk dikembangkan, karena terletak di sisi jalan pusat Kota Seririt, Kabupaten Buleleng yang dapat meningkatkan kawasan tersebut menjadi lebih hidup dan memberikan fasilitas bagi masyarakat setempat dan masyarakat luas akan kebutuhan kesehatan. Dilihat dari kondisi eksisting di sekitar lokasi peruntukan rumah sakit bahwa penggunaan lahan di sisi jalan sudah terbangun beberapa bebera pa macam aktivitas/kegiatan dalam bidang perdagangan dan jasa, serta diperuntukkan sebagai permukiman penduduk.
Peta Orientasi Kabupaten Buleleng
Gambar 1 : Lokasi : Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Lokasi peruntukan rumah sakit merupakan lahan potensial yang sangat baik jika dikembangkan, akan tetapi dalam pengembangan suatu kawasan tidak terlepas dari berbagai faktor sebagai bahan pertimbangan yang menunjang perkembangan tersebut. 3
Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah : 1) Faktor lingkungan; 2) Faktor sosial ekonomi; 3) Faktor kependudukan; 4) Faktor infrastruktur; 5) Faktor daya dukung dan daya tampung lahan; dan 5) Faktor kelembagaan dan pembiayaan. Hal lain yang menjadi pertimbangan pengembangan suatu lahan adalah aspirasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan serta kemampuan lokasi tersebut terhadap daya serap dan daya tarik terhadap masyarakat, juga memperhatikan kemungkinan masalah-masalah yang akan muncul dan berdampak negatif terhadap perkembangan penduduk di masa yang akan datang, serta keberadaan lokasi objek tersebut khususnya. Akan tetapi yang perlu dicermati, bahwa perencanaan diciptakan untuk menjadikan suatu kawasan menjadi lebih baik, berdaya guna dan berhasil guna yang dapat dimanfaatkan bagi daerah setempat dan masyarakat luas pada umumnya. Mengingat kompleksnya komponen yang harus di-studi dengan waktu yang relatif terbatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi pada aspek teknis dan ekonomi terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Hal ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan, apakah secara teknis dan ekonomi rumah sakit tersebut memang layak atau tidak dibangun?
1.3. Tujuan
Tujuan umum penelitian ini adalah melakukan studi kelayakan terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari rencana pembangunan rumah sakit tersebut di atas dari aspek teknis dan ekonomi, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun gambar/dokumen perencanaan.
1.4. Target dan Luaran
Target yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah studi kelayakan teknis dan ekonomi rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Luaran sebagai hasil penelitian ini adalah : a. Kelayakan teknis, terdiri atas : 1)
Lokasi;
2)
Situasi; .
4
3) Block Plan; 4)
Struktur dan bahan;
5)
Prasarana dan utilitas;
6)
Tampilan bangunan;
7)
Ruang dalam;
8)
Ruang luar (landscaping ); dan
9)
Schematic design.
b. Kelayakan ekonomi, terdiri atas : 1)
Rencana investasi dan sumber dana;
2)
Proyeksi pendapatan dan biaya;
3)
Proyeksi Cash Flow;
4) Nilai Break Event Point (BEP); 5) Nilai Internal Rate of Return (IRR); dan 6) Nilai Net Present Value (NPV).
5
Bab 2. Tinjauan Pustaka 2.1. Pengertian Kesehatan dan Sarana Kesehatan
Pengertian kesehatan menurut wikipedia adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan Pengertian Kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Pada tahun 1986, WHO, dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, mengatakan bahwa pengertian kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Untuk mendukung pengertian di atas, maka Haryanto (2012) menguraikan beberapa pemahaman, definisi, dan kondisi terkait dengan kesehatan yang dirangkum dari berbagai sumber, yaitu : 1)
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
2)
Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.
3)
Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry Green dan para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan.
4)
Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Askes, Taspen, dan Jamsostek.
5)
Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang.
6
6)
Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri
Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan, bahwa sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Bab I, Pasal 1, angka 1). Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama (Bab II, Pasal 2). Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai
asas yang memberikan arah
pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut : a. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. b. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual. c. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. d. Asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
7
f. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat
memberikan
pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. g. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki h. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Bab II, Pasal 3). Pengaturan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Pasal 30, dimana menurut jenis pelayanan terdiri dari : a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik. c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan (Pasal 35 Ayat 2) : a. luas wilayah; b. kebutuhan kesehatan; c. jumlah dan persebaran penduduk; d. pola penyakit; e. pemanfaatannya; f. fungsi sosial; g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dimana fasilitas pelayanan kesehatan wajib : a. Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; dan 8
b. Mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau menteri. Pada pasal 32 dinyatakan bahwa : a. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. b. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
2.3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Sekalipun SKN 1982 secara nyata telah berhasil digunakan sebagai acuan dalam menetapkan berbagai kebijakan kesehatan di Indonesia, namun jika ditinjau dari pencapaian dan kinerjanya, SKN 1982 tersebut masih belum begitu menggembirakan. Sesuai dengan laporan WHO tahun 2000 (the World Health Report 2000) tentang “Health Systems Improving Performance”, tercatat indikator pencapaian dan indikator kinerja Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia masih terhitung rendah. Indikator pencapaian SKN ditentukan oleh dua determinan. Pertama, status kesehatan yakni yang menunjuk pada tingkat kesehatan yang berhasil dicapai oleh SKN yang dihitung dengan menggunakan disability adjusted life expectancy (DALE). Kedua, tingkat ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan yakni yang menunjuk pada kemampuan SKN dalam memenuhi harapan masyarakat tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hasil yang diperoleh untuk indikator ini menempatkan Indonesia pada urutan ke 106 dari 191 negara anggota WHO yang dinilai. Indikator kinerja SKN ditentukan oleh tiga determinan. Pertama, distribusi tingkat kesehatan di suatu negara ditinjau dari kematian Balita. Kedua, distribusi ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan ditinjau dari harapan masyarakat. Ketiga, distribusi pembiayaan kesehatan ditinjau dari penghasilan keluarga. Hasil yang diperoleh untuk indikator ini menempatkan Indonesia pada urutan ke 92 dari 191 negara anggota WHO yang dinilai. Karena indikator pencapaian SKN menunjuk pada tingkat kesehatan yang berhasil dicapai dan tingkat ketanggapan SKN, maka indikator ini terutama dipengaruhi oleh upaya kesehatan yang diselenggarakan di suatu negara. Jika upaya kesehatan tersebut tidak 9
tersedia dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, maka sulit diharapkan meningkatnya taraf kesehatan masyarakat.
2.4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang. Untuk itu, guna memberikan pemahaman secara umum tentang rumah sakit sebagai dasar penyusunan Studi Kelayakan, maka akan diuraikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 1)
Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan Rumah Sakit
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan : a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit. 2)
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas di atas, Rumah Sakit mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 10
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 3)
Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk : a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat; b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit; d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab; e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat; g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh ma syarakat; h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa; i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4)
Persyaratan Rumah Sakit
a. Ketentuan Umum : (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. (2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. 11
(3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. b. Persyaratan Lokasi : (1) Persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit. (2) Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Ketentuan mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. (4) Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi. c. Persyaratan Bangunan : Dalam Bab V Bagian Ketiga; Bangunan, Pasal 8, disebutkan bahwa : (1) persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut. Selanjutnya, persyaratan bangunan Rumah Sakit juga mengatur tentang :
Persyaratan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
Persyaratan minimal ruang yang harus tersedia. 12
Persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri.
d. Persyaratan Prasarana, SDM, Kefarmasian dan Peralatan Hal-hal yang terkait dengan Persyaratan Prasarana, SDM, Kefarmasian, dan Peralatan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diatur pada Bab V Pasal 11 sampai dengan Pasal 16. 5)
Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit
Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. (2) Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (3) Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Berdasarkan pengelolaannya, Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. (1) Rumah Sakit Publik :
Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
Rumah
Sakit
publik
yang
dikelola
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat.
(2) Rumah Sakit Privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan, antara lain :
Rumah Sakit pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan.
Rumah Sakit pendidikan merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi
13
kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat dibentuk Jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Klasifikasi Rumah Sakit diatur dalam Bab V Pasal 24, yaitu : (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. (2) Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas : a. Rumah Sakit umum kelas A; b. Rumah Sakit umum kelas B c. Rumah Sakit umum kelas C; d. Rumah Sakit umum kelas D. (3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus terdiri atas : a. Rumah Sakit khusus kelas A; b. Rumah Sakit khusus kelas B; c. Rumah Sakit khusus kelas C. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi diatur dengan Peraturan Menteri.
2.5. Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas D Pratama
Rumah Sakit (RS) Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) yang memberikan pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan. 1)
Persyaratan a. Lokasi
Dalam menentukan lokasi/lahan untuk mendirikan RS Kelas D Pratama perlu dilakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan skala
14
prioritas daerah yang membutuhkan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan. Lokasi RS Kelas D Pratama harus bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor, dan tidak berdekatan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri, dan areal limbah pabrik. Diperlukan studi kelayakan dalam penentuan lokasi pembangunan RS Kelas D Pratama. Di samping persyaratan umum di atas, terdapat persyaratan lain yaitu : (1) Kriteria Daerah :
Rumah sakit sulit dijangkau atau belum tersedia.
Daerah terpencil.
Daerah tertinggal.
Daerah perbatasan.
Daerah pulau-pulau kecil terluar.
Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
(2) Lahan, Akses, Keamanan dan Fasilitas Penunjang. b. Sarana dan Prasarana
(1) Sarana :
Massa bangunan dan block plan.
Bentuk bangunan dan fasilitas bangunan.
Zonasi.
Program ruang dan persyaratan teknis ruang.
(2) Prasarana :
Sistem tata udara.
Sistem kelistrikan.
Sistem pencahayaan.
Sistem proteksi kebakaran.
Sistem komunikasi.
Sistem gas medik dan vakum medik.
Sistem sanitasi.
Sistem pengendalian terhadap kebisingan.
Jalur sirkulasi.
Aksesibilitas penyandang cacat (disable).
15
(3) Fasilitas : RS Kelas D Pratama mempunyai kapasitas minimal 10 tempat tidur sesuai dengan kebutuhan pelayanan atau dapat mengacu pada standar WHO 1 TT/1.000 penduduk. c. Sumber Daya Manusia
Penyediaan sumber daya manusia
RS Kelas D Pratama diupayakan oleh
penyelenggara pelayanan rumah sakit baik dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Kekurangan tenaga yang dibutuhkan dapat dikoordinasikan dengan kementerian kesehatan atau institusi pendidikan kesehatan. Penyelenggara RS Kelas D Pratama dapat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat maupun Rumah Sakit Umum Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Keterangan RS Kelas D Pratama paling sedikit terdiri dari tenaga medis, keperawatan, penunjang kesehatan, dan tenaga non-kesehatan. Dokter gigi yang bekerja di RS kelas D Pratama di antaranya harus menjadi pimpinan rumah sakit. Kebutuhan minimal ketenagaan baik tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan dalam rangka penyelenggaraan palayanan di RS Kelas D Pratama sebagai berikut :
Tabel 1 : Persyaratan Minimal Ketenagaan Rumah Sakit Kelas D Pratama JENIS TENAGA
NO.
1 2 3
4
5 6
Tenaga Dokter/Dokter Kewenangan Tambahan* Tenaga Dokter Gigi* Tenaga Keperawatan - Perawat anastesi* - Perawat - Bidan Tenaga Kesehatan Non Keperawatan - Asisten apoteker* - Radiografer* - Penata Labkes* Tenaga penunjang Manajerial/Administrasi - Direktur - Seksi - Subbag TU - Tenaga administrasi
JUMLAH TENAGA
4 1 1 8 2 1 1 1 10 1 2 1 2
Keterangan : Apabila
rumah sakit mepekerjakan tenaga kesehatan dengan kualifikasi lebih tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana ditentukan peraturan perudang-undangan yang berlaku, tenaga kesehatan tersebut pada saat itu atau secara otomatis (yang tidak/belum sesuai dengan ketentuan) wajib menyerahkan kewenangannya kepada tenaga kesehatan yang tertinggi kewenangannya tanpa syarat.
16
Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana. Pelayanan medik spesialis dasar yang sekurangkurangnya 2 (dua) dari 4 (empat) jenis pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri ginekologi. Pelayanan medik spesialis dasar dapat dilaksanakan oleh dokter dengan kewenangan tambahan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki selama tidak ada dokter spesialis dengan bidang kompetensi yang sama. d. Peralatan
Peralatan kesehatan dan non-kesehatan dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pelayanan RS Kelas D Pratama dengan minimal 10 tempat tidur. Peralatan ini dikuasai atau dimiliki dan dapat dibuktikan keberdaannya di ruang/tempat masing-masing di dalam dan/atau di lingkungan rumah sakit. e. Manajemen
(1) Perizinan :
Izin mendirikan RS Kelas D Pratama diberian oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
Izin operasional RS Kelas D Pratama diberian oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
(2) Administrasi : Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan. (3) Organisasi : Organisasi dan tata kerja RS Kelas D Pratama disusun berdasarkan prinsip hemat struktur dan kaya fungsi, menggambarkan kewenangan, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen sesuai kebutuhan.
17
Struktur organisasi paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan medis serta administrasi umum dan keuangan. Penetapan organisasi dan tata kerja rumah sakit menjadi wewenang pemilik rumah sakit dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. 2)
Penyelenggaraan
Pelayanan RS Kelas D Pratama sebagaimana rumah sakit, yang mencakup pelayanan dasar dan pelayanan spesialistik. Pelayanan ditujukan untuk kepentingan terbaik pasien dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai SOP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Lingkup Pelayanan
Lingkup pelayanan RS Kelas D Pratama terdiri atas : (1) Pelayanan Medik Umum. (2) Pelayanan Medik Spesialistik Dasar. (3) Pelayanan Gawat Darurat. (4) Pelayanan Pemulihan Pascatindakan. (5) Pelayanan Keperawatan. (6) Pelayanan Laboratorium. (7) Pelayanan Radiologi. (8) Pelayanan Farmasi. (9) Pelayanan Gizi. (10) Pelayanan Sterilisasi. (11) Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif Komplementer. (12) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS). b. Kerjasama Operasional
Untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan RS Kelas D Pratama, diperlukan kerjasama operasional dengan rumah sakit yang memiliki klasifikasi yang lebih tinggi. Kerjasama operasional yang dilaksanakan RS Kelas D Pratama diantaranya kerjasama dengan rumah sakit pemerintah atau swasta yang lokasinya terdekat sebagai rumah sakit pengampu. Pelaksanaan kerjasama RS Kelas D Pratama dengan rumah sakit pengampu harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang disetujui kepala dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayah RS Kelas D Pratama berada.
18
Kerjasama operasional yang diberikan rumah sakit pengampu dapat berupa penyediaan dokter spesialis dasar konsulen, pelatihan tenaga kesehatan, pelatihan manajemen rumah sakit, dan kerjasama lainnya. Kerjasama dapat dijalin dengan institusi lain seperti institusi pendidikan kedokteran, BKKBN, dan lembaga lainnya. Kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan Jamkesmas, PT Askes dan lembaga pembiayaan kesehatan lainnya. c. Klasifikasi
Pengelompokan kelas pelayanan RS Kelas D Pratama diklasifikasikan pada kelas D Pratama. Dalam proses pengembangan pelayanan rumah sakit, RS Kelas D Pratama dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit umum kelas D atau kelas yang lebih tinggi. d. Pembiayaan Operasional
Pembiayaan operasional RS Kelas D Pratama menjadi tanggung jawab pemilik rumah sakit. e. Tarif
Pada tarif ditetapkan Menteri Kesehatan dan besaran tarif RS Kelas D Pratama ditetapkan oleh pemilik rumah sakit. Penentuan besaran tarif disesuaikan dengan tarif kelas III dan harus memperhitungkan kemampuan perekonomian daerah setempat. f. Peraturan Internal Rumah Sakit
Peraturan internal rumah sakit atau “hospital bylaws” merupakan konstitusi rumah sakit yang mengatur secara administratif peran, tugas dan wewenang pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, dan staf medis. Peraturan internal rumah sakit ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau perwakilannya. g. Komite Medik
Seluruh dokter merangkap sebagai anggota komite medik dan salah satunya menjadi ketua komite. Ketua komite medik tidak boleh dijabat oleh direktur rumah sakit. h. Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Kedokteran Komunitas dan Humaniora Kesehatan
RS Kelas D Pratama dapat merupakan bagian dari institusi yang mengembangkan penelitian dan pengembangan dalam bidang kedokteran komunitas dan humaniora kesehatan yang bekerjasama dengan institusi pendidikan, institusi/lembaga kesehatan masyarakat lainnya. Diprioritaskan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan di wilayah kerja setempat. 19
i. Pendidikan Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan Lainnya
Pendidikan tenaga kesehatan dan SDM kesehatan lainnya diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medik yang dibutuhkan RS Kelas D Pratama. Pendidikan tenaga kesehatan dan SDM kesehatan lainnya merupakan bagian dari kerjasama operasional yang dilakukan RS Kelas D Pratama. 3)
Pembinaan dan Pengendalian
Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan
melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan RS Kelas D Pratama dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melakukan supervisi, konsultasi, evaluasi dan bimbingan teknis. Pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan RS Kelas D Pratama dapat lakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi profesi serta asosiasi perumahsakitan sesuai dengan fungsi masing-masing. RS Kelas D Pratama wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan laporan kinerja setiap triwulan ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Laporan sebagaimana di maksud di atas mencakup antara lain kelahiran, morbiditas, dan kualitas hidup. Laporan mortalitas mencakup data tentang penyebab kematian.
2.6. Agenda Prioritas Bidang Kesehatan dalam RPJP Kabupaten Buleleng
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025 secara umum menyebutkan bahwa visi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng adalah “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”. Di mana misi dari RPJP Kabupaten Buleleng adalah : 1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelengaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat; 2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup,
dengan jalan
melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan; 3. Mewujudkan pemerintahan
keamanan
daerah
dan
masyarakat,
yang baik, memperkuat sistem
dengan
menyelenggarakan
keamanan, meningkatkan peran 20
masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otononomi daerah; 4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya; 5. Mewujudkan
pembangunan
yang
berkelanjutan,
dengan
jalan
melaksanakan
pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan
dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang
pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya ala m. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, RPJP Kabupaten Buleleng memberikan arahan agenda prioritas setiap tahap pembangunan lima tahun. Arahan prioritas pembangunan bidang kesehatan lima tahun tahap I terdapat pada point 4), yaitu : Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan: meningkatkan kuantitas dan kualitas personil paramedis; meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan pelayanan gizi; meningkatkan kualitas ke sehatan lingkungan; mencegah dan memberantas penyakit menular; meningkatkan kesehatan ibu dan anak; meningkatkan pembangunan kesehatan dan pembangunan manajemen kesehatan.
21
Bab 3. Metode Penelitian 3.1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini pada hakekatnya merupakan sebuah studi tentang kelayakan teknis dan ekonomi terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan permasalahan, tujuan serta target dan luaran yang telah diuraikan pada sub bab 1.2., 1.3., dan 1.4. di depan, maka penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomenafenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Ada beberapa metode penelitian yang dapat dimasukan ke dalam penelitian kuantitatif yang bersifat noneksperimental, yaitu metode : deskriptif, survai, ekspos facto, komparatif, korelasional dan penelitian tindakan (https://karobby.wordpress.com/ 2012/05/12/k onsep-dan-macam-macam-metode-penelitian).
3.2. Metode Kegiatan Penelitian
Untuk mencapai tujuan serta target dan luaran yang diharapkan, maka dalam penelitian ini dilakukan langkah dan metode sebagai berikut : 1)
Melakukan studi literatur terhadap pemahaman tentang kesehatan, sarana kesehatan, peraturan perundang-undangan tentang kesehata n, rumah sakit, dan Rumah Sakit Tipe D Pratama, kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait pembangunan bidang kesehatan, metode perhitungan kelayakan teknis dan ekonomi sebuah rumah sakit, dan hal-hal yang berkorelasi dengan rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dari sumber/pustaka berupa buku-buku dan dokumen tata ruang, serta oleh peneliti terdahulu.
2)
Melakukan survey (observasi) lapangan untuk mendapatkan kondisi terkini tentang sarana, prasarana, dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buleleng serta lokasi tapak dari rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt yang selanjutnya dilakukan pengukuran dan dokumentasi untuk mendapatkan data fisik dan non fisik wilayah penelitian.
22
3)
Melakukan interview (wawancara) dengan para stakeholder yaitu pejabat teknis terkait, pelaku kesehatan, dan masyrakat sekitar lokasi rencana pembangunan rumah sakit untuk mengetahui kecenderungan perkembangan kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.
3.3. Teknik Kegiatan Penelitian
1)
Penelitian lapangan ( field research) merupakan teknik yang akan digunakan untuk melakukan identifikasi dan dokumentasi. Kunjungan lapangan secara langsung akan dilakukan sebanyak tiga kali dengan kegiatan pengukuran dan pemotretan.
2)
Kegiatan diskusi dengan para stakeholder di wilayah penelitian untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng khususnya di Kecamatan Seririt.
3.4. Tahapan Kegiatan Penelitian
1)
Persiapan : a Membuat program kerja, kerangka pikir dan jadwal kegiatan penelitian. b Menyusun program survey.
2)
Pengumpulan Data : a Data Primer, dengan melakukan survey ke lapangan dan wawancara untuk mengumpulkan data lapangan yang mencakup aspek situasi (eksternal dan internal), aspek permintaan (lahan dan lokasi, klasifikasi rumah sakit, kapasitas tempat tidur), dan aspek kebutuhan (kebutuhan ruang, kebutuhan lahan, peralatan medis dan non medis, sumber daya manusia, organisasi dan uraian tugas) dalam konteks pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Buleleng. b Data Sekunder, melalui survey ke dinas/instansi terkait dan studi literatur ke perpustakaan dan ruang baca untuk mencari materi/bahan bacaan yang berkorelasi langsung maupun tidak langsung dengan judul penelitian.
3)
Pengolahan Data : a Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari sumber data primer maupun sekunder sebagai bahan analisis. b Melakukan strukturisasi, klasifikasi, kompilasi, dan tabulasi data merujuk kepada hasil studi literatur, survey lapangan maupun wawancara yang dilakukan.
23
4)
Hasil dan Pembahasan : a. Menguraikan keseluruhan hasil tabulasi data secara terstruktur dan sistematis, baik data kuantitatif maupun kualitatif yang mendukung penjelasan kondisi kekinian pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Buleleng. b. Melakukan studi kelayakan terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng kelayakan teknis yaitu
yang meliputi : 1) Studi
tentang lokasi, situasi, block plan, struktur dan bahan,
prasarana dan utilitas, tampilan bangunan, ruang dalam, ruang luar (landscaping ), dan schematic design; dan 2) Studi kelayakan ekonomi meliputi rencana investasi dan sumber dana, proyeksi pendapatan dan biaya, proyeksi Cash Flow, nilai Break Event Point (BEP), nilai Internal Rate of Return (IRR), dan nilai Net Present Value (NPV). c. Merumuskan hasil studi berupa layak atau tidak secara teknis dan ekonomi rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sebagai landasan dalam menentukan langkah selanjutnya. 5)
Kesimpulan dan Saran : a Menarik sebuah kesimpulan berdasarkan rumusan hasil dan pembahasan tentang kelayakan teknis dan ekonomi rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sebagai bahan rujukan dan pedoman bagi pemerintah selaku pemangku kepentingan, guna melanjutkan pembuatan gambar desain/dokumen perencanaan rumah sakit. b Mengajukan beberapa opsi sebagai saran dalam menyikapi hasil studi kelayakan yang telah dirumuskan agar rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dapat diwujudkan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat secara berkelanjutan.
3.5. Kerangka Pikir Penelitian
Pemahaman terhadap aspek situasi, aspek permintaan, dan aspek kebutuhan dalam konteks pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Buleleng akan sangat menentukan tujuan serta target dan luaran dari penelitian ini. Untuk itu, pada gambar 2 di bawah akan dijabarkan kerangka pikir penelitian tentang studi kelayakan teknis dan ekonomi rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. 24
Judul penelitian : Studi Kelayakan Teknis dan Ekonomi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
Memberi informasi tentang layak atau tidak secara teknis dan ekonomi rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
Kebijakan Nasional di Bidang Kesehatan
Analisis situasi : aspek eksternal dan internal
Pedoman Nasional tentang Rumah Sakit
Analisis permintaan : lahan dan lokasi, klasifikasi rumah sakit, kapasitas tempat tidur
Gambaran Umum Kabupaten Buleleng
Analisis kebutuhan : kebutuhan ruang, kebutuhan lahan, peralatan medis dan non medis, sumber daya manusia, organisasi dan uraian tugas
RPJP Kabupaten Buleleng di Bidang Kesehatan
Kelayakan teknis : lokasi, situasi, block plan, struktur dan bahan, prasarana dan utilitas, tampilan bangunan, ruang dalam, ruang luar (landscaping ), schematic design
Kelayakan ekonomi : rencana investasi dan sumber dana, proyeksi pendapatan dan biaya, proyeksi Cash Flow, nilai Break Event Point (BEP), nilai Internal Rate of Return (IRR), nilai Net Present Value (NPV)
Rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng secara teknis dan ekonomi layak atau tidak
Gambar 2 : Kerangka Pikir P enelitian
25
Bab 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Kondisi Kesehatan di Kabupaten Buleleng
Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur dalam mendukun pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga untuk itu pembangunan sektor kesehatan mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah.Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat
di
Kabupaten
Buleleng,
pemerintah
disamping
secara
berkesinambungan melaksanakan pembinaan kesehatan, juga membangun dan menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun dari pihak swasta serta menyiapkan tenaga medis maupun non medis. Pembangunan sarana prasana kesehatan ini terus ditingkatkan, khusus dalam meningkatkan pelayanan RSUD Singaraja, telah dibangun Ruang Bedah Sentral dan ICU. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan RSUD Singaraja dimaksudkan untuk mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat Buleleng yang selama ini sering berobat ke Denpasar, demikian juga untuk menampung pasien-pasien dari
perbatasan kabupaten
(Karangasem, Bangli dan Tabanan). Adapun data fasilitas kesehatan di Buleleng tersaji
Bab 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Kondisi Kesehatan di Kabupaten Buleleng
Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur dalam mendukun pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga untuk itu pembangunan sektor kesehatan mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah.Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat
di
Kabupaten
Buleleng,
pemerintah
disamping
secara
berkesinambungan melaksanakan pembinaan kesehatan, juga membangun dan menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun dari pihak swasta serta menyiapkan tenaga medis maupun non medis. Pembangunan sarana prasana kesehatan ini terus ditingkatkan, khusus dalam meningkatkan pelayanan RSUD Singaraja, telah dibangun Ruang Bedah Sentral dan ICU. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan RSUD Singaraja dimaksudkan untuk mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat Buleleng yang selama ini sering berobat ke Denpasar, demikian juga untuk menampung pasien-pasien dari
perbatasan kabupaten
(Karangasem, Bangli dan Tabanan). Adapun data fasilitas kesehatan di Buleleng tersaji pada tabel berikut :
Tabel 2 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Buleleng Fasilitas Kesehatan No
Kecamatan
1. Gerokgak 2. Seririt 3. Busungbiu 4. Banjar 5. Sukasada 6. Buleleng 7. Sawan 8. Kubutambahan 9. Tejakula Kabupaten Buleleng
Rumah Sakit
Puskesmas
1 5 6
2 3 2 2 2 3 2 2 2 20
Puskesmas Pembantu 5 7 9 9 12 6 7 12 8 75
Poliklinik
2 2
Sumber : Buleleng Dalam Angka Tahun 2012
Tenaga Medis dan Para Medis merupakan sumber daya manusia bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan.Sebaran tenaga kesehatan sangat mempengaruhi tingkat pelayanan kesehatan. Adapun jumlah dan sebaran tenaga kesehatan secara rinci tersaji pada tabel berikut :
26
Tabel 3 : Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Buleleng Kecamatan
Dokter Umum
Gerokgak Seririt Busungbiu Banjar Sukasada Buleleng Sawan Kubutambahan Tejakula Jumlah
3 3 2 4 3 5 2 3 3 28
Paramedis Bidan Perawat 13 23 23 21 17 22 22 15 19 12 35 35 17 15 13 17 22 16 186 173
Dokter Gigi 2 3 1 1 2 3 2 1 2 17
Sumber :Buleleng Dalam AngkaTahun 2012
Pelaksanaan program kegiatan pembangunan kesehatan ini telah mampu meningkatkan drajat/kualitas kesehatan masyarakat, tercermin dari indikator kesehatan masyarakat seperti : 1. Angka kematian bayi mencapai 7,9 per 1.000 kelahiran hidup, jauh dibawah angka Provinsi Bali yang sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup. 2. Angka kematian ibu melahirkan hanya 9 orang dari 9.422 kelahiran, sedangkan angka rata-rata nasional sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. 3. Jumlah kasus Demam Berdarah rata-rata 200 penderita pertahun secara signifikan belum dapat ditekan, namun Angka Kematian oleh karena Demam Berdarah (CFR) dapat ditekan dari tahun ketahun. 4. Tingkat kesembuhan penyakit TB Paru 89,1% di atas target Nasional 85,71%. 5. Kasus Kurang Energi Protein (KEP) pada balita dari tahun ketahun dapat ditekan dari 9,17% menjadi 8,32% meskipun masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 9,34% Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan selain diukur dari nilai Angka Usia Harapan Hidup, juga dapat dilihat dari Angka Kelangsungan Bayi Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk. Nilai indikator-indikator tersebut ter saji pada Tabel 4.
Tabel 4 : Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2007-2011 No.
(1) 1. 1.1 1.2 1.3 2.
Tahun
Indikator Kesehatan
(2) Angka kelangsungan hidup Bayi : Angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR) /1000 KH Jumlah kematian bayi pada tahun tertentu Jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu Angka usia harapan hidup (thn)
2007
2008
2009
2010
2011
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
7,1
5,36
4,96
2,81
5,6
76 3 68,65
77 83 68,78
68 62 68,96
99 51 69,15
66 84 69,34
27
3. 3.1
Persentase balita gizi buruk (%) Jumlah balita gizi buruk (balita)
0,4 11
0,01 3
0,01 7
0,02 12
0,03 7
Sumber : Dinkes Kab. Buleleng, Tahun 2011
Pada tabel di atas tampak bahwa Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup berfluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan kisaran antara 2,81-7,1. Nilai angka kematian bayi tersebut cukup memprihatinkan.Selain menghadapai pesoalan masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi, Kabupaten Buleleng juga masih menghadapi permasalahan berupa adanya balita menderita gizi buruk. Oleh karena itu dalam lima tahun kedepan, Angka Kematian Bayi dan indikator-indikator kesehatan lainnya akan diupayakan diperbaiki secara signifikan melalui perbagai upaya promotif, preventif maupun kuratif, dengan mendekatkan pelayanan kesehatan paripurna kepada seluruh masyarakat dan memaksimalkan upaya kesehatan lingkungan.
4.2. Analisis Situasi
Analisis situasi dilakukan terhadap aspek eksternal sebagai peluang ataupun ancaman serta aspek internal yang dapat menjadi kekuatan ataupun kelemahan, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang harus dilakukan dalam pembangunan rumah sakit. 1) Aspek Eksternal a. Kebijakan
Salah satu penjabaran isu pokok pembangunan kesehatan nasional yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2005 adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan terdepan. Untuk mengatasi isu pokok tersebut, maka ditetapkan visi, misi, dan tujuan berupa terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan di atas kemudian didukung dengan Prioritas Nasional Bidang Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Kesehatan 2010-2014, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan adalah menyediakan Rumah Sakit berdasarkan
28
kebutuhan masyarakat serta menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Secara lokal, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan bidang kesehatan sebagai program prioritas pembangunan. Bahkan dalam RPJMD Provinsi Bali, urusan kesehatan dikelompokkan ke dalam urusan wajib program prioritas pembangunan, di samping urusan wajib lainnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beberapa kebijakan bidang kesehatan yang telah ditetapkan antara lain : 1) RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025; agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan: meningkatkan kuantitas dan kualitas personil paramedis; meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan pelayanan gizi; meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan; mencegah dan memberantas
penyakit
menular;
meningkatkan
kesehatan
ibu
dan
anak;
meningkatkan pembangunan kesehatan dan pembangunan manajemen kesehatan. 2) RPJM Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 :
Tujuan; meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sasaran; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Agenda Prioritas; peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.
Jika dikaji berdasarkan kebijakan pembangunan bidang kesehatan di atas, baik secara nasional maupun di lingkup daerah (Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng) kiranya sangat dibutuhkan pembangunan fasilitas kesehatan (rumah sakit) non kelas agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pembangunan sebuah RS Kelas D Pratama di Kabupaten Buleleng menjadi hal yang sangat mendesak. Dalam operasionalnya, RS Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga).
Tujuan
pembangunannya diarahkan untuk memberikan pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan.
29
b. Demografi
Lokasi rencana pembangunan RS Kelas D Pratama termasuk ke dalam wilayah Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt. Analisis pertumbuhan demografi sebagai segmen pasar dari layanan rumah sakit yang direncanakan tentunya juga harus melihat kecenderungan pertumbuhan penduduk di kecamatan sekitar (tetangga) yaitu Kecamatan Gerokgak di sebelah barat, Kecamatan Banjar di sebelah timur, dan Kecamatan Busungbiu di sebelah selatan. Dalam RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, disebutkan bahwa rata-rata pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng adalah 1,77% per t ahun, sedangkan pertumbuhan penduduk per tahun untuk masing-masing kecamatan berkisar antara 0 – 3%. Rata-rata pertumbuhan penduduk di wilayah empat kecamatan di atas secara berturut-turut dari yang paling tinggi adalah Kecamatan Gerokgak 2,36%, Kecamatan Seririt 1,82%, Kecamatan Busungbiu 1,29% dan Kecamatan Banjar 0,07%. Berdasarkan angka rata-rata pertumbuhan tersebut, maka proyeksi penduduk empat kecamatan hingga Tahun 2031 dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Tabel 5 : Proyeksi Penduduk Empat Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2011 – 2031 N o.
Tah un
1
2007 R ata-rata e
G er okg ak 77.524
S er ir it 74.091
B us un gb iu
S ukas ad a
B ulelen g
45.014
B an jar 67.650
69.415
119.446
Sa
0,02355
0,01815
0,01292
0 ,000740
0,022180
0,01322
0,
2,718282
2,718282
2,718282
2,718282
2,718282
2,718282
2,7
2
2008
79.371
75.448
45.599
67.700
70.972
121.036
3
2009
81.263
76.830
46.192
67.750
72.564
122.646
4
2010
83.199
78.237
46.793
67.800
74.191
124.278
5
2011
85.182
79.670
47.401
67.851
75.855
125.932
6
2012
87.212
81.129
48.018
67.901
77.556
127.608
7
2013
89.290
82.615
48.642
67.951
79.296
129.306
8
2014
91.418
84.128
49.275
68.001
81.074
131.027
9
2015
93.596
85.669
49.916
68.052
82.892
132.771
10
2016
95.826
87.238
50.565
68.102
84.751
134.538
11
2017
98.110
88.836
51.222
68.152
86.652
136.328
12
2018
100.448
90.463
51.888
68.203
88.596
138.142
13
2019
102.841
92.120
52.563
68.253
90.583
139.981
14
2020
105.292
93.807
53.247
68.304
92.614
141.844
15
2021
107.801
95.526
53.939
68.354
94.691
143.731
16
2022
110.370
97.275
54.640
68.405
96.815
145.644
17
2023
113.000
99.057
55.351
68.456
98.986
147.582
18
2024
115.693
100.871
56.071
68.506
101.207
149.546
19
2025
118.450
102.719
56.800
68.557
103.476
151.536
20
2026
121.272
104.600
57.538
68.608
105.797
153.553
21
2027
124.162
106.516
58.287
68.659
108.170
155.596
1
22
2028
127.121
108.467
59.045
68.709
110.596
157.667
1
23
2029
130.150
110.453
59.812
68.760
113.076
159.765
1
24
2030
133.251
112.476
60.590
68.811
115.612
161.891
1
25
2031
136.427
114.537
61.378
68.862
118.205
164.046
1
Sumber : RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (diolah)
30
Di samping pertambahan penduduk akibat faktor kelahiran dan kematian, analisis demografi juga mempertimbangkan faktor migrasi yaitu jumlah penduduk yang datang dan pindah dari wilayah perencanaan. Secara umum, migrasi penduduk di Kabupaten Buleleng berfluktuasi dengan
penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan
penduduk yang pergi. c. Geografi
Letak secara geografis akan sangat berpengaruh tehadap posisioning rumah sakit yang direncanakan. Karena posisi lahan rumah sakit terhadap kondisi lingkungan sekitar beserta kondisi sarana, prasarana, dan aksesibilitas akan sangat menentukan posisioning rumah sakit yang akan dibangun maupun dalam melakukan pengembangan peningkatan layanan kesehatan. Jika dikaji dari dari aspek di atas, maka lokasi lahan rencana RS Kelas D Pratama secara geografis sangat menguntungkan dan akan sangat mendukung dalam pengembangan layanan kesehatan. Dengan kontur lahan yang relatif datar dan aksesibilitas yang mudah dari jalan utama, memberi keleluasaan dalam penataan areal rumah sakit. Demikian juga dengan kondisi lingkungan sekitar serta sara na dan prasarana yang ada akan sangat mendukung operasional rumah sakit. d. Sosial Ekonomi
Kajian sosial ekonomi sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi perekonomian penduduk dan perekonomian daerah pada lokasi rencana RS Pratama, karena akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan kelayakan pembangunan secara ekonomis. Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan perkembangan ekonomi pada suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikatakan semakin baik jika dari waktu ke waktu nilai PDRB daerah yang bersangkutan semakin bertambah. Agar kesejahteraan ekonomi penduduk semakin meningkat, dalam periode yang sama tingkat pertumbuhan PDRB harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduknya. Secara lebih nyata peningkatan taraf ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pendapatan perkapitanya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Buleleng juga semakin tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari materi RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, diketahui bahwa pendapatan
31
perkapita penduduk atas dasar harga konstan pada tahun 2006 sebesar Rp 4.505.719,76 dan meningkat sebanyak Rp 194.600,99 menjadi Rp 4.700.320,75 di tahun 2007. Merujuk pada kenyataan di atas, maka secara umum pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan ini kiranya akan sangat mendukung rencana pembangunan RS Kelas D Pratama dan memberi peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit. e. Sosial Budaya
Kajian sosal budaya akan melihat kondisi dan kecenderungan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng secara umum dan khususnya wilayah pelayanan RS Kelas D Pratama yang direncanakan berdasarkan agama, serta pengaruhnya terhadap kebiasaan, budaya, dan pola hidup masyarakat sekitar. Materi RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, menyebutkan bahwa di Kabupaten Buleleng jumlah pemeluk agama terbesar/mayoritas adalah pemeluk agama Hindu yaitu sebanyak 586.920 jiwa atau 91,24% pada Tahun 2007, sedangkan agamaagama lain seperti Islam sebanyak 49.702 jiwa (7,73%), Budha 3.258 jiwa (0,51%), Protestan sebanyak 2.208 jiwa (0,34%) dan Katholik 1186 jiwa (0,18%). Untuk wilayah empat kecamatan (Gerokgak, Seririt, Busungbiu, dan Banjar) yang diprediksi akan terdampak langsung dari rencana pembangunan RS Kelas D Pratama, komposisi penduduk menurut agama disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6 : Penduduk Empat Kecamatan di Kabupaten Buleleng Menurut Agama Tahun 2007 No
1 2 3 4
Kecamatan
Gerokgak Seririt Busungbiu Banjar Jumlah
Islam
17.474 4.443 150 1.497 23.564
Katholik
71 33 9 113
Protestan
185 147 28 125 485
Hindu
59.738 69.307 44.836 65.769 239.650
Budha
56 161 250 467
Sumber : RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (diolah)
Jika dilihat dari data di atas, mayoritas penduduk di wilayah empat kecamatan ini adalah pemeluk agama Hindu. Seperti halnya di Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, maka pengaruh agama Hindu dalam kehidupan masyarakat sangat besar . Ajaran pokok agama Hindu yang terkandung dalam tiga kerangka dasar, yaitu Tatwa (filsafat keagamaan),
32
Susila (moral keagamaan), dan Upacara (upacara keagamaan), menjadi landasan utama dan memberikan corak khas bagi identitas masyarakat. Dalam keseharian, implementasi ajaran agama ini akan tercermin dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan berpengaruh penting terhadap integrasi dan pengendalian masyarakat. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang bersifat komunal dan guyub sangat mendukung khususnya penyebaran informasi tentang budaya bersih, kebiasaan hidup sehat, dan akan berimplikasi positif terhadap rencana pembangunan RS Kelas D Pratama. f. SDM Kesehatan
Kajian ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Ketenagakerjaan di bidang kesehatan sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis layanan kesehatan RS Kelas D Pratama terutama dikaitkan dengan layanan unggulan. Karena keberadaan SDM yang padat karya dan berkualitas tinggi, disertai kesadaran akan pengabdian kepada kepentingan masyarakat merupakan salah satu unsur utama pendukung terciptanya iklim kesehatan yang baik. Untuk maksud tersebut, di bawah ini ditampilkan review terhadap hasil analisis sumber daya kesehatan dalam Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 yang secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Tenaga kesehatan di Kabupaten Buleleng tersebar pada beberapa unit kerja. Dari 180 tenaga medis, sebagian besar bertugas di Rumah Sakit yaitu 96 (53%). Dari 969 perawat/bidan sebagian besar bertugas pada Rumah Sakit Umum yaitu 548 orang (56,55%). Dari 46 tenaga farmasi sebagian besar bertugas di RSU yaitu 32 orang (69,57%). Dari 62 tenaga Gizi, sebagian besar bert ugas di RSU yaitu 28 orang (45,16 %), Dari 50 tenaga teknisi medis sebagian besar bertugas di RSU yaitu 40 orang (80%). Dari 67 tenaga sanitasi sebagian besar bertugas di Puskesmas yaitu 43 orang (64,18%). 2) Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Jumlah dokter spesialis di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 berjumlah 41 orang yang terdiri dari dokter spesialis laki-laki berjumlah 37 dan dokter spesialis perempuan sebanyak 4 orang. Rasio dokter spesialis di Kabupaten Buleleng pada
33
tahun 2012 adalah 6,2 per 100.000 penduduk, masih di bawah target tahun 2014 yaitu 12 per-100.000 penduduk. 3) Rasio Dokter umum per 100.000 penduduk Jumlah dokter umum di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 yang tersebar di puskesmas, RSU Pemerintah dan RSU Swasta berjumlah 102 orang yang terdiri dari dokter laki-laki sebanyak 60 dan dokter perempuan 42 orang. Sehingga rasio dokter umum di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 adalah 15,4 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum di Kabupaten Buleleng masih dibawah rata-rata rasio dokter umum provinsi Bali sebesar 24,2 per 100.000. Rasio dokter umum ini juga masih di bawah standar yang ditetapkan SPM yaitu sebesar 30 per 100.000. 4) Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk Jumlah dokter gigi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 berjumlah 33 orang yang tersebar di puskesmas, Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit swasta. Dari 33 orang dokter gigi diketahui dokter gigi laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan 18 orang. Rasio dokter laki-laki terhadap penduduk sebesar Sehingga rasio dokter gigi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 2012 adalah 5 per 100.000 penduduk. penduduk. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata provinsi Bali dimana 7 per 100.000 penduduk dan di bawah standar SPM yaitu 20 per 100.000 penduduk. 5) Rasio Tenaga Kefarmasian per 100.000 Penduduk Tenaga kefarmasian yang ada di Kab. Buleleng terdiri dari tenaga apoteker, sarjana farmasi, D3 farmasi dan asisten apoteker. Jumlah tenaga kefarmasian di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 berjumlah 46 orang yang tersebar di puskesmas 11 orang, rumah sakit 32 orang, dan dinas kesehatan 3 orang. Sehingga rasio tenaga kefarmasian
di Kabupaten Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 adalah adalah 6,49 per 100.000 100.000
penduduk. Dari 46 orang tenaga kefarmasian yang ada dapat diketahui bahwa sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 38 orang dan sisanya 8 orang laki-laki. Juga masih di bawah target tahun 2014 yaitu untuk apoteker 12 per100.000 penduduk dan asisten apoteker 24 per-100.000 penduduk. 6) Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduiduk Jumlah tenaga Gizi di Kabupaten Buleleng tahun 2012 berjumlah 62 orang yang tersebar di Puskesmas dan Rumah sakit masing-masing sebanyak 28 orang, dan di dinas kesehatan sebanyak 6 orang. orang. Sehingga rasio Tenaga Gizi
di Kabupaten Kabupaten
Buleleng pada tahun 2012 adalah 8,45 per 100.000 penduduk, di bawah target tahun 2014 yaitu 24 per-100.000 penduduk. 34
7) Rasio Perawat per 100.000 Penduduk Jumlah perawat di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 berjumlah 675 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 256 orang dan perempuan sebanyak 419 orang. Sehingga rasio Perawat di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 adalah 101,82 per 100.000 penduduk. Rasio perawat di kabupaten Buleleng merupakan yang terendah dari seluruh Kabupaten yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Hal ini menja di salah satu indikasi bahwa belum cukup adanya adanya SDM perawat di kabupaten Buleleng. 8) Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Jumlah Bidan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 yang tersebar di Puskesmas dan Rumah Sakit berjumlah 386 orang. Sehingga rasio Bidan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 adalah 58,23 58,23 per 100.000 penduduk. Rasio bidan di Kabupaten Buleleng juga belum menunjukkan angka yang signifikan. Rasio bidan di kabupaten Buleleng masih di bawah standar rata-rata provinsi Bali sebesar 61.3 per 100.000 penduduk. 9) Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Mas yarakat per 100.000 Penduduk Jumlah Ahli Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kabupaten Buleleng di Kabupaten Buleleng Buleleng tahun 2011 berjumlah 16 orang yang terdiri dari ahli kesmas laki-laki sebanyak 5 orang dan ahli kesmas perempuan sebanyak 11 orang. Sehingga rasio Ahli Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 adalah 2,41 per 100.000 penduduk. 10) Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk Jumlah tenaga Sanitasi di Kabupaten Buleleng tahun 2012 berjumlah 54 orang yang tersebar di puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan. Sehingga rasio tenaga sanitasi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 adalah 8,15 per 100.000 penduduk. penduduk. Dari 54 orang tenaga sanitasi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang dan perempuan 28 orang. 11) Rasio Tenaga Teknis Medis per 100.000 Penduduk Jumlah Teknisi Medis di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 berjumlah 50 orang yang tersebar Puskesmas dan RSU. Rasio tenaga teknis medis terhadap jumlah penduduk tahun 2012 adalah 7,54 per 100.000 penduduk. Dari 50 orang tenaga teknisi medis yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang dan perempuan 20 orang.
35
Menyimak
review
terhadap
hasil
analisis
di
atas,
maka
keberadaan
SDM/ketenagakerjaan di bidang kesehatan di Kabupaten Buleleng secara umum masih kurang, baik dilihat dari target yang dicanangkan tahun 2014, rata-rata Provinsi Bali maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kondisi ini menjadi tantangan dalam pembangunan RS Kelas D Pratama khususnya khususnya penyediaan SDM bidang kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. Tidak hanya untuk menunjang operasional RS Kelas D Pratama, penyediaan SDM bidang kesehatan secara kualitas dan kuantitas juga akan membantu kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Buleleng seca ra umum. g. Derajat Kesehatan
Dalam penyusunan Studi Kelayakan (FS) RS Kelas D Pratama, kajian ini sangat dibutuhkan untuk melihat kecenderungan derajat kesehatan masyarakat pada kawasan perencanaan,
sehingga
dalam
menyiapkan
fasilitas
kesehatan
sesuai
dengan
kecenderungan yang terjadi. Derajat kesehatan optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya seperti morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup yang digunakan sebagai indikator adalah angka kelahiran hidup, sedangkan untuk mortalitas yakni angka kematian bayi per-1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita per-1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu per-100.000 kelahiran hidup. Data dan analisis status kesehatan dalam Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 menunjukkan perkembangan sebagai berikut : 1) Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 adalah 5,6/1.000 Kelahiran Hidup (KH), lebih rendah dari target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 17/1.000 KH maupun target MDGs yaitu 23/1.000 KH. 2) Angka kematian balita (AKABA) pada tahun 2011 adalah 7,2/ 1.000 KH, sudah lebih rendah dari target MDGs 32/1.000 KH. Angka kematian Balita yang rendah menggambarkan kondisi perinatal yang sudah sehat oleh para ibu dan atau merupakan akibat dari lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit menular. 3) Angka kematian ibu (AKI) merupakan jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil,melahirkan dan nifas disuatu wilayah tertentu per-100.000 KH pada tahun yang sama. Target MDGs untuk AKI pada tahun 2015 yaitu 102/100.000 102/100.000 KH. KH. Jumlah kematian ibu tahun 2007 sebanyak 13 orang dan mengalami peningkatan 36
pada tahun 2008 menjadi 18 orang. Kemudian menurun lagi menjadi 9 orang pada tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah kematian ibu kembali meningkat menjadi 12 orang dan pada tahun 2011 menurun menjadi 11 orang. Sehingga AKI di Kabupaten Buleleng berdasarkan data tahun 2011 sudah berada di angka 94,1/ 100.000 KH. 4) Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 yaitu 69,34 tahun dan UHH ini terus meningkat sejak tahun 2007. UHH Kabupaten Buleleng masih lebih rendah dari target UHH Nasional (tahun 2014) yaitu 72 tahun. Sedangkan angka kesakitan (morbiditas) dan penanganan penyakit menular dapat di lihat dari data kesakitan di bawah ini : 1) Angka AFP penduduk usia < 15 tahun sebesar 3,24 per 100.000, sudah lebih dari target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota
yaitu>1 per 100.000
penduduk usia < 15 tahun. 2) Angka kesembuhan TB Paru BTA (+) baru mencapai 84,04 % , lebih rendah dari SPM yang ditetapkan sebesar > 85 %. 3) Persentase balita pneumonia ditangani sudah mencapai tar get SPM yaitu 100% 4) Persentase HIV/AIDS ditangani sudah mencapai target SPM yaitu 100%. 5) Persentase donor darah diskrining terhadap HIV/AIDS sudah mencapai target SPM yaitu 100%. 6) Persentase balita diare yang ditangani sudah mencapai tar get SPM yaitu 100% 7) Angka kesakitan malaria sebesar 0,006 per 1.000 penduduk, belum mencapai target SPM yaitu 0 per 1.000 penduduk. Data angka dan analisis status kesehatan menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Buleleng berkembang ke arah positif secara signifikan. Namun demikian, masih terdapat indikator status kesehatan seperti angka kematian bayi (AKB), Umur Harapan Hidup (UHH), angka kesembuhan TB Paru BTA (+), dan angka kesakitan malaria yang belum mencapai target SPM maupun lebih rendah dari target nasional dan Millennium Development Goals (MDGs). Hal ini tentunya akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan penyediaan fasilitas kesehatan pada RS Kelas D Pratama yang direncanakan, sehingga dapat membantu pencapaian standar dan target yang ditetapkan.
37
2) Aspek Internal
Kajian aspek internal dibutuhkan guna melihat kekuatan bagi RS Kelas D Pratama yang direncanakan agar dapat survive dalam melaksanakan operasional. Mengurangi ancaman yang terjadi, serta melihat kelemahan yang perlu diantisipasi agar ke depan tidak menjadi suatu hambatan di dalam kegiatan operasional rumah sakit. a. Sarana Kesehatan
Kajian sarana kesehatan di sekitar wilayah jangkauan pelayanan RS Kelas D Pratama yang akan dibangun bertujuan untuk mendapatkan kecenderungan dalam hal pangsa pasar serta pola penentuan sistem tarif di rumah sakit. Berdasarkan data statistik, sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Buleleng terdiri atas Rumah Sakit 6 buah, Puskesmas 20 buah, Puskesmas Pembantu 75 buah, dan Poliklinik 2 buah sedangkan untuk BKIA, kegiatannya sudah tergabung dalam Poliklinik. Untuk mengetahui tingkat pelayanan sarana kesehatan di suatu wilayah didasarkan atas Standar SNI 03-1733-2004 yang meliputi : Rumah sakit
: 1 unit/240.000 jiwa
= 0,000004
Puskesmas
: 1 unit/120.000 jiwa
= 0,000008
Puskesmas Pembantu
: 1 unit/30.000 jiwa
= 0,00003
Posyandu
: 1 unit/1.250 jiwa
= 0,0008
Balai Pengobatan Warga /Poliklinik
: 1 unit/2.500 jiwa
= 0,0004
Apotik/Toko Obat
: 1 unit/30.000 jiwa
= 0,00003
Berdasarkan standar di atas, tingkat pelayanan sarana kesehatan di Kabupaten Buleleng termasuk dalam kategori baik, hanya pada jumlah poliklinik yang kurang tingkat pelayanannya, oleh karena itu dalam pengembangannya peningkatan sarana kesehatan perlu diprioritaskan dalam peningkatan kualitasnya ( Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 ). Dari perkiraan jumlah penduduk, dapat dihitung perkiraan kebutuhan sarana kesehatan di wilayah perencanaan dengan menggunakan standar perencanaan yang berlaku. Penyediaan kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Buleleng berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi, seperti ditunjukkan oleh Tabel 7.
38
Tabel 7 : Proyeksi Jumlah Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Standarisasi No.
Nama Desa
jumlah penduduk
Jumlah sarana eksisting
Luas (m2)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1 Gerokgak
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
0
2
5
0
2 Seririt
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
0
3
7
1
3 Busungbiu
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
0
2
9
0
4 Banjar
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
0
2
9
0
5 Sukasada
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
0
2
12
0
6 Buleleng
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
2
3
6
5
7 Sawan
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
0
2
7
0
8 Kubutambahan
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
0
2
12
0
9 Tejakula
2500
120000
30000
240000
300
1000
300
7500
0
2
8
0
Total
2
Kebutuhan Sarana Kese hatan Tahun 2033
Jumlah Penduduk
75
6
Kekurangan Sarana Kesehatan Tahun 2033 Unit luas (m2)
luas (m2)
Unit
20
tahun 2023
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
99415
40
1
3
0
11929.8
0
300
0
6
0
0
2
1925.1
0
0
15000
94175
38
1
3
0
11301.0
0
0
0
2
0
0
1
615.1
0
0
7500
53447
21
0
2
0
6413.6
0
0
0
5
0
0
0
1454
0
121
0
78685
31
1
3
0
9442.2
0
0
0
2
0
0
2
705.5
0
59
15000
84778
34
1
3
0
10173.3
0
0
0
3
0
0
1
814
0
68
7500
139691
56
1
5
1
16763.0
0
0
7500
4
0
0
1
1096.8
0
91
7500
80107
32
1
3
0
9612.8
0
300
0
6
0
1
2
1932
0
161
15000
70499
28
1
2
0
8459.9
0
0
0
5
0
0
2
1459.2
0
122
15000
80528
32
1
3
0
9663.4
0
0
0
5
0
1
0
1500.0
0
156
0
781325
313
7
26
0
600
7500
38
0
3
11
11501.7
0
778
82500
1 93759.0
Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013
Keterangan : 1 = Poliklinik 2 = Puskesmas 3 = Puskesmas Pembantu 4 = Rumah Sakit
Terlihat dari tabel di atas, sampai dengan tahun 2023 sarana kesehatan di Kabupaten Buleleng sudah cukup memadai, hanya saja perlu penambahan 350 unit Poliklinik guna menambah kelengkapan sarana kesehatan untuk pelayanan masyarakat. Kekurangan 350 unit Poliklinik berdasarkan hasil analisis kebutuhan sarana kesehatan dalam Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 merupakan peluang dalam pembangunan RS Kelas D Pratama. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Poliklinik
tentunya akan dapat disediakan di RS Kelas D Pratama walaupun dengan jenis dan jumlah yang terbatas. Hal ini setidaknya akan dapat menambah jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat. b. Pola Penyakit dan Epidemologi
Kajian pola penyakit dan epidemologi dibutuhkan untuk melihat kecederungan jenis penyakit yang banyak terjadi di masyarakat. Berdasarkan kecenderungan ini akan dapat disusun dan dirumuskan jenis pelayanan unggulan yang akan diberikan pada RS Kelas D Pratama yang direncanakan. 39
Data yang ada menunjukkan, bahwa kasus penyakit yang dominan di Kabupaten Buleleng berdasarkan data jenis keluhan kesehatan adalah penyakit panas, batuk, pilek, sesak napas, diare dan sakit kepala berulang, seperti yang disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8 : Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Keluhan Kesehatan Tahun 2011 No.
Jenis Keluhan Kesehatan
2009
2010
2011
1
Panas
48,19
31,11
18,10
2
Batuk
49,52
30,93
18,70
3
Pilek
43,81
48,02
15,80
4
Asma/Sesak Napas
7,00
7,92
3,30
5
Diare/Buang Air
6,05
4,03
3,50
6
Sakit Kepala Berulang
25,23
28,06
10,70
7
Sakit Kepala Berulang
6,36
6,8
2,80
8
Sakit Kepala Berulang
50,57
48
27,10
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu
61,84
60,65
60
Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013
Untuk kasus penyakit menular dengan angka penderita yang paling tinggi adalah pada penyakit Gastro/Enteritis/Diare dengan jumlah penderita sebanyak 6.092 jiwa pada Tahun 2011, seperti yang disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9 : Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Dinas/Puskesmas/
Tersangka TBC
BTA Positif
Rabies
Demam Berdarah
Gastro/Enteritis /Diare
1. Puskesmas Tejakula I
22
21
-
-
2. Puskesmas Tejakula II
19
11
-
-
1
-
14
398
2
2
5
248
3. Puskesmas Kubutambahan I
17
9
-
-
-
-
3
147
4. Puskesmas Kubutambahan II
21
1
-
-
-
-
10
-
5. Puskesmas Sawan I
26
17
-
-
-
-
18
209
6. Puskesmas Sawan II
16
3
-
-
-
-
11
267
7. Puskesmas Buleleng I
35
46
-
-
-
-
124
-
8. Puskesmas Buleleng II
14
8
-
-
-
-
42
304
9. Puskesmas Buleleng III
28
22
-
-
1
-
76
328
10. Puskesmas Sukasada I
31
8
-
-
2
-
30
303
11. Puskesmas Sukasada II
15
3
-
-
-
-
9
289
12. Puskesmas Banjar I
29
11
-
-
-
2
14
309
13. Puskesmas Banjar II
15
2
-
-
-
-
8
823
14. Puskesmas Seririt I
20
20
-
-
-
2
41
237
15. Puskesmas Seririt II
19
10
-
-
-
-
11
823
16. Puskesmas Seririt III
10
4
-
-
-
-
3
198
17. Puskesmas Busungbiu I
29
2
-
-
-
-
5
752
18. Puskesmas Busungbiu II
21
-
-
-
-
-
2
29
19. Puskesmas Gerokgak I
19
21
-
-
-
-
16
-
20. Puskesmas Gerokgak II
10
18
-
-
-
-
9
328
-
106
-
-
-
-
-
100
416
343
-
-
4
6
451
6.092
Puskesmas Pembantu
21. Rumah Sakit Jumlah
Kolera Malaria
Kusta
Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 (diolah)
40
Urutan 10 besar penyakit di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2011 seperti yang disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10 : 10 Besar Penyakit di Kabupaten Buleleng Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Penyakit Hipertensi Primer Rhematoid Arthritis lain Infeksi akut lain pada saluran pernafasan Pharingitis Dermatitis lain Nasopharingitis (common cold) Kecelakaan Gastritis Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental Asma
Jumlah 29.177 24.596 23.332 12.644 9.046 8.245 8.075 7.682 7.642 7.324
Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013
Buleleng merupakan kabupaten dengan penduduk terinfeksi HIV nomor dua terbesar di Provinsi Bali. Rata-rata 23 kasus ditemukan tiap bulan berdasarkan data Tahun 2011, dan kasus menyebar di setiap kecamatan se-kabupaten Buleleng. Dengan dilengkapinya VCT diharapkan dasar dari kasus HIV/AIDS yang diibaratkan sebagai fenomena gunung es bisa didapatkan. Kasus baru HIV, AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya di masing-masing kecamatan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11 : Jumlah Kasus Baru HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual Lainnya Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas di Kabupaten Buleleng Tahun 2011 JUMLAH KASUS BARU NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
1
2
3
1 Tejakula 2 Kubutambahan 3 Sawan 4 Buleleng
5 Sukasada 6 Banjar 7 Seririt
8 Busungbiu 9 Gerokgak Praktek Swasta JUMLAH (KAB/KOTA)
Tejakula I Tejakula II Kubutambahan I Kubutambahan II Sawan I Sawan II Buleleng I Buleleng II Buleleng III Sukasada I Sukasada II Banjar I Banjar II Seririt I Seririt II Seririt III Busungbiu I Busungbiu II Gerokgak I Gerokgak II
HIV
AIDS
L
P
L+P
L
P
L+P
4
5
6
7
8
9
-
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFEKSI MENULAR SEKSUAL LAINNYA L P L+P 10
31 8 11 10 29 0 29 2 28 7 22 23 2 17 10 4 8 2 19 10 9 281
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS L
P
13
14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L+P 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Keterangan : Jumlah kasus baru adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
41
Data-data di atas menunjukkan jenis penyakit dominan yang diderita masyarakat Kabupaten Buleleng termasuk kasus HIV/AIDS. Kondisi ini merupakan dasar dalam menentukan jenis pelayanan yang akan dikembangkan di RS Kelas D Pratama yang direncanakan. Dengan demikian, rencana pengembangan jenis-jenis pelayanan dalam RS Kelas D Pratama akan memberi manfaat lebih besar dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat Kabupaten Buleleng. c. Teknologi
Dalam rangka pengembagan layanan kesehatan dan kesiapan SDM bidang kesehatan di RS Kelas D Pratama, maka kajian terhadap aspek kemajuan teknologi mutlak diperlukan terutama terkait dengan peralatan kesehatan (Alkes) yang terus menerus mengalami perkembangan. Dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013, upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kesehatan dijelaskan sebagai berikut : 1) Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. 2) Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan
dan
didesentralisasikan
sehingga
menjadi
bagian
penting
dari
pembangunan kesehatan daerah. 3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberantasan penyakit dan perbaikan lingkungan. 4) Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta. 5) Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada. Upaya peningkatan Iptek
kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten
Buleleng memberi peluang dalam pembangunan RS Kelas D Pratama khususnya pengembangan
Alkes yang akan digunakan. Sejalan dengan perkembangan Iptek
kesehatan dan kecenderungan pola penyakit, maka penggunaan Alkes di RS Kelas D Pratama tentunya harus terus dikembangkan termasuk SDM bidang kesehatan yang akan mengoperasikannya. 42
d. SDM/Ketenagakerjaan Rumah Sakit
Kajian keberadaan SDM/ketenagakerjaan di bidang kesehatan secara eksternal telah menyimpulkan, bahwa di Kabupaten Buleleng secara umum kondisinya masih kurang. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan RS Kelas D Pratama khususnya penyediaan SDM bidang kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, baik untuk menunjang operasional rumah sakit yang direncanakan maupun membantu kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Buleleng. Kajian terhadap SDM/ketenagakerjaan di rumah sakit secara internal dimaksudkan untuk mengkaji kesiapan SDM/ketenagakerjaan khususnya di RS Pratama. Hasilnya diharapkan dapat menentukan jenis layanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan segmentasi dan posisioning rumah sakit. Merujuk kepada Pedoman Penyelenggaraan RS Kelas D Pratama, maka ketentuan ketenagaan di RS Kelas D Pratama ditetapkan sebagai berikut : 1) Tenaga Dokter paling sedikit 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang Dokter Gigi. 2) Tenaga Keperawatan paling sedikit 11 orang. 3) Tenaga Kesehatan Non Keperawatan paling sedikit 3 (tiga) orang. 4) Tenaga Penunjang paling sedikit 10 orang. 5) Tenaga Manajerial/Administrasi terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang Direktur, 2 (orang) orang Seksi, 1 (satu) orang Subbag TU, dan 2 (dua) orang tenaga administrasi. Berdasarkan data dan ketentuan di atas, penyediaan SDM/ ketenagakerjaan pada rencana pembangunan RS Kelas D Pratama akan ditetapkan berdasarkan ketentuan minimal jenis dan jumlah tenaga, jenis layanan kesehatan yang diberikan, serta jumlah tempat tidur yang akan disediakan. Jenis dan jumlah tenaga di RS Kelas D Pratama ini akan terus dikembangkan sejalan dengan tuntutan kubutuhan pelayanan masyarakat, perkembangan jenis penyakit, dan perkembangan Iptek kesehatan. e. Organisasi
Organisasi dan tata kerja RS Kelas D Pratama disusun berdasarkan prinsip hemat struktur dan kaya fungsi, menggambarkan kewenangan, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen sesuai kebutuhan.
43
Dalam Pedoman Penyelenggaraan RS Kelas D Pratama ditetapkan bahwa struktur organisasi RS Kelas D Pratama paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan medis serta administrasi umum dan keuangan. Penetapan organisasi dan tata kerja rumah sakit menjadi wewenang pemilik rumah sakit dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Kajian terhadap organisasi rumah sakit tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional yang berdampak terhadap kinerja rumah sakit. Bentuk organisasi RS Kelas D Pratama akan disesuaikan dengan ketentuan dan jenis layanan yang disediakan. Terkait dengan organisasi rumah sakit, maka hal yang perlu digarisbawahi dari Pedoman
Penyelenggaraan
RS
Kelas
D
Pratama
adalah
ketentuan
tentang
pengelompokan kelas pelayanan RS Kelas D Pratama diklasifikasikan pada kelas D Pratama. Dalam proses pengembangan pelayanan rumah sakit, RS Kelas D Pratama dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit umum kelas D atau kelas yang lebih tinggi. Untuk itu, kajian terhadap organisasi RS Kelas D Pratama akan didekati dari Permenkes No.
1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang
Pedoman
Organisasi
Rumah
Sakit
di
Lingkungan Departemen Kesehatan Bab IV Bagian Kelima Pasal 14 yang mengatur Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas D yaitu : 1) RSU Kelas D dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur. 2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Subbagian. 3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi 4) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Struktur organisasi RSU Kelas D sesuai Permenkes di atas dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 : Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas D Sumber : Permenkes No. 1045/Menkes/Per/XI/2006
44
Melalui pendekatan struktur organisasi ini, diharapkan kegiatan operasional RS Kelas D Pratama yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan secara bertahap dapat ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D. f. Kinerja dan Keuangan
Pembinaan dan pengendalian rumah sakit dalam Pedoman Penyelenggaraan RS Kelas D Pratama ditetapkan sebagai berikut : 1) Pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan RS Kelas D Pratama dapat lakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi profesi serta asosiasi perumahsakitan sesuai dengan fungsi masing-masing. 2) RS Kelas D Pratama wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan laporan kinerja setiap triwulan ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Sejalan dengan hal di atas, Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 menetapkan program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan berupa : 1) Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal guna menghasilkan pengambilan keputusan dan cara ke rja yang efisien. 2) Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan manajemennya sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan, pembiayaan dan pengawasan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Kajian kinerja dan keuangan RS Kelas D Pratama yang direncanakan akan mengkaji pendapatan dan pengeluaran rumah sakit. Kajian ini diharapkan dapat melihat kecenderungan dan potensi perkembangan kinerja dan pendapatan rumah sakit dimasa mendatang, sehingga mendapatkan gambaran kekuatan atau kelemahan rencana 45
pembangunan RS Kelas D Pratama. Untuk itu, kajian terhadap aspek ekonomi akan dibahas dalam Sub Bab 6.2. yang menganalisis tentang rencana investasi dan sumber dana, proyeksi pendapatan dan biaya, proyeksi cash flow, dan analisis keuangan (BEP, IRR, NPV).
4.3. Analisis Permintaan
Analisis permintaan akan membahas tentang kajian terhadap posisi kelayakan RS Kelas D Pratama dari 5 (lima) aspek yaitu aspek lahan dan lokasi, klasifikasi rumah sakit, kapasitas tempat tidur, jenis layanan, dan layanan unggulan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan ( strength) dan kelemahan (weakness) serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat ) yang akan menjadi pertimbangan tehadap kelayakan pembangunan RS Kelas D Pratama. Hasilnya digunakan sebagai
acuan
untuk
menentukan
langkah-langkah
selanjutnya
dalam
upaya
memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang serta secara bersamaan berusaha untuk meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman. 1) Lahan dan Lokasi
RS Kelas D Pratama hanya dapat didirikan di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi atau di daerah yang akses pelayanan rumah sakit sulit dijangkau. Kajian kelayakan lahan dan lokasi akan terkait dengan letak geografis, kondisi wilayah di sekitarnya dilihat dari aspek penggunaan lahan, infrastruktur dan aksesibilitas, serta kondisi demografi di wilayah perencanaan RS Kelas D Pratama. Berdasarkan hasil kajian terhadap aspek-aspek tersebut pada sub bab 5.1. maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : a) Lokasi lahan rencana pembangunan RS Kelas D Pratama secara geografis akan sangat menguntungkan dan sangat mendukung pengembangan layanan kesehatan. b) Kontur lahan yang relatif datar dan aksesibilitas yang mudah dari jalan utama, memberi keleluasaan dalam penataan areal rumah sakit. c) Kondisi lingkungan sekitar serta sarana dan prasarana yang ada akan sangat mendukung operasional rumah sakit. d) Kondisi demografi di wilayah empat kecamatan yang termasuk ke dalam lingkup mikro pelayanan RS Kelas D Pratama dalam materi RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013 2033 adalah :
46
Proyeksi jumlah penduduk tahun 2014 Kecamatan Gerokgak 91.418 jiwa, Kecamatan Seririt 84.128 jiwa, Kecamatan Busungbiu 49.275 jiwa dan Kecamatan Banjar 68.001 jiwa.
Pertambahan penduduk per tahun berturut-turut dari yang paling tinggi adalah Kecamatan Gerokgak 2,36%,
Kecamatan Seririt 1,82%, Kecamatan Busungbiu
1,29% dan Kecamatan Banjar 0,07%. e) Proyeksi jumlah penduduk 20 tahun mendatang (tahun 2034) adalah Kecamatan Gerokgak 145.617 jiwa, Kecamatan Seririt 120.552 jiwa, Kecamatan Busungbiu 63.699 jiwa dan Kecamatan Banjar 69.015 jiwa. Data dan kajian di atas menunjukkan bahwa dari aspek lahan dan lokasi, rencana RS Kelas D Pratama layak untuk dibangun. Kelemahan dan ancaman hanya terjadi pada faktor demografi yaitu pertambahan jumlah penduduk di wilayah empat kecamatan yang menjadi lingkup mikro pelayanan rumah sakit hingga tahun 2034 yang mencapai total 398.883 jiwa. Hal ini akan menjadi tantangan bagi RS Kelas D Pratama terutama dalam memenuhi tuntutan kebutuhan jenis dan jumlah layanan kesehatan dimasa mendatang, serta penyediaan tempat tidur untuk pelayanan rawat inap. 2) Klasifikasi Rumah Sakit
Secara
umum,
kelayakan
klasifikasi/kelas
rumah
sakit
akan
mengkaji
tentang
kecenderungan jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat, sehingga diperoleh gambaran tentang klasifikasi/kelas rumah sakit yang direncanakan agar sesuai dengan jenis layanan dan kesiapan SDM kesehatan yang dimiliki. Hal yang perlu dicermati adalah ketentuan yang menetapkan bahwa RS Kelas D Pratama merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) yang memberikan pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan. Artinya, RS Kelas D Pratama yang direncanakan di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah rumah sakit kelas 3 (tiga). Dalam perkembangannya, sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan RS Kelas D Pratama, maka rumah sakit yang direncanakan ini secara bertahap kiranya akan ditingkatkan menjadi RSU Kelas D sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47
3) Kapasitas Tempat Tidur
Menurut ketentuan, salah satu pelayanan kesehatan yang wajib disediakan oleh RS Kelas D Pratama adalah pelayanan rawat inap. Adanya kewajiban untuk menyediakan pelayanan rawat inap membawa konsekuensi perlunya kajian terhadap perhitungan kapasitas Tempat Tidur (TT) yang harus disiapkan oleh RS Kelas D Pratama. Prakiraan kebutuhan jumlah TT berdasarkan standar WHO yaitu rasio ideal jumlah TT rumah sakit terhadap jumlah penduduk adalah 1 TT untuk 1.000 orang. Jika mengacu kepada standar WHO di atas, maka hingga tahun 2034 dengan proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Seririt sebanyak 120.552 jiwa dibutuhkan minimal 120 TT. Apalagi kalau RS Pratama juga harus melayani tambahan tiga kecamatan lainnya (Gerokgak, Busungbiu dan Banjar) dengan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2034 sebanyak 398.883 jiwa, akan dibutuhkan minimal 398 TT. Kebutuhan kapasitas TT yang demikian besar tentunya menjadi masalah apabila tidak diperhitungkan keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang sudah ada maupun yang akan dibangun dan dikembangkan di lokasi lain hingga tahun 2034 mendatang. Oleh karena itu, perhitungan kebutuhan kapasitas TT yang akan disediakan di RS Kelas D Pratama tetap mengacu kepada upaya menambah pelayanan rawat inap kepada masyarakat dengan perawatan kelas 3 (tiga) dan kemampuan keuangan Pemerintah saat ini. Di samping itu, beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar dalam penentuan jumlah TT yang akan disediakan di RS Kelas D Pratama a dalah sebagai berikut : a) Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan RS Kelas D Pratama. b) Pelayanan kesehatan minimal yang wajib disediakan oleh sebuah RS Kelas D Prata ma. c) Jenis pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas untuk segera disediakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. d) Ketentuan yang mengatur tentang tata ruang dan bangunan di wilayah rencana pembangunan RS Kelas D Pratama seperti KDB, KLB, GSB, KDH, dan ketentuan teknis lain yang mengatur persyaratan bangunan fasilitas kesehatan (rumah sakit).
a. Jenis Layanan
Jenis layanan sebuah rumah sakit umumnya berupa pelayanan medik, penunjang medik, administrasi dan servis. Melalui pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan ketentuan yang berlaku, maka jenis layanan yang akan disediakan di RS Kelas D Pratama adalah : 48
1) Pelayanan Medik : a) Unit Gawat Darurat b) Rawat Inap c) Rawat Jalan :
Poliklinik Penyakit Menular.
Poliklinik Gigi.
Poliklinik Gizi.
Poliklinik THT.
Poliklinik Anak.
Poliklinik Umum.
Poliklinik Penyakit Dalam.
Poliklinik Kebidanan dan Vaksinasi.
2) Pelayanan Penunjang Medik : a) PMI. b) Rekam Medik. c) Deservasi. d) Obgyn. e) Rebusitasi. f) Radiologi. g) OP. h) USG. i) Apotik dan Gudang Farmasi. j) Kamar Jenazah. 3) Administrasi : a) Administrasi. b) Manajemen. 4) Servis : a) Satpam. b) Tempat Suci. c) Ambulance. d) Linen ( Laundry) e) Kantin. f) Toilet.
49
b. Layanan Unggulan
Layanan unggulan sebuah rumah sakit umumnya disiapkan atas dasar kecenderungan pola penyakit yang terjadi di wilayah tempat rumah sakit tersebut berada. Karena RS Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar, maka layanan unggulan yang akan dikembangkan di RS Kelas D Pratama ini didasarkan atas jenis penyakit yang dominan diderita oleh masyarakat dan kebutuhan Fasyankes. Berdasarkan data yang ada menunjukkan, bahwa kasus penyakit yang dominan di Kabupaten Buleleng adalah penyakit panas, batuk, pilek, sesak napas, diare dan sakit kepala berulang. Analisis kebutuhan sarana kesehatan mengindikasikan hingga tahun 2023 di Kabupaten Buleleng perlu penambahan 350 unit Poliklinik guna menambah kelengkapan sarana kesehatan untuk pelayanan masyarakat. Data dan hasil analisis di atas memberikan gambaran tentang jenis layanan unggulan yang dapat dikembangkan di RS Kelas D Pratama yaitu layanan rawat jalan dengan fasilitas 8 (delapan) Poliklinik yaitu Pol. Penyakit Menular, Pol. Gigi, Pol. Gizi, Pol. THT, Pol. Anak, Pol. Umum, Pol. Penyakit Dalam, dan Pol. Kebidanan & Vaksinasi.
4.4. Analisis Kebutuhan
Sesuai dengan fungsi dari RS Kelas D Pratama di Kecamatan Seririt yang disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kecamatan Seririt khususnya dan daerah Kabupaten Buleleng bagian Barat pada umumnya dengan kondisi kependudukan, sosial budaya dan perekonomian yang ada, maka diharapkan RS Kelas D Pratama ini dapat menjadi tumpuan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu, dalam perwujudannya dilakukan analisis kebutuhan terhadap beberapa aspek penting antara lain kebutuhan ruang, kebutuhan lahan, peralatan medis dan non medis, sumber daya manusia, serta organisasi dan uraian tugas. 1) Kebutuhan Ruang
Ruang-ruang yang dibutuhkan dalam pembangunan RS Kelas D Pratama yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel 12.
50
Tabel 12 : Kebutuhan Jenis dan Luasan Ruang RS Kelas D Pratama No
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
II 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Jenis Ruang
RUANG PERAWATAN/RUANG UTAMA Ruang Perawatan I (1) @7 TT Ruang Perawatan I (2) @11TT Poliklinik Penyakit Menular Poliklinik Gigi Poliklinik Gizi Poliklinik THT Poliklinik Anak Poliklinik Umum Poliklinik Penyakit Dalam Poliklinik Kebidanan & Pol Vaksinasi Ruang PMI Ruang Rekam Medik Ruang Deservasi Ruang Obgyn Ruang Rebusitasi Ruang Radiologi Ruang Ganti (Rg Radiologi) Ruang OP Ruang Scrub Ruang Ganti (OP) Ruang PreOP Area Steril Ruang USG Ruang Tindakan Ruang Triage Apotik Ruang Obat Ruang Rekam Medik Ruang Mayat Ruang Tunggu (1) Ruang Tunggu (2) RUANG STAFF & PARAMEDIS Ruang Direktur Ruang Dokter Ruang Pertemuan Dokter Ruang Jaga Dokter (1) Ruang Jaga Dokter (2) Ruang Jaga Perawat (1) Ruang Jaga Perawat (2) Nurse Station (1) Nurse Station (2) Ruang Staff Ruang Gas Medis Ruang CS (1) Ruang CS (2)
Jumlah Ruang
7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Luasan (M²)
320.60 91.60 39.00 42.00 42.00 42.00 84.00 42.00 35.00 35.00 22.50 22.50 45.50 30.80 15.00 28.60 6.30 35.00 6.00 4.00 18.00 17.50 20.25 45.00 28.00 12.50 6.80 10.00 22.50 18.00 31.50 1,219.45 44.20 21.30 12.25 12.25 21.75 24.80 21.75 21.00 8.00 44.20 15.75 7.88 8.75 51
39 40 41
42 43 44 45 46 47
III 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ruang Persiapan Ruang Operator (1) Ruang Operator (2) Ruang Pendaftaran (1) Ruang Pendaftaran (2) Ruang Pendaftaran & Pembayaran (3) Ruang Gelap Ambulance Driver Station Kantin Dokter & Paramedis Dapur Kantin Ruang Satpam Ruang Racik Obat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah
49.00 10.00 18.00 6.25 10.20 9.80 6.25 12.90 31.50 17.50 3.00 6.25 444.53
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13.50 11.25 9.00 8.75 8.75 9.00 5.00 17.50 13.75 16.10 8.40
2 2 1 2 1 1
11.90 16.90 10.00 5.94 3.20 3.60
1
3.00
Toilet (Rg Perawatan) (1)
7
3.20
Toilet (Rg Perawatan) (2) Toilet (Rg Jaga Perawat) (1) Toilet (Rg Jaga Perawat) (2) Toilet (Rg Staff) Toilet (Rg Direktur) Toilet (Rg Dokter) Toilet Rg Jaga Dokter Toilet Ambulance Driver Toilet (Rg Linen) Ruang Sirkulasi Dalam Ruang Hijau di Dalam Ruang Servis
2 1 1 1 1 1 1 1 2
6.40 3.20 3.00 4.80 4.80 3.20 3.00 3.60 18.00 390.20 562.70 273.00 891.94
RUANG SERVIS (INDOOR) Ruang Linen Gudang Linen Gudang Alat (1) Gudang Alat (2) Spoel Hock (1) Spoel Hock (2) Gudang Obat (1) Gudang Obat (2) Gudang Obat (3) Locker Pantry TOILET PASIEN Toilet Pasien Wanita (1) Toilet Pasien Pria (2) Toilet Pasien (3) Toilet Pasien (4) Toilet Rg Obgyn Toilet (Rg Radiologi) TOILET STAFF Toilet Rg Pendaftaran
3 8 Jumlah
52
IV 73
RUANG LUAR Tempat Suci (1)
1
35.00
74
Tempat Suci (2)
1
10.50
75 76 77
Ambulance Station Parkir Ruang Luar
1
64.25 1,013.70
##### Jumlah
TOTAL RUANG DALAM TOTAL RUANG LUAR Luas Site yang dibutuhkan Site yang tersedia
4242,07 2,665,67 1.576,4 10.605.15 11,155.25
2) Kebutuhan Lahan
Sesuai hasil analisis kebutuhan ruang untuk RS Kelas D Pratama di atas, maka luas lahan 2
yang dibutuhkan adalah 10.605,15 M . Luas lahan (site) yang tersedia lebih kurang 11.155,25 M 2 dan penggunaan KDB 40%. Dalam analisis ini, bangunan hanya diperhitungkan berlantai 1 (satu) dan prediksi proyeksi pelayanan rumah sakit sampai dengan 20 tahun mendatang. Dengan demikian, pertimbangan secara teknis untuk mengembangkan bangunan ke atas/ke arah vertikal (menambah lantai) menjadi sangat penting, mengingat proyeksi pertumbuhan penduduk Kecamatan Seririt yang akan dilayani cukup pesat, apalagi bila ditambahkan dengan pelayanan terhadap tiga kecamatan lainnya yaitu Gerokgak, Busungbiu, dan Banjar. Sesuai dengan data kependudukan, jumlah penduduk Kecamatan Seririt pada Tahun 2014 adalah sebanyak 84.128 jiwa dan proyeksi 20 tahun mendatang (Tahun 2034) menjadi 120.552 jiwa. Jika dikaji berdasarkan standar WHO bahwa rasio ideal jumlah tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap jumlah penduduk adalah 1 TT untuk 1.000 orang, maka saat ini saja (Tahun 2014) selayaknya RS Kelas D Pratama menyiapkan minimal 84 TT. Berdasarkan luas lahan yang tersedia dan analisis kebutuhan ruang, maka jumlah TT untuk pelayanan rawat inap yang direncanakan di RS Pratama saat ini adalah lebih kurang 75% dari kebutuhan yaitu sebanyak 60 TT. Penyediaan jumlah 60 TT ini dengan asumsi bahwa 25% kebutuhan pelayanan rawat inap masyarakat di Kecamatan Seririt dilayani oleh Puskesmas dan Rumah Sakit (Pemerintah/Swasta) yang ada di Kabupaten Buleleng. Untuk mengantisipasi kebutuhan TT untuk pelayanan rawat inap hingga Tahun 2034, baik pelayanan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Seririt maupun tiga kecamatan di sekitarnya, diupayakan melalui pengembangan ke arah vertikal yaitu penambahan jumlah lantai maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengembangan juga memungkinkan 53
secara horizontal yaitu dengan menambah luas areal lahan rumah sakit, mengingat lahan di sekitarnya merupakan tanah milik Pemprov Bali. Hal ini tentunya membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemkab Buleleng dengan Pemprov Bali guna mendukung pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bulele ng. 3) Peralatan Medis dan Non Medis
Sesuai dengan tipenya, RS Kelas D Pratama membutuhkan peralatan medis dan non medis sebagaimana diuraikan pada Tabel 13 sampai dengan Tabel 19 di bawah.
Tabel 13 : Kebutuhan Peralatan Ruang Rawat Inap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Alat Bed Pasien 3 Crank Manual Overbed Table Bedside Cabinet Trolley Makan/Stainless Food Trolley Trolley Baju Bersih/Steel Linen Hamper Trolley Baju Kotor/Laundry Trolley Trolley Memandikan/Dressing Trolley Pispot Stainless Urinal Stainless
Merk OneMed OneMed OneMed MAK MAK MAK MAK OneMed OneMed
Type ABS
35203 35302B 35301 35102
Qty 60 60 60 6 6 6 6 6 6
Tabel 14 : Kebutuhan Peralatan Unit Gawat Darurat (UGD) No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Nama Alat
Bed Periksa Stainless Steel Branchard Dorong Beroda SS + Tempat O2 Trolley Instrument Suction Portable 2000 EKG 3 Channel Tabung O2 Kecil (Lengkap) Tensimeter Air Raksa Timbangan dan Tinggi Badan Tensimeter Beroda Stetoskop Dewasa Hecting Set Film Viewer Double Tong Spatel Reflex Hammer Korentang + Tempatnya Kupet Instrument sedang (509) Kupet Instrument besar (512) Standar Infus kaki 3 Bengkok (Nierbekken 23cm) Tromol Gaas (27cm) Gunting Verban (18cm) Penlight Sterilisator Elitech Bedah Minor Set Lampu Periksa Halogen Defribilator Benedhearth Patient Monitor Trolley Emergency
Merk
Type
Qty
OneMed OneMed OneMed OneMed Commen OneMed Riester Riester OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed Elitech OneMed OneMed Mindray AM 1400 OneMed
SS SS 2 Tingkat
6 6 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
1m3
Supertin SS Tylor SS SS SS SS SS SS SS 2 Pintu LED D3 AM
54
Tabel 15 : Kebutuhan Peralatan Poliklinik Vaksinasi No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nama Alat
Bed Periksa Stainless Steel Trolley Instrument EKG 3 Channel Tabung O2 Kecil (Lengkap) Tensimeter Air Raksa Stetoskop Dewasa Nebulizer CE-28 Film Viewer Double Tong Spatel Reflex Hammer Korentang + Tempatnya Kupet Instrument sedang (509) Kupet Instrument besar (512) Standar Infus kaki 3 Bengkok (Nierbekken 23cm) Tromol Gaas (27cm) Gunting Verban (18cm) Penlight Sterilisator Elitech Vaksin Box Freezer
Merk
Type
Qty
OneMed OneMed Commen OneMed Riester Riester Omron OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed Elitech OneMed OneMed
SS 2 Tingkat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1m3
CE-28 Supertin SS Tylor SS SS SS SS SS SS SS 2 Pintu 5L
Tabel 16 : Kebutuhan Peralatan Ruang Tindakan No 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nama Alat Bed Periksa Stainless Steel Trolley Instrument Tabung O2 Kecil (Lengkap) Tensimeter Air Raksa Stetoskop Dewasa Hecting Set Film Viewer Double Tong Spatel Reflex Hammer Korentang + Tempatnya Kupet Instrument sedang (509) Kupet Instrument besar (512) Standar Infus kaki 3 Bengkok (Nierbekken 23cm) Tromol Gaas (27cm) Gunting Verban (18cm) Penlight Sterilisator Elitech Bedah Minor Set Lampu Periksa Halogen Double Bowl Standar
Merk OneMed OneMed OneMed Riester Riester OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed Elitech OneMed OneMed OneMed
Type SS 2 Tingkat 1m3
Supertin SS Tylor SS SS SS SS SS SS SS 2 Pintu LED
Qty 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
55
Tabel 17 : Kebutuhan Peralatan Poliklinik Penyakit Dalam No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nama Alat Bed Periksa Stainless Steel Trolley Instrument EKG 3 Channel Tabung O2 Kecil (Lengkap) Tensimeter Air Raksa Stetoskop Dewasa Nebulizer CE-28 Film Viewer Double Tong Spatel Reflex Hammer Korentang + Tempatnya Kupet Instrument sedang (509) Kupet Instrument besar (512) Standar Infus kaki 3 Bengkok (Nierbekken 23cm) Tromol Gaas (27cm) Gunting Verban (18cm) Penlight Sterilisator Elitech
Merk OneMed OneMed Commen OneMed Riester Riester Omron OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed Elitech
Type SS 2 Tingkat
1m3
CE-28 Supertin SS Tylor SS SS SS SS SS SS SS 2 Pintu
Qty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tabel 18 :. Kebutuhan Peralatan Ruang Obgyn No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nama Alat Meja Periksa Obgyn IUD Kit Doppler Tabung O2 Kecil (Lengkap) Tensimeter Air Raksa Stetoskop Dewasa Hecting Set Vaginal Speculum S,M,L Tong Spatel Reflex Hammer Korentang + Tempatnya Kupet Instrument sedang (509) Kupet Instrument besar (512) Standar Infus kaki 3 Bengkok (Nierbekken 23cm) Tromol Gaas (27cm) Gunting Verban (18cm) Penlight Sterilisator Elitech Timbangan & Tinggi Badan Lampu Periksa Halogen Fetal Monitor AM 700
Merk OneMed OneMed Hi Baby OneMed Riester Riester OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed Elitech OneMed OneMed Bionet
Type SS
1m3
SS SS Tylor SS SS SS SS SS SS SS 2 Pintu LED
Qty 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56
Tabel 19 : Kebutuhan Peralatan Poliklinik Anak No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nama Alat
Bed Pasien SS Timbangan Bayi Tabung O2 Kecil (Lengkap) Tensimeter Air Raksa Stetoskop Pediatric Nebulizer Ultrasonic Tong Spatel Reflex Hammer Korentang + Tempatnya Kupet Instrument sedang (509) Kupet Instrument besar (512) Standar Infus kaki 3 Bengkok (Nierbekken 23cm) Tromol Gaas (27cm) Gunting Verban (18cm) Penlight Sterilisator Elitech Masker Nebulizer Anak & Dewasa Lampu Periksa Halogen
Merk
Type
Qty
OneMed OneMed OneMed Riester Riester Omron OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed OneMed Elitech Besmed OneMed
SS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1m3
NE-U 17 SS Tylor SS SS SS SS SS SS SS 2 Pintu LED
4) Sumber Daya Manusia
Dalam rancangan sistem kesehatan nasional khususnya dalam subsistem sumber daya manusia kesehatan, perencanaan sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu unsur utama dari subsistem tersebut yang menekankan pentingnya upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Sehingga dalam hal pemenuhan ketenagaan atau SDM kesehatan di RS Kelas D Pratama yang direncanakan, perlu mempertimbangkan/memperhitungkan tenaga seefisien dan seefektif mungkin agar menjadikan manajemen pengelolaan rumah sakit dapat berlangsung secara optimal. Rencana penyediaan SDM kesehatan secara makro (eksternal) bertujuan menambah kekurangan tenaga kesehatan di Fasyankes yang terdapat di Kabupaten Buleleng berdasarkan rasio pelayanan per 100.000 penduduk. Sedangkan secara mikro (internal) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM kesehatan di RS Kelas D Pratama agar dapat beroperasi dengan baik. Pedoman Penyelenggaraan RS Kelas D Pratama telah menetapkan ketentuan ketenagaan minimal yang harus tersedia di sebuah RS Kelas D Pratama. Di samping ketentuan tersebut, penyediaan SDM/ketenagaan di RS Kelas D Pratama ini juga didasarkan atas jenis dan jumlah pelayanan yang direncanakan, jumlah TT untuk pelayanan rawat inap,
57
serta peralatan medis dan non medis yang digunakan. Untuk itu, kebutuhan SDM di RS Kelas D Pratama adalah sebagai berikut : 1) Kepala/Direktur RS; 1 orang dokter/dokter gigi. 2) Tenaga Dokter;
menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 262 Tahun 1979
menetapkan bahwa rasio Dokter : Tempat Tidur (TT) untuk Rawat Inap adalah 1 : (4~7). Dengan rencana penyediaan 60 TT, maka kebutuhan minimal Tenaga Dokter Umum adalah sebanyak (1 Dokter : 7 TT) x 60 TT = 8,57 ≈ 9 orang. 3) Tenaga Dokter Spesialis; sesuai dengan jumlah layanan Poliklinik yang disediakan, maka dibutuhkan minimal tenaga dokter spesialis sebanyak 8 orang. 4) Tenaga Paramedis Perawat; menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 262 Tahun 1979 menetapkan bahwa rasio Tenaga Paramedis Perawat : Tempat Tidur (TT) untuk Rawat Inap adalah (3~4) : 2. Dengan rencana penyediaan 60 TT, maka kebutuhan minimal Tenaga Paramedis Perawat adalah sebanyak (3 Paramedis Perawat : 2 TT) x 60 TT = 90 orang.
5) Tenaga Paramedis Non Perawat; menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 262 Tahun 1979 menetapkan bahwa rasio Tenaga Paramedis Non Perawat : Tempat Tidur (TT) untuk Rawat Inap adalah 1 : 3. Dengan rencana penyediaan 60 TT, maka kebutuhan Tenaga Paramedis Non Perawat adalah (1 Paramedis Non Perawat : 3 TT) x 60 TT = 20 orang.
6) Tenaga Non Medis/Karyawan; menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 262 Tahun 1979 menetapkan bahwa rasio Tenaga Non Medis/Karyawan : Tempat Tidur (TT) untuk Rawat Inap adalah 1 : 1. Dengan rencana penyediaan 60 TT, maka kebutuhan Tenaga Non Medis/Karyawan adalah (1 Karyawan : 1 TT) x 60 TT = 60 orang. Perhitungan kebutuhan SDM/tenaga di atas adalah dalam jumlah minimal dan sudah termasuk tenaga keamanan dan tenaga servis yang disediakan oleh RS Kelas D Pratama. Hal yang perlu diingat adalah kebijakan pemerintah melalui Kemenkes yang mengisyaratkan agar RS Kelas D Pratama secara bertahap harus ditingkatkan menjadi RSU Kelas D. Dengan demikian, maka kebutuhan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga juga semakin bertambah sejalan dengan peningkatan klasifikasi rumah sakit. 5) Organisasi dan Uraian Tugas
Orginasasi rumah sakit adalah suatu organisasi yang dibangun untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat agar lebih efisien dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mengikuti prosedur yang ada, sehingga 58
pasien dapat dengan cepat ditangani. Tidak hanya memudahkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, organisasi rumah sakit yang baik juga akan membantu menciptakan iklim kerja yang sehat dan mendukung perkembangan kinerja operasional rumah sakit. Sebagai sebuah rumah sakit milik pemerintah, maka setiap tenaga di RS Kelas D Pratama memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang jelas, sesuai bagian/bidangnya masingmasing. Secara umum, uraian tugas masing-masing tenaga di RS Pratama dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu : a) Direktur
Direktur Rumah Sakit mempunyai Tugas Pokok : Membantu dalam pengelolaan Rumah Sakit
dan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat.
Dalam menyelenggarakan tugas, Direktur RS mempunyai fungsi sebagai berikut :
Perumusan kebijakan Rumah Sakit
Penyusunan Rencana Strategik Rumah Sakit.
Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan.
b) Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok : Memberikan pelayanan teknis dan
administrasi
kepada
semua
unsur
dilingkungan
kantor
Rumah
Sakit.
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
Penyusunan kebijakan bidang teknis administrasi perencanaan, adminstrasi umum dan kepegawaian serta adminstrasi keuangan dan aset Rumah Sakit.
Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bagian tata usaha.
Kepala Seksi Pelayanan Medik
Kepala Seksi Pelayanan Medik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi medis di Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas :
Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik.
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik.
Pembinaan, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik. 59
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan
dan
fasilitasi
Pelayanan
Keperawatan
di
Rumah
Sakit.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :
Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan.
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan.
Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan.
Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik
Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi Perlengkapan Medik dan Non Medik di Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik mempunyai tugas :
Penyusunan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik.
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik.
Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi.
.
c) Bidang Pelayanan Kepala Bidang Pelayanan
Kepala Bidang Pelayanan, mempunyai Tugas Pokok : Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pelayanan. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan medik.
Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan keperawatan.
Penyelenggaraan dan pengadaan perlengkapan medik dan non me dik.
Kepala Seksi Pelayanan Medik
Kepala Seksi Pelayanan Medik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi medis di Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas :
60
Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik.
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik.
Pembinaan, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik.
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :
Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan.
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan.
Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan.
Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik
Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi Perlengkapan Medik dan Non Medik di Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik mempunyai tugas :
Penyusunan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik.
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik.
Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik.
d) Bidang Penunjang Kepala Bidang Penunjang
Kepala Bidang Penunjang, mempunyai Tugas Pokok : Merencanakan operasionalisasi , memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang penunjang. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas:
Penyelenggaraan program dan kegiatan logistik dan diagnostik.
Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan sarana dan Prasarana.
Penyelenggaraan program dan kegiatan pengendalian instalasi.
Penyusunan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik. 61
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik.
Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik
Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi Perlengkapan Logistik dan Diagnostik di Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik mempunyai tugas :
Penyusunan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik.
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik.
Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasiPerlengkapan sarana dan Prasarana di Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
Penyusunan program dan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana.
Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana.
Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana.
Kepala Seksi Pengendalian Instalasi
Kepala seksi Pengendalian Instalasi, mempunyai Tugas Pokok : Mempersiapkan, memperbaiki, dan memelihara sarana dan prasarana Instalasi Rumah Sakit. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pengendalian Instalasi m empunyai tugas :
Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Instalasi. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan Pengendalian Instalasi.
4.5. Kelayakan Teknis a. Lokasi
Sebagai fasilitas pelayanan publik, sudah selayaknya lokasi Rumah Sakit (RS) Kelas D Pratama di Kecamatan Seririt berada di tengah-tengah wilayah yang akan dilayani baik secara makro maupun mikro, untuk memberikan jangkauan pelayanan yang merata atau hampir merata dari aspek jarak layanan. 62
Lokasi site yang ada, sangat sesuai dengan misi dari pelayanan ini karena diharapkan mampu melayani masyarakat yang terdapat di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Busungbiu, dan Kecamatan Banjar seperti terlihat pada Gambar 4.
Gambar 4 : Kelayakan Lokasi Rencana RS Kelas D Pratama
b. Sirkulasi
Sistem sirkulasi di dalam tapak ( site) RS Pratama Kelas D secara umum dirancang untuk menciptakan pergerakan pemakai yang cepat, efektif dan efisien serta memberikan rasa aman kepada seluruh pemakai. Secara khusus, sirkulasi dirancang sebagai berikut : 1) Sistem sirkulasi di dalam RS Kelas D Pratama dirancang untuk menciptakan pergerakan pemakai secara aman dan cepat yang dibuat dengan meletakan fasilitas bersama pada satu tempat dan hanya dihubungkan dengan jalur pedestrian (jalan untuk pejalan kaki) dan membuat sirkulasi kendaraan di bagian luar. 2) Di samping untuk melayani pasien, fasilitas sirkulasi ini juga dirancang untuk melayani pengunjung, sehingga pencapaiannya dari arah luar dibuat mudah dikenal. Dengan demikian, penyediaan fasilitas pelayanan yang bersifat komersial dapat dipakai sebagai sumber pendapatan sekunder, guna memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi operasional RS Kelas D Pratama.
c. Block Plan
Merancang block plan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum (makro) mengenai distribusi ruang ke dalam bentuk dan komposisi massa bangunan dalam site RS Pratama. Secara makro, luas peruntukan, kelompok, dan hubungan funsional ruang diplot ke dalam built up area (BUP) site RS Pratama. Pengaturan (adjusment ) dilakukan dengan mengikuti modul yang telah ditetapkan. Modul 63
ini ditentukan berdasarkan ukuran standar bahan yang akan dipakai, dengan maksud untuk menekan terbuangnya bahan (waste materials) yang berlebihan. Block plan dibuat untuk mengetahui, apakah keseluruhan sistem dalam perancangan telah terakomodasi, dan seberapa besar penyimpangan yang terjadi antara konsep yang dirumuskan dengan penerapannya ke dalam site sebagai wadah. Dengan block plan, rancangan detail dari sistem dapat ditentukan dan dioptimalkan, misalnya di mana tangga dan tanggul diperlukan, bagaimana pola pertamanan yang akan diterapkan, seberapa banyak cut and fill yang harus dikerjakan, ke mana arah (jalur) drainage yang paling efektif dan sebagainya. Rancangan Block Plan RS Kelas D Pratama di Kecamatan Seririt secara grafis disajikan pada Gambar 5 :
Gambar 5 : Rancangan Block Plan RS Kelas D Pratama
d. Struktur dan Bahan
RS Kelas D Pratama merupakan bangunan sederhana yang dibangun di atas site dengan kondisi tanah yang relatif baik. Hal ini menyebabkan sistem struktur yang digunakan tidak rumit, bahkan dapat dikatakan sangat sederhana. Di samping merupakan bangunan dengan katagori kelas B, biaya konstruksi memang harus ditekan sampai pada batas yang paling memadai, karena RS Kelas D Pratama bukan merupakan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan (non profit oriented ). Artinya, antara kesanggupan calon pemakai
64
untuk membayar sewa harus berimbang dengan penyediaan fasilitas yang diberikan, berimbang pula dengan tingkat pengembalian investasi, dan yang paling penting adalah berlangsungnya operasional fungsi sesuai dengan tujuan pembangunannya. RS Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap. Dari pengertian di atas, maka rancangan sosok bangunan dapat dibuat lebih kecil dan sederhana, sehingga pemilihan sistem struktur yang dipakai juga tidak menjadi rumit dan mahal. Berdasarkan pada kriteria pemilihan sistem struktur bangunan, yaitu: 1) kekakuan; 2) fleksibelitas ruang; 3) pengadaan bahan; 4) teknik pelaksanaan; dan 5) estetika, maka konsep struktur dan bahan yang akan diterapkan pada bangunan RS Pratama adalah sebagai berikut : a) Sistem struktur bangunan yang paling tepat untuk bangunan RS Pratama adalah sistem struktur rangka, karena dengan sistem struktur ini fleksibelitas dalam pengaturan ruang dalam (interior ) dapat dicapai secara optimal. Bukaan dinding untuk penerangan dan ventilasi alami dapat dibuat secara leluasa. b) Beton bertulang merupakan bahan struktur yang paling efektif digunakan, karena memiliki umur keawetan (umur fungsional) relatif lebih lama, dibandingkan dengan bahan struktur lainnya, asalkan metode dan teknik pengerjaannya sesuai dengan persyaratan yang ada (SNI 2000 mengenai Beton Bertulang). Kelebihan lain yang dimiliki oleh bahan struktur ini adalah :
kekuatannya dapat dirancang sesuai dengan yang diinginkan;
hampir tidak mengalami pelapukan oleh cuaca;
pengadaannya sangat mudah (untuk di Bali);
pengerjaannya mudah (untuk bentuk struktur bangunan RS Pratama yang sederhana) sehingga tidak membutuhkan tenaga ahli khusus; dan
mudah dalam pemeliharaan.
c) Untuk bahan rangka atap, ada tiga pilihan, yaitu beton bertulang, baja atau kayu. Penentuan salah satu yang dipakai dapat dilakukan setelah mengadakan evaluasi secara
65
keseluruhan, volume, harga, keawetan, pengerjaan/pelaksanaan, pemeliharaan dari bahan-bahan tersebut. Tetapi evaluasi tersebut tidak akan dibahas dalam analisis ini. d) Penutup atap menggunakan bahan genteng lokal, bahan dinding dari batako ( concrete block ) dan di beberapa bagian dapat digunakan partisi dari kayu dengan penutup asbes semen atau plywood di- finishing dengan cat, kecuali dinding pada tempat yang selalu basah (dapur, ruang cuci, kamar mandi/WC) menggunakan keramik/porselin ( forceline). e) Lapisan penutup lantai digunakan ubin keramik dari kelas yang lebih rendah asalkan toleransi presisinya masih dapat dipenuhi. Pada dasarnya penentuan pemakaian bahan, dapat dilakukan dengan mengadakan evaluasi terhadap alternatif bahan melalui beberapa faktor yaitu :
fungsi;
umur/keawetan;
kekuatan;
pengerjaan;
pengadaan; dan
estetika.
e. Prasarana dan Utilitas
Bangunan RS Kelas D Pratama tidak menuntut adanya prasarana dan sistem utilitas bangunan yang rumit, karena sifatnya yang sangat sederhana. Tetapi bagaimanapun sistem dan jaringan instalasinya harus dikerjakan secara benar dan cermat sesuai peraturan yang ada, untuk memudahkan operasional, dan menekan biaya pemeliharaan serta perbaikannya. Bangunan RS Kelas D Pratama dilengkapi dengan prasarana dan sistem utilitas sebagai berikut : a) Sistem tata udara. b) Sistem kelistrikan. c) Sistem pencahayaan. d) Sistem proteksi kebakaran. e) Sistem komunikasi. f) Sistem Gas Medik dan Vakum Medik. g) Sistem sanitasi terdiri atas :
Sistem air bersih dan air minum.
Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah. 66
Sistem pembuangan kotoran dan sampah medis dan non medis.
h) Sistem pengendalian terhadap kebisingan. i) Aksesibilitas penyandang cacat (disable).
f. Tampilan Bangunan
Sosok bangunan RS Kelas D Pratama harus tampil sebagai sebuah bangunan fasilitas kesehatan pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan bangunan-bangunan yang telah ada di sekitarnya. Secara khusus, konsep tampilan bangunan diarahkan sebagai berikut : a) RS Kelas D Pratama tampil sebagai bagian komunitas fasilitas sosial di Kecamatan Seririt, sehingga sosok bangunannya dibuat dengan menampilkan bentuk, proporsi, skala, ornamen, dan dekorasi bangunan yang selaras, serasi, dan bernuansa yang sama dengan bangunan di sekitarnya. b) Bentuk bangunan dibuat sederhana, sebagaimana halnya bentuk bangunan tradisional Bali. Bentuk dasar segi empat sangat tepat untuk mencapai kesederhanaan bentuk, dengan berbagai variasi penataannya. Hampir
semua bahan bangunan yang ada
(pabrikasi), mempunyai bentuk dasar segi empat, sehingga sangat sejalan dengan pemakaian bahan. Bentuk furniture yang dipakai kebanyakan bentuk standar pabrikasi yang hampir semuanya memiliki bentuk dasar segi empat. Sehingga ruang-dalam yang terbentuk pun merupakan bentuk dasar segi empat. Dengan bentuk dasar yang persegi empat, ruang terbuang (useless space) dapat diminimalkan. c) Skala dan proporsi bangunan dibuat tidak mendominasi bangunan-bangunan yang telah ada, karena RS Kelas D Pratama yang dibangun di Kecamatan Seririt merupakan fasilitas sosial yang disediakan oleh negara/pemerintah. Ornamen dan dekorasi ditampilkan secara sederhana, sehingga RS Kelas D Pratama tetap memiliki karakteristik yang kuat, sebagai pencerminan arsitektur lokal.
g. Ruang Dalam
Penataan peralatan dan furniture, keleluasaan gerak pelaku aktifitas, serta kebutuhan psikologis pelaku baik mengenani kenyamanan maupun keamanan, akan membentuk ruang dalam secara optimal. Untuk itu, konsep ruang dalam RS Kelas D Pratama ditetapkan sebagai berikut :
67
a) Fleksibelitas penataan peralatan/ furniture diberikan untuk menciptakan variasi agar tidak membosankan. Hal ini sangat perlu diperhatikan, walaupun pemakai menempati ruangan hanya sementara. Variasi dapat memberikan kesegaran, meningkatkan kinerja pemakai dalam melaksanakan tugasnya atau dapat memberikan sugesti bagi pasien untuk dapat lebih cepat sembuh. Dengan demikian, penataan ruang dalam juga dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan rumah sakit. b) Penyekat ruang (partisi) pada bagian ruang yang memungkinkan, dapat dibuat dengan partisi rangka kayu yang ditutup plywood atau calsiboard . Ini dapat dilakukan pada ruang-ruang tertentu, dengan maksud untuk mengurangi biaya sehingga dapat menekan biaya stuktur bangunan. c) Pemakaian bentuk furniture dan warna disesuaikan dengan fungsi bangunan (ruang), dan cenderung memakai bentuk-bentuk dan warna yang berkesan ringan dan sesuai dengan standar rumah sakit. Hal ini dimaksudkan karena bentuk dan warna dapat berpengaruh secara psikologis terhadap pemakai serta warna juga dapat memberikan rangsangan tertentu terhadap kondisi emosional pemakainya.
h. Ruang Luar (Landscaping)
Keberhasilan rancangan dan pemeliharaan pertamanan (landscaping ) RS Kelas D Pratama akan dapat dijadikan kebanggaan bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Kebanggaan pemakai yang tinggal di RS Kelas D Pratama merupakan media yang paling potensial untuk mempromosikan dan menarik pasien lain untuk berobat. Kebanggaan ini akan terus terpelihara, bila di dalam RS Kelas D Pratama terwujud komunikasi dan interaksi sosial yang positif antar pemakai, sehingga dapat memacu peningkatan prestasi pelayanan kesehatan yang diberikan. Untuk mencapai tujuan di atas, maka pertamanan RS Kelas D Pratama dirancang dengan mempertimbangkan kondisi alam setempat, karakteristik perilaku kegiatan
terutama
pasien yang sangat membutuhkan kesegaran dan keindahan lingkungan. Penyediaan fasilitas tempat untuk menunggu dari keluarga pasien sesuai dengan sistem kekerabatan yang berkembang di masyarakat setempat, sehingga perlu disediakan ruang tunggu untuk kelompok-kelompok kecil (2 sampai 6 orang) dan ditempatkan pada ruang terbuka yang teduh.
68
i. Schematic Design
Rencana penataan RS Kelas D Pratama akan menampilkan gambar sketsa ( schematic design) berupa gambar lay out plan (Gambar 6.3). Gambar tersebut merupakan salah satu alternatif, yang ditransformasikan dari rumusan konsep penataan, dipakai sebagai acuan dalam membuat perhitungan estimasi biaya RS Kelas D Pratama.
Gambar 6 : Rancangan Lay Out Plan RS Kelas D Pratama
6.1. Kelayakan Ekonomi 1) Rencana Investasi dan Sumber Dana
Pembahasan mengenai rencana investasi, menyangkut keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan RS Kelas D Pratama sampai siap operasi, tetapi tidak termasuk biaya pembelian lahan. Yang termasuk dalam perhitungan estimasi biaya RS Kelas D Pratama yaitu : 1) biaya konstruksi, yang terdiri dari biaya struktur dan finishing , dan biaya utilitas (MEP); 2) biaya pertamanan (landscaping ), termasuk pedestrian way; 3) biaya furniture (peralatan/ perlengkapan operasional fungsi ruang); 4) biaya pengelolaan proyek; 5) biaya perencanaan/konsultan, perijinan, dan pajak. a. Dasar Perhitungan dan Acuan yang Dipakai
1) Besarnya biaya tiap M 2 luas lantai bangunan akan diambil dari biaya standar bangunan gedung negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/2007 tentang “Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara” dan standar harga bangunan sesuai dengan SEB (Surat Edaran Bersama) Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Deptartemen Keuangan Nomor : 654/D.VI/02/1998, SE – 36/A/21/0298 tanggal 10 Pebruari 1998. 69
2) Estimasi perhitungan biaya bangunan RS Kelas D Pratama akan memperhitungkan tingkat inflasi dan suku bunga Bank sebagai patokan dasar yang disesuaikan dengan kondisi lapangan (kondisi harga bahan bangunan di Singaraja pada bulan Juni 2014), khususnya kondisi harga kayu, semen dan besi untuk konstruksi. 3) Dari pengamatan di lapangan dan analisis terhadap komposisi kandungan bahan bahan tersebut (kayu, semen dan besi) pada bangunan yang sejenis, bangunan katagori kelas C berlantai 1, dengan harga satuan per M 2 luas lantai adalah Rp.4.041.844 ,- termasuk semua komponen biaya Sipil, Struktur, dan Arsitektur yang
terkait. 4) Dengan kenaikan harga masing-masing jenis bahan bangunan dan prosentase kandungan bahan tersebut dalam bangunan, diperoleh kenaikan harga satuan bangunan per M2 luas lantai, kurang lebih sebesar 12% / tahun dari harga pada tahun 2013 pada bulan yang sama. Hasil perhitungan tersebut dipakai sebagai dasar perhitungan estimasi biaya RS Kelas D Pratama. b. Kebutuhan Biaya 1) Biaya Lahan
Adalah biaya yang dibutuhkan untuk pematangan lahan, di mana pada rencana proyek ini ditaksir sekitar Rp. 72.500 per M2 termasuk pengurugan setinggi satu meter, sehingga total biaya yang dibutuhkan lebih kurang Rp 808.755.509,2) Biaya Studi Kelayakan
Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat Studi Kelayakan sangat tergamtung dari identifikasi proyek, tingkat kerumitan/ kompleksitas proyek dan kesediaan sumber daya manusia. Dalam hal ini biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan studi kelayakan lebih kurang sebesar Rp. 164.481.650,3) Biaya Desain
Yang termasuk dalam biaya desain adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat desain, termasuk site plan, desain arsitektur, desain sipil dan struktur, desain mekanikal, elektrikal dan plumbing , jaringan data dan lainnya, termasuk semua perhitungan dan pembuatan spesifikasi dari masing-masing desain yang bersangkutan. Tergantung dari tingkat kerumitan dan kompleksitasnya, secara keseluruhan biaya desain untuk rencana RS Kelas D Pratama ini diasumsikan sebesar Rp. 394.605.121,-
70
4) Biaya Pelaksanaan Konstruksi
Adalah biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan konstruksi yang secara umum terdiri dari : a) Biaya Persiapan dan Pelaksanaan Tender, Negosiasi dan Kontrak
Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan tender, negosiasi dan pembuatan kontrak dengan pihak kontraktor pelaksana diperkirakan sebesar Rp.16.161.302,b) Biaya Struktur dan Arsitektur 2
Harga per M bangunan RS Kelas D Pratama (dengan katagori gedung negara kelas C - sederhana) untuk pekerjaan struktur dan finishing
diasumsikan
berdasarkan perhitungan kenaikan harga sebesar 12% dari harga satuan bangunan pada tahun 2013 adalah seperti pada Tabel 20.
Tabel 20 : Perhitungan Biaya Struktur dan Arsitektur No
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25 26
Jenis Ruang
RUANG PERAWATAN/ RUANG UTAMA Ruang Perawatan I (1) Ruang Perawatan I (2) Pol Penyakit Menular Pol Gigi Pol Gizi Pol THT Pol Anak Pol Umum Pol Penyakit Dalam Pol Kebidanan & Vaksinasi Ruang PMI Ruang Rekam Medik Ruang Deservasi Ruang Obgyn Ruang Rebusitasi - Ruang Radiologi Ruang Ganti (Ruang Radiologi) - Ruang OP - Ruang Scrub - Ruang Ganti (OP) - Ruang PreOP - Area Steril Ruang USG Ruang Tindakan Ruang Triage Apotik Ruang Obat Ruang Rekam Medik Ruang Mayat
Jumlah Ruang
Luasan (M²)
7 1 1 1 1 1 2 1 1
320.60 91.60 39.00 42.00 42.00 42.00 84.00 42.00 35.00
1 1 1 1 1 1 1
35.00 22.50 22.50 45.50 30.80 15.00 28.60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.30 35.00 6.00 4.00 18.00 17.50 20.25 45.00 28.00 12.50 6.80 10.00 22.50
Harga Satuan/M²
Jumlah Harga (Rp)
4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000
1,362,550,000 389,300,000 165,750,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000 357,000,000 178,500,000 148,750,000
4,250,000
148,750,000
4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000
95,625,000 95,625,000 193,375,000 130,900,000 63,750,000 121,550,000
4,250,000
26,775,000
4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 3,500,000
148,750,000 25,500,000 17,000,000 76,500,000 74,375,000 86,062,500 191,250,000 119,000,000 53,125,000 28,900,000 42,500,000 78,750,000
71
27
Ruang Tunggu (1) Ruang Tunggu (2)
45 46 47
RUANG STAFF & PARAMEDIS Ruang Direktur Ruang Dokter Ruang Pertemuan Dokter Ruang Jaga Dokter (1) Ruang Jaga Dokter (2) Ruang Jaga Perawat (1) Ruang Jaga Perawat (2) - Nurse Station (1) - Nurse Station (2) Ruang Staff Ruang Gas Medis - Ruang CS (1) - Ruang CS (2) Ruang Persiapan - Ruang Operator (1) - Ruang Operator (2) - Ruang Pendaftaran (1) - Ruang Pendaftaran (2) Ruang Pendaftaran & Pembayaran (3) Ruang Gelap Ambulance Driver Station Kantin Dokter & Paramedis Dapur Kantin Ruang Satpam Ruang Racik Obat
III
RUANG SERVIS (INDOOR)
II 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44
48
Ruang Linen
49 50
Gudang Linen Gudang Alat (1) Gudang Alat (2) Spoel Hock (1) Spoel Hock (2) Gudang Obat (1) Gudang Obat (2) Gudang Obat (3) Locker Pantry
51 52
-
53 54
1 1 Jumlah
18.00 31.50 1,219.45
3,500,000 3,500,000
63,000,000 110,250,000 5,128,662,500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44.20 21.30 12.25 12.25 21.75 24.80 21.75 21.00 8.00 44.20 15.75 7.88 8.75 49.00 10.00 18.00 6.25 10.20
4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000
183,430,000 88,395,000 50,837,500 50,837,500 90,262,500 102,920,000 90,262,500 87,150,000 33,200,000 183,430,000 65,362,500 32,681,250 36,312,500 203,350,000 41,500,000 74,700,000 25,937,500 42,330,000
1
9.80
4,150,000
40,670,000
1 1
6.25 12.90
3,750,000 3,750,000
23,437,500 48,375,000
1
31.50
3,750,000
118,125,000
1 1 1 Jumlah
17.50 3.00 6.25 444.53
3,750,000 3,750,000 4,150,000
65,625,000 11,250,000 25,937,500 1,816,318,750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13.50 11.25 9.00 8.75 8.75 9.00 5.00 17.50 13.75 16.10 8.40
3,750,000
50,625,000
3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 4,500,000 4,000,000
42,187,500 33,750,000 32,812,500 32,812,500 33,750,000 18,750,000 65,625,000 51,562,500 72,450,000 33,600,000
2 2 1 2 1
11.90 16.90 10.00 5.94 3.20
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
53,550,000 76,050,000 45,000,000 26,730,000 14,400,000
TOILET PASIEN 55 56 57 58 59
Toilet Toilet Toilet Toilet Toilet
60
Toilet (Rg Radiologi)
1
3.60
4,500,000
16,200,000
61 62
TOILET STAFF Toilet Rg Pendaftaran Toilet Rg Perawatan (1)
1 7
3.00 3.20
4,500,000 4,500,000
13,500,000 14,400,000
-
Pasien Wanita (1) Pasien Pria (2) Pasien (3) Pasien (4) Rg Obgyn
72
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
IV 73 74 75 76 77
-
Toilet Rg Perawatan (2) Toilet Rg Jaga Perawat (1) Toilet Rg Jaga Perawat (2) Toilet (Rg Staff) Toilet (Rg Direktur) Toilet (Rg Dokter) Toilet Rg Jaga Dokter Toilet Ambulance Driver Toilet (Rg Linen) Ruang Sirkulasi Dalam Ruang Hijau di Dalam Ruang Servis
RUANG LUAR Tempat Suci (1) Tempat Suci (2) Ambulance Station Parkir Ruang Luar
2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 8 Jumlah
1 1 1
Jumlah TOTAL RUANG DALAM : TOTAL RUANG LUAR : Luas Site
6.40 3.20 3.00 4.80 4.80 3.20 3.00 3.60 18.00 390.20 562.70 273.00 891.94
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,000,000 200,000 3,000,000
28,800,000 14,400,000 13,500,000 21,600,000 21,600,000 14,400,000 13,500,000 16,200,000 81,000,000 1,560,800,000 112,540,000 819,000,000 3,445,095,000
35.00 10.50 64.25 1,013.70 9,578.85 109.75
3,500,000 3,500,000 3,500,000 425,000 164,651
122,500,000 36,750,000 224,875,000 430,822,500 1,577,169,805 384,125,000
2,666
10,774,201,250
11,155.25
2,120,532,305 Biaya Rata-rata per M² (Pekerjaan Sipil, Arsitektur & Struktur) : Rp. 4,041,844
11,155.25
2
Dengan total ruang dalam seluas 2666 M dan biaya pekerjaan sipil, struktur dan arsitektur sebesar Rp.10.774.201.250,- maka diperoleh biaya rata-rata tiap 1M
2
luas bangunan adalah sebesar Rp.4.041.844,c) Biaya Jaringan Utilitas, Peralatan dan Perlengkapan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/2007, biaya jaringan, peralatan dan perlengkapan utilitas untuk bangunan kelas C, diasumsikan 25% dari biaya struktur dan finishing , sehingga menjadi sebesar : 0,25 x Rp. 10.774.201.250,- = Rp. 2.693.550.313,d) Biaya Pertamanan ( Landscaping )
Penataan landscaping baik berupa perkerasan (hardscape) maupun pertamanan ( softscape) direncanakan pada seluruh areal rumah sakit. Oleh karena pertamanan (landscaping ) tidak memerlukan tanaman yang bernilai mahal dan sebagian besar memanfaatkan tanaman lokal, maka biaya landscape, penataan pedestrian dan areal parkir, diasumsikan sebesar 12.5% dari biaya pekerjaan struktur dan arsitektur yaitu sebesar Rp.1.346.775.156 ,-
73
e) Biaya Perlengkapan Interior ( Furniture)
Biaya perlengkapan ( furniture) dapat dimasukan sebagai biaya modal operasional. Akan tetapi dalam hal ini biaya furniture diperhitungkan sebagai investasi, walaupun bukan merupakan biaya konstruksi ( construction cost ). Biaya furniture diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan operasional fungsi. Jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan untuk setiap ruang. Sesuai dengan estimasi perhitungan biaya furniture yang dibuat, diperoleh jumlah biaya untuk furniture adalah kurang lebih 9 % dari biaya untuk pekerjaan struktur dan arsitektur, yaitu sebesar : Rp. 969.678.113,Biaya di atas sudah termasuk perlengkapan seperti kain tirai jendela, kelengkapan tempat tidur dan perlengkapan lainnya. f) Biaya Pekerjaan Tambah Kurang
Adalah sebagai antisipasi pengeluaran biaya akibat perubahan desain dan atau adanya kondisi yang tidak dapat diduga, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan desain baik bentuk, material maupun kualitas. Untuk mengantisipasi hal ini, maka perlu disiapkan biaya tambahan yang besarnya lebih kurang aebesar 2% atau sebesar Rp. 215.484.025. g) Biaya Test dan Comisioning
Semua peralatan yang dipakai harus diuji coba (test & commisioning ) untuk mengetahui kinerja dari peralatan yang dipasang, dan harus di tes sampai pada batas maksimum beban operasionalnya, terutama pada komponen mekanikal, elektrikal dan pemipaan. Untuk itu dibutuhkan biaya yang besarnya lebih kurang 0.5% dari biaya untuk komponen MEP atau sama dengan Rp 53.871.006,h) Biaya Pengawasan dan/atau Manajemen Konstruksi (MK)
Untuk mendapatkan kualitas bangunan seperti
yang diharapkan, baik seperti
bagaimana yang tertera dalam gambar/desain maupun sebagaimana disyaratkan dalam
spesifikasi,
maka
diperlukan
biaya
untuk
menyewa
pengawasan
Manajemen Konstruksi (MK) yang nilainya diasumsikan sebesar 2.5% dari biaya konstruksi yaitu sebesar Rp. 394.605.121,-
74
5) Biaya Operasional Tahun Pertama a) Biaya Pengadaan Alat Kesehatan/Sarana dan Prasarana Kesehatan
Sebagaimana diketahui biaya untuk peralatan, sarana dan prasarana RS Kelas D Pratama sudah ditentukan oleh peraturan tentang sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini
juga tergantung dari model, jenis, dan
kapasitas pelayanan yang akan diberikan kepada pemakai, dalam hal ini adalah masyarkat di wilayah Kabupaten Buleleng secara umum dan Kecamatan Seririt khususnya. Analisis kebutuhan jenis, jumlah, dan luasan ruang telah diuraikan pada Tabel 5.8. Demikian juga kebutuhan jenis peralatan pendukung dan penunjang kegiatan operasional rumah sakit telah dijelaskan pada Tabel 5.9 sampai dengan Tabel 5.15. Berdasarkan analisis tersebut, maka
kebutuhan biaya pengadaan alat
kesehatan/sarana dan prasarana kesehatan RS Kelas D Pratama diperkirakan sebesar Rp. 2.424.195.281,b) Biaya Pelatihan (Training ) dan Pemasaran/Promosi
Untuk memperoleh kinerja yang optimal dalam pelayanan rumah sakit, semua komponen yang menjalankan sistem pelayanan harus dilatih ( training ) terlebih dahulu, sehingga diperoleh tenaga operasional yang dapat menjalankan tugas secara profesional.
Untuk itu dibutuhkan biaya lebih kurang 5% dari biaya
konstruksi atau sebesar Rp. 789.210.242,c) Biaya Manajemen Pengelolaan Awal (6 sampai 12 bulan)
Biaya operasional tahun pertama juga harus diperhitungkan sesuai dengan kapasitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat,
yang
jumlahnya lebih kurang sebesar 10% dari biaya konstruksi atau sebesar Rp.1.578.420.483,-
6) Biaya Lain-Lain a) Biaya Perijinan
Biaya perijinan terdiri dari : ijin lokasi dan ijin prinsip, ijin mendirikan bangunan, ijin mengoperasikan peralatan, dan ijin operasional bangunan. Keseluruhan biaya perijinan ini diperkirakan sebesar 3% dari biaya konstruksi bangunan, yang besarnya lebih kurang Rp. 404.032.547,-
75
b) Biaya Pajak
Biaya pajak dan biaya retribusi lainnya diperhitungkan sebagi beban modal, yang diasumsikan sebesar Rp. 2,622,352,276 ,c) Biaya Darurat (Contingencies)
Biaya tak terduga juga diperhitungkan dalam membuat estimasi investasi, yang pada proyek RS Kelas D Pratama ini diasumsikan sebesar Rp. 67,338,758,-
7) Biaya Keseluruhan Proyek
Total biaya RS Pratama sampai siap untuk beroperasi termasuk PPN 10% adalah Rp. 25.717.718.152 ,-. Tetapi jika ada salah satu fasilitas kelengkapan yang
dikurangi, akan terjadi beberapa alternatif biaya RS Kelas D Pratama. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai besarnya investasi yang diperlukan,
serta
seberapa
besar
pendapatan
yang
diperlukan
untuk
pengembaliannya, terkait dengan penentuan besarnya biaya rawat inap serta ruangruang
pelayanan
lainnya,
yang
diharapkan
dapat
memberikan
kontribusi
(pendapatan) pada RS Kelas D Pratama yang dibebankan kepada masyarakat, atau yang harus disubsidi oleh Pemerintah. Dari dana yang terhitung di atas, maka diharapkan tidak sepenuhnya diperoleh dari Pemkab Buleleng melalui ABPD, juga diharapkan dapat diperoleh dari dana pinjaman bank pemerintah. Dengan demikian, besarnya investasi dapat diasumsikan mempunyai komposisi 81,28% loan (dana pinjaman) dan 18,72% equity (dana pemilik) dengan interest rate 12% dan roe 15%. Untuk menghitung besarnya
pendapatan rumah sakit yang direncanakan agar dapat beroperasi dengan layak, maka akan diperhitungkan nilai investasi pada akhir konstruksi atau pada awal tahun kedua, dengan asumsi lama waktu pelaksanaan konstruksi proyek tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan demikian, besarnya investasi yang diperhitungkan sebagai dasar perhitungan pengembalian investasi adalah nilai investasi pada akhir pelaksanaan konstruksi atau pada awal operasional RS Kelas D Pratama. Sehingga besarnya investasi yang diperhitungkan untuk pengembaliannya menjadi Rp. 29.118.807.983,sesuai dengan periode dan waktu pencairannya, serta interest rate dan DR on Equity yang diperhitungkan (tabel terlampir).
76
c. Proyeksi Pendapatan dan Biaya
Perhitungan proyeksi pendapatan yang diharapkan berbasis pada beberapa hal penting yaitu : 1) Luas efektif properti, yaitu luas ruang yang bisa memperoleh pendapatan, misalnya ruang rawat inap, poliklinik dan ruang lainnya serta perbandingannya dengan luas keseluruhan bangunan (proyek) beserta semua equipment dan requirment sehingga proyek dapat beroperasi secara sempurna sesuai dengan yang diharapkan 2) Komposisi modal antara modal sendiri (equity) dan modal dari pinjaman (loan) berikut DRE ( Discout Rate of Equity) dan suku bunga pinjaman ( interest rate). 3) Lama waktu dikonstruksi (pelaksanaan pembangunannya), berkaitan dengan waktu mulai proyek beroperasi, semakin cepat semakin baik karena investasi yang ditanam tidak membengkak sesuai dengan DRC ( Dicount Rate of Capital ). 4) Umur efektif properti (proyek) yang diperhitungkan. 5) Periode pencairan investasi, yang juga berpengaruh besar terhadap perhitungan pendapatan yang diharapkan. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, akan diperoleh hasil perhitungan dengan matrik seperti terlihat pada Gambar 7.
PENDEKATAN HARAPAN PENDAPATAN RS PRATAMA Diasumsikan Pinjaman selama 20 th Luas lahan Luas Lantai Dasar Bangunan yang diijinkan (KDB =60%) Luas Lantai Bangunan Luas lantai efektif (yang diharapkan memperoleh pendapatan) Biaya (Rp) per M2 luas bangunan (Pek. Sipil & Arst) Asumsi Terdiri dari 4 tipe ruang Efektif : 42 Klinik 1 = 49 R Pwatan = 49 R persiapan = 63 R Lain = Luas lantai disewakan (M2) (fasilitas hunian saja) =
dengan pengembalian diangsur selama 11,155 M2 4,462 2,666
M2 M2
980
M2
4,041,844 9 10 1 1
228
bulan
/M2 Jumlah Luas (M2) Jumlah Luas (M2) Jumlah Luas (M2) Jumlah Luas (M2)
= = = =
378 490 49 63
980
Pendekatan harga sewa/unit kamar dicari dari besarnya investasi yang dibutuhkan/unit kamar, dengan membagi jumlah total investasi dengan luas yang disewakan dikalikan luas unit kamar : ----> dianggap Investasi per tipe kamar. Diperoleh investasi per M2 luas lantai yang memperoleh pendapatan (Rp)
=
26,242,570
= = = =
1,102,187,921 1,285,885,908 1,285,885,908 1,653,281,881
Investasi untuk : Klinik 1 R Perawatan R persiapan R Lain
Dicari Harga pengembalian Annual (PMT) dengan rumus pengembalian modal : Biaya keseluruhan Property pada akhir thn I (setelah masa konstruksi) Rp. (termasuk pajak dan lain-lain) = 29,118,807,983 29,118,807,983 Investasi Harga satuan bangunan/M2 menjadi (Rp) ---->
=
29,713,069
77
Shg Investasi utk: Klinik 1 R Perawatan R persiapan R Lain
= = = =
Komposisi modal pada akhir tahun I : Loan (dengan bunga/interest) 12.00% Modal sendiri (dgn rate of equity (ROE ))
1,247,948,914 1,455,940,399 1,455,940,399 1,871,923,370
=
15.00%
=
Kapasitas TT RS Pratama direncanakan = Terdiri dari tipe : Luas/unit (M2) 42 Klinik 1 42 = 49 R Perawatan 49 = 49 R persiapan 49 = 63 R Lain 63 = Luas lantai yang memperoleh Pendapatan (M2) (Ruang Efektif saja) =
641,027,747
PMT Capital dengan ROC (diperhitungkan dari nilai investasi 81.28% 23,536,885,434 18.72% 60 Jumlah unit 9 10 1 1
=
12.56%
639,949,853 pada akhir tahun I) 228 PMT(angs/bln)
5,581,922,549
Jumlah Luas (M2) Jumlah Luas (M2) Jumlah Luas (M2) Jumlah Luas (M2)
228
= = = =
Pendpt Equity/bln
499,863,682 141,164,065
378 490 49 63
980
Pendekatan harga sewa/unit kamar dicari dari besarnya investasi yang dibutuhkan/unit kamar, dengan membagi jumlah total investasi dengan luas yang disewakan dikalikan luas unit kamar : ----> dianggap Investasi per tipe kamar. Diperoleh investasi per M2 luas lantai yang disewakan (Rp) Investasi untuk satu unit : Klinik 1 R Pwatan R persiapan/ R tindakan, dll R Lain
=
29,713,069
Harapan Pendapatan/Hari/Ruang pada titik impas (BEP)
Harapan Pendapatan/Hari/Ruang
terdiri dari
1,247,948,914 1,455,940,399
914,214 1,066,583
8 jenis @ 7 TT
476,459 555,869
1,455,940,399 1,871,923,370
1,066,583 1,371,321
R Operasi dll
555,869 714,688
Gambar 7 : Matrik Perhitungan Proyeksi Pendapatan dan Biaya RS Kelas D Pratama Sumber : Hasil Analisis (2015)
Dengan memperhitungkan anual pengembalian modal sebesar Rp 639.949.853,- maka diperoleh asumsi besarnya harapan pendapatan untuk setiap ruang efektif adalah sebagai berikut : 1) Klinik sebesar Rp. 914.214,- pada kondisi normal, dan Rp. 476.459,- pada kondisi BEP. Jika menggunakan standar tarif yang tercantum pada
Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013, tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yaitu antara Rp. 8.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- maka masing-masing klinik harus dapat melayani paling sedikit 48 orang dalam sehari. 2) Ruang Rawat Inap Rp. 1.066.583,- pada kondisi normal dan Rp. 555.869,-pada kondisi BEP, sehingga jika setiap Ruang Rawat Inap berkapasitas 7 (tujuh) tempat tidur (TT), maka untuk setiap TT hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp. 79.410,-. Jadi masih berada di bawah standar tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 yang besarnya Rp. 100.000,- per hari.
78
3) Ruang Persiapan/Tindakan diasumsikan sama dengan di atas yaitu sebesar
Rp.
1.066.583,- pada kondisi normal dan Rp. . 555.869,- pada kondisi BEP. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat pada penanganan di ruang tindakan ( emergency, operasi dan ruang lainnya) biasanya sangat beragam, sehingga tidak dapat diprediksi. Tetapi dalam operasionalnya diharapkan ruang-ruang ini dapat memberikan kontribusi pengembalian investasi sebesar Rp. 1.066.583,- ditambah Rp. 1.371.321,setiap hari. Jika mengacu pada standar tarif yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 yang rata-rata tarifnya sebesar Rp. 200.000,- (pada pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal), maka Ruang Persiapan/Tindakan diharapkan dapat melayani setidaknya 12 orang pasien setiap hari.
d. Proyeksi Cash F low
Untuk membuat proyeksi Cash Flow pada studi kelayakan ekonomi RS Kelas D Pratama ini akan digunakan metode yang paling banyak dipakai saat ini yaitu metode "Discounted Cash Flow", yang memanfaatkan rumus-rumus yang ada dengan menentukan asumsi-asumsi yang berdasarkan pada data hasil survey serta analisis yang dibuat. Aspek yang harus ditinjau dalam membuat proyeksi cash flow adalah seperti terlihat pada Tabel 21 di bawah.
Tabel 21 : Aspek yang Ditinjau dalam Analisis Cash Flow URAIAN + Pendapatan dari RS Pratama + Pendapatan pelayanan lain-lain : (kantin, foto copy, apotik, dll) = Jumlah pendapatan kotor
ASUMSI KENAIKAN Naik 5% per tahun Naik 5% per tahun
=
Vacancy dan pengeluaran lain-lain (5%) Pendapatan efektif
Naik 5% per tahun
=
Biaya operasional (10% x JPK=jml pend kotor) Pendapatan bersih
Naik 5% per tahun
= / =
Tambahan modal (untuk perbaikan) Modal awal Pengembalian pinjaman (angsuran) Cash flow sebelum pajak Tingkat pengembalian modal (DR) 12.56% Discounted Cash F low (DCF)
10% tiap 5 tahun (simultan)
79
Berdasarkan Tabel 21 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut, yaitu :
Pendapatan RS Kelas D Pratama adalah pendapatan setiap hari dari semua pelayanan yang diberikan (pada ruang efektif) yang telah diutarakan di atas, dijumlahkan dalam satu tahun. Dari penjumlahan ini diperoleh pendapatan sebesar Rp. 7.679.398.234,yang diasumsikan akan naik sebesar 5% dalam setahun secara simultan.
Jumlah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan jasa dan perdagangan (kantin, foto copy, apotik, dll) diasumsikan sebesar Rp. 420.000,- per hari, sehingga dalam satu tahun berjumlah Rp. 153.300.000,- yang juga diasumsikan akan naik sebesar 5% dalam setahun secara simultan.
Vacancy dan pengeluaran lain-lain adalah sebesar 5% dari pendapatan kotor, yang juga diasumsikan naik 5% setahun secara simultan.
Biaya operasional diasumsikan sebesar 10% dari pendapatan kotor, yang juga diasumsikan naik secara simultan sebesar 5% setiap tahun.
Tambahan modal, juga diperlukan setiap 5 tahun untuk biaya perbaikan/ pemeliharaan/penggantian, yang besarnya diasumsikan 10% dari besarnya investasi dan naik 10% setiap 5 tahun secara simultan.
Dengan metode matrik yang dibuat (terlampir) dapat disajikan proyeksi cash flow yang diinginkan dengan tingkat pengembalian modal (DRC) sebesar 12,56%. Metode ini juga dapat dengan cepat memperlihatkan besarnya nilai dari Break Event Point (BEP), Internal Rate of Return (IRR), dan Net Present Value (NPV).
e. Nilai Break Event Point (BEP) Sebagaimana telah disampaikan di atas, maka dengan metode matrik (terlampir) yang dipakai, diperoleh nilai Break Event Point (BEP) pada jumlah pendapatan sebesar 52,12% dari pendapatan normal atau sama dengan Rp. 4.002.255.553,- ditambah pendapatan lainlain sebesar Rp. 153.300.000,- atau sama dengan Rp. 4.155.555.553,- setahun.
Dengan nilai BEP pada 52,12% ini diperoleh besarnya Net Present Value (NPV) = 0; nilai Internal Rate of Return (IRR) = 12,56% sama dengan DR/DRC (Discount Rate of Capital ); dan Benefit Cost Ratio (BCR) = 1, yaitu jumlah pendapatan dibagi 1+i atau DRC secara simultan.
n t-0 BCR =
Bt (1+i)
t
C
80
f. Nilai Internal Rate of Return (IRR) Besarnya nilai Internal Rate of Return (IRR) yang secara umum dibuat dengan rumus : IRR =
i1 + NPVNPV - NPV 1
2
Pada analisis discounted cash flow yang dibuat, dengan aspek-aspek dan nilai yang disebutkan di atas, dapat memperlihatkan besarnya nilai Internal Rate of Return (IRR) dalam kondisi normal adalah sebesar 25,898%, yang jauh lebih besar dari DR/DRC yang besarnya hanya 12,56%, sehingga proyek RS Kelas D Pratama ini dinyatakan sangat "layak" untuk dibangun.
g. Nilai Net Present Value (NPV) Besarnya merupakan jumlah pendapatan setiap tahun yang dibagi dengan 1 ditambah besarnya DR/DRC secara simultan selama tahun proyeksi dikurangi modal (investasi) awal.
n NPV = t-1
Bt - Ct n-1 (1+i)
Dari perhitungan dengan memakai metode matrik discounted cash flow , diperoleh besarnya Net Present Value (NPV) adalah sebesar Rp. 31.047.585.660,-. Dengan demikan, besarnya Benefit Cost Ratio (BCR) adalah 2,0662, sehingga proyek RS Kelas D Pratama ini juga dapat dinyatakan "layak" untuk dibangun.
81
Bab 5. Kesimpulan dan Saran 5.1. Kesimpulan
Hasil analisis situasi dari aspek eksternal (kebijakan, demografi, geografi, sosial ekonomi, sosial budaya) menunjukkan bahwa kondisinya sangat mendukung rencana pembangunan RS Kelas D Pratama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Demikian juga dari aspek internal
(sarana
kesehatan,
pola
penyakit
dan
epidemologi,
teknologi,
SDM/ketenagakerjaan rumah sakit, organisasi, kinerja dan keuangan) menyatakan bahwa rencana pembangunan RS Kelas D Pratama ini sangat dibutuhkan. Analisis permintaan dari aspek lahan dan lokasi, menyatakan cukup strategis untuk pembangunan RS Kelas D Pratama yang direncanakan menyediakan 60 Tempat Tidur (TT) atau sebesar + 75% dari kebutuhan minimal 84 TT di Kecamatan Seririt tahun 2014. Dari aspek teknis, lahan rencana lokasi pembangunan rumah sakit tidak dijumpai adanya kendala, sehingga secara teknis pembangunan RS Kelas D Pratama ini layak untuk dilanjutkan dengan mengikuti konsep dan rancangan rencana penataan site dan bangunan yang telah dirumuskan. Untuk kebutuhan peralatan medis, SDM, serta organisasi dan uraian tugas dijabarkan melalui pendekatan jenis pelayanan kesehatan dan jumlah TT yang disediakan. Berdasarkan metode matrik yang dipakai, diperoleh nilai Break Event Point (BEP) pada jumlah pendapatan sebesar 52,12% dari pendapatan normal atau sama dengan Rp. 4.002.255.553,- ditambah pendapatan lain-lain sebesar Rp. 153.300.000,- atau sama dengan Rp. 4.155.555.553,- setahun. Dengan nilai BEP pada 52,12% ini diperoleh besarnya Net Present Value (NPV) = 0; nilai Internal Rate of Return (IRR) = 12,56% sama dengan DR/DRC ( Discount Rate of Capital ); dan Benefit Cost Ratio (BCR) = 1, yaitu jumlah pendapatan dibagi 1+i atau DRC secara simultan. Pada analisis discounted cash flow yang dibuat, dapat memperlihatkan besarnya nilai Internal Rate of Return (IRR) dalam kondisi normal adalah sebesar 25,898%, yang jauh lebih besar dari DR/DRC yang besarnya hanya 12,56%, sehingga proyek RS Kelas D Pratama ini dinyatakan sangat layak untuk dibangun. Untuk nilai Net Present Value (NPV) besarnya merupakan jumlah pendapatan setiap tahun yang dibagi dengan 1 ditambah besarnya DR/DRC secara simultan selama tahun proyeksi
82
dikurangi modal (investasi) awal. Dari perhitungan dengan memakai metode matrik discounted cash flow, diperoleh besarnya Net Present Value (NPV) adalah sebesar Rp. 31.047.585.660,-. Dengan demikan, besarnya Benefit Cost Ratio (BCR) adalah 2,0662, sehingga proyek RS Kelas D Pratama ini juga dapat dinyatakan layak untuk dibangun.
5.2. Saran
Untuk saat ini, RS Kelas D Pratama direncanakan menyediakan fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga). Sejalan dengan perkembangan penduduk, ke depan pelayanan rumah sakit ini perlu dikembangkan jangkauan pelayanannya untuk penduduk di tiga wilayah kecamatan sekitar Seririt yaitu Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Busungbiu, dan Kecamatan Banjar. Pelayanan kesehatan yang diberikan juga harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, sehingga dapat menjalankan fungsi sosial dan menghasilkan pendapatan
(profit),
agar
mampu
membiayai
operasional
rumah
sakit
secara
berkesinambungan. Untuk itu, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain adalah :
Pengembangan rumah sakit secara vertikal, yaitu penambahan jumlah lantai/lapis (Koefisien Lantai Bangunan) bangunan secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Konsekuensinya adalah desain RS Kelas D Pratama ini harus dirancang agar secara teknis dapat dilakukan penambahan/ pembangunan ruang ke atas secara bertahap.
Pengembangan rumah sakit secara horizontal, yaitu dengan menambah luas areal lahan ( site) RS Kelas D Pratama, mengingat lahan di sekitar rencana pembangunan rumah sakit ini merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Hal ini tentunya membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemkab Buleleng dengan Pemprov Bali, guna mendukung pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Buleleng.
83
Daftar Pustaka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng (2012), Buleleng Dalam Angka. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2011. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2012, Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas D Pratama. Haryanto (2012), Pengertian Kesehatan. Ka Robby https://karobby.wordpress.com/2012/05/12/konsep-dan-macam-macam-metode penelitian. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/III/2002, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/ 2006, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008, tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/ 2010, tentang Perijinan Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/ 2010, tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013, tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 84
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, tentang Jaminan Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 te ntang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 te ntang Rumah Sakit. World Health Organization (WHO) 1986, Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan.
85
