PROF. DR. IBRAHIM R. SH., MH.
STATUS HUKUM INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI DALAM HUKUM NASIONAL (Permasalahan teoritik dan praktek)
3. Vege normen (norma kabur); dan 4. Antinomi (konflik norma). Persoa Persoalan lan dasar dasar yang yang dihadap dihadapii Negara Negara lndone lndonesia sia dari dari dulu dulu sampai sampai sekara sekarang ng adalah adalah pada fundamen ( gra ). grand nd unif unifie ied d theo theory ry). Persoalan Persoalan dan pertanyaan pertanyaan yang dimunculk dimunculkan an oleh oleh TOR TOR untu untuk k dapa dapatt dibe diberik rikan an jawab jawaban an,, teoritik maupun praktek, sebagai berikut: −
Lokakarya Evaluasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, 18 – 19 Oktober 2008, Surabaya.
−
−
Latar Belakang dan Permasalahan Jika dilihat dari Term of Reference (TOR) yang diberikan oleh Focus Group Discussion (FGD), kaji kajian an yang yang haru haruss dila dilaku kuka kan n pada pada tataran teori dan praktek, maka level makalah ini, seperti derajat sebuah disertasi, suatu beban dan dan tang tanggu gung ngja jawa wab b yang yang tida tidak k ring ringan, an, tapi tapi mena menari rik, k, dan dan muda mudahh-mu muda dah h bisa bisa dica dicapa pai, i, sehi sehing ngga ga hasil asil dari dari FGD FGD dapa dapatt dija dijadi dika kan n pijak pijakan an operas operasion ional al dalam dalam memper memperjua juangk ngkan an harkat dan martabat Bangsa di era globalisasi saat ini. Namun, sejarah menunjukkan bahwa segala segala hal yang yang dilaku dilakukan kan Bangsa Bangsa Indone Indonesia sia sangat sangat tergan tergantun tung g pada pada selera selera para para pengua penguasa sa (orde lama, orde baru, orde reformasi), karena UUD 1945 atau UUD NRI 1945 tidak di desain berdas berdasark arkan an kerang kerangka ka ketata ketataneg negaraan araan yang yang terstruktur. Praktek penerapan hukum, diawali dengan identifikasi aturan hukum dan saat yang sama akan dijumpai empat kemungkinan, yaitu: 1. Kese Kesenj njan anga gan n anta antara ra das sollen dan das sein (benturan antara teori dan praktenya); 2. Leemten in het recht (kekosongan hukum);
−
−
−
−
−
Siste istem m Hukum Nasio asion nal belu belum m teg tegas meng mengatu aturr menge mengena naii hubu hubung ngan an Huku Hukum m Nasional dengan Hukum Internasional? Baga Bagaim iman anak akah ah meng mengim impl pleme ement ntas asik ikan an Huku Hukum m Inter Internas nasio iona nall ke dalam dalam Huku Hukum m Nasional? Belum berkembangnya doktrin dan praktek tent tentan ang g Perj Perjanj anjia ian n Inter Internas nasio iona nall dalam dalam Hukum Nasional? Bagaimana Bagaimana suatu suatu Perjanjian Perjanjian Internasion Internasional al dapat diterapkan pada suatu persoalan yang dihadapi? Apaka pakah h huku hukum m nasi nasion onal al lebi lebih h ting tinggi gi derajatnya dari pada Hukum Internasional atau sebaliknya lndonesia menganut aliran moni monism smee atau atau duali dualism smee atau atau camp campur uran an dalam hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional? Posisi Hukum Internasional dalam Hukum Tata Negara Indonesia? Pengaturan Pengaturan Hukum Hukum Tata Negara Negara Indonesia Indonesia tentang status Hukum Internasional? Pengaturan UUD NRI 1945 tentang status Hukum Internasional?
Landasan Teoritik Teori dan praktek merupakan dua hal yang berpasangan, kalaupun tidak jarang keduanya ber berte tent ntan anga gan, n, teta tetapi pi teor teorii tanp tanpaa prak prakte tek k tidaklah lengkap dan praktek tanpa teori tidak akan pernah mapan. Untuk mengkaji 23
penga pengatur turan, an, posisi posisi,, dan kedudu kedudukan kan Hukum Hukum Intern Internasi asiona onall dalam dalam Hukum Hukum Nasion Nasional al dapat dapat ditinjau dari berbagai segi sebagai implementasi dari:
namun harus rus disadari ari bahw ahwa karak rakter ter rechtstaat ber-umbrella dan refleksi dari civil law system dan rule of law ber-umbrella dan refleksi dari common law system . Kemudian the fou foundin nding g fathe thers, memilih sistem a. konse nsep Neg Negara ara hukum kum yan yang dipe dipeng ngar aruh uh pemeri pemerint ntahan ahan Presid Presidens ensial ial yang yang merupak merupakan an aliran hukum yang melekat padanya; refleksi dari rule of law , pembagian kekuasaan b. sistem tem pemerintahan dan pembagian memilih percampuran yang merupakan model kekuasaan Nega egara yang dianut dan dari ari pemba embag gian ian kek kekuasaa asaan n pad pada sis sistem tem menentukan kedudukan dan hubungan kerja pem pemeri erint ntah ahan an Parle Parleme ment nter er dala dalam m baya bayang ng-antara lembaga Negara; bay bayan ang g logi logika ka tria triass poli politi tika ka. Namun, c. Negar egaraa yang ang berd erdaula aulatt seb sebagai agai Subyek byek perca percampu mpuran ran kekuas kekuasaan aan yang yang dipilih dipilih tidak tidak Huku Hukum m Inter Internas nasio iona nall yang yang melah melahir irka kan n mengg menggunak unakan an bayang bayang-ba -bayan yang g logika logika trias hubungan Hukum Nasional dengan Hukum tetapi melahirkan melahirkan Lembaga-lemb Lembaga-lembaga aga politika , tetapi Inte Intern rnas asio iona nall (Neg (Negar araa seba sebaga gaii Suby Subyek ek Negara, yaitu Lembaga Tertinggi Negara dan Hukum Inter ternasi asional diwakili oleh Lembaga Tinggi Negara dan boleh dikatakan eksekutif); tanpa bentuk. Kini, setelah amandemen UUD d. apakah hirarki 1945 makin tidak “Negara hukum menurut Soepomo perundang-undangan menentu, yaitu (salah satu the founding fathers nasional seirama Indonesia melahirkan main state’s state’s Indonesia)) memberi arti rechtstaat sebagai Negara berdasarkan atas dengan hirarki Hukum (lembaga ga negara negara organ (lemba hukum, sebenarnya yang diinginkan Internasional. utama), auxiliar auxiliaryy state state oleh Soepomo adalah e. dalam praktek (lembaga ga negara negara organ (lemba mensintesakan unsur rechtstaat hubungan hukum bantu), dan komisi dengan rule of law, law, tetapi belum nasional dengan sempat diselesaikan dan bagaimana Negara. Lembaga hukum hukum intern internasi asiona onall legislasi nasional bentuk refleksinya belum jelas.” diken dikenal al dua dua alira aliran, n, yait yaitu u moni monism smee dan dan berdasarkan UUD NRI 1945 adalah DPR dan dualisme. Presiden, karena Presiden sebagai bagian dari lembaga lembaga legislasi, legislasi, maka setiap melakukan melakukan dan melak melaksa sanak nakan an Huku Hukum m Inte Intern rnas asio iona nall haru haruss Teori kewenangan dengan dengan persetujuan persetujuan DPR, perhatikan perhatikan macam dan jenis Hukum Internasional. Negara Berdasarkan atas Hukum Negara Negara hukum hukum menurut menurut Soepomo Soepomo (salah satu the founding fathers Indonesia ) memberi arti Sistem Pemerintahan dan Pembagian sebaga gaii Nega Negara ra berd berdas asark arkan an atas atas rechtstaat seba Kekuasaan huku hukum, m, sebe sebena narn rnya ya yang yang diin diingi gink nkan an oleh oleh Soepo epomo ada adalah lah mensint intesa esakan unsur Pemegang Pemegang Hak Paten sistem pemerintahan pemerintahan tetapi pi belu belum m yang yang menjad menjadii piliha pilihan n saat ini adalah adalah Inggri Inggriss rechtstaat dengan rule rule of law law, teta semp sempat at dise disele lesa saik ikan an dan dan baga bagaim iman anaa bent bentuk uk deng dengan an sist sistem em pemer pemerin inta tahan han Parle Parleme ment nter er refleksinya belum jelas. Empat unsur rechtstaat sebagai mother of parliament parliament , Amerika Serikat dari Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, deng dengan an sist sistem em pemer pemerin inta tahan han Presi Preside dens nsial ial yaitu jaminan perlindungan HAM, pemisahan sebagai moth mother er of pres presid iden enti tial alis ism m , dan kekuasaan berdasarkan trias politika, tindakan Peranci Peranciss dengan dengan sistem sistem pemerin pemerintah tahan an SemiSemiPemerintah berdasarkan atas Undang-Undang, Pres Presid iden ensi sial al seba sebaga gaii mother of semidan Peradilan Administrasi Negara. Ke-empat Negara ra-n -neg egara ara lain lain seba sebaga gaii presidentialism . Nega unsur tersebut belum lengkap untuk pemegang pemegang lisensi lisensi dengan dengan varian-varian varian-varian yang dikonstruk dikonstruksikan sikan dalam konsep konsep Negara Negara hukum hukum disesuaikan perkembangan sejarah Indonesia, oleh sebab itu, masih diperlukan dua ketata ketataneg negaraa araanya nya,, piliha pilihan n terbany terbanyak ak adalah adalah unsur dari rule of law A.V. A.V. Dicey. Dicey. Unsur yang sistem pemerintahan parlementer. parlem enter. belum tercermin dari echtstaat r yaitu Sistem Pemerintahan Parlementer supremacy of law dan equality before the law . Sistem Sistem pemeri pemerinta ntahan han Inggri Inggriss di mana mana kepala kepala Untu Untuk k mens mensin intes tesak akan an kedu keduan anya ya denga dengan n Negar Negaraa adalah adalah Raja/R Raja/Ratu atu,, Ekseku Eksekutif tif adalah adalah jiwa jiwa bangsa bangsa yang yang disebu disebutt dengan dengan Pancas Pancasila, ila, Perdana Perdana Menteri Menteri yang yang berasa berasall dari dari anggot anggotaa 24
Badan Perwakilan yang menang dalam Pemilu (Ketua (Ketua Partai), Partai), maka yang disebut Parlemen di Inggris adalah Raja/Ratu, Perdana Menteri, dan Badan Perwakilan Perwakilan ( House House of Lords dan House of Commons). Parlemen terdiri dari: raja, wakil bangsawan, dan wakil rakyat. Kerajaan lnggris melaksanakan konsep kekuasaan yang sifatnya moni monisstik, tik, arti artiny nyaa raj raja, wak wakil golo olongan gan bangsawan, dan wakil rakyat berada dalam satu wada wadah h yang yang dise disebu butt Parl Parlem emen en.. Parl Parlem emen en meru merupa paka kan n hak hak untu untuk k memb membua uatt atau atau tida tidak k membu membuat at suatu suatu aturan aturan hukum hukum apapun apapun,, tidak tidak seorangpun atau suatu badan yang diakui oleh huku hukum m memp mempun unya yaii hak men menguba gubah h atau atau meniadakan hukum yang dibuat oleh Parlemen (dikenal dengan Supremasi Parlemen). Inggris menjal menjalank ankan an pemerin pemerintah tahan an yang yang demokr demokratis atis dan sangat sangat mengho menghormat rmatii kebias kebiasaan. aan. Sistem Sistem Parlemen Parlemen ditandai ditandai oleh hubungan hubungan kerja sama yang erat antara Raja, wakil, bangsawan, dan wakil wakil rakyat rakyat dalam dalam Parleme Parlemen. n. Sifat Sifat monist monistik ik diperlihatk diperlihatkan an dengan dengan meletakkan meletakkan kedudukan kedudukan Raja dalam Parlemen sebagai ciri khas sistem pemerintahan parlementer Inggris, dibandingkan dengan pemerintahan parlementer Negara lain. Secara individual dan kolekt kolektif if menteri menteri bertan bertanggu ggungj ngjawab awab terhada terhadap p Parlemen, sistem pertanggungjawaban kabinet yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokr demokrasi asi di Inggri Inggris. s. Pemeri Pemerinta ntah h terdiri terdiri dari dari tiga unsur: 1. Perd Perdan anaa Ment Menter eri, i, buka bukan n seb sebagai agai angg anggot otaa kabinet, tetapi sebagai pemimpin cabinet; 2. Kabin abinet et,, yan yang bera beran nggot ggotak akan an mante anteri ri-menteri yang di-angkat oleh monarch atas usul; 3. Perd Perdan anaa Ment Menter eri; i; 4. Ada men menteri teri yang yang berf berfung ungsi si sebaga sebagaii pejabat pejabat admi admini nisstras trasii dan dan tida tidak k duduk uduk dalam alam kabinet; Kabi Kabine nett seca secara ra form formal al dite diteta tapk pkan an oleh oleh monarch, keanggotaannya ditentukan oleh hasil pemil pemiliha ihan n umum umum sebaga sebagaii sifat sifat parlem parlemenn ennya. ya. tidak banyak banyak penga pengaruh ruhnya nya H Hou ouse se of Lor Lords tidak terhadap pembentukan kabinet. Pertanggungjawaban eksekutif arahnya kepada Parlemen, tetapi evaluasi hanya dilakukan oleh Sistem em pemer pemerin inta taha han n Hou House se of Comm Common onss. Sist parlem parlement enter er Inggri Inggris, s, berjala berjalan n melalu melaluii proses proses pen pengu gura rang ngan an keku kekuas asaa aan n abso absolu lutt raja raja dan dan dibe diberi rika kan n kepa kepada da perw perwak akil ilan an bangs angsaw awan an,, pro prose sess ini, ini, akhi akhirn rnya ya mele melemb mbag agaa menj menjad adii Majelis Majelis.. Pertum Pertumbuh buhan an sejarah sejarah pemben pembentuk tukan an
Majelis Majelis dan sifat sifat monist monistik ik yang yang melahir melahirkan kan ajaran ajaran supre supremas masii parleme parlemen n dan berpen berpengar garuh uh terh terhad adap ap siste sistem m peme pemeri rint ntah ahan an demok demokra rasi si moderen. Unsur pokok dalam sistem pemeri pemerint ntahan ahan Inggri Inggriss adalah adalah keseim keseimban bangan gan,, kabi kabinet net dan dan parle parlemen men memp mempun unya yaii hakhak-hak hak yang yang setin setingk gkat at dan dan mamp mampu u sali saling ng kont kontro rol, l, terlihat terlihat pada mekanisme mekanisme perimbangan perimbangan antara tanggung jawab politik para Menteri pada satu pihak dan hak pembubaran dewan di lain pihak yang yang meru merupak pakan an pers persam amaan aan deraj derajat at anta antara ra eksekutif eksekutif dengan dengan legislatif. legislatif. Untuk persamaan dalam ha1 waktu ada arbitrasi, seperti kalau kabi kabine nett mino minori rita tass atau atau tera teranc ncam am menj menjad adii minorit minoritas, as, ia tidak tidak dibub dibubark arkan an sekon sekonyon yonggkony konyon ong g seca secara ra ex abru melain inka kan n abrupt pto o, mela dinyatakan pembubaran dewan, sehingga apa yang yang menjad menjadii persoa persoalan lan dalam dalam dewan dewan dapat dapat diajukan kepada ada pemili ilih. Kala alau dalam pemilihan memberikan suara terbanyak kepada dewa dewan, n, maka maka para para Ment Menter erii meng mengik ikut utii dan dan tunduk kepada penetapan rakyat dan mengun mengundur durkan kan diri. diri. Kalau Kalau sebalik sebaliknya nya,, hasil hasil pemili pemilihan han memben membenark arkan an tindak tindakan an kabinet kabinet,, adal adalah ah gilir giliran an dewa dewan n untu untuk k tund tunduk uk kepa kepada da kedaul kedaulatan atan rakyat rakyat.. Parleme Parlemen n Inggri Inggriss terdiri terdiri dari: Majelis Tinggi ( House of Lords) adalah wakil bangsawan dan Majelis Rendah ( House of Commons) adalah wakil rakyat, dan Raja (Ratu) (Ratu).. Artinya Artinya:: RajalR RajalRatu, atu, House House of Lords Lords, House of Commons, berada dalam satu wadah dise disebu butt Parl Parlem emen en.. Dala Dalam m sist sistem em Ingg Inggri riss memb memberi erika kan n keku kekuas asaan aan yang yang sang sangat at besa besar r kepada House of Commons untuk membentuk Unda Undang ng-U -Und ndan ang g ( Act of Parliamen).t Raja/ aja/Ra Ratu tu yang ang mer merupak upakan an bagia agian n dari ari Parl Parlem emen en hany hanyaa memi memili liki ki fung fungsi si form formal al,, artinya artinya setiap Undang-Un Undang-Undang dang wajib diajukan diajukan kepa kepada da Raja Raja/R /Rat atu u untuk ntuk dita ditand ndat atan anga gani ni.. Kedudukan parlemen yang sangat kuat, karena diis diisii oleh oleh oran orangg-or oran ang g part partai ai peme pemen nang ang pemilihan umum. Perdana Menteri berasal dari kalan kalanga gan n merek merekaa dan dan memer memerin inta tah h sela selama ma kepe keperca rcaya yaan an masi masih h dibe diberik rikan an kepa kepada dany nya. a. Nam Namun un,, opos oposis isii dibi dibiar arka kan n tumb tumbuh uh deng dengan an subur, sehingga demokrasi dapat berkembang. Kedaul Kedaulatan atan ada ditang ditangan an rakyat rakyat dan sistem sistem ketatanegaara aran Inggris ris serin ring disebut Parliamentary Parliamentary Sovereignty Sovereignty dan secara historis kekuasaan tersebut berkembang sejak Glorius Revolution 1688. Kewenangan utama parlemen adalah memiliki hak monopoli dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan dan pendelegasian wewenang legislatif hanya 25
bol boleh eh dilak dilakuk ukan an oleh oleh parl parleme emen. n. Perat Peratur uran an per perun unda dang ng-u -und ndan anga gan n dibe dibeda dak kan atas atas tiga tiga bentuk: (1). Act of Parliament. (2). Delegated . Legislation . (3). Auto Autonom nomic ic Legis Legislat lation ion Peranan utama anggota Parlemen, berikut: a. Menila Menilaii secara secara konti kontinyu nyu reka rekan n separta separtaii yang yang mend mendud uduk ukii jabata jabatann-ja jaba batan tan ment menteri eri dan dan rek rekan-rek rekan merek reka yang ang mungkin. Seor Seoran ang g Ment Menter erii mung mungki kin n memp memper erole oleh h mosi mosi kepe keperc rcay ayaa aan n seca secara ra resm resmi, i, teta tetapi pi sebenarnya kehilangan posisi diantara para rekannya di parlemen, apabila pendapatnya dilumpuhkan dalam perdebatan dan hanya memp mempun unya yaii peng penget etah ahua uan n yang ang sang sangat at sedikit tentang hal yang ditangani. b. b. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g yang yang dila dilahi hirk rkan an dise diseb but , teta tetapi pi Ranc Rancan anga gan n Act Actss of Parl Parlia iame ment nt Undang-Undang disiapkan oleh ahli hukum di Whitehall yang berkerja atas intruksi para pegawai Pemerintah berdasarkan kebijakan Menteri. c. Mengaw Mengawasi asi pelak pelaksan sanaan aan Unda Undangng-Und Undang ang,, seorang anggota parlemen dapat meng engajuk ajukan an secar ecaraa lan langsun gsung g kepad epadaa Menteri terhadap suatu keputusan. Apabila hasil hasil jawaba jawaban n tidak tidak puas, puas, dapat dapat diaju diajukan kan dalam sidang House of Commons. d. Parl Parlem emen en dapa dapatt meny menyam ampa paik ikan an gaga gagasa san n politik, politik, karena karena partai mempunyai mempunyai komitekomitekomite mite ahli ahli dan meng engawas awasii keg kegiatan atan Departemen Pemerintahan. e. Ekse Ekseku kuti tiff dapa dapatt meng menggu guna naka kan n publ publis isit itas as Parlemen Parlemen untuk untuk mendapatka mendapatkan n persetujuan persetujuan tentan tentang g kebijak kebijakanan-keb kebija ijakan kan pemerin pemerintah tah,, tetapi oposisi justru sebaliknya. Sistem Pemerintahan Presidensial Amer Amerik ikaa Seri Serika katt memb membag agii peme pemeri rint ntah ahan an menjad menjadii tiga tiga cabang cabang,, yaitu yaitu legisl legislatif atif (Senate dan House ) , eksek eksekut utif if House of Repre Represen sentat tative ivess), (Presi (Presiden den sebaga sebagaii kepala kepala Negara Negara dan kepala kepala Peme Pemeri rint ntah ahan an), ), dan dan Yudis udisia iall (Mah (Mahka kama mah h Agung), pembagaian kekuasaan ini berdasarkan atas prinsi prinsip p pemisa pemisahan han kekuas kekuasaan aan dari dari Trias Mont Montes esq quieu uieu,, yang ang kem kemudia udian n Politika dilengkapi dengan checks and balances system , yaitu yaitu ketiga ketiga kekuas kekuasaan aan tersebu tersebutt dapat dapat saling saling kontro kontroll secara secara terbat terbatas as oleh oleh kekuas kekuasaan aan yang yang sama secara terbatas. The United States of America diprok roklama amasika ikan tahun 1776 dan naskah deklarasi deklarasi kemerdekaan kemerdekaan Amerika Serikat yang disu disusu sun n Thom Thomas as Jeffer Jefferso son n (174 (17433-18 1826 26)) dan dan
dis disahka ahkan n oleh oleh Kon Kongres gres Konti ontine nen ntal tal di Philad Philadelp elphia hia pada pada tangga tanggall 4 Juli Juli 1776, 1776, yang yang dita ditand ndat atan anga gani ni oleh oleh 56 angg anggot otaa Kong Kongres res.. Amerika Serikat mempunyai konstitusi setelah tiga tiga belas belas tahun tahun merdek merdeka, a, yaitu yaitu tahun tahun 1789. 1789. Setelah konstitusi disahkan dilanjutkan dengan pe pemili miliha han n Presi resid den, en, Geor eorge Wash ashingt ingto on (1789-1797) terpilih sebagai Presiden pertama seca secara ra akla aklama masi si,, sepe sepert rtii juga juga pemi pemili liha han n Preside Presiden n Indone Indonesia sia pertam pertamaa Soekar Soekarno no (1901(19011970), yang dipilih tanggal 18 Agustus 1945 sete setela lah h UUD UUD 1945 1945 di sahk sahkan an oleh oleh PPKI PPKI.. Presiden Amerika Serikat yang pertama, telah mewariskan suatu tradisi dua kali masa jabatan Preside Presiden n dengan dengan cara cara menola menolak k dipili dipilih h untuk untuk ketiga kalinya. Jika ia mau tidak ada yang akan menghalang menghalanginya inya dan dapat dipastikan dipastikan bahwa bahwa akan ter terpilih lih secara aklamasi asi, karen rena merupakan mantan panglima perang kemerdekaan dan salah seorang the founding fathers yang sangat disegani dan berpengaruh. Amerik Amerikaa Serika Serikat, t, pada pada saat saat diprok diproklama lamasik sikan an terd terdir irii dari ari tiga tiga bela belass Nega Negara ra Bagi Bagian an dan dan sekara sekarang ng lima lima puluh puluh Negara Negara Bagian Bagian.. Perang Perang kemerd kemerdeka ekaan an yang yang terjadi terjadi pada pada musim musim semi tahun 1775 di Concord , Lexington , dan Bunder Hill menimbulkan pro dan kontra dikalangan tok tokoh dan dan mas masyarak arakat at,, apak apakah ah revo revollusi usi merupakan satu-satunya jalan untuk merdeka, yaitu: yaitu: yang yang menduk mendukung ung jalan jalan perang perang adalah adalah Samuel Adams Adams dan John Hancock, Hancock, tetapi yang memi memili lih h cara cara dama damaii denga dengan n Ingg Inggri riss adala adalah h George George Washington ashington (1732-1799 (1732-1799)) dan Thomas Thomas Jefferson (1743-1826). Arsitek Arsitek konstitusi konstitusi Amerika Amerika Serikat boleh dikata atakan dilak lakukan oleh ahli hukum, pemerintahan, dan politik, yaitu 33 ahli hukum dari 55 peserta konvensi, konvensi, kalau diperhatikan diperhatikan seca secara ra sek seksama ama bahwa ahwa Ameri merik ka Serik erikat at meng mengan anut ut bent bentuk uk Nega Negara ra fede federa ral, l, bent bentuk uk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Prinsip dasar dalam konstitu itusi Ameri erika Seri erikat, membagi pem pemeri erint ntah ahan an menj menjad adii tiga tiga caba cabang ng,, yaitu yaitu:: legi legisl slat atif if,, ekse ekseku kuti tif, f, dan dan yudi yudisi sial al:: Juga uga menetap menetapkan kan bagaima bagaimana na jabatan jabatan kenega kenegaraan raan harus dipilih, batas kekuasaan kekuasaan Federal dengan dengan Negara Bagian, memberikan hukum substantif dasa dasarr terb terbat atas as yang yang berh berhub ubun unga gan n deng dengan an masa masala lahh-ma masa sala lah h kont kontro rove vers rsia ial, l, sepe sepert rti: i: perbudaka perbudakan, n, kebebasan kebebasan sipil, sipil, hutang hutang Negara, perpajak jakan, an, perd erdagang angan, Perjanjian Intern Internasio asional nal,, dan gelar gelar bangs bangsawa awan. n. Sistem Sistem pem pemeri erint ntah ahan an Amer Amerik ikaa Serik Serikat at meru merupa paka kan n 26
“Indonesia menurut Mochtar Kusumaatmadja menganut aliran monisme dengan primat Hukum Internasional. Untuk saat ini, Indonesia dan Negara-Negara sedang berkembang seharusnya menganut dualisme, dan kalaupun memilih monisme harus primat Hukum Nasional.”
yang yang palin paling g rumi rumitt di duni duniaa deng dengan an prin prinsi sip p Government by the People , artinya kedaulatan ada di tangan tangan rakyat rakyat dan dan dinyat dinyataka akan n melalu melaluii pemilihan umum, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dipilih untuk masa masa jabatan jabatan empat empat tahun tahun dan sesuai dengan tradisi hanya untuk dua periode masa masa jabatan jabatan.. Ketika Ketika tradis tradisii yang yang dicipt diciptakan akan Presiden Presiden pertama pertama George George Washington ashington (1789(17891797) dilanggar oleh Presiden F. D. Roosevelt (193 (19333-19 1945 45)) yang yang terp terpili ilih h untu untuk k keem keempa patt kalinya, maka lahirlah amandemen pembatasan masa jabatan presiden dua periode tahun 1951. Tidak seorang pun harus dipilih untuk jabatan Presiden lebih dari dua kali, tidak seorang pun yang yang telah telah memega memegang ng jabatan jabatan Presiden Presiden atau atau ditugaskan sebagai Presiden, untuk lebih dari dua tahun dari suatu masa jabatan untuk mana seseorang lain dipilih menjadi Presiden harus dipilih untuk jabatan Presiden lebih dari sekali. Keadilan ditegakan melalui Supreme Court yan yang merd merdek ekaa dan dan beb bebas dari ari peng pengar aru uh legislatif legislatif dan eksekutif, eksekutif, para hakim dan Hakim Agung dian iangkat oleh leh Pres reside iden setelah lah menadap menadapatk atkan an perset persetuju ujuan an Senate, Hakim Agun Agung g tidak tidak diang diangka katt seum seumur ur hidu hidup, p, tetap tetapii diangkat sepanjang Hakim tersebut mela melaks ksan anak akan an tuga tugass deng dengan an baik aik dalam alam ren rentang angan waktu seumur mur hidup, dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran, keja kejaha hattan, an, dan dan pemb pember erhe hen ntian tiann nya haru arus didukung dua pertiga anggota Senat.
Teori Hubungan Hukum Nasional dan Hukum lnternasional Meng Mengeenai nai hubu hubung ngan an anta antara ra pera perang ngka katt Hukum Nasional (HN) dengan Hukum Internasional (HI), yaitu: a. Monism Monismee menem menempat patkan kan HN dan dan HI HI sebaga sebagaii bagia bagian n dari dari satu satu kesatu kesatuan an sistem sistem hukum hukum pada umumnya, keduanya saling berhubungan. Tokoh aliran ini adalah Hans Kelsen dan Georges Scelle, yang memunculkan dua paham: HN lebih tinggi dari HI (primat HN); −
HI lebih tinggi dari HN (primat HI). Negara Negara peng pengan anut ut moni monisme sme:: Pera Peranc ncis is,, Jerman, dan Belanda. −
b. Dualisme menempatkan HN dan HI seba sebaga gaii sist sistem em huku hukum m yang yang terp terpis isah ah,, masing masing-ma -masin sing g berdir berdirii sendi sendiri ri dan tidak tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya, tokoh ali aliran ini adala alah Triep iepel dan Anzil Anzilot otti. ti. Nega Negara ra peng penganu anutt duali dualisme sme:: Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Indonesia Indonesia menurut menurut Mochtar Mochtar Kusumaatmad Kusumaatmadja ja meng mengan anut ut alir aliran an moni monism smee deng dengan an prim primat at Hukum Internasional. Untuk saat ini, Indonesia dan dan Nega Negara ra-N -Neg egar araa seda sedang ng berk berkem emb bang ang seharusnya menganut dualisme, dan kalaupun memi memili lih h monis nisme haru haruss prim rimat Huk Hukum Nasional.
Hirarki Hukum lnternasional Starkee memb membag agii sumb sumber er mater materiil iil J.G. Stark Hukum Internasional, dalam lima bentuk: (1) (1) (2) (2) (3) (4) (5) (5)
Kebi Kebias asaan aan;; Trakt raktat; at; Keputusan Keputusan pengadil pengadilan an atau badan arbitrase; arbitrase; Karya para ahli hukum; hukum; Keput eputu usan san organis anisas asii lem lembaga aga internasional;
Sumber Sumber Hukum Hukum Internasion Internasional al berdasarkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Stat Statut utaa Mahk Mahkam amah ah Internasional, sebagai berikut: a. International Conventions; b. International Custom; c. General Principles of Law; d. Judicial Decisions; dan e. Teachings of the Most Highfy Qualified Publicists. Sumber Hukum Internasional itu dijadikan dasar untuk membuat Perjanjian Internasional, dan bagaimana menempatkan sumber Hukum Inte Intern rnas asio iona nall dala dalam m kate katego gori ri Perj Perjan anji jian an Inter Interna nasi sion onal al dala dalam m keran kerangk gkaa dan dan hira hirark rkii Hukum Nasional. Kekuat Kekuatan an mengik mengikat at Hukum Hukum Intern Internasi asiona onall menurut Corbett adal adalah ah seba sebaga gaii kehe kehend ndak ak Negar Negara-Neg a-Negara ara agar agar hubung hubungan an timbal timbal balik balik yang mereka adakan karena tidak dapat dilepas 27
dari dari sifa sifatt sosi sosial al mere mereka ka diat diatur ur sera seraga ga dan serasional mungkin, melalui tahapan: Pertama, Pertama, tahap atau arti pertama pertama dari perkataan “sumbe “sumber” r” ini merupak merupakan an yang yang paling paling abstrak abstrak dan yang paling kontroversial, diartikan sebagai ketentuan ketentuan yang prosedura prosedurall (tidak pada cita-cita atau ide). Kedua, tahap kedua kita mengartikan “sumber” sebaga sebagaii unsur unsur konsti konstitut tutif if bagi bagi aturan aturan Hukum Hukum Intern Internasi asiona onall atau kriter kriteria ia untuk untuk menyat menyataka akan n bahwa bahwa Hukum Hukum Intern Internasi asiona onall atau atau bukan bukan,, ini sebagai landasan Hukum Internasional sebagai suatu suatu sist sistem em dari dari pera peratu tura rann-pe pera ratu turan ran yang yang memben membentuk tuknya nya,, yaitu yaitu kesepa kesepakat katan an NegaraNegara Negara menurut Corbett. Ketiga, sumber dalam arti manisfestas manisfestasii relevan atas dasar mana ada tidaknya unsur konstitutif dap dapat dibu ibuktik ktikan an dan dala dalam m konsep nsepn nya Brow Brownl nlie ie seb sebagai agai sumb sumber er mate materi rial al.. Dala Dalam m Huku Hukum m Inte Interrnasi nasion onal al,, suby subyek ek-s -sub ubye yek k itu itu sendiri merupakan pembentuk hukum (legi (legisl slat ator or)) tidak tidak sela selalu lu terda terdapa patt pros prosed edur ur serupa serupa.. Akibat Akibatnya nya,, persoa persoalan lan tentan tentang g apakah apakah suatu peraturan peraturan sungguhsungguh-sung sungguh guh merupakan merupakan peraturan internasional harus dijawab atas dasar feno fenome mena na yang ang tid tidak begi begitu tu form formal al dan terstru terstruktu ktur, r, yang yang dalam dalam ha1 ini diberi diberi istilah istilah “manifestasi “manifestasi unsur konstituti konstitutif”. f”. Jadi, Hukum Hukum Internasional harus memenuhi dua persyaratan, yaitu derajat kepastian dan kejelasan setinggiting tinggi giny nya, a, perh perhati atian an yang yang cuku cukup p terha terhada dap p hubungan ant antar hukum dan hubungan kemasy kemasyarak arakatan atan.. Kesemu Kesemuaa itu harus harus diliha dilihatt dalam tiga karakter teristik masyarakat inter interna nasi sion onal al yang yang memp mempen engar garuh uhii Huku Hukum m Internasional, yaitu: (1) Ada sejumlah Negara yang hidup ber berda damp mpin inga gan n (co-exist itu Negara co-exist ), yaitu merdeka dan berdaulat yang tidak tunduk pada kekuasan yang lebih tinggi. (2) (2) Terja erjadi di inte intera raks ksii anta antara ra Neg Negaraara-Ne Nega gara ra yang termasuk ke dalam sistem inter interna nasi sion onal al,, terja terjadi di melal melalui ui inten intensi sita tass tertentu secara historis. (3) (3) Penga engak kuan uan atau atau perse ersep psi pad pada Neg Negaraara Neg Negar araa tent tentan ang g perl perlu unya nya peng pengat atur uran an hubungan timbal balik antara mereka. Berb Berbic icar araa memaha memahami mi 18 dalam dalam Hukum Hukum Conv Conven enti tion on;; Decla Declarat ratio ion; n;
Huk Hukum Inte Interrnasio asiona nall harus arus istilah istilah yang yang sering sering diguna digunakan kan Intern Internasi asiona onal, l, yaitu: yaitu: Treaty; Agr Agreeme eement nt;; Arra Arrang ngem emen ent; t; Chart Charter; er; Covena Covenant; nt; Statu Statute; te;
Pr Protoc otocol ol;; Pact Pact;; Proc Proces esss verb verbal al;; Modu Moduss Vivendi; Act; Final Act; General Act; Accord; Compromis; Concordat . Dalam Dalam prakte praktek, k, treaty dan convention menduduki tempat paling tinggi dalam urutan Perjanjian Internasional. 1. Trakt aktat, at, istila ilah ini yang ang sudah umum digu digunak nakan an dala dalam m perj perjan anjia jiann-pe perj rjan anjia jian n internasional, seperti: 2.1. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Underwater Underwater of August 5, 1963 . 2.2. Treaty eaty on Extr Extrad adit itio ion n betw betwee een n the the United States of America and Japan of March 3, 1978. 2. Konv Konven ensi si,, digu diguna naka kan n untu untuk k perj perjan anji jian an- perjanjian perjanjian internasion internasional al yang multilateral multilateral yang mengatur masalah besar dan penting dan berlaku seba ebagai kaid aidah hukum internasional berlaku secara khas, seperti: 2.1. Conv Conven enti tion on on the the Prev Preven enti tion on and and Punishment of the Crime of Genocide of December 9, 1948. 2.2. Conve Conventi ntion on on the Law of the Sea of December 10, 1982. 3. Dekl Deklara arasi si,, pern pernya yataa taan n atau atau peng pengum umum uman an dan isinya kesepakatan yang bersifat umum dan pokok-po pokok-pokokn koknya ya saja, saja, menurut menurut J.G. Starke dibedakan 4 macam: 3.1. 3.1.De Dekl klar arasi asi sebag sebagai ai suatu suatu perja perjanj njian ian dalam arti yang sejati, seperti: Dekl Deklar aras asii Pari Pariss 1856 1856;; Dekl Deklar aras asii Bangko Bangkok k 8 Agust Agustus us 1967; 1967; Universal Dec Decla lara rati tion on of Huma Human n Righ Rights ts, 10 Desember 1948. 3.2.Deklarasi sebagai suatu instrumen yang tidak tidak formal formal yang yang dilamp dilampirk irkan an pada pada suatu perjanjian (konvensi atau traktat). 3.3.Deklarasi sebagai persetujuan informal yang yang berh berhub ubun unga gan n deng dengan an masa masala lah h tidak begitu penting. 3.4.Deklarasi sebagai sebuah resolusi yang dikelu dikeluark arkan an dalam dalam suatu suatu konpere konperens nsii dip diploma lomati tik k yang ang beri berissi beber eberap apaa perny pernyataa ataan n tentan tentang g bebera beberapa pa prinsi prinsip p yang ang harus arus dihor ihorma mati ti oleh oleh semu semuaa Negara, seperti: Declaration Declaration on the Prohibition Prohibition of − Military, Political, or Economics Coerc Coercion ion in the the Conclu Concluti tion on of Treaty (Konvensi Wina 1969 ); 28
Declaration of Principles Gove Govern rnin ing g the the Seab Seabed ed and and the the Ocean Ocean Floor Floor,, and the the Subso Subsoil il there ereof, of, Beyo eyond the Limi Limitt of National Jurisdiction. Statuta, biasa asa diper pergunaka akan untuk perjan perjanjia jian-p n-perja erjanji njian an intern internasi asiona onall yang yang dija ijadikan seba ebagai konstitu itusi suatu Organisasi Internasional, seperti Statute of Permane Permanent nt Court Court of lnfernaf lnfernafiona ionall Justice Justice; Statute of International Court of Justice . Piagam, diperg diperguna unakan kan untuk untuk Perjanj Perjanjian ian Inte Intern rnas asio iona nall yang yang dija dijadi dika kan n seba sebaga gaii konstitus konstitusii suatu Organisas Organisasii Internasion Internasional, al, seperti Char Charte terr of the the Unif Unifed ed Nati Nation onss ; Charte Charterr of the Organ Organiza izatio tion n of Africa African n Unity; Char Charte terr of the the Orga Organi niza zati tion on of American States 1948. Kovenan, arti artiny nyaa hamp hampir ir sama sama deng dengan an Piagam, digunakan sebagai konstitusi suatu Organisasi Internasional, seperti: Covenan of the League League of Nation Nations; s; Inter Internat nation ional al Covenan on Civil and Political Rights of December 16, 1966; International International Covenan on Economic, Social, and Cultural Rights, December 16, 1966 . Perset rsetu ujua juan, diguna digunakan kan untuk untuk Perjan Perjanjian jian Internasional yang ditinjau dari segi isinya lebih tehnis administratif, seperti: − Agreement between the Government of the the Repu Republ blic ic of Indo Indone nesi sia a and and the the Governme Government nt of the Commonwe Commonwealth alth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries, Boundaries, May 18, 1971. Agreement between the Government of − the the Repu Republ blic ic of Indo Indone nesi sia a and and the the Rep Repub ubli licc of Indi India a Rela Relati ting ng to the the Delimin Deliminatio ation n of the Continent Continental al Shelf Shelf Boundary between the Two Countries, August 8, 1974. Perja rjanjia jian, arti generik untuk menyangkut sega segala la bent bentuk uk,, jeni jenis, s, macam macam perj perjan anji jian an internaional, arti spesifik digunakan untuk perjan perjanjia jian-p n-perja erjanji njian an intern internasi asiona onall yang yang pen penti ting ng,, bes besar baik baik yang ang meny menyan angk gkut ut Bilateral dan Multilateral. Dalam praktek di Indonesia: Perjanjian disahkan dengan UU, sedangkan sedangkan Persetujuan Persetujuan dengan dengan keputusan keputusan Presiden. Pakta, biasanya digunakan dalam perjanjian yang yang berkaita berkaitan n dengan dengan bidang bidang mliter mliter dan pertahanan, seperti: NATO; Pakta Warsawa. −
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Protok Protokol ol, menurt J.G. Starke merupakan jenis Perjanjian Internasional yang kurang formal, jika dibandingkan dengan traktat, sebaga sebagaii instru instrumen men pemban pembantu tu pada pada suatu suatu konv konven ensi si,, teta tetapi pi berk berked edud uduk ukan an seca secara ra berdiri sendiri dan tunduk pada ratifikasi atas konvensi itu sendiri. Teori eori Kewenan Kewenangan gan jabatan jabatan kenega kenegaraan raan pad padaa seti setiap ap sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an,, waji wajib b diperta dipertautk utkan an dengan dengan pembag pembagian ian kekuas kekuasaan aan Negara, untuk menen enenttukan batas dan tang tanggu gung ngjaw jawab ab masi masing ng-m -mas asin ing g lemb lembag aga, a, sesuai dengan prinsip dan hakikat pembagian kekuasaan, berikut: (1) Setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan; (2) Seti etiap pember berian keku ekuasa asaan harus dipik dipikirk irkan an beban beban tanggu tanggung ng jawab jawab untuk untuk setiap penerima kekuasaan; (3) Kesediaan Kesediaan untuk melaksanak melaksanakan an tanggung tanggung jaw jawab ab haru arus seca secara ra ink inklusi lusiff sudah dah diterima pada saat menerima kekuasaan; (4) (4) Tiap iap keku kekuas asaan aan ditte dittent ntuk ukan an bata batasn snya ya dengan teori kewenangan. Dala Dalam m teor teorii beba beban n tang tanggu gung ng jawa jawab, b, ditentukan oleh cara kekuasaan itu diperoleh yaitu yaitu:: perta pertama ma-ta -tama ma kekua kekuasa saan an dipe diperol roleh eh melalui attributie , set setelah itu itu dilaku akukan pelimpahan (afgeleid ) yang dilakukan dengan dua dua cara: cara: delegatie dan mandaat. Delegatie dila dilaku kuka kan n oleh oleh yang yang puny punyaa wewe wewena nang ng dan dan hila hilang ngny nyaa wewen wewenan ang g dalam dalam jang jangka ka wakt waktu u tertent tertentu, u, penerim penerimaa bertin bertindak dak atas nama nama diri diri sendiri dan bertanggungjawab secara eksternal. Sedangkan, mandaat tidak tidak meni menimb mbul ulka kan n per perge gese sera ran n wewe wewena nang ng dari dari pemi pemili likn knya ya,, sehing sehingga ga tanggu tanggung ng jawab jawab pelaks pelaksana anaan an tetap tetap berada ada pada pemberi beri kuasa asa. Penerima ima kewena kewenanga ngan n atribus atribusi, i, tergan tergantun tung g pada pada pola pola sistem pembagian kekuasaan yang membawa nila nilaii keda kedaul ulat atan an raky rakyat at dan dan meng menghi hind ndar arii absolutisme.
Ketentuan Hukum lnternasional Dalam Hukum Nasional Meletak Meletakkan kan Hukum Hukum Intern Internasi asiona onall dalam dalam sist sistem em huku hukum m Indo Indone nesi siaa dala dalam m teor teorii dan dan praktek tidak mudah, karena sistem ketatanegaraan ketatanegaraan Indonesia Indonesia masih mengandun mengandung g pro probl blem emaa pada pada gra grand nd unif nified the theory ory ketatanegaraan, sehingga praktek 29
ketatane ketatanega garaan raan selama selama ini (sejak (sejak prokla proklamas masii sampai sekarang) tidak pernah dapat melen lengkapi dan memp emperkuat stru truktur ketatane ketatanega garan ran Indone Indonesia sia,, tetapi tetapi justru justru makin makin memburam ramkan sistem tem ketata atanegaraan aan Indonesia. Dalam mengkaji pengaturan, posisi, dan status Hukum Internasional dalam sistem hukum hukum Indone Indonesia sia,, harus harus dilihat dilihat dalam dalam UUD NRI 1945 dan ketentuan perundang-undangan. Peng Pengat atur uran an dala dalam m UUD UUD baru baru diat diatur ur pada pada aman amande deme men n UUD UUD 1945 1945 (200 (2001 1 dan dan 2002 2002), ), sebelumnya tidak diatur, hanya diatur dengan Sura Suratt Pres Presid iden en No. 2826 2826/H /HK/ K/19 1960 60 dan kemudian lahir Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
nasib Surat Presiden Presiden No. 2826/HK/1960 2826/HK/1960 tidak jelas, apa sudah dicabut atau belum.
Ketentuan Peraturan PerundangUndangan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, tidak sing singkr krun un deng dengan an Jiwa Jiwa dan dan Sema Semang ngat at UUD UUD NRI 1945 sebagai mana diamana anatkan Pemb Pembuk ukaa aan n UUD UUD NRI NRI 1945 1945,, kura kurang ng pas pas dengan struktur pembagian kekuasaan Negara, hirark hirarkii peratur peraturan an perund perundang ang-un -undan dangan gan,, jika jika dilet diletak akka kan n pada pada posi posisi si dan dan hira hirark rkii Huku Hukum m Internasional. Ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun ahun 2000 2000 yang ang akan akan meni menimb mbul ulka kan n berbagai implikasi dan persoalan teoritik dan praktek, yang dapat dipertanyakan dan digugat dalam dalam prakte praktekn knya, ya, berikut berikut:: Pasal Pasal 1 ayat ayat (2) Ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 11, UUD Pen Pengesa gesah han adal adalah ah “Meletakkan Hukum Internasional dalam NRI NRI 1945 1945 Ayat yat (1) (1) sistem hukum Indonesia dalam teori dan perbuatan hukum Presiden dengan untu untuk k meng mengik ikat atka kan n praktek tidak mudah, karena sistem per perse setu tuju juan an Dewa Dewan n diri pada suatu ketatanegaraan Indonesia masih mengandung problema pada grand Perw Perwak akil ilan an Raky Rakyat at Perjanjian unified theory theory ketatanegaraan, ketatanegaraan, sehingga meny menyat atak akan an pera perang ng,, Inter Internas nasio iona nall dala dalam m praktek ketatanegaraan selama ini (sejak membu membuat at perdam perdamaian aian bentuk ratifik fikasi proklamasi sampai sekarang) tidak dan perjanjian dengan (ratification ), aksesi pernah dapat melengkapi dan Negara Negara lain. lain. Ayat (2) (accession ), memperkuat struktur ketatanegaran Indonesia, tetapi justru makin Presiden dalam penerimaan memburamkan sistem ketatanegaraan memb membua uatt Perj Perjan anji jian an (acceptance ) dan Indonesia.” Intern Internasi asiona onall lainnya lainnya persetujuan yan yang menim enimbu bulk lkan an (approval ). ). akib akibat at yang yang luas luas dan dan Kesemuanya itu mendasar bagi dalam dalam bentuk bentuk hukum hukum kehidu kehidupan pan rakyat rakyat yang yang terkait terkait dengan dengan beban beban apa apa bis bisa dila dilaku kuka kan n dala dalam m warn warnaa hira hirark rkii keuan keuanga gan n Nega Negara ra,, dan/ dan/at atau au meng mengha haru rusk skan an perundang-undangan lndonesia dan juga dalam perubahan atau pembentukan Undang-Undang hirarki warna Hukum Internasional. Bagi dunia harus harus dengan dengan persetu persetujua juan n Dewan Dewan Perwaki Perwakilan lan internasional soal sumber Hukum Internasional Raky Rakyat at (Aya (Ayatt (3)) (3)).. Kete Ketent ntua uan n lebi lebih h lanj lanjut ut dalam pela elaksana anaann annya masih menjadi adi tentang Perjanjian Internasional diatur dengan per perde deb batan atan baik baik seca secara ra teor teorit itik ik maup maupun un Unda Undang ng-U -Und ndan ang. g. Keten Ketentu tuan an Pasa Pasall 11 UUD UUD prakte praktek, k, bahkan bahkan ada yang yang menudu menuduh h bahwa bahwa NRI 1945 belum cukup mengatur posisi dan Hukum Internasional itu bukan hukum. Pasal 1 kedudukan Hukum Internasional dalam sistem ayat (3) Surat Kuasa ( full powers ) adalah surat Hukum Tata Negara Indonesia dan Pasal 11 ini yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri bel belu um bisa bisa dija dijadi dika kan n payu payung ng huku hukum m jik jika yang yang memb member erik ikan an kuas kuasaa kepad kepadaa satu satu atau atau meng menguj ujii keten ketentu tuan an-k -kete etent ntua uan n inter interna nasi sion onal al beberapa orang yang mewakili Pemerintah RI yang akan menjadi bagian Hukum Nasional dan untuk menandatangani atau menerima naskah dala dalam m prak prakte tek k juga juga tida tidak k jela jelass Indo Indone nesi siaa perjanjian. perjanjian. Perjanjian Perjanjian menyatakan menyatakan persetujuan persetujuan meng mengan anut ut moni monism smee atau atau duali ualism smee dalam alam Negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian hubun hubungan gan Hukum Hukum Nasion Nasional al dengan dengan Hukum Hukum adalah menyelesaikan hal-ha1 yang diperlukan Intern Internasi asiona onal. l. Praktek Praktek dari dari tahun tahun 1945-1 1945-1960 960 dalam dalam perb perbua uatan tan Perja Perjanj njian ian Inter Interna nasi sion onal al.. tidak tidak ada ketent ketentuan uan,, baru baru tahun tahun 1960 1960 keluar keluar Ses Sesuatu uatu yang ang sulit ulit bisa isa diter iteriima bah bahwa Sura Suratt Pres Presid iden en No. 2826 2826/H /HK/ K/19 1960 60 dan Presiden atau Menteri dapat memberikan Surat kemudian lahir Undang-Undang No. 24 Tahun Kuasa Kuasa kepada kepada seoran seorang g atau bebera beberapa pa orang orang 2000 tentang tentang Perjanjian Perjanjian Internasion Internasional. al. Tetapi, etapi, untu untuk k mewa mewaki kili li Nega Negara ra Indo Indone nesi siaa untu untuk k menyetu menyetuju juii dan menand menandata atanga ngani ni Perjan Perjanjian jian 30
“Dapatkah DPR dan Presiden mengesahkan Perjanjian Internasional yang bertentangan dengan hukum nasional, secara teoritik tidak boleh, tetapi dalam ha1 apa pertentangan itu terjadi dan apakah bertetangan dalam arti filosofis, jika ya maka tidak bisa diratifikasi.”
dari dari selera selera pengua penguasa, sa, karena karena UUD 1945 1945 atau UUD NRI 1945 1945 tidak tidak tegas tegas memberi memberikan kan asas sebagai sebagai landasan landasan untuk untuk praktek praktek yang nantinya seba ebagai bagian penyempurnaan aan sistem tem keta ketata tane nega garaa raan n dan dan prak praktek tek haru haruss meng mengara arah h kearah itu. 2. Kerancuan pilihan dalam praktek selama ini Inte Intern rnas asio iona nal. l. Ment Menter erii seba sebaga gaii pemb pemban antu tu untuk untuk menentukan menentukan hubungan hubungan Hukum Hukum Nasional Nasional Presiden dalam tugas keeksekutif tifan, dengan dengan Hukum Hukum Internasion Internasional, al, untuk untuk Indonesia Indonesia memberi memberikan kan Surat Surat Kuasa Kuasa kepada kepada seseor seseorang ang yang ang palin aling g tep tepat meng engguna gunak kan prin rinsip sip atau atau bebe bebera rapa pa oran orang g untu untuk k meny menyet etuj ujui ui dan dan dualisme, karena dari segi struktur menandatangani Perjanjian Internasional, sama ketatanegaraan Indonesia belum memiliki grand juga juga perso persoalan alan yang yang akan akan ditimb ditimbulk ulkan an oleh oleh unified desain. Pasa Pasall 1 ayat ayat Pasa Pasall 2 Ment Menter erii memb member erik ikan an 3. Karakter sistem hukum Indonesia dipengaruhi pertimbangan politis dan mengambil langkaholeh sistem hukum civil law system dan common langkah yang diperlukan dalam perbuatan dan pengaruh h kedua kedua sistem sistem ini belum belum law system system, pengaru penge pengesah sahan an Perjan Perjanjian jian Intern Internasio asional nal,, dengan dengan mamp mampu u disi disinte ntesa saka kan n yang yang mela melahi hirk rkan an asas asas berk berkon onsu sulta ltasi si deng dengan an DPR DPR dalam dalam hal hal yang yang hukum yang menjadi pilihan sesuai dengan jiwa menyan menyangku gkutt kepent kepenting ingan an publik publik.. Tidak idak bisa bisa dan karakter bangsa Indonesia. memb membed edak akan an mana mana Peme Pemeri rint ntah ah (ekse (ekseku kutif tif)) 4. Keanehan yang terjadi dalam praktek, seperti dengan dengan Menteri Menteri sebaga sebagaii pemban pembantu tu Preside Presiden n suatu ketika menggunakan logika monisme, saat dala dalam m mela melaks ksan anak akan an tuga tugass keek keekse seku kutif tifan, an, yang yang lain lain meng menggu guna naka kan n dual dualis isme me,, bahk bahkan an seper seperti tiny nyaa Mente Menteri ri seba sebaga gaii lemba lembaga ga ting tinggi gi campuran antara keduanya ini disebabkan tidak Neg Negar ara, a, teta tetap pi Men Menteri teri disi isini mew mewakil akilii ada ketegasan prinsip yang diatur dalam UUD Pemerintah Pemerintah (eksekutif). (eksekutif). Pasal 3 Pemerintah Pemerintah RI dan dan Pasa Pasall 11 UUD UUD NRI NRI 1945 1945 belu belum m cuku cukup p mengikatka mengikatkan n diri pada Perjanjian Perjanjian Internasiona Internasionall mengatur. melalui cara-cara, sebagai berikut: 5. Baga Bagaim iman anaa rati ratifi fika kasi si seb sebuah uah Perj Perjan anji jian an (1) penand penandatan atangan ganan; an; Intern Internasi asiona onal, l, apakah apakah dalam dalam bentuk bentuk Undang Undang-(2) penges pengesaha ahan; n; Undang atau Perpres harus dilihat dari hirarki (3) (3) pertu ertuk karan aran doku dokume men n perja erjan njian jian/n /not otaa Hukum Hukum Nasional Nasional dengan dengan muatan materi untuk untuk diplomatik; meletakkan hirarki Hukum Internasional dengan (4) cara-ca cara-cara ra lain lain sebaga sebagaiman imanaa disep disepakat akatii para para materi muatannya. muatannya. Jikapun Indonesia Indonesia memilih pihak dalam Perjanjian Internasional. pri prins nsip ip moni monism smee haru haruss ke prim primat at Huku Hukum m Nasional, kesadaran politik yang belum mapan Pasal 10, pengesahan Perjanjian yang membuat Indonesia sering dirugikan akibat Inte Intern rnas asio iona nall dila dilaku kuka kan n deng dengan an Unda Undang ng-Perjanjian Internasional. Undang, apabila berkenaan dengan: 6. Rati Ratifik fikas asii Perja Perjanj njia ian n Inter Internas nasio iona nall haru haruss a. masa masala lah h poli politi tik, k, perd perdam amai aian an,, pert pertah ahan anan an merupakan bagian dari Hukum Nasional, asalkan dan keamanan Negara; tida tidak k berte bertent ntan anga gan n denga dengan n UUD UUD NRI NRI 1945 1945 b. b. peru peruba baha han n wila wilaya yah h atau atau pene peneta tapa pan n bata batass meru merupa paka kan n sebu sebuah ah prin prinsi sip, p, tetap tetapii UUD UUD NRI NRI wilayah Negara RI; 1945 1945 masih masih belum belum memen memenuhi uhi syarat syarat sebaga sebagaii c. kedaul kedaulatan atan atau hak berdaula berdaulatt Negar Negara; a; fundamental norm Negara. d. hak asas asasii manusia manusia dan dan lingku lingkunga ngan n hidup; hidup; 7. Secara Secara teori teori bisa bisa saja saja menggu menggunak nakan an format format e. pemben pembentuk tukan an kaidah kaidah hukum hukum baru; baru; Perpp Perppu u untuk untuk meratif meratifika ikasi si sebuah sebuah Perjan Perjanjian jian f. pinj pinjama aman n dan/at dan/atau au hiba hibah h luar luar neger negeri. i. Internasional, tetapi akan menjadi dilematis bagi pemerintah, jika Perpu itu ditolak di DPR. Komentar 8. Tentang entang ratifik ratifikasi asi UNCLOS UNCLOS 1982 1982 melalui melalui Unda Undang ng-U -Und ndan ang g No.1 No.17 7 Tahun ahun 1985 1985,, maka maka Dari hasil kajian terhadap reference paper dapat terjad terjadii peruba perubahan han rejim rejim peraira perairan n dari dari internal diambil suatu komentar dan masukan, bagaimana Undanggwaters menjadi archipelagic archipelagic waters. Undan mele meleta takk kkan an Perj Perjan anji jian an Inte Intern rnas asio iona nall dala dalam m Unda Undang ng No. No. 17 Tahun ahun 1985 1985 dapat dapat dijad dijadik ikan an kerangka Hukum Nasional. untuk pemberlakuan rejim archipelagic waters . 1. Penemp Penempata atan n Perjan Perjanjian jian Intern Internasio asional nal dalam dalam Oleh Oleh seba sebab b itu, itu, rati ratifi fika kasi si suat suatu u Perj Perjan anji jian an kerangka Hukum Nasional selama ini trgantung Intern Internasi asiona onall harus harus sudah sudah dipik dipikirk irkan, an, apa-ap apa-apaa 31
dan ketentuan apa saja yang dipengaruh dipengaruhinya inya dan menguntungkan Indonesia atau merugikan. 9. Dapatk Dapatkah ah DPR dan Presid Presiden en menges mengesahk ahkan an Perj Perjan anji jian an Inter Interna nasi sion onal al yang yang bert berten enta tang ngan an dengan dengan hukum hukum nasion nasional, al, secara secara teoriti teoritik k tidak tidak bole boleh, h, teta tetapi pi dalam dalam ha1 ha1 apa apa perte pertent ntan anga gan n itu itu terj terjad adii dan apak apakah ah bert bertet etan ang gan dalam alam arti arti filosofis, jika ya maka tidak bisa diratifikasi. 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Penanaman Modal, merupakan merupakan Undang-Un Undang-Undang dang yang yang dila dilahi hirk rkan an deng dengan an mena menabr brak ak Unda Undang ng-Unda Undang ng No. No. 5 Tahun ahun 1960 1960,, kare karena na Unda Undang ng-Unda Undang ng No. No. 25 Tahun ahun 2007 2007 syar syarat at deng dengan an kepe kepent ntin inga gan n inves investa tasi si dan dan bany banyak ak Unda Undang ng-Unda Undang ng yang yang dilah dilahir irka kan n untu untuk k kepe kepent ntin inga gan n kelomp kelompok ok baik baik kepent kepenting ingan an kelompo kelompok k dalam dalam nege negeri ri maup maupun un kepe kepent ntin inga gan n kelo kelomp mpok ok luar luar neger egeri, i, bukan kan untu untuk k kepe kepent ntiingan gan Ban Bangsa gsa Indonesia. 11. Dari sekian banyak bentuk dan istilah yang dipe diperg rgun unak akan an dalam dalam Perja Perjanj njian ian Inter Interna nasi sion onal, al, maka ratifikasi menjadi sangat penting dilakukan dalam bentuk Undang-Undang. 12. Subyek Hukum Internasional adalah Negara, dala alam ha1 ini diwaki akili oleh leh Pemerin rintah (eksekutif), maka lembaga yang lain tidak bisa mela melaku kuka kan n Perj Perjan anji jian an Inte Intern rnas asio iona nall seca secara ra lang langsu sung ng,, haru haruss mela melalu luii pint pintu u Peme Pemeri rint ntah ah (eksekutif) yang mewakili Negara sebagai subyek Hukum Internasional. 13. 13. Seti Setiap ap lemb lembag agaa atau atau inst instan ansi si yang yang akan akan melakukan Perjanjian Internasional, harus dilihat dari dari segi segi suby subyek ek huku hukum, m, apak apakah ah orga organi nisa sasi si ASEAN merupakan Subyek Hukum Internasion Internasional, al, jika ya berarti boleh, tetapi karena ASEAN sebagai organisasi bukan sebagai Negara yang yang berda berdaul ulat at,, maka maka perj perjan anjia jian n yang yang haru haruss dibu dibuat at hany hanyaa kapas kapasit itas as untu untuk k melak melaksa sanak nakan an Piagam ASEAN.
PROF. DR. IBRAHiM PROF. IBRAH iM R. SH. MH. M H. Lahir di Sekotong Lombok, 28 Nopember 1955. S1 Fakultas Hukum Unud; S2 Pascasarjana Unpad; S3 Pascasarjana Unpad; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana; Dosen Pascasarjana Pascasarjana Unud, mengajar di di Pascasarjana Pas casarjana Unram, mengajar di Program Pascasarjana (Magister dan Doktor) Unibraw. •
• • • •
•
32
