perjanjian internasional

A. Makna Perjanjian Internasional Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negar negara a

deng dengan an nega negara ra lain lain,,

nega negara ra deng dengan an orga organi nisas sasii

inte intern rnasi asion onal al,,

organisasi organisasi internasion internasional al dengan dengan organisasi organisasi internasi internasional onal lain, serta serta Tahta Suci dengan negara.

Pengertian perjanjian internasional, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Konven Konvensi si Wina Wina 19 1969 69,, perjan perjanji jian an intern internasi asiona onall adalah adalah perjan perjanjia jian n yang yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untu mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. 2. Konv Konven ensi si Wina Wina 19 1986 86,, Perj Perjanj anjia ian n inte intern rnas asio ional nal seba sebaga gaii pers perset etuj ujuan uan internasion internasional al yang diatur menurut menurut hukum internasional internasional dan ditanda ditanda tangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional, antarorganisasi internasional. 3. UU No 37 Tahu Tahun n 19 1999 99 tent tentan ang g Hubu Hubung ngan an Lu Luar ar Nege Negeri ri,, perj perjan anji jian an intern internasi asiona onall adalah adalah perjan perjanji jian an dalam dalam bentuk bentuk dan sebuta sebutan n apapun apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. 4. UU No. No. 24 Tahu Tahun n 20 2000 00 tent tentang ang Perj Perjanj anjia ian n Inte Intern rnasi asion onal al,, perj perjanj anjia ian n internasional adalah perjanjian dalam bentukdan nama tertentu yang diatur diatur dalam dalam hukum hukum intern internasi asional onal yang yang dibuat dibuat secara secara tertul tertulis is serta serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 5. Oppenh Oppenheim eimerer-Lau Lauter terpac pactt Perjanjian Perjanjian internasion internasional al adalah suatu persetujua persetujuan n antarnegar antarnegara a yang meni enimbulk bulkan an

hak hak

dan dan

kew kewaji ajiban ban

dian dianta tarra

piha pihakk-pi piha hak k

yang ang

mengadakan. PERJANJIAN INTERNASIONAL

1

6. Dr. B. Schw Schwarz arzenb enberg erger er Perjan Perjanji jian an intern internasi asional onal adalah adalah perset persetuju ujuan an antara antara subjek subjek hukum hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dala dalam m

huku hukum m

inte intern rnas asio iona nal, l,

dapa dapatt

berb berben entu tuk k

bila bilate tera rall

maupu aupun n

multilateral. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah lembagalembaga internasional dan negara-negara. 7. Prof. Prof. Dr. Mucht Muchtar ar Kusumaatm Kusumaatmaja, aja, S.H. S.H. LLM LLM Perjanjian Perjanjian internasi internasional onal adalah perjanjian perjanjian yang diadakan diadakan antarbangsa antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu.

Kerj Kerjas asam ama a inte intern rnasi asion onal al seca secara ra hukum hukum diwu diwuju judk dkan an dalam dalam bent bentuk uk perj perjan anji jian an

inte intern rnas asio iona nal, l,

hubu hubung ngan an

atau atau

yaitu aitu

ker kerjasa jasam manya anya

nega negara ra-n -neg egar ara a membu embuat at

dala dalam m

mela melaks ksan anak akan an

perj perjan anji jian an

inte nternasi nasion onal al..

Berdasarkan Berdasarkan beberapa beberapa pengertian pengertian tersebut, tersebut, disimpulka disimpulkan n bahwa perjanjian perjanjian internasio internasional nal adalah perjanjian perjanjian yang dilakukan dilakukan oleh subjek-subj subjek-subjek ek hukum internasional dan mempunyai tujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian Perjanjian antarbangsa antarbangsa atau yang sering sering disebut disebut sebagai sebagai perjanjia perjanjian n inte intern rnasi asion onal al

meru merupa pakan kan

pers perset etuj ujua uan n

inte intern rnasi asion onal al

yang yang

diatu diaturr

oleh oleh

hubungan internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis. Contoh perj perjan anji jian an

inte intern rnas asio iona nall

dian dianta tara rany nya a

adal adalah ah

anta antarn rneg egar ara a

atau atau

lebi lebih, h,

antarorganisasi internasional atau lebih, dan antarorganisasi internasional. Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan suatu tujuan atau agreem agreement ent.. Bentuk Bentuk perjan perjanji jian an inter internasi nasiona onall yang yang dil dilaku akuka ka antarb antarbang angsa sa maupun maupun antaro antarorga rganis nisasi asi intern internasi asiona onall ini tidak tidak harus harus berben berbentuk tuk tertul tertulis. is. Dalam Dalam perjan perjanjia jian n intern internasi asional onal ini ada hukum hukum yang yang mengat mengatur ur perjan perjanjia jian n tersebut. Dalam perjanjian internasional terdapat istilah subjek dan obyek. Yang dimaksud subjek perjanjian perjanjian internasional internasional adalah semua semua subjek subjek hukum inter internasi nasiona onal, l, terut terutama ama negara negara dan organi organisasi sasi intern internasi asiona onal. l. Sedang Sedangkan kan yang ang

dim dimaksu aksud d

deng dengan an

oby obyek

huku hukum m

int interna ernasi sion onal al

adal adalah ah

PERJANJIAN INTERNASIONAL

semua emua 2

kepe kepent ntin ingan gan

yang yang

meny menyang angku kutt

kehi kehidu dupa pan n

masy masyar arak akat at

inte intern rnasi asion onal al,,

terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

B. Macam-Macam Perjanjian Internasional Perjanjian Perjanjian internasio internasional nal sebagai sebagai sumber sumber formal formal hukum internasio internasional nal dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Isinya, yaitu : a) Segi politis, seperti pakta pertahanan dan fakta perdamaian. b) Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. c) Segu hukum d) Segi batas wilayah e) Segi kesehatan. Contoh : - NATO, ANZUS, dan SEATO - CGI, IMF, dan IBRD

2.Berdasarkan Proses/ Tahapan Pembuatannya, yaitu : a) Perjan Perjanji jian an bersif bersifat at pentin penting g yang yang dibuat dibuat melalu melaluii proses proses perund perunding ingan, an, penandatanganan, dan ratifikasi. b) Perjan Perjanji jian an bersif bersifat at seder sederhan hana a yang yang dibuat dibuat melal melalui ui dua tahap, tahap, yaitu yaitu perundingan dan penandatanganan. Contoh : - Status kewarganegaraan Indonesia-RRC, ekstradisi. - Laut teritorial, batas alam daratan. - Masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS.

3. Berdasarkan Subjeknya, yaitu : a) Perj Perjan anji jian an anta antarn rneg egar ara a yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh bany banyak ak nega negarra yang yang merupakan subjek hukum internasional. PERJANJIAN INTERNASIONAL

3

b) Perjanjian Perjanjian internasi internasional onal antara negara negara dan subjek subjek hukum internasional internasional lainnya. c) Perj Perjanj anjia ian n anta antars rses esam ama a su subj bjek ek huku hukum m inte intern rnasi asion onal al sela selain in nega negara ra,, yaitu organisasi internasional organisasi internasional lainnya. Contoh : - Perja Perjanji njian an antar antar organi organisasi sasi intern internasi asional onal Tahta Tahta suci suci (Vatik (Vatikan) an) dengan dengan organisasi MEE. - Kerjasama ASEAN dan MEE.

4. Berdasarkan Pihak-pihak yang Terlibat, yaitu : a) Perjan Perjanji jian an bil bilate ateral ral,, adalah adalah perjanji perjanjian an yang yang diadak diadakan an oleh oleh dua pihak. pihak. Bersifat khusus (treaty contact) karena hanya mengatur hal-hal yang menyan menyangku gkutt kepent kepenting ingan an kedua kedua negara negara saja. saja. Perjan Perjanjia jian n ini bersif bersifat at tertut tertutup, up, yaitu yaitu menut menutup up kemung kemungkin kinan an bagi bagi pihak pihak lain lain untuk untuk turut turut dalam perjanjian tersebut. b) Perjanjian Multilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak

pihak, tidak hanya mengatur kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka yaitu memberi kesempatan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian ini sering disebut law making treaties. Contoh : •

Perjanjian Perjanjian antara antara Indonesia Indonesia dengan Filipina Filipina tentang tentang pemberanta pemberantasan san dan penyelundupan dan bajak laut, perjanjian Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan, perjanjian ekstradisi antara antara Indonesia Indonesia dan Singapura Singapura yang ditandatanga ditandatangani ni pada tanggal tanggal 27 April 2007 di Tampaksiring, Bali.

•

Konv Konven ensi si huku hukum m laut laut tahu tahun n 19 1958 58 (ten (tenta tang ng Laut aut teri terito tori rial al,, Zona Zona Bersebelaha Bersebelahan, n, Zona Ekonomi Ekonomi Esklusif, Esklusif, dan Landas Landas Benua), Benua), konvensi konvensi


4

Wina tahun 1961 (tentang hubungan diplomatik) dan konvensi Jenewa tahun 1949 (tentang perlindungan korban perang). •

Konv Konven ensi si huku hukum m laut laut (tahu (tahun n 19 1958 58), ), Konv Konven ensi si Wina Wina (tahu (tahun n 19 1961 61)) tentang hubungan diplomatik, konvensi Jenewa (tahun 1949) tentang Perlindungan Korban Perang.

5. Berdasarkan Fungsinya, yaitu : a) Law Law Maki Making ng Trea Treati ties es / perj perjan anji jian an yang yang memb memben entu tuk k huku hukum, m, adal adalah ah suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidahkaida kaidah h huku hukum m bagi bagi masy masyar arak akat at inte intern rnasi asion onal al seca secara ra kese keselu luru ruhan han (bersifat multilateral). b) Treaty Treaty contract contract / perjan perjanjia jian n yang yang bersif bersifat at khusus khusus,, adalah adalah perjan perjanjia jian n yang yang menim menimbul bulkan kan hak dan kewaji kewajiban, ban, yang yang hanya hanya mengik mengikat at bagi bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian bilateral). Contoh : Perjanjian Perjanjian Indonesia Indonesia dan RRC tentang tentang dwikewarg dwikewarganegar anegaraan, aan, akibat-akiba akibat-akibatt yang timbul dalam perjanjian tersebut hanya mengikat dua negara saja yaitu Indonesia dan RRC.

Perj Perjanj anjia ian n


menj menjadi adi

hukum hukum terp terpen enti ting ng

bagi bagi

huku hukum m

inter internasi nasiona onall positi positif, f, karena karena lebih lebih menjam menjamin in kepast kepastian ian hukum. hukum. Di dalam dalam perj perjan anji jian an inte intern rnasi asion onal al diat diatur ur juga juga halhal-ha hall yang yang meny menyang angku kutt hak hak dan kew kewajib ajiban an

anta antarra

subj su bjek ek-s -sub ubje jek k

huku hukum m


(ant (antar arne nega gara ra). ).

Kedudu Kedudukan kan perjan perjanjia jian n inter internasi nasiona onall diangg dianggap ap sangat sangat pentin penting g karena karena ada beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut : 1.

Perj Perjan anji jian an


lebi lebih h

menj menjam amin in

kepa kepast stia ian n

huku hukum, m,

seba sebab b

perjanjian internasional diadakan secara tertulis. 2. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama diantara para subjek hukum internasional.


5

C. Istilah Istilah Perjanjian Internasional Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perjanjian internasional meru merupa pakan kan huku hukum m terp terpen enti ting ng bagi bagi hukum hukum inte intern rnasi asion onal al posi positi tif. f. Hal Hal ini ini disebabkan karena lebih menjamin kepastian hukum. Kedudukan perjanjian inte intern rnasi asion onal al

juga juga

dian diangg ggap ap

sang sangat at

pent pentin ing g

karen karena a

sela selain in


inter internasi nasiona onall lebih lebih menjam menjamin in kepasti kepastian an hukum, hukum, perjan perjanjia jian n inter internasi nasiona onall diadakan secara tertulis, dan juga karena perjanjian internasional mengatur masal masalahah-ma masal salah ah

kepe kepent ntin ingan gan

bers bersam ama a

dian dianta tara ra

para para

subj su bjek ek

huku hukum m

internasional dalam perjanjian internasional dikenal beberapa istilah. Istilahistilah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Traktat (treaty), adalah perjanjian yang paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini menitikberatkan pada bidang politik dan bidang ekonomi. 2.

Konv Konven ensi si

(con (conve vent ntio ion) n),,

adal adalah ah

per persetu setuju juan an

form formal al

yang yang

bers bersif ifat at

multilateral, dan tidak berkaitan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). 3. Deklarasi Deklarasi (declarati (declaration),ad on),adalah alah perjanjian perjanjian internasio internasional nal yang berbentuk berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. 4. Convenant, adalah anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa (LBB). 5. Charter, adalah suatu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. 6. Pakta (pact), adalah suatu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa). 7. Protokol (protocol), adalah suatu dokumen pelengkap instrumen perjanjian internasional, yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu. 8. Perse Persetuj tujuan uan (Agre (Agreeme ement) nt),, adalah adalah perjan perjanjia jian n yang yang bersif bersifat at tekni teknis s dan administratif. Sifat agreement tidak seresmi traktat atau konvensi, sehingga diratifikasi.


6

9. Perikatan (arrangement) adalah suatu istilah yang dipakai untuk masalah transaksi-t transaksi-transa ransaksi ksi yang bersifat bersifat sementara sementara.. Sifat perikatan perikatan tidak seresmi seresmi traktat dan konvensi. 10. Modus vivendi, adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pers perset etuj ujua uan n


yang ang

bers bersif ifat at

seme sement ntar ara, a,

samp sampai ai

berh berhas asil il

diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi. 11. Proses verbal, adalah suatu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau atau kesimp kesimpula ulan-k n-kesi esimpu mpulan lan konfer konferens ensii diplom diplomati atik k atau atau catata catatan-c n-catat atatan an pemufakatan yang tidak diratifikasi. 12. Ketentuan penutup (final Act), adalah suatu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konvensi. 13. Ketentuan umum (general act), adalah traktat yang bisa bersifat resmi maupun tidak resmi.

D. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional Perjanjian Perjanjian internasio internasional nal biasanya biasanya dituangkan dituangkan dalam bentuk struktur struktur perjanjian internasional yang lengkap dan dibuat melalui tiga tahap, yaitu tahap perundingan, tahap penandatanganan, dan tahap ratifikasi. 1. Perundingan (Negotiation) Tah Tahap apan an

ini

merup erupak akan an

pend pendahu ahulu luan an oleh oleh masi masing ng-m -mas asin ing g

suat su atu u piha pihak k

penj penjaj ajak akan an

atau atau

pem pembica bicarraan aan

yang yang berk berkep epen enti ting ngan. an. Dala Dalam m

perund perunding ingan an intern internasi asiona onall ini negara negara dapat dapat diwaki diwakili li oleh oleh pejabat pejabat negara negara dengan dengan memba membawa wa surat surat kuasa kuasa penuh penuh (full (full powers powers/cr /crede edenti ntials als), ), kecual kecualii apabil apabila a dari dari semula semula peser peserta ta perund perunding ingan an sudah sudah menen menentuk tukan an bahwa bahwa full full power power tidak tidak diper diperluk lukan. an. Pejabat Pejabat negara negara yang yang dapat dapat mewak mewakili ili negaran negaranya ya dalam suatu perundingan tanpa membawa full power adalah kepala negara, kepala kepala pemeri pemerinta ntahan han (perda (perdana na mente menteri ri), ), menter menterii luar luar negeri negeri,, dan duta duta


7

besar. Keempat pejabat tersebut dianggap sudah sah mewakili negaranya karena jabatan yang disandangnya. Peru Perund ndin ingan gan dala dalam m

rang rangka ka

perj perjanj anjia ian n


yang yang hanya hanya

melibatkan melibatkan dua pihak (bilateral) (bilateral) disebut disebut pembicaraan pembicaraan (talk), perundinga perundingan n yang yang dil dilakuk akukan an dalam dalam rangka rangka perjan perjanjia jian n multil multilate ateral ral dis disebu ebutt konfer konferens ensii dipl diplom omati ati (dip (diplo loma mati tik k conf confer eren ence ce). ). Sela Selain in seca secara ra resm resmii terd terdap apat at juga juga perundingan yang tidak resmi, perundingan ini disebut corridor talk. Hukum Hukum intern internasi asiona onall dalam dalam tahap tahap perund perunding ingan an atau negosi negosiasi, asi, membe memberi ri pelu peluan ang g

kepa kepada da sese seseor oran ang g

tanp tanpa a

full full powe powers rs untu untuk k

dapa dapatt

mewak ewakil ilii

negaran negaranya ya dalam dalam suatu suatu perund perunding ingan an intern internasi asional onal.. Seseor Seseorang ang tanpa tanpa full full powers yang ikut dalam perundingan internasional ini akan dianggap sah, apabila tindakan orang tersebut disahkan oleh pihak yang berwenang pada negara yang bersangkutan. Pihak yang berwenang tersebut adalah kepala negara negara dan/at dan/atau au kepala kepala pemeri pemerintah ntahan an (presi (presiden den,, raja/p raja/perd erdana ana mente menteri ri). ). Apabila tidak ada pengesahan, maka tindakan orang tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

2. Tahap Penandatanganan (Signature) Tahap Tahap penand penandata atangan nganan an merup merupakan akan proses proses lebih lebih lanjut lanjut dari dari tahap tahap perundingan. Tahap ini diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan bunyi naskah (authentication of the text). Penerimaan nask naskah ah (ado (adopt ptio ion n of the the text text)) yait yaitu u tind tindak akan an perw perwaki akila lan n negar negara a dalam dalam perund perunding ingan an intern internasi asional onal untuk untuk meneri menerima ma isi dari dari perjan perjanjia jian n nasion nasional. al. Dalam Dalam perjan perjanji jian an bil bilate ateral ral,, kedua kedua perwak perwakil ilan an negara negara harus harus menye menyetuj tujui ui penerimaan naskah perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian multilateral, bila diatur secara khusus dalam isi perjanjian, maka berlaku ketentuan menurut konferensi Vienna tahun 1968 mengenai hukum internasional. Penerimaan naskah ini dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga peserta konferensi.


8

Pengesahan bunyi naskah (authentication of the text) dilakukan oleh para perw perwaki akila lan n nega negara ra yang yang turu turutt sert serta a dalam dalam perj perjan anji jian an ters terseb ebut ut.. Dalam Dalam perjanjian bilateral maupun multilateral pengesahan naskah dapat dilakukan para para perw perwaki akila lan n nega negara ra deng dengan an cara cara mela melaku kukan kan pena penand ndat atan angan ganan an ad refer ferendu endum m

(se (sement mentar ara) a)

atau tau

deng dengan an

pem pembubu bubuha han n

par paraf

(ini initial tial). ).

Penge Pengesah sahan an bunyi bunyi naskah naskah adalah adalah tindak tindakan an formal formal untuk untuk mener menerim ima a bunyi bunyi naskah perjanjian. Penand Penandata atangan nganan an dil dilaku akukan kan oleh oleh menter menterii luar luar negeri negeri (menl (menlu) u) atau atau kepala kepala pemeri pemerinta ntahan han.. Dengan Dengan menand menandatan atangani gani suatu suatu naskah naskah perjan perjanjia jian, n, suatu negara berarti sudah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Selain melalui penandatanganan, persetujuan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dapat dilakukan melalui ratifikasi, pernyataan turut serta (acesion) atau menerima (acceptance) suatu perjanjian.

3. Tahap Ratifikasi (Ratification) Peng Penges esah ahan an atau atau rati ratifi fika kasi si adal adalah ah pers perset etuj ujua uan n terh terhada adap p renc rencan ana a perjan perjanjia jian n inter internasi nasional onal agar agar menjad menjadii suatu suatu perjan perjanjia jian n yang yang berlak berlaku u bagi masing-mas masing-masing ing negara negara tersebut. tersebut. Pengesahan Pengesahan perjanjian perjanjian internasi internasional onal oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah disepakati oleh para pihak. Setelah Setelah penandatangan penandatanganan an naskah perjanjian perjanjian internasion internasional al dilakukan dilakukan oleh oleh para para wakil wakil negara negara pesert peserta a perund perunding ingan, an, maka maka selanj selanjutn utnya ya naskah naskah perjan perjanjia jian n terseb tersebut ut dibawa dibawa pulang pulang ke negara negaranya nya masing masing-ma -masin sing g untuk untuk dipela dipelajar jarii dengan dengan seksam seksama a untuk untuk menja menjawab wab pertan pertanyaa yaan, n, yaitu yaitu apakah apakah isi perjanjian internasional tersebut sudah sesuai dengan kepentingan nasional atau belum dan apakah utusan yang telah diberi kuasa penuh melampaui bata batas s wewe wewena nang ngny nya a atau atau tida tidak. k. Ap Apab abil ila a mema memang ng tern ternya yata ta isi isi dala dalam m perjanjian tersebut sudah sesuai, maka negara yang bersangkutan tersebut


9

akan merati meratifik fikasi asi untuk untuk mengu menguatk atkan an atau atau menge mengesah sahkan kan perjan perjanjia jian n yang yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa tersebut. Ratifi Ratifikasi kasi bertuj bertujuan uan member memberii kesem kesempata patan n kepada kepada negara negara peser peserta ta perjan perjanjia jian n intern internasi asional onal untuk untuk mengad mengadakan akan peninj peninjauan auan dan pengkaj pengkajian ian sec secara ara

seks seksam ama a

inte intern rnasi asion onal al menj enjadi adi

tiga tiga..

atau atau Hal

apak apakah ah tidak tidak.. ini ini

nega negarrany anya Rati Ratifi fika kasi si

unt untuk

dap dapat

dii diikat kat

perj perjanj anjia ian n

menget ngetah ahui ui

suat su atu u

per perjanj janjiian


dibe dibedak dakan an

siap siapak akah ah

yang yang

berw berwe enang nang

meratifikasi suatu naskah perjanjian internasional di negara tersebut. Ketiga sistem ratifikasi tersebut adalah sebagai berikut : a). Sis Sistem tem ratifi ratifikas kasii oleh oleh badan badan ekseku eksekutif tif,, yaitu yaitu bahwa bahwa suatu suatu perjan perjanji jian an inter internasi nasiona onall baru baru mengik mengikat at apabil apabila a telah telah dirati diratifik fikasi asi oleh oleh kepala kepala negara negara atau kepala pemerintahan. Misalnya saja pada pemerintahan otoriter seperti NAZI. b). Sistem ratifikasi oleh badan legislatif legislatif,, yaitu yaitu bahwa suatu perjanjian perjanjian baru mengik mengikat at apabila apabila telah telah dirati diratifik fikasi asi oleh oleh badan badan legisl legislati atif. f. Misaln Misalnya ya adalah adalah Honduras, Turki, dan Elsalvador. c). Sistem ratifikasi campuran (badan eksekutif dan legislatif), yaitu bahwa suatu perjanjian internasional baru mengikat apabila badan eksekutif dan legislatif sama-sama menentukan proses ratifikasi. Misalnya Amerika Serikat, Perancis, dan Indonesia.

Indo Indone nesi sia a meng menganu anutt sist sistem em rati ratifi fikas kasii camp campur uran an,, yait yaitu u ada ada pera peran n lembaga eksekutif dan legislatif dalam meratifikasi perjanjian internasional. Dalam UU RI No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau atau keputu keputusan san Presi Presiden den.. Di Indone Indonesia sia ratifi ratifikas kasii dengan dengan undangundang-und undang ang haru harus s

terd terdap apat at pers perset etuj ujua uan n

Pres Presid iden en dan dan

DPR DPR

seca secara ra bers bersam amaa-sa sam ma

terhada terhadap p perjan perjanjia jian n intern internasi asiona onal. l. Ratifi Ratifikasi kasi dengan dengan keputu keputusan san Presi Presiden den hanya hanya mengis mengisyar yaratk atkan an adanya adanya perset persetuju ujuan an Presi Presiden den terhad terhadap ap perjan perjanji jian an


10

ters terseb ebut ut.. Dasar Dasar hukum hukum sist sistem em rati ratifi fika kasi si di Indo Indone nesi sia, a, terd terdap apat at dalam dalam undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal pasa l 11 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Perjan Perjanji jian an intern internasio asional nal yang yang dapat dapat dirati diratifik fikasi asi dengan dengan keputu keputusan san Pres Presid iden en,,

dian dianta tara rany nya a

yait yaitu u


indu induk k

yang yang berk berkai aita tan n

deng dengan an

kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan teknik perdaga perdaganga ngan, n, kebuday kebudayaan, aan, pelaya pelayaran ran niaga, niaga, serta serta penghi penghindar ndaran an pajak pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal. Ratifi Ratifikasi kasi melalu melaluii undang undang-un -undan dang g dapat dapat dil dilakuk akukan an terhad terhadap ap perjan perjanji jian an internasional yang menyangkut materi-materi di bawah ini, a)Politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. b)Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI. c)Kedaulatan atau hak berdaulat negara. d)Hak asasi manusia dan lingkungan hidup. e)Pembentukan kaidah hukum baru. f)Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Contoh Perjanjian Internasional yang Dilakukan oleh Indonesia : a. ASEAN ASEA AS EAN N

(Ass (A sso ociat ciatiion of

South outh East East Asia sia

Nati Nation ons) s) atau atau Perba erbarra

(Per (Perhi himp mpun unan an Bang Bangsasa-Ba Bang ngsa sa As Asia ia Teng Tenggar gara) a) dibe dibent ntuk uk pada pada tang tanggal gal 8 Agust Ag ustus us 19 1967 67.. Pemb Pemben entu tukan kan kerj kerja a sama sama ini ini dita ditand ndai ai deng dengan an Dekl Deklar arasi asi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, yang ditandatangani oleh empat menteri luar negeri dan seorang wakil perdana menteri, yaitu: 1. Adam Malik - Menteri Luar Negeri Indonesia. 2. Thanat Khoman - Menteri Luar Negeri Thailand. 3. Narcisco Ramos - Menteri Luar Negeri N egeri Fhilipina. 4. S. Rajaratnam - Menteri Luar Negeri Singapura. 5. Tun Abdul Razak - Pejabat Perdana Menteri Malaysia.


11

Kerj Kerja a sama sama ekon ekonom omii AS ASEA EAN N anta antara ra lain lain beru berupa pa memb membuk uka a pusa pusatt promos promosii ASEAN ASEAN untuk untuk kegiat kegiatan an perdag perdaganga angan, n, invest investasi asi dan pariw pariwisa isata ta di Tokyo; menyediakan cadangan keamanan pangan ASEAN, terutama beras untuk keperluan keperluan darurat; darurat; menyelen menyelenggarak ggarakan an pembangunan pembangunan proyek-pro proyek-proyek yek indust industri, ri, pabrik pabrik urea urea di Malays Malaysia, ia, indust industri ri tembag tembaga a di Fhilip Fhilipina ina,, Pus Pusri ri di Palemb Palembang ang-In -Indon donesi esia, a, serta serta membe membentu ntuk k kerja kerja sama sama pengel pengelola olaan an barang barang sejenis, seperti karet alam dan kopra. Tujuan utama ASEAN: - Meningkatkan stabilitas finansial terutama pada tingkat regional. - Menghindari kemungkinan krisis keuangan di masa mendatang, serta. - Menggalakkan perdagangan dan investasi melalui penurunan tarif.

b. APEC APEC(A APE C(Asia sia Pacifi Pacific c Econom Economic ic Cooper Cooperati ation) on) atau atau kerja kerja sama sama ekonom ekonomii kawasan Asia Pasifik. Kerja sama ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Kerja sama ekonomi ini adalah forum kerja sama ekonomi terbuka, informal, tidak mengikat, dan tetap berjalan sear searah ah deng dengan an atur aturan an WTO WTO (Wor (World ld Trade Trade Organ Organiz izat atio ion) n) sert serta a berb berbag agai ai perjanjian internasional. •

Pertemuan pertama, diadakan pada bulan Januari 1989 di Canberra, Australia yang dihadiri oleh 12 negara, yaitu enam negara anggota ASEA AS EAN, N, Kana Kanada da,, Au Aust stra rali lia, a, Sela Seland ndia ia Baru Baru,, Amer Amerik ika a Seri Serikat kat,, Kore Korea a Selatan dan Jepang, yang secara resmi menyepakati pendirian APEC. Pada waktu pertemuan tersebut telah disetujui beberapa hal, antara lain: -

APEC APE C didir didirikan ikan bukan bukan menj menjadi adi suatu suatu blok blok perdag perdaganga angan; n;

-

Segala

pemikiran

dan pertimbang angan

akan diberikan kan

pada

diversifikasi yang ada di kawasan Asia Pasifik; serta


12

-

Kerja Kerja sama sama ini akan akan terpu terpusat sat pada pada hal-ha hal-hall prakti praktis s yang bert bertuju ujuan an menguat menguatkan kan saling saling keterg ketergant antung ungan an ekonom ekonomii di kawasan kawasan Asi Asia a Pasifik.

•

Pertemuan kedua, pada bulan Juni 1990 di Singapura, ke-12 negara APEC AP EC sepa sepaka katt membe embent ntuk uk tuju tujuh h kelo kelomp mpok ok kerj kerja a yang yang bert bertug ugas as mengumpul mengumpulkan kan data tentang tentang perkembang perkembangan an terakhir terakhir perekonom perekonomian ian nega negara ra angg anggot ota, a, anta antara ra lain lain bida bidang ng jasa jasa,,

inve invest stas asi, i, peng pengal alih ihan an

teknologi, perkembangan sumber daya manusia, kerja sama energi, sumber daya laut, dan telekomunikasi. Program kerja sama lain yang turut turut digarap digarap adalah adalah pariw pariwisat isata, a, transp transport ortasi, asi, dan pengem pengemban bangan gan usaha perikanan. •

Pertemuan Pertemuan ketiga ketiga, pada pada bula bulan n Nove Novemb mber er 19 1991 91 di Seou Seoul, l, Kore Korea a Selatan, Selatan, menghasil menghasilkan kan kesepakatan kesepakatan masuknya Cina, Hongkong dan Taiwan sebagai anggota baru APEC.

•

Pertemuan Pertemuan keempat keempat, pada pada bula bulan n Sept Septem embe berr 19 1992 92 di Bangk angkok ok,, Thailand. Thailand. anggota anggota APEC sepakat membentuk membentuk sekretariat sekretariat APEC yang bermarkas di Singapura.

Pada Pada KTTKTT-AP APEC EC pert pertam ama a di Seat Seattl tle, e, Amer Amerik ika a Seri Serika katt pada pada bula bulan n November 1993 disepakati penambahan anggota baru, yaitu Mexico, Papua Nugini dan Cile. Dalam KTT-APEC yang pertama ini juga dinyatakan tentang visi visi AP APEC, EC, yaitu yaitu untuk untuk mewuj mewujudk udkan an komuni komunitas tas ekonom ekonomii Asi Asia a Pasif Pasifik ik yang yang berdasarkan semangat keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerja sama untu untuk k meng menghad hadap apii tant tantang angan an peru perubah bahan an,, pert pertuk ukar aran an baran barang, g, jasa jasa dan dan invest investasi asi secara secara bebas, bebas, pertum pertumbuh buhan an ekonom ekonomii yang yang luas luas serta serta standar standar kehidupan dan pendidikan yang jauh lebih tinggi, dan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

c. Perjanjian antara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat


13

No .

1

2

3

4

. Bentuk dan Nama Perjanjian

TempatdanTang gal Penandatangana n

..Ratifikasi

Di Bidang Perdagang an

Agreement a.Agricultural Commodities Agreement Between the Governmentof the Republic of Indonesia and the Governmentof the United States of America Under Title-I of the Agricultural Trade Development& Assistance Act of 1954 as Amended (a. Persetujuan Komoditas Pertanian antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahAmerika Serikat dengan Judul-l dan PerjanjianPerbuatandan Pengembanagan Perdaganagan Pertanian 1954 sebagaimanatelah diubah)

Jakarta 5-Nov-60

Ratifikasi tidak diperlukan


Exchange of Notes b. Pertukaran Nota Mengenai Persetujuan Tertanggal 5 November1960 (b. Exchange of notes about Agreementon 5 november1960)

Jakarta 23 Des 1960



Agreement Agricultural Commodities Agreement Between the Govt of the RI and the Govt of theUSA Under Title-I of the Agricultural Trade DevelopAssistance Act as Amended ( Persetujuan Komoditas PertanianAntara PemerintahRepubliklnodnesiadan Pemerintah Amerika Serikat MenegenaiJudul-l Undang-Undang Pembantuan Pengembangan Perdagangan Pertanian sebagaimantelah diperbaharui)

Jakarta 26 Okt 1961

Ratifikasitidak diperlukan

23-Mar-61


-Jenis Kerjasama

Di Bidang Finansial

Exchange of Notes Exchangeof Note Betweenthe Govt of the RI (23 March 1961) and the Govt of the USA


14

(31 March 1961) Concerning Foreign Service Personnel (Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia (23 Maret 1961) dan Pemerintah Amerika Serikat (31 Maret 1961) Mengenai Personil Yang Bertugas Diluar Negeri)

5

6

7

6

Di Bidang Investasi

Exchange of Notes Exchange of Notes Between The Governmentof The Republic of Indonesia and The Governmentof The United States of America Concerning Investment in Indonesia (Pertukaran Nota Antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahAmerika Serikat Mengenai Investasi di lndonesi

Jakarta 7-Jan-67


Di Bidang Finansial

Agreement a.LoanAgreementBetweenthe Rep. of Indonesia and the United States of America AID Loan No. 497- N-01 4 (a. Persetujuan Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahAmerika Serikat denganPinjamanAlD No. 497-N-014)

Jakarta 14-Apr-67


Di Bidang Finansial

Amendment b.Amendment No.1 Loan AgreementTanggal 14 April 1967 (AID Loan No.497-N-014) (b.AmandemenNo.1 Persetujuan Pinjaman Tanggal 14 April 1967 (PinjamanAlD No.497-N-014)

Jakarta 19-Jun-67

Ratifikasitidakdiperluka n

Jakarta 30-Jun-67


Di Bidang Finansial

Amendment c.Amendment No.2 Loan AgreementTanggal 14 April 1967 (AID Loan No.497-N-014) (c.AmandemenNo.2 Persetujuan Pinjaman Tanggal 14 April 1967


15

(PinjamanAlD No.497-N-014

9

Di Bidang Finansial

Agreement Loan AgreementBetweenthe Rep. of lndonesiaand the United States of America Al D Loan No.497-H-01 5 (Persetujuan Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahAmerika Serikat Pinjaman AID No.497-H-015)

Jakarta 20 Okt 1967


Jakarta 5-Sep-68


Jakarta 30 Des 1967


Agreement

10

Di Bidang Perdaganga n

The 6th Suplementar SuplementaryAgree yAgreement ment Between Between The Gover vernme men ntof

Indonesia

and

The

Governmentof United

States

of

America

on

15

September1967 Agreement (g. Persetujuan Tambahan ke-6 Pada

11

Di Bidang Finansial

Persetujuan Tertanggal 15 September1967) Agreement Loan AgreementBetweenthe Rep. of lndonesiaand the United States of America Al D Loan No. ECAX 87-1 and 2 (AmendatoryAgreementof December30, 1967) ( Persetujuan Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesiadan Amerika Serikat Pinjaman Bantuan Amerika No. ECAX 87-1 dan 2 ( Persetujuan Perubahan 30 Desember 1957))


16

12

Di Bidang Finansial

MoU Memora Memorandu ndum m of Agreem Agreement ent Betwee Between n the

Jakarta 30 Des 1967


Jakarta 30 Des 1967


Jakarta 15-Sep-67


Jakarta 1 -Nov-67


Govern Governmen men of the Rep Republ ublic ic of Indone Indonesia sia and the Governmentof the United States of Americ America a Reg Regard arding ing the Resche Reschedul duling ing of Paym Paymen ents ts Unde Underr

the the

Surp Surplu lus s

Prope Propert rty y

Agreementof Agreementof May 28,1947 28,1947 (Memorandum (Memorandum Perset Persetuju ujuan an antara antara Pemeri Pemerinta ntah h Rep Republ ublik ik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Penjadwalan Ulang Pembayaran deng dengan an

13

Di Bidang Finansial

Pers Perset etuj ujua uan n

Surp Surplu lus s

Prop Proper erti ti

Tanggal 28 Mei 1947) Agreement Loan Loan

Agre Agreem emen entB tBet etwe ween enth the e

Rep. Rep.

of

lndonesiaan lndonesiaand d the Agency for Internatio International nal Deve Develo lopm pmen entA tAll D Loan Loan No. No. 497497-K-0 K-01 1 3 (Persetujuan

Pinjaman

Antara

PemerintahRepubliklndonesiadengan Perwakilan

untuk

Pengembanga Pengembanganlnte nlnternasio rnasional nal Pinjaman Pinjaman AID No.

14


497-K-01 3) Agreement a.Agre a.Agreeme ement nt Betwee Between n the Govern Governmen mentof tof the Rep. of lndonesiaand the Governmentof the United States of America For Sales of Agricultura Agriculturall Commodities Commodities (a. Persetujuan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Peme Pemeri rint ntah ah

15


Ame Amerika rika

Seri Serika katt

untuk ntuk

Penjualan Komoditas Pertanian) Agreement b.The 1st SuplementaryAgreement Between The Gover vernme men ntof

Indonesia

and

The

Governmentof United

States

of

America

on

15

September1967 Agreement (b. Persetujuan Tambahan ke-1 Pada


17

PersetujuanTertanggal 15 September1967)

16


Agreement c.T c.The

2nd 2nd

Supl Suplem emen enta tary ryA Agree greeme ment nt

Between

Jakarta 22-Nov-67


Jakarta 1 5-Feb-68


Jakarta 5 Agustus 1968


T he

Gover vernme men ntof

Indonesia

and

The

Governmentof United

States

of

America

on

15

September1967 Agreement Agreement (c. Persetujuan Persetujuan Tambahan ke-2 Pada

17


Persetujuan Tertanggal 15 September1967) Agreement d.Th d.The e

3rd 3rd

Sup Supleme lement ntar aryA yAgr gree eeme ment nt

Between

T he

Gover vernme men ntof

Indonesia

and

The

Governmentof United

States

of

America

on

15

September1967 Agreement (d. Persetujuan Tambahan ke-3 Pada

18


Persetujuan Tertanggal 15 September1967) Agreement e.The 4th SuplementaryAgreement Between The Gover vernme men ntof

Indonesia

and

The

Governmentof United

States

of

America

on

15

September1967 Agreement (e. Persetujuan Tambahan ke-4 Pada Persetujuan Tertanggal 15 September1967)


18

19


Agreement f.The 5th SuplementaryAgreement Between

Jakarta 16 Agustus 1968


The Gover vernme men ntof

Indonesia

and

The

Governmentof United

States

of

America

on

15

September1967 Agreement (f. Persetujuan Tambahan ke-5 Pada Persetujuan Tertanggal 15 September1967) Agreement Loan AgreementBetweenthe Rep. of Indonesia

20

Di Bidang

(Perusahaan Listrik Negara) and the United

Finansial

States of

Jakarta 19-Sep-70

Ratifikasitidak diperlukan

America AID Loan No. 497-H-022 (Persetujuan Pinjaman Bantuan Republik Indonesia (Perusahaan Listrik Negara) dan Amerika Serikat Pinjaman Bantuan No. 497-H-022)


19

perjanjian internasional

Recommend Documents