SOSIALISASI PERATURAN PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
Yuyun SM Soedarmono Ketua PDTDI
1
KERANGKA BICARA • • • •
Pendahuluan Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah N0. 7/2011 tentang Pelayanan darah Peraturan Menteri Kesehatan No. 83/2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi darah • Peraturan Menteri Kesehatan No. 72/2015 tentang Fraksionasi Plasma • Peraturan Menteri Kesehatan No. 91/2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah • Peraturan Menteri Kesehatan No. 92/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama antara Puskesmas, UTD dan Rumah sakit dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu
2
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian Kesebelas, Pasal 86-92
Pasal 86 1. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 2. Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang memenuhi kriteria seleksi pendonor. 3. Darah sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit Pasal 87 1. Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah. 2. Unit Transfusi Darah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan.
3
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian Kesebelas, Pasal 86-92
Pasal 88 1. Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pendistribusian darah, pengerahan pendonor darah, penyediaan dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2. Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah
Pasal 89 Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah untuk pelayanan transfusi darah.
4
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian Kesebelas, Pasal 86-92
Pasal 90 1. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. 3. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun
Pasal 91 1. Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan dan produksi. 2. Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah. Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5
PP NO. 7/2011 TENTANG PELAYANAN DARAH TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH / PEMDA
BAB I : TUJUAN
6
Mengatur/membina, mengawasi / menyelenggarakn yan darah aman, mudah diakses, sesuai kebutuhan masyarakat Mendorong litbang kegiatan Pelayanan Darah Pendanaan Pelayanan Darah
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH • Dilakukan oleh UTD dan BDRS
Permenkes No.83/2014
• Diatur oleh Pemerintah & Pemda • Dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda, PMI, UTD & masyarakat • Pengambilan darah harus di uji saring untuk minimal 4 jenis IMLTD sesuai standar • Pengolahan darah di UTD sesuai standar • Penyimpanan dan pemusnahan sesuai standar
Sistem tertutup & metode rantai dingin Permenkes No. 91/2015
• Sesuai kebutuhan medis secara rasional • Dilakukan uji silang serasi kepada pasien 7 • Dilaksanakan oleh dokter
PERMENKES NO. 83 TAHUN 2014 TENTANG • Diselenggarakan oleh Pemerintah,
UTD, BDRS DAN JEJARING PELAYANAN Pemda atau PMI TRANSFUSI • Tingkatan : DARAH Tingkat Nasional,
UTD
BDRS
Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
Provinsi, Kab/kota • Kemampuan : Kelas Pratama, Madya, Utama • Harus memiliki • Setiap RS izin dari wajib pemerintah memiliki • Meliputi sesuai BDRS dgn semua tingkatannya • Untuk institusi •Wajib melakukan memenuhi terkait audit internal kebutuhan dalam dandan eksternal pelayanan ketersediaan darah darah di RS • Berjenjan •Wajib g dari melakukan tingkat audit internal nasional, dan eksternal provinsi, kabupaten /kota • UTD dan BDRS
8
8
PERMENKES NO. 72 TAHUN 2015 TENTANG FRAKSIONASI PLASMA 1. Fraksionasi plasma hanya dapat dilakukan oleh industri fraksionasi plasma 2. Industri Fraksionasi Plasma adalah industri farmasi milik negara yang memiliki izin dan ditetapkan oleh Menteri. 3. Fraksionasi Plasma harus terlebih dahulu memanfaatkan bahan baku plasma yang memenuhi persyaratan CPOB yang dihasilkan oleh UTD. 4. Dalam hal plasma asal UTD sebagai bahan baku tidak mencukupi, industri fraksionasi plasma atau UTD dapat membentuk pusat plasmaferesis. 5. Derivat plasma sebagai produk plasma dikategorikan sebagai obat. 6. Pemerintah mengendalikan harga derivat plasma sebagai produk plasma. 7. Pengawasan terhadap industri farmasi dilakukan oleh Kepala Badan. 8. Pengawasan terhadap sarana penyiapan bahan baku di UTD dan Pusat Aferesis Plasma dilakukan oleh Kepala Badan
PERMENKES NO. 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH 1. Sistim Manajemen Mutu Yan Darah
5. Pemberian Transfusi Darah kepada Pasien
4. Pelayanan Darah di BDRS
6. Sistim Informasi Manajemen
2. Pelayanan Transfusi Darah di UTD
3. Pelayanan Transf. Darah di Pusat Plasmapheresis
TUJUAN STANDAR • Sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di UTD, Pusat Plasmapheresis, BDRS dan Rumah Sakit dalam rangka peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah
1. SISTIM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN DARAH
Mengarahkan dan mengontrol organisasi menuju mutu 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
SDM dan pelatihan Bangunan dan fasilitas, Tempat dan lokasi kegiatan mobile unit Pengelolaan peralatan dan bahan Sistem dokumentasi, pengendalian dokumen &Pengelolaan catatan Kualifikasi / validasi Pengendalian perubahan Pelaporan penyimpangan / tindakan perbaikan dan pencegahan Audit internal Umpan balik pelanggan Pengambilan darah, Pemeriksaan wajib, Pengolahan darah Pengawasan proses, Pelulusan produk Kontrak pembuatan, analisis dan servis Sistem komputerisasi Pengendalian infeksi dan pengelolaan limbah
2. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI UTD
Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai Ketersediaan Darah yang Aman dan Bermutu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Rekrutmen Donor Seleksi Donor Pengambilan Darah Lengkap Pengambilan Darah Apheresis Umpan Balik Pelanggan Pengolahan Komponen Darah Spesifikasi & Pengawasan Mutu Komponen Darah UJI Saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Pengujian Serologi Golongan Darah Penyimpanan & Distribusi Darah Pengawasan Proses Sistim Komputerisasi Pengelolaan Mobile Unit Notifikasi Donor Reaktif IMLTD
13
3. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI PUSAT PLASMAFERESIS
Prinsip dan Standar Teknis untuk menjamin tersedianya plasma sebagai bahan baku pembuatan derivat plasma melalui fraksionasi
1. Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan 2. Rekrutmen dan Seleksi Donor 3. Standar Pengambilan, Pembekuan, Penyimpanan dan Distribusi Plasma di Pusat Plasmapheresis
14
4. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI BDRS
Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai pemberian transfusi yang aman, bermutu, dan cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di RS
1. Perencanaan Kebutuhan Darah di RS 2. Permintaan dan Penerimaan Darah Donor Dari UTD 3. Penyimpanan Darah dan Komponen Darah Di BDRS 4. Persiapan Permintaan Pemeriksaan Darah Transfusi 5. Pemeriksaan Pra Transfusi 6. Pendistribusian Darah dari BDRS ke Ruang Perawatan 7. Penelusuran Reaksi Transfusi 8. Pengembalian Darah ke UTD 15 9. Sistem Pencatatan dan Pelaporan di BDRS
5. PEMBERIAN DARAH KEPADA PASIEN
Prinsip dan Standar Teknis untuk mencapai pemberian darah yang rasional dan sesuai indikasi klinis 1. Penggunaan darah rasional 2. Pelayanan transfusi khusus
3. Penatalaksanaan reaksi transfusi akut
16
6. SISTEM INFORMASI PELAYANAN DARAH
Prinsip dan Standar Pengelolaan Data Pelayanan Darah
Sedang dirancang SIM DARAH yg harus diterapkan di semua UTD (2016)
1. Sistem Informasi Pelayanan Darah Di UTD
2. Sistem informasi pelayanan darah di BDRS 3. Sistem informasi pelayanan darah di Pusat Plasmapheresis 4. Jejaring informasi pelayanan darah 5. Integrasi sistem informasi pelayanan darah kedalam sistem informasi kesehatan 17
PERMENKES NO. 92 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA ANTARA PUSKESMAS, UTD DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN DARAH UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU
LATAR BELAKANG: AKI di Indonesia masih tinggi. Tiga penyebab utama yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dan infeksi Perdarahan sebesar 29,8% (data rutin Kes Ibu thn 2015) menjadi perhatian Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019:
Reformasi di bidang kesehatan dengan fokus utama peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan darah adalah salah satu dari pelayanan kesehatan dasar
18
18
QUICK WINS BIDANG KESEHATAN
(PELAYANAN DARAH) NO
QUICK WINS
DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR
1
Sistem/Inpres kerja sama Puskesmas dengan Unit Transfusi Darah untuk Pencegahan Kematian Ibu Melahirkan
Inpres tentang pelaksanaan program kerja sama Puskesmas melalui Dinas Kesehatan dengan Unit Transfusi Darah dan Rumah Sakit untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu melahirkan
Disahkannya Inpres pelaksanaan program kerja sama antara Unit Transfusi Darah, Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu
2
Pengikatan kerja sama Terlaksananya program Puskesmas dengan Unit kerjasama Puskesmas melalui Transfusi Darah untuk Dinas Kesehatan dengan Unit kebutuhan ibu melahirkan Transfusi Darah dan Rumah Sakit untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu melahirkan
Jumlah Puskesmas yang bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan Unit Transfusi Darah dan Rumah Sakit untuk menurunkan angka kematian ibu
KONSEP Kerja Sama Puskesmas dengan UTD dan RS IKATAN KERJASAMA DI INISIASI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
PUSKESMAS 1. Sosialisasi mengenai donor darah sukarela di wilayah kerjanya 2. Mendata semua ibu hamil, mengidentifikasi ibu hamil dengan risti atau mempunyai gol. Darah langka 3. Mengedukasi ibu hamil dan keluarganya agar menyiapkan minimal 4 calon donor pendamping siaga per ibu hamil 4. Memberikan informasi tentang persyaratan donor 5. Melakukan pemeriksaan Hb dan gol darah ibu hamil dan kesesuaian gol darah calon donor dengan ibu hamil 6. Melakukan seleksi awal donor 7. Menginformasikan daftar ibu hamil dan Taksiran Partus kepada UTD serta calon donor siaga yang telah disiapkan 8. Mengirimkan donor siaga ke UTD untuk pengambilan darah (1 mgg sebelum taksiran waktu melahirkan) 9. Merujuk Ibu Hamil Risiko tinggi yang akan melahirkan ke RS
UTD : 1.
Menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkualitas 2. Melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada Puskesmas untuk rekrutmen DDS donor , pengambilan dan 3. Melakukan seleksi pengolahan darah donor dari donor pendamping 4. Pendistribusian darah ke BDRS
RS : 1. Melakukan koordinasi dengan UTD untuk menjamin ketersediaan ibu hamil yang akan melahirkan 2. Merawat dan memberikan tranfusi darah kepada pasien 3. Melakukan koordinasi dengan Dinkes dlm peningkatan kapasitas nakes Pusksmas untuk pemeriksaan dan deteksi kehamilan dengan R isti TAHUN
2015
Target Puskesmas
200
2016
2017
2018
2019
1.600
3.000
4.400
5.600
20
PELAKSANAAN PROGRAM WAKTU DAN TARGET
PELAK SANAA N
• IKATAN KERJASAMA • PELATIHAN PETUGAS • PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA
2015
200 PKM
2016
1600 PKM
2017
3000 PKM
21
2018
4400 PKM
2019
5600 PKM
21
PELAKSANAAN PROGRAM Dana APBN 1. Sosialisasi program ke tingkat propinsi 2. Pertemuan Koordinasi tingkat propinsi 3. Pelatihan TOT tingkat propinsi (Dinkes, Bapelkes, UTD tk propinsi) Dana Dekon 1. Pertemuan Koordinasi tingkat Kab/Kota 2. Pelatihan tenaga pelaksana (Dokter & Bidan/Perawat Puskesmas) 22
22
TERIMA KASIH
23
