BAB I PENDAHULUAN
Budget atau anggaran dalam pengertian umum diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Kata budget yang digunakan di Inggris sendiri merupakan serapan dari istilah bahasa Perancis yaitu bouge atau bougette yang berarti “tas” di pinggang yang terbuat dar i kulit, yang kemudian di Inggris kata budget ini berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebu tersebutt diperg diperguna unakan kan oleh oleh Menteri Menteri Keuang Keuangan an untuk untuk menyim menyimpan pan surat-s surat-sura uratt anggar anggaran. an. ementara di negeri Belanda, anggaran disebut begrooting, yang berasal dari bahasa Belanda kuno yakni groten yang berarti memperkirakan. !i Indonesia sendiri, pada a"al mulanya #pada jaman $india-Belanda% secara resmi digu diguna naka kan n istil istilah ah begr begroo ooti ting ng untu untuk k meny menyata ataka kan n peng pengert ertian ian angg anggar aran an.. &amu &amun n sejak sejak Proklamasi tanggal '( )gustus '*+, istilah “)nggaran Pendapatan dan Belanja” dipakai secara resmi dalam pasal ayat ' //! '*+, dan di dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan kata &egara untuk melengkapinya sehingga menjadi )nggaran Pendapatan dan Belanja &egara. Kebijakan makro nasional terutama kebijakan 0iskal sangat mempengaruhi Kebijakan 0iskal daerah #yang dilakukan dilakukan melalui melalui kebijakan kebijakan trans0er ke daerah%, di sisi lain kebijakan kebijakan 0iskal 0iskal daerah daerah juga juga dapat dapat mempen mempengaru garuhi hi keberh keberhasil asilan an kebijak kebijakan an makro makro nasion nasional. al. !engan !engan demikia demikian, n, agar agar kebijak kebijakan an 0iskal 0iskal daerah daerah tetap tetap sejalan sejalan dan menduk mendukung ung kebija kebijakan kan makro makro nasional, nasional, maka ketersambung ketersambungan an
antara perencanaan perencanaan dan pengangga penganggaran ran di tingkat daerah
dengan di tingkat nasional mutlak diperlukan. elain perencanaan pembangunan daerah, dalam konteks otonomi daerah, perencanaan anggaran belanja daerah atau perencanaan penganggaran daerah, merupakan salah salah
satu
aspek aspek
pentin penting g
dalam dalam
menent menentuka ukan n
keberla keberlangs ngsung ungan an
dan kesuks kesuksesa esan n
pembangunan daerah. Ini berarti kedua aspektersebut sangat penting dan perlu bersinergi guna me"ujudkan 1isi dan misi pemerintahn daerah. Perencanaan dan anggaran pemerintah daerah merupakan suatu realitas pembangunan daerah daerah yang yang kaya kaya interak interaksi si sosial sosial yang yang sarat sarat dengan dengan berbag berbagai ai kepent kepenting ingan, an, baik baik politik politik,, budaya maupun agama. $al ini menandakan aspek perilaku sangat menonjol dalam 1
perencanaan dan penaggaran pembangunan di daerah. Pendekatan kualitati0 digunakan dalam riset ini untuk mengeksplorasi pemahaman atas ata s 0enomena perencanaan dan penganggaran organisasi organisasi sektor publik publik dengan dengan 0okus 0okus pengamatan pengamatan pada bagaimana bagaimana proses perencanaan perencanaan dan penganganggaran pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah #KP!% yang bertanggungja"ab dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Kualitas perencanaan dan penganggaran daerah perlu ditingkatkan, mengingat )PB! masih didominasi oleh belanja pega"ai. perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari e0ekti0itas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi 0iskal. Keberh Keberhasi asilan lan pelaks pelaksana anaan an otonom otonomii daerah daerah dapat dapat dicerm dicermink inkan an dari dari pening peningkat katan an pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, keadila n, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta serta terda terdapa patt keser keserasi asian an antar antaraa pusa pusatt dan dan daera daerah h serta serta anta antarr daera daerah. h. $al yang yang dapa dapatt me"ujudkan keadaan tersebut salah satunya apabila kegiatan )PB! dilakukan dengan baik. !ika !ikare rena naka kan n
pada pada saat saat ini ini
pemeri pemerint ntah ah meng menggu guna naka kan n
peng pengan angg ggara aran n
beba bebasis sis
pendekatan kinerja, maka re0ormasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur )PB!, namun juga diikuti diikuti dengan dengan perubahan perubahan proses penyusuna penyusunan n anggaran. anggaran. )PB! pada dasarnya dasarnya memuat rencana keuangan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan melaksanakan ke"enangan ke"enangan untuk untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. 2ahun 2ahun anggaran )PB! meliputi meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal tanggal ' 3anuari 3anuari sampai dengan dengan tanggal tanggal ' !esember. !esember. esuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi )PB! )PB! harus harus disesu disesuaik aikan an dengan dengan tingka tingkatt pelaya pelayanan nan yang yang akan akan dicapa dicapai. i. ehing ehingga ga kinerja kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui e1aluasi terhadap laporan )PB!. )PB!.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGARAN SEKTOR PUBLIK
Pada konteks perencanaan daerah, perencanaan merupakan suatu proses penyusunan 1isi,
misi
dan
program
dalam
rangka
pelayanan
kepada
masyarakat
dengan
mempertimbangkan 0aktor ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah secara e0esien dan e0ekti0 serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari ketersediaan sumber daya tersebut. 4lemen Perencanaan5 '. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal6 . Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan7sasaran
sehingga membutuhkan
sumber daya, dokumen perencanaan, organisasi, anggaran, dsb.6 . Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasinya perencanaan
menjadi
sangat
berkaitan dengan
proyeksi7prediksi,
adalah
penjad"alan
kegiatan, monitoring dan e1aluasi. Proses perencanaan pembangunan !aerah5 '. Proses Politik 5 Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk 8isi, Misi, dan Program yang dita"arkan Kepala !aerah terpilih selama kampanye. . Proses 2eknokratik 5 Perencanaan yang dilakukan oleh perencana pro0esional, atau oleh lembaga 7 unit organisasi yang secara 0ungsional melakukan perencanaan . Proses Partisipati0 5 Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan # stakeholders% à antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang +. Proses Bottom-/p dan 2op-!o"n 5 Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke ba"ah atau dari ba"ah ke atas dalam hirarki pemerintahan 9uang lingkup dan prinsip perencanaan pembangunan daerah 9uang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan e1aluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas5
3
a. 9encana Pembangunan 3angka Panjang !aerah #9P3P!% untuk periode : tahun6 b. 9encana Pembangunan 3angka Menengah !aerah #9P3M! % untuk periode tahun6 c. 9encana Kerja Pembangunan !aerah #9KP!% untuk periode ' tahun6 d. 9encana trategis atuan Kerja Perangkat !aerah #9enstra KP!% untuk periode tahun6 dan e. 9encana Kerja atuan Kerja Perangkat !aerah #9enja KP!% untuk periode ' tahun Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah5 a. $arus merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan
dikoordinasikan,
disinergikan,
serta
diharmonisasikan
oleh
Perangkat !aerah yang membidangi perencanaan pembangunan !aera 6 b. !ilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan ke"enangan masing-masing6 c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah6 dan d. !ilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional )nggaran adalah instrumen atau “alat utama dari kebijakan 0iskal” pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan, terutama dalam penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan 0iskal
merupakan
perekonomian,
penggunaan
termasuk
anggaran
pemerintah untuk
keputusan tentang
pajak
yang
mempengaruhi
dipungut
dan
suatu
dihimpun,
pembiayaan trans0er termasuk subsidi, pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, serta si;e de0isit dan pembiayaan, yang mencakup semua tingkat pemerintahan. Pada intinya kebijakan
0iskal
melibatkan
langkah-langkah pemerintah untuk “mengarahkan dan
mengendalikan pengeluaran dan 0iskal untuk
mempengaruhi
perpajakan”,
bekerjanya
atau
sistem
“penggunaan ekonomi”
instrumen-instrumen
agar “memaksimumkan
kesejahteraan ekonomi”. Penganggaran sector public terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan akti1itas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sector public dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. )nggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategic yang telah dibuat. 2ahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak e0ekti0 dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan 4
yang sudah disusun. )nggaran merupakan managerial plan for action untuk mem0asilitasi tercapainya tujuan organisasi. )spek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi 5 '. )spek perencanaan6 . )spek pengendalian6 dan . )spek akuntabilitas public. Penganggaran sektor publik harus dia"asi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih e0ekti0 jika dia"asi oleh lembaga penga"as khusus #o1ersight body% yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Fungsi Anggaran Sektr Pu!"ik
)nggaran sector public mempunyai beberapa 0ungsi utama, yaitu 5 #'% sebagai alat perencanaan, #% alat pengendalian, #% alat kebijakan 0iscal, #+% alat politik, #% alat koordinasi dan komunikasi, #<% alat penilaian kinerja, #(% alat moti1asi, dan #=% alat menciptakan ruang public. Anggaran se!agai A"at Peren#anaan $P"anning T"%
)nggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. )nggaran sector public dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. )nggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk 5 #a% Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan 1isi dan misi yang ditetapkan, #b% Merencanakan berbagai program dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternati1e sumber pembiayaannya, #c% Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan #d% Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Anggaran se!agai A"at Pengen&a"ian $Cntr" T"%
ebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggtungja"abkan 5
kepada public. 2anpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bah"a presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer public lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. )nggaran sector public dapat digunakan untuk mengendalikan #membatasi kekuasaan% eksekuti0. )nggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya o1erspending, underspending dan salah sasaran #misappropriation% dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. )nggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. ebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sector public digunakan untuk meyakinkan bah"a pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi ke"ajibannya. elain itu, anggaran digunakan untuk member in0ormasi dan meyakinkan legislati1e bah"a pemerintah bekerja secara e0isien, tanpa ada korupsi dan pemborosan. Pengendalian anggaran public dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu 5 a. Membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan6 b. Menghitung selisih anggaran #0a1ourable dan un0a1ourable 1ariances%6 c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan #controllable% dan tidak dapat dikendalikan #uncontrollable% atas suatu 1arians6 d. Mere1isi standar biaya atau target anggaran untuk athun berikutnya. Anggaran se!agai A"at Ke!i'akan Fiska" $Fis#a" T"%
)nggaran sebagai alat kebijakan 0iscal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran public tersebut dapat diketahui arah kebijakan 0iscal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. )nggaran dapat digunakan untuk mendorong, mem0asilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Anggaran se!agai A"at P"itik $ P"iti#a" T"%
)nggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sector public, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekuti0 dan kesepakatan legislati1e atas penggunaan dana public untuk kepentingan tertentu. )nggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan
6
alat politik #political tool%. >leh karena itu, pembuatan anggaran public membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan public oleh para manajer public. Manajer public harus sadar sepenuhnya bah"a kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. Anggaran se!agai A"at Kr&inasi &an K(unikasi $Cr&inatin an& C((uni#atin T"%
etiap uni kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyususnan anggaran. )nggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerinatahan. )nggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. !isamping itu, anggaran public juga ber0ungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekuti0. )nggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Anggaran se!agai A"at Peni"aian Kiner'a $)er*r(an#e Measure(ent T"%
)nggaran merupakan "ujud komitmen dari budget holder #eksekuti0% kepada pmberi "e"enang #legislati1e%. Kinerja eksekuti0 akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan e0isiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. )nggaran merupakan alat yang e0ekti0 untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran se!agai A"at Mti+asi $Mti+atin T"%
)nggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memoti1asi manajer dan sta0nya agar bekerja secara ekonomis, e0ekti0, dan e0isien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. )gar dapat memoti1asi pega"ai, anggaran hendaknya bersi0at challenging but attainable atau demanding but achie1able. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Anggaran se!agai A"at untuk Men#i)takan Ruang Pu!"ik $Pu!"i# S),ere%
)nggaran public tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat, dan !P97!P9!. Masyarakat, ?M, Perguruan 2inggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran public. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari 7
masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna "isma dan kelompok lain yang tidak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. 3ika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, 1andalism, dan sebagainya. '. 2I@) PI?)9 P4&@)&@@)9)&
Penganggaran Terpadu
Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian e0isiensi alokasi dana. angat penting untuk memastikan bah"a in1estasi dan biaya operasional yang berulang #recurrent% dipertimbangkan secara simultan. !ualisme
perencanaan
antara
anggaran
rutin
dan anggaran
pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan 8
secara
terpadu
dalam
rangka
me"ujudkan
prestasi pemerintahan yang dapat
memuaskan masyarakat. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Penganggaran Berbasis Kinerja mengutamakan upaya pencapaian output #keluaran% dan outcomes #hasil% atas alokasi belanja
#input% yang ditetapkan. !itujukan untuk
memperoleh man0aat sebesarbesarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja #satker%. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Kerangka Pengeluaran 3angka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspekti0
lebih
dari
satu tahun
anggaran,
dengan
mempertimbangkan
implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnyayang dituangkan dalam prakiraan maju #Pasal ' Butir PP '7::+%. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya #Pasal ' poin < PP '7::+%. .
34&I-34&I )&@@)9)& 4K2>9 P/B?IK
)nggaran sector public dibagi menjadi dua, yaitu 5 '. )nggaran >perasional, dan . )nggaran Modal. Anggaran O)erasina" $)eratin-re#urrent !u&get%
)nggaran >perasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan seharai-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja 9utin”. Belanja 9utin #recurrent eApenditure% adalah pengeluaran yang man0aatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. !isebut “rutin” karena si0at pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. ecara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja )dministrasi /mum dan Belanja >perasi dan Pemeliharaan. Anggaran M&a"-In+estasi $#a)ita"-in+est(ent !u&get% 9
)nggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas akti1a tetap seperti gedung, peralata, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja In1estasi7Modal adalah pengeluaran yang man0aatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Prinsip-prinsip Penyusunan )nggaran5 '. Keter!ukaan . )danya keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungja"aban anggaran. . Peri&isitas. Meliputi suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. /. Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan 0. F"eksi!i"itas. )nggaran disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang bisa berubah dikemudian hari. . Prea"a!e". Pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh !P97!P9! harus mendahului pelaksanaan anggaran. 1. Ke#er(atan. )nggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti. (. Ke"engka)an atau Uni+ersa"itas. emua penerimaan dan pengeluaran dimuat dalam anggaran. =. K()re,ensi* . )nggaran disusun untuk semua akti1itas pemerintah. *. Terin#i. etiap anggaran diklasi0ikasikan pada kelompok-kelompok yang telah .
ditentukan. P9>4 P4&//&)& )&@@)9)& 4K2>9 P/B?IK )nggaran Pendapatan dan Belanja !aerah #)PB!% yang dipresentasikan setiap tahun
oleh eksekuti0, memberi in0ormasi rinci kepada !P9! dan masyarakat tentang program program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu 5 '. Membantu pemerintah mencapai tujuan 0iscal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah. . Membantu menciptakan e0isiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa public melalui proses pemrioritasan. . Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. +. Meningkatkan transparansi dan pertanggungja"aban pemerintah kepada !P9! dan masyarakat luas.
10
Cactor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah 5 '. . . +.
2ujuan dan target yang hendak dicapai Ketersediaan sumber daya #0actor-0aktor produksi yang dimiliki pemerintah% Daktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target Cactor-0aktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti 5 munculnya peraturan pemerintah yang baru, 0luktuasi pasar, perubahan social dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran,
aspek
akuntansi,
aspek
pengendalian,
dan
aspek
auditing.
)spek
penganggaran
mengantisipasi pendapatan dan belanja #revenues and expenditure%, sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala akti1itas penerimaan dan pengeluaran #receipts and disbursements% atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Kedua aspek tersebut dianggap penting dalam manajemen keuangan publik. &amun, diantara kedua aspek tersebut aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi "aktu. Kalau aspek akuntansi lebih bersi0at “retrospective” #pencatatan masa lalu%, maka aspek penganggaran lebih bersi0at “ prospective” atau “anticipatory” #perencanaan masa yang akan datang%. Karena aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral, maka para manajer public perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada pada siklus anggaran.
+. K4BI3)K)& $/B/&@)& K4/)&@)& P/)2 !)& !)49)$ #$KP!% $ubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah meliputi5 '. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi ke"enangan pemerintah daerah6 . Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah6 . Pemberian pinjaman dan7atau hibah kepada pemerintahan daerah. $ubungan keuangan antar pemerintahan daerah, meliputi5 '. Bagi hasil pajak dan non-pajak
antara pemerintahan
daerah pro1insi dan
pemerintahan daerah kabupaten7kota6 . Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung ja"ab bersama6 . Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah6 11
+. Pinjaman dan7atau hibah antar pemerintahan daerah. Perimbangan keuangan dilakukan melalui trans0er7hibah dari Pusat kepada daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian ke"enangan perpajakan kepada daerah. Mengingat bah"a ke"enangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui trans0er masih lebih mendominasi #untuk saat ini%. esuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana
dari )PB& berbentuk block grants #bebas
digunakan oleh daerah%. Block grants juga didukung dengan speci0ic grants, yg ber0ungsi untuk menga"al prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar daerah. elaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan
melalui penguatan
local
taAing po"er dan
trans0er
diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun. /ntuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman.
B. SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANNGARAN PEMERINTAH DAERAH Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran Pusat Dan Daerah
12
istem Perencanaan Pembangunan &asional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan !aerah. istem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penga"asan. Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu kepada rencana pembangunan nasional. Kebijakan 0iskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional. eluruh kebijakan makro, terutama kebijakan 0iskal mempengaruhi kebijakan trans0er ke daerah.
Siklus Penyusunan APBD
13
2ahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan /ndang-/ndang &omor 2ahun ::+ tentang istem Perencanaan Pembangunan &asional, dimulai dari proses penyusunan 9P3P !aerah yang memuat 1isi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan !aerah. etelah 9P3P !aerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah !aerah menetapkan 9P3M !aerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai 1isi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan 9P3P !aerah dan 9P3M &asional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan KP! yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikati0. 9P3M !aerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat #tiga% bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan /ndang-undang &omor 2ahun ::+ Pasal '* ayat #%. etelah itu dilanjutkan dengan penetapan 9KP! yang ditetapkan setiap tahunnya bedasarkaan acuan 9P3M!, renstra, renja dan memperhatikan 9KP dengan Peraturan Kepala !aerah sebagai dasar untuk penyusunan )PB!. Proses perencanaan dari 9P3P !aerah, 9P3M !aerah sampai dengan 9KP !aerah sesuai dengan /ndang-undang &omor 2ahun :: berada di B)PP4!).
Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah &omor = 2ahun :: tentang Pengelolaan Keuangan !aerah Pasal + dan menyatakan kepala daerah menyusunan 14
kebijakan umum )PB! dan Prioritas Pla0on )nggaran ementara berdasarkan 9KP! dengan memperhatikan Peraturan Menteri !alam &egeri tentang Pedoman Penyusunan )PB! yang diterbitkan setiap tahunnya. etelah K/) dan PP) disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala !aerah dan Pimpinan !P9! maka kepala !aerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan 9K)-KP!7PPK! dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut 0ungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja,. dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 9K) KP! dan 9K) PPK! berdasarkan Peraturan Pemerintah &omor = 2ahun :: Pasal +' ayat #'% menyatakan “9K)-KP! yang telah disusun oleh kepala KP! sebagaimana dimaksud dalam Pasal < ayat #'% disampaikan kepada PPK!” dan ayat #% “9K)-KP! sebagaimana dimaksud pada ayat #'%, selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah”. 2im )nggaran Pemerintah !aerah yang selanjutnya disingkat 2)P! berdasarkan Peraturan Pemerintah &omor = 2ahun :: dan Peraturan Menteri !alam &egeri &omor ' 2ahun ::< adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan )PB! yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPK! dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. Proses selanjutnya adalah PPK! sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disampaikan ke !P9! dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan !P9!. etelah rancangan peraturan daerah tentang )PB! disetujui proses berikutnya adalah tahapan e1aluasi ke @ubernur untuk mendapat persetujuan, tata cara e1aluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundangundangan.
$al yang perlu kita pahami adalah bagaimana mekanisme proses penyusunan anggaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kadangkala instansi di Pemerintah !aerah
15
untuk memahami hal-hal seperti ini masih menggunakan kebiasaan lama sehingga aturan yang telah ditetapkan sering kali tidak dilaksanakan. Karena proses penyusunan anggaran tetap dilakukan audit oleh BPKP maupun BPK mengenai mekanisme penganggaran. $endaknya semua KP! memahami >P tentang mekanisme penganggaran, karena apabila terjadi sesuatu hal dikemudian hari bisa menjelaskan secara detail. 3angan aturan yang sudah ada tidak kita laksanakan dan aturan yang tidak ada kita ada-adakan. /ntuk lebih lengkapnya proses penyusunan dapat di lihat pada Permendagri &o ' 2ahun ::< # Ter"a()ir %. Proses Perencanaan dan Penganggaran !aerah
!ari gambar diatas dapat kita lihat proses perencanaan dan pengangaran daerah secara buttom–up yang dimulai dari musrenbang desa7kelurahan pada bulan 3anuari dimana tahapan ini merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam bentuk pengajuan kegiatan7program. /ntuk berikutnya akan dilanjutkan dengan tahapan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Cebruari baru kemudian dilaksanakan 0orum KP! Penyusunan 9enja KP! Kab7Kota dan Musrenbang Kab7Kota di bulan Maret. etelah tahapan musrenbang dilaksanakan maka berikutnya akan ditetapkan 9encana Kerja Pemerintah !aerah #9KP!%. etelah 9KP! ditetapkan maka akan dibahas dan dibuat kesepakatan Kebijakan /mum )PB! #K/)% antara Kepala !aerah #K!$% dengan !P9 di bulan 3uni. !an di bulan berikutnya dilakukan pembahasan dan kesepakatan Prioritas dan 16
Pla0on )nggaran antara K!$ dan !P9!. etelah tahapan pembahasan dan kesepakatan dilalui maka dapat di susun 9encana Kerja dan )nggaran KP! #9K)-KP!% dan 9encana )nggaran Pendapatan dan Belanja !aerah #9)PB!% yang kemudian dibahas dengan !P9! sehingga mendapat persetujuan. Pada bulan !esember dilakukan e1aluasi 9ancangan Perda )PB! sehingga Perda )PB! tersebut dapat di tetapkan. !an kemudian barulah di a"al tahun berikutnya )PB! bisa dilaksanakan. )lur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran !aerah
Bappeda menyusun rancangan a"al 9P3M! yang memuat 1isi, misi dan program kepala daerah. 9ancangan a"al 9P3M! berpedoman pada 9P3P! dan memperhatikan 9P3M &asional, kondisi lingkungan strategis di daerah. Kemudian KP! menyusun 9ancangan 9enstra-KP! sesuai dengan rancangan a"al 9P3M! dan disampaikan kepada Bapppeda. Bappeda menyempurnakan rancangan a"al 9P3M! menjadi rancangan 9P3M! dengan menggunakan rancangan 9enstra-KP! sebagai masukan. Kemudian 9enstra akan dijabarkan dalam bentuk 9encana Kerja 2ahunan #9enja-KP!%. etelah 9P3M! ditetapkan dengan peraturan daerah maka selanjutnya akan ditetapkan 9KP! yang ditetapkan setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada 9P3M!. Berdasarkan 9KP! tersebut maka Kepala !aerah dan !P9! membahas dan menetapkan K/) dan PP) yang apabila sudah disepakati maka selanjutnya KP! akan membuat 9K)-KP! dengan menggunakan rancangan7berpedoman pada 9enja-KP! dan Bappeda sebagai koordinatornya. !engan dibuatnya 9K)-KP! 17
maka juga akan terbentuk 9)BP!. !imana apabila 9)PB! ini sudah di sahkan maka akan terbentuk )PB!. Ketika )PB! sudah di sah kan maka akan dijabarkan dalam bentuk Penjabaran )PB! dan !P) KP!. !an kegiatan pun bisa dijalankan ketika !P) sudah diterima oleh KP!.
18
BAB III PENUTUP
K4IMP/?)& istem Perencanaan Pembangunan &asional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan !aerah. istem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penga"asan. Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu kepada rencana pembangunan nasional. Kebijakan 0iskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional. eluruh kebijakan makro, terutama kebijakan 0iskal mempengaruhi kebijakan trans0er ke daerah.
)9)& $al yang perlu kita pahami adalah bagaimana mekanisme proses penyusunan anggaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kadangkala instansi di Pemerintah !aerah untuk memahami hal-hal seperti ini masih menggunakan kebiasaan lama sehingga aturan yang telah ditetapkan sering kali tidak dilaksanakan. Karena proses penyusunan anggaran tetap dilakukan audit oleh BPKP maupun BPK mengenai mekanisme penganggaran. $endaknya semua KP! memahami >P tentang mekanisme penganggaran, karena apabila terjadi sesuatu hal dikemudian hari bisa menjelaskan secara detail. 3angan aturan yang sudah ada tidak kita laksanakan dan aturan yang tidak ada kita ada-adakan.
DAFTAR PUSTAKA 19
Bastian, Indra.::<. )kuntansi ektor Publik5 uatu Pengantar, 3akarta5 4rlangga. http577bpkad.natunakab.go.id7indeA.php7:'+-:-'-::-++-+7<+-anggaran7*-mekanisme penyusunan-anggaran https577sibukkerjatugas."ordpress.com7:''7'7'<7jenis-jenis-anggaran-pemerintah7 https577""".scribd.com7doc7+'<*=::7iklus-)PB&-)PB! http577""".anggaran.depkeu.go.id7"eb-content-list.aspEFontentIdG=( Mardiasmo. :'. )kuntansi ektor Publik. ogyakarta6 )ndi. Modul Kementrian Keuangan 9epublik Indonesia. Kebijakan Keuangan !aerah !an 2rans0er Ke !aerah, !ana !esa, !ana !ekonsentrasi !an 2ugas Pembantuan 2ahun )nggaran :'<. &asir, Mohamad. :':. Perubahan istem Penganggaran di Indonesia dan !ampaknya pada Kinerja. emarang. Permendagri &omor ' 2ahun ::< tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan !aerah /ndang - /ndang &omor 2ahun ::+ tentang istem Perencanaan Pembangunan &asional /ndang H /ndang &omor 2ahun ::+ tentang Pemerintah !aerah /ndang H /ndang &omor 2ahun ::+ tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah !aerah /ndang H /ndang &omor = 2ahun :: tentang Pengelolaan Keuangan !aerah
20
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Sistem Akuntansi Pemerintahan
DISUSUN OLEH :
Kelomok I !IRGIANA NINGSIH R"MADANIATI MUHAMMAD TAU#IK DASMAR MAGISTER AKUNTANSI #AKU$TAS EK"N"MI
UNI!ERSITAS RIAU %&'(
21
