Modul 09 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1

MATERI 9 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH A. Pendahuluan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemda juga mempunyai kewajiban: untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur, mnlai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu: a. Basis Akuntansi. SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan. Sistem Pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu: Aset = Utang + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Seperti halnya SAPP, SAPD juga terdiri atas dua subsistem, yaitu: 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD, yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,

2

belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Dalam pembahasan dalam buku ini, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah akan disebut dengan istilah Sistem Akuntansi PPKD.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam pelaksariaan anggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja. 2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda.

Dengan demikian, SKPKD akan menjalankan sistem akuntansi SKPD dan juga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (PPKD). Pendapatan Satuan Kerja Pendapatan Pajak Pemda

Pendapatan retribusi Lain-lain Pendapatan yang sah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah

Belanja

Pembiayaan

Belanja pegawai Balanja barang dan jasa Belanja modal Belanja bunga, subsidi, hibah, Penerimaan bantuan sosial, bagi hasil, bantuan pembiayaan keuangan, belanja tidak terduga. Pengeluaran pembiayaan

B. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Dalam struktur pemda, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Secara berkala, PPK melakukan penempatan pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 1. Akuntansi Pendapatan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

3

Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemda yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih. Akuntansi pendapatan dilaksanakanberdasarkan asasbruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat

pendapatan ash daerah (PAD) yang berada dalam loewenang SKPD. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK mencatat pendapatan SKPD dalam buku jurnal khusus pendapatan menggunakan dokumen sumber dari Bendahara Penerimaan berupa SPJ Penerimaan dan lampirannya. Jurnal pendapatan SKPD adalah: Dr. Kas di bendahara penerimaan Cr. Pendapatan...

30.000.000 30.000.000

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD kemudian disetor kepada rekening Kas Daerah (Kasda). PPK mencatat transaksi penyetoran teisebut dengan menjurnal: Dr. RK PPKD Cr. Kas di Bendahara Penerimaan

30.000.000 30.000.000

Pada saat setoran pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Daerah, Sistem Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi penerimaan tersebut dengan menjurnal: Dr. Kas di Kasda Cr. RK SKPD

30.000.000 30.000.000

2. Akuntansi Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemda yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving). Biasanya tiap SKPD akan mendapatkan UP di awal tahun anggaran

4

dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Penerimaan UP ini akan dicatat oleh PPK SKPD dengan menjurnal: Dr. Kas di bendahara pengeluaran Cr. RK PPKD

100.000.000 100.000.000

Sedangkan sistem akuntansi PPKD akan mencatat RK SKPD di debit, dan Kas di Kasda pada kredit. Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat dalam buku jurnal khusus belanja, dengan mendebit akun belanja yang sesuai dan mengkredit Kas di Bandahara Pengeluaran. Secara periodik, Bendahara Pengeluaran SKPD akan membuat SPJ Pengeluaran dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) GU (ganti uang), yaitu penggantian uang persediaan (reimburshment). Jurnal penerimaan uang GU dan pelaksanaan belanja GU sama dengan penjurnalan pada UP. TU atau tambah uang adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal penerimaan uang TU dan pelaksanaan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU. Beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD, dananya mengalir langsung dari rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Jenis belanja seperti itu dikenal dengan belanja LS (Langsung). Belanja LS yang dimaksud adalah Belanja LS Gaji dan Tunjangan dan Belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh PPKD. SKPD Dr. Belanja xxx Cr. RK PPKD xxx

PPKD Dr. RK SKPD xxx Cr. Kas di Kasda xxx

3. Akuntansi Aset Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan ke dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu: a. Penambahan nilai aset tetap b. Pengurangan nilai aset tetap

Penambahan nilai aset tetap dapat berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, perolehan aset tetap dari bantuan, hibah, atau donasi, revaluasi aset

5

dari hasil kegiatan sensus barang, dan lain sebagainya, sedangkan pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah, depresiasi/ penyusutan, dan pentransferan aset tetap kepada SKPD lainnya. Mekanisme akuntansi aset pada SKPD dimulai dengan pembuatan bukti memorial oleh PPK. Dokumen sumber untuk membuat bukti memorial tersebut adalah bukti transaksi, antara lain berupa berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penghapusan barang, atau berita acara penyelesaian pekerjaan. Bukti memorial akan menjadi dasar penjurnalan aset tetap, baik penambahan maupun pengurangan. Dalam kasus penambahan nilai aset tetap, PPK mengakui penambahan aset tetap dengan menjurnal: Dr. Aset tetap... Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap

xxx xxx

Sedangkan jika ada pengurangan aset tetap, PPK mengakui pengurangan aset tetap dengan menjurnal "Diinvestasikan dalam Aset Tetap" di debit dan "Aset Sesuai Jenisnya" di kredit. 4. Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya: a. Koreksi kesalahan pencatatan Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah dimasukkan ke buku besar yang dilakukan oleh PPK SKPD. Untuk memudahkan pemahaman, berikut akan diberikan ilustrasi kasus kesalahan pencatatan dan jurnal koreksi yang harus dibuat. 1. Belanja ATK senilai Rp 15 juta dicatat sebagai Belanja Dokumen. Atas kesalahan ini, PPK SKPD akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut: Dr. Belanja ATK Cr. Belanja dokumen

15.000.000 15.000.000

2. Dana SP2D UP senilai Rp 50 juta dicatat oleh PPK Dinkes dengan mendebit rekening kas di bendahara penerimaan. Seharusnya rekening yang didebit adalah rekening

6

kas di bendahara pengeluaran. Atas kesalahan ini, PPKD akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut: Dr. Kas di bendahara pengeluaran Cr. Kas di bendahara penerimaan

50.000.000 50.000.000

b. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas Merupakan pengakuan terhadap perolehan/perubahan nilai/pelepasan aset, utang dan ekuitas yang terjadi di SKPD. Perolehan aset yang tidak melalui belanja modal, penghapusan aset/barang daerah, serta revaluasi aset sebagai hasil sensus barang daerah merupakan beberapa contoh yang relevan. 1. Diterima Surat Keputusan penghapusan barang (penghapusan mesin tik yang musnah karena kebakaran di gudang). Nilai mesin tik ini dalam neraca sebesar Rp 200 ribu. Jurnal untuk mencatat hal ini adalah: Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap Cr. Mesin tik

200.000 200.000

2. Penghitungan fisik di lapangan memperlihatkan saldo persediaan Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah: Obat-obatan senilai Rp 47.500.000 KertasHVS : 42 rim senilai Rp 1.050.000 Tinta printer : 3 unit senilai Rp 1.800.000 Dr. Persediaan—obat-obatan Dr. Persediaan—ATK Cr. Cadangan persediaan

47.500.000 2.850.000 50.350.000

c. Jurnal depresiasi Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap SKPD dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Jurnal penyusutan aset tetap ini dibuat di akhir tahun. Contoh jurnal penyusutan papan tulis elektronik oleh SKPD adalah: Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap 500.000 Cr. Akumulasi penyusutan—papan tulis elektronik 500.000

d. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment).

7

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia. 5. Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suaru entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta reali sasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah: a. LRA b. Neraca c. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan keuangan tersebut dibuat dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu semester pertama dan semester kedua. Laporan keuangan semester kedua berisi data dan informasi keuangan semester I dan II. Proses pembuatan laporan keuangan SKPD secara manual pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan pada akuntansi komersial, dimulai dengan menempatkan jurnal yang telah dibuat ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan, hingga membuat LRA dan Neraca. Proses tersebut dapat dibantu menggunakan

worksheet atau kertas kerja. Teknisnya, PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" pada worksheet SKPD. PPK kemudian membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut

8

diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada kertas kerja. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: a. Koreksi kesalahan/pemindahbukuan. b. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment). c. Pencatatan piutang, persediaan, dan atau aset lainnya pada akhir tahun. Selanjutnya, PPK melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran" yang terdapat pada kertas kerja. Begitu juga akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca akan dipindahkan ke kolom "Neraca" yang terdapat pada kertas kerja. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPK dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Neraca dan LRA. Berikut adalah tampilan contoh kertas kerja SKPD: Kode Rekening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Uraian

D

Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Retribusi Persediaan Obat-obatan Tanah Kantor Mesin Foto copy Papan Tulis Elektronik Gedung Kantor Gedung Rumah Jabatan Akumulasi Penyusutan AT Utang Pemungutan PPN Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Diinvestasikan dalam AT RK Pemda SILPA Pendapatan Retribusi Belanja Gaji Pokok Belanja Tunjangan Keluarga Belanja Tunjangan Fungsional Belanja Tunj. Fungsional Umum Belanja ATK Belanja BBM/Gas Belanja Obat-obatan Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik

1.452.000 1.342.500

NS Setelah Penyesuaian D K 1.500 60.000 30.000 100.000 20.000 7.000 750.000 650.000 75.000 25.000 60.000 30.000 - 1.452.000 - 1.342.500

50.000

50.000

Neraca Saldo

Penyesuaian K

D

K

1.500 60.000 30.000 100.000 20.000 7.000 750.000 650.000 75.000 25.000 60.000 30.000

950.000 95.000 30.000 150.000 10.000 1.000 75.000 50.000 20.000 35.000 2.944.500

950.000 95.000 30.000 150.000 10.000 1.000 75.000 50.000 20.000 35.000 2.944.500

90.000

90.000

3.034.500

Laporan Realisasi Anggaran D K

1.366.000 50.000

Neraca D 1.500 60.000 30.000 100.000 20.000 7.000 750.000 650.000 1.366.000

K

75.000 25.000 60.000 30.000 1.452.000 1.342.500

950.000 95.000 30.000 150.000 10.000 1.000 75.000 50.000 20.000 35.000 3.034.500

1.416.000

1.416.000

2.984.500

2.984.500

9

C. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam

kapasitas sebagai pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus mengelola keuangan daerah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sistem akuntansi PPKD ini meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akuntansi Pendapatan PPKD Akuntansi Belanja PPKD Akuntansi Pembiayaan Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang) Akuntansi Utang Akuntansi Selain Kas

1. Akuntansi Pendapatan PPKD Akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level pemda seperti Dana Perimbangan. Dokumen sumber untuk penjurnalannya adalah Laporan Posisi Kas Harian yang dibuat oleh BUD. Dari Laporan Posisi Kas Harian tersebut, PPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari dana perimbangan adalah: Dr. Kas di kas daerah Cr. Pendapatan dana perimbangan

30.000.000.000 30.000.000.000

2. Akuntansi Belanja PPKD Akuntansi Belanja PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Proses akuntansi belanja PPKD dimulai dengan PPKD menerima SP2D dari Kuasa BUD. Berdasarkan SP2D tersebut, PPKD mencatat transaksi belanja dengan jurnal sebagai berikut: Dr. Belanja bunga/subsidi/... Cr. Kas di kas daerah

12.000.000 12.000.000

3. Akuntansi Pembiayaan PPKD Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menurup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

10

tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan

pembiayaan, di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika ada surplus. Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, dan pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemda lain. Pembentukan dana cadangan juga dapat dilakukan ketika terjadi surplus. PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH Penerimaan Pembiayaan: 1. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. 2. Pencairan dana cadangan. 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Penerimaan pinjaman daerah (utang). 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 6. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran Pembiayaan: 1. Pembentukan dana cadangan. 2. Penerimaan modal (investasi) pemda. 3. Pembayaran pokok utang. 4. Pemberian pinjaman daerah.

Akuntansi untuk pembiayaan menggunakan basis kas modifikasi. Dengan demikian, selain mencatat penerimaan atau pengeluaran kas, PPKD juga mencatat adanya aset atau kewajiban yang muncul akibat pembiayaan tersebut. Dokumen sumber untuk pencatatan jurnalnya adalah Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Berikut akan ditampilkan beberapa contoh jurnal penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. • Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan Dr. Kas Cr. Penerimaan pembiayaan—pencairan dana cadangan

20.000.000

Dr. Diinvestasikan dalam dana cadangan Cr. Dana cadangan

20.000.000 20.000.000

20.000.000

• Penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pinjaman (utang) dari pemerintah pusat Dr. Kas Cr. Penerimaan pembiayaan—utang pemerintah pusat

25.000.000

25.000.000

11

Dr. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang 25.000.000 Cr. Utang DN—pemerintah pusat 25.000.000

• Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemda (investasi jangka panjang) Dr. Pengeluaran pembiayaan—penyertaan modal pemda Cr. Kas

10.000.000 10.000.000

Dr. Penyertaan modal pemda 10.000.000 Cr. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 10.000.000

• Pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan Dr. Pengeluaran pembiayaan—pembentukan dana cadangan Cr. Kas

10.000.000 10.000.000

Dr. Dana cadangan Cr. Diinvestasikan dalam dana cadangan

10.000.000 10.000.000

4. Akuntansi Aset PPKD Prosedur akuntansi aset pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, misalnya pengakuan atas Investasi Jangka Panjang dan Dana Cadangan. PPKD akan mencatat transaksi perolehan maupun pelepasan aset ini dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial. Bukti memorial dibuat oleh PPKD sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Pencatatan aset dalam buku jurnal PPKD merupakan proses lanjutan dari pencatatan pembiayaan daerah yang menghasilkan aset (Investasi dan Dana Cadangan). Berikut adalah beberapa contoh jurnal untuk mencatat perolehan maupun pelepasan aset PPKD: • Perolehan Investasi Jangka Panjang: Dr. Penyertaan modal pemda 10.000.000 Cr. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 10.000.000

• Pembentukan Dana Cadangan: Dr. Dana cadangan Cr. Diinvestasikan dalam dana cadangan

10.000.000 10.000.000

• Pelepasan Investasi Jangka Panjang: Dr. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 15.000.000 Cr. Investasi dalam surat utang negara 15.000.000

• Pencairan Dana Cadangan: Dr. Diinvestasikan dalam dana cadangan Cr. Dana cadangan

25.000.000 25.000.000

12

5. Akuntansi Utang PPKD Seperti halnya aset, utang atau kewajiban pemda muncul sebagai akibat dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Prosedur akuntansi utang PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan utang jangka panjangyang muncul dari transaksi penerimaan pembiayaan serta pelunasan/pembayaran utang (pengeluaran pembiayaan). Ketika ada transaksi penerimaan pembiayaan yang berasal dari perolehan utang jangka panjang, maka PPKD akan menjurnal sebagai berikut: Dr. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang Cr. Utang...

35.000.000 35.000.000

Sebaliknya, ketika pemda melakukan pelunasan utang melalui transaksi pengeluaran pembiayaan, maka akan dibuat jurnal: Dr. Utang jangka panjang Cr. Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran utang jangka panjang

5.000.000 5.000.000

6. Akuntansi Selain Kas PPKD Prosedur akuntansi selain kas PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas pada PKPD meliputi: • Koreksi kesalahan pencatatan Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah dipindahkan ke buku besar. Untuk memudahkan pemahaman, berikut akan diberikan ilustrasi kasus kesalahan pencatatan dan jurnal koreksi yang harus dibuat. a. Setoran pendapatan dari Dinkes senilai Rp 39 juta dicatat oleh PPKD sebagai setoran pendapatan dari Dinas Pendidikan sebesar Rp 93 juta. Atas kesalahan ini, PPKD akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut: Dr. RK Dinas Pendidikan Cr. RK Dinkes

39.000.000 39.000.000

b. Uang persediaan (UP) untuk Dinkes senilai Rp 75 juta dicatat oleh PPKD sebagai UP untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp 57 juta. Atas kesalahan ini, PPKD akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

13

Dr. RK Dinkes Cr. RK Dinas Pendidikan Cr. Kas di Kas Daerah

75.000.000 75.000.000 75.000.000

 Pengakuan aset, utang, dan ekuitas Merupakan pengakuan terhadap perolehan/perubahan nilai/pelepasan aset, utang dan ekuitas yang dilakukan oleh PPKD (pada kapasitas pemda) dan tidak ada penerimaan maupun pengeluaran kas. Salah satu contoh yang sesuai dengan hal tersebut adalah pengakuan utang jangka pendek yang berasal dari bagian lancar utang jangka panjang. Istilah yang sering dipakai untuk jurnal seperti itu adalah jurnal reklasifikasi. Dr. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Cr. Bagian lancar utang jangka panjang Dr. Utang jangka panjang Cr. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

xxx xxx xxx xxx

 Jurnal terkait transaksi yang bersifat accrual dan prepayment Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan PPKD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri bukti transaksi, jika tersedia. 7. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Laporan keuangan PPKD adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. SKPKD sebagai Satuan Kerja akan mengeluarkan laporan keuangan SKPD seperti SKPD yang lain. Dengan demikian, yang akan muncul dalam Laporan Keuangan PPKD adalah transaksi-transaksi pendapatan PPKD, belanja PPKD, dan pembiayaan. Format dan prosedur penyusunannya pun sama dengan laporan keuangan SKPD yang telah dijelaskan sebelumnya. Laporan keuangan PPKD ini nantinya juga akan dikonsolidasikan bersama laporan keuangan semua SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Teknisnya, PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses

14

pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada kertas kerja. PPKD kemudian membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada kertas kerja. Selanjutnya, PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada kertas kerja. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran" yang terdapat pada kertas kerja. Begitu juga akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca akan dipindahkan ke kolom "Neraca" yang terdapat pada kertas kerja. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca dan LRA. Berikut adalah tampilan contoh kertas kerja PPKD: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kode Rekening

Uraian Kas di Kas Daerah Piutang DAU Penyertaan Modal Pemda Dana Cadangan Utang DN – Sektor Perbankan Utang kepada Pemerintah Pusat Cadangan Piutang Diinvestasikan dalam investasi Jgk Panjang Dana YH disdiakn utk pbyrn utang Jgk Pjg. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

500.000

NS Setelah Penyesuaian K D K 10.000.000 500.000 2.000.000 500.000 - 2.000.000 - 3.000.000 500.000 500.000 - 2.000.000 5.000.000 500.000

5.000.000 3.000.000

5.000.000 3.000.000

Neraca Saldo D 10.000.000

K

Penyesuaian D 500.000

2.000.000 500.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000

Laporan Realisasi Anggaran D K

Neraca D 10.000.000 500.000 2.000.000 500.000 5.000.000

10.000.000 Pendapatan – DAU Pendapatan – DAK Belanja - Bunga Utang Jgk Pdek kpd Pemrth. 200.000 Belanja- Subsidi kepada Lembaga 200.000 Belanja- Hibah kepada pemerintah Desa 100.000 Penerusan Pinjaman Daerah dari Pemrth. Penerimaan Pinjaman dari Bank Pembentukan Dana Cadangan 500.000 Penyertaan Modal Pemda – BUMD 2.000.000

200.000 200.000 100.000 3.000.000 2.000.000

20.500.000 20.500.000

500.000

2.000.000 3.000.000 500.000 2.000.000 500.000 10.000.000

5.000.000 3.000.000 200.000 200.000 100.000

3.000.000 2.000.000 500.000 2.000.000

K

3.000.000 2.000.000 500.000 2.000.000

500.000 21.000.000 21.000.000 13.000.000 13.000.000 18.000.000 18.000.000

8. Akuntansi Konsolidator PPKD SAPD dibangun dengan sebuah arsitektur seperti akuntansi cabang di sektor swasta. Maka dalam pelaksanaan transaksinya, SKPKD diibaratkan sebagai kantor pusat

15

(home office) dan SKPD sebagai kantor cabang (branch office). Dengan skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKD pada kapasitas pemda dan SKPD. Akun yang dimaksud adalah R/K PPKD dan R/K SKPD. Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian dari BUD, PPKD harus mengidentifikasi aliran kas dari BUD (rekening Kas Daerah) kepada bendahara pengeluaran SKPD (berdasarkan dokumen sumber SP2D) dan sebaliknya aliran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke BUD (berdasarkan dokumen sumber Nota Kredit). PPKD kemudian akan membuat jurnal untuk mencatat transaksi aliran kas tersebut. Aliran dana dari Kas Daerah ke kas bendahara pengeluaran SKPD akan dijurnal sebagai berikut: Dr. RK SKPD Cr. Kas di Kas Daerah

xxx xxx

Sedangkan untuk mencatat aliran dana dari Bendahara Penerimaan SKPD ke Kas Daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat jurnal sebagai berikut: Dr. Kas di Kas Daerah Cr. RK SKPD

xxx xxx

9. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account, yaitu akun/rekening RK. Sehingga, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak akan ada lagi akun/rekening RK. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri atas: a. b. c. d.

LRA Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

16

Gambar 9-1 Struktur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LAPORAN KEUANGAN STKER DAN PPKD

LAPORAN KEUANGAN PEMDA

SATUAN KERJA

PPKD

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dikeluarkan dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu: a.

Semester, yang dimulai dari periode Januari-Juni

b. Tahunan, yang dimulai dari periode Januari-Desember Teknis pelaksariaannya adalah PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Kemudian PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Neraca Setelah Penyesuaian dari kertas kerja SKPD dan kertas kerja PPKD mehjadi Neraca Saldo Pemda dan diletakkan di kolom "Neraca Saldo Pemda" yang terdapat pada kertas kerja konsolidasi. Proses selanjutnya adalah pembuatan jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat oleh PPKD dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat "resiprokal." Akun resiprokal adalah akun-akun Rekening Koran (RK). Jurnal eliminasi dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi di kolom jurnal eliminasi. Berdasarkan Neraca Saldo Pemda yang telah disesuaikan (setelah eliminasi), PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran" yang terdapat pada kertas kerja. Dan akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dipindahkan ke kolom "Neraca." Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca dan LRA. Berikut adalah tampilan contoh kertas kerja konsolidasi:

17

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Kode Rekening

Neraca Saldo Pemda Konsolidasi D K Kas di Kas Daerah 8.657.500 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.500 Piutang Retribusi 60.000 Piutang DAU 500.000 RK Dinas Pendidikan 1.342.500 Persediaan Obat-Obatan 30.000 Penyertaan Modal Pemda 2.000.000 Tanah Kantor 100.000 Mesin FotoCopy 20.000 Papan Tulis Elektronik 7.000 Gedung Kantor 750.000 Gedung Rumah Jabatan 650.000 Akumulasi Penyusutan AT 75.000 Dana Cadangan 500.000 Utang Pemungutan PPN 25.000 Utang DN – Sektor Perbankan 2.000.000 Utang kepada Pemerintah Pusat 3.000.000 Cadangan Piutang 560.000 Cadangan Persediaan 30.000 Diinvestasikan dlm Investasi Jgk Panjang 2.000.000 Diinvestasikan dalam AT 1.452.000 RK PPKD 1.342.500 Dana YH disediakn utk Pmbyrn Utang Jgk Pjg 5.000.000 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 500.000 SILPA Pendapatan Retribusi 50.000 Pendapatan – DAU 5.000.000 Pendapatan – DAK 3.000 Belanja Gaji Pokok 950.000 Belanja Tunjangan Keluarga 95.000 Belanja Tunjangan Fungsional 30.000 Belanja Tunj. Fungsioan Umum 150.000 Bunga Utang Jgk Pendek kpd Pemerintah 200.000 Belanja Subsidi kepada Lembaga 200.000 Belanja- Hibah kepada Pemerintah Desa. 100.000 Belanja ATK 10.000 Belanja BBM/Gas 1.000 Belanja Obat-obatan 75.000 Belanja Telepon 50.000 Belanja Air 20.000 Belanja Listrik 35.000 Penerusan Pinjaman Daerah dari Pemernth 3.000.000 Penerimaan Pinjaman dari Bank 2.000.000 Pembentukan dana Cadangan 500.000 Penyertaan Modal Pemda – BUMD 2.000.000 Uraian

24.034.000 24.034.000

Penyesuaian D

K

1.342.500

1.342.500

NS Setelah Pemda Penyesuaian D K 8.657.500 1.500 60.000 500.000 1.342.500 30.000 2.000.000 100.000 20.000 7.000 750.000 650.000 75.000 500.000 25.000 2.000.000 3.000.000 560.000 30.000 2.000.000 1.452.000 1.342.500 5.000.000 500.000 950.000 95.000 30.000 150.000 200.000 200.000 100.000 10.000 1.000 75.000 50.000 20.000 35.000

500.000 2.000.000 1.342.500

50.000 5.000.000 3.000 3.000.000 2.000.000 -

Laporan Realisasi Anggaran D K

8.634.000 950.000 95.000 30.000 150.000 200.000 200.000 100.000 10.000 1.000 75.000 50.000 20.000 35.000 500.000 2.000.000

Neraca D 8.657.500 1.500 60.000 500.000 1.342.500 30.000 2.000.000 100.000 20.000 7.000 750.000 650.000 500.000 5.000.000 -

K 75.000 25.000 2.000.000 3.000.000 560.000 30.000 2.000.000 1.452.000 1.342.500 500.000 8.634.000

50.000 5.000.000 3.000 3.000.000 2.000.000 -

1.342.500 24.034.500 24.034.500 13.050.000 13.050.000 19.618.500 19.618.500