Nama
: Zahran Amir
NIM : A1C014157 157 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah
Karakteristik Sistem Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan buku Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Asia (the Asia Foundation) dari Asian Develop Developmen mentt Bank Bank (ADB) (ADB) pada pada aal aal tahun tahun !""#$ !""#$ dalam dalam meren% meren%ana anaka kan n dan mengelola keuangan daerah diperlukan pemahaman aal tentang &Karakteristik Anggar Anggaran an& & pemerin pemerintah tah daerah daerah yang yang men%ak men%akup up antara antara lain' lain' siapa siapasia siapa pa saa saa pelak pelaku u kun%i kun%i (key (key person) person) yang yang terliba terlibat* t* siklus siklus dan kalend kalender er anggar anggaran* an* dan rin%ia rin%ian n prose proses s anggara anggaran n yang yang merupa merupakan kan siklus siklus selama selama +" (tigap (tigapulu uluh) h) bulan bulan atau dua setengah tahun, Pelak Pelakup upela elaku ku kun%i kun%i (key (key person) person) yang yang terlib terlibat at dalam dalam penyus penyusuna unan n anggar anggaran an pemerintahan kabupaten-kota adalah' a) Pihak Pihak .ksek .ksekuti uti// (Bupat (Bupati-0 i-0ali aliko kota$ ta$ Sekre Sekretar taris is Daerah$ Daerah$ 1im 1im Anggara Anggaran$ n$ SKPD$ SKPD$ Bappeda dan BPKD) 2) Bupati Bupati-0 -0ali aliko kota ta Bupati-0alikota adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegia kegiatan tan dan pelaya pelayanan nan publik publik yang yang akan akan dis disedi ediaka akan n oleh oleh pemerin pemerintah tah daerah untuk suatu periode aktu tertentu, Dalam hal ini bupati-alikota harus segera menyusun 3en%ana Pembangunan 4angka 5enengah Daerah (3P4 (3P45D 5D)) pali paling ng lamb lambat at + (tig (tiga) a) bula bulan n sete setela lah h terp terpil ilih, ih, Dok Dokumen umen ini ini nant nantin inya ya akan akan men menad adii ruu ruuka kan n dala dalam m peny penyus usun unan an ren%a en%ana na kera era pemerintah daerah (3KPD), Setelah selesai penyusunan APBD untuk suatu tahun anggaran tertentu$ bupati bupati-a -alik likota ota segera segera menga mengauka ukan n 3an%a 3an%anga ngan n Perda Perda tentan tentang g APBD disertai dokumen pendukungnya kepada DP3D, !) Sekret Sekretari aris s Daera Daerah h (Sekd (Sekda) a) Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran daerah$ Sekretaris daerah dalam suatu pemerintahan pemerintahan kabupatenkabupaten-kot kota a merupakan merupakan koordin koordinator ator 1im Anggaran Anggaran .ksekuti/ .ksekuti/ yang mempunyai tugas antara lain menyampaik menyampaikan an Kebi ebiak akan an 6mum 6mum An Angg ggar aran an (K6A (K6A)) kepad epada a DP3D DP3D,, Kebi ebiak akan an umum umum anggaran adalah dokumen yang akan diadikan landasan utama dalam penyusunan 3APBD, +) 1im 1im Angga Anggaran ran .ksek .ksekuti uti/ / 1im Anggaran .ksekuti/ yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang bertugas untuk menyusun Kebiakan 6mum anggaran dan mengk mengkomp ompilas ilasika ikan n 3en%ana en%ana Kera Anggar Anggaran an setiap setiap Satuan Satuan Kera (3KA (3KA SKPD) menadi 3APBD, 7) Satuan Satuan Kera Kera Perangk Perangkat at Daerah Daerah (SKPD) Satuan Satuan Kera Perangka Perangkatt Daerah (SKPD) adalah unit kera pemerintahan pemerintahan kabupatenkabupaten-kot kota a yang merupakan merupakan pengguna pengguna anggaran-k anggaran-kuasa uasa pengguna pengguna anggar anggaran an dan mempuny mempunyai ai tugas tugas untuk untuk menyus menyusun un dan melaksa melaksanak nakan an anggaran pada unit kera yang bersangkutan, 4umlah SKPD untuk suatu pemerintahan pemerintahan kabupaten kabupaten-kot -kota a dapat berbedabeda berbedabeda antara satu dengan dengan
lainnya tergantung pada struktur organisasi kepemerintahan di daerah masingmasing, 8) Badan Peren%anaan dan Pembangunan Daerah (BAPP.DA) BAPP.DA dari suatu pemerintahan kabupaten-kota merupakan unit peren%anaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk menyiapkan berbagai dokumen peren%anaan yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan musyaarah peren%anaan dan pembangunan di daerah$ menyelenggarakan proritas 5usrenbang$ dan mengkoordinasikan antara hasil 5usrenbang dan usulan dari setiap satuan kera sehingga tersusun 3en%ana Kera Pemerintah Daerah (3KPD), #) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) BPKD adalah unit kera pada suatu pemerintahan kabupaten-kota yang bertugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebiakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan ber/ungsi sebagai bendahara umum daerah, BPKD bertanggung aab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungaaban pelaksanaan APBD, Istilah yang dipakai di suatu pemerintah kabupaten-kota tidak sama antara satu dengan lainnya, Ada unit organisasi dari suatu pemerintah kota yang menyebutnya dengan istilah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)$ ada uga yang memberi nama Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), b) Pihak 9egislati/ Pihak 9egislati/ yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain adalah' 2) Panitia Anggaran 9egislati/ Panitia Anggaran 9egislati/ adalah suatu 1im Khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah (bupati-alikota) tentang penetapan$ perubahan$ dan perhitungan APBD yang diaukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam 3apat Paripurna, !) KomisiKomisi DP3D Komisikomisi di lingkungan DP3D adalah alat kelengkapan DP3D yang dibentuk untuk memperlan%ar tugastugas DP3D dalam bidang pemerintahan$ perekonomian dan pembangunan$ keuangan$ investasi daerah$ serta keseahteraan rakyat, Dalam proses penetapan anggaran komisikomisi merupakan kelompok kera yang bersamasama dengan semua SKPD terkait membahas 3KASKPD, %) Pihak Pengaas (Auditor) Yang bertindak sebagai pihak pengaas dalam peren%anaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah' 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5enurut peraturan perundangundangan yang berlaku$ BPK adalah satusatunya pengaas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung aab keuangan pemerintah daerah, Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan$ pemeriksaan kinera$ serta pemeriksaan atas tuuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua pemeriksaan tersebut di atas, !) Badan Pengaasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP adalah 9embaga Pemerintah :onDepartemen (9P:D) yang berkedudukan di baah dan bertanggung aab langsung kepada presiden, BPKP merupakan auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pengaasan internal terhadap pertanggungaaban pengelolaan keuangan daerah yang mengunakan dana APB:, +) Badan Pengaas Daerah (BA0ASDA) Baasda adalah pengaas internal suatu pemerintah kabupaten-kota yang bertugas mengaudit dan melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi-lembaga yang dibiayai oleh APBD, Baasda mempunyai tugas pokok membantu bupati-alikota untuk melaksanakan kegiatan pengaasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terkait, Bagi negaranegara yang sedang berkembang seperti Indonesia$ karakteristik anggaran masih mengalami perubahanperubahan sehingga diperlukan pula in/ormasi terkini tentang perubahan yang telah dan sedang berlangsung mengenai proses penganggaran beserta ketentuan perundangundangan yang mengaturnya,
Siklus Anggaran Pemerintah Daerah 0alaupun siklus dan proses penganggaran di setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya$ namun pada dasarnya mempunyai uruturutan yang sama makna dan tuuannya, 5enurut buku panduan tentang Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia$ yang diterbitkan oleh Yayasan Asia (the Asia Foundation) dari Bank Pembangunan Asia (ADB) proses-siklus anggaran pemerintah daerah berlangsung selama !; (dua setengah) tahun dengan urutan sebagai berikut' a, Penyusunan dan Penetapan Anggaran (2 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan) 1ahapan penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui /orum pertemuan komunitas (5usrenbang)$ proses penyusunan kegiatan oleh satuan kera perangkat daerah (dinas$ instansi) sampai dengan penyiapan dra/ usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah (pihak eksekuti/) kepada DP3D (pihak legislati/) untu dibahas dan disetuui bersama, Dalam proses penyusunan anggaran yang memerlukan aktu beberapa bulan$ 1im Anggaran .ksekuti/ yang beranggotakan unsurunsur dari Sekretariat Daerah$ BAPP.DA dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai /ungsi dan peranan yang sangat penting,, 0alaupun masyarakat dimintai pendapatnya dalam proses penentuan prioritas program namun pada akhirnya proses penyusunan program dilakukan se%ara tertutup di masingmasing satuan kera (SKPD), Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekuti/ menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislati/, Pada umumnya proses ini ditandai dengan pidato dari kepala daerah (Bupati-0alikota) di hadapan anggota DP3D, Selanutnya DP3D akan melakukan pembahasan untuk beberapa aktu, Selama masa pembahasan akan teradi diskusi antara pihak Panitia Anggaran
9egislati/ dengan 1im Anggaran .ksekuti/ dimana pada kesempatan ini pihak legislati/ berkesempatan untuk menanyakan dasardasar kebiakan eksekuti/ dalam membahas usulan anggaran tersebut, b, Pelaksanaan Anggaran (2 tahun saat tahun anggaran beralan) Pelaksanaan Anggaran adalah tahapan yang dimulai seak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai, 1ahapan pelaksanaan berlangsung selama 2 (satu) tahun terhitung mulai aal tahun anggaran baru pada bulan 4anuari setiap tahunnya, 1ahapan Pelaksanaan ini sepenuhnya menadi tanggung aab pihak eksekuti/ melalui Satuan Kera Perangkat Daerah, %, 9aporan Pertanggungaaban pelaksanaan APBD (setengah tahun) 1ahapan ini men%akup antara penyiapan 9aporan Semester pertama dan 9aporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk aktu satu tahun anggaran yang bersangkutan, 1ahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh BA0ASDA dan BPKP (untuk pembelanaan yang menggunakan APB:)$ serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Prses Pen!usunan Anggaran Sektr Pu"lik: 2, 1ahap persiapan anggaran, Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, 1erkait dengan masalah tersebut$ yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetuui taksiran pengeluaran$ hendaknya terlebih dahulu diulakukan penaksiran pendapatan se%ara lebih akurat, Selain itu$ harus disadari adanya masalah yang %ukup berbahaya ika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran, !, 1ahap rati
manaemen yang baik$ maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah,
Alur Prses Perencanaan dan Penganggaran
3en%ana Kera Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen peren%anaan pembangunan daerah yang disyaratkan 66 :o +!-!""7 tentang Pemerintahan Daerah, 3en%ana Kera Pembangunan Daerah$ yang selanutnya disebut 3KPD$ merupakan penabaran dari 3en%ana Pembangunan 4angka 5enengah Daerah (3P45D) untuk angka aktu 2 (satu) tahun$ yang memuat ran%angan kerangka ekonomi daerah$ prioritas pembangunan daerah$ ren%ana kera dan pendanaannya$ baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat$ dengan menga%u kepada 3en%ana Kera Pemerintah (3KP), 3KPD selanutnya menadi pedoman penyusunan 3an%angan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (3APBD), 3KPD memuat ran%angan kerangka ekonomi daerah$ program prioritas pembangunan daerah$ ren%ana kera dan pendanaannya serta prakiraan mau dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikati/$ baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah maupun sumber sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,
Pengaturan umum yang menadi a%uan Pemerintah Daerah dalam menyusun K6A adalah Pasal +7 PP :omor 8> 1ahun !""8$ dan Pasal >+$ Pasal >7 dan Pasal >8 Permendagri :omor 2+ 1ahun !""# terakhir diubah dengan Permendagri :omor !2 1ahun !"22, Kepala daerah berdasarkan 3KPD (3en%ana Kera Pemerintah Daerah) menyusun ran%angan kebiakan umum APBD-K6A, Penyusunan ran%angan kebiakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh 5enteri Dalam :egeri setiap tahun, ?ontoh$ untuk penyusunan K6A 1ahun !"28$
berpedoman pada Permendagri :omor +@ 1ahun !"27 tentang Pedoman Penyusunan APBD 1ahun Anggaran !"28, Pedoman penyusunan APBD dimaksud antara lain memuat' pokokpokok kebiakan yang memuat sinkronisasi kebiakan pemerintah dengan pemerintah daerah* prinsip dan kebiakan penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya* teknis penyusunan APBD* dan halhal khusus lainnya, Selain itu$ ran%angan K6A memuat kondisi ekonomi makro daerah$ asumsi penyusunan APBD$ kebiakan pendapatan daerah$ kebiakan belana daerah$ kebiakan pembiayaan daerah$ dan strategi pen%apaiannya, Strategi pen%apaian memuat langkahlangkah konkret dalam men%apai target, Demikian pula$ di dalam Permendagri :omor +@ 1ahun !"27 tentang Pedoman Penyusunan APBD 1A !"28 (%ontoh untuk K6A !"28)$ substansi K6A men%akup halhal yang si/atnya kebiakan umum dan tidak menelaskan halhal yang bersi/at teknis, =alhal yang si/atnya kebiakan umum$ seperti' (a) ambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah* (b) Asumsi dasar penyusunan 3an%angan APBD-Perubahan APBD 1A !"28 termasuk lau inCasi$ pertumbuhan PD3B dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah* (%) Kebiakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan ren%ana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk 1A !"28 serta strategi pen%apaiannya* (d) Kebiakan belana daerah yang men%erminkan program dan langkah kebiakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan mani/estasi dari sinkronisasi kebiakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pen%apaiannya* (e) Kebiakan pembiayaan yang menggambarkan sisi de
3KASKPD disusun dengan menggunakan pendekatanpendekatan ' Pendekatan Kerangka Pengeluaran 4angka 5enengah$ yaitu suatu pendekatan penganggaran berdasarkan kebiakan$ dengan pengambilan keputusan terhadap kebiakan tersebut dilakukan dalam perspekti/ lebih dari satu tahun anggaran$ dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan mau, Pendekatan Prakiraan 5au$ berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang diren%anakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang diren%anakan, Pendekatan penganggaran terpadu$ penyusunan ren%ana keuangan tahunan yang dilakukan se%ara terintegrasi untuk seluruh enis belana guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pen%apaian e
prioritas dan pla/on anggaran sementara$ prakiraan mau yang telah disetuui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen peren%anaan lainnya$ serta %apaian kinera dan standar pelayanan minimal, Berdasarkan 6ndang6ndang :omor !8 1ahun !""7 tentang Sistem Peren%anan Pembangunan :asional (SPP:), Dalam pasal 2 ayat (!2)dinyatakan baha 5usrenbang adalah /orum antar pelaku dalam menyusun ren%ana pembangunan nasional dan ren%ana pembangunan daerah, 5usyaarah Peren%anaan Pembangunan (5usrenbang) ke%amatan adalah /orum musyaarah tahunan para pemangku kepentingan-stakeholders di tingkatke%amatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di ilayah ke%amatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil 5usrenbang kelurahan$ serta menyepakati ren%ana kegiatan lintas kelurahan di ke%amatan yang bersangkutan, 5asukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan 3en%ana Pembangunan Ke%amatan yang akandiaukan kepada SKPD yang bereenang sebagai dasar penyusunan 3en%anaKera Satuan Kera Perangkat Daerah pada tahun berikutnya, 5usrenbang ke%amatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen 3en%ana Pembangunan Ke%amatan serta masukan untuk 3ena SKPD Ke%amatan, 9embaga penyelenggara 5usrenbang ke%amatan adalah ke%amatan dan Bappeda, Ke%amatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan5usrenbang ke%amatan serta mempersiapkan dokumen 3an%angan 3en%ana Pembangunan Ke%amatan, Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penadalan seluruh 5usrenbang ke%amatan$ mempersiapkan 1im Pemandu$dan dokumendokumen yang relevan untuk penyelenggaraan 5usrenbang ke%amatan,
Adapun tuuan daripada musrenbang ke%amatan adalah sebagai berikut ' 5emberikan ahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat kelurahan (dan atau lintas kelurahan) yang menadi skala pelayanan atau keenangan ke%amatan dan lintas ke%amatan untuk satuntahun mendatang, 5erumuskan dan menyepakati kegiatankegiatan yang akan dimusyaarahkan dalam /orum/orum SKPD dan 5usrenbang kota, 5enetapkan delegasi ke%amatan untuk mengaal usulanusulan permasalahan ke%amatanbyang merupakan kegiatan supra ke%amatan,
Prinsip dalam 5usrenbang berlaku baik untuk Fasilitator$ peserta$ narasumber$ dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang dan hendaknya ini menadi kesepakatan bersama sehingga 5usrenbang benar benar menadi sebuah adah-/orum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya, Prinsipprinsip tersebut adalah' a) Prinsip kesetaraan' Peserta musyaarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat$ berbi%ara$ dan dihargai meskipun terdi perbedaan pendapat, Sebaliknya$ uga memiliki
b)
%)
d)
e)
keaiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain$ menghargai perbedaan pendapat$ dan uga menunung tinggi hasil keputusan bersama, Prinsip musyaarah dialogis' Peserta musrenbang memiliki keberagaman tingkat pendidikan$ latar belakang$ kelompok usia$ enis kelamin$ status sosialekonomi$ dan sebagainya, Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan, Prinsip keberpihakan' Dalam proses musyaarah$ dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya$ terutama kelompok miskin$ perempuan dan generasi muda, Prinsip anti dominasi' Dalam musyaarah$ tidak boleh ada individu-kelompok yang mendominasi sehingga keputusankeputusan yang dibuat melalui proses musyaarah semua komponen masyarakat se%ara seimbang, Prinsip pembangunan se%ara holisti%' 5usrenbang dimaksudkan untuk menyusun ren%ana pembangunan bukan ren%ana kegiatan kelompok atau se%tor tertentu saa, 5usrenbang dilakukan sebagai upaya mendorong kemauan dan meningkatkan keseahteraan se%ara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh mun%ul egosektor dan egoilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan,
Keluaran yang dihasilkan melalui pelaksanaan 5usrenbang 1ingkat Ke%amatan adalah'
a) Adanya rumusan 3en%ana Kera Pembangunan Ke%amatan (3KP Ke%amatan)* b) Da/tar prioritas kegiatan pembangunan di ilayah Ke%amatan menurut /ungsi- SKPD atau gabungan SKPD$ yang siap dibahas pada /orum Satuan Kera Perangkat Daerah dan 5usrenbang Kota$ yang akan didanai melalui APBD Kota dan sumber pendanaan lainnya, Selanutnya$ da/tar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masingmasing Kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti 5usrenbang Ke%amatan, %) Adanya Da/tar 6sulan 3en%ana Kera Pembangunan Ke%amatan (D63KP Ke%amatan) yang diaukan dalam 5usrenbang Kabupaten, d) 1erpilihnya delegasi Ke%amatan untuk mengikuti Forum Satuan Kera Perangkat Daerah dan 5usrenbang Kota, e) Berita a%ara 5usrenbang 1ahunan Ke%amatan, Pra 5usrenbang Ke%amatan dengan kegiatan sebagai berikut ' a) ?amat menetapkan 1im Penyelenggara 5usrenbang Ke%amatan, b) 3ekruitmen 1im Pemandu 5usrenbang oleh Bappeda %) 1im Penyelenggara melakukan halhal sebagai berikut ' 2) 5emilah dan mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menadi tanggungaab SKPD dari masingmasing Kelurahan berdasarkan masingmasing /ungsi-SKPD, !) 5enyusun adual dan agenda 5usrenbang Ke%amatan, +) 5engumumkan se%ara terbuka tentang adual$ agenda$ dan tempat musrenbang Ke%amatan minimal @ hari sebelum kegiatan dilakukan agar peserta bias menyiapkan diri dan segera melakukan penda/taran dan atau diundang,
7) 5embuka penda/taran dan atau mengundang %alon peserta 5usrenbang Ke%amatan$ baik akil dari Kelurahan maupun dari kelompokkelompok masyarakat, 8) 5enyiapkan peralatan dan bahan-materi serta notulen untuk musrenbang Ke%amatan, #) In/ormasi Pagu indikati/ @) 5embuat Dra/ 3an%angan Aal 3en%ana Pembangunan Ke%amatan 1ahap pelaksanaan5usrenbang dengan agenda sebagai berikut' 2) Penda/taran peserta 5usrenbang Ke%amatan, !) Pembukaan a%ara +) Pemaparan ?amat mengenai prioritas masalah Ke%amatan$ seperti kemiskinan$ pendidikan$ kesehatan$ prasarana dan pengangguran, 7) Pemaparan mengenai ran%angan 3en%ana Kera SKPD di tingkat Ke%amatan yang bersangkutan beserta strategi$ besaran pla/on dana oleh KepalaKepala ?abang SKPD dari kota, 8) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masingmasing Kelurahan menurut /ungsi-SKPD oleh 1im Penyelenggara 5usrenbang Ke%amatan, #) Eeri) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Ke%amatan yang dianggap perlu oleh peserta 5usrenbang namun belum diusulkan oleh Kelurahan (kegiatan lintas Kelurahan yang belum diusulkan Kelurahan), ) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan Ke%amatan berdasarkan masingmasing /ungsi-SKPD atau gabungan SKPD, 2") Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Ke%amatan berdasasrkan masingmasing /ungsi-SKPD, 22) Pemaparan prioritas pembangunan Ke%amatan dari tiaptiap kelompok /ungsi-SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta 5usrenbang Ke%amatan, 2!) Penetapan da/tar nama delegasi Ke%amatan +8 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan 5usrenbang Kota, Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perakilan perempuan, 2+) :otulensi 5usrenbang ke%amatan sebagai bahan untuk memperbaiki dra/ 3an%angan Aal 3en%ana Pembangunan Ke%amatan 5usrenbang adalah /orum peren%anaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa$ bekera sama dengan arga dan para pemangku kepentingan lainnya, 5usrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemauan desa$ dengan %ara memotret potensi dan sumbersumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa, Berdasarkan Peraturan 5enteri Dalam :egeri :omor ## tahun !""@$ 3en%ana Kera Pembangunan Desa yang selanutnya disingkat (3KPDesa) adalah dokumen peren%anaan untuk periode 2 (satu) tahun dan merupakan penabaran dari 3P45Desa yang memuat ran%angan kerangka ekonomi desa$ dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan$ program prioritas
pembangunan desa$ ren%ana kera dan pendanaan serta prakiraan mau$ baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan menga%u kepada 3en%ana Kera Pemerintah Daerah dan 3P45Desa, Setiap tahun pada bulan 4anuari$ biasanya didesadesa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun 3en%ana Kera Pembangunan Desa (3KP Desa), Penyusunan dokumen 3KP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belana Desa (APB Desa)$ karena suatu ren%ana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menadi dokumen atau berkas belaka, Kedua dokumen ini tidak terpisahkan$ dan disusun berdasarkan musyaarah dan mu/akat, 3KP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan in/omasi publik, Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang aib menyampaikan in/ormasi publik kepada arga masyarakat, Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menadi prinsip penting bagi pemerintah desa, 3KP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui /orum musyaarah peren%anaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa, Dokumen 3KPDesa kemudian menadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD)$ Pendapatan Asli Desa (PA Desa)$ sadaya dan pastisipasi masyarakat$ serta sumbersumber lainnya yang tidak mengikat,
Proses penyusunan dokumen 3KP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan$ tahapan tersebut adalah ' 2, 1ahap Persiapan 5usrenbang Desa$ 5erupakan kegiatan mengkai ulang dokumen 3P45 Desa$ mengkai ulang dokumen 3KP Desa tahun sebelumnya$ melakukan analisa data dan memveri
5erupakan sosialisasi dokumen 3KP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, Dokumen 3KPDesa selanutnya akan menadi bahan bagi penyusunan APB Desa, 3KP Desa dan APB Desa aib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengaasan partisipati/ terhadap pelaksanaannya,
#angkah $ langkah %en!usunan dkumen &'P Desa 2, Pembentukan dan persiapan Poka (1im) Peren%ana Desa Penyusunan 3KP Desa merupakan kelanutan dari proses penyusunan 3P45 Desa$ dan pelaksanaan kegiatannya tetap dialankan oleh Poka (1im) Peren%ana Desa yang sama, Beberapa istilah sering dipergunakan untuk tim ini$ yaitu 1im Penyelenggara 5usrenbang (1P5) Desa atau 1im Penyusun 3KP Desa, Istilah apa pun yang digunakan$ intinya adalah tim yang bertugas menyelenggarakan dan memandu proses seak dari persiapan$ pelaksanaanmusrenbang sampai paska musrenbang, Keluaran (output) dari tahap ini adalah' •
•
SK Kepala Desa tentang Poka (1im) Peren%ana Desa atau 1im Penyusun 3KP Desa atau 1im Penyelenggara5usrenbang Desa yang bertugas mem/asilitasi dan menyusun dokumen 3KP Desa, Poka (1im) Peren%ana desa yang siap menalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan,
Susunan tim ini biasanya sebagai berikut' •
Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan*
•
Sekretaris Desa selaku penanggungaab kegiatan (Ketua 1im)*
•
9embaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungaab pelaksana kegiatan$ termasuk membentuk tim pemandu,
1ugastugas tim 3KP Desa ini antara lain' melakukan pertemuan-rapatrapat panitia$ membentuk 1im Pemandu$ mengidenti
tugasnya, Bagi desadesa yang sudah mempunyai 3P45 Desa$ penyusunan 3KP Desa dilakukan dengan meruuk pada program dan kegiatan indikati/ yang sudah disusun dalam dokumen ren%ana 8 tahun tersebut, Sedang bagi desa yang belum mempunyai 3P45 Desa$ pada tahap pra musrenbang 3KP Desa harus dimulai dari penggalian kebutuhan dan permasalahan masyarakat melalui musyaarah dusun-30,
+, Analisis Data Keraanan Desa 6ntuk penyusunan 3KP Desa$ kaian desa bersama masyarakat (Parti%ipatory 3ural Appraisal-P3A dengan proses yang %ukup panang yaitu musyaarah dusun-30 dan kaian kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan, P3A %ukup dilakukan setiap penyusunan 3P45 Desa, 0alau dokumen 3P45 Desa sudah menyusun program dan kegiatan indikati/ selama 8 tahun$ namun data-in/ormasi terkini perlu di%ek kembali, Analisis data yang dilakukan disebut sebagai analisis keraanan desa& atau &analisis keadaan darurat desa&, =asil analisis ini akan menadi salah satu materi yang dipaparkan saat pelaksanaan musrenbang, Kegiatan ini melibatkan kepala dusun$ pemuda dan perempuan, =asilnya didampingkan dengan data tahun lalu$ untuk dianalisa dan di%ari program apa yang lebih baik dilanutkan$ ditambah$ dikurangi$ dan sebagainya, 4adi$ si/at dokumen 3P45 Desa tidaklah harga mati& tetapi uga bukan berarti dengan mudah diubah-diganti program maupun kegiatannya,
Sumber-3e/erensi' Bastian$ Indra$ !""#$ Sistem Peren%anaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia$ Salemba .mpat$ 4akarta, Keputusan 5enteri Dalam :egeri :omor ' "8"2>@-Kep-Bangda-!""@ 1entang Pedoman Penilaian Dan .valuasi Pelaksanaan Penyelenggaraan 5usyaarah Peren%anaan Pembangunan (5usrenbang) 5enteri Dalam :egeri
http'--,banyumaskab,go,id-read-2887"-siklusanggaransatuankera perangkatdaerah
