Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran

RANGKUMAN MATA KULIAH SISTEM ANGGARAN ANGGARAN DAN PEMBENDAHARA PEMBENDAHARAAN AN NEGARA

“ EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ”

FADHILLAH ASRI

( 1102120964 )

NOPRIAL VALENRA M

1102120906 )

M.YOGI PRATAMA

( 1102112822 )

PUTRA

( 1102113026 )

RIZKI DARMAWAN DARMAWAN

(1102136429)

JURUSAN AKUNTANSI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UNIVERSITAS RIAU 2013

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

8.1

PENGERTIAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaraan, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap pelaporan anggaran dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. Evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah didefinisikan sebagai proses mengkaji ulang dan menilai dokumen perencanaan dan penganggaran. Pengkajian ulang dan penilaian ditujukan untuk mengenali kesesuaian atau ketidaksesuaian dokumen dengan acuan di atasnya. Dokumen yang akan di kaji antara lain : 1. Dokumen RPJPD 2. Dokumen RPJMD 3. Dokumen RAPBD 4. Dokumen APBD 5. Dokumen Renstra SKPD 6. Dokumen Renja SKPD 7. Dokumen RKA SKPD 8. Rincian APBD

Evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran ini penting dikemukakan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi antara dokumen praimplementasi, implementasi dan pasca implementasi. 8.2

RUANG LINGKUP IMPLEMENTASI

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil dokumentasi rencana pembangunan dari masing-masing Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dokumen yang akan di evaluasi adalah 1.

Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah a. RPJMD b. RPJPD c. RAPBD d.  APBD

2.

Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD a. Renstra SKPD b. Dokumen Renja SKPD c. Dokumen RKA SKPD d. Rincian APBD

8.3

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

8.3.1

Saat Evaluasi

Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan sebelum masingmasing dokumen tersebut disetujui. Hal ini terkait dengan rancangan awal dokumen yang disusun oleh Bappeda dan SKPD serta evaluasinya pada tahapan Musrenbang. 1.

Evaluasi rancangan awal dokumen (sebelum disepakati bersama). Evaluasi rancangan awal dokumen akan sangat terkait dengan permasalahan mendasar dan analisis SWOT daerah yang bersangkutan.Dengan berpijak pada kedua hal tadi, keberhasilan perencanaan dan penganggaran akan semakin besar.

2.

Evaluasi pada tahapan Musrenbang Musrenbang merupakan salah satu indikasi bahwa proses perencanaan pembangunan di Indonesia tidak bersifat top down dan sangat menghargai aspirasi masyarakat (participation aspiration ). Namun pada kenyataannya,, masih banyak ditemukan kelemahan. Ketiadaan pagu formulir atau formulir pengontrol yang harus dihasilkan oleh Musrenbang pada akhirnya berdampak pada munculnya Musrenbang sebagai acara formalitas.

8.3.2

Bentuk Evaluasi

Ditingkat nasional Pimpinan Kementrian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Kementrian/Lembaga periode

sebelumnya. Sedangkan, di tingkat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Revitalisasi

perencanaan

pembanguan

jangka

panjang

sebagaimana

ditetapkan dalam UU No 25/2004 adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang esinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah  Aspirasi masyarakat tidak hanya diserap melalui Musrenbang, tetapi juga melalui banyak forum lain yang efektif sebagai sumber referensi aspirasi masyarakat. Forum tersebut antara lain adlah forum jaring asmara DPRD, forum anjangsana pejabat

pemerintah

dalam

mengawasi

dan

mengevaluasi

kegiatan

unit

organisasinya, interaksi masyarakat di desa/kelurahan, opini warga di media massa, hasil penelitian pemerintah/swasta/LSM, dan lain-lain. Dalam kondisi sosial politik dan pasar domestik, maupun lingkungan strategis global yang cepat berubah dan penuh tantangan, keberadaan visi, misi strategis, serta kontrak politik jangka menengah antara eksekutif dengan legislatif berupa kerangka anggaran jangka menengah adalah sangat penting. Namun, baik UU

No 17/2003 maupun UU No 25/2004 belum mengatur secara jelas tentang kerangka anggaran jangka menengah tersebut. 8.3.3

Penetapan dan Pengesahan Evaluasi

Hasil evaluasi akan menjadi bahan bagi penetapan dan pengesahandokumen

perencanaan dan penganggaran tersebut. Dengan evaluasi, koreksi-koreksi awal diharapkan ditemukan sebelum dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut disepakati dan diimplementasikan