Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

“

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

”

DISUSUN OLEH:

ZULKARNAIN (1510248105) (1510248105) MUHAMMAD RIZQA AYUNDA (1510248116)

MAGISTER MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Monev ( Monitoring   Monitoring   dan evaluasi) sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang  berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Monev keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan, program, dan proyek dengan lebih baik. Pengimplementasian sistem Monev dapat menguatkan manajemen sektor publik. Pengimplementasian sistem Monev membutuhkan komitmen dari pemimpin dan stafnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring   atau  pemantauan

adalah

suatu

kegiatan

mengamati

perkembangan

pelaksanaan

rencana

 pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring  untuk mengamati/mengetahui mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Evaluasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

adalah rangkaian kegiatan

membandingkan realisasi masukan (input), (input), keluaran (output  (output ), ), dan hasil (outcome (outcome)) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta  permasalahan yang dihadapi. Menurut Maramis (2012), filosofi dasar yang membentuk pentingnya Monev dipemerintah daerah adalah konsep mengukur dan menilai. Suatu kinerja pemerintah daerah yang tidak bisa diukur (teristimewa secara kuantitatif) akan memberikan banyak pertanyaan dan kurang menyakinkan. memang ukuran ukuran secara numerik bukan segalanya. Namun ketika kita mampu mendapatkan indikator dan data dari suatu tujuan yang abstrak maka kita akan mampu menilai dimana posisi kita saat ini dan bagaimana meningkatkan posisi dimasa depan. 2

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kebijakan yang ada dilingkungan  pemerintahan perlu adanya monitoring   dan evaluasi. Monitoring   dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan/program. Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan monitoring   dan evaluasi, maka dipandang perlu adanya satu pedoman yang menjadi panduan atau acuan bagi semua untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam Perencanaan, monitoring  dan evaluasi suatu kegiatan. Dalam Rasidi (2011) dijelaskan bahwa pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring   merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Fokus PP 39 tahun 2006 yaitu yang merupakan pengendalian dan evaluasi untuk kegiatan Pemerintah Pusat, yang merupakan dana Kementerian/Lembaga (pusat), dekonsentrasi (provinsi), dan tugas Pembantuan (kabupaten/kota), jadi tidak memfokuskan pada kegiatan daerah yang dibiayai dana desentralisasi. Adapun pengendalian dan evaluasi menurut UU No. 25/2004 Tentang SPPN, Pasal 28: Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

dan

Menteri/Kepala

Bappeda

menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(EKPPD)

adalah

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur beberapa hal yang menyangkut evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), yaitu: 3

1. EPPD di tingkat kabupaten/kota pada satu provinsi dilaksanakan oleh Tim Daerah yang terdiri dari Gubernur selaku penanggungjawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota, Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota, Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota, Kepala BPS Provinsi sebagai anggota, dan Pejabat daerah lainnya. 2. Tim Teknis dan Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD terhadap penyelenggaraaan  pemerintahan daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 besera ketentuan pelaksanaannya. 3. Tim Teknis EPPD dalam pelaksanaannya, dibantu oleh sekretariat Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari para pejabat yang merepresentasikan keanggotaan TimTeknis.

4

BAB II PEMBAHASAN

Monitoring dan Evaluasi (M&E) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka  pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Kegiatan monitoring lebih berpunpun (terfokus) pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan  pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan  program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan  penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan

kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan

 penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir

5

dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Seperti terlihat pada gambar Siklus Majamen Monev, fungsi Monitoring (dan evaluasi) mnerupakan satu diantara tiga komponen penting lainnya dalam system manajelemen program, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Tindakan korektif (melalui umpan balik). Sebagai siklus, dia berlangsung secara intens keaarah pencapaian target-target antara dan akhirnya tujuan  program. Untuk lebih jelas dapat kami jelaskan sebagai berikut:

2.1 Monitori ng

 Monitoring   adalah sistem pengumpulan data / informasi secara regular dan terus-menerus yang dapat menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan  program / kegiatan terhadap tujuan yang ditetapkan. Sistem monitoring   mencakup penelusuran  pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. monitoring   diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring   atau  pemantauan

adalah

suatu

kegiatan

mengamati

perkembangan

pelaksanaan

rencana

 pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 2.1.1 Tujuan Monitori ng



Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.



Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.



Melakukan

tindakan

modifikasi

terhadap

kebijakan

apabila

hasil

monitoring 

mengharuskan untuk itu. 6

2.1.2 Data dan Informasi untuk Monitori ng



Metode dokumentasi : dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan /semesteran / bulanan.



Metode survei : tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholders, terutama kelompok sasaran.



Metode observasi lapangan : untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei.



Metode wawancara : pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang  berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan.



Metode campuran : misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas



Metode FGD : dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholdersyang  bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross check  data dan informasi dari berbagai sumber.

2.1.3 Jenis-jenis Monitoring :



Kepatuhan (compliance) : jenis monitoring   untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.



Pemeriksaaan (auditing ) : jenis monitoring   untuk melihat sejauh mana sumberdaya dan  pelayanan sampai pada kelompok sasaran.



Akuntansi (accounting ) : jenis monitoring   untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan.



Eksplanasi (explanation) : jenis monitoring   untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan.

2.1.4 Pendekatan terhadap Monitoring :

7



Akuntansi sistem sosial : pendekatakan monitoring   untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu.



Eksperimental sosial : pendekatan monitoring   untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol.



Akuntansi sosial : pendekatan monitoring   yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran/hasil, dan dampak.



Sintesis riset dan praktek: pendekatan monitoring   yang menerapkan kompilasi,  perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau.

2.1.5. Mekanisme Monitoring

Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk monitoring di tingkat lapangan dapat dilakukan dengan cara diskusi langsung secara intensif bersama para stakeholder yang terlibat dalam kegiatan, atau dengan presentasi setiap kegiatan oleh penerima manfaat pada waktu yang disepakati. Sedangkan untuk monitoring yang dilakukan oleh Tim pelaksana program akan dilakukan dengan cara presentasi dan dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan. 2.1.6. Fokus Monitoring

Dalam pelaksanaannya monitoring di tingkat lokal maupun tingkat managemen pusat akan di fokuskan pada :  

INPUT PROSES

: Pendanaan, SDM, Peralatan : Metoda, Waktu Pelaksanaan, Ketepatan pelayanan pemberdayaan masyarakat, perencanaan kerja.



OUTPUT

: Lapangan usaha, success story, Networking

2.1.7. Acuan Monitoring

Dalam pelaksanaan monitoring mengacu pada : 1)

Kegiatan

8

2)

Rencana Kinerja Masa Program

3)

Penetapan Kinerja

4)

Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja / Logframe

5)

Laporan Kemajuan Kegiatan

6)

Hasil monitoring pendamping program

7)

Self Assesment

2.1.8. Waktu Pelaksanaan Monitoring

Pelaksanaan monitoring di tingkat managemen lokal dilakukan secara intensif setiap minggu, sedangkan untuk tingkat managemen pusat dilakukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2.2 Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output ), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

9

2.2.1 Tujuan Evaluasi



Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.



Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa  biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.



Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output  dari suatu kebijakan.



Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.



Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.



Sebagai masukan (input ) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan  bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

2.2.2 Alasan Evaluasi Kebijakan



Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan : seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.



Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal : dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.



Memenuhi akuntabilitas publik : dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.



Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan : apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.



Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama : evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

10

2.2.3 Pendekatan evaluasi



Evaluasi Semu : pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.



Evaluasi formal : pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan  berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembu at kebijakan.



Evaluasi keputusan teoritis : pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

2.2.4 Indikator Evaluasi



Efektivitas : apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.



Kecukupan : seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?



Pemerataan : apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?



Responsivitas : apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?



Ketepatan : apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

2.2.5 Metode Evaluasi



Single program after-only : pengukuran kondisi dilakukan sesudah program, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran.



Single program before-after : pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah  program, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari perubahan kelompok sasaran.

11



Comparative after-only : pengukuran kondisi dilakukan sesudah program, ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol.



Comparative before-after : pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah program, ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol.

2.2.6 Kendala Evaluasi



Kendala psikologis : banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya.



Kendala ekonomis : kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti  biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf administrasi, dan  biaya untuk para evaluator.



Kendala teknis : evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang up to date.



Kendala politis: evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masingmasing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada deal  atau bargaining politik tertentu.

Kurangnya jumlah evaluator: pada berbagai lembaga pemerintah, kurang tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi. Hal ini karena belum terciptanya budaya evaluasi, sehingga peemrintah tidak memiliki program yang jelas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang evaluasi. 2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta, pada tanggal 31-12-2009. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan

12

 pemerintahan di daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah  perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Laporan Penyelenggaran

Pemerintah

Daerah

selanjutnya

disingkat

LPPD

adalah

laporan

atas

 penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu I (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggararaan urusan  pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan  pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspekaspek penyelengaraan pemeritahan pada daerah yang baru dibentuk. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses  pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan  pemerintahan. EKPPD

(Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah)

dilaksanakan

 berdasarkan asas : pesifik; obyektif;  berkesinambungan; terukur; dapat diperbandingkan; dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran evaluasi kinerja mandiri yang diselenggarakan oleh  pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 secara teknis dilakukan oleh Tim Penilai. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi ditetapkan oleh gubemur. Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) melakukan : a. pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;  b. pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah; 13

c. pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan d. pemeringkatan SKPD. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan sebagai  berikut: a. mengumpulkan dan memvalidasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dari seluruh SKPD;  b. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan data capaian kinerja dari seluruh SKPD; c. mengkaji dan menganalisis, konfirmasi, verifikasi, validasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan; d.mendiskusikan

dan

menginterprestasikan

hasil

penilaian

capaian

kinerja

 penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem pengukuran dan indikatornya untuk membandingkan keberhasilan tahun sebelumnya; dan e. memperingkat kinerja masing-masing SKPD dengan penilaian menggunakan sistem  pengukuran IKK pada tataran pelaksana kebijakan yang meliputi: 1. administrasi umum; 2. capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan; 3. penilaian atas realisasi pelaksanaan program tahun yang dievaluasi dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; dan 4. Penilaian seluruh realisasi kinerja SKPD. (3) Pengukuran evaluasi kinerja mandiri diselesaikan Tim Penilai paling lambat 3 (tiga)  bulan setelah berakhir tahun anggaran. Indeks capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dengan menilai IKK pada aspek tataran: a.

pengambil kebijakan; dan

14

 b.

pelaksanaan kebijakan.

2.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan  pemerintahan. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis  pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian,

dan pengorganisasian

 penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Ruang lingkup penyusunan dan penetapan 5PM oleh Menteri/Lembaga Pemerintah NonDepartemen meliputi: 15

a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;  b. indikator dan nilai SPM; c. batas waktu pencapaian SPM; dan d. pengorganisasian penyelenggaraan SPM. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 18 : (1) Monitoring   dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal). (2) Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil  Monitoring   dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD. (3) Hasil  Monitoring   dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 19 dijelaskan, (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan  Monitoring   dan evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM  pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM. (2)  Monitoring   dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait. Hasil  Monitoring   dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dipergunakan pemerintah sebagai : a. bahan masukan bagi pengernbangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM;  b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian  penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi sangat baik. Menurut PP No 6 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi pemerintah. Evaluasi menyangkut 3 elemen: 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)



Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) 16



Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB)

2.5 Beberapa Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam artikel yang berjudul “Beberapa Permasalahan dalam Monitoring  dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah”,  Monitoring   dan evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari  perencanaan. Monev perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bila memang monev perlu dan penting, mengapakah kinerja penyelenggaraan  pemerintahan daerah belum juga meningkat? Bagaimanakah kinerja monev di lingkungan  pemerintaan daerah? Dapat dikatakan bahwa kinerja monev masih rendah. Beberapa  permasalahan pada aspek monev adalah sebagai berikut: 1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja.

Indikasi: 

LAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.



Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.



Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.

2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan.

Indikasi: 

Belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan  proses pelaporan dan monev.

3. Rendahnya kualitas data dan informasi.

Indikasi: 

Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau terlambat dlm beberapa tahun.

4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit laporan keuangan.

Padahal Opini BPK dari Laporan Keuangan, tdk terkait secara langsung dengan substansi kinerja yang diharapkan masyarakat. 5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Kepala Daerah.

Rekomendasi tersebut merupakan bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan  pemerintahan daerah.

17

6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam pengawasan kinerja Pemda. 7.Ketidakjelasan

mekanisme

pengawasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan daerah 

ILPPD disampaikan pada masyarakat agar mendapatkan tanggapan sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup.

8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan.

2.6 Pentingnya Sistem Pemantauan ( Monitoring ) dan Evaluasi ( E valuation) Berbasis Hasil (Outcomes) di Pemerintah Daerah (MONEV)

Dalam artikel Pentingnya Sistem Pemantauan ( Monitoring ) dan Evaluasi ( Evaluation) Berbasis Hasil (Outcomes) di Pemerintah Daerah (MONEV) oleh Dr. Joubert B Maramis, SE. MSi (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado) Ada beberapa alasan atau argumen tentang pentingnya Pemantauan dan Evaluasi (MONEV) di pemerintah daerah. Alasan atau argumen itu antara lain : 1). MONEV dapat menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik, 2). MONEV dapat menyediakan gambaran tentang status proyek, program atau kebijakan, 3). MONEV dapat mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil  program, 4). MONEV dapat membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran, 5). MONEV dapat mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan, 6). MONEV dapat memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder. 7). MONEV dapat menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan  program, 8). MONEV dapat membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif, 9). MONEV dapat mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan dan 10). MONEV dapat mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsp pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik.

18

Sistem MONEV yang handal akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Apa insentifnya bagi pemerintah daerah? ketika kinerja pemerintah daerah tinggi maka para stakeholders (pemerintah, pemerintah daerah, Pengelola program (SKPD, Dinas), Lembaga legislatif (DPRD), Masyarakat sipil (masyarakat, NGO, media, sektor privat) dan pihak Donor,  juga akan merasa bangga dan merasa dukungannya tidak sia sia. Namun dampak yang paling  besar adalah dukungan masyarakat yang tinggi karena kinerja pemerintah daerah yang tinggi.

Pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Namun untuk penerapan MONEV yang sukses, masih banyak faktor yang harus diperhatikan. Faktor itu antara lain: 1. Dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik, 2. Adanya pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem MONEV, 3. Adanya sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Ini  berarti bahwa penerapan MONEV yang sukses dibutuhkan komitmen, sumberdaya daerah dan komitmen para stakeholders untuk mendukung baik dari penilaian kesiapan MONEV sampai pada membuat dan menjalakan keberlanjutan dari sistem MONEV (Jadi syarat kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will  ).

Filosofi dasar yang membentuk pentingnya MONEV dipemerintah daerah adalah konsep mengukur dan menilai. Suatu kinerja pemerintah daerah yang tidak bisa diukur (teristimewa secara kuantitatif) akan memberikan banyak pertanyaan dan kurang menyakinkan. Memang ukuran ukuran secara numerik bukan segalanya. Namun ketika kita mampu mendapatkan indikator dan data dari suatu tujuan yang abstrak maka kita akan mampu menilai dimana posisi kita saat ini dan bagaimana meningkatkan posisi dimasa depan. Untuk pentingnya pengukuran dalam konteks MONEV, maka dapat direnungkan kata kata bijak dibawah ini : 1) If you do not measure results, you can not tell success from failure, 2) If you can not see success, you can not reward it, 3) If you can not reward success, you are probably rewarding failure, 4) If you can not see success, you can not learn from it, 19

5) If you can not recognize failure, you can not correct it, 6) If you can demonstrate result, you can win public support

Ada beberapa aktifitas utama dalam proyek/program/kebijakan yang perlu informasi pemantauan, yaitu:

1) Status pencapaian tujuan dan objektif, 2). Pelaporan kepada pemerintah, stakeholder dan donor, 3) Pengendalian proyek, program, dan kebijakan, dan 4) Pengalokasian sumber daya.

Konsep Pemantauan Berbasis hasil

Pemantauan berbasis hasil (yang selanjutnya pemantauan) adalah proses berkelanjutan dalam

mengumpulkan

dan

menganalisa

informasi

untuk

membandingkan

 bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan/direncanakan. Pemantauan sebagai suatu proses tentunya memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Pemantauan suatu kegiatan / proyek / program yang dilakukan oleh pemerintah daerah / SKPD / Satker, dapat dilihat dari 5 tahapan yaitu : 1). Input, 2).activities , 3) output, 4) outcomes, 5) goals (impact). Pendekatan Baru dalam Pemantauan

Terdapat perbedaan yang mendasar dari

 pemantauan tradisional dengan pemantauan berbasis hasil. Pemantauan tradisional berfokus  pada implementation

Monitoring, 

yang mencakup tracking inputs (Rp,

sumber

daya,

strategi), aktivitas   (apa yang terjadi di tempat), dan output   (barang dan jasa yang diproduksi). Pendekatan ini berfokus pada pemantauan bagaimana sebuah proyek, program, dan kebijakan diimplementasikan . Dan biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap rencana kerja dan anggaran. Namun pemantauan berbasis hasil mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif. Pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Jadi perbedaan fundamental adalah terletak pada sampai sejauh mana pemantauan yang dilakukan. Jika pendekatan tradisional hanya sampai ke output  maka pemantauan hasil sampai pada outcomes dan impact .

20

Definisi Evaluasi Berbasis Hasil (EBH)

Evaluasi adalah sebuah penilaian dari perencanaan, intervensi yang sedang berjalan atau sudah selesai untuk melihat revelansinya, ketepatgunaan (efisiensi), efektivitas, dampak dan keberlangsungan. Tujuannya adalah untuk memasukkan pelajaran yang didapat (feedback), ke dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi berbasis hasil (EBH) adalah penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi,

efisiensi,

efektivitas,

dampak,

dan

keberlangsungannya.

Evaluasi

berbasis

hasil.Sedangkan tujuan Evaluasi berbasis hasil (EBH) adalah mendapatkan lessons learned  ke dalam proses pengambilan keputusan. Untuk cakupan / lingkup evaluasi yang berkualitas, setidaknya mencakup 4 (empat) dimensi utama yaitu : 1) pertanyaan tentang Why questions (what caused the changes we are  Monitoring) 2) pertanyaan tentang how questions ( what was the sequence or process that led to  successful (or not) outcomes. 3) pertanyaan tentang compliance /Accountability questions (did the promised activities actually take place and as they were planned?). 4) pertanyaan tentang  process / implementation questions (was the implementation process followed as anticipated and with what consequences.

Elemen Kunci untuk Sukses dalam Pengembangan Sistim MONEV

Pengembangan sistem Pemantauan dan Evaluasi (MONEV) yang efektif adalah dengan melihat bahwa MONEV bukanlah suatu sistem yang terpisah pisah, namun haruslah dilihat sebagai satu kesatuan yang saling komplementer (saling mengisi atau saling melengkapi). Sifat komplementer ini dapat dijelaskan sebagai berikut : ketika tujuan pemantauan adalah menjelaskan tujuan program maka tujuan evaluasi adalah menganalisis mengapa hasil bisa dicapai atau tidak bisa dicapai. Ketika tujuan pemantauan adalah mengkaitkan aktivitas dan sumber daya dengan tujuan yang akan dicapai maka tujuan evaluasi adalah menilai efektivitas dari masing masing aktivitas terhadap program yang disusun. Ketika `tujuan pemantauan adalah menurunkan tujuan menjadi kinerja pelaksanaan dan target maka tujuan evaluasi adalah mengkaji

proses

pelaksanaanya. Ketika

`tujuan

pemantauan

adalah

secara

reguler

mengumpulkan data dari indikator suatu target dan membandingkan hasil dengan target maka tujuan evaluasi adalah mengekplorasi potensi dampak sampingannya. Dan ketika tujuan  pemantauan melaporkan kemajuan dan masalah pada p engelolaan program maka tujuan evaluasi 21

adalah menyediakan informasi pembelajaran, capaian dan penjelasan terkait serta menawarkan rekomendasi. Dengan sistem MONEV maka kita dapat menilai kapasitas suatu negara/daerah dalam  pengembangan sistim MONEV. Namun sukses atau tidaknya pengembangan sistem MONEV di suatu daerah / negara akan tergantung dari beberapa faktor penting yaitu : 1). Apakah ada mandat/permintaan yang jelas untuk MONEV? (Hukum? Masyarakat sipil?), 2). Apakah ada kepemimpinan yang kuat pada level tinggi pemerintah?, 3). Apakah sumber daya dan pengambilan kebijakan dihubungkan dengan penganggaran?, 4). Bagaimana kualitas informasi yang dapat digunakan untuk pengambil keputusan manajemen dan kebijakan? 5). Bagaimana keterlibatan pihak masyarakat sipil sebagai ‘partner’ bagi pemerintah?, 6). Apakah ada inovasi yang dapat digunakan sebagai pilot program?

 Namun secara ideal, ada 10 (sepuluh) langkah atau tahap dalam sistem MONEV yang sukses yaitu : 1.  pelaksanaan Readness assessment, 2. kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi, 3.  pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil 4. Baseline data pada indikator (ada dimana posisi kita sekarang?), 5. Perencanaan untuk perbaikan (pemilihan target hasil) 6. Pemantauan hasil, 7. Peran evaluasi, 8.  pelaporan dari hasil penemuan anda, 9.  penggunaan hasil penemuan, 10. membuat keberlanjutan dari sistem MONEV pada organisasi anda.

22

PROSES MONEV Proses dalam monev sederhananya adalah “menelusuri” proses pekerjaan proyek atau kegiatan

sehingga

dapat

menemukan

“apa

yang

sesungguhnya

terjadi

di

antara

PELAKSANAAN (proses) dengan TUJUAN yang dirumuskan. Apabila dalam penelusuran atau  pemantauan itu ditemukan adanya pesenjangan atau penyimpangan yang direkomendasikan  perubahan atau perbaikan sehingga kesenjangan segera teratasi. Atau setidaknya meminimalisir kerugian yang timbul akibat penyimpangan.

Karena manfaat monitoring itu sangat besar dan penting dalam peranannya sebagai “alat  perencanaan” maka dilakukan dengan metode dan alat yang terstruktur dan sistematis, misalnya dengan menggunakan angket, wawancara, FGD dan sebagainya. Prosesnya secara skematik dapat dilihat seperti dibawah ini:

 Nanang Fattah (1996) menyarankan langkah-langkah monitoring yagdapat bermanfaat diikuti seperti dalam diagram berikut:

23

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: 1. Menetapkan standar pelaksanaan; 2. Pengukuran pelaksanaan; 3. Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan: Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan dimonitor serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Rincian tentang variabel yang dimonitor harus jelas dulu, serta pasti dulu batasannya dan definisinya. “Variabel adalah karakteristik dari seseorang, suatu peristiwa atau obyek yang bisa dinyatakan dengan data numerik yang berbeda beda.” (William N Dunn: 2000). 2. Tahap Pelaksanaan: monitoring ini untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari  pelaksaan program/kegiatan/proyek yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar (variable) yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel yang dimonitor serta indikatornya, maka laksanakan 24

monitoring tersebut. Adapun indikator umum yang diukur dalam melihat capaian  pekerjaan antara lain adalah :



Kesuaian dengan tujuan proyek/kegiatan



Tingkat capaian pekerjaan sesuai target



Ketepatan belanja budget sesuai plafon anggaran;



Adanya tahapan evaluasi dan alat evaluasinya;



Kesesuaian metode kerja dengan alat evaluasi;



Kesesuaian evaluasi dengan tujuan proyek;



Ketetapan dan pengelolaan waktu;



Adanya tindak lanjut dari program tersebut;

 3. Tahap Pelaporan Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan dan di sini terdapat tahapan evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan

dengan

standar

yang

harus

dicapai.

Selanjutnya

temuan-temuan

tersebut

ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi laporan tentang program.

25

26

BAB III PENUTUP

3.1

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan dapat diambil kesimpulan yaitu MONEV sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program.MONEV keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan, program, dan proyek dengan lebih  baik. Pengimplementasian sistem MONEV dapat menguatkan manajemen sektor publik. Pengimplementasian sistem MONEV membutuhkan komitmen dari pemimpin d an stafnya.

3.2

Saran

Untuk pembahasan mengenai monitoring   dan evaluasi dapat lebih mendalam serta mendetail mengenai aspek kaitannya terhadap kinerja pemerintahan daerah dan lebih banyak menambahkan literatur terbaru mengenai monitoring  dan evaluasi.

27

DAFTAR PUSTAKA

Humas, 2015 Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah, http://setkab.go.id/pengertian- Monitoring -dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/ diakses 14 Desember 2016 PERMENDAGRI 6/2007 PERMENDAGRI 73/2009 Maramis, Joubert Barens, 2013 Pentingnya Sistem Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi (evaluation)

Berbasis

Hasil

(outcomes)

di

Pemerintah

Daerah

(MONEV)

http://joubertbarensmaramis.blogspot.co.id/, diakses 14 Desember 2016 Rasidi,

Didi,

2011

Monitoring

dan

Evaluasi

http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-

 perencanaan/kajian-perencanaan/ Monitoring danevaluasi diakses 14 Desember 2016 Swamandiri, 2011, Beberapa Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, https://swamandiri.wordpress.com/2011/07/08/beberapa-permasalahandalam- Monitoring -dan-evaluasi-di-lingkungan-pemerintah-daerah/,  diakses 15 Desember 2016

28