Organisasi Pemerintah Daerah

Organisasi Pemerintah Daerah wilayah Negara keastuan RI dibagi dalam Daerah Propinsi dan Propinsi dibagi atas atas Kabu Kabupa pate ten n dan dan Kora ora yang yang masi masing ng-m -mas asin ing g memp mempun unya yaii Pemeri emerint ntah ahan an Daerah. Daerah Propinsi disamping sebagai memiliki status Daerah Otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah dministrasi. !edangkan Daerah Kota dan Daerah Kabupaten sepenuhnya berkedudukan sebagai Daerah Otonom. dalah h " Daer Daerah ah kesat esatua uan n mas masyara yarak kat #uk #ukum yang ang Daera Daerah h Oto Otono nom m adala mempuny mempunyai ai batasbatas-bat batas as wilaya wilayah h yang yang berwena berwenang ng mengat mengatur ur dan mengur mengurus us urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendir sendirii berdas berdasark arkan an aspiras aspirasii masyar masyaraka akatt dalam dalam sis sisten ten Negara Negara kesat kesatuan uan R.I R.I. ($$ No.32/2004) adalah hak, hak, kewen kewenang angan an dan kewaj kewajiba iban n Daerah Daerah Otonom Otonom Otonomi Otonomi Daerah Daerah adalah untuk untuk mengat mengatur ur dan mengur mengurus us sendiri sendiri urusan urusan Pemer Pemerint intaha ahan n dan kegia kegiatan tan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. % Pasal & ayat '( Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" &. Pemeri emerint ntah ah Daera Daerah h ). DPRD (Pasal 1 ayat 2 $$No.32/2004) Pemerintah Daerah terdiri atas" &. Kepal epala a Daer Daerah ah ). pera perang ngka katt Daera Daerah h (Pasal 3 ayat 2 $$ 32/2004) Dalam $$ No. *) +ahun ) wewenang dari pemerintah pusat adalah dalam urusan bidang politik luar negeri pertahanan keamanan yustisi moneter dan /skal /s kal nasion nasional al dan agama, di luar luar dari dari pada pada itu adalah adalah urusan urusan pemerinta pemerintah h daerah daerah sepert sepertii urusan urusan dalam dalam bidang bidang kebud kebudaya ayaan, an, pendid pendidika ikan, n, !D daerah, daerah, ekonomi daerah, kesehatan, kependudukan, pembangunan daerah dan lain-lain yang yang mana mana penyel penyeleng enggar garaan aan urudan urudan pemerin pemerintah tah dibagi dibagi berdas berdasrka rkan n 0riter 0riteria ia ekster eksternal nalitas itas,, akunt akuntabi abilit litas as dan e/siens e/siensii dengan dengan memperh memperhati atikan kan keser keserasi asian an hubungan antar susunan pemerintahan 1pasal && %&(2. Di dalam $$ No. *) tahun ) pasal & angka 3, 4, dan 5 dikenal dengan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah " yaitu penyer penyeraha ahan n wewena wewenang ng pemerin pemerintaha tahan n oleh oleh Pemeri Pemerinta ntah h Desentralisasi yaitu kepada kepada daerah daerah otonom otonom untuk untuk mengat mengatur ur dan mengur mengurus us urusan urusan pemerin pemerintah tahan an dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6ang mana dilakukan oleh parat administrasi daerah dan dan dari P7N dan P7D adalah lah peli pelimp mpah ahan an wewe wewena nang ng %de %delega legati tion on o8 powe power( r( Dekonsentrasi ada pemerin pemerintah tahan an oleh Pemeri Pemerinta ntah h kepada kepada 9ubern 9ubernur ur sebaga sebagaii wakil wakil pemerin pemerintah tah dan: dan:at atau au kepad epada a inst instan ansi si ;ert ;ertik ikal al di wila wilaya yah h tert terten entu tu.. 6ang ang mana mana pusa pusatt memberikan peren0anaan kepada aderah dan dilakukan oleh aparat administrasi pusat serta dana dari P7N

Tugas pemantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan:atau desa dari pemerintah pro;insi kepada kabupaten:kota dan:atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 6ang mana dilakukan oleh aparat daerah yang dimintai tugas dari pemerintah pusat, dana diperoleh dari P7N dan P7D dan pertanggungjawabannya langsung kepada pemerintah pusat.