Sistem Pengupahan Pekerja Tetap & Kontrak

Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Pe kerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Pencapaia n Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh: Rondi Pramuda Padang NIM: 030200173

Departemen Hukum Administrasi Negara Program Kekhususan Hukum Perburuhan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009


SKRIPSI




Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS. NIP: 131410462

Pembimbing I

Pembimbing II

Kelelung Bukit, SH. NIP: 13065211

Dr. Agusmidah SH, MH. NIP: 13



SKRIPSI




Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS. NIP: 131410462

Pembimbing I

Pembimbing II

Kelelung Bukit, SH. NIP: 13065211

Dr. Agusmidah SH, MH. NIP: 13


Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi PT. Arwana Mas Indonesia)

ABSTRAKSI Oleh : Rondi Pramuda Padang)*

Pekerja/buruh merupakan salah

satu dan menjadi tonggak yang yang terpenting

dalam pembangunan ketenagakerjaan, dimana pekerja/buruh sebagai pelaksana konsep dari pengusaha dalam membangun suatu perusahaan yang diharapkan akan maju dan bersaing kelak, baik secara Nasional maupun Internasional oleh karena itu peranan pekerja/buruh jauh lebih kuat dari peranan ”modal”(uang) yang sering menjadi klaim klai m pengusaha sebagai temaga lokomotif utama penggerak perusahaan/industri. Sesepuh Ekonomi Sosialisme, Kakek Karl Marx mengatakan ber-Revolusinya Budak menjadi Tenaga Kerja/Pekerja/Buruh adalah langkah awal menuju per-Adab-an semanusia-manusianya. Yang menurut saya adalah bahwa dengan bergesernya nilainilai kemanusiaan, nilai budak menjadi nilai tenaga kerja/pekerja/buruh yang merupakan langkah awal terbukanya mata dunia bahwa begitu berharganya budak yang telah menjadi tenaga kerja/pekerja/buruh yang kelak mungkin akan dihargai dengan nilai yang lain tergantung pada cara kita memandang dan dengan cara pengusaha memberikan penghasilan yang layak--selayaknya budak/tenaga kerja/pekerja/buruh atau apapun istilahnya untuk orang yang bekerja pada orang lain sebagai manusia yang punya hak untuk untuk hidup selayaknya manusia yang memiliki memiliki hak untuk menjadi manusia. manusia. Jadi dengan adanya masalah di bidang perburuhan/ketenagakerjaan kelak akan membuka mata kita bahwa permasalahan pengupahan pekerja/buruh adalah sesuatu yang menarik untuk ditelusuri sembari mencari ”benang merah” (solusi dari inti permasalahan) yang entah kapan terjawabnya terjawabnya bila kita hanya menunggu menunggu dan menunggu. menunggu.

NB: )* Penulis adalah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara, 2003, Departemen Hukum Administrasi Negara, Program Kekhususan Hukum Perburuhan, duduk di Semester Semester XI (sebelas) dan juga calon Pekerja/Buruh.

Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan dari relung hati yang paling dalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai Sang Pencipta Alam Semesta, sumber segala kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia yang akan terus berlangsung tiada batas termasuk kehidupan penulis, pengatur kehidupanku yang Dia geser ke mana Ia suka sampai kepada berkat yang ia limpahkan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir penulis di masa perkuliahan penulis. Adapun tujuan awal dari Skripsi ini hanyalah diajukan sebagai pelengkap untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa. Namun dalam perjalanan pembuatan skripsi, skripsi ini menjadi salah satu curahan perasaan dan ilmiah dari penglihatan, pendengaran, perasaan yang di analisis sedalam mungkin sesuai kemampuan penulis, skripsi ini diberi judul “Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi PT. Arwana Mas Indonesia)”. Penulis sangat begitu sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari

sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dan memajukan dari semua pihak untuk menjadikan skripsi ini atau karya ilmiah penulis lain yang akan dibuat mendatang lebih baik lagi. Dengan segenap kerendahan hati dan keterbatasan pemikiran, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi “perbincangan ilmiah” dan bermanfaat bagi semua pihak.


Selama masa perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, nasihat, dan dorongan dari berbagai pihak, dimana dalam kesempatan ini penulis sangat ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas segala perhatiannya, khususnya dalam bidang akademik selama penulis menjadi mahasiswa. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. Mhum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Penasihat Akademik penulis atas segala nasihat yang beliau berikan. 3. Bapak Muhammad Husni, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH., MS, selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Kalelung Bukit, SH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis hingga penulis menyelesaikan sr ipsi ini. 6. Ibu Dr. Agusmida, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan banyak pandangan-pandangan terstruktur mengenai ketenagakerjaan sebagai bimbingan yang tak ternilai hingga sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. 7. Orang tuaku yang terkasih, terindah, tersayang dan tercinta Ayahanda K.Padang yang selalu membimbing penulis secara ideologi hingga moral dari kecil hingga sekarang dan telah banyak memberikan pelajaran kebijaksanaan, Ibunda R. br. Siahaan yang selalu memotivasi saya untuk Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

menggapai segala hal yang ingin saya gapai dari kecil hingga sekarang, makasi atas kasih sayangnya dan kakanda-kakandaku, kak Helmida br. Padang, kakakku yang paling teguh pendirian dan mentalnya yang selalu menjadi inspirasi (you’re the taft women), kak Sri Mega Padang, yang selalu periang dan mengasihi, aku harap kelak keriangan dan kasih sayang itu akan menular ke adikku ini, bang Maju Girsang, semoga selalu menyayangi keluarganya melebihi diri sendiri, dan yang terakhir bang Juliat Roiman Padang, agar dikaruniakan segera pendamping yang cocok untukmu yang akan menjaga kesehatanmu kelak. Terima kasih kepada kakandakakandaku yang selalu memberi dukungan baik berbentuk peringatan, nasihat dan arahan kepada penulis. 8. Keluarga besarku, khususnya Inang Tuaku, T. Br Siahaan yang telah berbesar hati menampungku didalam rumahnya selama kurang lebih dua tahun ini serta dukungan yang besar bagi penulis dalam mengerjakan skripsi penulis. 9. Ribka Angelia Marulianugrah Sianipar, malaikat cantikku (I love you) yang selalu mengingatkanku untuk selalu belajar-dan belajar mengenai segala sesuatu yang bisa bisa di pelajari, untuk menjaga, membimbing penulis serta kontribusi yang sangat banyak bagi penyelesaian skripsi penulis. 10. Teman-teman stambuk 2003, Philip, Juliman, Janroy, Sihol, Cosmes, Tere, dan yang lain-lain yang belum sempat disebutkan namanya yang selalu mendukung penulis dengan selalu memberi semangat dan informasi dalam menyelesaikan skripsi penulis, juga serta canda guraunya sehingga mengingatkan penulius untuk selalu berbagi dengan kawan-kawan semua. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

11. Kakanda Frien Jones Tambun, SH. (Guru Ideologi dan Ilmu Hukumku) atas dukungannya terhadap penyelesaian skripsi ini baik berbentuk nasehat, dorongan dan data-data pekerja/buruh di perusahaan di tempat beliau bekerja. 12. Perhimpunan Warung Marhaen sumber (Wamar) dengan ketuanya nande mami yang cantik yang telah membiarkan penulis mencurahkan dan melampiaskan segala gundah yang ada di hati dan pikiran, segala ekspresi luapan telah diatraksikan penulis disini. 13. Buat kawan-kawan segerakan yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, atas dukungan bung dan sarinah sekalian kepada penulis berbentuk dorongan dan informasi tentang ketenagakerjaan penulis ucapkan terima kasih. 14. Kakanda dan Adinda Stambuk tersayang karena kepeduliannya memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini, penulis wajib akan merindukan canda tawa dan bagi informasi antara seorang kakanda dan adinda yang selama ini terjadi di antara kita semua. 15. Personalia dan Direktur PT. Arwana Indonesia Mas Indonesia karena telah membiarkan penulis menobrak-abrik rahasia yang sebenarnya tidak boleh diketahui umum, namun demi kepentingan dan kemajuan perusahaan, Penulis sarankan agar lebih mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan. 16. Pegawai Stambuk sampai Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, karena tanpa mereka urusan dari administrasi kampus sampai kebersihan kampus tidak akan berjalan dengan lancar, tertib dan nyaman. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

17. dan yang terakhir buat pihak-pihak yang telah membantu namun tidak disebutkan di dalam skripsi ini, penulis sangat menghargai bantuan bantuannya sehingga penulis dapt mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Esa yang Penulis sembah telah memberikan berkatnya kepada pihak-pihak yang telah berjasa membantu hambanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kiranya Damai Sejahtera menyertai kita semua sampai selama-lamanya.

Medan,

September 2007

Hormat Saya,

RONDI PRAMUDA PADANG


DAFTAR ISI

ABSTRAK………………………………………………………………………………i KATA PENGANTAR…………………………………………………………………ii DAFTAR ISI………………………………………………………………………….vii DAFTAR TABEL……………………………………………………………………xiv

BAB I

PENDAHULUAN……………………………………………………...1

A. Latar Belakang Masalah……………………………………………..1 B. Perumusan Masalah………………………………………………….8 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan………………………………………9 D. Keaslian Penulisan………………………………………………….11 E. Metode Penelitian Data……………………………………………..12 F. Sistematika Penulisan……………………………………………….14

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN Di

INDONESIA…………………………………………………………..17

A. Pengertian Upah dan Jenis-Jenis Pe ngupahan……………………...17 B. Sejarah dan Perkembangan Sistem Penentuan Besaran Upah di Indonesia……………………..……………………………….........26 - KFM (Kebutuhan Fisik Minimum)……..………………………..26 - KHM (Kebutuhan Hidup Minimum)……..……………………...28 - KHL (Kebutuhan Hidup Layak)…………………..…………….30 C. Hak dan Kewajiban…………………………………………………34 - Pekerja/Buruh Tetap……...……………………………………….35 - Pekerja/Buruh Harian Lepas…………………………...…………43 D. Upah Sebagai Hak asasi Pekerja/Buruh……………………………45 - Hak Asasi Pekerja/Buruh Tetap atas Upah………………………..48 - Hak Asasi Pekerja/Buruh Harian Lepas atas Upah………………..49

BAB III

PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PENERAPAN STANDART

PENGUPAHAN………………………………………………………51


A. Peran Dewan Pengupahan Daerah Dalam Menentukan Standarisasi Pengupahan Pekerja/Buruh………………………………………..51 B. Peran APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Dalam Penerapan Standarisasi Pengupahan Tenaga Kerja…………………………...52 C. Peran Serikat Buruh/Serikat Pekerja Dalam Mengawasi Penerapan Standarisasi Pengupahan di Perusahaan Menurut UU No. 21 Tahun 2000……………………………………………………………….55

BAB IV

SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA/BURUH TETAP DAN TENAGA KERJA/BURUH HARIAN LEPAS DI PT. ARWANA MAS INDONESIA………………………………………………..….60

A. Deskripsi Singkat PT. ARWANA MI..…………………………….60 1. Sejarah Berdirinya PT. ARWANA MI..………………………...60 2. Struktur Organisasi PT. ARWANA MI..………………………..63 3. Pola Hubungan Kerja di PT. ARWANA MI..…………………...64 B. Sistem Pengupahan Pada PT. ARWANA MI..……………………..65 1. Upah Tenaga Kerja/Buruh Tetap…………………………………65 2. Upah Tenaga Kerja/Buruh Harian Lepas d i PT. Arwana MI..…...69 C. Perbandingan Sisitem Pengupahan Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas di PT. Arwana MI..…………………71 D. Hambatan dan Kendala Dalam Penerapan PERMENAKERTRANS No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelakasanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Terhadap…………………....72 - Tenaga Kerja/Buruh Tetap di PT. Arwana MI…………………...72 - Tenaga Kerja/Buruh Harian Lepas di PT. Arwana MI..…………73

BAB V

PENUTUP…………………………………………………………….75 A. KESIMPULAN……………………………………………………75 B. SARAN…………………………………………………………….77

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………80


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lampiran Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang Dalam Sebulan Dengan 3.000 K Kalori Per Hari………………………………………………………………………………...31 Tabel 2 Perbandingan Sisitem Pengupahan Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas di PT. Arwana…………………………………………………………...71


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang besar, dan tentu saja memiliki pandangan hidup serta ideologi (landasan berpikir dan bertindak) yang besar, yaitu Pancasila yang merupakan cerminan Sosialisme Indonesia yang juga adalah hasil dari seluruh cerminan tingkah laku bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Beranjak dari ideologi Pancasila tersebutlah maka rakyat Indonesia memiliki persamaan kesadaran cita-cita dan persamaan nasib untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang tercermin pada Pancasila, yaitu : ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan UUD RI Tahun 1945, yaitu : ”Memajukan Kesejahteraan Umum.” 1 Sila Kelima Pancasila serta Pembukaan UUD RI Tahun 1945 tersebut memberi suatu kewajiban bagi Negara untuk melaksanakan suatu penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia demi tujuan memajukan kesejahteraan umum. Pemenuhan keadilan serta perwujudan memajukan kesejahteraan umum itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ditentukan dari berjalan atau tidaknya hukum di Negara ini. Hukumlah yang mengatur kehidupan masyarakat, yang memandang bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum, oleh karena itu perlunya pelaksanaan agenda reformasi yaitu penegakan supremasi hukum sehingga setahap demi setahap dapat melangkah menuju cita-cita bangsa.

1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Sejalan dengan semakin terpuruknya ekonomi secara nasional, regional dan lokal, kondisi pekerja/buruh dalam hal persoalan upah juga mendapat pengaruh yang cukup besar. Hal itu tidak terlalu jauh dengan kondisi sistem pengupahan di negaranegara lain, terutama di negara berkembang, seperti negara-negara di Asia Tenggara yang mendapat guncangan yang cukup besar akibat pukulan krisis ekonomi global Sektor yang mendapat pengaruh cukup besar akibat krisis ekonomi adalah sektor ketenagakerjaan, salah satunya adalah sistem upah/pengupahan. Sistem upah/pengupahan di Indonesia perlu penataan yang lebih baik yang mana penataan tersebut harus lebih berpihak lagi terhadap kepentingan tenaga kerja/buruh. Perlunya keberpihakan hukum terhadap tenaga kerja/buruh adalah hal yang tidak perlu ditawar lagi karena tenaga kerja/buruh selama ini telah menjadi komoditi eksploitasi para pengusaha yang lebih mengenyampingkan aturan-aturan mengenai sistem pengupahan yang layak dari pada melaksanakannya demi mensejahterakan tenaga kerja/buruh. Sistem pengupahan tenaga kerja/buruh harus lebih mendapat perhatian yang lebih, baik terhadap tenaga kerja/buruh tetap maupun tenaga kerja/buruh harian lepas karena menyangkut keberlangsungan dan kualitas hidup tenaga ker ja/buruh tersebut. Di bidang hukum ketenagakerjaan/perburuhan juga sangat mendapat perhatian untuk mewujudkan terciptanya perlindungan hukum bagi upah/pengupahan tenaga kerja yang juga menyangkut sistem upah/pengupahan terhadap tenaga kerja/buruh. Beberapa

pasal

dalam

Undang-undang

No.13

Tahun

2003

tentang

ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi upah/pengupahan tenaga kerja/buruh yang juga menyangkut sistem upah/pengupahan terhadap berbagai 2

jenis tenaga kerja/buruh, yaitu :

2

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan


1. Salah

satu

tujuan

pembangunan

ketenagakerjaan

adalah

memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c); 2. Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum haruslah melalui upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Pasal 4 huruf d); 3. Setiap pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)); 4. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menerapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh (Pasal 88 ayat (2)). 5. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi : Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

pemerintah

menerapkan

kebijakan

pengupahan

yang

melindungi

pekerja/buruh (Pasal 88 ayat (3)). 6. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah denda dan potongan upah, hal-hal lain yang diperhitungkan dalam upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak dan penghasilan (Pasal 88 ayat (3));


7. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas : upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (Pasal 89 ayat (1)); 8. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (Pasal 89 ayat (2)); 9. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota (Pasal 89 ayat (3)); 10. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri (Pasal 89 ayat (4)); 11. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 ayat (1)); 12. Pengusaha menyususun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (Pasal 92 ayat (1)); 13. Untuk

memberikan

saran,

pertimbangan,

dan

merumuskan

kebijakan

pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota (Pasal 98 ayat (1)). 14. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal ayat 99 (1)). Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

15. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha (Pasal 105 ayat (1)). 16. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1)). Mengenai azas pemberlakuan ketentuan pengupahan terhadap semua pekerja, dimana disebutkan semua ketentuan ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja 3

tanpa membedakan statusnya. Azas pengupahan terdiri atas : 1. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah). 2. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh lakilaki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama. (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah). 3. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan no work no pay (Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum (Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 5. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan formulasi upah pokok minimal 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap ((Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 6. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaannya atau kelalaiannya dapat dikenakan denda (Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

3

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.


7. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh (Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 8. Dalam pengusaha dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya (Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 9. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak (Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan, minuman, sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Motivasi utama dari seorang pekerja/buruh bekerja di perusahaan adalah mendapatkan nafkah (= upah), dan upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat sensitif. Karenanya tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan.

4

Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa sangat pentingnya upah bagi 4

Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 126 Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

kehidupan pekerja/buruh yang mana dalam sistem pengupahannya haruslah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Walaupun terdapat prinsip no work no pay dalam sistem pengupahan namun karena alasan tertentu pekerja/buruh tetap berhak menerima upah dari pengusaha.

5

Pengecualian prinsip no work no pay diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang juga mendasari sistem pengupahan tenaga kerja. Perlunya sorotan yang lebih tajam dan tinggi terhadap masalah pengupahan sangatlah dibutuhkan oleh para pekerja/buruh. Hal-hal mengenai pengakomodiran aspirasi, penerapan standart upah minimum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan upah/pengupahan minimum merupakan objek-objek yang penting demi terlaksananya pembangunan kualitas kehidupan pekerja/buruh yang kelak pasti dapat mendongkrak kinerja pekerja/buruh dalam meningkatkan mutu kerja 6. Peran pihak-pihak terkait dalam melaksanakan sistem pengupahan yang berpihak terhadap pekerja/buruh diatas adalah merupakan solusi yang tepat demi menjawab kegelisahan pekerja/buruh terhadap masalah-masalah pengupahan yang semakin lama tiada habisnya. Berangkat dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan mengadakan studi penelitian dengan mengangkat judul : “Sistem Pengupahan Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau dari PERMENAKERTRANS NO. 17 TAHUN 2005 Tentang

5

Muharram, Hidayat, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta pelaksanaanya di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 50 6

Ibid ., hal. 52


Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Penelitian Pengupahan Tenaga Kerja/Buruh Pada PT. Arwana Mas Indonesia)”.

B. Perumusan Masalah

Penerapan sistem upah/pengupahan yang belum sesuai/dibawah standar kebutuhan hidup minimum/kebutuhan hidup layak yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas merupakan sebuah peristiwa yang telah dan sedang berlangsung di Indonesia. Masyarakat tentunya memiliki pandangan yang

sama

mengenai

fenomena

ini,

yaitu

perlunya

pelaksanaan

sistem

upah/pengupahan yang sesuai dengan kebutuhan hidup minimum/kebutuhan hidup layak. Pemerintah sendiri tidak menutup mata terhadap masalah ini, segala upaya telah dilakukan mulai dari penetapan standart kebutuhan hidup minimum/kebutuhan hidup layak hingga membentuk Dewan Pengupahan baik secara nasional maupun daerah. Namun meskipun demikian seperti yang selalu terjadi di Indonesia (Pembudayaan Sistem), sebuah peraturan hanyalah peraturan yang hanya sempurna secara isi, namun dalam penerapannya masih jauh dari harapan. Adapun masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah : 1. Sejauh mana peranan : -

Pemerintah melalui Dewan Pengupahan Daerah dalam sistem pengupahan tenaga kerja/buruh tetap dan tenaga kerja/buruh harian lepas.

-

APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dalam sistem pengupahan tenaga kerja/buruh tetap dan tenaga kerja/buruh harian lepas.


-

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam sistem pengupahan di perusahaan menurut UU No. 21 Tahun 2003 Tentang Serikat Buruh.

2. Bagaimana sistem pengupahan terhadap Tenaga Kerja/Buruh Tetap dan Tenaga Kerja/Buruh Harian Lepas menurut berbagai peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. 3. Bagaimana sistem pengupahan terhadap Tenaga Kerja/Buruh Tetap dan Tenaga Kerja/Buruh Harian Lepas yang bekerja pada PT. Arwana Mas Indonesia. 4. Hal-hal apa saja yang menjadi Hambatan dan Kendala dalam penerapan PERMENAKERTRANS No. 17 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan tahapan Kebutuhan Hidup Layak Terhadap : a. Tenaga Kerja/Buruh Tetap di PT. Arwana Masd Indonesia. b. Tenaga Kerja/Buruh Harian Lepas di PT. Arwana Mas Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk

mengetahui

berbagai

jenis

hak-hak

pekerja/buruh

tetap

dan

pekerja/buruh harian lepas selain upah yang harus diterima. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengupahan yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. Untuk mengetahui peran Pemerintah melalui Dewan Pengupahan dalam upaya menentukan standarisasi pengupahan daerah. 4. Untuk mengetahui peran APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dalam upaya penerapan standarisasi pengupahan di perusahaa n. 5. Untuk mengetahui peran dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam mengawasi penerapan standarisasi pengupahan terhadap tenaga kerja/buruh. 6. Untuk

mengetahui

hambatan

dan

kendala

dalam

penerapan

PERMENAKERTRANS No. 17 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Kebutuhan Hidup Layak terhadap tenaga kerja/buruh tetap dan tenaga kerja/buruh harian lepas di PT. Arwana Mas Indonesia.

2. Manfaat Penulisan a. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan akan memberikan memberikan

informasi

dan

gambaran

Ketenagakerjaan/Perburuhan/hubungan

tentang

industial

di

perkembangan Indonesia

yaitu

Hukum mengenai

penerapan sistem pengupahan terhadap pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas yang harus memenuhi kebutuhan hidup minimum/kebutuhan hidup layak yang pasti berubah seiring berkembangnya aktifitas ekonomi dari waktu ke waktu, jenis jenis/bentuk-bentuk upah yang juga mengalami pertambahan sesuai kebutuhan pekerja/buruh, serta juga latar belakang dewan pengupahan daerah dalam menentukan standarisai pengupahan daerah sampai kepada pemberlakuan stadarisasi pengupahan minimum tersebut oleh perusahaan /pengusaha.


Selain itu, penulisan ini bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran dan pandangan yang baru baik dari para sarjana, maupun penulis sendiri mengenai Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Terutama bagi kalangan akademisi di Perguruan Tinggi dan juga pemerintah/pembuat kebijakan atau perusahaan/pengusaha berkaitan dengan tenaga kerja/buruh dan pengupahan sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk menggunakan/memanfaatkan tenaga kerja/buruh tetap dan tenaga kerja/buruh harian lepas tidak menjadi suatu tindakan eksploitasi/penindasan melainkan diharapkan dapat mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja/buruh melalui upah/pengupahan. b. Secara Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, khususnya bagi para pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas mengenai jenis-jenis hak yang diperolehnya dan juga mengenai ketentuanketentuan/proses penerapan sistem upah/pengupahan serta bagaimana cara menuntut hak yang harus diterima, dan melalui wadah apa. Diharapkan penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap pekerja/buruh yang mana penerapan sistem pengupahan yang diberlakukan masih jauh dari ketentuan/standarisasi upah/pengupahan minimum daerah yang diberikan oleh perusahaan/pengusaha. Bagi masyarakat luas, selain daripada pekerja/buruh dan pengusaha, seperti serikat pekerja/serikat buruh, dan aktivis buruh, dan lainnya yang berjuang untuk kepentingan pekerja/buruh kiranya penulisan skripsi ini dapat menjadi metode upaya penegakan sistem pengupahan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum/kebutuhan hidup layak serta juga dapat menjadi bahan bacaan yang bisa berguna dalam mengadvokasi pekerja/buruh yang tereksploitasi oleh sistem perusahaan/pengusaha Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

untuk mencapai tatanan (abstrak) dan kondisi (riil) ketenagakerjaan yang lebih baik sesuai dengan prinsip Pancasila dalam Hubungan Industrial.

D. Keaslian Penulisan

Sistem Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau dari PERMENAKERTRANS NO. 17 TAHUN 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Penelitian Pengupahan Tenaga Kerja Pada PT. Arwana Mas Indonesia) yang diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan hasil karya yang ditulis secara objektif, ilmiah melalui datadata referensi dari buku-buku, bantuan dari para narasumber dan pihak-pihak lain. Skripsi ini juga bukan merupakan jiplakan atau merupakan judul skripsi yang sudah pernah diangkat sebelumnya oleh orang lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Suatu karya tulis ilmiah haruslah disusun berdasarkan data-data yang benar dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keteranganketerangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian. Dalam hal menganalisis data perlunya penggolongan data sehingga mudah dibedakan 7. 1. Spesifikasi Penelitian Dalam penelitian hukum umumnya sumber data dibedakan antara data primer dan data skunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan dalam :

8

a. Data Primer, yaitu data-data hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Dalam skripsi ini peneliti memperoleh data mengenai pengupahan 7

Prof. Dr. lexy j. Moleong, Metodologi Analisis Data, Rosda, Jakarta, 2005, Hal. 64. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986, hal. 51 8


terhadap pekerja/buruh dengan cara wawancara di lapangan sebagai partisipan dari seluruh rangkaian kegiatan objek penelitian yang sedang berlanjut. b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dara bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka saja atau data skunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang mana data-datanya dapat diperoleh dari : a. Bahan Hukum Primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat buruh, dll; b. Bahan Hukum Skunder yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi. c. Bahan Hukum Tersier yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti misalnya kamus, enslikopedia, peta, dll. 2. Teknik Pengumpulan Data Untuk melakukan penelitian terhadap data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan adalah dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap PT. Arwana Mas Indonesia, dalam hal ini peneliti menjadi partisipan dalam kegiatan yang sedang belangsung. Seiring dengan berlangsungnya kegiatan partisipan tersebut peneliti melakukan berbagai kegiatan wawancara. Sedangkan untuk data skunder dilakukan dengan menelusuri bahan kepustakaan dari berbagai sumber bacaan yakni buku-buku, koran/majalah, pendapat para sarjana, dan artikel dalam internet.

9

3. Alat Penelitian

9

Mohammad Nazir, Phd., Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h al.14.


Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini, penulis melakukan : a. Studi Dokumen Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen seperti Pekerja/Buruh dan Upah/Pengupahan untuk mengetahui latar belakang landasan pengupahan pada PT. Arwana Mas Indonesia. b. Pedoman Wawancara Penulis membuat pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang memudahkan

penulis

dalam

melakukan

wawancara

dengan

pihak

perusahaan maupun pekerja/buruh itu sendiri. Sehingga saat wawancara lebih terfokus pada apa yang penulis permasalahkan dalam skripsi ini. 4. Tahap Penelitian Dalam melakukan penelitian terdapat empat (4) tahap yang harus ditempuh, yaitu : a) Tahap Persiapan Dalam tahap ini, penulis memulainya dengan membuat proposal penelitian dan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan skripsi sebelum meneliti ke lapangan. b) Tahap Pelaksanaan Dalam tahap ini, penulis berusaha mendapatkan sebanyak mungkin data yang berguna bagi penulisan skripsi ini yaitu dengan mengadakan penelitian ke lapangan dan juga kepustakaan. c) Tahap Penyelesaian


Dalam tahap ini, data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian diolah menjadi pembuatan skripsi. d) Analisis Data Data yang terkumpul tidak memberikan arti apa-apa bagi penelitian tanpa dianalisis terlebih dahulu, hal itu untuk menjamin data tersebut sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, Dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab-bab tersebut secara sistematik dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Uraian singkat bab-bab dan sub bab-sub bab tersebut adalah sebagai berikut : BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. BAB II : Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum mengenai pekerja/buruh dan upah/pengupahan di Indonesia, bab ini terdiri dari berbagai pengertian tenaga kerja dan jenis-jenisnya, berbagai pengertian upah dan jenis-jenisnya, jaminan-jaminan terhadap pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas, serta pengertian KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), KFM (Kebutuhan Fisik Minimum), dan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). BAB III : Merupakan bab yang berisi tentang peranan dari pihak-pihak terkait dalam penerapan standarisasi pengupahan, mulai dari peran Dewan Pengupahan Daerah dalam menentukan standarisasi pengupahan pekerja/buruh, peran APINDO (Asosiasi Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Pengusaha Indonesia) dalam menerapkan standarisasi pengupahan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Daerah, sampai pada peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam mengawasi penerapan standarisasi pengupahan di perusahaan menurut UU No. 21 Tahun 2003 Tentang Serikat Buruh. BAB IV : Merupakan bab yang menguraikan tentang Perbandingan Sistem pengupahan antara pekerja tetap/buruh dan pekerja harian lepas, berisikan sub-sub yang menguraikan tentang sistem pengupahan terhadap tenaga kerja/buruh tetap dan tenaga kerja/buruh harian lepas menurut berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sistem pengupahan tenaga kerja/buruh tetap dan tenaga kerja/buruh harian lepas yang bekerja pada PT. Arwana Mas Indonesia, serta hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam penerapan PERMENAKERTRANS No. 17 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan tahapan Kebutuhan Hidup Layak Terhadap pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas di PT. Arwana Mas Indonesia. BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan terhadap penulisan skripsi dan saran-saran terhadap sistem pengupahan terhadap pekerja/buruh tetap dan pekerja./buruh harian lepas.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA

A. Pengertian Upah dan Jenis-Jenis Pengupahan

Tujuan

buruh

melakukan

pekerjaan

adalah

untuk

mendapatkan

penghasilan/upah yang cukup membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya yaitu perhitungan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu berbicara upah haruslah menyangkut juga bagaimana pemahaman si pekerja/buruh mengenai upah yang hendak diterimanya. Selama buruh melakukan pekerjaan memang ia berhak atas upah yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, oleh karena itu selama ia bekerja pengusaha/majikan memang wajib membayar upah. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Dipandang dari sudut nilainya, upah itu dibeda-bedakan antara upah nominal yaitu jumlah yang berupa uang, dan upah riil yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.

10

Bagi buruh yang penting adalah upah riil, karena dengan upahnya itu harus mendapatkan cukup barang yang diperlukan untuk kehidupannya bersama keluarganya. Kenaikan upah nominal tidak mempunyai arti baginya, jika kenaikan upah itu disertai dengan atau disusul oleh kenaikan harga kebutuhan hidup dalam arti kata seluasluasnya. Turunnya harga barang keperluan hidup karena misalnya bertambahnya produksi barang itu, akan merupakan kenaikan upah bagi buruh walaupun jumlah uang yang ia terima dari majikan adalah sama seperti sedia kala. Sebaliknya, naiknya harga barang keperluan hidup, selalu berarti turunnya upah bagi buruh. Beberapa pengertian upah dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menurut para sarjana : 1. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Upah adalah ”hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” 2. Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah yang dimaksud dengan Upah adalah ”penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan melalui persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.” 3. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional tahun 1970, yang menyebutkan bahwa: “Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan 10

Prof. Imam Supomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 179.


produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam bentuk suatu persetujuan, UU, peraturan-peraturan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja”. 4. Menurut Prof. Imam Supomo yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dari uraian diatas jelas upah diberikan dalam bentuk uang, namun secara normatif masih ada kelonggaran bahwa upah dapat diberikan dalam bentuk lain berdasarkan perjanjian atau peraturan perundangan, dengan batasan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima. 11 Pada hakekatnya upah haruslah mampu menjadi tulang punggung kehidupan pekerja/buruh karena upah merupakan pendapatan yang diperoleh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu penetapan upah haruslah berdasarkan kebutuhan hidup minimum serta kebutuhan hidup layak seor ang manusia, dalam hal ini buruh. Dalam hal pelaksanaan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja, pemerintah menetapkan jenis-jenis pengupahan, meliputi: 1. Upah Minimum Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/Men/1999 Tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Berdasarkan memori penjelasan pasal 89, upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa

11

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981.


provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan. Upah

minimum

memperhatikan

tersebut

kemudian

rekomendasi

dari

ditetapkan Dewan

oleh

gubernur

Pengupahan

dengan

Provinsi

dan/

Bupati/Walikota. 2. Upah yang Dibayar Dalam Hal Pekerja/Buruh Tidak Melakukan Pekerjaan Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan kecuali jika : a) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. b) Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. c) Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena menikah, menikahkan, mengkhitankan,

membaptiskan

anaknya,

istri

melahirkan

atau

keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. d) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. e) Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. f) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat. g) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha. h) Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Apabila terjadi hal-hal seperti tersebut diatas, pengusaha tetap wajib membayar upah kepada pekerja dengan ketentuan: a) Jika pekerja/buruh sakit (maksudnya sakit biasa, bukan sakit akibat kecelakaan kerja) terus-menerus sampai 12 bulan, maka upah yang dibayarkan pengusaha diatur : -

100% dari upah untuk tiga bulan pertama,

-

75% dari upah untuk tiga bulan kedua,

-

50% untuk tiga bulan ketiga,

-

25% untuk tiga bulan keempat sebelum pemutusan hubungan kerja

dilakukan oleh pengusaha. b) Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk tiga hari. c) Menikahkan anaknya dibayar untuk dua hari. d) Mengkhitankan/membaptiskan anaknya dibayar untuk dua hari. e) Istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk dua hari f) Suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk dua hari. g) Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk satu hari. h) Mengenai ketentuan upah pekerja/buruh tetap dibayar bilamana pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, dalam memori penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti ibadah haji untuk pemeluk agama islam. Dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah ditentukan bahwa pengusaha wajib untuk tetap membayar kepada buruh yang

tidak

dapat

menjalankan

pekerjaannya

karena

memenuhi

kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan, tetapi tidak lebih dari tiga bulan. 3. Upah Kerja Lembur Pengertian upah kerja lembur upah yang diberikan pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja (tujuh jam sehari dan empat puluh jam seminggu) atau pada hari istirahat mingguan, hari-hari besar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini berarti seorang oekerja/buruh telah bekerja melebihi empat puluh jam seminggu, maka pekerja buruh yang bersangkutan behak menerima upah lembur. Dengan membayar upah lembur merupakan kewajiban pengusaha, apabila pekerja/buruh telah melaksanakan pekerjaan melebihi ketentuan jam kerja (empat puluh hari seminggu). 12 Walaupun demikian menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

Kep-

02/Men/VI/2004 mengatur pembatasan terjadap pekerja/buruh yang termasuk golongan jabatan tertentu tidak behak atas upah lembur dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. Mereka itu adalah yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya

12

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 T entang Ketenagakerjaan


perusahaan yang waktu kerjanya t idak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kritera pekerja staf yang tidak berhak menerima upah lembur ialah mereka: a) Yang memiliki jabatan struktural dalam organisasi perusahaan; b) Yang memiliki kewajiban; tanggung jawab dan wewenang terhadap kebijakan perusahaan; c) Yang mendapat upah lebih besar daripada pekerja lainnya; dan d) Yang mendapat fasilitas yang lebih baik daripada pekerja la innya. Pedoman perhitungan upah lembur sebagai berikut: a) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. b) Upah seja adalah 1/173 kali upah sebulan. c) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar : 

Secara harian, maka perhitungan upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 bagi yang bekerja 6 hari seminggu, atau dikalikan 21 bagi yang bekerja 5 hari seminggu;



Berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata dua belas bulan terakhir;



Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari dua belas bulan, maka upah sebulan dihitung rata selama bekerja, dengan ktentuan tidak boleh rendah dari upah minimum setempat.

d) Upah dan tunjangan tetap untuk dasar perhitungan upah lembur adalah 100%, jadi jumlah upah keseluruhan bukan upah pokok.


e) Apabila upah keseluruhan terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, sedangkan jumlah upah pokok dan t unjangan tetap kurang dari 75%, maka untuk dasar perhitungan upah lembur adalah 75% dari jumlah upah keseluruhan. Sedangkan cara perhitungan upah lembur: a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja: 1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 150% kali upah sejam; 2. untuk setiap jam kerja lembur berikut haus dibayar upah sebesar 200% kali upah sejam. b. Apabila lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja enam hari kerja empat puluh jam dalam seminggu, maka perhitungaanya: 1. untuk tujuh jam pertama dibayar 200% kali upah sejam, dan jam ke8 dibayar 300% kali upah sejam, dan jam ke-9 dan ke-10 dibayar 400% kali upah sejam. 2. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur lima jam pertama dibayar 200% kali upah sejam, jam ke-6 dibayar 300% kali upah sejam, jam ke-7 dan ke- 8 dibayar 400% kali upah sejam. c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja lima hari kerja empat puluh jam dalam seminggu, maka perhitungaan upah kerja lembur untuk delapan


jam pertama dibayar 200% kali upah sejam, jam ke-9 dibayar 300% kali upah sejam, dan jam ke-10 dibayar 400% kali upah sejam. 4. Tunjangan Hari Raya Keagamaan Berdasarkan Pasal 1 butir (d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/Men/1994 Tahun 1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Bagi

Pekerja

di

Perusahaan

(THR),

adalah

pendapatan

pekerja/buruh yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarga menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. 1. Pembayaran THR Pemberian THR sebagaimana dimaksud diatas disesuaikan dengan hari raya besar keagamaan setiap pekerja/buruh kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh menentukan lain. Pembayaran tunjangan hari raya wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 2. Hak dan Perhitungan THR Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih dan diberikan satu kali dalam satu tahun. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut: I. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus-menerus atau lebih sebesar satu bulan upah. II. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yakni dengan perhitungan : masa kerja x satu Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

bulan upah, contoh : pekerja/buruh yang memiliki masa kerja empat bulan

terus-menerus,

sekurang-kurangnya

mendapatkan

THR

sebesar 4/12 x 1 bulan. (upah satu bulan adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap). 5. Keterlambatan Pembayaran Upah Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa upah harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh secara tepat waktu sesuai kesepakatan. Bila pengusaha terlambat membayar upah, maka pengusaha wajib membayar denda sesuai dengan persentase t ertentu dari upah pekerja/buruh atau tambahan upah kepada pekerja/buruh sebesar: a) 5% per hari keterlambatan untuk hari keempat sampai hari kedelapan. b) 1% hari keterlambatan, untuk hari kesembilan dan seterusnya. Dengan catatannya tidak boleh melebihi 50% dari upah keseluruhan yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh. c) Apabila melebihi sebulan masih belum dibayar, disamping denda pengusaha juga wajib membayar bunga (sesuai dengan bunga bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengusaha wajib membayar upah dan dendanya sebesar 150% ditambah bunga apabila melebihi tiga puluh hari sejak hari ke-4 keterlambatan. 6. Daluwarsa Upah dan Upah Sebagai Utang yang Didahulukan Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Dalam perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peratuan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya (pekerja/buruh sebagai kreditur preference).

B. Latar Belakang dan Perkembangan Sistem Penentuan Besaran Upah di Indonesia : KFM (Kebutuhan Fisik Minimum), KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), dan KHL (Kebutuhan Hidup Layak)

Sistem penetuan besaran upah di Indonesia idealnya didasarkan kepada standart kehidupan hidup manusia, bagaimana kebutuhan seseorang akan sandang, pangan dan papan serta kesejahteraan lainnya. Sejak dahulu penentuan besaran upah telah mengalami pergantian standart kebutuhan hidup dari kebutuhan fisik minimum (KFM), kebutuhan hidup minimum (KHM) hingga pada kebutuhan hidup layak (KHL), pada sub bab ini akan dijelaskan satu persatu mengenai rincian masing-masing sistem penentuan besaran upah tersebut. Latar Belakang dan Perkembangan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)

Kebutuhan Fisik, dapat dijabarkan sebagai kebutuhan untuk menjaga kesehatan ragawi buruh, agar ia dapat bekerja dengan segenap tenaga dan sanggup berkonsentrasi penuh selama bekerja. Dengan demikian, komponen pokok dari Kebutuhan Fisik adalah kecukupan gizi, baik untuk tubuh maupun otak. Tapi, untuk dapat menghadirkan seorang yang sehat ke dalam proses kerja, dibutuhkan pula biaya untuk menciptakan kesempatan beristirahat dan memulihkan (restorasi) tenaga yang telah dihabiskan dalam proses produksi.


Komponen biaya tempat tinggal (termasuk listrik dan air) dan rekreasi masuk dalam kategori ini. Di samping itu, seorang buruh harus juga menjaga kesehatan fisik dan lingkungannya – antara lain dengan mandi, berpakaian yang layak dan sehat, dan berolahraga. Komponen pokok terakhir adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan buruh tersebut secara fisik di pabrik – dengan kata lain, biaya transportasi.

13

Perkembangan kebutuhan fisik minimum tidak hanya mengacu kepada fisik si pekerja/buruh saja tetapi juga keluarganya yang merupakan tanggungan mutlak si pekerja/buruh. Penetapan tingkat upah bagi pekerja/buruh merupakan kebijaksanaan yang sangat penting, karena hal ini berkaitan langsung dengan kebijaksanaan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh dan keluarga. Salah satu indikator dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum pekerja/buruh adalah Nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang disajikan dalam sub-bab menurut 3 jenis penggolongan pekerja/buruh yaitu : - Seorang Pekerja Lajang (PL); - Seorang Pekerja + 1 Istri + 1 Anak (K1); - Seorang Pekerja + 1 Istri + 2 Anak (K2); Dengan adanya ketiga jenis penggolongan pekerja/buruh sebagai komponen nilai kebutuhan fisik minimum maka perlunya perhitungan setiap kebutuhan fisik dari objek komponen tersebut yang hendak dicantumkan dalam penetapan upah minimum agar pekerja/buruh dapat menerima upah minimum sesuai dengan kebutuhan fisik minimum dirinya serta keluarganya.

13

Ken Buddha Kusumandharu , Upah : sebuah catatan Ekonomi-Politik , www.prpindonesia.org., diakses pada tanggal 23 juli 2008. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Dalam perkembangan industri serta pola hidup masyarakat, penentuan besaran upah yang berdasarkan kebutuhan fisik minimum sudah tidak dapat lagi menjadi ajuan. Karena kebutuhan masyarakat, dalam hal ini pekerja/buruh bukan hanya kepada fisik semata, mental juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya membaca buku dalam hal memperoleh pengetahuan, mengadakan perwiritan dalam hal pergaulan rohani, dll. juga merupakan kebutuhan hidup yang patut dijadikan ukuran dalam menentukan besaran upah yang harus diterima oleh pekerja/buruh sehingga penentuan besaran upah berdasarkan standart kebutuhan fisik minimum sudah tidak patut lagi menjadi acuan dalam menetapkan upah minimum yang diterima oleh pekerja/buruh.

Latar Belakang dan Perkembangan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)

Timbulnya

kebutuhan

hidup

minimum

dilatarbelakangi

oleh

tujuan

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh sehingga mampu mendorong perkembangan dunia usaha. Salah satunya adalah penetapan upah minimum yang dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perke mbangan perekonomian serta pada umumnya. Perlunya standarisasi kebutuhan hidup minimum sebagai sistem dalam menentukan besaran upah yang diterima pekerja/buruh yang unsur-unsurnya mencakup semua kebutuhan hidup yang minimum dari pekerja/buruh, baik itu sandang, pangan dan papan harus diatur sesuai dengan kebutuhan hidup minimum seorang manusia yang


bekerja yang dapat dinilai dengan uang yang dapat di belanjakan sesuai dengan harga pasar nasional/daerah.

14

Perkembangan

kebutuhan

hidup

minimum

pasti

mengikuti

pola-pola

konsumerisme masyarakat, dimana pekerja/buruh juga bagian dari masyarakat yang juga terikut pola-pola konsumerisme pasar tersebut sehingga kebutuhan hidup minimum dapat berubah, namun tidak secara signifikan melainkan perlahan. Dalam melindungi pekerja/buruh agar tercukupinya kebutuhan hidup minimum pekerja/buruh pemerintah mengeluarkan kebijakan upah minimum. Kebijaksanaan upah minimum ini (UMR), bersifat dan berlaku umum disuatu daerah, tanpa membedakan kemampuan perusahaan secara sektoral. Dalam pelaksanaannya ketetapan UMR belum dapat mengakomodasi perusahaan-perusahaan pada sektor-sektor yang membayar upah yang lebih tinggi, sehingga dapat memperlambat peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Dalam penetapan upah minimum yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional/Daerah berbagai faktor dipertimbangkan, dengan mengadakan penajaman da n penyesuaian dengan tujuan penetapan upah minimum yaitu : sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan upah terendah dan upah tert inggi dan meningkatkan penghasilan pekerja/buruh pada tingkat paling bawah. 15 Oleh karena itu untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang berdasarkan kebutuhan hidup minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan, melalui Permenaker NO. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum diatur penetapan upah

14

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 81/MEN/1995 Tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum. 15 Departemen Tenaga Kerja RI., Direktorat Jendral Binawas, Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial, Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Upah Minimum, Jakarta, PT. Jamsostek, 1999. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

minimum regional (UMR) dan upah minimum sektoral regional (UMSR) yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan saat ini.

Latar Belakang dan Perkembangan Kebutuhan K ebutuhan Hidup Layak (KHL)

Hasil pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 24 Agustus 2005 mengenai ditetapkannya Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya dibukukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 yang otomatis menghapus Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 81/MEN/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum sehingga peraturan tersebut d inyatakan tidak berlaku lagi. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang kemudian ditingkatkan menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilatarbelakangi oleh peningkatan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk u ntuk kebutuhan 1 (satu) bulan. 16 Dalam penetapan KHL yang kelak menjadi standart penetapan upah minimum juga harus dilakukan survey terhadap harga pasar yang kemudian dibakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional/Daerah yang akan diterapkan pada masing-masing daerah, sehingga naik turunnya harga pasar di daerah mempengaruhi penetapan jumlah upah minimum yang akan dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kebutuhan para pekerja/buruh saat ini mengalami perkembangan secara teori/ketentuan standarisasi, kebutuhan Pekerja/buruh diawali dengan kebutuhan fisik 16

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 17/MEN/III/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

minimum yang hanya mengatur kriteria pemenuhan kebutuhan fisik dengan mengenyampingkan mental lalu kepada kebutuhan hidup minimum yang juga hanya mengatur kriteria pemenuhan kebutuhan hidup yang tetap saja pada standar minimum. minimum. Kita harus melihat perlunya masa depan untuk pekerja/buruh, karena pekerja/buruh juga manusia yang pasti memiliki generasi kedepan dengan segudang cita-cita kehidupannya. Perlunya penetapan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak merupakan harapan yang sudah dicita-citakan oleh kaum pekerja/buruh sejak lama. Sekarang t inggal pelaksanaan/penerapannya oleh o leh pihak yang bertanggung

jawab

yaitu

perusahaan/pengusaha/majikan

dalam

melaksanakan

penetapan upah minimum yang berdasarkan kebutuhan hidup layak yang harus mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

LAMPIRAN PERATURAN PERATURAN MENTERI NO. 17 TH 2005

1. Beras Sedang 10.00 Kg 2. Sumber Protein : a. Daging Sedang 0,75 Kg b. Ikan Segar baik c. Telur Ayam Telur ayam ras 1,20 Kg 3. Kacang-kacangan : tempe/tahu Baik 4.50 Kg Kg 4. Susu bubuk Sedang 0.90 Kg 5. Gula pasir Sedang 3.00 Kg 6. Minyak goreng Curah 2.00 Kg 7. Sayuran Baik 7.20 Kg 8. Buah-buahan setara pisang/pepaya pisang/pepaya Baik 7.50 Kg 9. Karbohidrat lain setara tepung/terigu tepung/terigu Sedang 3.00 Kg 10. Teh atau Kopi Celup/Sachet Celup/Sachet 1.00/4.00 1.00/4.00 Dus isi 25/75 gram Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

11. Bumbu-bumbuan Bumbu-bumbuan (Nilai 1 s/d 10) 15.00

12. Celana panjang/rok Katun sedang6/12 13. Kemeja lengan pendek/blouse Setara Katun 6/12 14. Kaos oblong/BH Sedang 6/12 15. Celana dalam Sedang 6/12 16. Sarung/kain panjang Sedang 1/12 17. Sepatu Kulit sintetis 2/12 18. Sandal jepit Karet 2/12 19. Handuk mandi 100 cm x 60 cm 1/12 20. Perlengkapan ibadah Sajadah, Mukena 1/12

21. Sewa kamar Sederhana 1.00 22. Dipan/tempat tidur No.3 polos 1/48 23. Kasur dan bantal Busa 1/48 24. Seprei dan sarung bantal Katun 2/12 25. Meja dan kursi 1 meja/4 kursi 1/48 26. Lemari pakaian Kayu sedang 1/48 27. Sapu Ijuk sedang 2/12 28. Perlengkapan makan 1. Piring makan polos 3/12 2. Gelas minum polos 3/12 3. Sendok dan garpu sedang 3/12 29. Ceret alumunium Ukuran 25 cm 1/24 30. Wajan alumunium Ukuran 32 cm 1/24 31. Panci alumunium Ukuran 32 cm 2/12 32. Sendok masak Alumunium 1/12 33. Kompor minyak tanah 16 sumbu 1/24 34. Minyak tanah Eceran 10.00 35. Ember plastik plast ik Isi 20 liter 2/12 36. Listrik 450 watt 1.00 37. Bola lampu

%

Potong Potong Potong Potong Helai Pasang Pasang Potong Paket

1 bulan Buah Buah Set Set Buah Buah Buah Buah Pasang Buah Buah Buah Buah Buah Liter Buah Bulan


pijar/neon 25 watt/15 watt 6/12 atau 3/12 38. Air Bersih Standar PAM 2.00 39. Sabun cuci Cream/deterjen 1.50

40. Bacaan/radio

Buah Meter kubik Kg

Tabloid/band 4 atau1/4 Eks atau Buah

41. Sarana Kesehatan : a. Pasta gigi 80 gram b. Sabun mandi 80 gram c. Sikat gigi Produk lokal d. Shampo Produk lokal e. Pembalut atau alat cukur isi 10 42. Obat anti nyamuk Bakar 43. Potong rambut di tukang cukur/salon

1.00 Tube 1.00 3/12 Buah 1.00 Buah 1.00 Botol 100 ml 1.00 3.00

dus/se Dus

6/12

kali

44. Transport kerja dan lainnya Angkutan umum 30.00

45. Rekreasi Daerah sekitar 2/12 46. Tabungan (2% dari nilai 1 s/d 45)

Hari (PP)

Kali


C. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas

Hak dan kewajiban pekerja/buruh merupakan hal yang prinsipil dan pasti timbul dalam hubungan ketenagakerjaan karena kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang lahir dari aktivitas produksi yang melibatkan pekerja/buruh dan pengusaha/majikan. Hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat erat hubungannya, dimana seorang pekerja/buruh bila melakukan kewajiban maka akan timbul hak yang kemudian diatur secara seadilnya-adilnya agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan yang kelak berpotensi menyebabkan salah satu pihak (pekerja/buruh dan pengusaha/majikan) merasa dirugikan. Perlunya aturan hak dan kewajiban secara seadil-adilnya sangatlah penting bagi pekerja/buruh karena pekerja/buruh merupakan pihak yang paling berpotensi dirugikan dalam penetapan hak dan kewajiban tersebut, dalam sub bab ini membahas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh tetap dan hak dan kewajiban pekerja/buruh harian lepas agar mendapat kesimpulan atau gambaran perbedaan antara hak dan kewajiban berdasarkan dua jenis status pekerja/buruh tersebut.

Hak dan kewajiban pekerja/buruh tetap

Dengan adanya hak dan kewajiban pekerja/buruh tetap maka terciptalah hubungan industrial yang seimbang yang mana bila semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan dilaksanakan oleh para pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja/buruh. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pekerja/buruh tetap adalah sebagai berikut: Hak pekerja/buruh tetap:

1) Upah Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Yaitu: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja,

atau

peraturan

perundang-undangan,

termasuk

tunjangan

bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada pekerja/buruh tetap upah yang diterima sifatnya adalah upah tetap, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur dan lainnya. 17 2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Yaitu: Jaminan sosial yang diberikan perusahaan kepada pekerja/buruh yang menurut UU nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. UU ini kemudian dikkonkritkan lagi dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1993 tentang program jamsostek yang meliputi 4 program yaitu: •

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Yaitu: jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. 18 Demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalamperjalanan yang berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Yang termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja adalah:

17

Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung Gaji, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal. 4. 18 Ibid , hal. 10 Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

1. Biaya pengangkutan; 2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan; 3. Biaya rehabilitasi; 4. Santunan berupa uang meliputi: - Santunan sementara tidak mampu bekerja; - Santunan cacat sebagian atau selama-lamanya; - Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; - Santunan kematian. •

Jaminan Kematian (JK) Jaminan kematian diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya bagi pekerj/buruh yang meniggal dunia bukan dari akibat kecelakaan kerja berupa :

•

-

Biaya pemakaman;

-

Santunan berupa uang.

Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan hari tua adalah suatu bentuk jaminan akumulasi tabungan yang berasal dari iuran tenaga kerja/buruh dan perusahaan. JHT ini akan diterima oleh tenaga kerja/buruh pada saat hari tuanya. Jumlah JHT yang akan diterima pekerja/buruh

adalah

sebesar

akumulasi

iuran

ditambah

hasil

pengembangannya. Seorang pekerja/buruh mendapatkan uang Jaminan Hari Tuanya apabila sudah mencapai usia pensiun. •

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah bentuk perlindungan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan keluarganya. Pemeliharaan keshetan yang dimaksud adalah penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang


memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 3) Pesangon Ada keterkaitan antara upah seorang pekerja/buruh dengan pesangon jika pekerja/buruh bersangkutan diputus hubungan kerjanya (PHK). Uang pesangon adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja/buruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Jumlah uang yang diberikan sebagai uang pesangon bergantung pada jenis PHK. 4) Dana Pensiun Seorang pekerja/buruh dikatakan pensiun apabila berhenti bekerja karena mencapai usia tertentu, yakni apakah karena usia kelahiran tertentu atau mencapai usia masa kerja tertentu yang disepakati oleh pengusaha dan pekerja/buruh. Dana pensiun adalah dana/sejumlah uang yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh apabila pekerja/buruh berhenti bekerja karena mencapai usia tertentu yang mana selama pekerja/buruh bekerja membayar uang iuran pensiun. 5) Tunjangan Hari Raya (THR) Dasar hukum penetapan THR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.104/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/buruh di Perusahaan.


THR adalah pendapatan pekerja/buruh yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

19

Hari Raya Keagamaan yang dimaksud adalah:

-

Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam.

-

Hari Raya Natal bagi pekerja/buruh yang beragama Katolik dan Protest an.

-

Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu.

-

Hari Raya Waisak bagi pekerja/Buruh yang beragama Buddha. Kewajiban pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya kepada setiap

pekerja/buruh merupakan wujud usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk menciptakan ketenangan usaha. Kewajiban Pekerja/Buruh tetap:

Dengan adanya perjanjian kerja, pekerja/buruh mempunyai kewajibankewajiban tertentu antara lain : melakukan pekerjaan, menaati tata tertib perusahaan, membayar denda dan ganti rugi serta bertindak sebagai buruh yang baik. Selain itu bagi pekerja/buruh yang bertempat tinggal pada rumah majikan, wajib menaati tata tertib rumah tangga majikan. 20 •

Melakukan Pekerjaan Menurut Pasal 1603 KUH Perdata, pekerja/buruh wajib melakukan pekerjaan yang dijadikan sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Sepanjang sifat dan luas pekerjaan yang harus dilakukan tidak diuraikan dalam perjanjian maupun peraturan perusahaan, maka hal itu ditentukan menurut kebiasaan. 21

19

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.104/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. 20 Djumialdji, F.X., S.H., Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal. 79. 21 Pasal 1603 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang diperjanjikan. Mengenai ruang lingkup pekerjaan dapat diketahui dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, kalau tidak ada menurut kebiasaan. Ruang lingkup pekerjaan harus diketahui oleh buruh sebelumnya sehingga majikan tidak dapat memperluas pekerjaan dengan memberikan upah yang telah ditentukan baik dalam perjanjian kerja maupun dalam peraturan perusahaan at au perjanjian perburuhan. •

Melaksanakan Pekerjaannya Sendiri tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa Seizin Perusahaan Pekerja/buruh wajib melakukan pekerjaan itu sendiri dan tidak boleh diwakilkan kecuali dengan izin pengusaha/majikan dapat menyuruh orang lain menggantikannya. Atas dasar peraturan ini dapat dikatakan wajib melakukan pekerjaan sendiri berarti melakukan pekerjaan itu bersifat kepribadian (Persoonlijkheid ). Dengan demikian perjanjian kerja itu sifatnya kepribadian, maksudnya kerja dengan manusia (pekerja/buruh) tidak dapat dipisahkan. Jadi jika buruh meninggal dunia berarti perjanjian kerja akan berakhir dengan sendirinya (pemutusan kerja demi hukum).

•

Mentaati Tata Tertib Perusahaan Menurut Pasal 1603 b KUH Perdata, pekerja/buruh wanita mentaati peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan tata tertib dalam perusahaan milik pengusaha yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama pengusaha dalam batas peraturan perundang-undangan, perjanjian dan peraturan.


Peraturan yang disebut dalam Pasal 1603 b KUH Perdata adalah peraturan tata tertib perusahaan. Peraturan tata tertib perusahaan ini ditetapkan oleh pengusaha sebagai akibat adanya kepemimpinan dari pengusaha terhadap pekerja/buruh. Hal ini dapat disimpulkan dari apa yang disebut perjanjian kerja. Peraturan tata tertib perusahaan ini menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi No. 02/Men/1976 jo. No. 02/Men/1978 Tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan, dimasukkan dalam satu pengertian yang disebut peraturan perusahaan. 22 Menurut Peraturan Menteri diatas, yang dimaksud dengan peraturan perusahaan ialah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewajiban pekerja/buruh disini adalah menaati peraturan perusahaan. •

Wajib Membayar Denda dan Ganti Rugi Mengenai wajib membayar denda dan ganti rugi berlaku ketentuan dalam PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Dalam Pasal 20 PP tersebut ditentukan bahwa denda atas pelanggaran sesuatu hal hanya dapat dilakukan bila itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam peraturan perusahaan. Dengan demikian dalam peraturan perusahaan harus ditentukan secara tegas kewajiban-kewajiban yang kalau dilanggar ada dendanya dinyatakan dengan mata uang Republik Indonesia. Untuk setiap pelanggaran atas suatu perbuatan sudah dikenakan denda tidak boleh dituntut ganti rugi untuk perbuatan yang bersangkutan. Pembentuk 22

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi No. 02/Men/1976 jo. No. 02/Men/1978 Tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Undang-Undang mengadakan peraturan ini untuk melindungi pekerja/buruh terhadap denda-denda memberatkan. Dalam dunia perusahaan, ancaman denda atas tidak dilakukan kewajiban-kewajiban dari buruh ini perlu demi berputarnya roda perusahaan. Ancaman denda ini disebut janji denda (boete beding) yaitu pelanggaran terhadap terhadap kewajiban-kewajiban pekerja/buruh yang telah ditetapkan dalam perjanjian tertulis antara pengusa dan pekerja/buruh. Selanjutnya dalam Pasal 21 PP No. 8 Tahun 1981 disebutkan : denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, baik langsung maupun tidak langsung tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang diberi wewenang untuk menjatuhkan denda tersebut. Dengan demikian denda tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan biaya operasional perusahaan, melainkan untuk kepentingan pekerja/buruh, misaqlnya dana kesejahteraan. Cara penggunaan uang denda harus ditetapkan juga dalam perjanjian atau perat uran perusahaan. Adapun mengenai wajib mengganti kerugian diatur dalam Pasal 23 PP No. 8 Tahun 1981 sebagai berikut : Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian. Yang dimaksud dengan kerugian lainnya yaitu kerugian material atau ekonomis. Kewajiban membayar ganti rugi harus diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% dari upah. Jika kerugian yang diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, menurut Pasal 1601 w KUH Perdata, Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

pengadilan akan menetapkan suatu jumlah uang sebesar ganti rugi menurut kelayakan. •

Bertindak Sebagai Pekerja/Buruh yang Baik Di dalam Pasal 1603 d KUH Perdata disebutkan : Bahwa pada umumnya buruh wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang pekerja/buruh yang baik, dalam keadaan yang sama. Ketentuan ini merupakan kewajiban timbal balik dari pengusaha wajib bertindak sebagai pengusaha yang baik. Dengan demikian pekerja/buruh wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti apa yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun dalam perjanjian perburuhan. Disamping itu pekerja/buruh wajib melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, kepatutan maupun kebiasaan.

•

Mentaati Tata Tertib Rumah Tangga Majikan/Pengusaha Hal ini hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bertempat tinggal pada majikan/pengusaha. Dalam Pasal 1603 e KUH Perdata ditentukan bahwa pekerja/buruh

yang

bertempat

tinggal

pada

majikan/pengusaha,

wajib

bertingkah laku sesuai dengan tata tertib rumah tangga pengusaha/majikan. •

Kewajiban-kewajiban lainnya yang dimuat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja bersama, dengan syarat tidak melanggar 3 hal seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, seperti: tidak wajib bekerja pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat (1) UU NO. 13 Tahun 2003), melaksanakan mogok kerja dan/atau mengajak pekerja/buruh lain


untuk mogok kerja dengan tidak melanggar hukum (Pasal 138 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003), memberitahukan secara tertulis 7 hari sebelun melaksanakan mogok kerja kepada pengusaha dan instansi bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat (Pasal 140 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003), berusaha dengan segala upaya agar jangan terjadi PHK (Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003). Dengan dilaksanakannya kewajiban pekerja/buruh diatas kelak diharapkan terciptanya loyalitas terhadap perusahaan yang dapat menimbulkan hubungan yang harmonis antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan sehingga kelak dapat memajukan perusahaan sesuai dengan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan.

Hak Pekerja/Buruh Harian Lepas:

Pekerja/buruh harian lepas dalam bekerja hanya memiliki satu hak yang wajib diberikan yaitu menerima upah, kewajiban perusahaan dalam memberikan upah adalah wajar karena pekerja/buruh harian lepas melakukan pekerjaan. 23 Upah yang diterima oleh pekerja/buruh harian lepas disini tidaklah sama dengan upah yang diterima oleh pekerja/buruh tetap sehingga akan terdapat perbedaan yang mendasar dengan pekerja/buruh tetap. Pada pekerja/buruh harian lepas, upah yang diterima tidaklah tetap, karena pekerja/buruh harian lepas tidak memiliki upah pokok, melainkan upah yang didasarkan berdasarkan prestasi kerja, cth : seorang pekerja/buruh sawah harus menanam bibit padi satu petak barulah dia akan menerima upah. Dengan adanya sistim seperti ini pekerja/buruh yang sudah memiliki keluarga (istri dan anak) hampir tidak 23

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-06/MEN/1985 Tentang Perlindungan Upah Pekerja Harian Lepas Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

ada yang menyentuh garis kesejahteraan, maksudnya adalah bahwa upah yang diterima dari melakukan pekerjaan harian lepas tersebut tidak mencukupi segala kebutuhan sehari-hari sehingga para pekerja/buruh yang sudah bekerluarga sering mencari pekerjaan sampingan atau membiarkan anak istrinya untuk juga bekerja sebagai pekerja/buruh harian lepas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak pekerja/buruh harian lepas didasarkan terhadap banyaknya pekerja/buruh harian lepas tersebut memproduksi barang (prestasi) yang mereka buat t anpa adanya gaji pokok, mengenai hak-hak lainnya yang diterima oleh pekerja/buruh harian lepas, misalnya: pembagian beras, minyak, dll., tergantung pada perusahaan memang dalam undang-undang dikatakan bahwa setiap tenaga kerja diberikan jaminan sosial dan tunjangan-tunjangan namun pada kasus pekerja/buruh harian lepas tidak ada diatur dengan jelas bahwa perusahaan diwajibkan memberikan hak-hak tersebut selain upah harian lepas kepada pekerja/buruh harian lepas.

Kewajiban pekerja/buruh harian lepas:

Pekerja/buruh harian lepas juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai sesuatu yang harus dilakukan bila pekerja/buruh harian tersebut ingin mendapatkan upahnya, yaitu: Melakukan pekerjaan dengan dibebani target yang besar tanpa memperhitungkan jam kerja, hal ini merupakan satu-satunya kewajiban yang harus dilakukan karena pekerja/buruh harian lepas tidak terikat perjanjian kerja yang permanet

dimana

biasanya

dalam

perjanjian

kerja

yang permanen

tersebut

pekerja/buruh harus mentaati setiap peraturan perusahaan.


Hal ini terjadi dikarenakan perjanjian kerja antara pengusaha/mandor/agen tenaga kerja hanya bersifat satu hari, maksudnya adalah dengan bedanya beban kerja dan upah kerja yang diterima pekerja/buruh harian lepas tiap hari pastilah membuat perjanjian kerja tersebut harus diperbaharui setiap hari apalagi pengusaha/mandor/agen tenaga kerja tidak membutuhkan jasa pekerja/buruh harian lepas, maka pekerja/buruh harian lepas tersebut tidak akan bekerja dan otomatis tidak akan menerima upah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak diperlukannya loyalitas pekerja/buruh harian lepas untuk menaati aturan dan/ menjaga nama baik perusahaan karena kapan saja pekerja/buruh harian lepas tersebut dapat tidak bekerja di perusahaan tersebut.

D. Upah Sebagai Hak Asasi Pekerja/Buruh

Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti kita membicarakan hak-hak asasi maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja/buruh itu akan menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia, sedangkan hak yang bukan asasi berupa hak pekerja/buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifanya non asasi. Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu di dalam sejarah perkembangan masyarakat. Sebagai suatu konsep moral hak asasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri. Pengalaman-pengalaman dari kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat bernegara itulah yang mewarnai konsep hak asasi. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Dalam hal bernegara, Irving Sewrdlow menyatakan campur tangan pemerintah dalam proses perlindungan hak asasi, yakni:

24

1. Operasi langsung ( direct operation) Dalam

hal

ini

pemerintah

langsung

aktif

melakukan

kegiatan

yang

dimaksudkan, misalnya dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah melaksanakan program padat karya untuk menyediakan lapangan kerja bagi penganggur. 2. Pengendalian Langsung ( direct control) Langkah pemerintah diwujudkan dalam bentuk penggunaan lisensi, penjatahan dan lain-lain, misalnya dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sudah barang tentu lembaga pemberi ijin (dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) harus mendapatkan kewenangan untuk itu terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dituntut adanya pembagian kewenangan ( distribution of authority) yang tegas dan jelas demi adanya kepastian hukum. 3. Pengendalian tak Langsung ( indirect control) Lewat peraturan perundang-undangan yang ada pemerintah dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu kegiatan tertentu, misalnya dalam penggunaan devisa hasil pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat diperbolehkan asal untuk kepentingan kesejahteraan buruh/pekerja, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. 4. Pemengaruhan Langsung ( direct influence) Intervensi versi ini dilakukan dengan cara persuasif, pendekatan ataupun nasehat agar supaya pekerja/buruh mau bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh 24

Dalam Buku Muchsan, Ali, Upah sebagai Hak Asasi Buruh, Citra Aditya, Bandung, 1995,

hal. 5. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

pemerintah. Misalnya dengan pemberian penyuluhan bagi pekerja/buruh agar disiplin dan bekerja dengan baik, berproduktivitas yang tinggi dan lain sebagainya. 5. Pemengaruhan Tak Langsung ( indirect influence) Ini merupakan bentuk involvement yang paling ringan tetapi tujuannya tetap untuk menggiring pekerja/buruh agar berbuat seperti yang dikehendaki oleh pemerintah.

Misalnya

pemberian

informasi,

penjelasan

suatu

kebijaksanaan

pemerintah, pemberian penghargaan kepada pekerja teladan dan sebagainya. Berkaitan dengan campur tangan pemerintah dalam bidang kesejahteraan pekerja/buruh, pemerintah telah banyak mengambil kebijaksanaan (legislative and bureucracy policy) khususnya dalam peraturan perundang-udangan dan peraturan

pelaksanaannya, seperti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Undang-Undang No.3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. Semua peraturan perundang-undangan yang dikemukakan diatas tidak lain dimaksudkan untuk melindungi hak asasi pekerja/buruh sebagai pihak yang posisinya lemah dari pada pengusaha, untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya, untuk mencegah terjadinya kemerosotan penghasilan dan daya beli masyarakat khususnya buruh/pekerja serta melindungi pekerja/buruh dan keluarganya dari kehilangan pekerjaan atau berkurangnya penghasilan akibat terjadinya kecelakaan kerja atau meninggal ( job security). Hak asasi merupakan hak dasar/hak yang paling hakiki yang harus didapat oleh seorang manusia yang disamakan dengan manusia lainnya menurut prinsip kemanusiaan. Begitu pula ketika manusia itu bekerja, maka ia berhak secara asasi atas Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

imbalan yang diterimanya menurut peraturan yang mengatur pekerjaan dan imbalan yang akan si pekerja/buruh terima. Imbalan tersebut adalah upah yang menjadi harapan yang digantungkan si pekerja./buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. oleh karena itu, maka upah tersebut merupakan hak asasi yang harus diterima si pekerja/buruh yang dimana kriteria upah yang diterima harus sesuai dengan kebutuhan hidup si pekerja/buruh yang dijalankannya. Perlunya juga membahas upah sebagai hak asasi pekerja/buruh adalah untuk mengingatkan semua kalangan, baik itu kalangan pengusaha/majikan, kalangan pemerintah, kalangan pekerja/buruh, serta kalangan akademisi bahwa upah merupakan suatu hal yang sensitif bagi segi-segi kemanusiaan si pekerja/buruh maka selama upah belum sesuai dari segi-segi kemanusiaan pekerja/buruh wajib dan akan terus menuntut hak asasinya sampai hak asasi itu tercapai pada suatu titik dimana hak asasi itu sudah dijalankan sesuai dari segi-segi kemanusiaan. Di Indonesia konsep hak asasi manusia telah secara tegas dan jelas diakui keberadaannya di dalam UUD 1945 dan dilaksanakan oleh negara di dalam masyarakat . Hak asasi pekerja/buruh yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional.

Itu

berarti

bahwa

negara

tidak

diperkenankan

mengeluarkan

kebijaksanaan-kebijaksanaan baik berupa undang-undang ( legistative policy) maupun berupa peraturan-peraturan pelaksanaan ( bureaucracy policy) yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional. Bahkan di dalam negara hukum modern (negara kesejahteraan) negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional itu. Demikian juga hak-hak yang bukan asasi mengalami proses sesuai Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat diatur dalam peraturan perundangundangan. a. Hak Pekerja/Buruh Tetap atas Upah

Hak pekerja/buruh tetap atas upah merupakan hak asasi yang harus diterima oleh pekerja/buruh tetap tersebut dan dalam penerimaannya upah tersebut sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh perusahaan secara tetap. Dengan adanya penerimaan upah oleh pekerja/buruh tetap yang jumlanya tetap tersebut, maka pekerja/buruh dapat menjadikan upah tersebut sandaran hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga sehingga jaminan tetapnya jumlah upah yang diterima pekerja/buruh tetap tersebut haruslah diperjuangkan demi kelangsungan hidup pekerja/buruh tersebut dan keluarganya. Hak pekerja/buruh tetap atas upah tersebut harus dipenuhi karena dengan dipenuhinya hak tersebut maka pekerja/buruh tersebut dapat berfikir akan masa depannya, bukan hanya sekedar makan. Disisi inilah kita melihat bahwa hak pekerja/buruh tetap atas upah adalah hak yang paling mendasar yang harus diterima yang mana hak tersebut memiliki jumlah yang tetap karena berdasarkan perjanjian kerja yang permanent. b. Hak Pekerja/Buruh Harian Lepas atas Upah

Perkembangan

dunia

industrial

yang

semakin

pesat

tidaklah

mutlak

menguntungkan pihak-pihak didalamnya, contohnya pekerja/buruh harian lepas yang bila ditinjau dari upah yang diterima adalah upah per hari yang biasa disebut upah harian atau borongan. Tidak ada ikatan apapun antara perusahaan dengan buruh, karena hubungan kerja berakhir setelah target terpenuhi dan harus diperbaharui setiap hari dengan “perjanjian” baru. Dalam “perjanjian” itu buruh berhubungan langsung dengan Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

mandor/agen tenaga kerja, mereka kadang tidak mendapat imbalan dalam bentuk upah pokok tetap, tetapi hanya sekedar “uang makan”. Perjanjian kerja secara lisan dan tanda bahwa mereka berkerja hanya secarik kertas yang dikeluarkan oleh mandor. Adapun dikatakan bahwa pekerja/buruh harian lepas memiliki hak atas upah itu benar, namun dengan melihat bahwa dengan tidak tetapnya jumlah upah yang diterima oleh pekerja/buruh harian lepas tersebut serta tidak adanya jaminan dan tunjangan seperti apa yang didapat pekerja/buruh tetap maka semakin menguatkan kesimpulan bahwa praktek-praktek feodalisme tetap bertahan, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan yang dicanangkan oleh negara bahwa industri dibuat untuk mensejahterakan rakyat indonesia. Hak pekerja/buruh harian lepas atas upah juga merupakan hak asasi seorang pekerja/buruh harian lepas yang wajib diberikan oleh pengusaha/majikan sesuai dengan beban kerja/kewajiban yang dipikul oleh pekerja/buruh harian lepas tersebut.


BAB III PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PENERAPAN STANDART PENGUPAHAN

A. Peran Dewan Pengupahan Nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota Dalam Menentukan Standarisasi Pengupahan Pekerja/Buruh

Dalam menentukan standarisasi pengupahan pekerja/buruh baik dalam skala nasional maupun daerah maka pemerintah membentuk Dewan Pengupahan yang terdiri dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov), dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Dewan Pengupahan Kota (Depekab/Depeko). Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dikatakan bahwa dewan pengupahan memiliki tugas memberikan saran pertimbangan dan pengembangan sistem pengupahan nasional maupun daerah. 25 Peranan dewan pengupahan dalam penerapan standart sangatlah besar ini dapat dilihat dengan adanya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional yang berfungsi sebagai lembaga peneliti komponen-komponen yang harus menjadi standart pokok bagi Dewan Pengupahan Daerah/Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam menetapkan standar upah masing masing daerah, namun pada pnetapannya tetap menjadi kewajiban mutlak bagi dewan pengupahan untuk memberi masukan/pertimbangan yang biasanya diterima Gubernur maupun Bupati/Walikota mengenenai berapa besar standar upah minimum yang kelak akan ditetapkan dalam suatu provinsi maupun kabupaten/kota. Pemberian pertimbangan/masukan tersebut biasanya dilakukan setelah Dewan Pengupahan melakukan survei pasar mengenai harga-harga barang kebutuhan sehari-

25

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.


hari, sehingga keakuratan data mengenai standar upah/pengupahan minimum yang ditetapkan kelak sesuai dengan tahapan pelaksanaan pencapaian komponen Kebutuhan Hidup Layak dalam skala Nasional dan Provinsi/Daerah dan Kabupaten/Kota.

B.

Peran

Asosiasi

Pengusaha

Indonesia

(APINDO)

Dalam

Menentukan

Standarisasi Pengupahan Pekerja/Buruh

Dari sejak zaman kolonial di Indonesia, pengusaha memiliki peran penting dalam hal terpenuhi atau tidaknya kesejahteraan buruh, khususnya dalam pengupahan, dimana pengusahalah yang memberikan upah dalam hal apresiasi kerja kepada si pekerja/buruh. Apalagi sejak zaman

kolonial dahulu kurang diperhatikannya

kesejahteraan buruh oleh pemerintah belanda menimbulkan sistem pengupahan yang banyak merugikan pekerja/buruh, dimana para pengusaha dengan sesuka hati menetapkan upah tanpa melihat aspek-aspek kesejahteraan buruh itu sendiri. Dalam rangka penentuan standarisasi upah/pengupahan nasional peranan semua komponen sangat diperlukan, termasuk di sini peranan para pengusaha. Sebagai salah satu komponen masyarakat, pengusaha memiliki peranan penting dan ikut bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pengupahan/stasdart pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh demi tujuan pembangunan nasional, yakni menuju kesejahteraan sosial, spritual, dan materiil. Perlunya memaparkan sedikit sejarah perkumpulan/asosiasi pengusaha di Indonesia agar dapat membuka ruang berfikir bahwa perkumpulan/asosiasi pengusaha dibentuk untuk kesejahteraan perusahaan secara makro, termasuk buruh. Untuk itulah berdiri asosiasi pengusaha yang khusus membidangi hubungan industrial/kesejahteraan perusahaan, dalam hal ini kesejateraan upah buruh. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Sejarah berdirinya organisasi pengusaha diawali dengan adanya ”Central Stiching Social-Economizaken van Werkgefers Overleks”, dalam istilah bahasa

Indonesia bernama “Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia” sejak tahun 1952 berdasarkan anggaran dasar yang dibuat di hadapan notaris R.M. Soewandi dengan akta nomor 62 tanggal 31 Janusari 1952. Organisasi ini berbentuk

yayasan dengan nama Yayasan Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia. Kemudian diubah menjadi Perhimpunan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia. Pada tanggal 16 Januari 1982 berganti nama menjadi “Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia” (disingkat PUSPI). Pada awal dekade 1980-an sempat berubah menjadi PUSPI-KADIN. Penambahan nama KADIN tersebut menunjukkan bahwa PUSPI merupakan perangkat KADIN dalam menangani masalah perburuhan/ketenagakerjaan. Organisasi ini terus diperbaiki dan pada Munas PUSPI I di Yogyakarta, 15-16 Januari 1982 namanya diubah lagi menjadi “Perhimpunan Urusan Soial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia”. Akhirnya pada Munas PUSPI II di Surabaya, 29-31 Januari 1985, nama PUSPI diubah menjadi APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sampai dengan sekarang. Terbentuknya APINDO sebenarnya merupakan salah satu wadah dalam hal upaya meningkatkan kesejahteraanan pekerja/buruh dengan juga memperhatikan kondisi perusahaan, sehingga pada awalnya dahulu standarisasi pengupahan didasarkan pada kebutuhan fisik minimum si pekerja/buruh.

26

Kebijaksanaan pengupahan sekarang ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilihat juga dari kemampuan perusahaan/pengusaha dalam 26

www.DepnakertransRI.com., Tenaga Kerja dan Kesempatan Perluasan Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transportasi Republik Indonesia, d iakses pada tanggal 12 Agustus 2008. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, sehingga dalam menentukan sistem pengupahan APINDO memiliki peran yang cukup penting yaitu bersama serikat pekerja/buruh dan pemerintah sebagai perumus sistem pengupahan. Adapun upaya-upaya dilakukan oleh APINDO sehingga disebut memegang peranan yang cukup besar dalam hal merumuskan sistem pengupahan adalah sebagai berikut : 1) Mempertimbangkan produktivitas, prestasi kerja, dan nilai kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri pekerja, serta kemampuan perusahaan dan perkembangan ekonomi pada umumnya. Dalam hal menentukan standarisasi pengupahan pekerja/buruh aspek-aspek seperti produktivitas pekerja/buruh, prestasi kerja, dan nilai kemanusiaan sangatlah diperlukan. Dalam hal produktivitas pekerja/buruh pentingnya nilai pemenuhan kebutuhan fisik agar si pekerja/buruh dapat memproduksi barang sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan, hal ini disebabkan karena mustahil bagi pekerja dapat menghasilkan barang/jasa sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan/pengusaha bila kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi. Hal tersebutu menjadi salah satu kriteria yang utama dalam menentukan standarisasi pengupahan. Sedangkan dalam hal prestasi kerja pentingnya pemberian apresiasi dari perusahaan agar si pekerja lebih loyal pada perusahaan dan mencintai pekerjaannya, hal ini mencerminkan bahwa si pekerja/buruh merasa dihargai sebagai manusia pada umumnya dan sebagai pekerja/buruh yang berdedikasi


pada khususnya, sehingga hal ini dapat dijadikan salah satu kriteria dalam menentukan standarisasi pengusaha. 2) Menyederhanakan berbagai bentuk tunjangan yang diberikan dalam nilai uang dan dikaitkan dengan prestasi serta produktivitas tenaga kerja melalui penciptaan ukuran prestasi kerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak pelaku proses produksi Dalam

hal

ini

perusahaan

harus

mampu

merasionalisasikan

serta

mensosialisasikan hal-hal apa saja yang dikategorikan dapat menjadi suatu tunjangan dan unsur-unsur nilainya sehingga dapat terciptanya suatu ukuran prestasi kerja yang dapat diterima oleh kedua pihak pelaku produksi, dimana dalam proses pengukuran prestasinya tetap harus mengikutsertakan unsur pekerja/buruh dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti; manipulasi-manipulasi

aturan

serta

juga

sebagai

bentuk

transparansi

perusahaan/pengusaha. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diatas diharapkan sistem pengupahan yang berpihak kepada semua kalangan dapat terlaksana sebisa mungkin karena hal tersebut menjadi indikator terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh yang sesuai dengan kewajibannya melalui penetapan standarisasi pengupahan yang dilakukan oleh dewan pengupahan nasional/daerah yang terwujud dalam kebijakan Presiden, Gubernur, serta Bupati/Walikota mengenai pengupahan nasional maupun daerah.

C. Peran Serikat Pekerja/Buruh Dalam Mengawasi Pemberlakuan Standarisasi Pengupahan di Perusahaan Menurut UU Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Serikat Buruh Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Upah sebagai fondasi kelangsungan hidup para pekerja/buruh di Indonesia merupakan hal sangat substansial yang harus diperjuangankan/dituntut demi kesejahteraan

pekerja/buruh

dikemudian

hari.

Kelanjutan

pembangunan

ketenagakerjaan tidak lepas dari cukup atau tidaknya upah dalam hal memenuhi segala aspek kebutuhan hidup si pekerja/buruh, untuk itu perkembangan peningkatan kesejahteraan buruh melalui upah harus dapat diwakili pleh organisasi-organisasi pekerja/organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dalam hal ini fungsi pengawasan serikat pekerja/serikat buruh dalam mengawasi pemerlakuan standarisai pengupahan menurut kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh dewan pengupahan nasional dan dewan pengupahan daerah pada pratek riilnya di perusahaan. Sejak zaman kolonial serikat pekerja/serikat buruh telah mulai menjalankan perannya dalam mengawasi sistem pengupahan di perusahaan, namun karena tidak satunya gerakan dari semua serikat pekerja/serikat buruh maka fungsi pengawasan tersebut mulai terabaikan, namun pada perkembangannya mengalami kemajuan, sempat terpecah di era orde baru lalu mulai bangkit lagi di era reformasi. Perkembangan organisasi pekerja/buruh di negeri kita diawali sejak lahirnya serikat pekerja guru belanda pada tahun 1876. Mulai saat itu para pekerja/buruh pribumi juga bertekad mendirikan serikat pekerja/serikat buruh sendiri, tanpa warga negara asing. Mereka sudah menyadari betapa pentingnya perjuangan untuk memperbaiki nasib, seperti syarat dan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, upah dan jaminan sosial. Kesadaran ini tumbuh karena didorong pula dengan semakin berkembangnya industri barang dan jasa pada masa itu. Sejalan dengan dinamika perjuangan bangsa, organisasi pekerja tidak lepas dari pergulatan politik di t anah air. Berbagai serikat pekerja/serikat buruh dengan nama dan Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

segala bentuknya bermunculan sebagai bagian partai politik. Dalam kenyataannya sejarah kondisi itu tidak menguntungkan dan akhirnya pada tanggal 1 november 1969 dibentuklah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), sebagai upaya penyatuan dan penyederhanaan organisasi/serikat pekerja. Kemudian setelah reformasi bergaung dengan tumbangnya pemerintah Orde Baru, pemerintah transisi Presiden Habibie menerbitkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Keberadaan Keppres ini ternyata mendorong tumbuhnya banyak organisasi pekerja/organisasi buruh, disamping F-SPSI dan SBSI yang sudah berdiri sebelumnya. Data terakhir sampai dengan Oktober 2007 jumlah serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) di tingkat nasional tercatat sebanyak 197 buah SP/SB, yang terdiri dari 92 buah SP/SB federasi, dan 105 buah SP/SB nonfederasi. 27 Dalam rangka pengawasan pemberlakuan sistem pengupahan/standarisasi upah yang layak bagi kemanusiaan di perusahaan, peran serikat pekerja/buruh sangatlah penting dalam hal perwujudan pengupahan yang mana penerapannya dalam perusahaa n haruslah sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang berlaku yang terwujud dalam Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) kemudian berubah menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2003 mengatakan bahwa serikat pekerja/buruh berkewajiban (karena memang merupakan salah satu tugasnya) memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan

27

www.google.com, M. Prabowo Luh Santosa, Gerakan Buruh Untuk Perubahan, diakses pada tanggal 28 Juli 2008. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya,

28

yang merupakan peran

serikat pekerja/buruh dalam mengawasi pemberlakuan sistem pengupahan/standarisasi pengupahan di perusahaan-perusahaan dimana pekerja/buruh itu bekerja. Adapun upaya yang dilakukan serikat pekerja/buruh dalam menjalankan perannya mengawasi pemberlakuan sistem pengupahan/standarisasi pengupahan di perusahaan adalah sebagai berikut: a) Mengawasi jalannya proses pemberian upah, baik upah pokok, tunjangantunjangan serta upah lembur yang diterima oleh pekerja yang dilakukan perusahaan/pengusaha terhadap pekerja/buruh sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja/buruh atas upah. Dalam hal pemberian upah, baik upah pokok, tunjangan-tunjangan serta upah lembur kepada pekerja/buruh yang dilakukan perusahaan/pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses tersebut demi melindungi hak buruh atas upah yang harus mereka ter ima. Proses pengawasan ini dilakukan agar dalam pemberian upah perusahaan/pengusaha memberikan upah sesuai dengan upah pokok, tunjangan-tunjangan serta upah lembur yang sesuai dengan peraturan/perjanjian yang mengatakan bahwa si pekerja/buruh memang berhak atas upah yang mereka terima. Karena dalam prakteknya banyak pekerja/buruh tidak menerima upah sesuai dengan pekerjaa n yang ia lakukan, hal ini disebabkan manipulasi dan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan/pengusaha sehingga si pekerja tidak menerima seluruh haknya 29

atas upah .

28

Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 Tentang Serikat Buruh, Tua Hasiholan Hutabarat, M.si., Realitas Upah Buruh Industri, Kelompok Pelita Sejahtera dan N(o)vib, 2006, hal. 137. 29


b) Mengawasi perhitungan nilai upah pokok, tunjangan serta upah lembur yang akan diterima oleh pekerja/buruh yang dilakukan perusahaan/pengusaha terhadap pekerja/buruh sebagai bentuk pembelaan hak dan kepentingan pekerja buruh atas upah. Yang dimaksud perhitungan nilai upah pokok, tunjangan serta upah lembur yang akan diterima oleh pekerja/buruh adalah nilai besaran upah pokok, tunjangan serta upah lembur yang akan diterima pekerja/buruh yang harus dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti upah pokok yang tidak boleh dibawah standar kebutuhan hidup layak, tunjangan yang harus diberikan berdasarkan tanggungan keluarga, serta kerja lembur yang dilakukan pada hari kerja maka upah lembur untuk jam pertama yang diterima adalah 150% kali upah sejam. Jadi peran serikat pekerja/serikat buruh dalam mengawasi perhitungan nilai upah ini sangatlah penting dan menjadi suatu keharusan, agar dalam menerima upahnya, buruh tidak mengalami kecurangankecurangan fakta sehingga upah yang diterima sesuai dengan kewajiban kerja serta prestasi yang dilakukan.

c) Mengawasi penetapan upah menurut komponen-komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tra nsportasi No. 17 Tahun 2005 yang dilakukan oleh perusahaan/pengusaha sebagai bentuk pengawasan terhadap proses peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya penetapan upah haruslah menurut komponen-komponen Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

kebutuhan hidup layak sesuai PERMENAKERTRANS NO. 17 Tahun 2005 dan proses pengawasan terhadap penetapan upah tersebut menjadi peran yang begitu penting yang harus dilakukan serikat pekerja/serikat buruh karena dengan ikut sertanya serikat pekerja/serikat buruh dalam mengawasi (bila termasuk wakil yang duduk di dewan pengupahan maka ikut menetapkan standarisasi pengupahan) proses penetapan upah sedikit banyaknya pekerja/buruh ikut a mbil bagian dalam menentukan standarisasi pengupahan nasional maupun daerah.

BAB IV SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA/BURUH TETAP DAN PEKERJA/BURUH HARIAN LEPAS di PT. ARWANA MAS INDONESIA

A. Deskripsi Singkat PT. Arwana Mas Indonesia :

PT. Arwana Mas Indonesia berkantor di jalan Kalianda No. 42, Kecamatan Medan Kota, Medan. Pada saat ini PT. Arwana sedang dalam tahap perkembangan, dimana salah satu kegiatan yang dikonsentrasikan adalah Pengolahan Logam Mulia menjadi barang pakai, mis: pengelolahan bahan baku emas menjadi bahan jadi kalung, gelang, cincin emas, dll yang siap pakai. Berikut gambaran singkat PT Arwana Mas Indonesia: 1. Sejarah Berdirinya PT.Arwana Mas Indonesia

Sejak tahun 2005 berdasarkan anggaran dasar yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, SH. Dengan Akta Nomor 211 tanggal 25 Agustus 2005, organisasi ini berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Arwana Mas Indonesia. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat, pertambangan, jasa, pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: A. Perdagangan: •

Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan terutama perdagangan emas dan perhiasan lainnya.

•

Eksport-import dan perdagangan perhiasan dan aksesoris kecantikan.

•

Perdagangan cash dan credit serta jual-beli dengan angsuran.

•

Bertindak

sebagai

distributor

atau

perwakilan

atau

badan-badan

dan/

perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri. •

Eksport-import yang meliputi perdagangan import dan eksport, antar pulau/daerah lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.

•

Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransir, war alaba dan comission house.

•

Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruang apartemen, ruang kondominium, ruang kantor dan pertokoan.

B. Perindustrian: •

Industri perhiasan dan aksesoris kecantikan.

•

Industri kerajinan tangan.

•

Menjalankan usaha tekstil.

•

Industri pengelolahan hasil hutan tanaman industri.


•

Industri pengelolahan hasil perikanan (coldstorage).

•

Industri wood working dan furniture (meubel).

C. Pembangunan: •

Menjalankan usaha dibidang pembangunan.

•

Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan.

•

Pemborongan pada umunya ( general contractor ) antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedunggedung apartemen, kondominium dan perkantoran.

•

Beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan, pembukaan, pengurungan, dan pemeteraan,

•

Pembangunan gedung dan konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, landasan udara dan dermaga.

•

Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner ( pendingin ruangan), dan dalam bidang tekhnik sipil, elektro dan

mesin. •

Pengembangan wilayah pemukiman.

D. Pengangkutan Darat: •

Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi.

•

Menjalankan usaha transportasi pengangkutan.

•

Menjalankan usaha tranportasi penumpang.

E. Pertambangan •

Menjalankan usaha-usaha di bidang pert ambangan.

•

Penggalian batu tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir.

•

Pertambangan non-migas.


F. Jasa Menjalankan dan melaksanakan usaha dalam bidang jasa. G. Pertanian •

Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian.

•

Menjalankan usaha agro industri yang meliputi budidaya dan pengelolahan pasca panen, pembibitan (hacthery).

•

Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan holtikultura, peternakan, perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, pengelolahan dan pengawetan, perkebunan serta kehutanan.

•

Perkebunan tanaman industri.

•

Perkebunan tanaman pangan.

•

Perikanan laut dan pertambakan.

•

Perkebunan tanaman keras (palawija).

2. Struktur Organisasi PT. Arwana Mas Indonesia

1. Direktur •

Pimpinan tertinggi dalam direksi perusahaan;

•

Diangkat dan diberhentikan dalam RUPS;

•

Mewakili perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan;

•

Menerima dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanat RUPS;

•

Bersama-sama General Manajer menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada RUPS secara berkala;

•

Mengangkat dan memberhentikan Manager Divisi yang dilakukan dengan surat keputusan;


•

Memimpin Rapat Direksi Perusahaan;

•

Mengarahkan seluruh jalannya kegiatan usaha dan organisasi perusahaan agar sesuai dengan amanat RUPS;

•

Dst.

2. General Manager •

Diangkat dan diberhentikan dalam RUPS;

•

Bersama-sama direktur bertanggung jawab pada RUPS;

•

Bersama-sama direktur menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala pada RUPS;

•

Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan koordinasi pada Divisi Personalia;

•

Menilai, menyetujui atau menolak rencana program kerja yang diajukan oleh Manager Divisi;

•

Dst.

3. Manager Divisi •

Pimpinan tertinggi di divisi masing-masing;

•

Diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;

•

Bertanggung jawab secara langsung pada General Manager dan secara tidak langsung pada Direktur;

•

Menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

pada

Rapat

Direksi

dan

menyampaikan progress report kepada Direktur secara berkala;


•

Membuat rencana program caturwulan kepada General manager untuk mendapat persetujuan;

•

Mengarahkan pengelolahan seluruh kegiatan usaha dan organisasi perusa haan di divisi yang dipimpinnya sesuai dengan program yang telah disetujui General Manager;

•

Dst., dipisahkan tugas dan wewenang masing-masing Manager Divisi.

4. Staff Divisi-Divisi •

Diangkat dan diberhentikan direktur;

•

Struktur terdasar dari rangkaian struktur organisasi;

•

Bertanggung jawab secara langsung kepada Manager Divisi dan secara tidak langsung pada Direktur;

•

Dst., melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas ( job describtion) yang telah di berikan kepadanya;

3. Pola Hubungan Kerja di PT. Arwana Mas Indonesia

Pola hubungan kerja di PT. Arwana adalah pola hubungan kerja dimana pekerja/buruh tetap direkrut oleh personalia dan diputuskan oleh direktur melalui surat keputusan yang direkomendasikan oleh personalia, sedangkan pada pekerja/buruh harian lepas tidak melalui surat keputusan yanmg ditandatangani oleh direktur tetapi hanya perjanjian kerja secara lisan yang tiap hari dapat berubah-ubah isi dari perjanjian kerja tersebut.


Mengenai pemberian upaha baik pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas menerima upah dari divisi keuangan, khusus untuk pekerja/buruh harian lepas penerimaan upah melalui rekomendasi divisi personalia karena personalia datang ke lapangan dan melihat hasil kerjanya lalu dilaporkan sesuai dengan gaji yang akan diterimanya nanti.

B. Sistem Pengupahan Pada PT. Arwana MI : 1. Upah Pekerja/Buruh Tetap di PT. Arwana MI

Upah pekerja/buruh tetap di PT. Arwana: - Pada pekerja/buruh lajang, upah yang diterima adalah sebesar Rp.918.000,- belum di

potong iuran Jamsostek yang di potong tiap bulannya. - Pada pekerja/buruh yang sudah berkeluarga adalah sebesar Rp. 918.000,- ditambah Rp.120.000,- per orang yang menjadi tanggungan pekerja/buruh tersebut. Belum di potong iuran Jamsostek. Upah diatas belum termasuk bonus tiap bulan yang diberikan dalam divisi Pemasaran dan Penjualan ( Marketing) yaitu pemberian bonus dari penjualan barang produksi, yaitu tiap satu buah barang diberikan bonus Rp.3.000,-. Jadi jumlah barang yang berhasil terjual akan dikalikan Rp. 3000,- diakumulasikan serta diberikan pada setiap bulannya. - Mengenai kebijakan upah lembur, PT Arwana MI memberikan upah per ½ jam kerja yaitu Rp. 6.000,- atau 12.000,-/jam kerja lembur. Kebijakan ini sudah memenuhi kriteria syarat pemberian Upah Kerja Lembur yang dikatakan oleh UU No. 8 Tahun 1981 yaitu upah kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 150% kali upah sejam serta untuk jam berikutnya dibayar upah 200% kali upah sejam. Sebagai rincian adalah Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

sebagai berikut: upah sejam di PT. Arwana adala h Rp. 4.400,-, upah kerja lembur sejam di PT. Arwana adalah Rp. 12.000,- jadi upah lembur adalah 320% kali upah sejam. Walaupun tidak perhitungan pemberian Upah Kerja Lembur di PT Arwana tidak berlipat dari 150% dari upah sejam pada jam pertama dan 200% dari upah sejam untuk jam berikutnya pemberian Upah Kerja Lembur t ersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pekerja/buruh tet ap di PT Arwana: PT. Arwana mendaftarkan pekerja/buruhnya sebagai peserta Jamsostek sebagai kewajiban perusahaan yang diatur oleh Undang-Undang (sample penyetoran iuran Jamsostek terlampir). Jaminan-jaminan tersebut meliputi: - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Perhitungan iuran yang dikenakan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja adalah : 0,24% x jumlah upah yang belum dipotong iuran apapun misalnya: 0,24% x Rp.918.000 yaitu: Rp. 2203,-. - Jaminan Hari Tua (JHT) Perhitungan iuran yang dikenakan untuk Jaminan Hari Tua adalah : 5,7% x jumlah upah yang belum dipotong iuran apapun, misalnya: 5,7% x Rp. 918.000,- yaitu: Rp. 52.326,- Jaminan Kematian (JK) Perhitungan iuran dikenakan untuk Jaminan Kematian adalah : 0,3% x jumlah upah yang belum dipotong iuran apapun, misalnya: 0,3% x Rp. 918.000,- yaitu: Rp. 2.754,- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)


Perhitungan iuran dikenakan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah : 3,0% x jumlah upah yang belum dipotong iuran apapun, misalnya: 3,0% x Rp. 918.000,- yaitu: Rp. 27.540,Dapat dihitung upah minimal yang diterima pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu: pokok setelah dipotong iuran wajib/Jamsostek perbulan adalah Rp. 918.000,- -(dikurangi) iuran Jamsostek (RP.2203+Rp. 52.326,-+Rp. 2.754,+ Rp. 27.540,-) = Rp. 918.000 – Rp. 84.823 = Rp. 833.177,-. Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah minimal yamg diterima pekerja/buruh tetap sudah dapat memenuhi komponen kebutuhan hidup layak dalam provinsi Sumatera Utara, karena penetapan

upah

minimum

Provinsi

Sumatera

Utara

adalah

berdasarkan

PERMENAKERTRANS No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen tahapan pelaksanaan Kebutuhan Hidup Layak yang telah dilakukan survei harga pasar oleh Dewan Pengupahan Daerah Sumatera Utara sehingga ditetapkan upah minimum Provinsi Sumatera Utara per Agustus adalah Rp. 822.205,- 30 Pesangon Mengenai pesangon, dari hasil penelitian penulis dalam beberapa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik sepihak, yaitu pemberhentian yang dilakukan perusahaan secara tiba-tiba/belum habis kontrak kerja/pekerja tidak meninggal dunia/adanya

putusan

pengadilan

dan/atau

putusan

atau

penetapan

lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai hukum tetap/adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat berakhirnya hubungan kerja (Pasal 61 ayat (1)) maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas pemintaan

30

www.pajak.net ., Upah Minimum Provinsi Seluruh Indonesia, Diakses 27 Agustus 2008


pekerja/buruh itu sendiri yaitu pekerja/buruh mengundurkan diri karena alasan tertentu tidak memberikan pesangon dalam bentuk apapun, PT Arwana MI tidak memberikan pesangon dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian kerja sebelum pekerja/buruh melakukan pekerjaannya telah di sepakati bahwa tidak ada pemberian pesangon o leh perusahaan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh maupun pemutiusan hubungan kerja akibat pengunduran diri pekerja/buruh . Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 62 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan ”Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai pada batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.” Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja PT. Arwana Mas Indonesia tidak mengindahkan UU Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum pembuatan perjanjian kerja demi terciptanya suatu kondisi dimana pekerja/buruh tidak terlalu disudutkan dalam suatu hubungan kerja yang berdasarkan keadilan yang tersirat dalam tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan Indonesia. - Dana Pensiun Dana pensiun disini berasal dari keseluruhan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah disetorkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara (Jamsostek) serta hasil pengembangannya (hasil pengelolahan dan investasi dana iuran jaminan hari tua). Belum ada yang diberikan dana pensiun oleh perusahaan (karena memang perusahaan ini baru berdiri pada tahun 2005) namun bila ada pekerja/buruh yang pensiun dari Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

perusahaan PT. Arwana akan diberikan sesuai dengan dana pensiun yang ia terima kelak. - Tunjangan Hari Raya (THR) Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh Direktur dan oleh si pekerja/buruh yang menerima THR karena jumlah pemberian THR tersebut dilatarbelakangi oleh hasil kerja dan prilaku kerja selama setahun. Jadi dalam mendapatkan informasi mengenai kegiatan pekerja/buruh sehari-hari, Direktur meminta data dari Supervisor (kepala Pekerja/buruh langsung) dan Personalia sehingga Direktur dapat memberikan THR menurut penilaian berdasarkan data-data t ersebut.31 Ada beberapa narasumber yang berhasil saya minta keterangan mengenai berapa jumlah THR yang diterimanya pada tahun lalu, yaitu Sdri. Meldawaty Purba, alamat Jl.Setia Budi Gg. Rahmat No. 8 Tanjung Sari, Medan yang mendapat THR sebesar Rp. 520.000,- pada awal Desember tahiun lalu. Juga ada Sdri. Suci Khalida, alamat Jl. Sisingamangaraja Gg. Karya Bakti No. 26, Medan yang mendapat THR sebesar Rp. 485.000,-, pada pada awal September tahun lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian THR mutlak menjadi kebijaksanaan Direktur yang diserahkan kepada pekerja/buruh dengan jumlah yang tidak sama.

2. Upah Pekerja/Buruh Harian Lepas di PT. Arwana MI

Upah pekerja/buruh Harian Lepas di PT. Arwana: - Pekerja/buruh harian lepas menerima upah sebesar Rp.32.500,- per hari.

- Mengenai pemberian komisi ini sama seperti pekerja/buruh tetap. Upah diatas belum termasuk bonus tiap bulan yang diberikan dalam divisi Pemasaran dan Penjualan 31

Frien Jones Tambun, SH., Kepala personalia PT Arwana Mas Indonesia, Wawancara Tanggal 26 Agustus 2008. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

( Marketing) yaitu pemberian bonus dari penjualan barang produksi, yaitu tiap satu buah barang diberikan bonus Rp.3.000,-. Jadi jumlah barang yang berhasil terjual akan dikalikan Rp. 3000,- diakumulasikan serta diberikan pada setiap bulannya. - Mengenai kebijakan upah lembur, PT Arwana MI memberikan upah per ½ jam kerja yaitu Rp. 6.000,- atau 12.000,-/jam kerja lembur. Kebijakan ini sudah memenuhi kriteria syarat pemberian Upah Kerja Lembur yang dikatakan oleh UU No. 8 Tahun 1981 yaitu upah kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 150% kali upah sejam serta untuk jam berikutnya dibayar upah 200% kali upah sejam. Sebagai rincian adalah sebagai berikut: upah sejam di PT. Arwana adala h Rp. 4.400,-, upah kerja lembur sejam di PT. Arwana adalah Rp. 12.000,- jadi upah lembur adalah 320% kali upah sejam. Walaupun tidak perhitungan pemberian Upah Kerja Lembur di PT Arwana tidak berlipat dari 150% dari upah sejam pada jam pertama dan 200% dari upah sejam untuk jam berikutnya pemberian Upah Kerja Lembur t ersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada namun pada syaratnya pekerja harian lepas tersebut harus memenuhi batas minimal produksi barang, misalnya: dalam menyepuh emas/melapisi logam mulia bukan emas dengan emas harus bisa sampai 5 buah per jam kerja lembur tersebut, bila tidak mencapai 5 item barang pakai hasil sepuhan tersebut maka akan diberi Rp. 2.000 per buah (bila hanya 1 maka akan diberi Rp. 2.000,-, dst.). - Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pekerja/buruh Harian Lepas di PT Arwana: PT. Arwana tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek karena pada perjanjian dan kebiasaan perusahaan tidak pernah dilampirkan mengenai diikutsertakannya pekerja/buruh harian lepas pada program Jamsostek. Hal ini dilakukan perusahaan agar menghemat pengeluaran perusahaan - Dana Pensiun Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Pekerja/buruh harian lepas tidak diproyeksikan untuk menerima dana pensiun karena tidak diikusertakan dalam Jaminan Hari Tua dimana dalam ketentuannya harus menyetorkan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara (Jamsostek). - Tunjangan Hari Raya (THR) Sama seperti pekerja/buruh tetap,pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan PT. Arwana Mas Indonesia kepada pekerja/buruh harian lepas juga bersifat rahasia mengenai nominalnya juga ditentukan oleh Direktur juga melalui data-data yang diberikan tapi hanya mengenai prestasi kerja yaitu berbentuk kualitas dan kuantitas barang produksi yang dihasilkan. Namun dari narasumber yang didapat penulis melalui wawancara singkat yaitu sdri. Salmah Nasution, tamatan SMK yang beralamat di Jl. Seroja I No. 3 Tanjung Selamat, Medan 20136 mengatakan bahwa tunjangan hari raya yang diterimanya pada awal september tahun lalu adalah Rp. 225.000,-

C. Perbandingan Sistem Pengupahan Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas di PT. Arwana Mas Indonesia

Dari temuan di lapangan dapatlah disimpulkan bahwa pekerja/buruh tetap lebih dutamakan daripada pekerja/buruh harian lepas, yaitu dari segi pemberian upah, jaminan-jaminan sosial, dana pensiun serta tunjangan hari raya (THR) atas dasar itu dirumuskanlah perbandingan sistem pengupahan yang akan lebih jelas dan lengkap dalam bentuk visualisasi tabel seperti dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pengupahan Pekerja/buruh Tetap dan Pekerja Harian Lepas Pada PT. Arwana mas Indonesia

No .

Pengupahan di PT. Arwana Mas Indonesia

Pekerja/Buruh Tetap

Pekerja/Buruh Harian Lepas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Upah Pokok yang - Rp. 918.000,- untuk diberikan perusahaan pekerja/buruh lajang - Rp. 918.000,- + Rp. 120.000 untuk pekerja yang memiliki 1 tanggungan Upah Kerja Lembur Rp. 12.000,- untuk sejam kerja (320% upah sejam waktu kerja) Jaminan Sosial Tenaga Ada, seperti Jaminan Kerja (Jamsostek) Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dengan Jumlah Iuran: Rp. 84.843,Pesangon Tidak ada, karena dalam perjanjian kerja, perusahaan berhak mempekerjakan dan memberhentikan pekerja/buruh sesuka hati tanpa mengindahkan UU Ketenagakerjaan. Dana Pensiun Ada, diberikan kelak bila pekerja/buruh pensiun sesuai dengan dana yang berasal dari keseluruhan iuran Jaminan Hari Tua yang telah disetorkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara (Jamsostek) serta hasil pengembangannya (hasil pengelolahan dan investasi dana iuran jaminan hari tua Tunjangan Hari Raya Ada, namun bersifat (THR) rahasia. Dari hasil wawancara penulis, ada 2 orang yang berhasil di wawancarai masingmasing mengaku menerima Rp. 520.000,dan Rp. 480.000,-

Rp. 32.5000,-/hari

Rp. 12.000,- untuk sejam kerja (320% upah sejam waktu kerja). Tidak ada.

Tidak ada, karena dalam kontrak kerja tidak ada ikatan secara permanen.

Tidak ada.

Ada, namun bersifat rahasia. Dari hasil wawancara penulis, ada 1 orang yang berhasil di wawancarai mengaku menerima Rp. 225.000,-


Dari tabel diatas menunujukkan perbedaan yang signifikan mengenai hak-hak pekerja/buruh, dimana pekerja/buruh harian lepas selalu tidak dapat dipenuhi haknya sebagai orang/manusia yang juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan serta layak juga diperhatikan dari segi sosial kemanusiaannya. Sedangkan pekerja/buruh tetap dapat terpenuhi menurut standarisasi upah minimum provinsi sumatera

utara

yang

juga

dalam

penetapannya

didasarkan

kepada

PERMENAKERTRANS No. 17 tahun 2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

D. Hambatan dan Kendala Dalam Penerapan PERMENAKERTRANS No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Terhadap Pekerja/Buruh Tetap dan Pekerja/Buruh Harian Lepas di PT. Arwana Mas Indonesia

Adapun hambatan dan kendala dalam penerapan PERMENAKERTRANS No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Terhadap: - Pekerja/Buruh Tetap, yaitu: 1. Walaupun sudah banyak aturan hukum nasional telah diciptakan untuk melindungi pekerja/buruh tetap dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Perusahaan namun dalam realisasinya, implementasinya masih terjadi

kesalahan

kesalahan

dan

kecurangan-kecurangandari

pihak

perusahaan, maupun aparatur pelaksana hukum.


2. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang masih memberi upah pekerja/buruh tetap dibawah standarisasi upah minimum daerah/provinsi. 3. Kurangnya sanksi yang tegas yang mana harus sesuai aturan yang berlaku dari pemerintah terhadap perusahaan yang masih memberi upah kepada pekerja/buruh tetap dibawah standarisasi upah minimum daerah/provinsi. 4. kurangnya kepastian eksekusi dari Peradilan Hubungan Industrial dalam hal kasus-kasus yang dimenangkan oleh Pekerja/Buruh Tetap menyangkut upah. Kurangnya kepastian disini maksudnya bila Pengadilan Hubungan Industrial telah memutuskan bahwa perusahaan harus membayar ganti rugi upah kepada pekerja/buruh maka yang menjadi eksekutor pembayaran adalah perusahaan itu sendiri, jadi perusahaan memiliki peluang yang besar untuk tidak melaksanakan eksekusi tersebut.

- Pekerja/buruh Harian Lepas, yaitu: 1. Kurang beraninya pemerintah mengeluarkan aturan yang tegas untuk mengatur hak-hak pekerja/buruh harian lepas yang lebih kepada pembelaan kepentingan pekerja/buruh harian lepas itu sendiri, baik dari segi pengupahan maupun dari jaminan sosial kemanusiaan yang layak. 2. Kurang kreatifnya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja agar semua tenaga kerja tertampung sehingga tidak menimbulkan harga jasa tenaga kerja murah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak untuk kebutuhan hidup, seperti teori penawaran ekonomi yaitu semakin banyak barang/jasa yang beredar/ditawarkan maka semakin Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

rendah pula harga yang ditawarkan pembeli (dalam hal ini barang/jasa adalah Pekerja/buruh harian lepas, dan pembeli adalah pengusaha/majikan). 3. Masih tertutupnya informasi mengenai kondisi perusahaan sehingga pemerintah dan masyarakat (khususnya kalangan ka langan akademisi) tidak mampu mengawasi

negatif

prilaku

perusahaan

dalam

usaha

pemenuhan

kesejahteraan pekerja/buruh harian lepas di perusahaannya, sehingga t imbul banyak pertanyaan seputar seputar kesejahteraan kese jahteraan pekerja/buruh harian lepas..


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan mengenai sistem pengupahan yang ada di Indonesia dengan studi pengupahan pada pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas pada PT. Arwana Mas Indonesia Medan, maka dapat ditariklah kesimpulan dari penjelasan penjelasan tersebut dan juga dari tinjauan pustaka dan lapangan lapangan sebagai berikut: 1. Bahwa banyak faktor-faktor pemicu terjadinya pengupahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/ dibawah standar kebutuhan hidup layak yang ditentukan sehingga kualitas hidup yang layak belum dapat dipenuhi yang membuat pekerja/buruh tetap dan pekerja harian lepas tidak dapat membangun masa depan yang idealnya dapat diandalkan kelak. Faktorfaktor seperti: kurangnya lapangan kerja yang di sediakan pemerintah maupun swasta, kurangnya pelaksanaan peraturan mengenai pengupahan oleh perusahaan, kurang kuatnya penegakan eksekusi dari Peradilan Hubungan Indonesia terhadap pengusaha yang diputus membayar hak-hak pekerja/buruh serta kurangnya kurangnya pengawasan pemerintah pemer intah terhadap kebijakan perusahaan dalam pengupahan terhadap pekerja/buruh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pemerintah mengeluarkan Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mengkonversi aturan mengenai standarisasi Kebutuhan Hidup Minimum yang telah usang yang sepatutnya sudah harus Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

dilaksanakan oleh perusahaan sebagai pemberi upah serta pemerintah sebagai

pengawas/penjaga

mewujudkan

cita-cita

aturan

tersebut

pembangunan

agar

dilaksanakan

ketenagakerjaan

yang

demi terus

didengungkan dalam UU Ketenagakerjaan kita, namun pada faktanya pekerja/buruh yang bekerja di d i Indonesia belum dianggap sebagai salah sa lah sat u tonggak pembangunan ketenagakerjaan sehingga masih saja banyak yang diberi upah di bawah upah minimum provinsi/daerah yang berdasarkan standar kebutuhan hidup layak. 2. Methode pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya sudah dapat menjadi batasan minimal untuk menjamin kesejahteraan buruh, namun perlunya pengawasan yang ketat sebagai bentuk fungsi control terhadap

proses

ketenagakerjaan/hubungan

industrial

dimana

dalam

pengawasan pelaksanaan aturan-aturan tersebut tidak dapat langsung diterapkan karena budaya feodal dari kolonial penjajah yang menganggap bahwa pekerja/buruh selalu dalam posisi sulit yang berpotensi untuk ditindas hak-haknya. Jadi masih belum dilaksanakannya fungsi control tersebutlah membuat aturan-aturan pengupahan tersebut selalu diindahkan perusahaan. 3. Dewan Pengupahan juga sudah melaksanakan tugasnya sebagai institusi yang independen walaupun belum terasa banyak bagi pekerja/buruh namun sudah menjadi langkah awal yang positif demi memajukan kesejahteraan pekerja/buruh dengan tidak memberatkan pengusaha dimana institusi tersebut mampu mengakomodir aspirasi Pengusaha sekaligus Pekerja/Buruh mengenai standarisasi pengupahan minimum yang berlaku. Apindo dalam Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

perannya menjaga eksistensi pengusaha/perusahaan belum mencoba dengan serius untuk menjaga hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja/buruh dari segi pengupahan, walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan akan terbina hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja/buruh. Serikat pekerja/buruh belum menunjukkan peran seriusnya namun terus mencoba mengadvokasi buruh demi mendapatkan upah yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai dengan aturan yang ada. 4. PT. Arwana Mas Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang berkembang dan menurut prediksi penulis akan maju kelak sudah mencoba semampunya dalam mensejahterakan pekerja/buruhnya melalui pengupahan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak, namun fondasi sistem pengupahannya belum dibangun dan dilaksanakan secara sempurna, karena mensejahteraka n pekerja/buruh bukan hanya bicara upah yang diterima selama satu bulan namun juga jaminan-jaminan sosialnya sebagai manusia yang layak serta pembangunan/penciptaan rasa saling memiliki (sense of belonging) dengan perusahaan yang harus menjadi tanggung jawab perusahaan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian, analisis dan pemaparan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dan perlu penulis sarankan yang kiranya dapat menjadi solusi kelak, yaitu: 1. Belum optimalnya seluruh pelaku hubungan industrial/ketenagakerjaan baik itu dari pemerintah, pengusaha, peradilan hubungan industrial maupun Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

pekerja/buruh itu sendiri membuat aturan pengupahan tidak dilaksanakan sebagaimana yang tercantun dalam aturan tersebut. Perlu lebih ketatnya peran pemerintah untuk mengawasi perusahaan dalam memberlakukan upah minimum provinsi/daerah dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pengupahan yang berlaku. Hal yang menjadi sangat penting adalah kemauan perusahaan untuk mensejahterakan buruhnya, hal ini dapat diwujudkan dengan cara menerapkan standar kebutuhan hidup yang layak yang tercantum dalam upah minimum provinsi/daerah sehingga kelak akan terdapat titik temu antara pengusaha dan pekerja/buruh. Peradilan hubungan industrial harus diberikan wewenang dalam melaksanakan putusannya terhadap suatu sengketa ketenagakerjaan, sifat memaksa inilah yang tidak diperoleh oleh peradilan tersebut karena kelak dalam permasalahan pengupahan yang menjadi eksekutor adalah pengusaha itu sendiri karena pengusahalah yang membayar tuntutan upah pekerja/buruh jika pekerja/buruh menang dalam peradilan hubungan industrial. 2. Dewan pengupahan daerah sebagai wadah pemberi masukan/pertimbangan terhadap

standarisasi

pengupahan

provinsi/daerah

harus

lebih

mengakomodiir aspirasi semua pihak, khususnya pekerja/buruh karena banyak

kasus

ketenagakerjaan

mengenai

upah

yang

menyudutkan

pekerja/buruh. Asosiasi Pengusaha Indonesia juga sebagai organisasi perkumpulan pengusaha yang juga berhubungan dengan pekerja/buruh haruslah dapat mengerti kemauan pekerja/buruh dan diharapkan dapat mengambil langkah positif dalam hal pengupahan yang kelak dapat Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

mensejahterakan pekerja/buruh sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja/buruh. Serikat pekerja dalam hal ini jangan terhanyut dalam hegemoni pengusaha seperti yang selama ini, serikat buruh

merupakan

perpanjangan

tangan

dari

pengusaha.

Serikat

pekerja/buruh harus mampu melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya sehingga dapat memberi rasa yang nyaman bagi pekerja/buruh dalam bekerja. 3. Setelah menelusuri karakteristik dari PT. Arwana Mas Indonesia, harapan penulis sudah tidak ada lagi pekerja harian lepas lagi di perusahaan tersebut. Karena denga statusnya sebaga pekerja/buruh harian lepas maka hak-haknya seperti jaminan sosial tenaga kerja dapt terpenuhi dan dapt menjdi tanbungan jaga-jaga untuk masa yang akan datang. Satu lagi mengenai menajemen pengupahan harus lebih tersusun dengan rapi, karena rincianrincian pengupahan yang tersusun dengan rapi sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara para pihak yang berada didalam perusahaan yang merupakan salah satu ciri perusahaan yang kelak akan menjadi perusahaan besar baik dari sistem kerja, pekerja/buruh maupun kuantitas dan kualitas produksi perusahaan tersebut.


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Muharram, Hidayat, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Pelaksanaannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Serta

Moeloeng, J., Prof Lexy, Metodologi Analisis Data, Rosda, Jakarta, 2005. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986. Nazir, Mohammad, Phd., Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006. Supomo, Prof Iman, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003. RI, Tenaga Kerja, Departemen, Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Upah Minimum, Jakarta, PT. Jamsostek, 1999. Adytus, Edytus, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung, Forum Sahabat, Jakarta, 2008. Djumialdji, F.X., SH., Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, 1997. Muchsan, Ali, Upah Sebagai Hak Asasi Buruh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hutabarat, Hasiholan, Tua, Msi., Realitas Upah Buruh Industri, Kelompok Pelita Sejahtera dan N(o)vib, Medan, 2006. Situmorang, Manginar, Msi. dkk., Buruh Harian Lepas, Kelompok Pelita Sejahtera, Medan, 2008. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-06/MEN/1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-81/MEN/1995 Tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi No. PER-17/MEN/III/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1976 jo. PER-02/MEN/1978 Tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

C. SITUS INTERNET

Ken Buddha Kusumandharu, Upah : Sebuah Catatan Ekonomi-Poltik, www.prpindonesia.org., di akses Pada Tanggal 23 Juli 2008. www.google.com., M. Prabowo Luh Sentosa, Semua untuk Perubahan, di akses Pada Tanggal 28 Juli 2008. www.pajak.net., Upah Minimum Provinsi di Seluruh Indonesia, di akses Pada Tanggal 27 Agustus 2008.

D. DOKTRIN

Hasil Wawancara Dengan Kepala Personalia PT. Arwana Mas Indonesia, Frien Jones Tambun, SH. Rondi Pramuda Padang : Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Pada PT. Arwana Mas Indonesia), 2007. USU Repository © 2009

Sistem Pengupahan Pekerja Tetap & Kontrak

Recommend Documents