Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab 5

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 77

77

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

78

78

BAB V PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mempelajari materi Penyusunan Laporan Keuangan ini, para peserta secara garis besar akan memahami struktur dan tata cara penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, baik di SKPD maupun PPKD.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mempelajari materi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, peserta akan memahami dan mampu: 1. Menyusun Laporan Keuangan di SKPD, 2. Menyusun Laporan Keuangan di PPKD, 3. Menyusun Laporan Keuangan Gabungan.

A. PENDAHULUAN Laporan keuangan merupakan output output akhir akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat SKPD dan di tingkat PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

79

79


Para pengguna laporan keuangan di pemerintah daerah yang utama adalah DPRD, masyarakat para pembayar pajak, masyarakat pemilih, pemasok, pihak kreditur, donor, pemerintah pusat, para pemerhati pemda, selain para pimpinan dan pelaksana manajemen pemda sendiri yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang relevan.

B. TUJUAN DAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN B.1. Tujuan Laporan Keuangan Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b) menyediakan informasi mengenai mengenai perubahan posisi sumber sumber daya ekonomi, kewa jiban, dan ekuitas dana pemerintah; c) menyediakan informasi mengenai mengenai sumber, sumber, alokasi, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e) menyediakan informasi mengenai mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f)

menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal beri kut: a) Disajikan dengan dengan menunjukkan perbandingan antara periode periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan. b) Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir. c) Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

80

BAB V Penyusunan Laporan Keuangan

d) Laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B.2. Komponen Laporan Keuangan Pemda Laporan keuangan Pemda merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan keuangan Pemda ini dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun laporan keuangan pemda maka laporan keuangan SKPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format laporan keuangan PPKD sama dengan laporan keuangan SKPD. Yang berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya. Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; dan d) Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan di tingkat SKPD terdiri atas: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Neraca; dan c) Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu tahap pengidentifikasian pengidentifikasia n dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting tahap posting ke ke buku besar setiap akun. Agar memudahkan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan, secara manual dapat dibantu melalui penyusunan Kertas Kerja (Worksheet ( Worksheet ). ). Format dokumen kertas kerja (worksheet (worksheet ) adalah sebagai berikut:

81


Kode Rekening

Uraian

Neraca Saldo

D

K

Neraca Saldo Laporan Penyesuaian setelah Realisasi Penyesuaian Anggaran

D

K

D

K

D

K

Neraca

D

K

Keterangan: D= Debit; K= Kredit Langkah-lan gkah dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan kertas Langkah-langkah kerja yang dibuat terdiri atas: Neraca saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutupan, Laporan Realisasi Anggaran sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi, kemudian menyusun Neraca sebelum konversi dan Neraca setelah konversi.

C.1. Neraca Saldo Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet , sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing.

C.2. Jurnal Penyesuaian Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari akun-akun LRA dan neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti pengakuan piutang, pengakuan persediaan, akumulasi penyusutan di akhir periode akuntansi, penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap, penyesuaian penerimaan hibah berupa aset. Standar jurnal penyesuaian di tingkat SKPD adalah sebagai berikut: a. Standar jurnal penyesuaian untuk pengakuan piutang pendapatan Penyesuaian untuk pengakuan piutang (SKP & SKR yang belum dilunasi)

82

Dr. Piutang pendapatan ............ xx Cr. EDL – Cad. piutang ............... xx


b. Standar jurnal penyesuaian untuk persediaan dari hasil inventarisasi fisik Penyesuaian atas persediaan tersisa

Dr. Persediaan ………………… xx Cr. EDL – Cad. persediaan …... xx

c. Standar jurnal penyesuaian untuk penyusutan aset tetap Penyesuaian atas penyusutan nilai aset tetap dengan memperhitungkan umur ekonomisnya

Dr. EDI – Aset tetap ………..….. xx Cr. Akumulasi penyusutan ......... xx

d. Standar jurnal penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/ pembangunan aktiva tetap Penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan sehingga menimbulkan utang pada fihak ketiga

Dr. Dana tersedia untuk utang jangka pendek ………………...…........ xx Cr. Utang jangka pendek ......... xx

e. Standar jurnal penyesuaian untuk penerimaan hibah aset Dr. Aset ............................…... xx Pengakuan aset (sesuai jenisnya) yang diterima sebagai hibah

Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset ........................................... xx

Kolom neraca saldo setelah ditambah/dikurangi ditambah/dikur angi dengan akun yang disesuaikan akan menjadi angka neraca saldo yang telah disesuaikan (as (as adjusted trial balance). balance).

C.3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum Konversi Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun setiap semester. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

83


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… SKPD ……………… LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER…. (Dalam Rupiah) Nomor Urut

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian

1

Pendapatan

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pendapatan pajak daerah

1.1.2

Pendapatan retribusi daerah

1.1.3 1.1.4

Realisasi

Lebih (Kurang)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah

2

Belanja

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1 2.2

Belanja Pegawai Belanja Langsung

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

2.2.3

Belanja Modal Jumlah Surplus/(Defisit)

C.4 Jurnal Penutupan Pada setiap akhir tahun anggaran, setelah disusun LRA SKPD, kemudian dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan menutup (me – nol – kan) pendapatan dan belanja SKPD serta menutup surplus/defisit ke ekuitasnya SKPD.

84


Standar jurnal untuk jurnal penutup ini adalah: Dr. Pendapatan pajak daerah .......................... xx Jika dalam periode tersebut SKPD mendapatkan surplus

Dr. Pendapatan retribusi daerah ...................... xx Cr. Surplus ......................................................... xx Cr. Belanja tidak langsung ................................. xx Cr. Belanja langsung ……………………...….….. xx

Menutup surplus ke SiLPA

Dr. Surplus........................................................ xx Cr. SiLPA............................................................. xx Dr. Pendapatan pajak daerah …..………….…. xx

Jika dalam periode tersebut SKPD mengalami defisit

Dr. Pendapatan retribusi daerah ……..…….… xx Dr. Defisit SKPD………………………..….….... xx Cr. Belanja tidak langsung ……………….…...…. xx Cr. Belanja langsung ………………...……...….... xx

Menutup defisit ke SiLPA

Dr. SiLPA ......................................................... xx Cr. Defisit ............................................................ xx

C.5. Penyusunan Neraca SKPD sebelum Konversi Setelah disusun LRA SKPD, kemudian melakukan jurnal penutupan, selanjutnya Satuan Kerja menyusun Neraca SKPD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format neraca SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

85


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... NERACA SKPD ...... Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Jumlah

Uraian

Tahun n

ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Obligasi Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang lain-lain Persediaan Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan Alat Listrik Persediaan Material/Bahan Persediaan Benda Pos Persediaan Bahan Bakar Persediaan Bahan Makanan Pokok Jumlah ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan mesin Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

Alat-alat Angkutan di Air Bermotor Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor Alat-alat Angkutan Udara Alat-alat Bengkel

86

Tahun n-1

Kenaikan (Penurunan) Jumlah

%


Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Peralatan Kantor Perlengkapan Kantor Komputer Meubelair Peralatan Dapur Penghias Ruangan Rumah Tangga Alat-alat Studio Alat-alat Komunikasi Alat-alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat Persenjataan/Keamanan Gedung dan bangunan Gedung Kantor Gedung Rumah Jabatan Gedung Rumah Dinas Gedung Gudang Bangunan Bersejarah Bangunan Monumen Tugu Peringatan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Jalan Jembatan Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telepon Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tanaman Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah

87


ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Bunga Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Di Muka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah EKUITAS DANA LANCAR SiLPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya REKENING KORAN-PPKD Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

C.6. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

88


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD ..... PENDAHULUAN Bab I

Bab II

Bab Ba b III III

Pendahuluan 1.1

Maksud Mak sud dan dan tujua tujuan n penyus penyusuna unan n lapora laporan n keuang keuangan an SKPD SKPD

1.2

Landas Lan dasan an huku hukum m penyu penyusun sunan an lapo laporan ran keu keuang angan an SKPD SKPD

1.3

Sistem Sis temati atika ka penul penulisa isan n catata catatan n atas lapo laporan ran keua keuanga ngan n SKPD

Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD SKPD 2.1

Ekonomi Ma Makro

2.2 2. 2

Kebi Ke bija jaka kan n keu keua ang ngan an

2.3

Indika Ind ikator tor pen pencap capaia aian n targ target et kin kinerj erja a APBD APBD

Ikhti Ik htisa sarr penc pencap apai aian an kin kiner erja ja keu keuan anga gan n SKPD SKPD 3.1

Bab Ba b IV IV

Bab Ba bV

Ikhtisarr realisas Ikhtisa realisasii pencapa pencapaian ian targe targett kinerja kinerja keuan keuangan gan SKPD SKPD Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 3.2 ditetapkan Kebi Ke bija jaka kan n aku akunt ntan ansi si 4.1

Entitas Ent itas akun akuntans tansi/en i/entita titas s pelapor pelaporan an keuang keuangan an daerah daerah SKPD SKPD

4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.4

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Penj Pe njel elas asan an po poss-po pos s la lapo pora ran n ke keua uang ngan an SK SKPD PD 5.1

5.2

Bab VI

Rincia Rin cian n dari penje penjelas lasan an setiap setiap pos-p pos-pos os pelapo pelaporan ran keuan keuangan gan SKPD SKPD 5.1.1

Pendapatan

5.1.2

Belanja

5.1.3

Aset

5.1.4

Kewajiban

5.1.5

Ekuitas Da Dana

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Penjel Pen jelasa asan n atas atas info informa rmasi-i si-info nforma rmasi si nonk nonkeua euanga ngan n SKPD SKPD

Bab VII Penutup

89


C.7. Konversi Laporan Keuangan SKPD Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yang terdiri atas LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Sehingga, terdapat perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja bila dibandingk dibandingkan an dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005). Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud.

C.7.1. Konversi untuk LRA Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN



1. Pajak Daerah

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Lain-Lain PAD yang Sah

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi. Konversi akan terjadi pada LRA PPKD yang akan dijelaskan pada bagian D.7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA i

ii

B. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal

90

iii

A. Belanja Operasi 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Bunga 4. Subsidi 5. Hibah 6. Bantuan Sosial B. Belanja Modal 1. Belanja Tanah 2. Belanja Peralatan dan Mesin 3. Belanja Gedung dan Bangunan 4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Belanja Aset Tetap Lainnya 6. Belanja Aset Lainnya


Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut: (i) Dari komponen komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai, (ii) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan (iii) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 kemudian konversinya yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

C.7.2. Konversi untuk Neraca Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh konversi pada bagan di bawah ini:

91


Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR Kas 1. Kas di Bendahara Penerimaan 2. Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek 1. Investasi dalam Saham 2. Investasi dalam Obligasi Piutang

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LANCAR 1. Kas di Bendahara Penerimaan 2. Kas di Bendahara Pengeluaran 3. Investasi Jangka Pendek 4. Piutang Pajak 5. Piutang Retribusi 6. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

1. Piutang Pajak

7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

2. Piutang Retribusi

8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

3. Piutang lain-lain

9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Persediaan

10. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

11. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

2. Persediaan Alat Listrik

12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

3. Persediaan Material/Bahan 4. Persediaan Benda Pos 5. Persediaan Bahan Bakar 6. Persediaan Bahan Makanan Pokok

13. Piutang Lainnya 14. Persediaan

Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapat Perbedaan pada kelompok Aset Lancar. Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET TETAP

1. Tanah

1. Tanah

2. Peralatan dan Mesin

2. Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

3. Gedung dan Bangunan

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5. Aset Tetap Lainnya

5. Aset Tetap Lainnya

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

7. Akumulasi Penyusutan

7. Akumulasi Penyusutan

92


Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih saksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya. Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LAINNYA

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

1. Tagihan Penjualan Angsuran

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

2. Tuntutan Perbendaharaan

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

3. Tuntutan Ganti Rugi

4. Aset Tidak Berwujud 5. Aset Lain-Lain

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5. Aset Tidak Berwujud 6. Aset Lain-Lain

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak tida k memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian transaksinya, perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP KEWAJIBAN

A. Kewajiban Jangka Pendek 1. Ut Utan ang g Pe Perh rhit itun unga gan n Pi Piha hak k Ke Keti tiga ga 2. Uang Muka dari Kas Daerah* 3. Utang Bunga

A. Kewajiban Jangka Pendek 1. Ut Utan ang g Pe Perh rhit itun unga gan n Fi Fiha hak k Ke Keti tiga ga (P (PFK FK)) 2. Utang Bunga 3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri 4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

4. Utang Pajak 5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 6. Pendapatan diterima di Muka** 7. Utang Jangka Pendek Lainnya

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Perbedaan kelompok Kewajiban: (*) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Lampiran E.XII-Format Neraca SKPD)

93


terdapat Uang Muka dari Kas Daerah. Bila yang dimaksud adalah transfer kas dari BUD, maka diakui/dicatat sebagai RK-PPKD yang menjadi bagian dari akun ekuitas dana di SKPD. (**) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterima di Muka/ Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dari transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu terjadi maka diakui/dicatat ke pendapatan sesuai dengan jenisnya dan bukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. dit angguhkan. Tetapi bila akun tersebut muncul dari transaksi lainnya yang menyebabkan pendapatan diterima di muka, maka dapat dikonversikan ke dalam Utang Ut ang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005. Permendagri No. 13 Tahun 2006 EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

2. Cadangan Piutang

2. Cadangan Piutang

3. Cadangan Persediaan

3. Cadangan Persediaan

4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek*

4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi

1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)

2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca. (*) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk untuk Pembayaran Pembayaran Utang Jangka Pendek Pendek merupakan contra account dari account dari Ekuitas Dana Lancar

C.8.Penyusunan Laporan Keuangan SKPD setelah Konversi C.8.1.Laporan Realisasi Anggaran SKPD setelah Konversi Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

94


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… SKPD ……………… LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO

Uraian

Anggaran Realisasi 20X1 20X1

(%)

Realisasi 20X0

1 Pendapatan 1.1 Pendapatan A As sli Da Daerah 1.1. 1. 1.1 1 Pe Pend ndap apat atan an pa paja jak k da daera erah h 1.1.2 1.1 .2 Pen Pendap dapata atan n ret retribu ribusi si dae daerah rah Pendapatan hasil pengelolaan 1.1.3 kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli 1.1.4 Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan 2 Belanja 2.1 Belanja Operasi 2.1. 2. 1.1 1 Be Bela lanj nja a pe pega gawa waii 2.1. 2. 1.2 2 Be Bela lanj nja a ba bara rang ng 2.2 Belanja Modal 2.2. 2. 2.1 1 Be Bela lanj nja a Ta Tana nah h 2.2. 2. 2.2 2 Be Bela lanj nja a Pe Peral ralat atan an da dan n Me Mesi sin n 2.2.3 2.2 .3 Bel Belanj anja a Ged Gedung ung dan Ban Bangun gunan an 2.2.4 2.2 .4 Bel Belanj anja a Jal Jalan, an, Irig Irigasi asi,, dan Jar Jaring ingan an 2.2. 2. 2.5 5 Be Bela lanj nja a Aset Aset Tetap Tetap Lain Lainny nya a 2.2. 2. 2.6 6 Be Bela lanj nja a Ase Asett Lai Lainn nnya ya Jumlah Belanja SURPLUS/(DEFISIT)

C.8.2. Neraca SKPD setelah Konversi Setelah melakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

95


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... NERACA SKPD ...... Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian ASET ASET LANCAR Kas di bendahara penerimaan Kas di bendahara pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

96

20X1

20X0


Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rekening Koran-PPKD Jumlah Ekuitas Dana JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

D. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting tahap posting ke ke buku besar tiap-tiap akun. Agar memudahkan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan secara manual, dapat dibantu melalui penyusunan Kertas Kerja (Worksheet (Worksheet ). ). Format dokumen kertas kerja (worksheet (worksheet ) adalah sebagai berikut:

Kode Rekening

Uraian

Neraca Saldo

D

K

Neraca Saldo Laporan Penyesuaian setelah Realisasi Penyesuaian Anggaran

D

K

D

K

D

K

Neraca

D

K

Keterangan: D= Debit; K= Kredit

97


Langkah-lan gkah dalam penyusunan laporan keuangan PKPD sesuai dengan kertas Langkah-langkah kerja yang dibuat terdiri atas: Neraca saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutupan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi, konvers i, kemudian menyusun Neraca sebelum konversi dan Neraca setelah konversi.

D.1. Neraca Saldo Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. PPK-PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet , sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing.

D.2. Jurnal Penyesuaian Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari akun-akun LRA dan neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti pengakuan piutang, pengakuan persediaan, akumulasi penyusutan di akhir periode akuntansi, penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap, penyesuaian penerimaan hibah berupa aset. Standar jurnal penyesuaian di tingkat PPKD adalah sebagai berikut: a. Standar jurnal penyesuaian untuk pengakuan piutang pendapatan Penyesuaian untuk pengakuan piutang (Dana perimbangan yang belum diterima)

Dr. Piutang pendapatan ........ xx Cr. EDL – Cad piutang ........... xx

b. Standar jurnal penyesuaian untuk persediaan dari hasil inventarisasi fisik Penyesuaian atas persediaan tersisa

Dr. Persediaan ……....……… xx Cr. EDL – Cad persediaan …... xx

c. Standar jurnal penyesuaian untuk penyusutan aset tetap Penyesuaian atas penyusutan nilai aset tetap dengan memperhitungkan umur ekonomisnya

Dr. EDI - Aset tetap ……..….. xx Cr. Akumulasi penyusutan ...... xx

d. Standar jurnal penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/ pembangunan aktiva tetap Penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan sehingga menimbulkan utang pada pihak ketiga

98

Dr. Dana tersedia untuk utang jangka pendek ……………...…. xx Cr. Utang jangka pendek ........... xx


e) Standar jurnal penyesuaian untuk penerimaan hibah aset Dr. Aset ..........................…... xx Pengakuan aset (sesuai jenisnya) yang diterima sebagai hibah

Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset .......................................... xx

Kolom neraca saldo setelah ditambah/dikurangi ditambah/dikur angi dengan akun yang disesuaikan akan menjadi angka Neraca Saldo yang telah disesuaikan (as (as adjusted trial balance). balance).

D.3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum Konversi Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER…. (Dalam Rupiah) Nomor Urut

Uraian

Anggaran Lebih setelah Realisasi (Kurang) Perubahan

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah Pend Pe ndap apat atan an re retr trib ibus usii da dae era rah h Pend Pe ndap apat atan an ha hasi sill pe peng ngel elol olaa aan n Ke Keka kaya yaan an Daerah yang Dipisahkan 1.1. 1. 1.4 4 Lain La in-l -lai ain n Pe Pend ndap apat atan an As Asli li Da Daer erah ah ya yang ng Sah 1.2 Dana Perimbangan 1.2.1 Dana Bagi Hasil 1.2. 1. 2.1.1 1.1 Da Dana na Ba Bagi gi Ha Hasi sill Pa Pajak jak 1.2.1.2 1.2 .1.2 Dan Dana a Bag Bagii Has Hasilil Buk Bukan an Paj Pajak/S ak/Sumb umber er Daya Alam 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.3 Lain-lain Pe Pendapatan Da Daerah ya yang Sa Sah Pendapatan Hibah 1.3.1 Dana Darurat 1.3.2 1 1.1 1.1.1 1.1. 1. 1.2 2 1.1. 1. 1.3 3

99


1.3.3 1.3.4 1.3.5

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1. 3. 1.3 3 3.1.4 3.1. 4 3.1. 3. 1.5 5 3.1. 3. 1.6 6 3.2 3.2. 3. 2.1 1 3.2. 3. 2.2 2 3.2.3 3.2. 3. 2.4 4

3.3 3. 3

100

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah lainnya Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja SURPLUS/(DEFISIT) Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah Penggunaan SiLPA Pencaira ran n Dana Cadangan Hasi Ha sill Pe Penj njua uala lan n Ke Keka kaya yaan an Da Daer erah ah ya yang ng Dipisahkan Pen Pe ner erim imaa aan n Pi Pin nja jama man n Da Daer erah ah Pen Pe ner erim imaa aan n Ke Kem mba bali li Pe Pem mbe beri ria an Pinjaman Pen Pe ner erim imaa aan n Pi Piu uta tang ng Da Daer erah ah Jumlah Penerimaan Pengeluaran Pe Pembiayaan Da Daerah Pem Pe mbe bent ntuk ukan an Da Dana na Ca Cada dang ngan an Pen Pe nye yert rtaa aan n Mo Moda dall (I (Inv nves esta tasi si)) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Uta tan ng Pem Pe mbe beri rian an Pi Pinj njam aman an Da Daer erah ah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Neto Sisa Le Lebih Pe Pembiayaan An Anggaran (S (SiLPA)


D.4. Jurnal Penutupan Pada setiap akhir tahun anggaran, setelah disusun LRA PPKD, kemudian dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan menutup (me – nol – kan) pendapatan, belanja, dan pembiayaan PPKD serta menutup surplus/defisit ke ekuitasnya PPKD. Standar jurnal untuk jurnal penutup ini adalah: Dr. Pendapatan Dana Perimbangan ....... xx Dr. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .............................................. xx Jika dalam periode tersebut PPKD mendapatkan surplus

Dr. Pembiayaan penerimaan ................... xx Cr. Belanja tidak langsung .......................... xx Cr. Belanja langsung ................................... xx Cr. Pengeluaran pembiayaan ............ ..................... ......... xx Cr. SiLPA ……………...........…………….…. xx Dr. Pendapatan Dana Perimbangan ....... xx Dr. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .............................................. xx

Jika dalam periode tersebut PPKD mengalami defisit

Dr. Penerimaan Pembiayaan .................. xx Dr. SiLPA ................................................ xx Cr. Belanja tidak langsung ........................... xx Cr. Belanja langsung ................................... xx Cr. Pengeluaran Pembiayaan ...................... xx

D.5. Penyusunan Neraca PPKD sebelum Konversi Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai aset tetap. Format neraca PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

101


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... NERACA PPKD Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 (Dalam Rupiah)

Uraian

Jumlah Tahun n

ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Obligasi Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-Lain Jumlah INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi Dana Bergulir Investasi Non-Permanen Lainnya Investasi Non-Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Investasi Permanen Lainnya Jumlah ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Aset Tetap Lainnya

102

Tahun n-1

Kenaikan (Penurunan) Jumlah

%


Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah RK-SKPD ............. RK-SKPD ............. JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Bunga Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima di Muka Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Jumlah EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SiLPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

103


D.6. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PPKD PENDAHULUAN Bab I Pendahuluan 1.1 Mak Maksud sud dan dan tujua tujuan n penyus penyusuna unan n lapora laporan n keuang keuangan an SKPD SKPD 1.2 Lan Landas dasan an huku hukum m penyu penyusun sunan an lapo laporan ran keua keuanga ngan n SKPD SKPD 1.3 Sis Sistem temati atika ka penul penulisa isan n catata catatan n atas lapo laporan ran keua keuanga ngan n SKPD Bab II Ekonom Eko nomii makro makro,, kebija kebijakan kan keu keuang angan an dan dan penc pencapa apaian ian targ target et kine kinerja rja APBD APBD SKPD 2.1 Ekonomi Ma Makro 2.2 2. 2 Ke Kebi bija jaka kan n keu keuan anga gan n 2.3 Ind Indika ikator tor pen pencap capaia aian n targ target et kin kinerja erja APB APBD D Bab Ba b III III Ikh Ikhti tisa sarr penc pencap apai aian an kin kiner erja ja keu keuan anga gan n SKPD SKPD 3.1 Ikh Ikhtisa tisarr realisa realisasi si pencap pencapaia aian n target target kinerj kinerja a keuanga keuangan n SKPD 3.2 Hamba Hambatan tan dan kenda kendala la yang yang ada dalam pencap pencapaian aian target yang telah ditetapkan Bab Ba b IV IV Ke Kebi bija jak kan aku kunt ntan ansi si 4.1 Enti Entitas tas akunt akuntans ansi/en i/entita titas s pelapor pelaporan an keuang keuangan an daerah daerah SKPD SKPD 4.2 4. 2 Bas Basis is akuntan akuntansi si yang yang mendasa mendasari ri penyusu penyusunan nan laporan laporan keuan keuangan gan SKPD 4.3 Basi Basis s penguku pengukuran ran yang yang menda mendasari sari penyu penyusuna sunan n laporan laporan keuan keuangan gan SKPD 4.4 Penera Penerapan pan kebija kebijakan kan akunt akuntansi ansi berkai berkaitan tan denga dengan n ketentua ketentuan n yang yang ada dalam SAP pada SKPD Bab Ba bV Penj Pe njela elasa san n po poss-po pos s la lapo pora ran n keu keuan anga gan n SKP SKPD D 5.1 Rin Rincia cian n dari penj penjela elasan san setia setiap p pos pela pelapora poran n keuang keuangan an SKPD SKPD 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Aset 5.1.4 Kewajiban 5.1.5 Ekuitas Da Dana 5.2 Pengu Pengungka ngkapan pan atas atas pos-po pos-pos s aset aset dan dan kewajiba kewajiban n yang yang timbul timbul sehub sehubungungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD Bab VI Pen Penjela jelasan san atas inf inform ormasi asi-in -inform formasi asi nonk nonkeua euanga ngan n SKPD SKPD Bab VII Penutup

104


D.7. Konversi Laporan Keuangan PPKD Laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD di sini menggunakan struktur akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005). Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud.

D.7.1. Konversi untuk LRA Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan B. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi-Hasil: - Dana Bagi-Hasil Pajak - Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Pendapatan Hibah 2. Dana Darurat 3. Dana Bagi-hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan B. Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 1. Dana Bagi-Hasil Pajak 2. Dana Bagi-Hasil Sumber Daya Alam 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 1. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi-Hasil Pajak 2. Pendapatan Bagi-Hasil Lainnya C. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1. Pendapatan Hibah 2. Pendapatan Dana Darurat 3. Pendapatan Lainnya

Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: (i) Dari komponen komponen Dana Perimbangan, yakni: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.

105


(ii) Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni: yakni: Dana Penyesuaian Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi at au Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi Hasil 7. Belanja Bantuan Keuangan 8. Belanja Tidak Terduga B. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA i

ii

iii

iv v

A. Belanja Operasi 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Bunga 4. Subsidi 5. Hibah 6. Bantuan Sosial B. Belanja Modal 1. Belanja Tanah 2. Belanja Peralatan dan Mesin 3. Belanja Gedung dan Bangunan 4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Belanja Aset Tetap Lainnya 6. Belanja Aset Lainnya C. Belanja Tak Terduga 1. Belanja Tak Terduga D. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa 1. Bagi Hasil Pajak 2. Bagi Hasil Retribusi 3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversinya sebagai berikut: (i) Dari komponen belanja langsung, langsung, yaitu Belanja Belanja Pegawai ke ke komponen belanja operasi pada akun Belanja Pegawai, (ii) Dari komponen belanja belanja langsung, yaitu akun Belanja Barang dan Jasa ke komponen belanja barang, (iii) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun Belanja Modal ke komponen belanja modal, Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil. Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No. 24 Tahun 2005 sebagai berikut:

106


(iv) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan (v) Dari komponen belanja belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. Tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah B. Pengelu lua aran Pembia iay yaan Daerah 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Utang 4. Pemberian Pinjaman Daerah

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Pinjaman Dalam Negeri 5. Penerimaan Kembali Pinjaman B. Pengeluaran Pembia iay yaan 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 4. Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: (i) Dari akun penerimaan pinjaman daerah daerah ke pinjaman dalam negeri, dan (ii) Dari akun penerimaan penerimaan piutang daerah daerah ke penerimaan penerimaan kembali pinjaman pinjaman Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

107


D.7.2. Konversi untuk Neraca Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan berikut ini: Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR Kas 1. Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Pendek Piutang 1. Piutang Pajak 2. Piutang Retribusi 3. Piutang Dana Bagi Hasil 4. Piutang Dana Alokasi Umum 5. Piutang Dana Alokasi Khusus 6. Piutang Lain-Lain

Persediaan

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LANCAR A. Aset Lancar 1. Kas di Kas Daerah 4. Investasi Jangka Pendek 5. Piutang Pajak 6. Piutang Retribusi 7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 10. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 13. Piutang Lainnya 14. Persediaan

Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri Permendagr i No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP No. 24 Tahun 2005 tidak t idak disajikan contohnya, sehingga perlu ditambahkan. Kemudian dalam format PP No. 24 Tahun 2005 diberikan kelompok akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, dan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak ada.

108


Permendagri No. 13 Tahun 2006 INVESTASI JANGKA PANJANG

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP INVESTASI JANGKA PANJANG

A. Investasi Non-Permanen 1. Pinj Pinjam aman an ke kepa pada da Pe Peru rusa saha haan an Ne Nega gara ra 2. Pin Pinjam jaman an ke kepa pada da Per Perusa usaha haan an Da Daera erah h 3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 4. In Inve vest stas asii dal dalam am Su Sura ratt Uta Utang ng Ne Nega gara ra

A. Investasi Non-Permanen 1. Pi Pinj njam aman an ke kepa pada da Pe Peru rusa saha haan an Ne Nega gara ra 2. Pi Pinj njam aman an ke kepa pada da Pe Peru rusa saha haan an Da Daer erah ah 3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 4. In Inve vest stas asii da dala lam m Su Sura ratt Ut Utan ang g Ne Nega gara ra 5. Investasi dalam Proyek Pembangunan 6. Investa tas si Non-Permanen Lain inn nya B. Investasi Permanen 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2. Investasi Permanen Lainnya

5. Investasi Dana Bergulir 6 Investasi Non-P -Pe erm rma anen Lainnya B. Investasi Permanen 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 3. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 4. Investasi Permanen Lainnya

Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang: (i) Dalam format PP No. 24 Tahun 2005 2005 Investasi dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok Investasi Non-Permanen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok Investasi Permanen, (ii) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non-Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada, (iii) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ter masuk ke dalam Investasi Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada. Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan 7. Akumulasi Penyusutan

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET TETAP 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan 7. Akumulasi Penyusutan

109


Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan, dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih saksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya. Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA 1. Tagih iha an Pi Piu uta tan ng Pe Pen njuala lan n Angs gsu ura ran n 2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 4. Aset Tidak Berwujud 5. Aset Lain-Lain

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LAINNYA 1. Ta Tagi giha han n Pe Penj njua uala lan n An Angs gsur uran an 2. Tuntutan Perbendaharaan 3. Tuntutan Ganti Rugi 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5. Aset Tidak Berwujud 6. Aset Lain-Lain

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak tida k memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, sesuai dengan kejadian tr ansaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 24 Tahun 2005. Permendagri No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN A. Kewajiban Jangka Pendek 1. Ut Utan ang g Per Perhi hitu tung ngan an Fi Fiha hak k Ket Ketig iga a 2. Utang Bunga 3. Utang Pajak 4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5. Pendapatan Diterima di Muka B. Kewajiban Jangka Panjang 1. Utang Dalam Negeri 2. Utang Luar Negeri

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP KEWAJIBAN A. Kewajiban Jangka Pendek 1. Uta tan ng Perh rhiitu tun ngan Fihak Ketig iga a (PFK) 2. Utang Bunga 3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri 4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 5. Utang Jangka Pendek Lainnya B. Kewajiban Jangka Panjang 1. Utang Dalam Negeri 2. Utang Jangka Panjang Lainnya

Perbedaan kelompok Kewajiban: (i) Dalam Permendagri Permendagri No. 13 Tahun 2005 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan dimasukkan ke ke dalam Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menurut PP No. 24 Tahun 2005, (ii) Dalam Permendagri Permendagri No. 13 Tahun Tahun 2005 terdapat terdapat Pendapatan Diterima Diterima di Muka yang yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005, (iii)) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2005 terdapat Utang Luar Negeri yang (iii yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005,

110


Permendagri No. 13 Tahun 2006 EKUITAS DANA A. Ekuitas Dana Lancar 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2. Cadangan Piutang 3. Cadangan Persediaan 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek* B. Ekuitas Dana Investasi 1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang** C. Ekuitas Dana Cadangan 1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP EKUITAS DANA A. Ekuitas Dana Lancar 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2. Cadangan Piutang 3. Cadangan Persediaan 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek B. Ekuitas Dana Investasi 1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang C. Ekuitas Dana Cadangan 1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca. (*) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan contra account dari account dari Ekuitas Dana Lancar. (**) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan contra account dari account dari Ekuitas Dana Investasi.

D.8. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD setelah Konversi D.8.1. Laporan Realisasi Anggaran PPKD setelah sete lah Konversi Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

111


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)

No. 1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2. 1. 2.1 1 1.2.1.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2 .1.2 1.2.1.3 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2 .1.4 1.2. 1. 2.2 2 1.2.2.1 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2 .2.2 1.3 1.3. 1. 3.1 1 1.3. 1. 3.2 2 1.4 1.4.1 1.4. 1. 4.2 2 1.4.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2

112

Uraian Pendapatan Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pe Pengelolaan Ke Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Transfer Tran Tr ansf sfer er Pe Peme meri rint ntah ah Pu Pusa satt-Da Dana na Perimbangan Dana Dan a Bagi Bagi Hasil Hasil Paja Pajak k Dana Dan a Bagi Hasi Hasill Bukan Bukan Pajak Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Dan a Aloka Alokasi si Umum Umum Dana Dan a Alokas Alokasii Khusus Khusus Tran Tr ansf sfer er Pe Peme meri rint ntah ah Pu Pusa sattLainnya Dana Dan a Otonom Otonomii Khusus Khusus Dana Dan a Penye Penyesua suaian ian Transfer Pemerintah Provinsi Pend Pe ndap apat atan an Ba Bagi gi-H -Has asil il Pa Paja jak k Pend Pe ndap apat atan an Ba Bagi gi-H -Has asil il La Lain inny nya a Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hi Hib bah Pen Pe nda dapa pata tan n Da Dana Da Daru rura ratt Pendapatan La Lainnya Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Modal

Anggaran 20X1

Realisasi 20X1

(%)

Realisasi 20X0


2.2.1 2.2. 2. 2.2 2 2.2. 2. 2.3 3 2.2. 2. 2.4 4 2.2. 2. 2.5 5 2.2.6 2.3 2.3. 2. 3.1 1 2.4 2.4. 2. 4.1 1 2.4. 2. 4.2 2

3 3.1 3.1. 3. 1.1 1 3.1.2 3.1. 2 3.1. 3. 1.3 3 3.1.4 3.1. 4 3.1. 3. 1.5 5 3.1. 3. 1.6 6 3.2 3.2. 3. 2.1 1 3.2. 3. 2.2 2 3.2.3 3.2. 3 3.2. 3. 2.4 4

3.3

Belanja Ta Tanah Bela Be lanj nja a Pe Pera rala lata tan n da dan n Me Mesi sin n Bela Be lanj nja a Ge Gedu dung ng da dan n Ba Bang ngun unan an Bela Be lanj nja a Jal Jalan an,, Irig Irigas asi, i, dan dan Jar Jarin inga gan n Bela Be lan nja As Aset et Te Teta tap p Lai Lainn nny ya Bela Be lan nja Aset La Lainnya Belanja Tidak Terduga Bela Be lan nja Ti Tida dak k Te Terd rdug uga a Jumlah Belanja Transfer/Bagi-Hasil ke Desa Bagi Ba gi-H -Has asil il Re Retr trib ibu usi Bagi Ba gi-H -Has asil il Pe Pend ndap apat atan an La Lain inny nya a Jumlah Transfer/Bagi-Hasil ke Desa SURPLUS/(DEFISIT) Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Peng Pe nggu guna naan an Si Sisa sa Le Lebi bih h Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penc Pe ncai aira ran n Dan Dana a Cad Cadan anga gan n Hasi Ha sill Pen Penju jual alan an Ke Keka kaya yaan an Da Daer erah ah yang Dipisahkan Pene Pe neri rim maa aan n Pin Pinjm jman an Da Daer erah ah Pene Pe neri rima maan an Ke Kemb mbal alii Pem Pembe beri rian an Pinjaman Daerah Pene Pe neri rim maa aan n Piu Piuta tang ng Dae Daera rah h Jumlah Penerimaan Pengeluaran Pe Pembiayaan Pemb Pe mben entu tuka kan n Da Dana na Ca Cada dang ngan an Peny Pe nyer erta taan an Mo Moda dall (In (Inve vest stas asi) i) Pemerintah Daerah Pemb Pe mbay ayar aran an Po Poko kok k Uta Utang ng Pemb Pe mber eria ian n Pin Pinja jama man n Dae Daera rah h Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAN NETO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

D.8.2. Neraca PPKD setelah Konversi Konver si Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

113


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... NERACA PPKD Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Non-Permanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan

114

20X1

20X0


Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya Rekening Koran - SKPD ............. Rekening Koran - SKPD ............. JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang dalam Negeri – Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SiLPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

115


Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Ut ang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

E. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN PEMDA Laporan keuangan gabungan Pemda disusun setiap semester, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SATKER dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemda. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya resiprokal (timbal balik antarunit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akunakun resiprokal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antarunit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini i ni terjadi karena hubungan PPKD dan PPKD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan PPKD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemda yang bersangkutan.

E.1.

Penyusunan Worksheet Laporan Keuangan Gabungan

E.1.1. Worksheet untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua PPKD. Berikut adalah contoh Gabungan:: Gabungan No. Uraian 1 2

116

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

worksheet

untuk Laporan Realisasi Anggaran

SATKER 1

SATKER 2

PPKD Gabungan


3 4 5

Pendapatan pajak daerah Pendapatan retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dana perimbangan/transfer Lain-lain pendapatan yang sah Jumlah pendapatan Belanja Belanja Tidak Langsung/Operasi Belanja Langsung/Modal Jumlah belanja Surplus/defisit Pembiayaan da daerah Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto Sisa Si sa le lebi bih h pe pemb mbia iaya yaan an ta tahu hun n berkenaan (SiLPA)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E.1.2.

Worksheet untuk

Contoh No 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

xxx xxx

xxx xxx xxx

xx x x xx x xx x xx x xx x xx xxx x xx

xxx

xxx

xxx

xx x

xxx xxx xxx xxx x xx

xxx xxx xx x x xx

xxx xxx xx x xxx

xxx xxx x xx xx x

x xx xx x xxx xxx

xxx xxx xx x xxx

x xx x xx xxx x xx

Neraca Gabungan

worksheet untuk

neraca gabungan adalah sebagai berikut:

Uraian Aset Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang pajak daerah Piutang retribusi daerah Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Piutang lain-lain PAD yang sah Piutang dana perimbangan Piut Pi utan ang g la lain in-l -lai ain n pe pend ndap apat atan an yang sah Persediaan Pe Jumlah aset lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap

SATKER 1, 2,…n

PPKD

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

Elim El imin inas asii Ga Gabu bung ngan an

xxx

xx x xx x xx x x xx xx x x xx

xxx

xxx xxx xxx

xx x x xx x xx

xxx xxx xxx

xxx xx x xxx

xx x xx x xxx

117


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi, dan jaringan Aset tetap lainnya Akumulasi penyusutan Jumlah aset tetap Dana cadangan A set lainnya As Rekening Koran-SKPD Jumlah aset Ju Kewajiban Ekuitas dana Rekening Koran-PPKD Jumlah ekuitas

E.2.

xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx

xxx

xx x xxx xxx xxx xx x (xxx) xxx xxx xxx

x xx xx x xx x x xx xx x (xxx) x xx xx x x xx (xxx)

xxx xxx xxx xxx xxx

xx x xxx xx x (xxx) xx x

Jurnal Eliminasi

Proses eliminasi dilakukan pada saat membuat worksheet worksheet neraca neraca gabungan Pemda. Jurnal eliminasi yang harus dibuat oleh PPKD sebagai Pemda adalah sebagai berikut: Jurnal eliminasi rekening dinas dan rekening pemda (nilainya akumulasi dari seluruh PPKD)

Dr. Rekening Koran-PKPD ............. xx Cr. Rekening Koran-SKPD ............. xx

Catatan: Lihat Lihat ke ke worksheet worksheet Neraca Neraca Gabungan

E.3. Jurnal Penutup Pada setiap akhir tahun anggaran, setelah disusun LRA Gabungan untuk Pemda (LRA SKPD dan LRA PPKD), kemudian dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan menutup (me – nol – kan) pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada laporan gabun gan dan memindahkannya ke SiLPA Neraca Gabungan. Jurnal pada neraca gabungan ini tidak perlu diposting. Standar jurnal untuk jurnal penutup ini adalah: Dr. Pendapatan Asli Daerah .................. xx Dr. Pendapatan Dana Perimbangan ...... xx Dr. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ................................................ xx Jika dalam periode tersebut Dr. Penerimaan Pembiayaan.................. xx mendapatkan surplus Cr. Belanja tidak langsung ......................... xx Cr. Belanja langsung ................................. xx Cr. Pengeluaran Pembiayaan..................... xx Cr. SiLPA ……………..……………........…. xx

118


Jika dalam periode tersebut mengalami defisit

E.4.

Dr. Pendapatan Asli Daerah .................. xx Dr. Pendapatan Dana Perimbangan ...... xx Dr. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ............................................... xx Dr. Penerimaan Pembiayaan ................ xx Dr. SiLPA .............................................. xx Cr. Belanja tidak langsung .............. ......................... ........... xx Cr. Belanja langsung .................................. xx Cr. Pengeluaran Pembiayaan .................... xx

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas gabungan disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Untuk kepentingan penyusunan laporan aliran kas ini, nilai-nilai yang ditampilkan adalah yang ada di buku kas, baik yang ada di SKPD maupun di PPKD, yang terdiri atas seluruh penerimaan kas yang meliputi: pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan transaksi transitoris. Juga ditampilkan nilai-nilai dari seluruh pengeluaran kas, yang meliputi: belanja, pengeluaran pembiayaan, dan transaksi transitoris. Yang dimaksud dengan transaksi transitoris di sini adalah transaksi yang dilakukan Pemda tetapi uangnya bukan hak Pemda, melainkan hak pihak ketiga, sehingga Pemda di sini sif atnya hanya perantara. Contoh transaksi transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan Pemda, seperti pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang serupa. Format laporan aliran kas gabungan adalah sebagai berikut: Aliran kas dari aktivitas operasi : Aliran kas masuk: -

PAD

xx

-

Pendapatan Dana Perimbangan

xx

-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah –non penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Jumlah arus kas masuk

xx xx

Aliran kas keluar: -

Belanja tidak langsung

xx

-

Belanja langsung – nonmodal

xx

Jumlah arus kas keluar

xx

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi

xx

Aliran kas dari aktivitas investasi nonkeuangan: nonkeuangan:

119


Aliran kas masuk: -

Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

xx


Belanja modal

xx

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan

xx

Aliran kas dari aktivitas pembiayaan: pembiayaan: Aliran kas masuk: -

Penerimaan pembiayaan

xx


Pengeluaran pembiayaan Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan

xx xx

Aliran kas dari transaksi nonanggaran (transitoris): (transitoris): Aliran kas masuk: -

Penerimaan potongan pajak

xx


Penyetoran potongan pajak Jumlah arus kas bersih dari transaksi transitoris

xx xx

PENUTUP Laporan keuangan di SKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran ( LRA) Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan keuangan di PPKD, selain tiga laporan yang disebutkan di atas, ditambahkan lagi dengan Laporan Arus Kas. Dengan demikian yang membedakan antara Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan PPKD ialah cakupan transaksi dan laporan yang dihasilkan oleh kedua entitas tersebut. Akun-akun yang dimasukkan ke dalam ke dalam LRA adalah akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan akun-akun yang dimasukkan ke dalam Neraca adalah Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Yang penting diperhatikan di sini adalah dalam pembuatan jurnal penutup, untuk kemudian diketahui surplus/defisit (SiLPA/ SiKPA). Selain itu penting juga diketahui mengenai konversi karena laporan keuangan yang dihasilkan perlu disesuaikan dengan PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada pembuatan Laporan Keuangan Gabungan, penting diperhatikan khususnya pada Neraca Gabungan, karena terdapat jurnal eliminasi untuk akun resiprokal (reciprocal Account).

120

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab 5

Recommend Documents