PENYUSUNAN NERACA AWAL 121
121
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
122
122
BAB VI PENYUSUNAN NERACA AWAL
A. P SKPD A.1. Definisi Neraca awal SKPD menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan rekening Ekuitas Dana pada saat awal penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Angka-angka yang ada di dalam neraca awal akan menjadi saldo awal pada tiap-tiap buku besarnya, sehingga akan menjadi dasar penghitungan saldo pada periode-periode selanjutnya.
A.2. Nilai Akun dalam Neraca Awal Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menyusun neraca awal adalah menentukan nilai yang wajar dari aset, kewajiban, dan ekuitas dananya, dananya, terutama untuk aset tetap yang menjadi tanggung jawab/hak SKPD. Hal ini disebabkan aset tetap yang digunakan oleh SKPD perolehannya dilakukan sudah bertahun-tahun lalu, sehingga kemungkinan nilai perolehannya sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar saat ini, atau bahkan kemungkinan tidak ada dokumen perolehannya. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa alternatif dalam menetapkan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang akan dilaporkan dalam neraca awal. Alternatif-alternati f tersebut harus tidak menyalahi standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan.
A.3. Pelaksana dan Langkah-langkah Penyusunan Neraca Awal SKPD Pelaksana penyusunan neraca awal SKPD adalah Petugas Penatausahaan Penat ausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) berkoordinasi dengan bagian perlengkapan di PPKD. Koordinasi 123
123
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
dilakukan untuk mengetahui berapa aset daerah yang dikuasakan ke tiap-tiap SKPD. Selain itu juga untuk mengetahui nilai dari aset-aset tersebut. Langkah-langkah dalam penyusunan neraca awal SKPD adalah sebagai berikut:
TAHAP 1 Membentuk Tim Teknis SKPD sebagai Pendukung Proses Penyusunan Neraca Awal, dapat terdiri atas: -
Bendahara penerimaan SKPD
-
Bendahara pengeluaran SKPD
-
Bendahara pemegang barang SKPD
-
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
-
Bagian lain yang relevan.
TAHAP 2 Mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial dimiliki oleh suatu SKPD, dengan rujukan utama pada neraca awal Pemda (yang pada saat ini ada di dalam kewenangan Biro/Bagian Umum), dan mengacu pada Permendagri 13/2006 dan PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut: 1. Kas & setara kas: saldo bank, uang tunai di bendahara, deposito kurang dari 3 bulan 2. Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang pajak, piutang lainnya 3. Persediaan: ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, aset yang akan dijual 4. Investasi jangka jangka pendek: pendek: deposito 3-12 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan seperti SUN/obligasi jangka pendek, investasi jangka pendek lainnya 5. Aset tetap: tanah, peralatan & mesin, mesin, gedung & bangunan, bangunan, jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan 6. Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, angsuran, TP/TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain 7. Kewajiban jangka pendek: bagian lancar lancar utang jangka panjang, utang kepada kepada pihak ketiga, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8. Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.
TAHAP 3 Menyiapkan daftar/formulir, yang diperlukan untuk: -
Inventarisasi fisik
-
Pengumpulan dokumen aset dan kewajiban,
124
BAB VI Penyusunan Neraca Awal Awal
meliputi: -
Tanggal Pelaksanaan
-
Nama Pelaksana
-
Aset/Kewajiban, kuantitas, kondisi
-
Persetujuan Kepala SKPD.
TAHAP 4 Melaksanakan inventarisasi fisik aset per tanggal/bulan tertentu: -
Inventarisasi fisik saldo kas
-
Inventarisasi fisik saldo bank
-
Inventarisasi fisik persediaan
-
Inventarisasi fisik surat berharga
-
Inventarisasi fisik aset tetap
-
Inventarisasi fisik aset lain.
TAHAP 5 Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung mundur agar mendapatkan saldo per 1 Januari 200X, dengan cara memeriksa: -
Mutasi Kas dan Bank pada tahun berjalan (200X)
-
Kartu mutasi barang (penerimaan barang, pengeluaran barang) tahun berjalan (200X)
-
Belanja barang dan jasa tahun berjalan (200X): ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain
-
Belanja modal tahun berjalan (200X)
-
Daftar inventaris pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1
-
Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1.
TAHAP 6 -
Melakukan penilaian atas kuantitas aset hasil inventarisasi fisik, per 1 Januari 200X
-
Membandingkan saldo aset per 1 Januari 200X dengan saldo berdasarkan daftar barang/inventaris dan mutasinya per 1 Januari 200X
-
Menganalisis perbedaan/s perbedaan/selisih elisih saldo kuantitas aset per 1 Januari 200X antara catatan pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik.
TAHAP 7 Mengumpulkan dokumen: 125
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
-
Surat-surat berharga
-
Perjanjian/kontrak utang
-
Daftar piutang
-
Rekapitulasi pendapatan dana perimbangan terutang
-
Laporan hasil pemeriksaan bawasda dan BPK
-
Dokumen lain yang relevan.
TAHAP 8 Mengidentifikasi aset dan kewajiban per 1 Januari 200X berdasarkan dokumentasi: -
Investasi Jangka Pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbeli diperjualbelikan, kan, SBI, SUN, dan lain-lain
-
Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang dana perimbangan, piutang lainnya
-
Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain
-
Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK
-
Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.
TAHAP 9 Menentukan nilai aset dan kewajiban.
TAHAP 10 -
Melakukan penjurnalan untuk pertama kali dalam mekanisme penyusunan neraca awal untuk akun aset, kewajiban, dan ekuitas dana
-
posting ke Melakukan posting Melakukan ke akun yang terkait
-
Menyusun neraca awal sesuai PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
-
Menyusun catatan atas laporan keuangan mengenai metode akuntansi, metode penilaian, dan penjelasan lainnya yang diperlukan.
Dalam proses pencatatan, nilai aset dan kewajiban akan menimbulkan saldo ekuitas dana sebagai berikut: Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Cadangan
126
BAB VI Penyusunan Neraca Awal Awal
Dalam hal SKPD menerima transfer aset dari PPKD, maka akan menimbulkan saldo RK-PPKD sebagai bagian dari akun Ekuitas Dana SKPD. Seluruh proses penyusunan neraca awal SKPD akan mengacu pada: -
PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan
-
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah
-
Standar Penilaian Indonesia (SPI)
-
Pedoman Penyusunan Neraca Awal yang berlaku di Pemda
-
Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemda
A.4. Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun-akun di neraca awal adalah sebagi berikut: No.
Nama Akun
1
Kas
2
Piutang
3
Persediaan
4
Aset tetap
5
Utang/kewajiban
Dokumen Sumber
Berita acara kas opname - SKP/SKR yang belum dilunasi - Surat keputusan penghapusan piutang Berita acara inventarisasi fisik - Kuitansi pembelian/kontrak pengadaan barang - Daftar NJOP - Berita acara hasil appraisal - Kontrak pengadaan yang belum dilunasi - Surat perjanjian pinjaman
A.5. Standar Jurnal untuk Penyusunan Neraca Awal SKPD -
Jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu pada saat awal periode penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan SKPD belum pernah memiliki neraca sebelumnya.
-
Apabila SKPD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka SKPD tersebut tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal.
-
Section) neraca SKPD, menggunakan Untuk komponen ekuitas dana (Fund Equity Section) akun ”Rekening Koran-PPKD”. Hal ini disebabkan SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, yaitu PPKD sebagai Pusat dan SKPD sebagai cabang, di mana seluruh aset dan utang SKPD adalah aset dan utang account dengan akun Pemda. Akun Rekening Koran-PPKD ini merupakan reciprocal account dengan Rekening Koran-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset.
127
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
Standar jurnal untuk menyusun neraca awal di SKPD adalah sebagai berikut: Mencatat jumlah uang yang ada Dr. Kas ............. ........................... ........................... ......................... ............ xx di SKPD pada saat penyusunan Cr. SiLPA ............. ........................... ........................... ........................ ........... xx neraca awal Mencatat jumlah piutang SKPD Dr. Piutang ............................................... xx pada saat penyusunan neraca Cr. Ekuitas Dana Lancar – Cadangan awal Piutang ....................... .......... ........................... ............................ ................. ... xx Mencatat jumlah persediaan Dr. Persediaan ........................................ xx yang ada di SKPD pada saat Cr. Ekuitas dana lancar – cadangan penyusunan neraca awal Persediaan .................................................xx Mencatat jumlah aset tetap yang Dr. Aset tetap ........................................... xx dikuasakan ke SKPD pada saat Cr. Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan penyusunan neraca awal dalam aset tetap .....xx Mencatat jumlah utang SKPD Dr. Ekuitas dana investasi – dana harus pada saat penyusunan neraca disediakan untuk pembayaran utang ...... xx awal (kalau ada) Cr. Utang ................................................. xx Jurnal-jurnal tersebut, kemudian diposting ke buku besarnya masing-masing sesuai dengan nilai dan posisi debit/kredit di jurnalnya. Kemudian bisa langsung disusun neraca awalnya. Format neraca awal SKPD adalah sebagai berikut: Neraca Awal SKPD 1 Januari 200X No.
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 128
Nama Akun
Aset Aset Lancar Kas Kas di bendahara penerimaan Kas di bendahara pengeluaran Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Persediaan I. Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Bangunan Kendaraan, dst II. Jumlah Aset Tetap III. Jumlah Aset ( I + II ) Kewajiban Utang ……
Jumlah
x xx
xx x
x xx xxx x xx xx x x xx xxx x xx xx x
BAB VI Penyusunan Neraca Awal Awal
15 16 17 18 19 20 21
IV. Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Rekening Koran – PPKD V. Jumlah Ekuitas dana Jumlah Kewajiban + Ekuitas dana ( IV + V )
x xx xxx xxx xx x x xx
B. PENYUSUNAN NERCA AWAL DI PPKD B.1. Definisi Neraca awal PPKD menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan rekening Ekuitas Dana pada saat awal penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Angka-angka yang ada di dalam neraca awal akan menjadi saldo awal pada setiap buku besarnya, sehingga akan menjadi dasar penghitungan saldo pada periode-periode selanjutnya.
B.2. Nilai Akun dalam Neraca Awal Permasalahan yang dihadapi oleh PPKD dalam menyusun neraca awal adalah menentukan nilai yang wajar dari aset, kewajiban, dan ekuitas dananya, terutama untuk aset tetap yang menjadi tanggung jawab/hak PPKD. Hal ini disebabkan aset tetap yang digunakan oleh PPKD perolehannya dilakukan sudah bertahun-tahun lalu, sehingga kemungkinan nilai perolehannya sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar saat ini, atau bahkan kemungkinan tidak ada dokumen perolehannya. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa alternatif dalam menetapkan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang akan dilaporkan dalam neraca awal. Alternatif-alternati f tersebut harus tidak menyalahi standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan.
B.3. Pelaksana dan Langkah-langkah Penyusunan Neraca Awal PPKD Pelaksana penyusunan neraca awal PPKD adalah Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK PPKD) yang berkoordinasi dengan bagian perlengkapan di PPKD. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui berapa aset daerah yang dikuasakan ke masing-masing PPKD. Selain itu juga untuk mengetahui nilai dari aset-aset tersebut. Langkah-langkah dalam penyusunan neraca awal PPKD adalah sebagai berikut:
TAHAP 1 Membentuk Tim Teknis PPKD sebagai Pendukung Proses Penyusunan Neraca Awal, dapat terbagi atas: -
Bendahara penerimaan PPKD
-
Bendahara pengeluaran PPKD
-
Bendahara pemegang barang PPKD 129
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
-
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD
-
Bagian lain yang relevan.
TAHAP 2 Mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial dimiliki oleh suatu PPKD, dengan rujukan utama neraca awal dan neraca pemda secara keseluruhan (yang pada saat ini ada di dalam kewenangan Biro/Bagian Umum), mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut: 1. Kas & setara kas: saldo bank, uang tunai di bendahara, deposito kurang dari 3 bulan 2. Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang pajak, piutang lainnya 3. Persediaan: ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, aset yang akan dijual 4. Investasi jangka jangka pendek: pendek: deposito 3-12 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan seperti SUN/obligasi jangka pendek, investasi jangka pendek lainnya 5. Aset tetap: tanah, peralatan & mesin, mesin, gedung & bangunan, bangunan, jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan 6. Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, angsuran, TP/TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain 7. Kewajiban jangka pendek: bagian lancar lancar utang jangka panjang, utang kepada kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK (pajak belum disetor, dan lain-lain) 8. Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya
TAHAP 3 Menyiapkan daftar/formulir, yang diperlukan untuk: -
inventarisasi fisik
-
pengumpulan dokumen aset dan kewajiban,
meliputi: -
Tanggal Pelaksanaan
-
Nama Pelaksana
-
Aset/Kewajiban, kuantitas, kondisi
-
Persetujuan Kepala PPKD
TAHAP 4
Melaksanakan inventarisasi fisik aset per tanggal/bulan tertentu: -
Inventarisasi fisik saldo kas
-
Inventarisasi fisik saldo bank
130
BAB VI Penyusunan Neraca Awal Awal
-
Inventarisasi fisik persediaan
-
Inventarisasi fisik surat berharga
-
Inventarisasi fisik aset tetap
-
Inventarisasi fisik aset lain
TAHAP 5 Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung mundur agar mendapatkan saldo per 1 Januari 200X, dengan cara memeriksa: -
Mutasi Kas dan Bank pada tahun berjalan (200X)
-
Kartu mutasi barang (penerimaan barang, pengeluaran barang) tahun berjalan (200X)
-
Belanja barang dan jasa tahun berjalan (200X): ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain.
-
Belanja modal tahun berjalan (200X)
-
Daftar inventaris pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1
-
Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1
TAHAP 6 -
Melakukan penilaian atas kuantitas aset hasil inventarisasi fisik, per 1 Januari 200X
-
Membandingkan saldo aset per 1 Januari 200X dengan saldo berdasarkan daftar barang/inventaris dan mutasinya per 1 Januari 200X
-
Menganalisis perbedaan/selisih saldo kuantitas aset per 1 Januari 200X antara catatan pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik.
TAHAP 7 Mengumpulkan dokumen: -
Surat-surat berharga
-
Perjanjian/kontrak utang
-
Daftar piutang
-
Rekapitulasi pendapatan dana perimbangan terutang
-
Laporan hasil pemeriksaan bawasda dan BPK
-
Dokumen lain yang relevan
TAHAP 8 Mengidentifikasi aset dan kewajiban per 1 Januari 200X berdasarkan dokumentasi: -
Investasi Jangka Pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelika diperjualbelikan, n, SBI, SUN, dan lain-lain 131
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
-
Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang dana perimbangan, piutang lainnya
-
Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain
-
Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK
-
Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.
TAHAP 9 Menentukan nilai aset dan kewajiban
TAHAP 10 -
Melakukan penjurnalan untuk pertama kali dalam mekanisme penyusunan neraca awal untuk akun aset, kewajiban, dan ekuitas dana
-
posting ke Melakukan posting Melakukan ke akun yang terkait
-
Menyusun neraca awal sesuai PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
-
Menyusun catatan atas laporan keuangan mengenai metode akuntansi, metode penilaian, dan penjelasan lainnya yang diperlukan.
Dalam proses pencatatan, nilai aset, dan kewajiban akan menimbulkan saldo ekuitas dana sebagai berikut: Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Cadangan.
Seluruh proses penyusunan neraca awal PPKD akan mengacu pada: -
PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan
-
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah
-
Standar Penilaian Indonesia (SPI)
-
Pedoman Penyusunan Neraca Awal yang berlaku di Pemda
-
Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemda
132
BAB VI Penyusunan Neraca Awal Awal
B.4. Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun-akun di neraca awal adalah sebagai berikut: No.
Nama Akun
Dokumen Sumber
1
Kas
Berita acara kas opname
2
Piutang
- SKP/SKR yang belum dilunasi - Surat keputusan penghapusan piutang
3
Persediaan
Berita acara inventarisasi fisik
4
Aset tetap
- Kuitansi pembelian/kontrak pengadaan barang - Daftar NJOP - Berita acara hasil appraisal
5
Utang/kewajiban
- Kontrak pengadaan yang belum dilunasi - Surat perjanjian pinjaman
B.5. Standar Jurnal untuk Penyusunan Neraca Awal PPKD -
Jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu pada saat awal periode penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan PPKD belum pernah memiliki neraca sebelumnya.
-
Apabila PPKD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka PPKD tersebut tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal. Standar jurnal untuk menyusun neraca awal di PPKD adalah sebagai berikut: Mencatat jumlah uang yang ada di PPKD pada saat penyusunan neraca awal
Dr. Kas ............. .......................... ........................... ......................... ........... xx Cr. SiLPA .................................................. xx
Mencatat jumlah piutang PPKD Dr. Piutang .............................................. xx pada saat penyusunan neraca Cr. Ekuitas dana lancar – cadangan awal piutang ...................................................... xx Mencatat jumlah persediaan yang ada di PPKD pada saat penyusunan neraca awal
Dr. Persediaan ......................................... xx Cr. Ekuitas dana lancar – cadangan Persediaan ............ ......................... .......................... ...................... ......... xx
Mencatat jumlah aset tetap yang Dr. Aset tetap ............................................ xx dikuasakan ke PPKD pada saat Cr. Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan penyusunan neraca awal dalam aset tetap ............ .......................... .......................... ............ xx Mencatat jumlah utang PPKD pada saat penyusunan neraca awal
Dr. Ekuitas dana investasi – dana harus disediakan untuk pembayaran utang ...... xx Cr. Utang ................................................. xx 133
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
Jurnal-jurnal tersebut, kemudian diposting ke buku besarnya masing-masing sesuai dengan nilai dan posisi debit/kredit di jurnalnya. Kemudian bisa langsung disusun neraca awalnya. Format neraca awal PPKD adalah sebagai berikut:
Neraca Awal PPKD 1 Januari 200X No.
Nama Akun
1
Aset
2
Aset Lancar
Jumlah
3
Kas
Xxx
4
Piutang
Xxx
5
Persediaan
Xxx
6 7
I. Jumlah Aset Lancar
Xxx
Aset Tetap
8
Tanah
Xxx
9
Bangunan
Xxx
Kendaraan, dan seterusnya
Xxx
10 11
II. Jumlah Aset Tetap
Xxx
12
III. Jumlah Aset (I + II)
Xxx
13 14
Kewajiban Utang
Xxx
15 16
IV. Jumlah Kewajiban
Xxx
Ekuitas Da Dana
17
Ekuitas Dana Lancar
Xxx
18
Ekuitas Dana Investasi
Xxx
19
Ekuitas Dana Cadangan
Xxx
22 23
134
V. Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban + Ekuitas Dana (IV + V)
Xxx Xxx
