Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab 2

KODE REKENING 25

25

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

26

26

BAB II KODE REKENING

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mempelajari materi KODE REKENING pemerintah daerah ini , peserta secara garis besar akan memahami bagaimana Permendagri No. 13 Tahun 2006 membagi kelompok kode rekening.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mempelajari materi Kode Rekening Pemerintah Daerah ini, peserta akan memahami dan mampu: 1. Mengidentifikasi kode urusan, organisasi, dan kelompok akun keuangan. 2. Mengimplementasikan dengan contoh pengelompokan kode rekening untuk kelompok akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 3. Mengerjakan latihan soal.

A. PENDAHULUAN Kode rekening mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya standardisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten konsist en sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pengklasifikasian kode rekening tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran kinerja pemerintah.

27

27


B. STRUKTUR LENGKAP KODE REKENING Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 mengatur struktur kode rekening berdasarkan 4 jenis pengelompokan. Jenis kode tersebut selengkapnya terdiri dari: 1. Kode Fungsi. Kode fungsi mengacu pada klasifikasi yang berlaku berlaku secara internasional, dikenal dengan COFOG (Classification of Function of Government ). ). Klasifikasi ini muncul dalam Permendagri 13/2006 untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dengan pengelolaan keuangan negara, juga untuk harmonisasi dar i klasifikasi urusan, organisasi, dan ekonomi ke klasifikasi berdasarkan COFOG. Jenis kode fungsi ini membagi kelompok berdasarkan fungsi yang dijalankan pemerintah, yaitu: ( lihat Permendagri 13/2006 Lampiran A.V) 1.1. Pelayanan Umum 1.2. Pertahanan* (ini menjadi kewenangan pemerintah pusat) 1.3. Ketertiban dan Ketenteraman 1.4. Ekonomi 1.5. Lingkungan Hidup 1.6. Perumahan dan Fasilitas Umum 1.7. Kesehatan 1.8. Pariwisata dan Budaya 1.9. Agama* (ini menjadi kewenangan pemerintah pusat) 1.10. Pendidikan 1.11. Perlindungan Sosial 2. Kode Urusan. Kode ini terkait terkait dengan urusan pemerintahan pemerintahan yang yang merupakan merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap pemda untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut tersebu t yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Jenis kode urusan ini membagi kelompok berdasarkan: ( lihat Permendagri 13/2006 Lampiran A.I) 1.1 Urusan wajib 1.1.1 Urusan Pendidikan 1.1.2 Urusan Kesehatan 1.1.3 Urusan Pemerintahan Umum 1.1.4 dan lain-lain 2.2 Urusan pilihan 2.2.1 Urusan Kehutanan 2.2.2 Energi dan Sumber Daya Mineral 2.2.3 Pariwisata 2.2.4 dan lain-lain

28

BAB II Kode Rekening

3. Kode Organisasi. Kode organisasi di dalam struktur Permendagri 13/2006 masih terkait dengan kode urusan. Jenis kode organisasi disesuaikan dengan SOTK Pemda. Sebagai ilustrasi: (lihat Permendagri 13/2006 Lampiran A.I) 3.1. Dinas Pendidikan 3.2. Dinas Kesehatan .................................. Kode organisasi ini dapat mengakomodasi SKPD yang memiliki lebih dari satu urusan, atau satu urusan yang dilaksanakan lebih dari satu SKPD. 4. Kode Akun Akun Keuangan. Keuangan. Jenis Jenis kode kode akun akun keuangan keuangan membagi kelompok berdasarkan: (lihat Permendagri 13/2006 Lampiran A.II) 4.1. Akun Aset 4.2. Akun Kewajiban 4.3. Akun Ekuitas Dana 4.4. Akun Pendapatan 4.5. Akun Belanja 4.6. Akun Pembiayaan Namun di dalam praktiknya, bila dikaitkan dengan penggunaan kode anggaran dan transaksi pemda, yang berlaku adalah pengelompokan berdasarkan 3 jenis saja yaitu berdasarkan urusan, organisasi, dan terakhir kelompok akun keuangan. Identifikasi kode rekening umumnya dimulai dari jenis pengelompokan organisasi sebagai langkah awal. Langkah kedua, kemudian dihubungkan dengan apakah itu urusan wajib atau pilihan. Langkah ketiga, selanjutnya dihubungkan ke program dan kegiatan ( khusus untuk yang terkait dengan kelompok akun belanja). Langkah terakhir, dihubungkan dengan kelompok akun keuangan. Berdasarkan contoh yang akan dijelaskan kemudian, struktur kode rekening yang lengkap akan dapat menjelaskan: 1. Kode Urusan 1

Urusan Wajib/Pilihan Urusan – Pendidikan

01

Kode ini bisa menjelaskan di urusan apa kejadian suatu transaksi terjadi, diakui, dan dicatat. 2. Kode Organisasi 1 01 01

Urusan Wajib/Pilihan Urusan – Pendidikan Organisasi – Dinas Pendidikan

29


Kode ini bisa menjelaskan di organisasi apa kejadian suatu transaksi terjadi, diakui, dan dicatat. Dengan susunan kode yang terdiri dari 3 digit ini, dapat diakomodasi bila ada 1 urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 dinas, atau bila ada 1 dinas yang dikaitkan ke dalam lebih dari 1 urusan. Hal ini sesuai dengan Per mendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. 3. Kode Program dan Kegiatan 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Kode ini digunakan untuk menjelaskan program dan kegiatan yang akan dikaitkan dengan akun belanja. Tetapi untuk keseragaman (terutama dalam penyusunan RKA dan LRA), kode untuk pendapatan dan pembiayaan yang tidak terkait oleh kode program dan kegiatan tetap diberi kode program 2 digit (00) dan kode kegiatan 2 digit (00). 4. Kode Akun Keuangan 5

Belanja Belanja Langsung 3 Belanja Modal 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 08 Gedung Sekolah Kode ini digunakan untuk menjelaskan uraian belanja sampai dengan rincian objek. 2

Bagaimana meng-input kode pada pencatatan dengan manual dan dengan menggunakan komputer? Jawabannya, baik menggunakan manual maupun dengan komputer, sebaiknya digunakan struktur lengkap kode seperti contoh di atas, karena setiap kode bisa menjelaskan arti dari setiap digitnya seperti yang telah diuraikan di atas.

C. STRUKTUR KODE REKENING UNTUK KELOMPOK AKUN KEUANGAN Dalam bagian ini akan diberikan ilustrasi bagaimana menerapkan pengelompokan kode rekening ini dengan memberikan contoh-contoh penerapan pada 6 kelompok akun keuangan sebagai berikut:

C.1. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun ASET Struktur kode rekening pada kelompok akun aset terdiri atas 8 kelompok digit: Kode Urusan

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Wajib/

Urusan

Organisasi

Akun

Kelompok

Jenis

Obyek

Pilihan x

30

xx

x.xx.xx

x

x

x

xx

Kode Rincian Obyek xx


Contoh: 1.02.1.02.01 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01 .1.1.1.03.01 1

02

Urusan Wajib

1.02.01

Urusan Kesehatan

1

1

Dinas Kesehatan

ASET

1

03

ASET LANCAR

KAS

01

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.2. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun KEWAJIBAN Struktur kode rekening pada kelompok akun kewajiban terdiri atas 8 kelompok digit: Kode Urusan

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Wajib/

Urusan

Organisasi

Akun

Kelompok

Jenis

Obyek

Pilihan x

xx

x.xx.xx

x

x

x

xx


Contoh: 1.20.1.20.03 1.20.1.20.03.2.1.1.05.01 .2.1.1.05.01 1

20

Urusan Wajib

1.20.03

Urusan Pemerintahan Umum

2

Sekretariat Daerah

1

1

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban

05

01

Utang Taperum

Utang PFK

C.3. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun EKUITAS DANA Struktur kode rekening pada kelompok akun ekuitas dana terdiri atas 8 kelompok digit: Kode Urusan

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Wajib/

Urusan

Organisasi

Akun

Kelompok

Jenis

Obyek

Pilihan x

xx

x.xx.xx

x

x

x

xx


Contoh: 1.20.1.20.07 1.20.1.20.07.3.1.1.01.01 .3.1.1.01.01 1

Urusan Wajib

20

1.20.07

Urusan Pemerintahan Umum

Badan Pengawasan Daerah

3

1

Ekuitas Dana

1

Ekuitas Dana Lancar

01

01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

31


C.4. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun PENDAPATAN Struktur kode rekening pada kelompok akun pendapatan terdiri atas 10 kelompok digit: Kode Urusan

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Wajib/

Urusan

Organisasi

Program

Kegiatan

Akun

Kelompok Jenis

Obyek

xx

x.xx.xx

xx

xx

x

x

xx

Kode

Kode

Rincian Obyek

Pilihan x

x

xx

Contoh: 1.02.1.02.01 1.02.1.02.01.00.00.4.1.1.01.03 .00.00.4.1.1.01.03 1

02

1.02.01

00

4

1

Dinas Keseha tan

Urusan Pemerintahan umum

Urusan Wajib

00

1

Pendapatan Asli Daerah

Penda patan

01

Hasil Retribus i Daerah

03

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribus i Jasa Umum

C.5. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun BELANJA Struktur kode rekening pada kelompok akun belanja terdiri atas 10 kelompok digit: Kode

Kode

Urusan

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Wajib/

Urusan

Organisasi

Program

Kegiatan

Akun

Kelompok

Jenis

Obyek

xx

x.xx.xx

xx

xx

x

x

x

xx

01

5

1

Pembangunan Gedung Sekolah

Belanja

Rincian Obyek

Pilihan x

xx

Contoh: 1.01.1.01.01 1.01.1.01.01.15.01.5.1.1.01.05 .15.01.5.1.1.01.05 1

01

Urusan Wajib

Urusan Pendidikan

1.01.01

Dinas Pendidikan

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

Belanja Tidak Langsung

01

Belanja Pegawai

05

Gaji& Tun jangan

Tunjangan Fungsional Umum

Pada kelompok akun belanja seperti terlihat pada contoh, ada pengelompokan berdasarkan program dan kegiatan. Program dan kegiatan dikelompokkan ke dalam 3 subbagian sebagai berikut: 1. Kelompok program dan kegiatan pada setiap SKPD 2. Kelompok program dan kegiatan pada Urusan Wajib 3. Kelompok program dan kegiatan pada Urusan Pilihan

32


C.6. Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun PEMBIAYAAN Struktur kode rekening pada kelompok akun pembiayaan terdiri atas 10 kelompok digit: Kode Urusan

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Wajib/

Urusan

Organisasi

Program

Kegiatan

Akun

Kelompok

Jenis

Obyek

xx

x.xx.xx

xx

xx

x

x

x

xx

Kode Rincian Obyek

Pilihan x

xx

Contoh: 1.20.1.2O.03 1.20.1.2O.03.00.00.6.1.1.01.02 .00.00.6.1.1.01.02 1

20

Urusan Wajib

Urusan PemerinTahan Umum

1.20.03

00

Sekretariat Daerah

00

6

1

Pembiayaan

29

1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

SiLPA

01

02

Kelampauan Penerimaan PAD

Retribusi Daerah

D. LATIHAN KASUS CONTOH SOAL KODE REKENING Pelajari baik-baik uraian rekening atau akun ( account ) di bawah ini. Kemudian Berdasarkan pemahaman Anda tentang struktur pengelompokan kode r ekening sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006, cobalah temukan kode rekening untuk: 1. Pendapatan Dana Perimbangan Perimbangan yang diterima diterima oleh oleh Satuan Kerja Pengelola Pengelola KeuangKeuangan Daerah berupa Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Pendapatan lain-lain PAD yang sah dari penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Dinas Pendidikan. 3. Belanja Tidak Langsung bagi Pegawai Dinas Pendidikan berupa Gaji Pokok PNS. 4. Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 5. Alat Angkutan Angkutan Darat Bermotor Bus yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. 6. Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga berupa Utang Taperum yang dipotong oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 7. Dana yang yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Pembayaran Utang Jangka Jangka Pendek Pendek oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

33


Jawab: 1) 1 20 1

20 05 05 00 00 4 4

2

4

2

1

4

2

1 01 01

4

2

1 01 01

Pendapatan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Wajib/Pilihan Urusan Pemerintahan Umum Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Program Kegiatan Akun Pendapatan Daerah Kelompok Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak Objek Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 01 Rincian Objek

Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.01 Pendapatan 2) 1 01 1

01 01 01 00 00 4 4

1

4

1

4

4

1

4

4

1

4 12 12

12 12

Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Wajib/Pilihan Urusan Pendidikan Organisasi Dinas Pendidikan Program Kegiatan Akun Pendapatan Daerah Kelompok Penerimaan Asli Daerah (PAD) Jenis Lain-lain PAD yg sah Pendapatan dari PenyelenggaObjek raan Pendidikan dan Latihan Uang Pendaftaran 01 Rincian Objek

Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.12.01 Belanja 3) 1 01 1

01 01 01 00 00 5 5 5

1 1

1

5

1

1

01 01

5

1

1

01

Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Wajib/Pilihan Urusan Pendidikan Organisasi Dinas Pendidikan Program Kegiatan Akun Belanja Daerah Kelompok Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Pegawai Objek Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS 01 Rincian Objek

Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01 Pembiayaan 4) 1 20 1

20 05 05 00 00 6

34

6

1

6

1

1

6

1

1

6

1

1 02 02

02 02

Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Wajib/Pilihan Urusan Pemerintahan Umum Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Program Kegiatan Akun Pembiayaan Kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Jenis Anggaran Sebelumnya Pelampauan Objek Penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak 01 Rincian Objek


Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.01 Aset 5) 1 07 1 07 01 01

1 1

3

1

3

2

1

3

2 02

1

3

2 02 0 2 04

Urusan Pemerintah Daerah Wajib/Pilihan Urusan Organisasi Kelompok Jenis Objek Rincian Objek

Urusan Wajib Pe r h u b u n g a n Dinas Perhubungan Akun

Aset Aset Tetap Peralatan & Mesin Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus

Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.07.1.07.01.1.3.2.02.04 6) 1 20 1 20 05 05

2 2

1

2

1

1

2

1

1 05

2

1

1 05 0 5 01

Kewajiban Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Wajib/Pilihan Urusan Pemerintahan Umum Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Akun Kewajiban Kelompok Kewajiban Jangka Pendek Jenis Utang Perhitungan Pihak Ketiga Objek Utang Taperum Rincian Objek Utang Taperum

Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.20.1.20.05.2.1.1.05.01 Ekuitas Dana 7) 1 20

1 20 05 3 3

1

3

1

4

3

1

4 01

3

1

4 01 0 1 01

Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Wajib/Pilihan Urusan Pemerintahan umum Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Akun Ekuitas Dana Kelompok Ekuitas Dana Lancar Dana yang Harus Disediakan untuk Jenis Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Objek Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Rincian Objek Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dengan demikian struktur lengkap kode rekeningnya adalah 1.20.1.20.05.3.1.4.01.01

35


PENUTUP Kode rekening merupakan kode khusus yang membedakan pengklasifikasian Urusan, Organisasi, dan Akun yang ada di Pemda. Pada kode rekening, setiap digit angka di dalamnya memiliki makna tertentu. Setelah mempelajari konsep dan latihan kasus pada Bab II ini, peserta pelatihan mampu untuk: 1. Memahami bagaimana Permendagri No.13 Tahun Tahun 2006 2006 (yang dijabarkan lebih lanjut lanjut oleh Permendagri No. 30 Tahun 2007) dalam membagi kelompok kode rekening. 2. Mengidentifikasi kode urusan, organisasi, organisasi, program, kegiatan, dan kelompok akun keuangan sesuai kebutuhan transaksi yang dihadapi di lapangan.

36

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bab 2

Recommend Documents