Akuntansi Pemerintah Daerah di SKPD dan PPKD

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemda

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SPAD)

Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini dilakukan dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD.

Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi.

Dengan skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKD dan SKPD, yaitu R/K PPKD dan R/K SKPD.

Berdasar laporan posisi kas harian dari BUD, PPKD harus mengidentifikasi aliran kas dari BUD kepada bendahara pengeluaran SKPD (berdasar dokumen sumber SP2D) dan aliran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke BUD.

SKPKD diibaratkan sebagai kantor pusat dan SKPD sebagai kantor cabang.

Akuntansi Selain Kas PPKD

Serangkaian proses yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas

Prosedur dalam PPKD meliputi: (a) koreksi kesalahan pencatatan, (b) pengakuan aset, utang, dan ekuitas, (c) jurnal terkait transaksi bersifat accrual dan prepayment

Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet)

PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo neraca saldo masing-masing SKPD. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca SKPD" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Fungsi Akuntansi di SKPKD membuat jurnal eliminasi.

PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya.

PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca Pemda" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Berdasarkan "Neraca Pemda" yang terdapat dalam kertas kerja, PPKD dapat menyusun Neraca Gabungan / Konsolidasian Pemerintah Daerah.

Akuntansi Utang PPKD

Merupakan pencatatan atas pengakuan utang jangka panjang yang muncul dari transaksi penerimaan pembiayaan serta pelunasan/pembayaran utang

Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) Laporan Realisasi Anggaran.

PPKD melakukan rekapitulasi jumlah total Laporan Realisasi Anggaran masing-masing SKPD

PKD menjumlahkan seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran SKPD pada kolom "LRA Gabungan".

Berdasarkan kolom "LRA Gabungan" yang terdapat dalam kertas kerja, PPKD dapat menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Akuntansi Aset PPKD

Pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda

PPKD mencatat transaksi perolehan dan pelepasan aset dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial

Contoh pencatatan maupun pelepasan aset: perolehan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan, pelepasan investasi jangka panjang, dan pencairan dana cadangan

Akuntansi Pembiayaan PPKD

APBD mengalami surplus, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan

Meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan

1. Sistem akuntansi pemerintah daerah

2. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah

SKPD

SKPKD

Transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja.

Transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda.

Sistem Akuntansi SKPD

Akuntansi Pendapatan

Akuntansi Belanja

Akuntansi Aset

Akuntansi Selain Kas

Penyusunan laporan keuangan


Akuntansi pendapatan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya

Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja pada satuan kerja meliputi akuntansi belanja UP, GU,TU, dan LS

Akuntansi pendapatan untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD

Akuntansi Aset

Meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD


Meliputi proses pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan keuangan berkaitan dengan transaksi selain kas

Transaksi tersebut digolongkan menjadi 2, yaitu penambahan nilai aset tetap dan pengurangan nilai aset tetap

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi: (a) koreksi kesalahan pencatatan, (b) pengakuan aset, utang, dan ekuitas, (c) jurnal depresiasi, (d) jurnal terkait transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD.

SKPKD dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Sistem Akuntansi PPKD


Akuntansi Belanja

Akuntansi Pembiayaan

Akuntansi Aset



Dokumen sumber penjurnalannya adalah Laporan Posisi Kas Harian yang dibuat oleh BUD

Merupakan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemda

Akuntansi Belanja PPKD

Merupakan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Basis akuntansi

Sistem pembukuan berpasangan

SAPD meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas,aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas

Akuntansi konsolidator
Akuntansi utang
Penyusunan laporan keuangan PPKD

Langkah 1 Kertas Kerja
Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 12 lajur .
PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.
PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran.
PPKD membuat jurnal penyesuaian.
PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo.
Pembuatan jurnal penutup.
PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca.
PPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Langkah 2 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca

Akuntansi konsolidator PPKD
Subsistem SAPD
Kegiatannya meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Prosesnya dilakukan oleh PPK berdasarkan dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

LANGKAH 1 KERTAS KERJA
PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 12 lajur.
PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.
PPK-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran.
PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.
PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.
Pembuatan jurnal penutup.
PPK-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca.
PPK-SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Langkah 2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca

Langkah 1 kertas kerja neraca
Penyusunan laporan keuangan Pemda
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DI SKPD DAN PPKD
Putri Pertiwi
120810301020

Siti Musrifah
120810301064
Pendahuluan
Langkah 2. Kertas Kerja Laporan Realisasi Anggaran
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/11/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/11/2014

#
Click icon to add picture
28/11/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/11/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/11/2014

#
28/11/2014

#
28/11/2014

#
Click to edit Master subtitle style
28/11/2014

#
28/11/2014

#
"
"
28/11/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/11/2014

#
Click icon to add picture
28/11/2014

#
28/11/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/11/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/11/2014

#
28/11/2014

#
"
"
28/11/2014

#
28/11/2014

#

Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini dilakukan dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD.

Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi.
Berdasar laporan posisi kas harian dari BUD, PPKD harus mengidentifikasi aliran kas dari BUD kepada bendahara pengeluaran SKPD (berdasar dokumen sumber SP2D) dan aliran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke BUD.

Dengan skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKD dan SKPD, yaitu R/K PPKD dan R/K SKPD.

SKPKD diibaratkan sebagai kantor pusat dan SKPD sebagai kantor cabang.

Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) Laporan Realisasi Anggaran.

PPKD melakukan rekapitulasi jumlah total Laporan Realisasi Anggaran masing-masing SKPD
PKD menjumlahkan seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran SKPD pada kolom "LRA Gabungan".
Berdasarkan kolom "LRA Gabungan" yang terdapat dalam kertas kerja, PPKD dapat menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet)

PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo neraca saldo masing-masing SKPD. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca SKPD" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Fungsi Akuntansi di SKPKD membuat jurnal eliminasi.

PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya.

PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca Pemda" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Berdasarkan "Neraca Pemda" yang terdapat dalam kertas kerja, PPKD dapat menyusun Neraca Gabungan / Konsolidasian Pemerintah Daerah.
Akuntansi pendapatan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya
Akuntansi pendapatan untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD
Akuntansi Belanja
Akuntansi belanja pada satuan kerja meliputi akuntansi belanja UP, GU,TU, dan LS
Akuntansi Aset
Meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD
Transaksi tersebut digolongkan menjadi 2, yaitu penambahan nilai aset tetap dan pengurangan nilai aset tetap
Meliputi proses pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan keuangan berkaitan dengan transaksi selain kas
Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi: (a) koreksi kesalahan pencatatan, (b) pengakuan aset, utang, dan ekuitas, (c) jurnal depresiasi, (d) jurnal terkait transaksi yang bersifat accrual dan prepayment
Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD.
SKPKD dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Akuntansi Belanja
Akuntansi Aset
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemda

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SPAD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Basis akuntansi
Sistem pembukuan berpasangan
SAPD meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas,aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas
1. Sistem akuntansi pemerintah daerah
2. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah
SKPD
SKPKD
Transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja.
Transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda.
Akuntansi Belanja
Akuntansi Pembiayaan
Akuntansi Aset

Akuntansi Aset PPKD
Pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda
PPKD mencatat transaksi perolehan dan pelepasan aset dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial
Contoh pencatatan maupun pelepasan aset: perolehan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan, pelepasan investasi jangka panjang, dan pencairan dana cadangan
Meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan
Akuntansi Pembiayaan PPKD
APBD mengalami surplus, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan
Serangkaian proses yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas
Prosedur dalam PPKD meliputi: (a) koreksi kesalahan pencatatan, (b) pengakuan aset, utang, dan ekuitas, (c) jurnal terkait transaksi bersifat accrual dan prepayment
Akuntansi Utang PPKD
Merupakan pencatatan atas pengakuan utang jangka panjang yang muncul dari transaksi penerimaan pembiayaan serta pelunasan/pembayaran utang
Dokumen sumber penjurnalannya adalah Laporan Posisi Kas Harian yang dibuat oleh BUD
Merupakan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemda
Akuntansi Belanja PPKD
Merupakan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Akuntansi Pemerintah Daerah di SKPD dan PPKD

Recommend Documents