1
Ruang Lingkup Audit Keuangan, Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KELAS E Dra. Nur Azlina, M.Si., Ak., CA DISUSUN OLEH: 1. Dela Febby Arisa Lubis
1602122949
2. Dian Saptania Dewi
1602114374
3. Fitria Apriani
1602114254
4. Winda Lestari
1602110193
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU TA 2018/2019
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Ruang Lingkup Audit Keuangan, Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu” Tertentu” dengan lancar dan tepat waktu. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dari dosen yang bersangkutan agar memenuhi t ugas yang telah ditetapkan, dan juga agar setiap mahasiswa dapat terlatih dalam pembuatan makalah. Adapun sumber-sumber dalam pembuatan makalah ini, didapatkan melalui media buku dan media internet. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Nur Azlina, M.Si., Ak., CA selaku dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dan juga kepada teman-teman dan semua pihak yang ikut membantu dalam proses pembuatan makalah ini. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini, penulis mohon maaf dan berkenan jika ada kritik maupun saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.
Pekanbaru, 05Desember 2018
Penulis
3
DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 4 1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 5 1.3 Tujuan Penulisan .......................................................................... 5 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Ruang Lingkup Audit Keuangan.................................................. 6 2.2 Ruang Lingkup Audit Kinerja .................................................... 15 2.3 Ruang Lingkup Audit dengan Tujuan Tertentu ......................... 20 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ................................................................................ 23 DAFTAR PUSTAKA
4
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pemerintah yang bersih ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta secara aktif. Dalam negara demokrasi, “pelaporan keuangan yang transparan” merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahannya. Sebaliknya, dalam negara demokrasi, pemerintah berkewajiban memberikan kaporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Pemerintah demokratis harus bertanggungjwab atas intergritas, kinerja dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan dengan pertimbangan berikut:
Pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan
Penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat
Terdapa pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumbersumber tersebut.
Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Jenis-jenis audit sektor publik
5
berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN antara lain audit kinerja, audit keuangan, dan audit dengan tujuan tertentu.
1.2. RUMUSAN MASALAH Persoalan yang dibahas di dalam makalah ini di antaranya: 1. Penjelasan mengenai Ruang Lingkup Audit Keuangan 2. Penjelasan mengenai Ruang Lingkup Audit Kinerja 3. Penjelasan menganai Ruang Lingkup Audit dengan Tujuan Tertentu
1.3. TUJUAN MAKALAH Tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Mengetahui dan paham tentang Ruang Lingkup Audit Keuangan 2. Mengetahui dan paham tentang Ruang Lingkup Audit Kinerja 3. Mengetahui dan paham tentang Ruang Lingkup Audit dengan Tujuan Tertentu
6
BAB II PEMBAHASAN 2.1. Ruang Lingkup Audit Keuangan
Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undangundang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit
keuangan
umumnya
dilaksanakan
oleh kantor
akuntan
publik atau akuntan publiksebagai auditor independen dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik. Audit manajemen dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang berkepentingan berikut ini : 1. Internal Auditor Internal auditor berada pada posisi yang unik untuk melakukan audit manajemen, dan beberapa orang menggunakan istilah “Internal Audit” dan “Management Audit” secara bergantian atau identik. Meskipun tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa semua audit manajemen dilaksanakan oleh internal auditor atau internal auditor hanya melakukan audit manajemen adalah bahwa mereka
7
menghabiskan waktu bekerja untuk perusahaan yang mereka periksa. Sebab itu mereka mengembangkan pengetahuan yang baik tentang perusahaan dan usahanya untuk melaksanakan audit manajemen secara aktif. 2. Akuntan Pemerintah Akuntan pemerintah biasanya memberikan perhatian pada kedua jenis audit, baik itu audit keuangan maupun audit manajemen, dan melakukan audit pada sektor pemerintah pula. 3. Akuntan Publik Suatu entitas sering juga menugaskan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit manajemen atas atau lebih bagian khusus dari usahanya. Biasanya penugasan ini terjadi jika, perusahaan tidak mempunyai staf internal auditor atau internal auditor perusahaan bersangkutan kurang keahliannya dalam area tertentu.
Secara spesifikasi pendefinisian audit atas laporan keuangan dapat ditemukan sbb: Tujuan penguji atas laporan keuangan oleh auditor adalah:
Ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuagan.
Hasil operasi.
Arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.
Laporan auditor merupakan media mengepresikan opini auditor atau dalam kindisi tertentu dalam mrnyangkal opini.
Perbandingan antara definis audit laporan keuangan tersebut dengan definis audit secara umum dapat mengungkapkan aspek esensial audit keuagan sbb:
Proses sistematik secara objektif.
Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi.
Derajat atau tingkat hubungan.
Hasil audit atas laporan keuangan dikomunikasikan dalam suatu pelaporan audit.
Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi :
8
Segmen laporan keuangan
Pengendalian internal
Pengendalian atau pengawasan internal
Ketaatan terhadap peraturan UU yang berlaku.
A. Sistem Audit Keuangan Sektor Publik 1) Pemeriksaan Siklus Pendapatan Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam proses Pendapatan Daerah/Organisasi, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang sah. 2) Pemeriksaan Siklus Belanja Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masingmasing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. 3) Pemeriksaan Aktiva Tetap Aktiva tetap merupakan aset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Audit atas aktiva tetap sangat penting karena biasanya aktiva tetap merupakan aset/kekayaan terbesar yang dimiliki oleh suatu organisasi sektor publik. 4) Pemeriksaan Jasa Personalia Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. 5) Pemeriksaan Siklus Investasi (Pembiayaan) Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari satu periode akuntansi. Risiko salah saji pada transaksi investasi organisasi sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi. 6) Pemeriksaan Siklus Saldo Kas
9
Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujian audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan, ynag berkaitan dengan transaksi dan saldo kas.
B. Siklus Audit Keuangan Sektor Publik Terdapat 17 siklus dalam audit keuangan sektor publik: 1. Perencanaan Audit Keuangan Standar pertama dari GAAS (General Accepted Auditing Standard ) di Indonesia SPAP untuk audit lapangan adalah perencanaan yang memadai. Berikut adalah tiga alasan utama mengapa seorang auditor harus mempersiapkan rencana kontrak kerja yang tepat sehingga (1) auditor dapat memperoleh cukup bukti kompeten untuk kondisi yang ada, (2) membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar, (3) serta menghindari kesalah pahaman dengan klien. 2. Penetapan Regulasi Audit Keuangan Bagian ini penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas, dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat. 3. Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan Oleh Lembaga Auditor Setelah ditetapkan aturan dan regulasi langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. 4. Temu Rencanaan Audit Tahunan Setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan, kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun. 5. Penerbitan Regulasi Tentang Tim Dan Kebijakan Audit Tahunan Regulasi yang ditetapkan dalam tahap ini menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit. 6. Penerimaan Regulasi Organisasi Yang Akan Diaudit
10
Kemudian regulasi yang telah diterbitkan tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa sehingga bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik. 7. Survei Awal Karakter Industri/Organisasi Yang Akan Diaudit Tahapan selanjutnya dalam siklus audit audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri/organisai yang akan diaudit. 8. Pembuatan Program Audit Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang dalam program audit. 9. Penerbitan Surat Tugas Audit Pihak organisasi sektor publik segera mengeluarkan surat tugas kepada lembaga pemeriksa untuk melaksanakan audit. 10. Pelaksanaan Audit Keuangan Dalam melaksanakan audit keuangan, auditor melakukan hal-hal berikut: 1) Menilai Pengendalian Internal 2) Melakukan Prosedur Analtis 11. Pembuatan Daftar Temuan Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan-temuan terkait dengan keuangan klien. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftar sebagai bukti dalam penyampaian pendapat nantinya. 12. Pembicaraan Awal Tentang Daftar Temuan Berdasarkan temuan-temuan di lapangan , kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan-temuan tersebut. Dalam tahapan ini, auditor akan melakukan cross-check atas hasil temuannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 13. Penyusunan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Setelah hasil temuan hasil auditor di bicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draft laporan hasil pemeriksaan. 14. Pembahasan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Organisasi Yang Di audit Dalam tahapan ini, auditor memastikan apa yang telah di susun di dalam draft laporan hasil pemeriksaan sudah selesai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 15. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
11
Setelah melakukan pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dan di pastikan kellengkapan serta kesepakatan mengenai draft tersebut sudah tercapai, kemudian akan di lakukan penyelesaian atau finalisasi draft tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir. 16. Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain, memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik. 17. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan Tahapan terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah di audit tersebut.
C. Tekhnik Audit Keuangan Sektor Publik 1) Prosedur analitis ( Analitycal Procedures) Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan diantra data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sederhana dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi.
Contoh prosedur analitis adalah membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja. Hasil perbandingan itu akan menunjukan ada tidaknya penyimpangan jumlah realisasi belanja dari jumlah yang dianggarkan sebelumnya.
2) Inspeksi ( Inspecting ) Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan m engevalusai bukti, baik bottom-up mapun top-down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom – up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbagkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Contoh kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhdap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
12
3) Konfirmasi (Confirming ) Kegiatan konfirmasi adalah bentuk kegiatan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsug dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang di audit. Dalam kasus yang lazim, klien (organisasi yang di audit) mengajukan permintaan kepada pihak luar secara tertulis, namun auditor yang mengirimkan permintaan keterangan tersebut. Contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini akan mengajukan apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya. Selain keteranagn-keterangan lainya terkait bukti tersebut.
4) Permintaan keterangan ( Inquiring ) Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan maupun tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditunjukan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik, yang umumnya berupa pernyataan-pernyataan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis. Auditor juga dapat secara langsung meminta keterangan kepada pihak external.
Contoh kegiatan permintaan keterangan adalah auditor meminta keteragan bendahara pengeluaran atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran (berdasarkan bukti transaksi yang ada) dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
5) Perhitungan (Counting ) Dua aplikasi yang paling umum adalah perhitungan (counting) adalah (1) perhitungan fisik sumber daya berwujud, seperti jumlah kas dan persediaan yang ada dan (2) akuntansi seluruh dokumen, dengan nomor urut yang telah dicetak (prenumbered). Hal pertama menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada. sementara yang ke dua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal organisasi melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Contoh kegiatan perhitungan adalah auditor menghitung asset yang telah dibeli bagian pengadaan berdasarkan bukti transaksi yang ada.
6) Penelusuran (Tracing )
13
Dalam penelusuran seringkali disebut penelusuran ulang, auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan (2) menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi.
7) Pemeriksaan bukti pendukung (Vouching ) Pemeriksaan bukti pendukung meliputi
pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam penelusuran. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi.
Contoh kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal “Pembelian ATK” dijurnal, kemudian membandingkanya dengan kwitansi pem belian ATK tersebut atau tanda pembelianya.
8) Pengamatan (observing ) Pengamatan berkaitan dengan memerhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatannya berupa pemrosesan rutin atau jenis transaksi tertentu, seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi sektor publik. Pengamatan sangat terutama untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Contoh kegiatan pengamatan adalah auditor mengamati kegiatan bendahara gaji dalam menjurnal ketika mengeluarkan gaji kepada para pegawai.
9) Pelaksanaan ulang ( Reforming )
14
Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang
perhitungan dan
rekonsiliasi ynag dilakukan oleh organissasi sektor publik yang di audit. Contohnya adalah menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, dan lain-lain. Auditor juga dapat melakukan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal sudah sesuai dengan pengendaliaan internal yang sudah dirumuskan. Contoh kegiatan pelaksaaan ulang adalah
auditor menghitung ulang penyusutan
kendaraan milik organisasi berdasarkan umur ekonomis yang sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan pencatatan beban peyusutan kendaraan yang telah di lakukan.
10) Teknik audit berbantuan computer (computer-assisted audit techniques) Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik ini untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Contoh kegiatan audit berbantukan komputer adalah auditor dengan bantuan komputer memeriksa angka-angka dalam file jurnal bendahara dan membandingkanya dengan kwitansi pendapatan, dan bukti – bukti transaksi lainya.
11) Pengujian pengendalian Terdapat dua jenis pengujian pengendalian, yaitu:
Pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau posedur dan apakah benar – benar digunakan dalam kegiatan organisasi
Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur serta bagaiman pengaplikasiannya, konsistensinya dengan aplikasi terdahulu dan oleh siapa aplikasi itu dilaksanakan selama satu periode.
Contoh kegiatan pengujian pengendalian adalah auditor membandingkan dokumen SOP atau petunjuk teknis pegawai, dan mengamati pelaksaannya dilapangan. Pengendalian akan dianggap baik jika SOP atau petunjuk teknis mampu memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas pegawai, pegawai mudah memahaminya dan mengaplikasikannya pada setiap pekerjaanya secara konsisten.
12)
Pengujian substansif Dua kateegori umum pengujian substansif adalah:
15
Prosedur analitis, yang merupakan prosedur dalam penyediaan bukti – bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya tentang kesalahan atau ketidak beresan yang terjadi;
Pengujian terinci atas transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca atau sebaliknya atas kesalah dan ketidak beresan yang terjadi.
Contoh kegiatan pengujian substantive adalah auditor memeriksa secara rinci angka dan jumlah transaksi yang telah terjadi,dimulaidari memeriksa seluruh bukti tranaksi,catatan dalam jurnal, posting dalam buku besar, hingga laporan yang telah jadi dengan demikian dapat ditemukan apakah ada kesalah atau ketidak beresan.
2.2. AUDIT KINERJA (PERFORMANCE AUDIT)
1. Pengertian Audit Kinerja dan Regulasi Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh external auditor maupun internal auditor. Sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2004 dan PP No. 60 Tahun 2008. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan mandat dan kewenangan kepada BPK – sebagai lembaga pemeriksa eksternal – untuk melaksanakan audit kinerja. Di sisi lain, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja, sebagai suatu bentuk pengawasan. Dengan demikian, auditor eksternal dan auditor internal perlu berkoordinasi dalam melaksanakan audit kinerja. Jangan sampai terjadi overlapping. Keduanya harus menjaga hubungan dan komunikasi yang harmonis agar tercipta konfigurasi audit kinerja yang baik. Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai pencapaian kinerja tugas dan fungsi entitas sektor publik dan membandingkannya dengan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. "Audit kinerja merupakan metamorfosis dari audit intern (internal audit) yang kemudian berkembang menjadi audit operasional (operational audit) dan selanjutnya menjadi audit manajemen (management audit). Audit manajemen berfokus pada penilaian aspek ekonomi dan efisiensi. Audit manajemen kemudian dilengkapi dengan audit program (program audit) yang bertujuan untuk menilai efektivitas. Koalisi antara audit manajemen dan audit program inilah yang disebut sebagai audit kinerja (performance audit)."
16
Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan diri audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran yang kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (performence audit merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi : ekonomi, efisien dan efektifitas, maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentan organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja dan sistem informasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan kepada manajemen. 2. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Kinerja Sasaran audit kinerja adalah laporan kinerja/realisasi pelaksanaan sektor publik. Adapun ruang lingkup audit kinerja meliputi pengujian atas kinerja tugas dan fungsi sektor publik. Audit kinerja juga dapat dilakukan atas program, atau kegiatan sektor publik, tergantung pada keinginan pimpinan/manajemen atau pihak berkepentingan yang berwenang. 3. Karakteristik Audit Kinerja Karakteristik audit kinerja adalah sesuatu yang hanya dimilki oleh audit kinerja, yang membedakan audit kinerja dengan jenis audit lainnya. Beberapa karakteristik audit kinerja antara lain: a) Audit kinerja berusaha mencari jawaban atas dua pertanyaan dasar berikut. 1) Apakah sesuatu yang benar telah dilakukan (doing the right things)? 2) Apakah sesuatu telah dilakukan dengan cara yang benar (doing the things right) b) Proses audit kinerja dapat dihentikan apabila pengujian terinci dinilai tidak akan memberikan nilai tambah yang signigikan bagi perbaikan manajemen atau kondisi internal lembaga audit dinilai tidak mampu untuk melaksanakan pengujian terinci Professor Soermardjo Tjitrosidojo (1980) memberikan karakteristik audit kinerja sebagai berikut :
Pemeriksaaan operasional, dengan menggunakan perbandingan
Pemeriksaan haruslah wajar , objektif dan realistis;
Pemeriksa (atau setidak-tidaknya tim pemeriksa secara kolektif) harus mempunya pengetahuan keterampilan dari berbagai macam bidang
17
Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat berpikir dengan menggunakan sudut pandang pejabat pimpinan organisasi yang diperiksanya,
Pemeriksasan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu “early warning system”
4. Jenis - jenis audit kinerja a) Audit Program (Audit Efektivitas) Audit program mencakup penentuan atas : Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang serta efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan. Contoh pelaksanaan audit program antara lain : Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, untuk menentukan apakah tujuan tersebut sudah memadai dan tepat/relevan dan menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan. b) Audit Ekonomi dan Efisiensi (Management and Operational Audit) Audit ekonomi dan efisiensi berfungsi untuk: Untuk menentukan entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien, untuk menentukan yang menjadi penyebab timbulnya pemborosan dan efisiensi serta untuk menentukan entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: c) Audit Operasional Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk : Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen dan memberikan rekomendasi untuk
18
perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak-pihak yang mungkin meminta dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. d) Audit Manajemen Menurut American Institute of Certified Public Accountant /AICPA definisi audit manajemen adalah Pemeriksaan manajemen adalah suatu penelaahan yang sistematis terhadap aktivitas suatu organisasi, atau suatu segmen tertentu daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu, dengan maksud untuk : menilai kegiatan, mengidentifikasikan
berbagai
kesempatan
untuk
perbaikan,
mengembangkan
rekomendasi bagi perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 5. Tahapan Audit Kinerja Tahapan audit kinerja yang sistematis perlu ditetapkan untuk menjamin mutu hasil audit. Setiap tahap audit mempunyai prosedur atau langkah kerja yang harus dilaksanakan auditor agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Prosedur tersebut harus dituangkan dalam program audit. Pengembangan prosedur dapat dilakukan oleh auditor sesuai dengan kondisi di lapangan. Tahapan audit kinerja meliputi : 1) Perencanaan Perencanaan audit kinerja perlu dibuat secara matang untuk menunjang kesuksesan audit. Tujuan perencanaan audit kinerja antara lain adalah untuk menentukan: jumlah staf auditor yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, program audit, prosedur-prosedur audit, serta bentuk dan isi laporan hasil audit. 2) Pelaksanaan Pelaksanaan audit, pada dasarnya adalah penerapan langkah kerja (audit program) yang telah dirancang dan dirumuskan. Dalam tahap pelaksanaan ini juga dilakukan pengujian terbatas atas unsur-unsur pengendalian manajemen yang diterapkan oleh auditan. 3) Pelaporan Laporan hasil audit kinerja sektor publik merupakan dokumen atau media komunikasi yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan informasi
19
tentang simpulan, temuan, dan rekomendasi hasil audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu entitas. Laporan ini memuat hasil pengukuran kinerja yang obyektif serta saran untuk peningkatan kinerja. 4) Tindak Lanjut Kinerja sektor publik diharapkan dapat meningkat melalui penerapan rekomendasi, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan yang konsisten dan sistematis dalam hal menindaklanjuti hasil audit kinerja. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan melalui Laporan Hasil Audit Kinerja. 6. Metode Audit Kinerja yang dapat Digunakan Beberapa metodologi pengukuran kinerja yang digunakan dalam audit kinerja, antara lain sebagai berikut: 1. Balanced Scorecard (BSC) 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja “Program Logic” 7. Manfaat Audit Kinerja Audit kinerja sangat dibutuhkan karena dapat memberikan manfaat kepada manajemen untuk hal-hal sebagai berikut: pertama mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kinerja instansi/kegiatan/program, kedua memberikan informasi untuk memperbaiki kinerja, dan ketiga memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan. Perbedaan Antara Audit Kinerja dan Audit Keuangan Aspek
Audit Kinerja
Tujuan
Menilai
apakah
Audit Keuangan auditee
telah Menilai apakah akun-akun benar
mencapai tujuan atau harapan yang ditetapkan.
dan disajikan secara wajar
20
Fokus
Program dan kegiatan organisasi
Sistem
akuntansi
dan
sistem
manajemen Dasar Akademik
Ekonomi, Ilmu Politik, Sosiologi,
Akuntansi
dan lain-lain Metode
Bervariasi antara satu proyek dan Kurang proyek lainnya.
Kriteria Penilaian
Laporan
lebih
telah
terstandarisasi.
- Lebih subjektif
- Kurang subjektif
- Terdapat kriteria yang unik untuk
- Kriteria untuk semua kegiatan
masing-masing audit.
audit.
- Struktur dan isi laporan bervariasi.
- Bentuk laporan kurang lebih
- Dipublikasikan secara tidak tetap (ad hoc basis).
terstandarisasi - Dipublikasikan secara berkala.
2.3. Ruang Lingkup Audit dengan Tujuan Tertentu Pada instansi pemerintah pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh auditor ataupun
satuan pengawas internal seperti Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah hal yang biasa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan menjaga agar standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Audit sebenarnya sangat baik dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin pegawai dan menghindari kesalahan yang terulang. Dalam pelaksanaannya audit dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif Secara definisi, pemeriksaaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
21
Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan.Sesuai dengan definisinya, jenis audit dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian, termasuk dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya adalah audit ketaatan, audit fraud dan audit investigatif. Tujuan dari dilakukannya audit ini adalah adanya hasil yang hendak dicapai dari suatu audit. Tujuan audit mempengaruhi jenis audit yang dilakukan. Secara umum audit dilakukan untuk menentukan peristiwa sebagai berikut :
Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan serta telah disusun sesuai dengan standar yang mengaturnya.
Risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi
Peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern tela h dipenuhi
Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
Sumber daya telah digunakan secara efisien dan diperoleh secara ekonomis, dan
Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif Didalam audit dengan tujuan tertentu akan menemukan fraud(kecurangan) yang
dilakukan. Menurut W. Steve Albrecht dalam Fraud Examination menjelaskan bahwa terdapat 4 pilar utama dalam memerangi fraud, yaitu:
Pencegahan fraud (fraud prevention)
Pendeteksian dini (early fraud detection)
Investigasi fraud (fraud investigation)
Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (follow up legal action) Hasil pemeriksaan auditor dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP)
yang memuat temuan, kesimpulan, rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu lebih permasalahan seperti kelemahan Satuan Pengawas Internal (SPI), ketidakpatuhan tertentu terhadap
ketentuan
peraturan
perundang
undangan
yang
mengakibatkan
kerugian
Negara/daerah, kekurangan penerimaan , penyimpangan administrasi , ketidakhematan, ketidakefesienan, dan ketidak efesienan.
22
Setiap permasalahn merupakan bagian dari temuan dalam ihtisar hasil pemeriksaan disebut dengan "kasus" Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.Hal ini disebabkan terkadang kesalahan disebabkan karena kekurang tahuan atau ketidakpahaman pejabat akan proses pelaksanaan kegiatan yang menjadi hak dan tanggung jawabnya untuk itu diperlukan pembinaan dari instansi pengawas secara rutin karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai dari audit dengan tujuan tertentu dengan audit lainnya adalah hasil yang berupa kesimpulan. Perbedaannya hanya dalam langkahlangkah pelaksanaan dalam audit tersebut, diantaranya sebagai berikut: 1. Dasar pelaksanaannya, contoh audit operasional ataupun audit kinerja 2. Langkah-langkah dalam melaksanakannya. Contoh dalam pelaksanaan audit kinerja ataupun audit operasional tidak berubah-ubah dalam langkahnya. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu : 1. Komunikasi pemeriksa 2. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya 3. Pengendalian Intern 4. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari kesatuan peraturan perundang-undang: kecurangan (fraud), serta ketidak patutan (abuse) 5. Dokumen Pemeriksa Pengendali Intern Dalam merencanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk eksaminasi dan merancang prosedur untuk mencapai tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern yang sifatnya material tentang pengendalian intern yang sifatnya material terhadap hal yang dipaksa.
23
BAB III PENUTUP 3.1. KESIMPULAN Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Akan tetapi, audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
24
DAFTAR PUSTAKA 1. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga 2. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi 3. http://aparatpengawasinternpemerintah.blogspot.com/2014/04/audit-kinerja-pemerintah.html 4. http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/12/05/audit-dengan-tujuan-tertentu/ 5. http://klikjun.blogspot.com/2008/04/sinopsis-audit-kinerja-sektor-publik.html 6. http://nirajinri.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-audit-kinerja.html 7. http://id-jurnal.blogspot.com 8. http://suhardi.uap.ac.id
