ANALISIS KONTRAK ASURANSI
Resume Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Manajemen Risiko Yang dibina oleh
Disusun oleh Kelompok 13: 1. 2. 3. 4.
Reza Pahlevi Chikita Ayu A. Adhadi Ismail Akhmad Syafudin
(0910320325) (0910320031) (0910320003) (0910320196)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS MALANG 2011
ANALISIS KONTRAK ASURANSI
A. Kontrak dan Asuransi
Hukum kontrak ( contract of law, overeenscomstrecht ) merupakan ”perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu” (Lawrence M. Friedman, 2001 : 196). Menurut Michael D. Bayles mengartikan bahwa hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan (Michael D. Bayles, 1987 : 143). Hukum kontrak dapat dikatakan sebagai keseluruhan kaidah ‐kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 1. Pengertian kontrak
Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Perjanjian itu meliputi suatu janji atau serangkaian janji untuk melakukan satu atau beberapa tindakan, dimana janji atau janji ‐ janji tersebut dibuat oleh hanya satu pihak pada kontrak, atau semua pihak yang terlibat. Istilah kontrak sering diartikan sebagai suatu perjanjian yang dapat dipaksakan secara hukum (an agreement enforceable at law ) dan banyak juga suatu perjanjian yang tidak dapat dipaksakan didepan hukum, sebagai contoh apabila seorang setuju untuk makan malam di rumah makan dan mengingkari janji atau kontrak tersebut, dalam hal ini hukum tidak dapat dipaksakan dalam perjanjian tersebut. Apabila suatu kontrak dengan bentuk perjanjian khusus, maka dapat dipaksakan secara hukum. 2. Asuransi adalah perjanjian
Pasal 246 KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 Bab ‐I, pasal 1, menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian ......, dan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam suatu akte yang dinamakan polis (pasal 255 KUHD). Sebagai suatu perjanjian ia tunduk pada ketentuan ‐ketentuan yang terdapat dalam buku III KUHPdt yang dimulai dari pasal 1313. Dalam hal perjanjian asuransi pihak ‐pihak yang saling mengikat diri tersebut adalah penanggung dan tertanggung. Setelah kedua belah pihak saling mengikatkan diri maka
antara kedua belah pihak terjadi suatu perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang saling mengikatkan diri melalui perjanjian. Kontrak sering diartikan sebagai suatu perjanjian. Ada kontrak yang dapat dipaksakan dan tidak dapat dipaksakan didepan hukum, tetapi kontrak dalam asuransi sangat berbeda dalam penerapannya. Dalam kontrak asuransi jiwa, disebutkan bahwa kontrak yang dilakukannya yaitu antara Penanggung (Perusahaan asuransi) dengan Pemegang Polis. Pemegang polis adalah orang atau badan hukum yang mengadakan penjanjian tersebut. Sedangkan Tertanggung adalah orang atas jiwanya diadakan pertanggungan, artinya secara individu Tertanggung dapat menjadi atau dalam kedudukan sebagai Pemegang polis. Adapun yang dimaksud Penanggung adalah Badan usaha perusahaan asuransi itu sendiri, jadi bukan dalam bentuk perorangan atau individu.
B. Syarat-Syarat Umum Kontrak
Ada 4 persyaratan umum yang harus dipenuhi agar kontrak informal mengikat semua pihak (legal status of a contract ), yaitu: 1. Harus ada manifestasi kesepakatan bersama atas syarat ‐syarat kontrak masingmasing pihak (mutual assent ). 2. Masing‐masing pihak dalam kontrak harus mempunyai “legal capcity” atau contractual capacity (wewenang atau kompetensi hukum) untuk membuat kontrak.
3. Masing‐masing pihak dalam kontrak harus saling memberi dan menerima sesuatu yang bernilai sama (legally adequate consideration ).
4. Kontrak tidak bertentangan dengan hukum ( lawful purpose). Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perjanjian” (2005 : 17) menyebutkan bahwa: sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 3. Mengenai suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.
C. Tipe Kontrak Asuransi
Bahwa kontrak asuransi adalah “value contract ”. Value contract adalah kontrak sejumlah nilai yaitu sejumlah uang pertanggungan (UP) atau sebesar ganti rugi. Pengertian kontrak dapat diuraikan dengan beberapa cara, tergantung pada bentuk nyata dari kontrak, tipe janji yang dibuat dalam kontrak dan sifat hubungan antara pihak ‐pihak yang bersangkutan dalam kontrak. 1. Formal contracts dengan informal contracts
Ada kontrak yang disebut formal ( formil) atau kontrak informal ( informil). Suatu kontrak disebut formil jika bentuknya mengikat secara hukum. Kontrak formil harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu: dibuat secara tertulis, dit andatangani secara khusus atau dibubuhi cap ibu jari di atas segel atau materai yang sah dan bahkan dilakukan dihadapan pejabat perbuat akte. Kontrak informil dapat dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. Persetujuan yang dibuat secara tertulis semata ‐mata sebagai bukti adanya kontrak. Dalam hal tertentu, persetujuan lisan atau kontrak dapat diikat secara hukum. 2. Bilateral contracts dengan unilateral contracts
Kontrak atau janji ‐janji kadang‐kadang dibuat atau dilakukan oleh dua orang atau pihak dan satu pihak. Bilamana kontrak dilakukan oleh dua pihak yang membuat janji disebut kontrak bilateral yaitu kontrak ‐kontrak yang mempunyai janji ‐janji atau hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sedangkan kontrak yang hanya terjadi dan dilakukan oleh satu pihak disebut Kontrak unilateral yaitu kontrak yang hanya satu sisi. Mengkaji tentang kontrak unilateral sangatlah menarik, sebab kontrak asuransi adalah kontrak unilateral. Pemegang/pemilik polis tidak hanya berjanji untuk melakukan sesuatu atau membayar sesuatu dibawah kontrak asuransi Jiwa dan Kesehatan. Kontraknya dapat berjalan hanya apabila preminya dibayar pada saat jatuh tempo, tetapi pemilik polis tidak pernah berjanji untuk melakukan pembayaran. Apabila premi asuransinya tidak dibayar oleh pemilik polis, perusahaan asuransi tidak dapat menuntut pemilik polis atas ketidakmampuannya memenuhi kontrak tersebut. Sebaliknya perusahaan asuransi jiwa membuat janji yang secara hukum dapat dipaksakan untuk membayar sejumlah tertentu, apabila perusahaan asuransi tersebut menerima bukti kematian dari tertanggung. Sebagian besar kontrakkontrak asuransi jiwa juga mencantumkan janji lain seperti membayar manfaat karena kecelakaan, cacat total
atau janji dengan beberapa pengecualianpengecualian. Apabila syarat ‐syarat yang diminta telah terpenuhi maka perusahaan asuransi wajib memenuhi janjinya dan pemegang polis atau penerima manfaat/termaslahatnya mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas kerugian tersebut.
Pelanggaran
kontrak adalah
ketidakmampuan satu pihak untuk memenuhi janjinya sesuai dengan syarat ‐syarat, tanpa alasan hukum yang dapat diterima. 3. Communitative contracts dengan aleatory contracts
Kontrak dapat juga digolongkan sebagai commutative atau aleatory . Kontrak commutative adalah suatu persetujuan dimana masing ‐masing pihak menentukan lebih
dahulu nilai yang akan dipertukarkan, artinya masing ‐masing pihak saling menukarkan barang yang mempunyai nilai (harga) yang sama. Suatu contoh untuk kontrak kerja pembangunan gedung, maka pihak kontraktor akan melakukan tawar‐menawar dengan pemilik gedung atas barang dan jasa yang ditawarkan sampai kata sepakat, Kontrak untuk mendirikan gedung tersebut adalah contoh kontrak commutative. Pada waktu konrak dibuat, kedua belah pihak menentukan jasa atau barang yang akan dipertukarkan dan masing‐masing pihak menerima barang/jasa yang disetujui oleh mereka sebagai barang bernilai yang sama sebagaimana ditentukan dalam isi kontrak. Pada umumnya kontrak seperti itu termasuk kategori “suka sama suka” dan digolongkan sebagai commutative .
Dalam kontrak aliatoris atau aleatory contract , adalah suatu kontrak dimana suatu pihak memberikan atau menyediakan sesuatu yang berharga atau bernilai kepada pihak lainnya sebagai pertukaran atau imbalan janji ‐ janji yang telah diberikan, yaitu janji ‐ janji bahwa pihak lainnya akan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu jika sesuatu ketidak ‐pastian tertentu terjadi atau timbul. Jika kejadian tersebut timbul maka apa yang telah dijanjikan harus dilaksanakan. Dengan demikian, pada kontrak aleatory, jika suatu peristiwa itu terjadi maka satu pihak dapat menerima sesuatu yang lebih besar nilainya dari satu pihak yang memberi.
4. Bargining contracts dengan Contracts of adhesion
Polis asuransi jiwa bukanlah kontrak bargaining. Asuransi jiwa termasuk contracts of adhesion , yaitu kontrak yang dipersiapkan oleh satu pihak dan harus diterima atau
ditolak secara keseluruhan oleh pihak lain. Pemohon berhak memilih syarat ‐syarat atau ketentuan tersebut dalam kontrak dan kemudian kontrak dapat disetujui atau ditolak secara tertulis oleh perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena polis asuransi jiwa merupakan kontrak adhesion dan Pemilik Polis tidak diperkenankan ikut serta dalam menentukan syarat ‐syarat umum polis dan pembuatan tulisan dari kontrak, maka bagian polis yang tidak jelas isinya biasanya ditafsirkan oleh pengadilan dengan sangat menguntungkan kepentingan Pemilik Polis atau Penerima Manfaat/Ahli Waris.
D. Hak-hak Properti dalam Polis Asuransi Jiwa 1. Property law
Istilah Property secara umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hak kepemilikan, penggunaan, penguasaan dan pemindahan. Dalam pengertian hukum, properti lebih menekankan kepada hak kepemilikan itu sendiri. Property dapat dibedakan menjadi dua jenis: real property dan personalproperty. Hal ini dibedakan berdasarkan bentuk legal action yang dapat diberlakukan terhadap dua jenis properti tersebut. a. Real property Real property adalah hak kepemilikan atas tanah dan segala sesuatu yang berada
diatasnya yang tidak dapat dipindahkan (contoh: tanah, rumah, pohon, dan lain‐lain) b. Personal property Personal property adalah hak atas sesuatu yang dapat dipindahkan selain tanah
dan segala sesuatu yang berada diatasnya (contoh: kursi, perhiasan, uang, dan lain‐lain). Kursi dan perhiasan dapat juga disebut “chose in possession”. Chose in possession adalah hak kepemilikan sesungguhnya atas suatu hal yang nyata.
Sebaliknya, kontrak perjanjian atau hutang disebut “chose in action”. Chose in action adalah suatu hak yang dapat dijalankan dengan legal action atau dengan
tuntutan pengadilan. 2. Rights under life Insurance policy terms
Polis asuransi “whole life” biasanya memberikan sejumlah hak ‐hak dini sebelum masa habis kontrak (“prematurity rights”) kepada pemegang polis. Diantaranya adalah hak untuk peminjaman polis, menerima deviden/bunga, atau membatalkan polisnya untuk mendapatkan nilai tunai yang telah terkumpul. Pada kasus ‐kasus perceraian, polis asuransi yang dimiliki oleh salah satu pasangan seringkali dijadikan bagian dari perjanjian property/harta milik. Pihak termaslahat juga memiliki prematurity rights dalam sebuah polis. Jika pihak tertanggung hendak mengajukan pinjaman polis atau bermaksud untuk membatalkan polisnya maka ia harus memiliki ijin dari pihak termaslahat. Jika tertanggung meninggal dunia, termaslahat akan memiliki suatu chose in action. Artinya, pihak termaslahat memiliki hak dengan kekuatan hukum untuk menerima manfaat asuransi. 3. Rights by operation of law
Pihak ketiga selain pemegang polis dan termaslahat kadang ‐kadang dapat juga memiliki hak dari kontrak perjanjian asuransi jiwa, hal ini lebih berdasarkan landasan hukum dari pada berdasarkan ketentuan ‐ketentuan asuransi. Contohnya, pihak istri atau suami mengakui property bersama ( community property states ) atau hak gono‐gini, pihak kreditur (yang membayarkan premi Asuransi) dari pemegang polis atau termaslahat, pengawas dari kepailitan, pasangan ‐pasangan yang bercerai, kadang ‐kadang menuntut hak ‐hak yang sebenarnya tidak terdapat pada polis asuransi jiwa. 4. Community property rights (Hak hak property bersama)
Hukum community property dapat berpengaruh terhadap hak ‐hak dalam polis asuransi jiwa. a. General rules of community property law. Community property adalah property tertentu yang dimiliki oleh suami atau
istri yang tinggal di suatu wilayah (harta gono ‐gini). Masing-masing memiliki setengah bagian tak terpisahkan dari properti bersama karena status pernikahan mereka. Community property yang dimaksud adalah harta yang didapat selama perkawinan, kecuali properti yang diperoleh salah satu pasangan karena pemberian seseorang atau yang didapat dari warisan. Sedangkan harta yang dimiliki sebelum pernikahan biasanya disebut “separate property” (property terpisah).
b. The policy or proceeds as community property.
Ketika seseorang membeli polis asuransi jiwa sebelum perkawinannya, polis tersebut adalah properti terpisah. Di Indonesia, polis tersebut akan tetap merupakan properti terpisah meskipun setelah perkawinan, kecuali suami sebagai pemegang polis mengajukan permohonan kepada penanggung untuk menambahkan
nama
istrinya
sebagai
pihak
termaslahat
baru.
Jika
Tertanggung/ pemegang polis meninggal dunia, pasangannya berhak atas manfaat polis walaupun namanya tidak tercantum sepagai pihak termaslahat dengan syarat dapat menunjukkan keabsahannya sebagai pasangan almarhum. c. A third person as beneficiary.
Seorang pemegang polis kadang ‐kadang menunjuk orang lain selain pasangannya sebagai pihak termaslahat. Pihak lain yang dimaksud adalah anak ‐anaknya, saudaranya atau orang tuanya atau yang memiliki kepentingan atas hidupnya. Jika orang lain yang tidak memiliki kepentingan atas hidupnya, harus dapat menunjukkan alasan ‐alasannya, sehingga jika risiko yang diperjanjikan terjadi dapat menghindari sengketa atau perselisihan. d. Termination of the community by divorce .
Properti bersama yang dimiliki oleh seorang suami dan istri, pada saat perceraian akan dibagi, baik melalui perjanjian atau melalui sidang perceraian. Pengadilan dapat menentukan atau memutuskan bahwa nilai tunai atau manfaat Asuransi dari polis asuransi jiwa adalah properti bersama ( community funds). e. Exoneration statutes
Suatu keuntungan bagi pihak asuransi, bahwa dalam praktek bisnis perasuransian penanggung dibebaskan dari tuntutan karena memiliki kewajiban untuk membayar manfaat Asuransi terhadap nama termaslahat yang tercantum dalam polis. Jika ada pihak ‐pihak yang menuntut manfaat tersebut karena mengakui sebagai properti bersama ( community property states ), maka penanggung dibebaskan dari tuntutannya. Ketentuan perundang ‐undang menyatakan bahwa pembayaran manfaat asuransi meninggal kepada pihak penerima manfaat atau termaslahat sudah cukup untuk membebaskan pihak asuransi dari tanggung jawab selanjutnya.
REFERENSI
www.google.com
