asuransi

HUKUM DAGANG ASURANSI KERUGIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. latar latar belakan belakang g masala masalah h

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan dan perus perusah ahaa aann peasu peasura ransi nsian an.. Istil Istilah ah peras perasura uransi nsian an beras berasal al kata kata “asur “asurans ansi” i” yang yang berart berartii pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan, yaitu usaha asuran asuransi si dan dan usah usahaa penun penunja jang ng usaha usaha asura asuransi nsi.. Perusa Perusahaa haann peras perasura uransi nsian an selal selaluu meli melipu puti ti perusahaan asuransi dan penunjang asuransi. Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha asuransi asuransi adalah adalah usaha usaha jasa jasa keuanga keuangann yang yang dengan dengan menghi menghimpu mpunn dana dana masyar masyaraka akatt melalu melaluii pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Peng Penger erti tian an Asur Asuran ansi si bila bila di tinj tinjau au dari dari segi segi huku hukum m meru merupa paka kann asur asuran ansi si atau atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harap harapkan kan atau atau tangg tanggun ungg jawa jawabb hukum hukum kepad kepadaa piha pihakk keti ketiga ga yang yang mungk mungkin in akan akan di deri derita ta tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, dan secara aspek hukum telah dituangkan dituangkan dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, "Asuransi adalah adalah suatu

1


perjanjian perjanjian dimana seseorang seseorang penanggung penanggung mengikatkan mengikatkan diri kepada seorang tertanggung tertanggung dengan meneri menerima ma suatu suatu premi, premi, untuk untuk memberi memberikan kan penggan penggantia tiann kepadan kepadanya ya karena karena suatu suatu kerugia kerugian, n, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang taktentu." Selain dalam KUHD pasal 246, juga dalam Undang - undang asuransi No. 2 tahun 1992 pasal 1 disebutkan Äsuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu peristiwa pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pengertian lain, seperti dari Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum asuransi di Indonesia Indonesia memberi memberi pengertian pengertian asuransi sebagai berikut : "suatu persetujuan persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas”. Rober Robertt I. Mehr Mehr dan Em Emers erson on Camm Cammack ack,, dala dalam m bukuny bukunyaP aPri rinc ncip iple less of Insura Insuranc ncee menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko (transfer of risk) disebut asuransi. D.S. Hansell, dalam bukunya Elements of Insurance menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko (Insurance is to do with risk) Dalam asuransi konvensional perusahaan asuransi disebut Penanggung, sedangkan orang yang yang membel membelii produk produk Asurans Asuransii disebut disebut Tertan Tertanggun ggungg atau atau Pemega Pemegang ng Polis, Polis, Tertan Tertanggun ggungg membayar membayar sejumlah uang yang disebut premi untuk untuk membeli produk yang disediakan disediakan oleh perusahaan asuransi . Premi asuransi yang dibayarkan oleh Tertanggung menjadi pendapatan perusa perusahaa haann Asurans Asuransi, i, dengan dengan kata kata lain lain terjad terjadii perpind perpindaha ahann kepemi kepemilik likan an dana premi dari

2


Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi. Bila Tertanggung mengalami risiko sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak asuransi, maka Perusahaan Asuransi harus membayar sejumlah dana yang disebut Uang Pertanggungan kepada Tertangggung atau yang berhak menerimanya. Sebaliknya bila sampai akhir masa kontrak Tertanggung tidak mengalami risiko yang diperjanjikan maka kontrak Asuransi berakhir maka semua hak dan kewajiban kedua belah pihak berakhir. Dari proses diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perpindahan risiko financial yang dalam istilah asuransi disebut dengan transfer of risk dari Tertanggung kepada Penanggung. Contoh, ketika seseorang membeli polis asuransi kebakaran untuk rumah tinggal dia akan membayar uang (premi) yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, disaat yang sama perusahaan asuransi akan menanggung risiko finansial bila terjadi kebakaran atas rumah tinggal tersebut. Contoh lain dalam asuransi jiwa, ketika seseorang membeli asuransi kematian (term insuransce) dengan jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun dengan uang pertanggungan 100 juta rupiah, maka dia harus membayar premi yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi (misal 500 ribu rupiah) per tahun, artinya bila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian diatas, maka ahli waris atau orang yang ditunjuk akan memperoleh uang dari perusahaan asuransi sebesar 100 juta, namun bila peserta hidup sampai akhir masa perjanjian maka dia tidak akan memperoleh apapun. Ditinjau dari sudut syariah, contoh transaksi yang terjadi diatas dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli (pertukaran atau jual beli), namun cacat karena ada unsur gharar (ketidakjelasan), yaitu tidak jelas kapan pemegang polis akan mendapatkan uang pertanggungan karena dikaitkan dengan musibah seseorang (bisa tahun pertama, kedua atau tidak sama sekali karena masih hidup di akhir masa perjanjian). Ketika unsur gharar terjadi maka terdapat juga unsur maisir (perjudian), karena dari transaksi diatas apabila terjadi klaim, perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada peserta jauh lebih besar dibanding dari premi yang diberikan oleh peserta tersebut, juga sebaliknya bila peserta tidak mengalami risiko yang diperjanjikan, maka dia akan kehilangan semua premi yang telah dibayarnya. Banyak masyarakat yang kurang memahai arti dari asuransi. Jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi adalah berupa proteksi akibat berbagai risiko yang mungkin terjadi. Akan

3


tetapi sekarang ini dengan semakin berkembangnya produk asuransi serta kerja sama perusahaan asuransi dengan perusahaan di sektor lain seperti perbankan dan sekuritas, maka pengertian asuransi menjadi lebih luas bukan hanya sebagai sarana proteksi, tetapi juga sebagai tempat berinvestasi. B. rumusan masalah

perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian peruntungan. Kalau kejadian sebelumnya sudah terang akan terjadi atau si mempertanggungkan tidak turut serta berusaha supaya kejadian itu tidak terjadi atau dengan sengaja berusaha supaya kejadian itu datang, maka bagi asurator tidak ada kewajiban untuk melakukan kewajibannya . C. tujuan penulisan makalah

1. Untuk memberi pengertian yang jelas tentang pengertian asuransi kerugian dalam masyarakat. 2. Untuk mengetahui dan memberi penjelasan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam suatu asuransi. 3. Untuk mengetahui hal-hal mengenai asuransi kerugian yang diatur dalam KUHD

4


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Resiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin/belum pasti akan terjadi (Uncertainty of Occurrence & Uncertainty of Loss). Misalnya : 1. Resiko terbakarnya bangunan dan/atau Harta Benda di dalamnya sebagai akibat sambaran petir, kelalaian manusia, arus pendek. 2. Resiko kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas, kehilangan karena pencurian. 3. Meninggal atau cedera akibat kecelakaan, sakit. 4. Banjir, Angin topan, badai, Gempa bumi, Tsunami Setiap asuransi pasti bermanfaat, yang secara umum manfaatnya adalah : 1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.

5


2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. 3. Transfer Resiko; Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi 4. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. 5. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. 6. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. 7. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha Menurut pengertian otentik pasal 246 KUHD ada empat unsure penting yeng terlibat dalam asuransi, yaitu : -

Penanggung (insurer) Yang memberikan proteksi

-

Tertanggung (insured) yang menerima proteksi

-

Peristiwa (accident) Yang tidak diduga atau diketahui sebelumnya, peristiwa yang menimbulkan kerugian

-

Kepentingan (interest) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugiam atas peristiwa itu.

Perlu Redefinisi Asuransi dan Objek Asuransi

Dalam pasal 1 ayat 1 RUU Usaha Perasuransian, definisi asuransi diatur sebagai berikut; “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua phak atau lebih, dengan ketentuan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima Premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

6


akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Bila dibandingkan dengan definisi asuransi yang diatur dalam UU no.2/1992, sama sekali tidak ada perubahan yang terjadi terhadap definisi dari asuransi dalam draft RUU Usaha Perasuransian , kecuali hanya penghilangan dua kata “memberikan sesuatu” yang sebelumnya terdapat dalam definisi asuransi di UU no. 2/1992. Tampaknya tim revisi RUU Usaha Perasuransian ini lebih mencoba mensiasati kehadiran produk-produk derivasi asuransi hanya dengan menyebutkan ataupun menegaskan nama-nama produk asuransi yang dapat dijalankan oleh perusahaan suransi sesuai dengan jenis-jenis perusahaan asuransi itu sendiri, seperti yang diusulkan dalam pasal 4 ayat a dan b RUU Usaha Perasuransian. Dengan kalimat lain bahwa definisi asuransi yang terdapat dalam paal 1 ayat tersebut masih memberikan pengertian yang absolut bahwa asuransi merupakan perjanjian dimana terhadap prestasi si tertanggung yang telah dibayarkan terlebih dahulu dalam bentuk premi,sebagai satu-satunya produk yang diperbolehkan ditawarkan oleh perusahaan asuransi, tidak diperbolehkan dirancang untuk membebankan kerugian kepada tertanggungnya, ataupun menyuruh tertanggungnya untuk berinvestasi dan menanggung akibat kerugian dari investasi. Hal tersebut juga masih sejalan dengan pengertian penanggung terikat untuk memberikan ganti rugi (indemnity) terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung atas peristiwa kerugian yang tidak diinginkan yang menimpa si tertanggung atau juga melakukan pembayaran akibat dari meninggal atau hidupnya si tertanggung. Dengan kalimat lain, bahwa Perusahaan asuransi menurut definisi di atas, hanya dimungkinkan untuk mengatasi penderitaan tertanggung atas kerugian ataupun kematian atau ancaman kemampuan finansial pada masa tua yang mungkin akan dialami oleh tertanggung. Sehingga secara definsi, asuransi tentang objek asuransi seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 dari dari UU no.2/1992 yang tetap dipertahankan tanpa perubahan dalam RUU Usaha Perasuransian, sebagai berikut : “Objek asuransi dalam benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.”

Artinya, bila pasal tersebut tetap masih tetap digunakan tanpa perubahan sama sekali, maka pengertian objek asuransi masih tetap pada benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau

7


berkurang nilainya. Dan untuk itu perusahaan asuransi sebagai penanggung akan mengambil alih kerugian tersebut dan menempatkan si tertanggung pada posisi seakan-akan peristiwa kerugian ataupun resiko terhadap kepastian masa depan akibat dari kematian ataupun masa tua tidak pernah terjadi padanya ataupun pada orang-orang yang menerima manfaat dari padanya. B. Prinsip Asuransi

Didalam asuransi khususnya asuransi kerugian, dikenal adanya 4 prinsip utama, yaitu : a. Kepentingan yag dapat diasuransikan b. Jaminan atas ganti rugi c. Kepercayaan d. I’tikad baik Prinsip kepentingan diatur dalam pasal 250 KUHD, bahwa apabila seseorang mengadakan suatu perjanjian pertanggungan terhadap diri sendiri atau apabila diadakan suatu pertanggungan, tetapi pada saat pertanggungan ternyata tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap harta benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi bila terjadi kerugian. Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai kepentingan serta harta benda yang dapat diasuransikan. Jadi pada hakekatnya yang diasuransikan adalah bukan harta benda itu tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda itu. Syarat lain kepentingan itu harus dapat diasuransikan adalah kepentingan itu harus legal, dimana pembuktiannya harus menggunakan surat resmi dari harta benda yang bersangkutan. Prinsip berikutnya adalah prinsip jaminan, prinsip ini timbul sebagai konsekuensi dari prinsip kepentingan. Prinsip ini pada dasarnya adalah jaminan bahwa akan adanya jaminan bila ada kerugian.Bila ada kerugian atas kepentingan, maka tertanggung tidak boleh menerima keuntungan dari ganti rugi. Dengan prinsip ini tertanggung akan memperoleh ganti rugi dari penanggung dengan tujuan

:

1. Mengembalikan tertanggung pada posisi semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya. 2. Menghindarkan tertanggung dari posisi bangkrut, ia mampu berada dikondisinya semula sebelum kerugian menimpanya.

8


Prinsip berikutnya adalah prinsip kepercayaan dari penanggung, bahwa ia akan mendapat posisi dan kondisi yang baik dalam setiap penutupan polis asuransi. Prinsip yang terakhir adalah prinsip itikad baik, bahwa itikad baik yang sempurna. Dalam prinsip ini tertanggunglah yang akan mendapatkan posisi dan kondisi yang baik dalam setiap penutupan polis asuransi. Sudah selayaknya kepercayaan dari pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik dari tertanggung yaitu dengan memberitahukan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas kepentingan yang akan ditutup asuransinya. C. Peraturan asuransi

1. Ciri-ciri Asuransi: 1. Dibawah pengawasan Mentri Keuangan 2. Pembayaran berbentuk Premier 3. Objek Asuransi merupakan Resiko Murni 4. Dikenal dengan “Perjanjian Diam-diam“ dengan jangka Waktu di tempat.

(contoh: Asuransi Transportasi) 2. Tiga hal dalam Asuransi 1. Penanggung : pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ke tiga

terlaksana. 2. Tertanggung: pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. 3. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi ( evenement )

3.

Syarat Syahnya Perjanjian Asuransi

1. Diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt 2. Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD tentang pemberitahuan ( notification ), yakni

tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjdi batal. 4.

Saat terjadinya Perjanjian Asuransi

1. Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harus dibuat tertulis dalam suatu akta

yang disebut Polis (Psl 255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD) 2. Pembuktian adanya kata sepakat polis belum ada pembuktian dilakukan dengan

segala catatan, nota, surat perhitungan, telegram

9


3. Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus harus tertulis dalam polis, jika

janji-janji/syarat khusus tidak tercantum dlm polis maka janji tersebut diaggap tidak ada (batal). 5.

Polis sebagai Bukti Tertulis

1. Isi Polis (kecuali asuransi jiwa)/Psl 256 KUHD: 2. Hari pembuatan perjanjian asuransi 3. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk orang ketiga.

10


BAB III ANALISIS A. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-298 KUHD. Pengaturan ini sangat sederhana sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan asuransi sekarang. Karena pengaturanya sangat sederhana, maka perjanjian bebas antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. Hal-hal mengenai asuransi kebakaran yang diatur dalam KUHD akan diuraikan melalui bahasan-bahasan berikut ini: 1. Polis asuransi kebakaran 2. Objek asuransi kebakaran 3. Evenemen dan ganti rugi kebakaran 4. Janji-janji khusus Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum pasal 256 KUHD, harus menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di tentukan dalam pasal 287 KUHD. Untuk mengetahuui semua syarat ini serta syarat khusus yang harus termuat dalam polis asuransi kebakaran berikut ini disajikan isi pasal KUHD tersebut: a. Hari dan tanggal kapan asuransi kebakaran itu diadakan; b. Nama tertanggung yang mengadakan asuransi kebakaran untuk diri sendiri atau untuk kepentigan pihak ketiga; c. Keterangan yang cukup jelas mengenai benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran; d. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran; e. Bahaya-bahaya penyebab kebakaran ditanggung oleh penaggung; f. Waktu bahaya-bahaya mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penaggung; g. Premi asuransi kebakaran yang dibayar oleh tertanggung; h. Janji-janji khusus yang diadakan oleh pihak-pihak dan keadaan yang perlu diketahui oleh dan untuk kepentingan penaggung

11


i. Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan; j. Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran; k. Letak dan perbatasan gedung; Benda yang menjadi objek asuransi kebakaran dapat berupa benda tetap seperti bangunan, rumah, pabrik, dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor, kapal, serta benda bergerak yang terdapat didalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan. Misalnya gedung perkantoran dan benda bergerak kelengkapan kantor, kendaraan bermotor dan benda bergerak muatan kendaraan tersebut, rumah dan benda bergerak isi rumah tersebut. rincian benda objek asuransi kebakaran dicantumkan dalam polis, apa yang diasuransikan dan berapa jumlah asuransinya. Benda objek asuransi kebakaran dapat ditentukan harganya atau belum ditentukan sama sekali. Penentuan harga benda objek asuransi kebakaran memang sulit dilaksanakan karna tidak semua benda itu sudah diketahui harganya, lagi pula dapat berubah harganya selama jangka waktu berlakunya asuransi kebakaran. Oleh karena itu penetuan harga benda objek asuransi tidak begitu diisyaratkan atau bukan syarat mutlak walaupun dalam pasal 287 KUHD dinyatakan sebagai salah satu syarat. Yang penting adalah berapa jumlah asuransinya, mengingat ketentuan pasal 289 ayat (1) KUHD yang membolehkan pengadaan asuransi dengan jumlah penuh, dan ini harus tercantum dalam polis. Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung diatur dalam pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulakan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian terbakar meliputi kebakaran biasa bahkan yang lebih luas dari pada itu. Dala pasal 290 KUHD disusun seba-sebab timbulnya kebakaran sangat luas: a. Petir, api sendiri, kurang hati-hati, dan kecelakaan lain-lain; b. Kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga musuh, perampok dan lain-lain

12


c. Sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya. Rumusan pasal 290 KUHD itu sangat luas, sebagai lex specialis dapt menghapuskan kekuatan berlakunya pasal 249 KUHD. Misalnya, kebakaran sendiri karena cacat pada benda asuransi yang menurut pasal 249 KUHD, penaggung tidak diwajibkan membayar ganti rugi namun menurut kententuan pasal 290 KUHD, penaggung berkewajiban membayar ganti kerugian. Menurut volma, apabila diteliti susunan sebab-sebab yang terdapat dalam pasal 290 KUHD khususnya kata-kata pada bagian akhir pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembentukan undang-undang memang menghendaki sebab-sebab yang sangat luas, tidak hanya terdapat bahaya dari luar tetapi juga terhadap bahaya dari dalam menjadi tanggung jawab penanggung. Pada asuransi kebakaran mengenai hak milik berupa gedung, tertanggung dapat minta diperjanjikan: a. kerugian yang timbul pada gedung hak milik supaya diganti; atau b. gedung itu supaya dibangun kembali. c. gedung itu supaya diperbaiki. Dalam hal ada janji “pembangunan kembali”, tertanggung wajib membangunnya kembali atau memperbaiki gedungnya dengan biaya penanggung. Penanggung berhak mengawasi agar uang yang diberikannya penanggung itu dalam waktu yang kalau perlu telah ditentukan oleh hakim benar-benar digunakan untuk membangun gedung yang terbakar itu . Atas permintaan penanggung, hakim dapat membebani tertanggung untuk memberi jaminan secukupnya, bilamana ada alasan untuk itu (pasal 288 ayat ayat (3) KUHD ). A.a. Jaminan Standar Asuransi Kebakaran

1. Kebakaran : Kebakaran yang ditimbulkan oleh api sendiri, akibat kurang hati-hati kesalahan pelayan sendiri, tetangga, perampok, ataupun sebab lainnya. 2. Petir : Kerusakan dan/atau kerugian terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat tersambar petir.

13


3. Peledakan : Segala macam ledakan terkecuali ledakan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh tenaga nuklir 4. Kejatuhan pesawat terbang : Kerusakan dan/atau kerugian atas harta benda yang dipertanggungkan akibat Kejatuhan Pesawat Terbang atu Benda-benda yang jatuh dari Pesawat Terbang. 5. Asap : Asap yang berasal dari kebakaran harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan A.b Jaminan Tambahan atau Perluasan

Dengan tambahan Premi, maka jaminan Standard Asuransi Kebakaran Indonesia dapat diperluas dengan jaminan tambahan yang diinginkan. Jaminan Terhadap Kerusakan Akibat :

1. Kerusuhan dan Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat, Tertabrak Kendaraan. 2. Angin Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan Akibat Air. 3. Tanah Longsor 4. Biaya-biaya Pembersihan Puing Objek Pertanggungan

Objek Pertanggungan untuk jenis Asuransi Kebakaran ini adalah segala jenis Bangunan dengan segala macam kegunaan (okupasi), dan/atai isinya (diluar harga tanah). Tertanggung

Yang dapat menjadi tertanggung dalam polis Asuransi Kebakaran adalah Setiap orang pemilik Bangunan dan / atau isinya Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yagn memberikan dana untuk pembelian dan bangunan dimaksud dijadikan agunannya.

14


Data atau Informasi yang Diperlukan Dalam Penutupan Asuransi Kebakaran adalah :

1. Fungsi atau kegunaan bangunan (proses produksi yang ada dalam bangunan tersebut). 2. Lokasi atau letak bangunan. 3. Nilai Bangunan, isi (isi bangunan ini dapat berupa mesin, stock barang, dan lain-lain). 4. Perkiraan luas bangunan dan luas lahan dimana bangunan itu berdiri 5. Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (kiri, kanan, dengan maupun belakang dari bangunan itu berdiri). 6. Komponen pembentukan dari bangunan (seperti atap, dinding, lantai, tiang, tangga, rangka dan lain-lain) juga diperlukan untuk diketahui. 7. Informasi lain yang berkaitan dengan kepemilikan dari penghuni bangunan tersebut (apakah pemilik atau penyewa, dan lain-lain). Prosedur Klaim :

1. Memberikan laporan melalui telepon 1x 24 jam, disusulkan dengan laporan tertulis serta melengkapi dokumen pendukung 2. Surat pengajuan klaim. 3. Estimasi klaim yang diajukan. 4. Bila diperlukan Perusahaan Asuransi akan menunjuk “Lost Adjusters” untuk melakukan penelitian dan perhitungan kerugian Lingkup Jaminan Asuransi Kebakakaran Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI)

Polis yang dipakai dasar perjanjian asuransi kebakaran di Indonesia saat ini adalah “Polis Standar Kebakaran Indonesia” dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia dan disingkat namanya menjadi “PSKI”.

15


Sebab-sebab terjadinya kebakaran ada 3 (tiga) faktor :

1. Faktor manusia (sabotase, sembrono) 2. Faktor alat/mesin (gesekan, sambung singkat) 3. Faktor alam (gunung berapi, petir) Luas jaminan PSKI adalah sebagai berikut :

1. Akibat kebakaran 2. Akibat petir 3. Akibat ledakan 4. Akibat kejatuhan pesawat terbang 5. Akibat asap Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa hal yang dikecualikan (tidak dijamin) adalah antara lain akibat-akibat dari :

1. Kerusuhan dan perampokan. 2. Gempa bumi/letusan gunung berapi. 3. Angin topan. badai, banjir dan kerusakan akibat air. 4. Arus pendek. 5. Tanah longsor. 6. Gangguan usaha akibat kebakaran (kerugian akibat tidak langsung). 7. Kebakaran yang timbul dari sifat barang itu sendiri. 8. Pencurian atau kehilangan barang pada saat terjadinya peristiwa kebakaran. 9. Kesengajaan tertanggung, pelayan atau karyawan Tertanggung. 10. Diakibatkan oleh kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut. 11. Akibat perang, penyerbuan, aksi musuh, dan sebagainya (lihat polis). 12. Reaksi nuklir.

16


Namun demikian, apabila Tertanggung menghendaki hal-hal yang dikecualikan tersebut ikut dijamin, maka antara Tertanggung dan Perusahaan Asuransi dapat mengadakan perjanjian tambahan, misalnya : - Kerusuhan, Huru-hara, Terrorisme & Sabotase – Tanah Longsor, – Banjir, Genangan Air, Angin Topan dan Badai, – Biaya Pempersihan, – Gempa Bumi (dengan polis tersendiri). Cara Mengasuransikan Asuransi Kebakaran :

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertanggungkan sesuatu terhadap asuransi kebakaran adalah: 1. Menghubungi Penisahaan Asuransi/mengisi formulir yang disediakan 2. Petugas asuransi melalui survey atas obyek yang akan diasuransikan Pada survey tersebut akan dilihat antara lain tentang : a. Penggunaan bangunan/tempat barang yang akan diasuransikan b. Jenis barang yang akan diasuransikan. c. Konstruksi bangunan. d. Alat pengaman/pemadam kebakaran. e. Harga pertanggungan masing-masing barang yang bersangkut f. Keadaan sekeliling masing-masing bangunan tersebut. 3. Berdasarkan hasil survey tersebut perusahaan asuransi akan membuat keputusan tentang : a. Setuju tidaknya atas pertanggungan tersebut. b. Besamya premi yang harus dibayar oleh Tertanggung.

17


4. Setelah itu barulah polis dan kwitansinya dibuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Mengisi SPPA dengan baik dan sejujumya 2. Mengasuransikan barang/bangunan sebaiknya seharga pasaran (nilai sehat) 3. Untuk menentukan harga pasaran (nilai sehat) suatu bangunan hendaknya tidak dipengamhi oleh nilai jual beli misalnya karena daerah “elit” maka harganya lebih mahal, melainkan cukup dengan biaya membangun. Perlu dicatat pula, bahwa nilai tanah tidak perlu dimasukkan, karena wataupun terjadi kebakaran tidak akan musnah. 4. Perlu dipertimbangkan, selain dari jaminan yang terdapat dalam polis tandar yaitu resiko kebakaran, peledakan. sambaran petir dan kejatuhan esawat terbang apakah perlu dimintakan perluasan dengan resiko : - Kerusuhan, Huru-hara, Terrorisme & Sabotase – Tanah Longsor, – Banjir, Genangan Air, Angin Topan dan Badai, – Biaya Pempersihan, – Gempa Bumi (dengan polis tersendiri). A.c Prosedur Pengajuan Ganti Rugi Asuransi Kebakaran

Berdasarkan azas Indemnity, asuransi hanya dapat menempatkan kembali Tertanggung yang telah mengalami musibah kepada keadaan finansial sesaat sebelum terjadinya musibah tersebut. Jadi Tertanggung tidak dibenarkan mencari atau mendapat keuntungan dari klaim asuransi. Adapun prosedurnya apabila terjadi kerugian, Tertanggung harus segera memberitahukan kepada pihak Penanggung tentang kejadian musibah yang dialami dan selanjutnya, dan selanjutnya memberi keterangan tertulis tentang hal ihwal yang diketahui mengenai kejadian kerugian.

18


Dokumen yang harus dilakukan dan dilengkapi untuk pengajuan suatu tuntutan/klaim asuransi kebakaran antara lain : 1. Pemberitahuan

Anda harus segera melaporkan kejadian kepada Penanggung (pihak asuransi). Laporan pendahuluan ini bisa disampaikan secara lisan atau surat, teleks, faksimili, dan lain-lain. 2. Laporan kerugian

Selanjutnya Anda harus mengisi laporan / keterangan tertulis yang memuat hal-ikhwal yang Anda ketahui mengenai kerugian / kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut, dan blanko tersebut disiapkan oleh Penanggung (Perusahaan Asuransi). 1. Tempat, tanggal, dan waktu terjadinya kebakaran / kerusakan 2. Sebab-sebab kebakaran / kerusakan 3. Besarnya kerugian menurut taksiran tertanggung yang dilengkapi dengan segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan 4. Informasi lainnya yang menurut tertanggung perlu disampaikan kepada pihak asuransi 3. Dokumen pendukung klaim

Tertanggung harus menyerahkan dokumen pendukung klaim kepada penanggung, misanya buku-buku catatan, foto-foto kerugian, laporan dari BMG, dan sebagainya. 4. Penelitian Polis

Setelah menerima pemberitahuan adanya kerugian, penanggung akan melakukan penelitian mengenai keabsahan (validitas) polis, yaitu : 1. Apakah penanggung memiliki kepentingan atas obyek yang mengalami kebakaran / kerusakan 2. Apakah kebakaran / kerusakan terjadi dalam masa waktu pertanggungan 3. Apakah premi telah dilunasi / dibayar.

19


5. Penelitian Klaim

Apabila validitas polis telah terkonfirmasi, selanjutnya penanggung akan melakukan pemeriksaan / penelitian di lapangan untuk mengetahui : 1. Penyebab terjadinya kebakaran / kerusakan 2. Tempat terjadinya kebakaran / kerusakan 3. Jumlah kerugian yang dialami (taksiran) 4. Jumlah harga sisa dari bangunan / barang / mesin yang tidak terbakar / rusak (taksiran) 5. Jika Anda kebetulan berada di tempat pada saat terjadinya peristiwa, maka Anda wajib : 6. Menyelamatkan dan menjaga harta benda yang dipertanggungkan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, serta mengijinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan tersebut. 7. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada pihak asuransi atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian dan kerusakan yang terjadi. 8. Menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

B . Asuransi Laut

Asuransi laut merupakan salah satu asuransi kerugian yang diatur secara lengkap dalam KUHD. Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melalui laut yang penuh dengan ancaman bahaya laut. Asuransi laut diatur dalam: a.

Buku I Bab IX pasal 246-286 KUHD tentang asuransi pada umumnya sejauh tidak diatur dengan ketentuan khusus.

b.

Buku II Bab IX pasal 592-685 tentang asuransi bahaya laut, dan Bab X Pasal 686-695 KUHD tentang asuransi bahaya sungai dan periran pedalaman.

c.

Buku II Bab XI Pasal 709-721 KUHD tentang avarai.

d.

Buku II Bab XII Pasal 744 KUHD tentang berakhirnya perikatan dalam perdagangan laut. Dalam pengertian asuransi laut tidak terbatas pada lingkungan laut saja, melainkan

meliputi juga linkungan darat dan perairan darat (sungai dan danau). Bahaya-bahaya yang

20


ditanggung tidak hanya terbatas pada bahaya yang terjadi laut, tetapi juga mengenai bahaya bahaya terusan yang dapat terjadi selama berlangsungnya angkutan, misalnya bahaya kebakaran di pelabuhan. Asuransi laut pada dasarnya meliputi unsur-unsur berikut: a. Objek asuransi yang diancam bahaya,selalu terdiri dari kapal dan barang muatan. b. Jenis bahaya yang mengancam benda asuransi, yang bersumber dari alam (badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, dsb) dan yang bersumber dari manusia, sperti perompakan bajak laut, pemberontakan awak kapal, penahanan, dsb. c. Bermacam jenis benda asuransi, yaitu tubuh kapal, muatan kapal, alat perlengkapan kapal, bahan keperluan hidup, biaya angkutan. Polis asuransi laut laut merupakan akta yang harus ditandatangani oleh penanggung, dengan demikian berfungsi sebagai bukti telah terjadi perjanjian asuransi laut antara tertanggung dan penanggung. Asuransi laut di negara-negara maju pada umumnya dibuat di bursa dengan perantaraan pialang, karena itu polis yang digunakan adalah polis bursa. Menurut praktik asuransi laut di Indonesia, asuransi laut umumnya dibuat di perusahaan dengan menggunakan polis perusahaan dengan menggunakan polis perusahaan yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri menurut kehendak perusahaan yang membuatnya. Menurut ketentuan pasal 593 KUHD, yang dapat menjadi objek asuransi laut adalah benda-benda berikut ini: a.

Tubuh kapal kosong atau bermuatan, dengan atau tanpa persenjataan, berlayar sendirian atau bersama-sama dengan kapal lain.

b.

Alat perlengkapan kapal.

c.

Alat perlengkapan perang.

d.

Bahan keperluan hidup bagi kapal.

e.

Barang-barang muatan.

f.

Keuntungan yang diharapkan diperoleh.

g.

Biaya angkutan yang akan diterima.

21


Pada asuransi atas kapal tanpa penjelasan lebih lanjut, harus diartikan sebagai asuransi kapal kosong (kasko), alat perlengkapan kapal, dan alat perlengkapan perang. Yang dimaksud dengan kapal kosong adalah kapal tanpa alat perlengkapan, tanpa muatan dan lain lain isi kapal. Undang-undang tidak mengatur tentang asuransi keselamatan perjalanan kapal, yang bukan mengenai kasko. Asuransi ini diadakan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung, dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum asuransi dan tidak berlaku ketentuan-ketentuan asuransi kapal pada khususnya. Asuransi laut dapat juga diadakan atas barang muatan tetapi kapal yang mengangkutnya tidak jelas, sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal itu tidak ada. Asuransi laut ini disebut asuransi In Quovis. Asuransi In Quovis diatur dalam pasal 595 KUHD sebagai berikut: “Apabila tertanggung tidak mengetahui dalam kapal mana barang-barang yang akan diterimanya itu dimuat, maka penyebutan nama kapal dan nakodanya tidak diharuskan, asalkan dalam polisnya dinyatakan tentang tidak diketahuinya hal itu oleh tertanggung disertai tanggal dan nama penanda tanganan surat pengantar yang terakhir. Dengan cara ini kepentingan tertanggung dapat diasuransikan untuk suatu waktu tertentu”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, barang-barang muatan dapat diasuransikan secara in quovis, apabila dipenuhi tiga syarat yang dicantumkan dalam polis, yaitu: a. Tertanggung betul-betul tidak mengetahui kapal yang memuat barang-barangnya. b. Tanggal dan nama penanda tangan surat pengantar yang terakhir. c. Kepentingan tertanggung hanya dapat diasuransikan untuk suatu waktu tertentu saja. Dalam hal terjadi evenemen yang menimpa kapal yang mengangkut barang-barang yang diasuransikan itu, tertanggung wajib membuktikan bahwa barang-barangnya itu telah dimuat dalam kapal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan (pasal 650 KUHD). Bahaya-bahaya laut yang digolongkan sebagai evenemen terdiri dari dua golongan, yaitu: a. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari alam, misalnya badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es, dll

22


b. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari manusia, baik dari awak kapal maupun dari pihak ketiga, misalnya pemberontakan awak, penahanan dan perampasan oleh penguasa negara. Walaupun dalam asuransi kapal dan barang-barang muatan telah diatur saat mulai dan berakhirnya asuransi laut, pasal 634 KUHD memberikan kebebasan kepada tertanggung dan penanggung untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu.menurut ketentuan pasal 634 KUHD, tertanggung dan penanggung bebas memperjanjikan lain dalam polis tentang saat mulai dan berakhirnya bahaya yang menjadi beban penanggung. Pasal 643 KUHD mengatur tentang asuransi barang-barang cair yang dapat meleleh, seperti minyak, anggur, sirup. Apabila terjadi kebocoaran pada tempat penyimpanannya atau karena gocangan-goncangan sehingga benda itu meleleh atau mengalir ke luar, maka berkuranglah benda cair itu dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Kerugian ini bukan menjadi beban penanggung apabila diadkan janji khusus dengan klausula “bebas dari kebocoran dan meleleh” yang dicantumkan dalam polis. Tetapi jika kebocoran itu terjadi karena tabrakan, pecah, atau terdamparnya kapal, kerugian ini menjadi beban penanggung. Pasal 646 KUHD mengatur tentangasuransi barang-barang yang dapat ruak atau busuk. Apabila asuransi dibuat dengan klausula “bebas dari kerusakan” , maka penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang apabila barang-barang tersebut sampai ditempat tujuan dalam keadaan rusak atau busuk. Penanggung juga bebas dari tanggung jawab apabila barang-barang itu selama dalam perjalanan atau setelah sampai di pelabuhan darurat dijual karena rusak atau dikhawatirkan akan membusuk, dan akan menulari barang-barang lainnya. Tetapi kerugian yang ditimbulkan oleh avarai umum misalnya karena barang-barang terpaksa dibuang ke laut, perampasan, kapal tenggelam, menjadi beban penanggung walaupun asuransi dibuat dengan klausula “bebas dari kerusakan”. Menurut ketentuan pasal 647 KUHD, dalam suatu asuransi dengan janji (klausula) “bebas dari molest”, penanggung dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian jika barang-barang yang diasuransikan musnah atau busuk karena kerusakan, perampasan, perampokan di laut, penahanan atas perintah penguasa, pernyataan perang dan tindakan pembalasan. Asuransi gugur

23


segera setelah barang-barang yang diasuransikan karena molest tertahan atau menyimpang dari jurusannya. Meskipun demikian, semua kerugian yang diderita sebelum terjadi molest tertahan atau menyimpang dari jurusannya. Meskipun demikian, semua kerugian yang diderita sebelum terjadi molest menjadi tanggungan penanggung.

24


BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan Asuransi kerugian selaku penanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung bersedia membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dengan demikian, tertanggung yang berkepentingan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya. Tertanggung sebagai pihak mempunyai kepentingan terterntu dalam kegiatan usaha atau hubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah tanggung jawab akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang kepada pihak kreditur. Risiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga inilah yang dialihkan kepada penanggung. Dalam bahasa inggris, tanggung jawab ini disebut third party lialibility . Dalam kenyataannya, bentuk asuransi yang menanggung kerugian yang timbul dari tanggung jawab tertanggung terhadap pihak ketiga diperlukan sekali.

25


DAFTAR PUSTAKA

HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta.

HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan, Djambatan, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

26

asuransi

Recommend Documents