Modul Asuransi

SMK NEGERI 1 JOMBANG Jl. Dr. Soetomo No. 15 Telp. 0321-861516, Fax. 861180 Jombang

Memahami Perusahaan Asuransi Konsepsi, Sejarah dan Mekanisme Perusahaan Asuransi Untuk siswa SMK kelas XI Kompetensi Keahlian Perbankan

[TYPE THE COMPANY NAME] Disusun Oleh: Hafis Muaddab, S.Pd

2012

HANYA UNTUK KALANGAN TERBATAS TIDAK DIPERJUAL BERIKAN

TELAH DISAHKAN DAN DIVERIFIKASI MODUL PEMBELAJARAN

Pada Tanggal __________________ Oleh Ketua Kompetensi Kejuruan (K3) PERBANKAN

TUTIK HARIATI, S.Pd NIP.196809162000122003

Mengetahui, Kepala Sekolah

Drs. SUPRIYADI, M.Kes NIP. 19620610 198710 1 004

Modul Produkti Perbankan: Memahami Perusahaan Asuransi

Guru Mata Pelajaran

HAFIS MU'ADDAB, S.Pd NIP. 198210222011011005

Menyetujui, Waka Kurikulum

Drs. SUPRAYITNO NIP. 19690112 199201 1 001

2

KATA PENGANTAR Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahanNya modul ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam modul ini kami membahas kompetensi dasar mengenal perusahaan asuransi suatu komponen kompetensi kejuruan yang harus dikuasai siswa SMK Kelas XI Kompetensi Keahlian Perbankan di semester kedua. Besar harapan modul ini dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan pemahaman akuntansi khususnya dalam mengikuti mata pelajaran perusahaan modal ventura. Terlebih siswa di SMK yang senantiasa dituntut memiliki ketrampilan selain pengetahuan dibidang kompetensi yang diampunya. Sehingga keberadaan modul ini diharapkan mampu membantu siswa untuk mencapai hal tersebut. Dalam proses penyusunan modul ini pula, bimbingan, arahan, koreksi dan saran telah pula diberikan oleh berbagai pihak, dan untuk itu rasa terima kasih yang dalam-dalamnya kami sampaikan: 

Drs. Supriyadi, M.Kes, selaku Kepala SMK Negeri 1 Jombang



Tutik Hariati, S.Pd selaku Ketua Kompetensi Kejuruan Perbankan



Rekan-rekan guru yang telah banyak memberikan masukan untuk modul ini.



Istri dan anakku yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi

Semoga kritik dan saran tetap hadir sebagai penyempurna modul ini, sehingga mampu menjadi lebih sempurna pada perkembangan selanjutnya. Dan selanjutnya, demikian modul ini saya buat, semoga bermanfaat.

Jombang, 14 Januari 2012 Penyusun

Hafis Mu’addab, S.Pd. NIP. 198210222011011005


3

DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................................................... Lembar Pengesahan ........................................................................................................... Kata Pengantar ................................................................................................................... Daftar Isi ..............................................................................................................................

1 2 3 4

BAB I KONSEPSI DASAR ASURANSI A. Defenisi Asuransi ......................................................................................................... B. Fungsi dan Tujuan Asuransi ........................................................................................ C. Dasar Hukum Perusahaan Asuransi ............................................................................ D. Manfaat Dan Unsur-Unsur Asuransi ........................................................................... E. Unsur-unsur Asuransi ..................................................................................................

6 7 9 9 10

BAB II SEJARAH PEMBIAYAAN ASURANSI A. Sejarah Asuransi Dunia ................................................................................................ B. Sejarah Asuransi di Indonesia ..................................................................................... C. Perkembangan Perusahaan Asuransi di Indonesia ...................................................

11 12 14

BAB III JENIS USAHA PERASURANSIAN A. Penggolongan Secara Yuridis ..................................................................................... B. Penggolongan berdasarkan Kriteria Ada Tidaknya Kehendak Bebas Para Pihak .... C. Penggolongan Berdasarkan Tujuan ........................................................................... D. Penggolongan Berdasarkan Sifat Dari Penanggung ................................................. E. Penggolongan Berdasarkan Aspek Jenis Usaha Perasuransian ...............................

15 15 16 16 17

BAB IV PRINSIP DAN KONTRAK KERJA PERJANJIAN ASURANSI A. Prinsip Asuransi ........................................................................................................... B. Konsep Dasar Asuransi ................................................................................................ C. Kontrak Asuransi ......................................................................................................... D. Aspek Hukum Kontrak Asuransi .................................................................................

28 34 36 37

BAB V MANAJEMEN RESIKO ASURANSI A. Risiko Asuransi ............................................................................................................. B. Bentuk-bentuk Risiko .................................................................................................. C. Pengelolaan Risiko ...................................................................................................... D. Risiko Yang Dapat Diasuransikan ............................................................................... E. Risiko-risiko Yang Dapat Dipertimbangkan ............................................................... F. Proses Seleksi Risiko Awal ..........................................................................................

31 40 41 43 48 49

BAB VI POLIS, PREMI DAN KLAIM ASURANSI A. Polis Asuransi ............................................................................................................... B. Premi Asuransi ............................................................................................................. C. Klaim Asuransi .............................................................................................................

53 56 57


4

BAB VII ASURANSI SYARIAH A. Asuransi Dalam Dunia Arab ......................................................................................... B. Pro Kontra Asuransi Modern ...................................................................................... C. Asuransi Menurut Islam .............................................................................................. D. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional ......................................... E. Kondisi Asuransi Syariah di Indonesia ........................................................................

61 61 63 64 65

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................................

66


5

BAB I KONSEPSI DASAR ASURANSI Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan konsepsi asuransi 2. menjelaskan fungsi dan tujuan asuransi 3. menjelaskan dasar hukum perusahaan asuransi 5. menjelaskan manfaat dan unsur-unsur asuransi

A. DEFINISI ASURANSI Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana sesuai dengan uraian diatas bahwa asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut. Definsi-definisi tersebut antara lain : 1. Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. 2.

Definisi UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peasuransian Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

3.

Definisi Asuransi Konsep Sederhana Suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bias tertimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian akan disebarkan ke seluruh kelompok.

4. Pengertian Ekonomi Suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat yang merugikan di masa dating karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (vermoegen) seorang individu.


6

5.

Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack : “Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung”.

6. Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green: “Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu”. 7.

Definisi asuransi menurut C.Arthur William Jr dan Richard M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: a. ”Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung”. b. ”Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas kiranya mengenai definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang : “Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara manggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu”. Atau dalam definisi lain asuransi atau pertanggungan dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang nnrngkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. B. DASAR HUKUM ASURANSI Peraturan yang mengatur usaha perasuransian di Indonesia diatur dalam: Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tengang Usaha Perasuransian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Per-asuransian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;


7

Keputusan Menteri Keuangan 1. KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; 2. KMK No.421/KMK/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian; 3. KMK No.422/KMK/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 4. KMK No.425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi; 5. KMK No.424/KMK/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; 6. KMK No.423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian Keputusan Direktur Jenderal Lembaga keuangan 1. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 5314/LK/1999 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas; 2. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 5289/LK/1993 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian; 3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 1298/LK/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 5289/LK/1993 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian; 4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 1297/LK/2000 Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; beserta lampiran 5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah; 6. Surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor S-4212/LK/2000 tentang Petunjuk Pengisian Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 7. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang "Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank" 8. Lampiran SK DJLK No.2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 : - Pedoman PMN Perusahaan Asuransi - Pedoman PMN Perusahaan Reasuransi - Pedoman PMN Perusahaan Pialang Asuransi - Pedoman PMN Konsultan Aktuaria Berdasarkan UU No. 2 tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 pasal 7 ayat 1 Bab VI tentang Bentuk Hukum Usaha Perasuransian, menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk: a. Perusahaan Perseroan (Persero); b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas (PT); dan d. Usaha Bersama (Mutual).


8

C. FUNGSI DAN TUJUAN ASURANSI Fungsi diselenggarakan perjanjian asuransi adalah pengalihan dan pembagian resiko. Hal demikian sesuai pula dengan pendapat Emmet J. Vaughan dan Curtis M. Elliot (1978) atau seperti dikemukakan oleh C. Arthur Williams, Jr. Dan Richard M. Heins (1985) bahwa asuransi berfungsi sebagai alat untuk mengelola resiko (risk management). Fungsi asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah: 1. Transfer resiko, artinya dengan membayar premi yang relative kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi. 2. Kumpulan dana, artinya premi yang diterima dan dihimpun oleh perusahaan asuransi akan digunakan sebagai dana untuk membayar resiko tersebut Tujuan pokok asuransi ialah mengurangi uncertainty (ketidakpastian, keraguan) yang disebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan kerugian. Asuransi memberikan kepaslian kepada masing-masing anggota kelompok itu dengan memeratakan biaya kerugian. Kontribusi perorangan kepada kelompok itu ditentukan berdasarkan ramalan tentang bagiannya dalam kerugian yang diderita oleh kelompok itu. Imbalan dari kontribusinya, ia mendapatkan kepastian bahwa kelompok itu akan memikul setiap kerugian yang dideritanya. la memindahkan resikonya terhadap kelompok itu. Ia membayar premi tertentu sebagai ganti menghadapi ketidakpastian kemungkinan kerugian besar. Secara umum mengenai tujuan dari asuransi adalah: • Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. • Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. • Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. • Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. • Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. • Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)

D. MANFAAT ASURANSI Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung (insured) antara lain sebagai berikut: a. Rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul.


9

b. Pendistribusian biaya dan manfaat Yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, makin besar pula premi pertanggungannya. c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. d. Berfungsi sebagai tabungan. e. Alat penyebaran risiko. Dengan asuransi, risiko kerugian dapat disebarkan kepada penanggung. f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan melakukan investasi atas suatu bidang usaha apabila investasi tersebut dapat ditutup oleh asuransi yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko. E. UNSUR-UNSUR ASURANSI Secara ekonomi asuransi bermakna suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat yang merugikan dimasa yang akan datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (vermogen) seorag individu. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu: 1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung memiliki kewajiban antara lain: a. Menandatangani polis asuransi Polis Asuransi adalah dokumen kontrak yang sangat berharga yang merupakan tanda bukti pengingatan perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dengan pihak yang menanggung (perusahaan asuransi). Kontrak ini merumuskan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung dan jumlah yang akan dibayarkan. b. Membayar premi asuransi Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi. Setiap pembayaran premi diberikan bukti pembayaran premi. Pembayaran premi dimaksud sesaui dengan waktu dan besaran yang telah diperjanjikan di dalam polis asuransi. c. Membayar nilai tunai atas pembatalan kontrak asuransi Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis, jika kontrak asuransinya dihentikan sebelum masa asuransinya berakhir. Untuk memastikan apakah Polis memiliki Nilai Tunai atau tidak,maka hal itu dapat diketahui dengan melihat Ketentuan Umum atau Ketentuan Tambahan Polis d. Menerima pembayaran atas klaim asuransi yang dilakukan 2.

Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur apabila teradi sesuatu yang mengandung unsure tidak tentu 3. Suatu peristiwa (accident) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya) 4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu


10

BAB II MENGENAL SEJARAH ASURANSI

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan sejarah asuransi di dunia 2. menjelaskan sejarah asuransi di Indonesia

A. SEJARAH ASURANSI DI DUNIA Tahun 2250 SM Konsep asuransi bermula dari sekitar tahun 2250 SM oleh bangsa Babylonia hidup di daerah lembah sungai Euphrat dan Tigris. Pada waktu itu apabila seorang pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau melakukan suatu usaha dagang, ia dapat meminjam uang dari seorang saudagar (Kreditur) dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa si Pemilik kapal dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal tersebut selamat sampai tujuan, di samping sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi pinjaman. Kita dapat menganggap tambahan biaya ini dapat dianggap sama dengan “uang premi” yang dikenal pada asuransi sekarang. Selain kapal yang dijadikan barang jaminan, barang-barang muatan (cargo) dapat pula dipakai sebagai jaminan berupa). Transaksi seperti ini disebut “RESPONDENT/A CONTRACT”. Kemudian pada akhirnya transaksi ini semakin berkembang. Tahun 215 SM Pada tahun 215 SM Pemerintah Kerajaan Romawi didesak oleh para supplier pelengkapan dan perbekalan tentara kerajaan untuk menerima konsep yang melindungi mereka terhadap segala risiko kerugian yang mereka derita atas barangbarang mereka yang berada di kapal sebagai akibat dari bahaya maritim seperti halnya serangah musuh dan juga badai. Tahun 50 SM CICERO pada kira-kira tahun 50 SM memberi penjelasan tentang praktek pemberian proteksi atau jaminan terhadap keselamatan pengiriman uang dan surat-surat berharga selama dalam perjalanan. Sebagai imbalan maka pihak yang diberi proteksi memberikan semacam balas-jasa berupa uang premi kepada pihak pemberi proteksi. Tahun 50 SM – 200 M Kaisar CLAUDIUS mengeluarkan suatu jaminan kepada Importir terhadap semua kerugian yang mereka derita akibat angin badai. Tentunya dalam hal ini dikenakan pula premi. Pada sekitar tahun 200 ini di Romawi tumbuh perkumpulan- perkumpulan yang disebut “Collegia” yang merupakan kegiatan sosial untuk salah satunya, mengumpulkan dana untuk biaya pemakaman anggotanya yang meninggal atau gugur di medan perang. Para budak pun membentuk Collegia dengan tujuan apabila nantinya meninggal dapat dikubur dengan layak (disebut Collegia Nititum). Demikian


11

pula para saudara dan para aktor di Italia membentuk Collegia yang disebut “Collegia Tennorioum” dengan maksud untuk membantu para janda dan anak-anak yatim para anggotanya. Tahun 1194-1266 M Perekonomian manusia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dan periode ini dikenal dengan “Guild System” (Sistem Gilda), yaitu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai profesi sama seperti gilda tukang kayu, gilda tukang roti dan sebagainya. Tujuannya sama dengan tujuan Collegia pada zaman Romawi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sebenarnya, dapat dikatakan bahwa “Collegia” dan “Sistem Gilda” merupakan penemuan-penemuan sosial yang memperoleh popularitas dan pengakuan masyarakat terhadap adanya risiko-risiko yang harus ditanggulangi. Perkembangan lembaga yang mirip dengan asuransi tumbuh terus dan akhimya pada masa pemerintahan RATU ELEANOR dari Belgia (1194 – 1266) dibentuk UndangUndang Asuransi yang tercantum dalam “ROLE’SDE OLERON” Tahun 1668 M Kemudian pada tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Sumber hukum asuransi adalah hukum positif, hukum alami dan contoh yang ada sebelumnya sebagaimana kebudayaan. B. SEJARAH ASURANSI DI INDONESIA Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. 1. Zaman penjajahan sampai tahun 1942 Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan itu adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya. Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya sehingga manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat pribumi. Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan pengangkutan. Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing lainnya.


12

Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya perusahaan asuransi kerugian satupun. Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena ditutupnya pemisahaan perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris. 2. Zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan Setelah Perang Dunia usai, perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris kembali beroperasi di negara yang sudah merdeka ini. Sampai tahun 1964 pasar industri asuransi di Indonesia masih dikuasai oleh Perusahaan Asing, terutama Belanda dan Inggris.Pada awal mulanya beroperasi di Indonesia mereka mendirikan sebuah badan yang disebut "Bataviasche Verzekerings Unie" (BVU) pada tahun 1946, yang melakukan kegiatan asuransi secara kolektif. Dengan demikian dari setiap penutupan, masing-masing anggota BVU memperoleh share tertentu. Cara ini dilakukan mengingat keadaan pada waktu itu belum teratur dan tenaga asuransi masih kurang sekali. Pada tahun 1950 berdiri sebuah perusahaan asuransi kerugian yang pertama, yakni NV. Maskapai Asuransi Indonesia yang kemudian pada awal 2004 sudah menjadi PT MAI PARK. Pada saat itu, sebagai perintis perusahaan asuransi kerugian nasional yang pertama, maka perusahaan ini harus bersaing dengan perusahaan asuransi asing yang unggul baik dalam faktor permodalan maupun pengetahuan teknis. Dengan berdirinya perusahaan asuransi kerugian nasional tersebut, keberanian pengusaha nasional dipacu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi kerugian. Keberanian ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah bahwa semua barang impor hams diasuransikan di Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menanggulangi pemakaian devisa untuk membayar premi asuransi di luar negeri. Pada tahun 1953 berdiri pula perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang reasuransi Belanda dan Inggris di Indonesia, pemakaian devisa untuk membayar premi reasuransi ke luar negeri juga masih tetap besar. Untuk menanggulangi hal ini, didirikanlah pada tahun 1954 sebuah perusahaan reasuransi profesional, yakni "PT. REASURANSI .UMUM INDONESIA" yang mendapat dukungan dari bank-bank pemerintah.Lembaga yang tersebut terakhir ini mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengikat untuk perusahaan-perusahaan asuransi asing untuk menggunakanjasa perusahaan reasuransi nasional. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan PT. Reasuransi Umum Indonesia pada tahun 1963 diperluas dengan kegiatan reasuransi jiwa. Pada saat PT. Reasuransi Umum Indonesia didirikan, banyak perusahaan-perusahaan asuransi kerugian nasional bermunculan, tetapi perkembangannya masih terhambat oleh persaingan yang berat dari perusahaan-perusahaan asuransi swasta asing. Pada waktu perjuangan mengembaiikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan Inggris dinasionalisasi dalam peristiwa konfrontasi


13

C. PERKEMBANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karaketeristik dengan perusahaan nonasuransi seperti kegiatan Underwriting – akutaria, klaim, dan reasuransi – retrosesi. Penjaminan (underwriting) adalah Proses penaksiran/penilaian dan penggolongan derajad risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Aktuaria (actuarial) adalah fungsi pada suatu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip matematika pada asuransi, termasuk mengkalkulasi/ memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi keuangan. Klaim adalah beban yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis sehubungan dengan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan konsumen (pemegang polis) akibat terjadi peristiwa yang di asuransikan atau yang jatuh tempo. Reasuransi adalah pihak yang menerima pertanggungan ulang dari suatu penutupan asuransi. Retrosesi adalah Pelimpahan risiko dari perusahaan reasuransi kepada perusahaan reasuransi lain. Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Dan dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Dengan adanya deregulasi dan Undang-Undang tersebut pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perijinan, yang tujuannya adalah untuk memacu tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi/premi nasional. Diharapkan dengan semakin berkembangnya industri asuransi di indonesia, maka akan semakin berkembang pula pertumbuhan ekonomi indonesia dari tahun ketahun akan semakin meningkat, Pada era globalisasi seperti ini kebutuhan masyarakat akan asuransi semakin meningkat oleh karena itu pertumbuhan atau perkembangan industri asurasi di indonesia semakin dan akan terus meningkat. Laporan Research and Markets, bertajuk Indonesia Insurance Report Q3 2009 yang dikeluarkan awal Juli 2009 lalu menyebut, industri asuransi Indonesia tumbuh 43% tahun lalu. Lembaga riset yang berpusat di Dublin Irlandia ini menyebutkan, total premi asuransi di Indonesia tahun 2008 mencapai Rp 78,267 triliun. Diantaranya berasal dari asuransi jiwa Rp 54,400 triliun dan premi non jiwa Rp 23,867 triliun. Mereka memperkirakan pada 2013 nanti premi asuransi jiwa mencapai Rp 134,207 triliun sedang non jiwa Rp 29,109 triliun. Research and Markets memperkirakan tahun ini premi non jiwa akan meningkat lebih drastis meski perekonomian melambat. Lonjakan premi antara lain datang dari asuransi kendaraan, baik yang sukarela ataupun wajib karena dalam masa kredit. (www.kontan.co.id, 23 juli 2009).


14

BAB III JENIS USAHA PERASURANSIAN

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan penggolongan perusahaan asuransi secara yuridis 2. menjelaskan penggolongan perusahaan asuransi secara ada tidaknya kehendak bebas para pihak 3. menjelaskan penggolongan perusahaan asuransi secara tujuan 4. menjelaskan penggolongan perusahaan asuransi secara sifat dari penanggung 5. menjelaskan penggolongan perusahaan asuransi berdasarkan jenis usaha perasuransian

Terdapat beberapa macam penggolongan asuransi, yaitu: A. PENGGOLONGAN SECARA YURIDIS Penggolongan ini terdiri dari: Asuransi kerugian (schadeverzekering)  Asuransi kerugian Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain kepentingannya dapat dinilai dengan uang, dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indenmitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (pasal 284 KUHD). Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentinganya dapat dinilai dengan uang, misalnya: asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi perampokan, asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian  Asuransi jumlah (sommenverzekering) Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain, kepentinganya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip indemnitas seperti halnya dalam asuransi kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi. Contoh asuransi jumlah adalah: asuransi jiwa, asuransi sakit dan asuransi kecelakaan. B. PENGOLONGAN BERDASARKAN KRITERIA ADA TIDAKNYA KEHENDAK BEBAS PARA PIHAK Penggolongan ini terdiri dari:  Asuransi sukarela (voluntary insurance) Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal itu berarti timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar. Yang termasuk golongan


15

asuransi sukarela yang diatur dalam KUHD adalah asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya laut, pengangkutan didarat, sungai dan perairan darat. Yang belum diatur dalam KUHD, misalnya asuransi perusahaan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan dan sebagainya.  Asuransi wajib (compulsory insurance) Asuransi wajib yang terbentuk diharuskan oleh suatu ketentuan perundangundangan. Dalam beberapa jenis golongan asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilakukan. Sebagai contoh asuransi wajib yaitu, Dana Kecelakan Lalu Lintas jalan (UU No 34 Tahun 1964 PP Nomor 18 Tahun 1965), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No 3 Tahun 1992). C. PENGGOLONGAN BERDASARKAN TUJUAN Penggolongan ini terdiri dari :  Asuransi komersial (commercial insurance) Pada umumnya, asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini misalnya, besarnya premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan perhitungan-perhitungan ekonomis. Jenis asuransi ini adalah asuransi yang diselenggarakan oleh Swasta  Asuransi sosial (social insurance) Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat dan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya antara lain: a. Asuransi kesehatan (ASKES) b. Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) c. Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) d. Asuransi ABRI(ASABRI) e. Asuransi Kerugian Jasa raharja f. Asuransi Kesehatan Orang miskin (ASKESKIN) D. PENGGOLONGAN BERDASARKAN SIFAT DARI PENANGGUNG Penggolongan ini terdiri dari :  Asuransi premi (premieverzeekering) Asuransi premi merupakan suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan masing-masing tertanggung dan antara tertanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum.  Asuransi saling menanggung (onderlingeverzeekering) Asuransi saling menanggung terdapat suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai anggota. Setiap anggota tidak membayar premi, tetapi membayar semacam iuran tetap kepada perkumpulan tersebut.


16

E. PENGGOLONGAN BERDASARKAN ASPEK JENIS USAHA PERASURANSIAN Menurut Undang – Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pada pasal 3 dijelaskan produk Asuransi, dalam penggolongan ini usaha asuransi terdiri dari : a. Asuransi kerugian (non life insurance). b. Reasuransi (reinsurance). c. Asuransi jiwa (life insurance). a. Asuransi Kerugian Usaha asuransi kerugian adalah usaha yang memberikan jasa jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timliul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. Selanjutnya, usaha asuransi kerugian dalam praktiknya di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut: ' 1. Asuransi kebakaran. 2. Asuransi pengangkutan. 3. Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenis asuransi aneka ini antara lain meliputi: a. Asuransi kendaraan bermotor. b. Asuransi kecelakaan diri. c. Pencurian. d. Uang dalam pengangkutan. e. Uang dalam penyimpanan. f. Kecurangan. g. dan sebagainya. Asuransi Kebakaran Kebakaran adalah sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar, yang kejadiannya merupakan suatu kecelakaan bukan secara tiba-tiba, tidak ada unsur kesengajaan dan atau tidak dapat diperkirakan. Asuransi kebakaran pada dasarnya memberi penutupan atas hazards yang berupa kebakaran dan kena petir. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, perusahaan asuransi umumnya telah memasukkan juga peledakan clan kebakaran secara mendadak, heating atau fermentation, kilat, kebanjiran, gempa bumi, dan berbagai peril dalam asuransi kebakaran. Polis asuransi kebakaran biasanya menutupi properti seperti pabrik, gedung kantor, gudang, toko dan rumah. Polis Asuransi Kebakaran Polis asuransi kebakaran yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1982 adalah Polis Standar Kebakaran Indonesia. Polis tersebut merupakan polis kebakaran yang diakui di Indonesia. Dalam polis standar kebakaran ini dimuat risiko yang masuk dalam pertanggungan akibat terjadinya kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.


17

Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi kebakaran meliputi risiko kerusakan atau kerugian yang disebabkan: a. Kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena api sendiri, keteledoran, tetangga, musuh, perampok, clan lain sebagainya, atau karena sebab kebakaran lain yang tidak diketahui. Dalam kategori ini termasuk pula kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, seperti kerusakan harta benda karena air atau alat-alat lain yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. b. Peledakan. c. Petir. d. Kejatuhan kapal terbang. Dalam polis asuransi kebakaran, terdapat hal-hal yang tidak dimasukkan atau dikecualikan dari pertanggungan, yaitu semua kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh: a. Kebakaran atau peledakan yang disebabkan dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari sifat barang itu. b. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pemberontakan militer, dan sebagainya. c. Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, angin topan, kerusakan karena air. d. Radiasi nuklir, reaksi nuklir, atau pencemaran radio aktif. Extended Coverage Sejak lama sekelompok peril di luar penutupan dalam standar polis kebakaran (yang hanya menutup risiko, kebakaran, petir, dan kerusakan akibat diangkatnya barangbarang dari gedung untuk menghindari kebakaran) telah dijual/ditutup bersama dengan nama extended coverage atau penutupan risiko tambahan. Contoh kerugian yang dapat ditutup dengan extended coverage: a. angin topan yang merubuhkan sebagian bangunan; b. rumah hancur karena kejatuhan pesawat; c. kompor gas meledak menyebabkan kerusakan pada dapur; d. mobil hancur karena lemparan ketika tiba-tiba terjadi kerusuhan di suatu wilayah; e. cat rumah rusak dan kotor pada saat rumah telah terbakar habis. Time Element Coverage Salah satu penentuan risiko tambahan untuk suatu usaha adalah time element insurance. Jika suatu rumah rusak disebabkan oleh suatu peril, pemiliknya akan mengalami kerugian atas barang tersebut dan mungkin akan menimbulkan biaya tambahan sementara rumah tersebut diperbaiki. Sama halnya dengan suatu usaha yang mengalami kerugian serupa, di samping rugi uang, ia juga akan mengalami kerugian akibat berhentinya atau menurunnya kapasitas produksi, yang berarti secara langsung akan mempengaruhi jumlah penjualan. Bahkan dampaknya akan menyebabkan banyak nasabah yang akan mencari dan pindah ke pemasok lain. Time element insurance yang paling umum digunakan dalam usaha adalah penutupan


18

pendapatan usaha atau business income coverage. Penutupan ini dapat dilakukan pada polis yang terpisah atau digabung. Asuransi Pengangkutan Dalam polis asuransi pengangkutan atau marine insurance, penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Polis asuransi pengangkutan meliputi tiga bidang pokok sebagai berikut: a. Marine hull policy. b. Marine cargo policy. c. Freight. Marine Hull Policy Dalam polis ini dapat dibedakan 2 (dua)jenis penutupan pertanggungan yaitu: a. Pertanggungan yang berkaitan langsung dengan kepentingan yang mungkin diderita pemilik kapal. b. Pertanggungan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemilik kapal. Marine Cargo Policy Polis ini memberikan jaminan atau pertanggungan atas barang-barang yang dikirim melalui kapal. Di samping pertanggungan atas barang-barang, biaya pengangkutan dan keuntungan yang diharapkan dapat pula dimasukkan sebagai objek pertanggungan. Freight Yang paling penting dalam polis ini adalah bill of loading freight, yaitu terjadinya kerugian/kehilangan muatan yang berarti kerugian pada pembayaran uang tambang.

b. Reasuransi Pengertian sederhana reasuransi (reinsurance) pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Pengertian reasuransi, yaitu suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungan (tertanggung) disebut dengan ceding company dan yang menerima pertanggungan (penanggung) disebut reinsurer atau disebut juga reasurader. Sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1992, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Segala masalah yang berkaitan dengan tertanggung, reasurader hanya akan berurusan dengan perusahaan asuransi yang melakukan penutupan langsung, dalam hal ini perusahaan asuransi yang menerbitkan polisnya atau ceding company. Oleh karena itu jika klaim, perusahaan asuransi bertanggung jawab penuh kepada tertanggung. Sedangkan resurader hanya akan bertanggung jawab pada ceding company sesuai dengan besarnya bagian klaim tersebut.


19

Koasuransi Dan Reasuransi Dalam kegiatan usaha perasuransian, terutama dalam hal penutupan asuransi, merupakan suatu prinsip bahwa risiko yang ditutup harus disebarkan kepada pihak lain untuk menghindari beban risiko melebihi batas kemampuannya. Dengan adanya penyebaran risiko tersebut, maka sebagian risiko yang ditutupnya itu akan ditanggung sendiri, sementara sebagian lainnya dibebankan pada perusahaan asuransi lain yang ikut menanggung. Prinsip ini disebut dengan spreading of risk principle. Selanjutnya, penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: a. koasuransi (co-insurance) b. reasuransi (reinsurance). Koasuransi pada dasarnya adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Biasanya nilai pertanggungan berjumlah besar sehingga perusahaan asuransi tersebut, dalam rangka menyebarkan risikonya, perlu menawarkan atau mengajak beberapa perusahaan asuransi lain untuk ikut mengambil bagian pertanggungan atas penutupan risiko tersebut. Suatu perusahaan asuransi yang akan melakukan penutupan risiko dalam jumlah besar yang melebihi kemampuan keuangannya, akan melakukan cara koasuransi sebelum melakukan reasuransi. Selanjutnya, setelah koasuransi dilakukan, barulah kemudian mencari perusahaan reasuransi untuk menyebarkan risiko untuk bagian yang ditutupnya. Dalam melakukan koasuransi ini terdapat 2 (dua) cara penutupan, yaitu koasuransi yang penutupannya menggunakan satu polis saja dan koasuransi dengan menggunakan polis masingmasing sesuai dengan besarnya jumlah bagian yang ditutup. Cara penutupan manapun dipilih sangat tergantung pada kesepakatan perusahaan asuransi yang terlibat. Selanjutnya, skema koasuransi dan reasuransi masing-masing dapat diikuti pada Gambar 1 dan Gambar 2 dan mekanisme reasuransi dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 1.

Gambar 2.


20

Gambar 3. Fungsi Reasuransi Dari penjelasan dan definisi reasuransi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka fungsi reasuransi antara lain adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Kapasitas Akseptasi Dengan melakukan reasuransi, penanggung dapat meningkatkan akseptasi sehingga pemasukan asuransi tersebut dapat memperbesar jumlah nilai pertanggungan melampaui batas kemampuannya. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi menetapkan jumlah retensi sendiri (own retention), yaitu jumlah kemampuan finansial perusahaan untuk memenuhi klaim dari setiap penutupan asuransi, dan jumlah retensi sendiri biasanya jauh lebih kecil dibanding jumlah klaim yang harus ditanggulangi untuk setiap penutupan asuransi. Untuk dapat menampung setiap risiko yang diminta oleh calon tertanggung, maka perusahaan asuransi akan menyebarkan risiko tersebut sejumlah kelebihan retensi sendiri. Misalnya, jumlah retensi sendiri perusahaan PT Asuransi ABC sebesar Rp500 juta dan akan menutup pertanggungan senilai Rp5 miliar. Untuk mengatasi risiko, dilakukan reasuransi atas jumlah yang melebihi retensinya sendiri, sehingga kemampuan atau kapasitas PT Asuransi ABC untuk menampung risiko semakin besar. b. Alat Penyebaran Risiko Penyebaran asuransi pada prinsipnya tidak menghendaki terkonsentrasi pada suatu jenis risiko atau asuransi. Dengan reasuransi, konsentrasi kerugian tersebut dapat diminimalkan. c. Meningkatkan Stabilitas Usaha Apabila terjadi klaim yang jumlahnya jauh melebihi yang diperkirakan, jelas akan sangat mempengaruhi stabilitas usaha dan kemungkinan menyebabkan kegiatan usaha terganggu. Namun dengan adanya reasuransi, maka kemungkinan atau kekhawatiran terganggunya stabilitas operasional perusahaan dapat diatasi. d. Meningkatkan Kepercayaan Pada prinsipnya asuransi menambah kepercayaan bagi tertanggung karena kemungkinan risiko yang akan dialami mendapat jaminan dari perusahaan asuransi. Jenis Reasuransi Reasuransi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu: treaty dan facultative reasurance atau kombinasi antara keduanya. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4. Modul Produkti Perbankan: Memahami Perusahaan Asuransi

21

Gambar 4. Treaty, Facultative Reinsurance, Hybrid Dengan cara treaty reinsurance, yang disebut juga automatic reinsurance, reasurader harus menyediakan sejumlah pertanggungan yang diinginkan dengan perjanjian kontrak, dan reasurader harus menerima jumlah pertanggungan yang ditawarkan tersebut. Perjanjian kontrak meliputi sejumlah peril. Dengan kontrak, treaty ini dapat menghindari penggunaan waktu negosiasi yang biasanya memakan waktu cukup lama untuk menyepakati setiap kontrak. Selanjutnya, dengan facultative reinsurance, asurader menentukan setiap kontrak yang diinginkan, dan berhak menolak atau menerima setiap tawaran berdasarkan pertimbangan. Sebagaimana dalam Gambar 4, di samping 2 jenis reasuransi tersebut, juga dikenal hybrid reinsurance yang merupakan kombinasi antara treaty dan facultative reinsurance. Selanjutnya, hybrid reasurance memiliki 2 (dua) alternatif, yaitu: a. Asurader memiliki opsi untuk memberikan suatu kontrak pertanggungan tetapi reasurader harus menerima semua reasuransi yang ditawarkan dan tunduk pada perjanjian, dan b. Asurader memiliki opsi untuk menyerahkan suatu kontrak pertanggungan atau menahan, dan reasurader memiliki opsi untuk menerima atatt mengurangi setiap penyerahan pertanggungan. Jenis jenis reasuransi sebagaimana disebutkan dalam Gambar 4 dapat dijelaskan sebagai berikut: Reasuransi Proporsional Sesuai dengan namanya, pembagian risiko antara perusahaan asuransi (ceding company) dengan perusahaan reasuransi atau reasurader dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan. Bentuk reasuransi proporsional ini lebih lanjut dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk treaty, yaitu: Quota share treaty reinsurance dan surplus treaty reinsurance.


22

Quota Share. Quota share treaty reinsurance adalah suatu perjanjian di mana ceding company mengikatkan diri untuk memberikan dan reasurader wajib mengakseptasi suatu bagian yang tetap dari setiap risiko yang diakseptasi atau ditutup oleh ceding company. Atau dengan kata lain, asurader akan menempatkan reasuransinya kepada reasurader secara proporsional dari setiap penutupan/akseptasi. Retensi tersebut masing-masing ditetapkan dalam persentase. Oleh karena itu, dalam hal terjadi kerugian reasurader akan menanggung semua kerugian secara proporsional pula. Treaty, Ceding, Retensi. Treaty dalam mekanisme reasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara ceding company dan perusahaan reasuransi di mana reasurader mengikatkan diri untuk menerima setiap penutupan yang diberikan oleh ceding company. Ceding company adalah Perusahaan asuransi yang menempatkan sebagian risiko yang dit«tupnya kepada perusahaan reasuransi. Sedangkan retensi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung oleh ceding company. Atau retensi sendiri adalah bagian dari jumlah pertanggungan atau setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi. Surplus Treaty Reinsurance. Surplus treaty adalah suatu perjanjian pertanggungan ulang di mana ceding company mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada reasurader, dan reasurader menerima semua jumlah kelebihan dari nilai pertanggungan yang ditutup oleh ceding company setelah dikurangi retensi sendiri. Retensi sendiri sering pula disingkat dengan O/R atau owned retention. Dengan kata lain, asurader atau ceding company mereasuransikan setiap akseptasi yang melebihi retensi sendiri. Jumlah penutupan risiko atau akseptasi yang lebih kecil daripada retensi sendiri akan ditutup sendiri oleh ceding company sehingga tidak ada jumlah yang perlu direasuransikan karena semua akseptasi akan ditahan sendiri. Akan tetapi, apabila jumlah akseptasi melebihi jumlah retensi sendiri (ceding company) yang telah ditetapkan, maka jumlah kelebihan (surplus) tersebut wajib diserahkan kepada reasurader sampai limit yang disepakati bersama dalam treaty. Apabila surplus tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan dalam treaty, maka kelebihan tersebut dapat direasuransikan dengan cara fakultatif atau dengan treaty lain. c. Asuransi Jiwa Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, hanya perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa. Oleh karena itu, perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan penutupan dalam bidang asuransi jiwa.


23

Manfaat Asuransi Jiwa Pada prinsipnya manusia menghadapi 4 (empat) macam ketidakpastian yang berkaitan dengan produktivitas ekonomisnya, yaitu: kematian, cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. Dalam menghadapi kemungkinan ketidakpastian tersebut, asuransi jiwa merupakan instrumen finansial untuk: a. memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan; b. membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal; c. membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat kunci perusahaan; d. penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting, dan penggunaan untuk bisnis; e. menunda atau menghindari pajak pendapatan. Fungsi-fungsi asuransi jiwa tersebut di atas merupakan alasan atau sebab yang mendorong orang untuk membeli polis asuransi jiwa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Jenis-Jenis Polis Asuransi Jiwa Polis asuransi jiwa dapat dibagi menjadi 4 (empat)jenis, sebagai berikut: 1. Term. 2. Endowment. 3. Whole life dan Universal life. 4. Annuity contract. Perbedaan pokok keempat jenis polis tersebut pada dasarnya terletak pada jangka waktunya, keuntungan, dan fleksibilitasnya. Keempat jenis asuransi jiwa ini digolongkan sebagai asuransi jiwa biasa atau ordinary life insurance. Term Insurance. Asuransi berjangka atau term insurance mewajibkan penanggung untuk membayar jumlah nominal polis apabila tertanggung meninggal dalam suatu periode tertentu. Apabila tertanggung tetap hidup sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam polis, maka kontrak berakhir dengan tanpa nilai. 1. Term insurance atau asuransi berjangka terdiri atas: a. Straight term insurance, yaitu asuransi yang berjangka waktu satu atau beberapa tahun dan berakhir pada periode yang telah ditetapkan. Jangka waktu polis yang dimulai dari 1, 5, 10, atau 20 tahun dan berakhir pada umur 65 atau 70 tahun merupakan jenis polis yang cukup populer. b. Renewable term insurance memungkinkan pemilik polis untuk memperpanjang polis sebelum jangka waktunya berakhir tanpa perlu membuktikan atau memenuhi kembali persyaratan, seperti pembuktian kesehatan tertanggung dalam keadaan baik yang biasanya dalam bentuk pernyataan sehat dari dokter (insurability). c. Yearly renewable term pada prinsipnya merupakan bentuk asli dari asuransi berjangka. Atas opsi dari pemilik tanpa perlu pembuktian insurability, polis dapat diperpanjang setiap tahun. Fasilitas perpanjangan tersebut terbatas sampai jangka waktu tertentu atau sampai dengan umur tertentu, sesuai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak. Umumnya asurader membatasi perpanjangan tersebut pada umur 65 atau 70 tahun.


24

d. Convertible term memungkinkan polis untuk dikonversi menjadi program lainnya -- misalnya, program asuransi seumur hidup, endowment -- dalam suatu periode tertentu tanpa pembuktian insurability. Dalam hal ini, beberapa perusahaan asuransi j iwa meniadakan kemungkinan konversi oleh pemilik polis dengan cara menawarkan convertible term otomatis sebagai suatu opsi, yaitu konversi otomatis tersebut dinyatakan pada suatu tanggal tertentu dalam polis. Polis renewable dan convertible dapat digabung kedalam satu polis yang disebut dengan renewable and convertible term. Misalnya, polis dapat diperpanjang sampai 70 tahun dan dapat dikonversi sebelum umur 65 tahun. 2. Endowment Insurance. Endowment insurance mewajibkan penanggung untuk membayar pihak tertanggung atau keluarga tertanggung (beneficiary) sejumlah uang kepada pemegang polis apabila tertanggung tetap hidup selama periode pertanggungan. Misalnya, polis asuransi endowment untuk jangka waktu 20 tahun dengan nilai sebesar Rp20 juta. Perusahaan asuransi akan membayar sejumlah Rp20 juta kepada keluarga tertanggung apabila dalam periode pertanggungan tersebut tertanggung meninggal dunia, atau akan dibayarkan kepada tertanggung apabila ia tetap hidup sampai pada akhir periode pertanggungan. Oleh karena itu, premi jenis pertanggungan ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga polis term insurance. Karena dapat dianggap sebagai program tabungan yang dilindungi dengan asuransi jiwa. 3. Whole Life Insurance. Asuransi seumur hidup atau whole life insurance, juga dikenal dengan asuransi nilai ttmai atau nilai permanen, menawarkan perbandingan selama masa hidup tertanggung. Polis asuransi ini dapat dipandang sebagai suatu asuransi endowment untuk umur 100 tahun atau berjangka waktu sampai mencapai umur 100 tahun. Penentuan tingkat kematian tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu daftar yang disebut Tabel Mortalita. Tabel tersebut mengasumsikan semua orang akan meninggal sebelum mencapai ulang tahunnya yang ke-100. Selanjutnya, bagi mereka yang mencapai umur 100 tahun akan dibayar sebesar nilai polis karena mereka dapat tetap hidup sampai umur maksimum yang ditetapkan oleh aktuaris. Dengan alas an alasan tersebut, polis whole life dapat dipandang sebagai suatu endowment yang jatuh temponya pada saat umur mencapai 100 tahun. Polis asuransi whole life ini dapat dibagi dalam 4 (empat)jenis polis sebagai be-rikut: a. Single premium plan, yaitu polis asuransi seumur hidup yang preminya biasanya dibayarkan sekaligus untuk memperoleh suatu jumlah yang tercantum dalam polls. Misalnya, polis asuransi seumur hidup untuk single premium plan senilai Rp 10 juta yang diterbitkan kepada seorang laki-laki yang berumur 25 tahun. Untuk itu, tertanggung harus membayar premi sebesar Rp2,3 juta untuk memperoleh jumlah sebesar nilai polis tersebut. b. Limiterd payment plan. Limited payment plan meliputi periode-periode pembayaran dengan berbagai macam jangka waktu jatuh temponya, misalnya, 10, 15, atau 20 tahun atau sampai berumur 65 tahun. Periode pembayaran premi dipilih untuk memenuhi kebutuhan pemilik polis.


25

c.

Continuous premium whole life. Berdasarkan polis ini, pemilik polis membayar premi tahunan tetap selama masa hidup tertanggung. Premi untuk polis non participating whole life misalnya sebesar Rp 10 juta yang diterbitkan atas dasar continuous premium plan kepada lelaki berumur 25 tahun dengan harga Rp 10.500 dan dibayarkan secara tahunan. d. Universal life insurance. Perusahaan asuransi menciptakan atau merancang program-program asuransi jiwa dengan mengombinasikan keunggulankeunggulan asuransi jiwa nilai tunai (yaitu sifat terpaksa menabung dan sebagainya) dan berbagai pilihan program yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Program ini, pada saat awal diciptakannya dinamakan universal life insurance. Dalam perkembangannya, banyak perusahaan asuransi mengeluarkan jenis asuransi jiwa dengan program atau jenis polis yang sama disertai dengan keunggulan-keunggulannya masing-masing. Asuransi convertible life pada dasarnya pembayaran preminya didesain sebagai polis non participating, fleksibel, yang menawarkan proteksi kematian di bawah suatu kontrak, yang membagi proteksi kematian dan akumulasi nilai tunai ke dalam suatu komponen yang berbeda atau terpisah. Pembagian tersebutlah yang membedakannya dari polis nilai tunai tradisional, yang merupakan kontrak tidak terpisahkan dengan proteksi kematian akumulasi nilai tunai. Hal tersebut menimbulkan suatu perbedaan pokok terhadap polis universal life. Dengan universal life, persaingan tingkat keuntungan dapat terjamin dari tahun ke tahun terhadap akumulasi nilai tunai, dan fleksibilitas yang lebih besar dapat diperoleh dengan cara penyesuaian jumlah tabungan, proteksi, dan premi terhadap kebutuhan pemilik polis. 4. Annuity. Menyediakan pemasukan secara periodic dan teratur bagi tertanggung untuk suatu periode tertentu. Anuitas yang menyediakan pendapatan selamam hidup disebut Life Anuity. Anuitas merupakan program yang penting selama menjalani masa pensiun. Program anuitas ada 2 (dua) cara: a. Immediate annuity : Yang dibayarkan segera setelah anuitas dibeli. b. Deffered Annuity : Yang dibayarkan setelah berakhirnya suatu periode, umumnya sampai yang bersangkutan pensiun. Polis-Polis Khusus Asuransi Jiwa a. Family income policy. Polis ini menyediakan pendapatan bulanan khusus dari tanggal kematian tertanggung sampai tanggal tertentu yang disebut dalam polis. Pada akhir periode, jumlah nominal polis dibayarkan kepada ahli waris. Apabila tertanggung tetap hidup setelah periode tersebut, ahli waris menerima hanya sebesar jumlah nominal polis pada saat kematian tertanggung. b. Family maintenance policy. Polis ini menyediakan pembayaran bulanan untuk suatu periode tertentu begitu tertanggung meninggal.Polis ini adalah whole life ditambah level term. c. Multiple protection policy


26

Polis asuransi whole life dan term insurance. Perusahaan asuransi menyediakan jumlah nominal polis secara berlipat dari polis asuransi whole life jika tertanggung meninggal dunia setelah berakhirnya periode. Periode perlindungan secara berganda tersebut berakhir setelah beberapa tahun, misalnya 10 atau 15 tahun, atau apabila tertanggung mencapai suatu umur tertentu, misalnya 60 atau 65 tahun. d. Family policy. Dengan satu polis dan satu premi, polis ini menutup seluruh jiwa dari semua , anggota keluarga, yaitu: bapak, ibu, dan anak-anak. Perusahaan asuransi menjual polis dalam bentuk unit-unit, seharga misalnya Rp5 juta, untuk pertanggungan bapak yang biasanya dibuat dalam bentuk continuous premium whole life. Term insurance untuk asuransi jiwa ibu, yang besarnya premi tergantung umur ibu, lebih mahal apabila umurnya masih muda dan lebih murah apabila sudah tua. Term insurance juga ditutup untuk anak-anak yang biasanya sampai berumur 25 tahun. e. Joint life policy, Adalah pertanggungan yang dilakukan lebih dari satu jiwa. Biasanya polis menutup dua orang dengan nilai nominal yang dibayarkan atas tertanggung yang meninggal pertama. Premi untuk polls joint life didasarkan pada umur yang dipertanggungkan. f. Adjustable life policy, Polis yang menyediakan fleksibilitas atau memenuhi kebutuhankebutuhan yang beragam dari pemilik polis selama masa hidupnya. Polis dapat diubah-ubah sesuai keinginan pemilik polis antara term dan whole life insurance, tergantung dari perlindungan kematian yang diinginkan dan jumlah premi yang dapat dibayarkan pemilik polis. g. Index linked policy. Beberapa perusahaan asuransi menawarkan polis-polis yang dikaitkan dengan jumlah manfaat (benefit) atas kematian terhadap Indeks Harga Konsumen resmi guna melindungi jumlah nominal dari asuransi pemilik polis akibat terjadi penurunan nilai disebabkan oleh inflasi. h. Deposit term Polis berjangka yang mewajibkan membayar sejumlah premi (deposit premium) untuk tahun pertama yang melebihi biaya term insurance. Pada akhir periode jangka waktu, perusahaan asuransi menawarkan nilai tunai atas jumlah simpanan premi ditambah dengan pendapatan bunga dan bagian polis simpanan premi sebagai ganti ber-selangnya waktu. Apabila terjadi kematian sebelum berakhirnya periode yang ditentukan, perusahaan asuransi membayar simpanan premi tersebut ditambah bunga majemuk sebagai suatu manfaat tambahan dari kematian.


27

BAB IV PRINSIP-PRINSIP DAN KONTRAK PERJANJIAN ASURANSI

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan prinsip-prinsip asuransi 2. menjelaskan kontrak asuransi 3. menjelaskan aspek hukum kontrak asuransi

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, tentang Perasuransian, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu : a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya). d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Institusi yang mengelola asuransi disebut sebagai perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menurut ketentuan undang-undang asuransi nomor 2 tahun 1992 dapat mengelola produk asuransi, yaitu asuransi jiwa dan atau asuransi kerugian atau asuransi umum. Keseluruhan dari kegiatan bisnis asuransi adalah menggambarkan keadaan industri perasuransian. A. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI Prinsip-prinsip asuransi atau kadang-kadang disebut sebagai doktrin asuransi, meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Insurable interest. 2. Utmost good faith. 3. Indemnity 4. Proximate cause. 5. Subrogation and contribution. Kelima prinsip dasar itu disebut pula dengan doktrin asuransi.


28

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada 1. Insurable Interest Insurable interest pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Masalah insurable interest merupakan prinsip yang paling fundamental karena menyangkut bentuk atau rupa pertanggungan yang dijamin dalam suatu kontrak asuransi. Sesuatu yang dipertanggungkan tersebut dapat berupa benda, harta, atau suatu kejadian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Dalam prinsip ini, yang perlu diperhatikan adalah pada dasarnya sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Unsur-unsur Insurable Interest Unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip insurable interest meliputi: a. Harus berupa suatu harta, hak, kepentingan, jiwa, atau tanggung gugat. b. Keadaan pada butir a harus merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungkan (subject matter of insurance). c. Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang dapat dipertanggungkan. Di mana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari tidak terjadinya peristiwa kerusakan dan menderita kenigian bila yang dipertanggungkan mengalami kerusakan. d. Antara pihak tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan harus memiliki hubungan sah menurut hukum. Anda dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan anda. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. 2. Utmost Good Faith Terjemahan bebas prinsip utmostgoodfaith ini adalah "iktikad baik". Maksudnya, dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan, harus dilakukan dengan iktikad baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Prinsip iktikad baik ini sebenarnya dapat berlaku umum pada setiap perjanjian atau persetujuan. Kewajiban memberikan informasi dan fakta oleh kedua belah pihak, tertanggung dan penanggung, disebut duty of disclosure.


29

Yang dimaksudkan adalah bahwa Anda berkewajiban memberitahukan sejelasjelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku: • Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi  selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut. • Pada saat perpanjangan kontrak asuransi. • Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada  kaitannya dengan perubahan-perubahan itu. Unsur-unsur di bawah ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith: a. Non-disclosure. Unsur ini pada dasarnya mengemukakan bahwa tidak diungkapkannya suatu informasi atau fakta karena tidak mengetahui atau karena dianggapnya fakta tersebut tidak diperlukan atau penting, merupakan pelanggaran atas prinsip utmost good faith. b. Concealment. Kesengajaan tidak mengungkapkan atau menginformasikan suatu fakta yang materiil dengan maksud untuk menyembunyikannya. c. Fraudulent misrepresentation. Kesengajaan memberi gambaran yang tidak sebenarnya atas suatu fakta yang materiil. d. Innocent misrepresentation. Ketidaksengajaan memberi gambaran atau keterangan yang salah tentang fakta yang materiil. 3. Indemnity Indemnity berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, indemnity merupakan prinsip ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip indemnity ini berkaitan dengan penggantian kerugian finansial yang dialami tertanggung. Menurut prinsip ini, tertanggung tidak dibenarkan memperoleh pembayaran ganti rugi melebihi kepentingan tertanggung terhadap objek yang dipertanggungkan tersebut. Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda derita. Contoh: Harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah, diasuransikan sebesar 100 juta rupiah. Bila terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut: 1. Hilang, dan harga pasar kendaraan saat itu :


30

 

100 juta rupiah, maka anda menerima ganti rugi sebesar 100 juta rupiah, 125 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar nilai yang diasuransikan, yaitu 100 juta rupiah,  75 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar harga pasar, yaitu 75 juta rupiah. 2. Rusak akibat kecelakaan, maka biaya perbaikan, penggantian suku cadang, ongkos kerja bengkel seluruhnya akan menjadi tanggung jawab kami sehingga maksimum sebesar 100 juta rupiah. Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku: • Pembayaran dengan uang tunai, atau • Perbaikan, atau • Penggantian, atau • Pemulihan kembali. Cara Pelaksanaan Prinsip Indemnity Pelaksanaan pemberian ganti rugi berdasarkan prinsip indemnity ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut: a. Pembayaran tunai, yaitu Penggantian kerugian atas suatu klaim dengan penyerahan kepada tertanggung atau pihak ketiga dalam hat asuransi tanggung gugat (liabiity insurance). Cara penyelesaian klaim ganti rugi semacam ini sebenarnya yang paling praktis. b. Penggantian atau replacement, yaitu Ganti rugi atas klaim yang dilakukan dengan mengganti barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama. Misalnya, kendaraan bermotor yang masih baru diasuransikan kemudian mengalami tabrakan yang menyebabkan kendaraan tersebut nisak total atau hilang. Untuk kondisi seperti ini dapat dilakukan penggantian. c. Perbaikan atau repair adalah Pelaksanaan prinsip ganti rugi dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang dialami tertanggung. PertanggLmgan kendaraan bermotor misalnya, dapat dilakukan dengan cara memperbaiki semua kerusakan/kerugian yang dialami oleh tertanggung. d. Pembangunan kembali (reinstatement). Penyelesaian ganti rugi menurut cara ini lebih banyak ditemukan dalam asuransi harta atau property insurance, misalnya gedung atau bangunan, dan dilakukan dengan cara membangun atau memperbaiki kembali bangunan yang rusak. Pelaksanaan prinsip indemnity dengan cara reinstatement dilakukan oleh penanggung berdasarkan kontrak atau persyaratan dalam polis. 4. Proximate Cause Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, yang diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Asuransi harus memahami betul hubungan antara risiko yang merupakan bagian yang dijamin oleh polis dengan prinsip proximate cause ini. Dalam suatu kejadian misalnya, sering kita lihat secara jelas yang menjadi pokok kejadian dan akhir dari kejadian tersebut.


31

Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana bila terdapat suatu rentetan peristiwa atau kejadian, dan dalam kejadian tersebut terdapat intervensi kekuatan baru yang ikut secara langsung dan merupakan penyebab kejadian yang merugikan. Untuk dapat menentukan proximate cause terhadap suatu rentetan peristiwa adalah dengan cara memperhatikan peristiwa pertama, kemudian secara logika memperhatikan kejadian apa yang mungkin terjadi pada peristiwa berikutnya. Contoh prinsip proximate cause dapat dijelaskan dengan mengambil skenario peristiwa sebagai berikut: A. 1) badai menerpa dan menghantam tembok 2) tembok roboh dan menyebabkan rusaknya instalasi listrik 3) rusaknya instalasi listrik menimbulkan korsleting dan terjadi percikan api 4) percikan api menimbulkan kebakaran 5) pemadam kebakaran melakukan penyemprotan air 6) air yang disemprotkan menimbulkan kerusakan barang yang tidak terbakar. Rentetan peristiwa ini penyebabnya adalah badai. Jadi, kalau dalam polis asuransi kebakaran, badai dikecualikan dan kerugian tidak diganti. B. 1) gempa bumi mengguncangkan kompor minyak 2) minyak kompor tumpah dan terbakar 3) kebakaran terjadi 4) karena pengaruh panas, bangunan sekitarnya ikut terbakar 5) letupan atau percikan api merembet ke bangunan berikutnya 6) proses 4 dan 5 berulang beberapa kali 7) akhirnya bangunan yang berada dalam radius 500 meter ikut terbakar. Proximate cause dari kebakaran tersebut adalah gempa bumi Polis asuransi kebakaran mengecualikan risiko gempa bumi, maka asuransinya tidak dibayar. Prinsip indemnity atau ganti rugi menimbulkan suatu konsekuensi wajar atas suatu klaim. Akibat wajar tersebut merupakan prinsip dalam proses ganti rugi yang terdiri atas subrogasi (subrogation) dan kontribusi (contribution). Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: "Unbroken Chain of Events" yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri berikut ini: • Seseorang mengendarai kendaraan diajalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. • Korban luka parah dan dibawa kerumah sakit. • Tidak lama kemudian korban meninggal dunia.


32

Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak? 5. Subrogasi Subrogasi atau subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung, yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan adanya prinsip subrogasi ini, tertanggung tidak dimungkinkan memperoleh ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang benar-benar dideritanya. Misalnya, dalam asuransi kendaraan bermotor, apabila mobilnya rusak karena ditabrak oleh pengendara lain, maka proses pembayaran ganti rugi dapat dilakukan dengan penanggung mengganti kerugian/kerusakan pihak tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung tidak berhak lagi meminta ganti rugi dari penabrak. Hak melakukan tuntutan ganti rugi kepada penabrak oleh penanggung disebut hak subrogasi. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: "Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung". Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka kami, setelah memberikan ganti rugi kepada Anda, akanmenggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. 6. Kontribusi Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity. Prinsip kontribusi pada dasarnya adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut serta membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besar. Hal tersebut dapat saja terjadi apabila tertanggung, dalam waktu yang bersamaan mempertanggungkan suatu benda atas suatu risiko yang sama kepada beberapa penanggung. Dalam kondisi tersebut, apabila terjadi klaim maka masing-masing penanggung harus membayar ganti rugi secara proporsional dengan jumlah yang ditanggungnya. Dari pengertian tersebut, maka sebab timbulnya kontribusi adalah: a. adanya dua atau lebih polis indemnity: b. polis menutup kepentingan yang sama (common interest); c. polis menutup risiko yang sama (common peril); d. polis menutup kepentingan asuransi yang sama; e. masing-masing polis harus bertanggung jawab atas kerugian.


33

Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yanga sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak Anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik Anda) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Contoh: Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga 100 juta rupiah kepada tiga perusahaan asuransi: PT Asuransi A = Rp 100.000.000,00 PT Asuransi B = Rp 50.000.000,00 PT Asuransi C = RP 50.000.000,00 Total = Rp 200.000.000,00 Bila bangunan tersebut terbakar habis (mengalami kerugian total) maka maksimum ganti rugi yang Anda peroleh dari : PT Asuransi A = (100.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp. 50.000.000,00 PT Asuransi B = (50.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp. 25.000.000,00 PT Asuransi C = (50.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp. 25.000.000,00 Total = Rp 100.000.000,00 Berarti jumlah ganti rugi yang Anda terima dari ke-3 perusahaan asuransi tersebut bukanlah Rp. 200.000.000,00 melainkan Rp. 100.000.000,00 sesuai dengan harga rumah sebenarnya. B. KONSEP DASAR ASURANSI 1. Konsep The Law Of Large Numbers Prinsip dasar asuransi sebagaimana telah disebutkan adalah pengalihan risiko kerugian dari suatu individu kepada suatu kelompok yang diwakili oleh perusahaan asuransi. Di samping itu, asuransi merupakan suatu alat sosial untuk mengurangi risiko di mana yang banyak membagi kerugian yang sedikit atau many share the losses of a few. Semakin besar jumlah kelompok yang membagi kerugian, semakin kecil jumlah beban kerugian setiap kelompok individu. Dengan demikian, besarkecilnya kelompok dalam masalah penanganan risiko ini disebut "hukum bilangan besar" atau dalam praktik asuransi dikenal dengan the law of large numbers. "Semakin besar jumlah risiko, semakin mendekati hasil atau kerugian sesungguhnya sesuai dengan hasil atau kerugian yang diperkirakan". Perlu diingat bahwa sistem asuransi secara keseluruhan didasarkan pada pandangan bahwa banyak orang membayar dalam jumlah kecil untuk memperoleh bayaran atas kerugian. Kita dapat mengetahui berapa besarnya orang yang harus bayar bila kita dapat memprediksi berapa besarnya jumlah kerugian yang akan terjadi. Semakin akurat kita dapat memperkirakan jumlah kerugian, semakin akurat pula jumlah uang yang harus dibayar orang.


34

2. Insurable Risks Insurable interest pada prinsipnya adalah semua risiko yang dapat dipertanggungkan. Oleh karena itu, untuk mengasuransikan suatu risiko, beberapa karakteristik atau ciri harus dipenuhi. Sepanjang risiko tersebut memenuhi sifat ini, maka risiko yang bersangkutan dikatakan insurable risks, yang disingkat dengan LURCH. Setiap huruf merupakan singkatan dari suatu ciri dari risiko yang dapat diasuransikan yaitu: 1. L - Loss 2. U - Unexpected 3. R - Reasonable 4. C - Catastrophic 5. H - Homogeneous 1. Loss – 2. Unexpected Risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risks harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (loss). Kerugian tersebut harus dapat diukur dan harus dapat dipastikan waktu dan tempatnya. Harus disebut kapan atau di mana risiko tersebut akan terjadi dan berapa banyak kira-kira jumlah kerugian finansial. Contoh sifat insurable risk akibat terjadinya kerugian yang tidak diperkirakan, yaitu: a. Mengasuransikan kerugian dari kemungkinan terbakarnya rumah tempat tinggal. b. Mengasuransikan tanaman/panen dari serangan hama/bencana alam. 3. Reasonable Risiko yang dapat dipertanggungkan adalah benda yang memiliki nilai, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak tertanggung. Misalnya, mengasuransikan pulpen yang nilainya hanya Rp 1000. Benda tersebut sudah jelas tidak bernilai untuk diasuransikan karena pengurusan, biaya polis, kemungkinan lebih seringnya pulpen tersebut hilang, akan mengakibatkan pembayaran klaim dan biaya polis akan lebih mahal daripada nilai barang yang dipertanggungkan tersebut. 4. Catastrophic Supaya suatu risiko dapat digolongkan sebagai insurable, risiko tersebut haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar. Jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu bersamaan akibat suatu bencana, hal tersebut tidak digolongkan sebagai insurable risk, yaitu risiko tersebut tidak dapat dipertanggungkan. Contoh insurable risk untuk karakteristik ini adalah menerima pertanggungan semua rumah yang dibangun di suatu wilayah berpantai yang sering terjadi gelombang pasang dan badai topan yang dapat merubuhkan dan menghancurkan semua nimah di wilayah tersebut. 5. Homogeneous Homogeneous berarti sama atau serupa dalam bentuk atau sifat. Supaya dapat memenuhi sifat insurable, maka barang atau benda yang akan dipertanggungkan haruslah homogen, artinya banyak barang yang serupa atau sejenis. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa asuransi menutup sejumlah besar risiko supaya dapat membayar beberapa kerugian dari yang dipertanggungkan tersebut.


35

Apabila terdapat banyak risiko dalam suatu kelompok pertanggungan, maka asuransi tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip the law of large numbers. Jadi, apabila sesuatu yang dipertanggungkan tidak umum atau semacamnya pada dasarnya tidak termasuk insurable. C. KONTRAK ASURANSI Definisi kontrak adalah suatu perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih, menjanjikan suatu prestasi tertentu sebagai imbalan pembayaran tertentu, misalnya uang atau premi. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa ada suatu janji timbal balik. Satu pihak berjanji melakukan sesuatu, sementara yang lainnya berjanji memberi pembayaran. Kontrak asuransi disebut juga dengan contingent contract, yaitu kontrak atau janji di mana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, misalnya terbakarnya rumah yang dipertanggungkan. Dalam pengertian ini pula, tertanggung tetap harus membayar terus preminyaterlepas dari apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak. Asuransi dan Indemnifikasi Dasar dari seluruh kontrak asuransi adalah prinsip indemnifikasi atau principle of indemnification, yaitu suatu kontrak untuk mengganti kerugian pihak tertanggung. Penggantian kerugian atau indemnifikasi berarti mengembalikan pihak tertanggung kepada posisi keuangan yang sama seperti sebelum ia mengalami suatu kerugian. Misalnya, rumah tertanggung senilai Rp 100 juta terbakar habis. Berdasarkan prinsip indemnifikasi, pemilik rumah, yaitu tertanggung menerima uang Rp 100 juta dari perusahaan asuransi sejumlah nilai kerugian yang dialaminya. Indemnifikasi dan Prevensi Kerugian Salah satu peran penting asuransi dalam masyarakat modern adalah pencegahan kerugian. Dengan mengganti kerugian tertanggung, ia akan tercegah dari kerugian finansial. Penggantian kerugian haruslah tidak melebihi jumlah kerugian sebenarnya karena dapat mengurangi kemungkinan tertanggung dengan sengaja melakukan tindakan kelalaian atau dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari pembayaran asuransi. Polis Asuransi (Policy) Dokumen dasar dalam melakukan suatu pertanggungan adalah surat permohonan tertulis atau aplikasi yang diajukan tertanggung kepada perusahaan asuransi. Formulir aplikasi ini umumnya telah disiapkan oleh perusahaan asuransi. Dalam aplikasi tersebut memuat informasi lengkap, antara lain mengenai jenis dan jumlah asuransi yang diinginkan, premi yang dibayarkan, dan informasi lainnya mengenai timbulnya kerugian. Informasi ini bagi perusahaan asuransi digunakan terutama untuk tujuan underwriting dan identifikasi. Di samping dokumen aplikasi juga dikenal binder, yaitu kontrak sementara sebelum polis asuransi diterbitkan. Kontrak ini dapat berupa lisan ataupun tertulis. Dalam praktiknya, kontrak yang tidak tertulis sulit untuk dibuktikan keberadaannya. Namun biasanya binder ini dibuat sebelum diterbitkannya polis oleh perusahaan asuransi.


36

Kontrak asuransi yang dinyatakan dalam bentuk polis pada umumnya terdiri atas 4 (empat) bagian terpisah yang sering disingkat dengan DICE, yaitu: - Declarations. - Insuring agreements. - Conditions. - Exclusions. Declarations. Declaration atau deklarasi merupakan suatu pernyataan yang bersifat informasi mengenai risiko yang akan diasuransikan dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan premi dan penerbitan polis. Halaman pertama dari suatu polis disebut halaman deklarasi atau sering disingkat dengan "Dec Sheet" saja. Deklarasi tersebut menerangkan hal-hal mengenai: a. perusahaan asuransi yang bersangkutan sebagai penanggung; b. siapa yang ditanggung; c. apa yang ditanggung (termasuk lokasi terjadinya risiko); d. untuk berapa lama jangka waktu pertanggungan; e. jenis bisnis; f. berapa banyak yang dipertanggungkan; g. berapa besar preminya. InsuringAgreement. Insuring agreement adalah perjanjian pertanggungan yang merupakan bagian yang mengatur ketentuan kedua pihak, tertanggung dan penanggung. Conditions. Bagian ini mengatur ketentuan kedua pihak, tertanggung dan penanggung, dalam menyetujui untuk melakukan pemeriksaan atas suatu kejadian. Misalnya, pemegang polis harus memberitahukan perusahaan asuransi segera setelah terjadinya suatu kerugian. Atau dapat juga diatur bahwa perusahaan asuransi memiliki hak untuk memeriksa barang yang dipertanggungkan sewaktu-waktu. Atau ketentuan lain, misalnya si tertanggung harus menyerahkan bukti laporan tertulis kerugian dalam waktu 30 hari. Exclusions atau pengecualian. Pada bagian ini harus disebutkan dengan jelas bentuk peril apa saja yang tidak ditutup atau di luar penutupan pertanggungan. Bagian polis yang menyatakan halhal tersebut dinamakan exclusions. D. ASPEK HUKUM KONTRAK ASURANSI Karena asuransi pada prinsipnya merupakan suatu kontrak hukum, ada beberapa ketentuan yang mempengaruhi suatu kontrak. Beberapa di antaranya adalah: a. Warranties b. Representations c. Concealment d. Fraud


37

Warranties. Warranty adalah suatu ketentuan khusus atau pernyataan di dalam polis yang berkaitan dengan sifat risiko. Contoh, suatu polls mungkin berisi suatu warranty atau janji yang menyatakan bahwa tertanggung tidak akan meninggalkan atau membiarkan kosong rumah yang dipertanggungkan lebih dari 30 hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keyakinan perusahaan asuransi bahwa sangat kecil kesempatan tidak terdeteksinya kesalahan terjadinya pencurian, atau kemungkinan pengrusakan yang menyebabkan suatu kerugian. Jika tertanggung pindah ke tempat lain dengan meninggalkan dan membiarkan rumahnya tidak ditempati selama 6 (enam) bulan misalnya, berarti perusahaan asuransi menanggung risiko lebih besar daripada yang disepakati. Dengan demikian, kontrak asuransi dapat secara hukum dinyatakan tidak valid apabila suatu warranty nyatanyata dilanggar oleh tertanggung. Contoh warranty: a. Polis asuransi berisi suatu pernyataan bahwa pemilik polis berjanji merawat suatu sistem deteksi kebakaran dalam gedung yang ia asuransikan. b. Polis asuransi kapal tunda/penarik memuat pernyataan bahwa kapal tersebut dalam keadaan laik laut dan tidak akan digunakan untuk memuat kargo yang sifatnya berbahaya. Representations. Warranty seperti disebutkan di atas merupakan pernyataan bagian dalam polis itu sendiri. Karena Warranty merupakan bagian dari kontrak hukum atau polis, maka warranty merupakan suatu kepastian, pernyataan yang harus diakui dan dapat dibuktikan. Sedangkan ketentuan mengenai representations dapat dikatakan lebih lunak. Representations pada prinsipnya adalah suatu masalah pendapat, opini atau keyakinan, yaitu tertanggung meyakini kebenaran pernyataan apakah hal tersebut dapat dibuktikan atau tidak. Representations bukanlah suatu bagian dari polis sebagaimana halnya dengan warranty, tetapi hanyalah suatu pernyataan yang dibuat oleh tertanggung supaya memperoleh polis asuransi. Dengan demikian, dapat dibedakan dengan jelas bahwa representations adalah suatu pernyataan yang dibuat untuk mendapatkan polis asuransi, sementara warranty adalah suatu pernyataan yang dibuat dan tertera dalam polis itu sendiri. Fraud. Fraud secara hukum juga disebut fraudulent misrepresentation, yaitu suatu tindakan sengaja membuat suatu pernyataan palsu atau sengaja menyembunyikan fakta yang dapat mengakibatkan penolakan pihak perusahaan asuransi. Fakta yang tidak disebutkan atau disembunyikan tersebut haruslah material atau penting Ada dua macam penyebab berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu - perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya perjanjian telah berakhir sebagaimana yang telah dijanjikan semula. - perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalakan oleh salah satu pihak walau masa berlakunya perjanjian belum berakhir. Segera setelah perjanjian berakhir, maka semua kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak lagi mendapat ganti rugi dari penanggung.


38

BAB V MANAJEMEN RISIKO ASURANSI

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan pengertian risiko dalam asuransi 2. menjelaskan bentuk-bentuk risiko 3. menjelaskan pengelolaan risiko dalam asuransi 4. menjelaskan risiko yang dapat diasuransikan 5. menjelaskan risiko spesifik yang perlu dipertimbangkan 6. menjelaskan proses seleksi risiko awal

A. RISIKO ASURANSI Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (Pemilik atau Pemegang polis/ tertanggung) dengan perusahaan asuransi (Penanggung/ asuradur) mengenai pengalihan risiko dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi. Risiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin atau belum pasti akan terjadi (uncertainty of accurence and uncertainty of loss). Peristiwa yang mungkin terjadi dan belum pasti akan terjadi seperti sakit atau cidera karena kecelakaan, dan pasti terjadi tetapi kapan peristiwa itu terjadi yaitu kematian. Jenis-jenis asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa akan mengakomodasi pengalihan risiko tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan obyek asuransinya. Dengan membayar premi asuransi, nasabah akan mendapatkan penggantian kerugian keuangan dari perusahaan asuransi apabila risiko yang diperjanjikan tersebut benar-benar terjadi akibat peristiwa yang termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan. Dalam asuransi jiwa yang mengakut meninggalnya tertanggung dalam periode asuransi atau hidupnya seseorang sampai akhir periode polis asuransi jiwa yang bersangkutan. Cukup banyak pengertian tentang risiko, dalam buku: Introduction to insurance (Gordon CA Dicson M. Litt. PhD, FCII) memberikan pengertian tentang risiko antara lain: a. Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya peristiwa yang menimbulkan b. kerugian ekonomis; c. Risiko adalah suatu yang tidak dapat dipridiksi, dimana kadangkala kenyataan d. yang terjadi berbeda dengan hasil-hasil pridiksinya; e. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan; f. Risiko adalah kemungkinan kerugian (risk is the chance of loss); g. Risiko adalah kombinasi dari berbagai keadaan yang mempengaruhinya (risk h. combination of hazards), dan lain-lain.


39

Pengertian risiko dalam kaitannya dengan Asuransi dapat dirumuskan bahwa: Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti. Ketidakpastian yang dominan adalah ketidakpastian akan selalu menghadapi semua manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya, baik kehidupan pribadi (personal) maupun kegiatan usaha (business). Ketidakpastian yang dominan adalah ketidakpastian akan terjadinya peristiwa dan ketidakpastian akan dialaminya kerugian (uncertainty of accurence and uncertainty of loss) dari konsep inilah titik awal untuk mempelajari asuransi. B. BENTUK - BENTUK RISIKO Bentuk-bentuk risiko antara lain: 1. Risiko murni (pure risk) adalah bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian (loss) atau tidak menimbulkan kerugian (no loss or breakeven), seperti kematian, kecelakaan, kebakaran. Pure risk tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan; timbul kerugian atau tidak timbul kerugian. Adapun contohnya adalah diprediksikan akan mengalami ketidakmampuan atau “disability“, dan ia kemudian benarbenar mengalami ketidakmampuan, maka ia akan kehilangan sumber penghasilan karena ketidakmampuannya, atau ia akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan atau perawatan (medical care expenses). Kalau ketidakmampuan tersebut tidak terjadi, maka iapun tidak akan memperoleh keuntungan secara finansial, atau kemungkinan bahwa setiap orang akan mengalami cacat; Jika seseorang tidak dapat bekerja, maka akan mengalami kerugian finansial. Atau sebaliknya yaitu jika tidak pernah mengalami cacat, maka tidak pernah mengalami kerugian dari risiko tersebut; Kemungkinan kerugian finansial tersebut tanpa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan asuransi adalah bagaimana dapat memberikan kompensasi atas kerugian finansial, dan tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Risiko Murni seperti inilah yang dapat diasuransikan. Tujuan asuransi adalah untuk memberikan kompensasi atas kehilangan sumber keuangan tetapi tidak memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperoleh keuntungan secara finansial. 2.

Risiko spekulatif (speculative risk) adalah risiko kalau terjadi dapat menimbulkan kerugian (loss), tidak menimbulkan kerugian (no loss) dan mendatangkan keuntungan (gain/profit), seperti produksi, usaha dagang. Speculative risk memiliki 3 (tiga) kemungkinan hasil yaitu: Rugi, Untung atau tidak ada perubahan. Adapun contohnya yaitu pada saat seseorang membeli saham, maka mereka akan melakukan spekulasi bahwa nilai saham tersebut akan naik dan dimungkinkan akan mendapatkan laba dari investasinya, atau nilai saham dapat juga turun ataupun jatuh dengan harga serendah-rendahnya sehingga akan mengalami risiko rugi dan bahkan hilangnya seluruh atau sebagian dari uang yang diinvestasikan. Jika nilai saham tersebut tidak naik ataupun tidak turun atau tidak


40

mengalami perubahan, maka mereka tidak akan kehilangan maupun tidak memperoleh keuntungan dari uang yang diinvestasikan. 3.

Risiko mendasar atau fundamental (fundamental risk) adalah risiko-risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya sangat luas atau berfifat catastrophic, seperti gempa bumi, banjir, Polusi udara, gunung meletus, perang.

4. Risiko khusus (particular risk) adalah risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya bersifat lokal, tidak menyeluruh (non catastrophic), seperti sakit, kecelakaan, kematian, pencurian ataupun kebakaran. Dari keempat bentuk-bentuk risiko tersebut di atas, hanya 2 (dua) bentuk risiko yang dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi yaitu risiko murni dan risiko khusus. Dimana saja dan kapan saja setiap hidup manusia akan dihadapkan pada risiko, dan tidak semua risiko dapat dikelola dengan baik. Karena keterbatasannya sebagaian pengelolaan risiko dapat dialihkan kepada suatu badan atau perusahaan yang dapat menerima atau menanggung risiko tersebut atau dapat diistilahkan dengan ”risk is the very center of insurance and the very center of life”. C. PENGELOLAAN RISIKO Pada dasarnya setiap manusia senantiasa berhadapan dengan risiko dalam menjalankan berbagai aktifitasnya. Pada saat orang berangkat ke kantor untuk bekerja, ada risikonya. Saat orang akan berekreasi atau berwisata ke luar kota, juga ada risikonya. Kalau kita memutuskan untuk meninggalkan sebuah payung di rumah di musim penghujan, berarti kita telah mengambil risiko bahwa kita akan kehujanan dan kebasahan jika di jalan nanti benar-benar terjadi hujan. Risiko-risiko seperti ini dapat dikatakan tidak terlalu signifikan. Bagaimanakah dengan risiko-risiko di bawah ini : a. Reyza, seorang Sarjana Teknologi Informasi yang berusia 24 tahun dan memilih bekerja paruh waktu di sebuah universitas. Bagaimanakah jika suatu hari Reyza mengalami suatu penyakit, memerlukan perawatan dalam jangka panjang dengan biaya pengobatan yang cukup besar? b. Bapak Suharno dan Ibu Suharni adalah suami istri yang bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta, dan mereka mempunyai 3 orang anak, yang terkecil sudah duduk di kelas 3 sebuah SMA di kota Surabaya. Bagaimanakah jika suatu saat mereka mengalami ketidakmampuan atau sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga? c. Bapak Marzuki Abdullah memiliki dan mengelola sebuah mini market yang diberi nama Marzuki Mart, dan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Bagaimanakah bisnis Bapak Marzuki ini jika pada suatu hari terjadi kebakaran yang menghabiskan seluruh mini marketnya? d. PT. Jakarta Agribisnis, merupakan sebuah perusahaan yang mengelola usaha pengembangan produk-produk seperti keripik pisang, keripik salak, keripik nangka, keripik singkong, keripik ubi, dan sebagainya. Perusahaan ini sangat tergantung pada seorang karyawan yang bernama Abdul Hadi yang memiliki keahlian handal


41

dalam mengembangkan berbagai produk. Bagaimanakah kelanjutan perusahaan ini jika Abdul Hadi meninggal dunia karena sakit? e. Bapak Abu Bakar adalah seorang pegawai sebuah perusahaan swasta dan beliau merupakan satu-satunya sumber keuangan bagi keluarganya. Bagaimanakah nasib keluarga ini apabila Bapak Abu Bakar pensiun dan penghasilannya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Dalam kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik dalam kasus Reyza yang masih muda, kasus keluarga Bapak dan Ibu Suharno, kasus bisnis mini market dan agribisnis, serta kasus keluarga Bapak Abu Bakar, semuanya dapat dikelola dengan menerapkan ilmu manajemen risiko (Risk Management). Dengan ilmu manajemen risiko kita dapat melakukan upaya untuk mengeliminir risiko yang mungkin terjadi. Untuk meminimalisasi atau mengeliminasi terjadinya suatu risiko finansial tertentu, maka ada beberapa altertatif atau opsi yang dapat dipilih yaitu: 1. Menghindari risiko (avoiding risk), yaitu suatu metode pengelolaan risiko yang pertama dan mungkin yang paling murah. Menghindari kerugian dari investasi pasar modal atau saham, maka tidak perlu menempatkan investasinya di pasar saham; mengindari dari kejatuhan buah duren, maka jangan beristirahat dibawah pohon duren yang lagi dipanen. Akan tetapi usaha untuk menghindar bukan suatu cara pengelolaan risiko yang efektif atau praktis, karena seseorang akan menjadi tidak ada usaha atau diam dan senantiasa menghindar. 2. Mengendalikan risiko (controlling risk). Usaha untuk mengendalikan risiko dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah dengan mencegah agar risiko tidak terjadi atau mengurangi risiko tersebut. Adapun salah satu usaha untuk mengendalikan risiko adalah dilarang merokok diruangan kerja ber AC atau dengan memasang filter udara; Seorang Ibu yang melarang anak-anaknya bermain didekat sumur pompa air, maka dipasang pagar atau tembok setinggi satu meter. Usaha untuk mengendalikan risiko ini agar dapat mengurangi kemungkinan risiko atau kerugian dan menekan kemungkinan risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. 3. Menerima risiko (accepting risk). Metode pengelolaan risiko dengan menerima risiko berarti menerima atau menahan risiko tersebut. Secara sederhana menerima risiko berarti menanggung seluruh tanggung jawab finansial atas risiko tersebut. Menerima risiko sama dengan mengasuransikan diri sendiri (self insurance) yaitu seseorang atau perusahaan dapat mengelola risikonya dengan menerima seluruh tanggung jawab finansialnya atau kerugian-kerugiannya yang terkait dengan risikorisiko tersebut. Mengelola risiko dengan menerimanya atau sef insurance dapat dilakukan oleh setiap orang ataupun perusahaan, yaitu dengan menanggung segala biaya atau tanggung jawab finansial yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut, seperti biaya perawatan jalan untuk diri sendiri, keluarga maupun karyawan suatu perusahaan.


42

Menerima risiko dapat dilakukan oleh setiap orang ataupun perusahaan untuk menanggung kerugian-kerugian yang sederhana ataupun kecil dan atau bentukbentuk risiko yang benar-benar dapat diterima atau dikerjakan. 4. Mengalihkan risiko (transferring risk). Usaha untuk mengalihkan suatu risiko merupakan salah satu usaha pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan atau melimpahkan tanggung jawab finansial kepihak lain. Mengalihkan suatu risiko kepada pihak lain maka dengan sendirinya akan terdapat biaya atau imbalan untuk mengelola pengalihan risiko tersebut. Usaha untuk mengalihkan risiko dapat dilakukan oleh seseorang, keluarga dan perusahaan yaitu dengan membeli pertanggungan atau asuransi. Imbalan atau biaya sebagai prestasi atau pengalihan risiko yang disebut dengan premi (premium) yang diterima oleh penangggung (perusahaan asuransi), maka penanggung mewajibkan untuk mengeluar dokumen tertulis berupa polis asuransi (insurance policy) yang berisikan ketentuan-ketentuan perjanjian antara penanggung dan pemegang polis. Perjanjian tersebut merupakan kontrak yang dapat diberlakukan secara hukum dimana di dalam perjanjian tersebut penanggung setuju untuk membayar sejumlah uang jika risiko yang diperjanjian tersebut terjadi dalam masa waktu yang diperjanjikan yang disebut dengan manfaat polis (policy benefit) atau klaim (claim). D. RISIKO YANG DAPAT DIASURANSIKAN (INSURABLE RISK) Bentuk-bentuk risiko yang dapat diasuransikan tersebut dapat dijabarkan, antara lain: a. Risiko tersebut harus bersifat homogen atau dalam jumlah yang cukup banyak (homogeneus similarly). b. Risikonya harus murni (pure risk). c. Selain bentuk risikonya murni, harus merupakan suatu risiko khusus atau partikular. d. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkannya, terjadi dari suatu peristiwa yang bersifat kebetulan (fortuitous) dan merupakan suatu hal yang dapat terjadi, dan atau dapat juga tidak terjadi. e. Risikonya bukan suatu hal yang bertentangan dengan kebijakan umum atau kebijakan pemerintah (not against public policy). f. Obyek risiko dan dampak kerugian yang mungkin timbul, harus dapat diukur atau dinilai dengan uang (financial value). g. Mereka yang akan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi atau akan mengasuransikan, harus mempunyai kepentingan (insurable interest) atau kepentingan yang melekat pada obyek atau orang yang diasuransikan. h. Premi yang ditetapkan atas dialihkannya suatu risiko yang dimilikinya ditetapkan dengan wajar (reasonable premium). Dari beberapa bentuk-bentuk risiko yang dapat diasuransikan di atas, maka ada beberapa karakteristik dari risiko-risiko tersebut yang sesungguhnya dapat diasuransikan yaitu: 1. Kerugian terjadi secara kebetulan (fortuitous). 2. Kerugiannya riil atau nyata (definite).


43

3. Kerugiannya harus berarti (significant). 4. Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi (predictable). 5. Kerugian tidak menjadi bencana atau katastrofis (catastrophic) bagi penanggung. Kelima karakteristik tersebut menjadi dasar yang menentukan bahwa risiko tersebut dapat diasuransikan atau yang menjadi dasar dari bisnis asuransi. Kemungkinan kerugian yang tidak mengandung atau memiliki salah satu dari karakteristik tersebut, dianggap tidak layak untuk diasuransikan atau bukan sebagai suatu risiko yang dapat diasuransikan. 1. Kerugian terjadi secara kebetulan (fortuitous) Agar kerugian potensial layak di asuransikan, harus mengandung atau memiliki unsur ketidakpastiaan artinya terjadinya harus kebetulan (fortuitous). Kerugian harus disebabkan oleh karena suatu kejadian yang tidak diharapkan ataupun tidak sengaja dilakukan, sebagai contoh, umumnya orang tidak dapat mengetahui mereka akan menjadi cacat atau tidak dapat bekerja akibat kecelakaan/sakit. Dalam hal ini, Perusahaan Asuransi dapat menawarkan asuransi cacat untuk melindunginya dari kerugian finansial yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti tersebut. Jika Asuransi jiwa menerapkan secara tegas prinsip kerugian ini timbul persoalan lain yaitu bahwa kematian adalah peristiwa yang pasti terjadi. Namun kapan tepatnya saat kematian terjadi seseorang tetap berada diluar kendali orang itu. Karenanya walaupun peristiwa yang dipertanggungkan, yakni kematian merupakan peristiwa yang pasti saat terjadinya peristiwa itu biasanya betul-betul mengandung ketidakpastian. 2. Kerugiannya riil atau nyata (definite) Kerugian yang dapat di asuransikan harus riil atau nyata artinya dapat dibatasi dari segi waktu (time) dan jumlah (amount). Perusahaan asuransi harus mampu menetapkan kapan manfaat polis dibayarkan dan berapa besar atau jumlah manfaat yang harus dibayarkan. Kematian, cacat, ketidakmampuan dan usia lanjut atau tua, merupakan suatu keadaan yang umum dan dapat diidentifikasikan. Namun demikian besarnya kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejadian tersebut tergantung pada penafsirannya dan keadaan inilah yang menjadi pokok permasalahannya. Manfaat asuransi atau jumlah (amount) yang ditentukan dalam polis dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika risiko yang diperjanjikan terjadi pada waktu (time) kontrak asuransi masih berlaku (inforce). Jumlah dan waktu senantiasa akan menjadi batasan-batasan dalam kontrak asuransi, sehingga dari jumlah dan waktu ini akan menentukan hal-hal yang akan dibatasi atau dikecualikan dan diperkenankan. Adapun kontrak asuransi dapat dikelompokan sebagai Kontrak nilai atau kontrak sejumlah uang (valued contrac) dan kontak indemnitas atau ganti rugi (contrac of indemnity). Value contract adalah kontrak dengan manfaat polis yang jumlah atau besarannya ditetapkan sebelumnya, atau jumlah manfaat yang akan dibayarkan apabila terjadi suatu kerugian yang diasuransikan tidak memperhatikan besar atau jumlah


44

kerugian yang dideritanya. Dalam polis asuransi jiwa besarnya santunan meninggal telah dicantumkan sejak polis diterbitkan. Misalnya, jika seorang Bapak sebagai tertanggung dan sekaligus pemegang polis mengasuransikan jiwanya sebesar Rp. 50 juta yang disebut dengan sejumlah uang pertanggungan (UP) atau disebut face amount “atau “face value”, maka jumlah UP tersebut akan dituliskan atau dicantumkan dalam polis asuransi yang diperjanjikannya tersebut. Jika risiko yang diperjanjikan dalam polis terjadi yaitu meninggal dunia, maka nilai atau besaran UP yang tercantum dalam polis menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkannya. Jumlah UP yang dibayarkan tidak dikaitkan dengan besarnya kerugian sesungguhnya yang ditimbulkan akibat kematiannya si wanita atau tertanggung tersebut. Contract of indemnity adalah kontrak asuransi dengan besarnya jumlah atau manfaat santunan yang akan dibayarkan didasarkan atas jumlah aktual kerugian finansial yang diakibatkan oleh kerugian tersebut, atau sebagaimana ditentukan pada saat kerugian tersebut terjadi. Kontrak idemnitas adalah suatu kontrak yang menyatakan bahwa jumlah manfaat setara dengan jumlah kerugian finansial yang ditanggung atau jumlah maksimum sebagaimana dinyatakan dalam kontrak tergantung mana yang lebih kecil. Karena itu, pemegang polis tidak dapat mengajukan tuntutan kerugian atau klaim (claim), atas jumlah manfaat yang lebih tinggi dari nilai kerugian yang sesungguhnya. Prinsip indemnitas berlaku pada asuransi kesehatan yaitu perusahaan asuransi menanggung semua besarnya biaya rumah sakit yang dikeluarkan untuk membiayai pengobatan dan perawatan seseorang di Rumah Sakit, oleh karenanya hal ini termasuk dalam kontrak indeminitas. Misalnya, jika seseorang membeli polis asuransi kesehatan, maka dalam polisnya akan di cantumkan jumlah maksimum yang dapat diberikan untuk membayar biaya Rumah Sakitnya. Apabila biaya perawatanya kurang dari jumlah maksimum, perusahaan asuransi tidak akan membayar ganti rugi sejumlah maksimum tersebut, tetapi asuransi hanya akan membayar ganti rugi sejumlah uang biaya perawatan yang sebenarnya sesuai dengan kuitansi atau bukti tagihan yang dikeluarkan Rumah Sakit. 3. Kerugian harus berarti (significant) Kehilangan sesuatu menimbulkan kekecewaan berkepanjangan. Seringkali kita lupa meletakkan Pulpen, Payung, Kunci mobil atau Kacamata. Dari segi finansial kehilangan seperti ini tidak dapat disebut sebagai sesuatu yang sangat berarti. Mengganti pena atau pulpen, bukanlah sesuatu yang berat bagi kebanyakan orang. Kerugian kecil itu akan membuat biaya perlindungan demikian tinggi, dan tidak ekonomis. Sebaliknya, beberapa jenis kerugian menimbulkan beban keuangan yang berat bagi kebanyakan orang. Misalnya, jika seorang buruh terluka dalam suatu kecelakaan kerja yang menyebabkan orang itu tidak dapat bekerja selama setahun, maka risiko


45

hilangnya penghasilan termasuk sesuatu hal yang sangat penting. Kerugian semacam inilah yang layak diasuransikan. 4. Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi (predictable) Perusahaan asuransi harus dapat memperkirakan kemungkinan tingkat kerugian (loss rate) yang akan dialami oleh tertanggung. Artinya perusahaan asuransi harus dapat memperkirakan tingkat kerugian kelompok atau sejumlah orang tertentu dalam jumlah dan waktu kerugian yang akan diasuransikan dapat terjadi terhadap kelompok tertanggung tersebut. Jika perusahaan asuransi dapat memperkirakan tingkat kerugiaan tersebut maka besaran premi yang layak untuk dikenakan kepada setiap pemeggang polis akan dapat ditentukan, sehingga perusahaan asuransi akan dapat memastikan cukupnya jumlah dana yang akan dicadangkan untuk membayarkan klaim atau jika risiko yang diperjanjikan terjadi. Meski sepanjang tahun, manusia telah mencoba meramal dengan bola kristal, kartu tarot dan daun lontar untuk mengetahui nasibnya dikemudian hari, akan tetapi dari sudut pandang individu, kerugian yang mungkin dideritanya tidak dapat diduga sebelumnya. Demikian pula manusia maupun perusahaan asuransi tidak ada yang dapat meramalkan saat yang pasti (time) seseorang itu akan meninggal, akan menjadi cacat, atau harus dirawat dirumah sakit. Namun, dari sekelompok tertentu orang dapat diperkirakan secara akurat, berapa jumlah yang akan meninggal, cacat atau butuh perawatan rumah sakit dalam waktu atau periode tertentu. Perkiraan mengenai kerugiaan dimasa yang akan datang tersebut didasarkan atas konsep bahwa walaupun kejadian secara perorangan, misalnya kematian dimasa yang lalu timbul atau tampaknya tidak beraturan, namun pada hakekatnya mengikuti suatu pola. Apabila pola masa lalu tersebut dapat dikenal melalui observasi, kemungkinan bahwa kejadian tersebut akan dipastikan dapat terjadi dimasa yang akan datang atau disebut dengan probabilitas (probability). Adapun hal yang dapat membantu keakurasian prediksi terhadap probalitas suatu kejadian adalah hukum bilangan besar (the law of large numbers). Menurut the law of large numbers menyatakan bahwa: semakin banyak jumlah observasi yang dilakukan atas suatu peristiwa atau kejadian, maka semakin besar kemungkinan observasi tersebut menghasilkan estimasi probabilitas yang sesungguhnya bahwa kejadian tersebut akan terjadi. Misalnya, jika anda melempar koin, maka kemungkinan koin jatuh dengan sisi atau bagian muka berada di atas atau bagian belakang ada di atas, sehingga probalitasnya adalah 50 : 50, contoh ini merupakan probabilitas yang dapat dikalkulasikan (calculable probability). Jika dua atau bahkan 12 kali lemparan, belum tentu menghasilkan hasil yang sama antara bagian muka dan bagian belakang dari koin tersebut. Tetapi jika anda melempar koin itu 1000 kali, anda dapat mengharapkan adanya hasil kemungkinan bagian muka 500 dan kemungkinan bagian belakang juga 500. Makin sering anda melempar koin, maka kemungkinan bahwa anda dapat mengamati proporsi yang kira-kira setara antara bagian muka berada di atas dan bagian belakang berada diatas adalah sama, dengan demikian anda akan mencapai atau mendapatkan suatu kemungkinan yang sesungguhnya semakin besar.


46

Hukum bilangan besar diterapkan di perusahaan asuransi sebagai metode untuk memprediksi mengenai kemungkinan kerugian di hari depan. Perusahaan asuransi mengumpulkan informasi tertentu tentang sekelompok orang agar dapat mengenali atau mengidentifikasikan pola kerugian yang dialami oleh orangorang tersebut. Berdasarkan keterangan dan data yang dikumpulkan ini, Perusahaan asuransi dapat memprediksi jumlah kerugian yang akan timbul dalam kelompok tertentu dengan lebih akurat, artinya perusahaan asuransi dapat memprediksi jumlah yang akan meninggal, cacat atau sakit dari kelompok tertentu tersebut. Perusahaan asuransi telah mencatat dan mengamati berapa jumlah tertanggung yang meninggal pada kelompok-kelompok usia tertentu, kemudian perusahaan asuransi tersebut membandingkan data yang diperolehnya dengan data kematian penduduk nasional. Berpedoman pada data statistik ini, perusahaan asuransi dapat menyusun tabel atau bagan-bagan yang disebut dengan tabel mortalitas (mortality tables) yang sangat akurat dalam mengidentifikasikan jumlah orang dalam kumpulan yang besar (100.000 atau lebih) yang mungkin akan meninggal pada usia tertentu. Tabel mortalita menggambarkan tingkat kematian (rate of mortality) atau banyaknya kematian menurut usia, diantara sekumpulan orang tertentu. Perusahaan asuransi dapat juga mengembangkan tabel yang sama yang di sebut Tabel morbiditas (morbidity tables) yang menggambarkan tingkat morbiditas (rate of morbidity) atau timbulnya penyakit atau kecelakaan, berdasarkan usia, yang dialami atau terjadi diantara sekelompok orang tertentu. Dengan menggunkan tabel mortalita dan tabel morbiditas yang akurat, perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan dapat memprediksi tingkat kemungkinan kerugian untuk kumpulan tertanggung; menetapkan premi yang layak untuk membayar klaim. Cara-cara perusahaan asuransi menggunakan statistik ini untuk menetapkan premi (pricing of life insurance) akan dibicarakan lebih lengkap dalam bab selanjutnya. 5. Kerugian tidak menjadi bencana atau katastrofis (catastrophic) bagi penanggung Kemungkinan suatu kerugian yang tidak dapat diasuransikan, jika risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar atau luar biasa atau katastropik. Kerugian tersebut tidak dapat diasuransikan karena perusahaan asuransi tidak bisa memberikan janjinya untuk membayar manfaat kerugian tersebut. Contoh: Perusahaan asuransi umum tidak akan mau menerima pelimpahan risiko untuk rumah-rumah yang lokasinya bedekatan dengan Gunung merapi, mobil-mobil atau kendaraan bermotor yang lokasinya rendah atau senantiasa kebanjiran. Adapun obyek-obyek tersebut dapat diasuransikan jika bersedia membayar premi besar dengan beberapa pengecualian-pengecualian. Perusahaan asuransi dapat mengasuransikan sesuatu, jika kerugian finansial yang diakibatkan oleh suatu risiko dapat diprediksi. Contoh: dari 1000 orang dengan usia tertentu yang membeli polis asuransi kematian diasumsikan 10 orang akan meninggal dinia, akan tetapi jika yang meninggal melebihi dari prediksi yaitu sampai


47

dengan 200 orang, maka dianggap sebagai suatu peristiwa kataspropik yang disebabkan oleh virus SARS, Flu burung, gempa bumi, ataupun peperangan. Risikorisiko seperti ini dapat dikatakan sebagai risiko katastropik. Perusahaan asuransi jiwa dapat juga mengamati seorang atau beberapa calon nasabah yang membeli polis-polis kematian dengan uang pertanggungan besar sekali (over insurance) atau tidak wajar yang dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi penanggung. Alternatif lain, perusahaan asuransi dapat menekan kemungkinan kerugian yang fatal dengan mengalihkan risiko (risk transferring) kepada perusahaan asuransi lain, artinya perusahan asuransi lain tersebut menerima tanggung jawab untuk membayar seluruh atau sebagian klaim jika risiko itu terjadi atau sesuai dengan bagian premi yang diterimanya.

Perusahaan asuransi (insurer, ceding company) yang mengalihkan (cede) kerugiaan finansial tersebut dapat dilakukan dengan mengalihkan atau mengasuransikan kembali kepada perusahaan asuransi kedua yaitu dengan istilah reasuransi (reinsurance) dan perusahaan yang menerima reasuransi tersebut dinamakan reasuradur atau reinsurer (Perusahaan Reasuransi). Perusahaan asuransi jiwa biasanya menetapkan jumlah asuransi maksimum atau retensi sendiri (retention limit) yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi atas risikonya sendiri untuk setiap jiwa tanpa mengalihkan sebagian dari risiko tersebut kepada perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi kadang-kadang dapat juga mengalihkan risikonya kepada perusahaan reasuransi lainnya dalam suatu transaksi yang disebut retrosesi (retrocession). Perusahaan reasuransi yang mereasuransikan risiko yang dialihkan oleh perusahaan asuransi dalam suatu transaksi retrosesi disebut retrocessionaire E. RISIKO SPESIFIK YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN Telah kita bahas secara cukup mendalam 5 (lima) karakteristik risiko yang harus dipenuhi agar sebuah obyek layak untuk diasuransikan. Namun demikian, karena


48

produk asuransi itu dipasarkan secara kasus per kasus (case-by-case), sehingga sering kita temukan berbagai kondisi atau faktor yang sangat spesifik yang memerlukan kecermatan dalam mempertimbangkan kondisi yang mungkin dapat menimbulkan risiko di kemudian hari. Sehubungan dengan kondisi yang demikian itu, kita harus memahami beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk menutup asuransi untuk seorang calon tertanggung. Applicant, adalah individu atau badan usaha (bisnis) yang mengajukan permohonan asuransi, dan jika permohonan tersebut diterima dan kemudian perusahaan asuransi menerbitkan polisnya, maka status applicant ini berubah menjadi pemegang polis atau policyowner atau disebut juga dengan policyholder. Sedangkan orang yang atas jiwanya dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi, disebut tertanggung atau the insured person, di Kanada disebut sebagai the life assured, dan di beberapa negara lain dikenal dengan nama the assured saja. Dalam banyak kasus asuransi, pemegang polis, yang dikenal juga dengan istilah policyholder atau policyowner, juga sering berstatus sekaligus sebagai Tertanggung. Istilah yang dipakai untuk Pemegang Polis yang sekaligus juga sebagai Tertanggung adalah policyowner-insured. Jika seseorang membeli polis asuransi perorangan (polis asuransi individu) untuk orang lain, maka polisnya disebut dengan third party policy, dan orang yang namanya ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi disebut sebagai termaslahat/ahli waris atau beneficiary. Dalam lingkungan asuransi kesehatan, manfaat asuransinya dapat dibayarkan, baik kepada tertanggung maupun langsung kepada rumah sakit atau ke dokter, atau ke instansi-instansi perawatan kesehatan yang telah merawat tertanggung sesuai dengan kesepakatan sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat umum polis atau general policy condition atau syarat-syarat khusus polis yang juga dikenal dengan sebutan special policy condition. F. PROSES SELEKSI RISIKO AWAL Orang-orang yang merasakan bahwa dirinya mempunyai risiko yang lebih tinggi dari orang-orang lain yang berada dalam kondisi normal terutama jika ditinjau dari sudut pandang kesehatannya, akan memiliki kecenderungan yang lebih untuk mengambil asuransi. Kecenderungan seperti ini disebut dengan istilah anti-seleksi yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan antiselection, adverse selection, atau selection against the insurer. Hal ini merupakan alasan utama bagi perusahaan asuransi untuk melakukan seleksi risiko awal yang sering kita sebut dengan istilah underwriting secara cermat agar tingkat risiko yang ditaksir mendekati risiko yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam mengestimasikan besarnya risiko yang akan ditanggung dan berdampak pada kesalahan dalam menetapkan besarnya premi yang harus dibayar oleh Pemegang Polis.


49

Underwriting atau proses seleksi risiko awal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang diperkirakan dapat terjadi pada diri calon tertanggung, kemudin mengklasifikasikannya ke dalam beberapa tingkatan atau golongan. Pegawai atau tenaga ahli di perusahaan asuransi jiwa yang diberi tanggung jawab untuk melakukan seleksi risiko ini dinamakan underwriter yang tugas pokoknya adalah: Melakukan identifikasi risiko para calon tertanggung. Mengklasifikasikan risiko para calon tertanggung yang telah diidentifikasi. a. Identifikasi risiko Meskipun tidak seorangpun dapat memastikan kapan waktunya seseorang akan meninggal, mengalami kecelakaan dan ketidakmampuan, atau akan mengalami suatu penyakit, akan tetapi untuk dapat menerima seorang calon tertanggung diperlukan seleksi awal terhadap faktor-faktor yang dapat menambah atau mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi dan harus menjadi tanggungan perusahaan. Dalam hubungan dengan bisnis asuransi, faktor- faktor resiko yang perlu dicermati itu adalah: Peril secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebab atau yang mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian. Dalam praktiknya, istilah "penyebab kerugian" kadangkadang digunakan dalam polis asuransi yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai peril. Peril yang umum adalah kebakaran, kemalingan, badai, banjir, dan ledakan. Penyebab kerugian dalam hubungannya dengan asuransi dinamakan peril. Hazard adalah setiap keadaan yang dapat menciptakan atau mendorong kesempatan timbulnya kerugian dari suatu peril. Misalnya, kebakaran adalah suatu peril atau penyebab kerugian. Akan tetapi, bensin yang disimpan dekat kompor merupakan suatu hazard, yaitu sesuatu yang dapat memberi atau mempercepat peluang peril kebakaran yang akan menyebabkan suatu kerugian. Contoh bentuk peril dan hazard: a. Merokok di dalam pabrik dinamit (hazard). b. Terjadi letusan di dalam ruang mesin (peril). c. Rem mobil yang tidak berfungsi (hazard). d. Tabrakan yang melibatkan bus dan kendaraan lain (peril). e. Kebanjiran yang mengakibatkan kerugian besar para petani (peril). Selanjutnya hazard dapat dibedakan dalam 3 macam bentuk sebagai berikut: a. physical hazard; b. morale hazard; c. moral hazard. a. Physical hazard 1. Physical hazard adalah hazard yang timbul dari kondisi fisik penggunaan barang yang dipertanggungkan atau yaitu ciri-ciri fisik seseorang yang mungkin akan berpengaruh terhadap tingkat risikonya, misalnya saja seseorang yang pernah mengalami suatu penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi (high blood pressure), gula darah (diabetes melitus) dan lain sebagainya yang berpotensi untuk terjadinya gangguan kesehatan pada diri orang tersebut. Contoh lain; bensin yang disimpan dalam garasi atau menggunakan gudang untuk pabrik petasan.


50

Keadaan-keadaan tersebut di atas dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian. b. Morale hazards dan Moral hazards Morale hazards dan moral hazard bukan merupakan keadaan yang bersifat fisik yang dapat memperbesar peluang terjadinya suatu kerugian, akan tetapi lebih berkaitan dengan sifat dan tindakan tertanggung. Moral Hazard merupakan berbagai faktor yang berkaitan dengan reputasi seseorang, posisi keuangan/kekayaan, catatan-catatan tentang kriminalitas yang pernah dilakukannya, dan sebagainya. Orang-orang seperti itu membeli asuransi bukan untuk memproteksi diri dari hilangnya sumber finansial, akan tetapi mungkin untuk mencari keuntungan pribadi melalui asuransi.Morale hazards adalah hazard akibat kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang akan menyebabkan terjadinya suatu kerugian. Moral hazard adalah hazard di mana seseorang dengan sengaja menyebabkan suatu kerugian dengan maksud memperoleh uang asuransi atau kompensasi lain. Contoh morale dan moral hazards: a. Tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil karena hanya mengganggu posisi duduk (morale hazard). b. Meninggalkan mobil tanpa terkunci sama sekali karena mobil tersebut telah diasuransikan (morale hazard). Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, underwriter selanjutnya akan mengklasifikasikan risiko-risiko para calon tertanggung yang akan mengambil asuransi di perusahaannya. b. Klasifikasi risiko Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa tanggung jawab utama dari seorang underwriter adalah mengidentifikasikan risiko para calon tertanggung, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tugas berikutnya yaitu melakukan klasifikasi para calon tertanggung ke dalam golongan-golongan atau kelas tertentu sesuai dengan tingkat risiko masing-masing, untuk menetapkan tarif premi yang tepat. Dalam mengklasifikasikan tingkat risiko para calon tertanggung, underwriter akan menerapkan aturan yang dituangkan dalam buku panduan yang disebut Underwriting Guidelines, dan berdasarkan panduan tersebut, risiko-risiko akan dikelompokkan ke dalam golongan / kelas sebagai berikut : ƒ Standard Risk (risiko standard) ƒ Preferred Risk (risiko yang lebih baik) ƒ Substandard Risk (risiko di bawah standard) ƒ Decline Risk (risiko buruk) Standard Risks, merupakan kelompok tertanggung yang risikonya dinilai rata- rata untuk usia tertentu, dan untuk usia yang berbeda memang risikonya pun berbeda. Premi yang dikenakan pada kelompok ini disebut “standard premium rate“ atau dapat disebut sebagai tarif premi standar. Preferred Risks. Kelompok ini merupakan golongan dari calon tertanggung


51

yang risikonya dinilai lebih rendah dari mereka yang tergolong dalam kelompok standard risks, dan oleh karena itu premi yang dikenakan untuk kelompok preferred risks ini juga lebih rendah. Dalam prakteknya, ada juga perusahaan asuransi jiwa yang membuat kelompok tertanggung yang disebut dengan istilah super-preferred risk class. Sudah barang tentu untuk golongan ini premi yang dikenakan lebih rendah dari premi yang dikenakan untuk kelompok preferred risks. Contoh untuk mereka yang termasuk dalam preferred risk class, antara lain mereka yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Sedangkan bagi mereka yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras, dan rutin berolah raga serta rutin menjalani medical check-up, dikelompokkan ke dalam golongan super-preferred risk class. Substandard Risks, merupakan golongan tertanggung yang risikonya lebih tinggi dari mereka yang berada dalam kelompok standard risk class. Untuk asuransi jiwa, mereka yang termasuk dalam kelompok ini akan dikenakan substandard premium rate atau tingkat premi substandar yang lebih mahal dari premi standar. Sedangkan dalam asuransi kesehatan, mereka akan dilayani dengan 2 (dua) cara pengenaan premi, yaitu: - Premi Substandard seperti dalam asuransi jiwa. - Kondisi yang dimodifikasikan atau modified policy condition misalnya dengan mengecualikan suatu penyakit dari cakupan asuransinya, antara lain dengan tidak memberikan biaya penggantian medical check-up, tidak memberikan penggantian biaya operasi jantung, pemasangan ring dan sebagainya. Declined Risks, adalah kelompok dari orang-orang yang risikonya dinilai terlalu besar bagi perusahaan asuransi, sehingga tidak layak untuk diasuransikan, atau kalau diterima sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi akan dikenakan premi yang sangat tinggi. Pada umumnya seorang pemohon disability income insurance diklasifikasikan ke dalam golongan declined risk class ini.


52

BAB VI POLIS, PREMI DAN KLAIM ASURANSI

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan kosepsi polis asuransi 2. menjelaskan konsepsi dan perhitungan premi asuransi 3. menjelaskan konsepsi dan pengajuan klaim asuransi

A. POLIS ASURANSI 1. Pengertian Polis Asuransi Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis. - dibuat dengan iktikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. - dituliskan / disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sangsi atas pelanggaran perjanjian, dan sebagainya. - Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak memberi peluang untuk menyalahtafsirkannya. Pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan akta, yang dinamakan polis (pasal 255 KUHD). Pembuatan persetujuan mewajibkan penanggung untuk menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu (pasal 257 KUHD). Menurut pasal 257 KUHD, hanya penanggung yang menandatangani polis, berarti semacam perjanjian unilateral, tetapi mengikat kedua belah pihak yang berkepentingan atas polis tersebut (penanggung dan tertanggung). Penanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut : - bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung atau yang dikuasakan tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkannya kepada tertanggung ddalam tempo 24 jam (pasal 259 KUHD). - jika pertanggungan dilakukan melalui makelar asuransi (broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo 8 hari (pasal 260 KUHD). Sekalipun secara otentik telah ditetapkan batas waktu penyerahan polis oleh penanggung kepada tertanggung, namun di dalam praktek asuransi, penanggung baru mau menyerahkan polis kepada tertanggung setelah dia memperoleh pembayaran premi dari tertanggung.


53

2. Fungsi Polis Asuransi Fungsi Utama Polis - perjanjian pertanggungan (a contract of indemnity). - sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dengan prinsip : - untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum terjadi/mengalami kerugian. - Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan (total collapse). - bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung. Fungsi Polis Bagi Tertanggung - sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang ditanggung oleh polis. - sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung. - sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak mematuhi jaminannya 3. Macam-Macam Polis a. Polis ditaksir Polis ditaksir atau valued policy merupakan polis yang jumlah harga pertanggungannya ditaksir. Di dalam polis dicantumkan syarat valued at atau so valued. Polis ini dapat berupa polis perjalanan atau polis waktu atau polis yang lainnya. Untuk harga pertanggungan Rp 10.000.000,- misalnya, maka di dalam polis dicantumkan valued at Rp. 10.000.000,- atau Rp. 10.000.000,- so valued. Berarti harga pertanggungan yang disetujui oleh penanggung dan tertanggung adalah sebesar Rp. 10.000.000,- tidak menjadi soal apakah harga yang sebenarnya (real value) lebih besar atau lebih kecil dari itu. Bila dialami total loss, maka ganti rugi Rp. 10.000.000,- asalkan total loss diakibatkan oleh resiko (bahaya) yang ditanggung oleh polis. Bila dialami partial loss, maka ganti rugi sesuai dengan kerugian. b. Polis tidak ditaksir Polis tidak ditaksir atau unvalued policy merupakan kebalikan dari valued policy. Harga pertanggungan yang dicantumkan dalam polis diperlukan sebagai dasar untuk perhitungan premi asuransi dan batas maksimal ganti rugi. Bila harga pertanggungan Rp. 5 juta dan harga yang sebenarnya (real value) hanya Rp. 4 juta maka apabila dialami total loss maka ganti ruginya sesuai dengan real value. Juka dialami partial loss Rp 1 juta, maka ganti rugi Rp 1 juta karena jumlah ini merupakan kerugian yang sebenarnya. Bila barang yang rusak itu masih bias dijual Rp 500.000,- maka ganti rugi Rp. 500.000,-


54

Bila harga pertanggungan Rp. 5 juta dan harga realnya Rp. 6 juta. Bila dialami total loss, maka yang diganti Rp 5 juta. Kelebihan yang Rp. 1 juta dianggap tidak diasuransikan. From warehouse to warehouse adalah pertanggungan sejak pengangkutan dari gudang asal sampai dengan ke gudang tujuan. At and from adalah pertanggungan sejak pengangkutan dari samping kapal mulai barang diangkut sampai samping kapal barang di tempat tujuan. Contoh : at and from Tanjung Priok to London. Form adalah pertanggungan sejak kapal siap berangkat, tali yang menambat kapal dilepas dan jangkar dinaikkan sampai dengan kapal tiba di tujuan jangkar diturunkan dan tali penambat di pasang. Resiko yang mungkn dihadapi, seperti kerusakan, kebakaran, kehilangan, dan lain-lain untuk partial loss dan atau total loss juga disebutkan dalam polis. c. Polis waktu Polis waktu merupakan polis yang terikat dengan jangka waktu, misalnya 6 bulan, 12 bulan atau lebih dari 12 bulan. Yang lazim adalah 12 bulan. Premi dibayar dimuka ketika polis dikeluarkan oleh penanggung. Isi Pokok Polis - Penyusun Isi Polis Ditinjau dari jangka berlakunya polis, pada hakekatnya hanya ada 2 macam polis, yaitu polis perjalanan dan polis waktu. Polis asuransi jiwa termasuk polis waktu (biasanya jangka panjang). - Isi polis dan syarat-syarat pertanggungan pada umumnya disusun sendiri oleh masing-masing penanggung (perusahaan asuransi) sehingga di dalam praktek asuransi, bisa saja didapat perbedaan isi dan syarat-syarat pertanggungan anatara penanggung yang satu dengan penanggung yang lain untuk jenis asuransi yang sama. - Banyak penanggung yang menyesuaikan isi dan syarat pertanggungan dengan berpedoman pada polis-polis asuransi yang luas digunakan di dunia. - Berbagai macam polis mempunyai isi sendiri-sendiri sesuai dengan jenis polis itu. Isi polis asuransi tentu berbeda dengan polis perjalanan, juga berbeda dengan polis kerugian. Polis kebakaran, polis kendaraan bermotor, dan lainlain. - Walaupun berbeda, semua bernama polis, berarti pada polis-polis tersebut terdapat bagian-bagian yang pada hakikatnya tetap sama, yaitu pokok-pokok umum isi polis. Pokok-pokok Umum Isi Polis Pokok-pokok umum isi polis, dapat dogolongkan ke dalam beberapa golongan. Dalam pembahasan ini digolongkan ke dalam :


55

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

mukaddimah syarat uraian syarat operatif kondisi-kondisi (conditions) pengecualian-pengecualian (exclusions) syarat tanda tangan program ikhtisar informasi lain-lain

B. PREMI ASURANSI Menurut Pasal 1 UU No 2 tahun 1992, pengertian Premi dalam Asuransi adalah pembayaran sejumlah uang dari Tertanggung kepada Penanggung sehingga si Penanggung terikat untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena adanya kerugian. Pembayaran premi mengikut pada pasal 257 Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD); Pertanggungan/perpanjangan pertanggungan ini baru akan akan berlalu terhitung sejak dilakukan pembayaran premi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam jadwal jika ada, dengan tenggang waktu pembayaran selama 14( empat belas) hari, terhitung tanggal permulaan/perpanjangan tersebut. 1. Menetapkan besarnya Premi Asuransi Premi biasanya ditetapkan perseratus jumlah tertentu dari jumlah uang yang dijamin, didasarkan pula statistik masa lalu oleh perusahaan Asuransi.Masingmasing asuransi memiliki cara/tabel besaran premi yang harus dibayar yang berbeda tergantung karakteristik/sifat perusahaan Asuransi. Pertimbangan besar kecilnya premi berdasarkan Buku Tarip yang dibuat oleh Dewan Asuransi Indonesia, untuk menetapkan besarannya diperlukan survey atau peninjauan lokasi. Jika dari data statistik didapat kesimpulan bahwa pada suatu wilayah satu rumah diasuransikan seharga Rp 1. 000.000,- jika kemudian terjadi kebakaran rumah itu habis maka pihak asuransi harus membayar Rp.1000.000,- kepada pihak tertanggung. Jika pada wilayah itu setiap tahunnya dari 1000 rumah ada satu rumah yang terbakar, maka premi untuk satu tahun ditetapkan Rp 1.000.000,- dibagi 1000 rumah diwilayah itu menjadi Rp 1.000,- dan ditambah biaya-biaya administrasi antara lain biaya polis, biaya materai dan biaya kuitansi. Contoh menghitung besarnya premi: Contoh 1 Tuan Surya memiliki sebuah rumah seharga Rp 300.000.000,- diasuransikan kepada perusahaan Asuransi PT AS sebagai berikut : Harga pertanggungan : Rp 300.000.000,Jangka waktu pertanggungan : 10 Agustus 2000-10 Agustus 2001 (1 tahun) Tarip premi : 0,19% pertahun Biaya polis : Rp 10.000,Bea materai polis : Rp 6.000,-


56

Bea materai kwitansi : Rp 3.000,Tentukan berapa besar premi dan biaya yang harus dibayar Tuan Surya kepada Perusahaan Asuransi PT AXA? Premi = 0,19% x Rp300.000.000,Biaya polis Bea materai polis Bea materai kuitansi Jumlah

= Rp 570.000,= Rp 10.000,= Rp 6.000,= Rp 3.000,= Rp 589.000,-

Contoh 2 Tuan AD memiliki sebuah minibus Toyota seharga Rp 150.000.000,- mengadakan kesepakatan pertanggungan dengan perusahaan asuransi PT BA dengan data sebagai berikut: Harga pertanggungan : Rp 150.000.000,Jangka waktu pertanggungan : 1 Juli 1998-1Juli 1999 (1 tahun) Tarip premi : 0, 1% pertahun Biaya polis : Rp 10.000,Bea materai polis : Rp 6.000,Bea materai kwitansi : Rp 3.000,Tentukan berapa besar premi dan biaya yang harus dibayar Tuan Santoso kepada Perusahaan Asuransi PT AS? Jawab Premi =0,1% x Rp 150.000,Biaya polis Bea materai polis Bea materai kwitansi Jumlah

= Rp 150.000.,= Rp 10.000,= Rp 6.000,= Rp 3.000,= Rp 169.000,-

C. KLAIM ASURANSI Secara umum klaim diartikan sebgai suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan secara khusus klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak Pemegang polis/ yang ditunjuk kepada pihak Asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau Nilai Tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi. a. Penyebab Klaim 1) Tertanggung meninggal dunia 2) Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai. 3) Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam


57

keadaan kolapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi) 4) Tertanggung mendapat kecelakaan 5) Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan. b. Macam-Macam Klaim Klaim asuransi adalah tergantung kepada jenis asuransi yang dipilih. Namun demikian klaim asuransi bisa dilakukan untuk kondisi, meninggal dunia, penebusan nilai tunai, habis kontrak atau untuk hal yang spesifik klaim bisa dilakukan untuk klaim pengobatan, rawat inap dan sebagainya. 1) Klaim Meninggal Dunia Timbul jika tertanggung/ peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (inforce). Klaim Meninggal, untuk perseorangan dan kumpulan dilakukan dengan melengkapi a) Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis / surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman. b) Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir. c) Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kematian. d) Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak yang berwenang apabila tertanggung meninggal karena kecelakaan. e) Surat pengajuan klaim meninggal dunia. f) Daftar pertanyaan klaim. 2). Klaim Penebusan Timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya. Klaim Penebusan untuk perseorangan dan kumpulan dapat dilakukan dengan melengkapi a) Polis asli atau pengganti polis. b) Kuitansi asli pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912. c) Mengisi dan menyampaikan surat pengajuan kalim. d) Bukti diri identitas/KTP/SIM pemegang polis/tertanggung. 3). Klaim Habis Kontrak Timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak). Klaim Kecelakaan untuk perseorangan dan kumpulan dilakukan dengan memenuhi persyaratan : a) Polis asli atau duplikat bila Polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman. b) Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir. c) Surat pengajuan klaim. d) Fotocopy bukti diri Pemegang Polis.


58

4). Klaim Kecelakaan Timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih berlaku (inforce.) 5). Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) plus Rawat jalan Timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja. Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) plus tambahan Rawat jalan, untuk perseorangan dan kumpulan, dilakukan dengan melengkapi : a) Mencantumkan nomor kepesertaannya b) Semua bukti-bukti biaya Asuransi Rawat Inap (ARIP) /Rawat Jalan (RAJA). c) Surat keterangan dari Rumah Sakit yang merawat


59

BAB VII ASURANSI SYARIAH

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan perkembangan asuransi syariah 2. menjelaskan konsepsi asuransi syariah 3. menjelaskan perbedaan asuransi konvensional dan syariah 4. menjelaskan prinsip-prinsip asuransi syariah 5. menjelaskan konsepsi dan pengajuan klaim asuransi

A. PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa yang menimpa dunia asuransi Indonesia dimana banyak perusahaan asuransi yang digugat pailit oleh nasabah. Prudential Life merupakan contoh paling baru dimana industri yang berlandaskan kepercayaan ini masih bersifat rentan goncangan, setelah sebelumnya peristiwa yang hampir sama menimpa Manulife Indonesia. Banyaknya peristiwa tersebut seakan menyadarkan kita untuk kembali mengkaji ulang apakah master plan asuransi Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jika ditengok ulang perkembangan bisnis asuransi di Indonesia sebenarnya sedikit menunjukkan hal yang cukup menggembirakan dimulai sekitar tahun 2000. Hal tersebut ditandai dengan makin kompleksnya perkembangan industri asuransi umum di Indonesia. Banyak indikator yang mendukung fenomena tersebut antara lain : pertama, jumlah perusahaan asuransi semakin banyak. Dari tahun ke tahun, semakin banyak pendirian perusahaan asuransi baru, baik swasta nasional maupun perusahaan patungan. Sampai dengan akhir Desember 1999, telah mencapai 109 perusahaan asuransi umum, dan kemungkinan masih akan bertambah lagi dengan adanya permohonan pendirian perusahaan asuransi umum kepada Departemen Keuangan. Disamping itu ada tendensi semakin banyaknya perusahaan, baik yang baru maupun yang sudah beroperasi, yang berafiliasi pada kelompok-kelompok usaha yang besar. Jumlah perusahaan asuransi yang semakin banyak ini tidak diimbangi jumlah tenaga profesional asuransi yang memadai, sehingga tingkat profesionalisme menjadi rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin ketat dan munculnya praktik-praktik tidak terpuji di pasar asuransi. Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak jaman sebelum masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada jaman Mesir Kuno semasa Raja Firaun berkuasa. Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7


60

tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri. Pada tahun 2000 sebelum masehi para saudagar dan aktor di Italia membentuk Collegia Tennirium, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan serupa yaitu Collegia Nititum, kemudian berdiri dengan beranggotakan para budak belian yang diperbanatukan pada ketentaraan kerajaan Roma (Rahman, Afzalur). Konsep auransi sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat primitif yang berkelompok. Dalam masyarakat primitif, orang hidup bersama dalam keluarga besar atau suku dimana kebutuhankebutuhannya dipenuhi dan dilindungi melalui kerjasama dan saling membantu. Oleh karena itu mereka merasa tidak memerlukan suatu asuransi karena semua resiko sepenuhnya dilindungi oleh masyarakat. Pada waktu keluarga atau suku berubah menjadi kehidupan yang berpindah-pindah secara teori keluarga tersebut mulai menghadapi berbagai macam bahaya tanpa adanya perlindungan dari keluarga maupun sukunya. Saat itulah mulai dirasakan perlunya perlindungan terhadap ancaman tersebut sebagai unsur awal munculnya asuransi. B. ASURANSI DALAM DUNIA ARAB Masyarakat Arab Kuno mengenal prinsip asuransi sejak dahulu kala. Ketika kehidupan masih didominasi oleh berbagai suku-suku, saling serang dan penculikan masih sering terjadi. Wanita dan anak-anak merupakan sasaran penculikan yang paling sering. Dari hasil penculikan anak-anak dan wanita tersebut nantinya penculik dapat meminta uang tebusan kepada pihak yang kehilangan. Apabila ternyata di tengah jalan tawanan tersebut terbunuh maka akan berlaku uang darah (uang ganti rugi) yang akan dibayarkan oleh pihak yang membunuh kepada pihak yang terbunuh. Dari sinilah asal muasal asuransi mutual mulai terbentuk. Meskipun bentuk asuransi mutual ini merupakan bentuk asuransi paling primitif namun jika dibandingkan dengan asuransi modern akan terdapat eberapa perbedaan pokok. Dasar-dasar asuransi mutual adalah anggota baik secara individu maupun secara bersama-sama sebagai penanggung sekaligus tertanggung. Ditinjau dari sifat organisasinya, tidak ada maksud-maksud mencari keuntungan juga tidak ada maksud eksploitasi memperkaya salah satu pihak dengan memeras yang lain. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi mutual dengan asuransi modern. Asuransi komersial mengandung semua unsur kejahatan kapitalis seperti eksploitasi, berorientasi keuntungan,berusaha memperkaya diri dengan memeras orang lain dan sebagainya. Lebih dari itu asuransi modern merubah resiko yang akan datang yang tidak dapat diperhitungkan menjadi harga pas dan kemudian mentransfernya yang mestinya dibagi antar anggota untuk membayar kerugian sehingga menjadi bentuk perjudian dan taruhan. Sementara itu dalam asuransi mutual kerugian yang ditanggung bersama seluruh anggota didasarkan pada prinsip kerjasama kemanusiaan, saling memikul beban orang lain. Trnasfer kerugian tidak dilandaskan pada prinsip mencari rente.


61

Perbedaan yang paling mendasar diantara keduanya adalah perhitungan kemungkinan kerugian. Di dalam asuransi modern perhitungan kemungkinan kerugian dilakukan di muka dan tidak dipikul oleh seluruh anggota tetapi persediaan dana dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi untuk membayar kerugian. Sementara itu asuransi mutual kerugian dipikul bersama setelah peristiwa itu terjadi. Karenanya asuransi modern justru menghilangkan prinsip utama yang terkandung di dalam asuransi mutual (Muslehuddin, Muhammad). C. PRO KONTRA ASURANSI MODERN Karena dirasa sudah melenceng jauh dari prinsip awal tentang asuransi mutual, banyak pihak dari kalangan Muslim yang merasa keberatan dengn praktek asuransi modern. Kontrak asuransi ditolak oleh ulama atau kalangan terpelajar Islam dengan berbagai alasan antara lain : 1. Asuransi modern merupakan kontrak perjudian 2. Asuransi hanyalah pertaruhan 3. Asuransi bersifat tidak pasti 4. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan 5. Dalam asuransi jiwa jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat berharga berbunga. Dalam hal asuransi jiwa si peserta asuransi atas kematiannya berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya yang merupakan riba 6. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba yang hukumnya haram. Jadi karena berbagai alasan itulah para ulama dengan tegas menyatakan perang terhadap prkatek asuransi modern. Para tokoh yang termasuk kontra asuransi modern antara lain : Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhii al-Muth’i (Muslehuddin, Muhammad). Ditengah derasnya hujatan terhadap praktek asuransi modern ternyata ada beberapa ulama yang justru mendukung pelaksanaan asuransi modern. Para ulama yang pro tehadap asuransi modern tersebut berpendapat : 1. Asuransi bukan perjudian juga bukan pertaruhan karena didasarkan pada mutualitas (kebersamaan) dan kerja sama. Perjudian adalah suatu permainan keberuntungan dan karenanya merusak masyarakat. Asuransi adalah suatu anugerah bagi umat manusia, karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan bagi perdagangan dan industri. 2. Ketidakpastian dalam transaksi dilarang dalam Islam karena menyebabkan perselisihan. Jelas dari ucapan Nabi saw bahwa kontrak penjualan dilarang bila penjual tidak sanggup menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli karena sifatnya yang tidak tentu. Kontrak asuransi adalah salah satu ganti rugi yang sesuai dengan hukum Islam, karena telah diketahui jumlah hartanya.


62

3.

Asuransi jiwa bukan alat untuk menolak kekuasaan Tuhan atau menggantikan kehendak-Nya, karena asuransi ini tidak menjamin suatu peristiwa yang tidak terjadi tapi sebaliknya mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau resiko yang sudah ditentukan. Gerakan kooperatiflah yang mengurangi kerugian akibat peristiwa tertentu dan itu didukung oleh ayat Al Quran :”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 4. Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta asuransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan. 5. Keberatan mengenai riba dalam asuransi tak berguna sebab asuransi membolehkan peserta asuransi untuk tidak menerima lebih dari yang telah dibayarnya. Itulah secara ringkas pendapat dari pihak ulama yang pro terhadap praktek asuransi modern. Mereka juga menambahkan bahwasanya secara tidak langsung kontrak bantuan(‘aqd al-muwalat) dalam Islam serupa dengan asuransi kewajiban. Para tokoh yang setuju dengan asuransi modern antara lain : Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Abd Rakhman Isa. Begitulah seiring dengan perjalanan waktu perdebatan antara kaum pro dan kontra asuransi terus berlangsung. Ditengah perdebatan sengit tersebut kemudian muncul kaum yang moderat dalam arti mereka tidak langsung menolak asuransi modern namun juga tidak langsung membenarkan. Kaum ini berpendapat bahwa : 1.

2.

3.

Asuransi kendaraan untuk perbaikannya tidak dilarang namun asuransi jiwa adalah semacam perjudian karena tidak ada pembenaran bagi seseorang yang memberikan hanya sebagian dari suatu jumlah untuk berhak mendapat seluruhnya jika ia meninggal(riba). Sistem asuransi adalah haram jika dilandasarkan pada riba. Jelas ada unsur ketidak pastian dan kekacau-balauan dalam asuransi yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi individu dan keuntungan yang banyak bagi perusahaan. Asuransi dalam segalan jenisnya adalah contoh kerja sama dan berguna bagi masyarakat.

Berdasar pandangan dari golongan ketiga inilah kemudian muncul pendapat bahwa asuransi sosial diperbolehkan akan tetapi asuransi komersial adalah haram hukumnya. Pendapat ketiga ini di anut antara lain oleh :Muhammda Abdu Zahrah, D. ASURANSI MENURUT ISLAM Dasar Hukum :  Surat Yusuf :43-49 “Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.  Surat Al-Baqarah :188 Firman Allah “...dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu (al:Baqarah:188)


63



Al Hasyr:18 Artinya :”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan”.

Prinsip : 1. Dibangun atas dasar kerjasama (taawun) 2. Asuransi syariat tidak bersifat mu’awadhoh, tetapi tabarru’ atau mudhorobah  Sumbangan (tabarru’) sama dengan hibah (pemberian) oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peritiwa, maka diselesaikan menurut syariat.  Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah.  Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut ijin yang diberikan oleh jamaah.  Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan syar’i. E. PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL 1. Secara konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ (dana sosial) 2. Asal usul asuransi syariah berasal dari Al Aqilah, kebiasaan suku arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama didunia (konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah. Sedangkan asuransi konvensional berasal dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffee House London sebagai cikal bakal asuransi konvensional 3. Sumber hukum asuransi syariah bersumber dari wahyu Ilahi, sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al Qur’an, sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma’, Fatwa Sahabat, Qiyas, Ihtisan, Urf, dan Mashalih Mursalah. Sedangkan asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan serta berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya 4. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan). 5. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah).Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.


64

6. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 7. Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru’ (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional dan pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. 8. Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa. 9. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional maka hal itu tidak mendapat perhatian. F. KONDISI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA Data Departemen Keuangan menunjukkan market share asuransi syariah pada tahun 2001 baru mencapai 0.3% dari total premi asuransi nasional. Dibidang aturan hukum saat ini sedang disusun aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan sebagaimana dampak dari UU Perbankan tahun 1998. Hambatan Pengembangan Asuransi Syariah 1. Instrumen tidak dikenal masyarakat luas 2. Anggapan masyarakat Indonesia pengurusn klaim asuransi menyulitkan 3. Instrumen Asuransi kalah bersaing dengan isntrumen investasi seperti surat berharga. 4. Asuransi syariah belum tersosialisasikanluas seperti perbankan syariah Peluang pengembangan asuransi syariah adalah perlunya umat Islam diberikan alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam Perkembangan Perbankan Islam menuntut peranan asuransi syariah untuk pengamanan aset dan transaksi perbankan. Beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan Asuransi Syariah adalah ditetapkannnya kewajiban agar asuransi haji dikelola oleh perusahaan asuransi syariah.


65

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hasym , 1995, Pengantar Asuransi (cetakan kedua). Jakarta, Bumi Aksara A. Abbas Salim. Dasar-dasar Asuransi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. A. Hasymi Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta 1995. Mehr & Osler. Moder Life Insurance (the Mac Millan Coy, New York). Harold J. Hoflich. Asuransi di Negara UnderdeVeloped (LPEM/UL 1961). Harold J. Hoflich. Asuransi, Indonesia Insurance Monographs (LPEM/UI, 1% 1). Prodjodikoro, Wirjono. 1996 (cetakan 11), hukum asuransi di Indonesia, Jakarta: Intermasa Prihantoro, Wahyu. M , Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya. Jakarta : Kanisius Rejeki. Sri, hartono. 2008, hukum asuransi dan perusahaan asuransi (cetakan kelima) , Jakarta. Sinar Grafika. Radiks Purba. Memahami Asuransi di Indonesia, Teruna Grafica. Jakarta, 1995. Suhawan , 1999, Asuransi SMK, Bandung, Armico Wirjono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia.


66

Modul Asuransi

Recommend Documents