BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam dunia bisnis restrukturisasi adalah perubahan komposisi bisnis perusahaan dan atau struktur keuangan. Restrukturisasi Rest rukturisasi menjadi tindakan strategi yang umum dan penting. Sering restrukturisasi ini dil akukan untuk merampingkan perusahaan. Pendekatan ini mensyaratkan pemutusan hubungan kerja dan juga mengurangi
jumlah
jenjang
hierarki
organisasi.
Meskipun
hal
tersebut
mengurangi pengendalian perilaku formal, masalahnya tetap problematis karena korporasi tidak mempunyai hak menahan karyawan yang ingin keluar. Karena itu perusahaan mungkin kehilangan banyak karyawan yang berprestasi. Pendekatan restrukturisasi lain adalah
downscoping, yaitu pelepasan pengecilan atau
penghapusan bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis utama perusahaan. Bentuk populer lain dari restrukturisasi lain adalah Leverage Buy Out (LBO). Dalam LBO manajemen atau pihak eksternal membeli 100% saham perusahaan, yang sebagian besar dibiayai dengan hutang dan menjadikannya perusahaan pribadi (Hitt, dkk., 1997). Restructuring process could have enhanced the state capacity rather than weakening the role of modern states, particularly when modern states may adopt a spectrum of adjusment strategies to cope with globalization challenges. In certain aspects, such restructuring and reconstituting process may make modern government a more activist state especially when modern states have chosen the role as regulator, enabler, facilitator instead of heavily engaged in the role as provider and funder (Kooiman, 2000; OECD, OECD, 1995; Yang, 2003). 2003). Sedangkan dalam pendidikan restrukturisasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki yang sudah ada agar bisa bertahan lama sehingga dapat menjawab tuntutan zaman atau permintaan masyarakat saat ini. Restrukturisasi pendidikan ini dapat dilakukan pada kurikulum, infrastruktur (sarana dan prasarana), pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
1
B. Tujuan
1. Menjelaskan pengertian restrukturisasi pendidikan; 2. Menjelaskan restrukturisasi pada guru dan staf; 3. Menjelaskan restrukturisasi pada peserta didik 4. Menjelaskan restrukturisasi pada kurikulum dan pembelajaran; 5. Menjelaskan restrukturisasi pada keuangan dan pembiayaan; 6. Menjelaskan restrukturisasi pada sarana dan prasarana.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Restrukturisasi Pendidikan
Restrukturisasi berarti menata ulang kembali sama halnya dengan memperbaiki yang sudah ada sehingga dapat bertahan lama sesuai dengan perkembangan zaman saat sekarang ini. Restrukturisasi dalam hal ini tentu saja dalam dunia pendidikan berupa pengembangan kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan juga peserta didik. Menurut Mulyasa (2011: 62) “dalam restrukturisasi pendidikan yang utama sekali perlu dirumuskan dengan jelas perencanaan dan pengembangan sekolah, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun dalam jangka pendek”. Jangka panjang dapat dirumuskan dalam rencana strategis, yang mencakup: visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program untuk kurun waktu 5-10 tahun. Jangka menengah meliputi strategi dan program yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 3-5 tahun. Jangka pendek meliputi program yang disusun dan direalisasikan setiap tahun ajaran. Perencanaan yang baik, menuntut pelibatan semua stakeholder sekolah, seperti kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, pengawas, orang tua/ komite sekolah, dan dewan pendidikan.
B. Restrukturisasi pada Guru dan Staf
Restrukturisasi guru dan staf bertujuan untuk mendayagunakan guru dan staf secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Restrukturisasi guru dan staf sama halnya dengan mengembangkan profesionalisme guru, di mana hal ini menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya.
3
Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia tersebut menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional. Mengembangkan profesi guru bukan sesuatu yang mudah. Hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu pencermatan lingkungan dimana pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan profesi guru. Dalam hubungan ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan sering kurang/tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi perundang-undangan
guru. Sebenarnya, jika
yang berkaitan
dengan
mengacu pada peraturan
pendidikan, birokrasi
harus
memberikan ruang dan mendukung proses pengembangan profesi guru. Namun sistem birokrasi kita yang cenderung minta dilayani telah cukup berakar, sehingga peran ideal sebagaimana dituntun oleh peraturan perundang-undangan masih jauh dari terwujud. Dengan mengingat hal tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan profesi guru. Situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri sendiri ke arah profesionalisme guru. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi guru, yaitu (Mustofa, 2007: 81) : 1. Strategi perubahan paradigma Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasipelayanan, bukan dilayani. 2. Strategi debirokratisasi Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru.
4
C. Restrukturisasi pada Peserta Didik
Restrukturisasi peserta didik atau manajemen kesiswaan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional sekolah. Restrukturisasi peserta didik yang dimaksud adalah pengembangan peserta didik melalui penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai ke luar dari sekolah. Menurut Mulyasa (2011: 69) “pengembangan peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi berbagai aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan
perkembangan pribadi
peserta
didik secara
optimal”.
Pengembangan peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah (Mulyasa, 2011: 69).
D. Restrukturisasi pada Kurikulum dan Pembelajaran
Restrukturisasi kurikulum dan pembelajaran merupakan pengembangan pada
kurikulum
dan
program
pembelajaran,
yang
mencakup
kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal, yang diwujudkan melalui proses pembelajaran untuk mencapai tujuan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan
restrukturisasi
program
pembelajaran
(Mulyasa,
2011:
81-82).
Restrukturisasi pembelajaran adalah kegiatan memperbaiki program pembelajaran yang
sudah
ada
agar
pembelajaran
lebih
efektif.
Pembelajaran
perlu
direstrukturisasi untuk diperbaiki, dikembalikan sesuai kebutuhan sehingga terjadi pembaharuan.
E. Restrukturisasi pada Keuangan dan Pembiayaan
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung
menunjang
efektivitas
dan
efisiensi
pengelolaan
pendidikan.
Restrukturisasi pada keuangan dan pembiayaan sangat penting dilakukan agar
5
dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan (Mulyasa, 2011: 85). Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Mulyasa, 2011: 85).
F. Restrukturisasi pada Sarana dan Prasarana
Restrukturisasi sarana dan prasarana sangat penting dalam restrukturisasi pendidikan karena bertujuan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengaja, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat -alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2011: 87). Restrukturisasi sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah dan asri sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuuk berada di sekolah. Di samping itu, juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, layak secara kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pembelajaran, baik oleh guru maupun peserta didik.
6
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN
Restrukturisasi pendidikan merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu yang telah ada, dikembalikan sesuai kebutuhan dan terjadilah pembaharuan dalam pendidikan baik itu perbaikan dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan. Hal ini dapat berkembang sesuai permintaan masyarakat, teori yang menuntut serta tuntutan tekhnologi sehingga perkembangan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman saat sekarang ini.
7
DAFTAR KEPUSTAKAAN Astuti, Rifelly Dewi. (2011). Modul 3 Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam Bisnis. Dale, Ernest. (1973). Management: Theory and Practice. Tokyo: McGraw-Hill Kogakhusa, Ltd. Hitt, Michael.A., Ireland, R.D., Hokisson, Robert.E. (1997). Manajemen Strategis Edisi Pertama. Jakarta. Penerbit Erlangga. Johnson, Richard A., et al. (1973). The Theory aand Management of Systems, Third Edition. Tokyo: McGraw-Hill Kogakhusa, Ltd. Kooiman, J. (2000). Societal Governance: Levels, models and orders of social political interaction. Massie, Jeseph L. (1973). Essentials of Management . New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited. Mulyasa. (2011). Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. Mustofa. (2007). “Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 4 Nomor 1, April 2007. Yang, Rui. (2003). Globalization in Higher Education Development: A Crtical Analysis, Higher Education.
8
