makalah tentang BUMN

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Alah SWT, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah

yang berjudul “Pendirian, Pengurusan,

Pengawasan, dan Pembubaran Pemb ubaran BUMN”. BUMN”. Tanpa pertolongan-Nya mungkin kami penulis akan sanggup menyelesaikan makalah ini dengan baik. Dalam penyusunan penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama yang dari semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya makalah ini sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Iwan Sutiaji selaku dosen Pengelolaan Investasi Negara yang telah memberikan tugas, petunjuk, dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan dapat menyelesaikan menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. 2. Teman-teman kelas 2-E Kebendaharaan Negara,Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2011/2012. 3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan paper ini. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan tujuan yang diharapkan dapat dapat tercapai. Terima kasih.

Tangerang,

April 2012 Penulis

Oktaviana Safitri /2E Kbn/STAN 1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................... ............................................................... ........................................... ........................... ......

1

DAFTAR ISI......................................... ............................................................... ............................................ .......................................... ....................

2

BAB I

BABII

BAB III

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................... ............................................................... .................................. .............

3

B. Rumusan Masalah ............................................ .................................................................. ........................... .....

3

C. Tujuan ............................................ ................................................................. ........................................... ........................ ..

3

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum ............................................ .................................................................. .................................. ............

4

B. Pengertian BUMN ........................................... ................................................................. ........................... .....

4

C. Pendirian BUMN ......................................... ............................................................... ............................... .........

5

D. Pengurusan BUMN .......................................... ............................................................... ........................... ......

8

E. Pengawasan Pengawasan BUMN ......................................... .............................................................. ........................... ......

13

F.

16

Pembubaran BUMN..................................... BUMN........................................................... ............................... .........

PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................... ................................................................. ...................................... ................

21

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 23


BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu dari pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional dimana seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Selain itu, BUMN juga semakin berperan berperan dalam hal hal sebagai pelopor pelopor dalam sektor-sektor sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta sebagai salah stau sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Semakin besarnya peranan BUMN sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional menunjukkan betapa pentingnya kedudukan BUMN sekarang ini. Untuk itu, maka perlulah kita untuk memahami bagaimana proses pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan BUMN? 2. Apa dasar hukum yang mendasari pendirian, pengurusan, pengawasan, pengawasan, dan pembubaran BUMN ? 3. Bagaimana proses pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian, bentuk, dan tujuan dari BUMN 2. Mengetahui dasar hokum dan memahami proses dalam pendirian, pengurusan, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN


BAB II Pembahasan A. Dasar hukum

1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang -undang Nomor Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-und Undang-undang ang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 6. Peraturan pemerintah pemerintah Nomor 45 tahun 2005 2005 tentang Pendirian, Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN

B. Pengertian BUMN

Berdasarkan PP No. 45 tahun 2005, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk BUMN antara lain: 1. Persero Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntunga keuntungan. n. Organ persero terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris 2. Perum Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan penyediaa n barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan Organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Tujuan pendirian BUMN : a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya b. Mengejar keuntungan


c. Menyelenggara Menyelenggarakan kan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

C. Pendirian BUMN

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 , BUMN didirikan dengan maksud : 1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya 2. Mengejar keuntungan 3. Menyelenggarakan Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai memadai bagi pemenuhan pemenuhan hajat hidup orang banyak 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dil aksanakan aksanakan oleh sektor swasta dan koperasi 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana dalam peraturan pemrintah tersebut setidaknya memuat : 1. Penetapan pendirian BUMN 2. Maksud dan tujuan didirikan BUMN 3. Penetapan besarnya penyertaan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN Yang dimaksud pendirian BUMN meliputi : 1. Pembentukan Perum atau Persero baru Dalam hal pendirian persero ini haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Khusus untuk pendirian Perum, Peraturan Peraturan Pemerintah tersebut tersebut memuat pula


anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal. 2. Perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam peraturan pemerintah tentang pendirian BUMN yang dimaksud, dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan. 3. Perubahan bentuk badan hukum BUMN 4. Pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum. Dari hal diatas, maka dapat dilihat dili hat bahwa pendirian BUMN tidak hanya dilakukan dengan membentuk membentuk Persero atau Perum yang baru, tetapi juga dapat dilakukan dengan ketiga cara lain di atas. Pendirian BUMN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN.

Di dalam pendiriannya BUMN haruslah memiliki anggaran dasar. BUMN memiliki tempat kedudukan di dalam wilayah Indonesia, dimana ketentuan mengenai tempat kedudukan BUMN tersebut diungkapkan didalam anggaran dasar. Begitu juga dengan jangka waktu berdirinya BUMN juga tercantum di dalam anggaran dasarnya. Berikut rincian apa saja yang termuat dalam anggaran dasar baik untuk Persero maupun Perum.

Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya : 1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan 3. Jangka waktu berdirinya Perseroan 4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor 5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham 6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris 7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan penyelenggaraan RUPS


8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris 9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya: sekurang-kurangnya: 1. Nama dan tempat kedudukan 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 3. Jangka waktu berdiri 4. Besarnya modal 5. Susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas 6. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas 7. Tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas 8. Tata cara penggunaan laba 9. Ketentuan-keten Ketentuan-ketentuan tuan lain menurut Peraturan Pemerintah ini. Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Persero maka perubahan anggaran dasar tersebut harus ditetapkan dalam RUPS dan acara mengenai perubahan anggaran dasar tersebut harus dicantumkan dalam panggilan RUPS secara jelas. Atas perubahan anggaran dasar tersebut t ersebut haruslah memperolaeh persetujuan dari Menteri. Dalam hal terjadi perubahan anggran dasar Perum, inisitif pengusula pengusulan n atas perubahan anggran dasar ini dapat berasal dari Menteri Teknis maupun dari Menteri BUMN. 1. Jika usulan atas perubahan anggaran dasar Perum ini berasal dari Menteri BUMN maka usulan ini langsung disampaikan kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan yang telah dikaji bersama dengan menteri teknis atau dapat juga dalam pengkajian ini menyertakan Menteri/Pimpinan lembala lain apabila hal ini dianggap perlu. 2. Jika usulan atas perubahan anggaran dasar ini berasal dari Menteri Teknis maka usulan ini harus disampaikan disampaikan terlebih dahulu kepada kepada Menteri untuk kemudian dilakukan pengkajian atas usulan tersebut yang dikoordinaskan oleh Menteri . Jika usulan tersebut dianggap layak maka, selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden.


Keterlibatan Menteri Teknis dalam proses perubahan anggaran dasar Perum diperlukan sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan sektoral di tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, adanya kewajiban pelayanan umum (public service obligation) serta peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mengharuska n dilakukan perubahan anggaran dasar Perum. Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pad a BUMN” adalah ketentuan tata cara penambahan cara penambahan penyertaan modal Negara pada yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 4 Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penulisan / penentuan penentuan nama untuk untuk Persero atau atau Perum tidaklah bisa dilakukan secara sembarangan. sembarangan. Atas penulisan nama ini pun sudah diatur dalam PP No. 45 tahun 2005. Ketentuan mengenai penulisan nama Persero maupun Peru mini dimaksudkan untuk membedakan membedakan mana yang merupakan perusahaan milik Negara dan mana yang merupakan perusahaan perusahaan milik swasta. Berikut aturan penulisan nama baik untuk Persero maupun Perum. 1. Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut: a) Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan “Perusahaan Perseroan (Persero)”, diikuti dengan singkatan “PT” dan kemudian diikuti dengan nama perusahaan b) Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata “(Persero)” dicantumkan setelah singkatan “PT” dan nama perusahaan. 2. Nama Perum didahului dengan de ngan perkataan “Perusahaan Umum (Perum)” atau dapat disingkat “Perum” yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

D. Pengurusan BUMN

Sekalipun BUMN adalah milik Negara, akan tetapi pembinaan dan pengelolaan BUMN tetepa didasarkan pada prinsip – prinsip – prinsip prinsip perusahaan yang sehat. Selain tunduk pada peraturan yang berlaku terhadap BUMN, para Direksi BUMN juga berpegang teguh pada penerapan prinsip good corporate governance, yaitu :


1. Transparansi : Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian : Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – perundang – undangan undangan dan prinsip – prinsip – prinsip prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas : Kejelasan fungsi, f ungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. 4. Pertanggungjawaban : Suatu keadaan dimana stiap apa keputusan atau tindakan yang diambil / dilakukan dapat dapat dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan, ada kejelasannya. kejelasannya. 5. Kewajaran : Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan perusahaan terhadap peraturan perundang – perundang – undangan undangan dan prinsip – prinsip – prinsip prinsip korporasi yang sehat. Kepengurusan Kepengurusan BUMN dilaksanakan dilaksanakan oleh Direksi. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri unuk Perum. Orang atau perseorangan yang dapat diangkat untuk menjadi direksi adalah seseorang seseorang yang memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, kepemimpinan, kejujuran, pengalaman, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan mengembangkan perusahaan. Selain itu, calon direksi BUMN haruslah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum (cakap hukum) dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisari atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yag merugikaan Negara.


Untuk dapat diangkat sebagai direksi BUMN, maka orang tersebut haruslah lulus uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) yang dilaksanakan dilaksanakan oleh sebuah tim atau lembaga professional yang ditunjuk oleh Menteri. Untuk BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, ketentuan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) hanya berlaku bagi calon anggota Direksi yang mewakili pemerintah. Jika dinyatakan lulus uji maka direksi harus menandatangani kontrak manajemen. Kontrak manajemen berisikan janji-janji atau pernyataan calon anggota Direksi, yaitu apabila diangkat/diangkat kembali menjadi anggota Direksi antara lain akan memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dan menerapkan prinsip-prinsip good corporat governance.Dalam hal direksi terdiri lebih dari satu orang maka salah satunya

diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 1. Anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta 2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah 3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan 4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 1. Meninggal dunia 2. Masa jabatannya berakhir 3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 dan peraturan perundangundangan lainnya. Berikut adalah penjelasan tentang kepengurusana BUMN : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Menteri RUPS adalah organ persero ynag miliki kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada


Direksi atau Komisaris. RUPS berwenang untuk mengangkat mengangkat dan memberhentikan memberhentikan anggota Direksi, menetapkan jumlah anggota Direksi, mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, dan melakukan perubahan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Jika pada Persero yang memiliki kekuasaan tertinggu adalah RUPS maka dalam Perum yang memiliki kekuasaan tertinggi atas perum adalah Menteri

2. Direksi Direksi adalah orang/perseorangan orang/perseorangan yang diberikan wewenang wewenang untunk mengurus BUMN. Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Komisaris/Dewa n Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk memperoleh pengesahan. Rencana Jangka Jangka Panjang tersebut sekurang-kurangny sekurang-kurangnyaa memuat: a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya b. Posisi BUMN pada saat penyusuna penyusunan n Rencana Jangka Panjang c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang. Direksi juga wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ini sekurang-kurangnya memuat: a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, perusahaan, dan program p rogram kerja/kegiatan b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan c. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya


d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. Selain itu, Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan pelaksanaa n Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.Laporan berkala tersebut meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. Selain laporan berkala Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Komisaris dan/atau RUPS untuk Persero atau kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri untuk Perum.

Laporan keuangan Persero harus memuat sekurang-kurangnya: sekurang-kurangnya: a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buk u yang bersangkutan, bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. Laporan keuangan Perum memuat sekurang-kurangnya : a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut b. Neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabunga gabungan n dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut


c. Laporan mengenai keadaan keadaan dan jalannya Perum, serta hasil yang telah dicapai d. Kegiatan utama Perum dan perubahan selama tahun buku;

3. Komisaris/ Dewan Pengawas Komisaris / Dewan Pengawas adalah organ Persero/Perum yang berugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan kepengurusan BUMN. Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Orang perseorangan perseorangan dapat diangkat diangkat menjadi Komisaris / Dewan Dewan Pengawas apabila memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah – masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, da dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. tugasnya. Selain itu, mereka harus mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyataka bersalah menyebabkan suatu Persero Persero atau Perum pailit atau tidak pernah dihukum dihukum karena melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

E. Pengawasan BUMN

Pengawasan BUMN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisaris/Dewan Pengawas untuk menilai BUMN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis dan operasional. Pengawasan Pengawasan Pesero dilakukan oleh Komisaris sedangkan untuk Perum dilakukan oleh Dewan Pengawas. Pengawas. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS sedangkan sedangkan untuk Dewan Pengawas Pengawas dilakukan oleh Menteri. Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : 1. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta


2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dapat terjadi sewaktu – waktu sewaktu – waktu berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dimana pemberhentian pemberhentian ini dapat dilakukan apabila berdasarkan berdasarkan kenyataan,, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan: kenyataan 1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-unda perundang-undangan ngan dan/atau ketentuananggaran ketentuanangg aran dasar 3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau Negara 4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap 5. Mengundurka Mengundurkan n diri. Jabatan anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berakhir apabila: 1. Meninggal dunia 2. Masa jabatannya berakhir 3. Diberhentikan berdasarkan keputusan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Komisaris dan Dewan Pengawas bertugas untuk: 1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi 2. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan pengurusan BUMN. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Komisaris/Dewan Pengawas atas beban BUMN. Serta jika dianggap perlu, Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya juga dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban BUMN.


Selain Komisaris / Dewan Pengawas, BUMN juga memiliki unit pengawas yang meliputi : 1. Satuan Pengawas Intern (SPI) Satuan Pengawas Intern ini dibentuk di setiap BUMN. SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Berikut ini adalah tugas dari SPI : a) Membantu Direktur Utama dalam melaksanaka melaksanakan n pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saransaran perbaikannya b) Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaa pelaksanaan n tugas Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama c) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 2. Komite Audit Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Komisaris/Dewan Komisaris/Dewa n Pengawas yang bekerja secara s ecara kolektif dan membantu dalam pelaksanaan tugas dari Komisaris/Dewan Pengawas. Komite audit dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab bertanggungjawab kepada Komisaris/Dewan Komisaris/Dewa n Pengawas. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit adalah: a.Memiliki a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan b.Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentinga kepentingan n terhadap BUMN yang bersangkutan c.Mampu c. Mampu berkomunikasi secara efektif. Ketua dari komite audit adalah anggota komite audit yang merupakan merupakan anggota Komisaris atau Dewan Pengawas dan jika ternyata ada anggota dari komite audit yang merupakan anggota atau bagian dari institusi lain maka institusi asal dari anggota komite audit itu tidak diperbolehkan untuk memberikan jasa untuk BUMN. Komite audit bertugas untuk:


a) Membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor b) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal c) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya d) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan e) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris/Dewan Pengawas lainnya. 3. Komite Lain Komisaris dan Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Komisaris/Dewan Pengawas. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite lain ini diatur dengan Peraturan Menteri.

F. Pembubaran BUMN

Sebagaimana Sebagaimana pendiriannya, pendiriannya, pembubaran BUMN BUMN juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk pembubaran Persero, pembubarannya – prinsip yang diatur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip – prinsip didalam peraturan perundang – perundang – undangan undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran Perseroan terjadi: a. Berdasarkan keputusan RUPS Usulan atas pembubaran Persero yang didasarkan didasark an pada keputusan RUPS dapat diajukan baik oleh Menteri BUMN maupun m aupun Menteri teknis : 1) Dalam hal usulan atas pembubaran BUMN ini diajukan oleh Menteri BUMN, maka usulan ini disampaikan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan yag telah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. Keuangan. Pengkajian atas rencana pembubaran Persero ini juga dapat mengikutkan Menteri Teknis, Menteri lain, dan/atau pimpinan


instansi lain yang dianggap perlu dengan ataupun tanpa menggunakan konsultan independen. independen. 2) Dalam hal usulan atas pembubaran BUMN ini diajukan oleh Menteri Teknis, maka sebelum usulan ini disampaikan kepada Presiden maka usulan pembubaran Persero tersebut disampaikan dulu kepada Menteri BUMN untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri BUMN. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hokum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. pengadilan. Sejak saat pembubaran maka dalam setiap surat yang dikeluarkan oleh Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan. Pembubaran Perseroandimulai Perseroandimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dit etapkan dalam anggaran dasar telah berakhir secara hukum, jika jangka waktu berdirinya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan maka dilakukan pembubaran Perseroan. Dan paling lambat 30 hari setelahnya, RUPS sudah harus menunjuk likuidator. c. Berdasarkan penetapan pengadilan selain menetapkan Pembubaran Persero, pengadilan juga melakukan penunjukan likuidator untuk Persero yang dibubarkan tersebut. Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: 1) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau 2) Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan 3) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian 4) Permohonan pemegang pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alas an 5) Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan


d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam jangka waktu paling lambat lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: 1) Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia 2) Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: pelaksanaan: 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan 2) Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi li kuidasi 3) Pembayaran kepada para kreditor 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan pemberesan kekayaan. Likuidator bertanggungjawab bertanggungjawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.


Selanjutnya Menteri BUMN akan mencatat berakhirnya status badan hokum perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan. Menteri BUMN mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Indonesia.

– hal berikut, antara lain : Pembubaran Perum dapat terjadi karena hal – hal a. Ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri b. Jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir

Paling lambat 1 tahun sebelum jangka waktu berdirinya Perum berakhir sebagaimana tertera dalam anggaran dasar Perum maka Menteri dapat mengajukan usulan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum kepada Presiden. Namun jika usulan itu tidak ditetapka oleh P residen hingga waktu berdirinya Perum berakhir maka pada tanggal ituPerum bubar. Namun, jika Menteri tidak melakukan pengajuan perpanjagan Perum maka Menteri maka Menteri mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pembubaran Perum kepada Presiden c. Penetapan pengadilan Pengadilan dapat membubarkan Perum dimana permohonan kejaksaan dalam rangka pembubaran Perum didasarkan pada alasan kuat bahwa Perum melanggar kepentingan umum.Dalam penetapan pengadilan ini juga ditetapkan pula penunjukan likuidator. d. Dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Dalam jangka waktu paling lambat lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perum, likuidator wajib : 1) Mendaftarkan pembubaran Perum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang wajib daftar perusahaan 2) Mengumumka Mengumumkan n pembubaran Perum dalam 2 (dua) surat kabar harian


3) Memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya Perum. Dalam hal Perum bubar, maka Perum tidak t idak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.Tindakan pemberesan pemberesan ini meliputi: 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perum 2) Penentuan tata cara pembagian kekayaan 3) Pembayaran kepada para kreditor 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri 5) Tindakan-tindak Tindakan-tindakan an lain yang perlu dilakukan dalam pelaksana pelaksanaan an pemberesan kekayaan Likuidator yang ditunjuk oleh Menteri bertanggung jawab kepada Menteri atas pelaksanaan Likuidasi Perum yang dilaksanakannya, sedangka Likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan bertaanggung bertaanggung jawab kepada Pengadilan. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan mengumumk an dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga (ti ga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Menteri atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.


BAB III Penutup A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Persero dan Perum sebagai bentuk dari BUMN yang merupakan badan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki tujuan umum yaitu untuk memajukan kesejahteraan kesejahteraan rakyat. Dan karena tujuan dan sumber pendanaan BUMN ini maka pengelolaan BUMN tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan karena itu ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pengawasa n, dan Pembubaran BUMN.Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka dalam rrangka pengelolaan BUMN tidak boleh menyalahi aturan yang sudah ditetapkan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah tersebut begitu juga aturan hokum yang mengatur tentang BUMN ini sebagaimana telah disebutkan dalam bab 2 Pembahasan bagian A. mengenai Dasar Hukum.


Daftar Pustaka Bahan Ajar Pengelolaan Investasi Investas i Negara.2010.Jakarta : Sekolah Tinggi Akuntansi

Negara Undang -undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Perseroan Terbatas Terbatas Undang-undang Undang-und ang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Peraturan pemerintah pemerintah Nomor 45 tahun 2005 2005 tentang P endirian, Pengurusan, Pengawasan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN


makalah tentang BUMN

Recommend Documents