Kata Pengantar Assalamualaikum Wr. Wb . Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah kami tim penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini. Dalam makalah ini kami mengkaji suatu kasus yang merupakan implementasi dari perbuatan melawan hukum yang mana merupakan salah satu kajian pada hukum perdata internasional. Pembuatan makalah ini dimulai dengan mencari literatur – literatur yang terkait dengan masalah yang akan kami bahas dan informasi – informasi dari beberapa situs di Internet. Setelah bahan cukup, barulah mengerjakan makalah ini. Semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan
serta pemahaman kita
semua tentang perlindungan desain industri. Makalah ini jauh dari kesempurnaan,sehingga kritik dan saran akan kami terima dengan lapang hati. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb. Bandung , 28 September 2011 Tim Penulis
Page | i
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar……………………………….………………………………
i
Daftar Isi…………………………………………………………………….
ii
BAB I PENDAHULUAN A. LatarBalakang Masalah………………………………………….
1
B. Identifikasi Masalah……………………………….…………….
1
C. Tujuan Pembahasan ……….……………………………………
1
BAB II LANDASAN TEORI Teori-teori terkait Hukum Perdata Internasional….…………….………… 2 BAB III PEMBAHASAN 1. Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir………………………
4
2. Analisa Kasus..........................................................................
5
BAB IV PENUTUP…………………………………………………………
10
Daftar Pustaka…………………………………………………………….…
11
Page | ii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Terhadap suatu perbuatan melawan hukum khususnya pembunuhan, dalam setiap kajian hanya mengaitkan perihal ini dengan ketentuan dan studi pada hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap perbuatan melawan hukum pada lkategori ini dianggap telah setimpal karena telah memenuhi rumusan teori pembalasan yang memang menjadi salah satu kodrati hukum pidana. Namun menurut sebagian orang, menjatuhkan hukum pidana saja dirasa kurang dikarenakan selain memberikan penderitaan, perbuatan melawan hukum seperti pembunuhan juga menghasilkan kerugian pada korban. Yang mana perihal ganti rugi tersebut diatur dalam hukum perdata. Kasus pembunuhan aktivis HAM , Munir Said yang tewas diracun zat arsenik pada makanannya selama ini selalu dilihat dan dteliti dari sudut pandang hukum pidana, di makalah ini penulis berusaha untuk mengangkat topik ini dalam konteks hukum perdata internasional.
I.2 Identifikasi Masalah
1.
Bagaiamanakah penerapan hukum perdata internasional terhadap kasus pembunuhan Munir?
I.3 Tujuan Pembahasan makalah
.Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran lebih dalam lagi mengenai penerapan Hukum Perdata Internasional dalam kasus pembunuhan.
BAB II Page | iii
LANDASAN TEORI
asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas Negara, atau dengan kata lain; HPI adalah hukum yang mengatur hubungan antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda.
berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu system hukum lain, baik karena teritorialitasnya
atau
personalitas
yang
dapat
menimbulkan
masalah
pemberlakuan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau asing. ama): adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga (warga) Negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titiktitik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih Negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal-soal. -aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum privat atau perdata yang mengandung elemenelemen asing, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penundukan langsung
ke
arah
hukum
nasioanal
dapat
selalu
dibenarkan.
Page | iv
BAB III PEMBAHASAN KASUS Kematian Aktivis HAM Munir Uraian singkat Kasus Posisi Gugatan perdata yang diajukan pada kasus Munir bermula dari kematian Munir pada 6 September 2004 saat melakukan perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Selain diproses dalam perkara pidana, kasus kematian Munir juga diproses perdata. Suciwati selaku istri korban menggugat manajemen PT Garuda, mantan Direktur Utama PT Garuda Indra Setiawan, Vice President Corporate Security Ramelgia Anwar, Flight Operator Support Officer Rohainil Aini, pilot Pollycarpus Budihari
Priyanto,
dan
lima
awak
kabin
penerbangan
GA
974. Page | v
Dalam gugatannya Suciwati menuntut para tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp3,38 miliar yang dihitung berdasarkan kehilangan penghasilan Munir sebagai kepala keluarga sejak September 2004 hingga usia 65 tahun, biaya pendidikan strata dua yang terlanjur dikeluarkan, serta biaya pendidikan bagi kedua anak Munir hingga jenjang strata satu. Sedangkan kerugian immateriil yang diminta kepada para tergugat sebesar Rp 9.000.740.000 yang diambil dari angka penerbangan Munir dari Jakarta menuju Belanda, GA-974. Di tingkat Kasasi, MA memerintahkan para tergugat untuk membayar sekitar Rp 3,5 miliar secara tanggung renteng.
Analisa Kasus Dalam segi Hukum Perdata, maka pengadilan yang berwenang dalam mengadili gugatan atas pembunuhan ini adalah pengadilan Indonesia. Hal ini sesuai dengan : Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Indonesia, karena: a.Forum rei (domisili) para tergugat di Jakarta, Indonesia; b.Berdasarkan principle of basis presence yaitu gugatan diajukan di pengadilan tempat tergugat dan penggugat berdomisili; c.Berdasarkan principle of convenience, yaitu tergugat diberi kemudahan untuk membela diri; d.Berdasarkan principle effectiveness yaitu agar putusan dapat efektif dilaksanakan; e.Prinsip lex loci delicti commis, yaitu tempat terjadinya perbuatan melawan hukum dilakukan berada di pesawat Indonesia yaitu Garuda Indonesia. f.Prinsip lex fori, yaitu hukum dari hakim (Indonesia) yang mengadili. g.Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Titik Taut Primer (Titik Taut Pembeda) Page | vi
Unsur-unsur yang menandakan adanya unsur asing, sehingga ada kemungkinan suatu kaidah hukum asing yang berlaku bagi suatu peristiwa hukum , dinamakan titik-titik taut, atau titik pertalian, atau anknupfungspunkte, atau points of contact, atau test factors, atau connecting factors, atau points de rattachement (Perancis). Titik taut primer adalah unsur-unsur yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa Hukum Perdata Internasional atau bukan. Jadi titik taut primer adalah titik taut yang membedakan Hukum Perdata Internasional itu dari peristiwa intern (bukan Hukum Perdata Internasional). Oleh sebab itu, maka titik taut primer juga dinamakan titik taut pembeda. Titik taut primer dapat berupa: 1.Kewarganegaraan; 2.Bendera kapal; 3.Tempat kedudukan badan hukum; 4.Domisili; 5.Tempat kediaman, dll. Dalam kasus pembunuhan Munir ini, titik taut primer yaitu tempat keberangkatan Bandara Soekarno Hatta (Indonesia), tempat diracuni di Singapura, tempat merasakan sakit di Madras, tempat meninggalnya di Belanda. 4. Klasifikasi/ Kualifikasi Klasifikasi atau kualifikasi adalah penggolongan peristiwa atau hubungan hukum ke dalam kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional dan hukum materiil. Dalam kaidah hukum materiil Indonesia dikenal permasalahan hukum perdata internasional dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu: 1) Hukum orang; 2) Hukum benda; 3) Hukum perjanjian; 4) Hukum perbuatan melawan hukum; Dalam kasus pembunuhan Munir ini, klasifikasi permasalahan adalah perbuatan melawan hukum, dimana dalam diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu apabila mengandung unsur: Page | vii
a. Adanya perbuatan yang mengandung kesalahan; b. Perbuatan itu menimbulkan kerugian; c. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 5. Titik Taut Sekunder Titik taut sekunder yaitu akan menentukan hukum manakah yang harus berlaku bagi peristiwa Hukum Perdata Internasional itu. Karena itu, titik taut sekunder ini juga biasa dinamakan titik taut penentu. Titik taut sekunder dapat berupa: 1.Pilihan hukum (choice of law); 2.Tempat terletaknya benda (lex sitae); 3.Tempat dilaksanakannya perjanjian (lex loci solutionis); 4.Tempat dilangsungkannya perkawinan (lex celebretionis); 5.Tempat ditanda tanganinya kontrak (lex loci contractus); 6.Tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (lex loci delicti commisi) Dalam kasus Munir ini, yang menjadi titik taut sekunder yaitu: a. Tempat terjadinya peristiwa/ tempat meninggalnya di Belanda; b. Tempat diracuninya di Singapura di dalam pesawat Garuda Indonesia berbendera Indonesia; c. Tempat perbuatan melawan hukum di Madras. 6. Lex Cause Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Berkaitan dengan hukum yang berlaku bagi perbuatan melawan hukum, maka terdapat beberapa prinsip: 1) Prinsip lex loci delicti commisi * Bahwa hukum yang berlaku bagi perbuatan melawan hukum adalah hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan atau terjadi. * Berdasarkan prinsip ini, maka dalam kasus Munir lex loci delicti commisi adalah tempat meninggalnya (Belanda), tempat diracunnya (Singapura), tempat merasa sakit (Madras). 2) Prinsip lex fori * Bahwa penentuan kualitas suatu prebuatan hukum sebagai perbuatan melawan Page | viii
hukum harus ditentukan oleh forum hukum (tempat diadili). * Hal ini disebabkan karena kaidah-kaidah yang mengatur perbuatan melawan hukum dan akibatnya yaitu mengenai ganti kerugian bersifat memaksa. * Berdasarkan prinsip ini, maka dalam kasus Munir lex forinya adalah hukum Indonesia. 3) Prinsip kombinasi lex loci dan lex fori * Harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) Actionability, Yaitu seorang penggugat di pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tindakan tergugat merupakan suatu perbuatan yang membawa kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. (2) Justifiability, Yaitu perbuatan yang dipersengketakan harus juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum di tempat dimana perbuatan tersebut dilaksanakan. *Berdasarkan prinsip ini, maka dalam kasus Munir actionability dapat dibuktikan penggugat (Suciwati) sedangkan justifiability juga terpenuhi dimana perbuatan pembunuhan yang dilakukan dapat dihukum. 4) Prinsip lex loci delicti diperhalus - Merupakan prinsip lex loci delicti commisi yang diberlakukan secara tidak kaku, melainkan dapat diadakan perubahan seperlunya dalam pengevalusian beratnya titik-titik taut yang bersangkutan. - Cara menentukan tempat (locus) suatu perbuatan melawan hukum, ada beberapa teori, yaitu: a. Tempat terjadinya kerugian; b. Tempat dilakukannya perbuatan; c. Kombinasi dengan kebebasan memilih hukum manakah yang akan diterapkan. - Berdasarkan prinsip ini, maka dalam kasus Munir maka strongest interest (kepentingan terkuat) adalah Indonesia, dan sociale unwelt (suasana sosial).
Page | ix
BAB IV PENUTUP Simpulan Berdasarakan uraian Tim Penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Pengadilan yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Indonesia ,Klasifikasi kasus ini dalam hukum perdata internasional adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
Page | x
DAFTAR PUSTAKA Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta. 1976. Media Elektronik, Internet, www.google.com www.jurnal hukum.blogspot.com.html. kardoman.tumangger.blogspot
Page | xi
