HPI, CODE OF CONDUCT, SAVE SAVER R ACCE ACCESS SS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPALANGMERAHAN (DIKLATDASKAR) (DIKLATDASKAR) XV XV KORPS SUKA RELA PALANG MERAH INDONESIA UNIT INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM NOVEMBER 2011 – JANUARI 2012
Hukum Perikemanusiaan Perikemanusiaan Internasional Penyalahgunaan Lambang • Penyalahgunaan •
HPI
CODE OF CONDUCT
SAVER ACCESS
HPI
Hukum Perikemanusiaan Internasional 1. 2. 3. 4.
Definisi Tujuan Sumber Keten etentu tuan an Dasar
Ketentuan internasional yang mengatur segala permasalahan kemanusiaan pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun noninternasional. Ketentuan Hukum tersebut mengatur hak-hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam pertikaian (dalam penggunaan senjata dan metode perang tertentu, perlindungan kepada korban maupun harta benda yang terkena akibat pertikaian bersenjata)
Hukum Perikemanusiaan Internasional 1. 2. 3. 4.
Definisi Tujuan Sumber Keten etentu tuan an dasar
•
•
Untuk mencegah dan mengurangi korban perang, kematian, penderitaan serta penghancuran lingkungan dan harta benda milik pihak yang tidak berkaitan dengan perang HPI perlu diketahui agar semua pihak yang terlibat dalam pertikaian dan masyarakat umum mengetahui hak-hak serta kewajibannya di masa pertikaian bersenjata.
Hukum Perikemanusiaan Internasional 1. 2. 3. 4.
Definisi Tujuan Sumber Keten etentu tuan an Dasar
1) Perjanjian (Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan) atau kesepakatan lain antarnegara yang terkait dengan Perjanjian Perjanjian
2) Aturan umum lainnya (di suatu negara) yang terkait dengan Perjanjian, mis. UU Lambang
Hukum Perikemanusiaan Internasional 1. 2. 3. 4.
Definisi Tujuan Sumber Keten etentu tuan an Dasar
Dokumen resmi konvensi jenewa
Hukum Perikemanusiaan Internasional 1. 2. 3. 4.
Konvensi Jenewa Pertama Definisi (First Geneva Convention), Tujuan mengenai Perbaik Perbaikan an Sumber Keadaan Anggota Angkatan Keten etentu tuan an Bersenjata yang Terluka dan Dasar Sakit di Darat, 1864
Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906
Konvensi Jenewa 1949
Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, Peran g, 1929
Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949
Hukum Perikemanusiaan Internasional 1. 2. 3. 4.
Definisi Tujuan Sumber Keten etentu tuan an Dasar
Protokol Tambaha Tambahan n Konvensi jenewa jen ewa Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Bersenjata Non-internasional Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan
Hukum Perikemanusiaan Internasional 1. 2. 3. 4.
Definisi Tujuan Sumber Ket eten entu tuan an Dasar
LIMITATION/PEMBATASAN
PROPORTIONALITY/KESEIMBANGAN
DISTINCTION/PEMBEDAAN
PASAL DALAM KONVENSI JENEWA YANG MENYEBUTKAN TENTANG LAMBANG a/l” •
Bab VII Pasal 38 (Lambang Pengenal): “Sebagai penghargaan penghargaan terhadap negara Swiss, maka lambang pusaka palang merah diatas dasar putih, yang terbentuk dengan cara membalikan warna-warna bendera federal, federal, dipertahankan sebagai lambang dan tanda pengenal dari dinas kesehatan angkatan perang ” walaupun demikian, bagi negara-negara negara-negara yang sebagai pengganti palang merah telah memakai lambang bulan sabit merah atau singa dan matahari merah atas dasar putih, lambang-lambang tersebut juga diakui dalam ketentuanketentuanketentuan Konvensi ini”
“
PENYALAHGUN PENY ALAHGUNAAN AAN LAMBANG LAMBANG
Peniruan (imitation)
Penggunaan yang tidak tepat (usurpation)
grave misuse) Pelanggaran berat ( grave pervidy ) dan perbuatan curang ( pervidy
Penyalahgunaan lambang
Imitasi/Peniruan: Penggunaan tandatanda yang dapat disalahmengerti sebagai lambang palang merah atau bulan sabit merah (warna dan bentuk yang mirip)
IMITATION
Penggunaan yang tidak tepat: Penggunaan lambang oleh kelompok atau perseorangan yang tidak berhak •
Penggunaan lambang oleh yang berhak secara tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Gerakan
•
USURPATION
Penggunaan yang melanggar ketentuan (pelanggaran berat): Penggunaan lambang dalam masa perang untuk melindungi kombatan atau perlengkapan militer dianggap sebagai kejahatan perang GRAVE MISUSE
CODE OF CONDUCT
CODE OF CONDUCT FOR DISASTER RELIEF Etika dan Aturan Main Antara Badan Kemanusiaan Internasional dalam Kegiatan Bantuan Kemanusiaan
CODE OF CONDUCT FOR DISASTER RELIEF Hasil Kesepakatan antara 7(tujuh) Badan Kemanusiaan Internasional besar, yaitu : 1. ICRC, 2. IFRC, 3. Ca Cari rita tass Inte Intern rnat atio iona nal, l, 4. In Inte tern rnat atio ional nal Sa Save ve the the Chil Childre dren, n, 5. Lu Luth ther eran an Wor World ld Fede Federrat atio ion, n, 6. Oxfam 7. Wor orld ld Co Coun unci cill of of Chu Churc rches hes;;
CODE OF CONDUCT FOR DISASTER RELIEF Kesepakatan tersebut berupa ketentuan dasar yang mengatur standardisasi Perilaku Badan Kemanusiaan Internasional serta s erta Pekerja Pekerja Kemanusiaan untuk menjamin Independensi dan Efektifitas dalam penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan;
CODE OF CONDUCT FOR DISASTER RELIEF Code of Conduct ini diadopsi oleh Federasi melalui General Assembly and The Council of Delegates (Birmingham, 1993) dan International Conference (Geneva, 1995);
•
•
Terdiri dari 10(sepuluh) Prinsip Dasar berkenaan dengan Humanitarian Relief Operation serta 3(tiga) Annex yang mengatur hubungan antara Badan/Organisasi Kemanusiaan dengan Pemerintah Setempat, Negara Donor dan Organisasi Antar Negara; Tugas seorang anggota Delegasi Federasi, satu diantaranya, adalah mensosialisasikan Code of Conduct ini kepada Perhimpunan Nasional dimana ia ditugaskan.
Prinsip Dasar Humanitarian Relief Relief 1. Ke Kewaj wajiban iban keman kemanusiaa usiaan n adalah priorita prioritass utama
Pengakuan Pengakuan atas Hak Korban Bencana/Konflik yaitu Hak Untuk Memperoleh Bantuan Kemanusiaan dimanapun ia berada Komitment untuk menyediakan Bantuan Kemanusiaan kepada korban bencana/konflik, bencana/konflik, diamanapun atau kapanpun ia diperlukan Akses terhadap lokasi bencana/konflik dan terhadap korban tidak dihalang-halangi Dalam memberikan bantuan kemanusiaan tidak menjadi bagian dari suatu kegiatan kegiatan politik atau partisan
Prinsip Dasar Humanitarian Relief Relief 2. Bantuan diberikan tanpa pertimbangan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan dari penerima bantuan atau pun perbedaan dalam bentuk apa pun Bantuan kemanusiaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan semata; Proportional; Mengakui peranan penting Kaum Wanita dan menjamin bahwa peranan tersebut harus didukung dan didayagunakan; Terjaminnya akses terhadap sumber2 daya yang diperlukan serta akses yang seimbang terhadap korban bencana/konflik;
Prinsip Dasar Humanitarian Relief Relief 3. Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kepentingan politik dan agama
Tidak mengikuti suatu pendirian politik atau keagamaan keagamaan tertentu;
Bantuan diberikan kepada Individu, Keluarga Keluarga dan Kelompok Masyarakat Masyarakat yang memerlukan bantuan – tidak tergantung/memandang tergantung/memandang pada predikat apa yang melekat pada penerima bantuan;
Prinsip Dasar Humanitarian Relief Relief 4. Tidak menjadi alat kebijakan pemerintah luar negeri
Badan Kemanusiaan Internasional harus dapat menjamin Independensinya Independensinya terhadap Negara Donor yang mempercayakan penyaluran bantuannya; Badan Kemanusiaan Internasional harus dapat mengupayakan mengupayakan lebih dari satu sumber bantuan;
5. Menghormati kebiasaan dan adat istiadat
Tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat
Prinsip Dasar Humanitarian Relief Relief 6. Membangun respon bencana sesuai kemampuan setempat Memanfaatkan Memanfaatkan keberadaan LSM serta tenaga lokal yang tersedia dalam implementasi kegiatan kegiatan Pengadaan komoditas bantuan serta Jasa dari sumber Pengadaan sumber setempat; Mengutamakan koordinasi
7. Melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bencana •
Mengupayakan partisipasi masyarakat hingga pemanfaatan sumber-sumber daya masyarakat yang tersedia;
Prinsip Dasar Humanitarian Relief Relief 8. Bantuan yang diberikan hendaknya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian hari
Bantuan kemanusiaan diberikan, tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga diupayakan agar dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat (korban bencana/konflik) bencana/konflik) di masa depan Memperhatikan kepentingan lingkungan dalam merekayasa dan implementasi programprogram programprogram Menghindari sikap ketergantungan yang berkepanjangan terhadap bantuan-bantuan eksternal
Prinsip Dasar Humanitarian Relief Relief 9. Bertanggung-jawab kepada pihak yang kita bantu dan yang memberi kita bantuan
Bantuan kemanusiaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada mereka yang berhak menerimanya dan kepada pihak Donor secara Bantuan kemanusiaan harus dikelola secara terbuka/transparansi, terbuka/transparansi, baik dari perspective Finansial maupun Efektifitas kegiatan Mengakui kewajiban Pelaporan dan memastikan upaya monitoring telah dilakukan sebagaimana mestinya
Prinsip Dasar Humanitarian Relief Relief 10. Dalam kegiatan informasi, publikasi dan promosi, harus memandang korban sebagai manusia yang bermartabat
Mengakui Mengakui martabat daripada korban bencana/konflik bencana/konflik Dalam publikasi, tidak hanya menonjolkan tingkat penderitaan korban bencana, tetapi juga perlu menonjolkan upaya/kapasitas masyarakat dalam mengatasi penderitaan mereka Kerjasama dengan Media dalam rangka meningkatkan meningkatkan perhatian dan kontribusi kontribusi masyarakat masyarakat tidak didasarkan pada adanya tekanan, vested vested interest atau publisitas baik dari lingkungan lingkungan internal maupun eksternal Dalam media coverage coverage diupayakan tidak menimbulkan kesan
SAFER ACCESS
Pengertian Umum •
•
Panduan Keselamatan yang lebih aman adalah elemenelemen penting untuk Perhimpunan Nasional melakukan tindakan dimana mereka bisa meningkatkan keamanan keamanan dan akses kerja untuk memberikan member ikan bantuan kemanusiaan kepada penerima bantuan sesuai dengan mandat yang telah diberikan. Bencana adalah peristiwa atau rangkai peristiwa yang disebabkan oleh alam (faktor alam) dan non alam (faktor manusia) yang mengakibatkan mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan kerusakan lingkungan, kerusakan sarana sarana dan prasarana serta fasilitas umum.
•
•
Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dll yang mengakibatkan timbulnya timbulnya korban manusia, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan hidup dan fasilitas umum. Konflik Sosial adalah pertentangan fisik antar dua pihak atau lebih yang mengakibatkan hilangnya hak dan aset kelompok masyarakat, timbulnya rasa takut, terancamnya keamanan, ketentraman, keselamatan dan atau terganggunya martabat dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.
•
•
Bencana Konflik (bencana sosial) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh konflik konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat yang menimbulkan penderitaan, gangguan hubungan sosial, tidak berfungsiny ber fungsinya a pranata sosial, kerugian harta benda dan korban jiwa manusia. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang beresiko beresiko bencana, kegiatan kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kondisi akibat dampak bencana.
1. Penerimaan Terhadap Organisasi •
Sosialisasi & Diseminasi mengenai Gerakan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional.
•
Koordinasi dengan pihak terkait.
•
Menjaga Prinsip Dasar Gerakan.
2. Penerimaan Terhadap Individu
•
• •
• •
•
Mengenali kemampuan diri sendiri. Mampu beradaptasi Mematuhi aturan hukum setempat. Menerapkan 7 Prinsip Dasar Mengedepankan etika dan moral, menjaga gaya hidup sehat. Memiliki tanggung-jawab dan solidaritas.
3. Identifikasi •
Memahami dan dapat melakukan sosialisasi atau diseminasi mengenai penggunaan Lambang yang tepat.
Semua barang bantuan, kendaraan dan kantor PMI harus mempunyai identitas PMI/Gerakan. Menggunakan atribut PMI dan membawa kartu identitas. (KTA/KTP/SIM (KTA/KTP/SIM)) serta se rta surat tugas. Setelah bertugas, atribut PMI harus dikembalikan ke Markas/Penanggung Jawab. •
•
•
4. Komunikasi Internal •
• • • • • •
•
Pengarahan mengenai situasi keselamatan dan keamanan. rapat koordinasi rutin. Pelaporan setiap insiden. Menjaga kerahasiaan. komunikasi timbal balik. Pembuatan laporan. Menggunakan alat komunikasi sesuai dengan kebutuhan. Setelah bertugas, alat komunikasi PMI harus dikembalikan ke Markas/Penanggung Jawab.
5. Komunikasi Eksternal •
•
•
Katakan apa yang kita kerjakan dan bukan yang disaksikan, didengar atau dirasakan. informasi yang bersifat kebijakan dilakukan oleh Pengurus, yang bersifat operasional dilakukan oleh humas atau unit pelaksana yang ditunjuk. Rapat koordinasi antar lintas sektoral dilakukan atas sepengetahuan Pengurus/penanggungjawab operasi yang ditunjuk.
6. Aturan Aturan Keamanan •
•
•
•
Pengurus/penanggung-jawab engurus/penanggung-jawab operasional memastikan situasi keselamatan & keamanan di lapangan. Petugas PMI harus mengetahui dan mengikuti aturanaturan yang dibuat oleh otoritas setempat. Kendaraan yang digunakan harus dilengkapi dengan dokumen kendaraan (STNK, SIM), lambang PMI dan perlengkapan perlengka pan standar s tandar (Kotak PP, PP, Peralatan emergency e mergency kendaraan). Sebelum menggunakan kendaraan PMI pastikan pemeriksaan penting seperti kondisi bahan bakar, oli dan tekanan ban telah dilakukan. Pastikan penyimpanan kunci kendaraan yang mudah diakses.
•
•
•
•
•
Kendaraan PMI hanya dapat digunakan oleh Petugas PMI dan hanya untuk kepentingan kegiatan PMI. Apabila melalui Pos Pemeriksaan kurangi kecepatan. Lampu dalam mobil dinyalakan dan kontrol emosi. Dilarang menggunakan pengawalan bersenjata, kecuali pada situasi khusus tertentu dan harus mendapatkan izin dari Pengurus PMI. Petugas PMI dilarang membawa senjata tajam/api. Senjata tajam dikecualikan untuk mendukung penugasan (sebagai pelengkap peralatan tanggap darurat). Petugas PMI dilarang mengangkut siapapun yang bersenjata termasuk personil keamanan.
•
•
Apabila terjadi pemberhentian paksa/ancaman bersenjata, maka patuhilah instruksi dari pihak yang memberhentikan/mengancam, memberhentikan/meng ancam, bersikap tenang dan berusaha berusah a untuk bernegosiasi. bernegosia si. Tekankan sikap dan posisi anda pada netralitas. Apabila terjadi perampokan barang, jangan pernah mengambil resiko untuk membela barang atau uang, nyawa Anda lebih penting dibandingkan dibandingkan barang atau uang. Berusahalah untuk bernegosiasi dan tekankan bahwa barang yang anda bawa adalah untuk kepentingan kemanusiaan.
•
•
•
Apabila terjadi penculikan, maka ikuti instruksi dari pihak yang memberhentikan/mengancam, bersikap tenang dan berusaha untuk bernegosiasi, serta tidak melakukan tindakan yang mengancam keselamatan diri. Mengamankan pelepasan seorang tawanan adalah tanggung jawab pihak luar, bukan tawanan. Buatlah rencana keamanan dalam beberapa alternatif resiko sesuai dengan kondisi lapangan (jika ... maka ...) Pembatasan waktu kerja di lapangan dibuat sesuai dengan kondisi lapangan (misalnya jam malam, pembatasan aktifitas malam hari, dsb).
7. Tindakan Perlin Perlindungan dungan •
•
•
Setiap Petugas Petugas PMI memiliki rencana perlindungan diri pribadi atau tim (misalnya rencana A, B, C... ). Pada keadaan darurat konflik (misalnya konflik sosial atau bencana konflik lainnya), Petugas PMI memilih tempat berlindung yang bersifat netral (tidak memilih tempat yang identik dengan salah satu pihak). Pada keadaan darurat bencana alam, Petugas PMI memilih tempat berlindung yang tidak beresiko.
•
•
•
Petugas PMI selalu menjaga keamanan barang-barang pribadi dan barang-barang operasional. Petugas PMI wajib diberikan jaminan asuransi saat bertugas. Premi Premi asuransi dibayarkan oleh PMI. Petugas PMI wajib mengenakan perlengkapan keamanan standar sesuai dengan kebutuhan.
