Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
K ATA P E N G A N T A R
Memenuhi Surat Perintah Kerja dari Satuan Kerja Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Depok Pemerintah Kota Depok, maka dengan ini kami PT.
Santika
Kusuma
Agung
menyelesaikan
laporan
Akhir
pekerjaan:
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4). Laporan Akhir ini terdiri dari 7 (tujuh) bab pembahasan yang memuat mulai dari kondisi secara umum kota Depok, kemudian kondisi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kota Depok sampai dengan saat ini, selanjutnya kami akan menyajikan hasil dari evaluasi dan analis baik dari data primer maupun sekunder. Inti dari laporan ini terletak pada bab 7 yang berisikan Rencana Induk Sistem (RIS) Pengelolaan Sampah Kota Depok. Besar harapan kami produk ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Depok
dalam
mengembangkan
dan
meningkatkan
pelayanan
kepada
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
DA F T A R I S I 1.
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang _______________________________________________ 1-1
1.2.
Maksud, Tujuan Dan Sasaran ___________________________________ 1-2
1.3.
Sistematika Penulisan _________________________________________ 1-4
2.
METODOLOGI PENDEKATAN DAN PROGRAM KERJA
2.1.
Pendekatan Studi_____________________________________________ 2-1
2.2.
Konsep Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan_______________________ 2-1
2.3.
Pendekatan Pola Pikir Pemecahan Masalah _______________________ 2-2
2.4.
Pendekatan Penanganan Pekerjaan _____________________________ 2-3 2.4.1
Persoalan Pengelolaan Pengelolaan Persampahan Persampahan ________________________ 2-3
2.4.2
Paradigma Baru Pemerintah Indonesia ______________________ 2-4
2.4.3
paradigma baru pengelolaan sampah _______________________ 2-5
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
2.11.2 Kualitas Air (Air Tanah, Air Buangan dan Air Permukaan) _______ 2-30 2.11.3 Survey Komposisi Sampah _________________________________ 2-33
3.
GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK
3.1.
Daerah Perencanaan __________________________________________ 3-1
3.2.
Aspek Fisik Kota _____________________________________________ 3-2 3.2.1
Geografi _______________________________________________ 3-2
3.2.2
Geologi ________________________________________________ ________________________________________________ 3-2
3.2.3
Topografi_______________________________________________ 3-4
3.2.4 Klimatogi _______________________________________________ 3-4 3.2.5 3.3.
Hidrogologi _____________________________________________ 3-5
Aspek Sosial Ekonomi _________________________________________ 3-8 3.3.1 Demografi ______________________________________________ 3-8
3.4.
3.3.2
Mata Pencaharian Pencaharian ________________________________________ 3-11
3.3.3
Pola Penggunaan Lahan Lahan dan Status Lahan____________________ 3-13
3.3.4
Pendapatan Regional _____________________________________ 3-16
Sarana Dan Prasarana Kota _____________________________________ 3-19 3.4.1
Sarana Pendidikan _______________________________________ 3-19
3.4.2 Sarana Kesehatan Kesehatan ________________________________________ 3-21 3.4.3
Perdagangan dan Jasa ____________________________________ 3-22
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
4.
KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH SAAT INI
4.1.
Umum ______________________________________________________ 4-1
4.2.
Aspek Organisasi Dan Manajemen _______________________________ 4-2 4.2.1 Bentuk Institusi Institusi dan Struktur Organisasi Organisasi _____________________ _____________________ 4-2 4.2.2
4.3.
Personalia ______________________________________________ 4-18
Kondisi Eksisting Permasalahan Persampahan _____________________ 4-20 4.3.1
Produksi Sampah ________________________________________ 4-20
4.3.2 Kondisi Persampahan Persampahan _____________________________________ 4-20 4.3.3 Pengangkutan ___________________________________________ 4-21 4.3.4 Pewadahan _____________________________________________ 4-22 4.3.5
Karakteristik Sampah _____________________________________ 4-23
4.4.
Pengelolaan Akhir Sampah _____________________________________ 4-25
4.5.
Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu / Unit Pengelolaan Sampah (UPS) _________________________________ 4-27
4.6.
5.
4.5.1
Pendekatan skala TPA ____________________________________ 4-30
4.5.2
Pendekatan skala skala rumah tangga ____________________________ 4-30
4.5.3
Pendekatan skala kawasan ________________________________ ________________________________ 4-30
Pembiayaan _________________________________________________ 4-34
KRITERIA PERENCANAAN DAN Evaluasi Dampak TPA
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
5.4.9
Rencana Timbunan Bukit Akhir_____________________________ 5-13
5.4.10 Alat Berat ______________________________________________ 5-13 5.4.11 Penghijauan ____________________________________________ 5-13 5.4.12 Pagar Keliling dan Green Belt ______________________________ 5-14 5.4.13 Fasilitas Penunjang ______________________________________ 5-14 5.5.
5.6.
5.7.
Teknik Operasional TPA _______________________________________ 5-14 5.5.1
Persiapan Lahan TPA _____________________________________ 5-14
5.5.2
Persiapan Sel Pembuang __________________________________ 5-16
5.5.3
Pembongkaran Sampah ___________________________________ 5-17
5.5.4
Perataan dan Pemadatan Sampah __________________________ 5-17
5.5.5
Penutupan Tanah ________________________________________ 5-18
5.5.6
Pemeliharaan TPA _______________________________________ 5-19
Pengawasan Pengendalian TPA _________________________________ 5-22 5.6.1
Pengawasan Kegiatan Pembuangan _________________________ 5-22
5.6.2
Pendataan dan Pelaporan _________________________________ 5-23
5.6.3
Pengendalian TPA________________________________________ 5-24
Evaluasi Dampak Penting ______________________________________ 5-25 5.7.1
Tahap Pra-Konstruksi _____________________________________ 5-25
5.7.2
Tahap Konstruksi ________________________________________ 5-26
5.7.3
Tahap Operasional _______________________________________ 5-34
5.7.4
Tahap Pasca Operasi _____________________________________ 5-39
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
6. 6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ANALISIS Identifikasi Permasalahan Persampahan__________________________ 6-1 6.1.1
Teknis Operasional _______________________________________ 6-1
6.1.2
Kelembagaan ___________________________________________ 6-2
6.1.3
Pembiayaan_____________________________________________ 6-2
6.1.4
Peran Serta Masyarakat ___________________________________ 6-2
Analisis Pola Pembuangan Sampah Konvensional___________________ 6-3 6.2.1
Sub Sistem Kelembagaan Dan Organisasi_____________________ 6-3
6.2.2
Sub Sistem Teknik Operasional _____________________________ 6-5
6.2.3
Sub Sistem Pembiayaan ___________________________________ 6-9
6.2.4
Sub Sistem Pengaturan ___________________________________ 6-11
6.2.5
Komponen Peran Serta Masyarakat _________________________ 6-12
Analisis Unit Pengolahan Sampah (UPS) __________________________ 6-12 6.3.1
Aspek Teknik Operasional _________________________________ 6-14
6.3.2
Aspek Pembiayaan _______________________________________ 6-15
6.3.3
Aspek Kelembagaan ______________________________________ 6-16
6.3.4
Aspek Peraturan _________________________________________ 6-17
6.3.5
Aspek Partisipasi Masyarakat ______________________________ 6-18
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) _______________________________ 6-18
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
7.3.2. Rencana Pembiayaan Pengelolaan __________________________ 7-13 7.4.
Rencana Induk Sistem Kelambagaan Organisasi ____________________ 7-16 7.4.1. Rencana Kelembagaan ____________________________________ 7-16 7.4.2. Rencana Organisasi ______________________________________ 7-18
7.5.
Rencana Induk Sistem Peraturan dan Hukum ______________________ 7-23
7.6.
Rencana Induk Sistem Peran Serta Masyarakat ____________________ 7-23 7.6.1. Pengelolaan Sampah Individual ____________________________ 7-23 7.6.2. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Kesehatan Masyarakat ______ 7-24
7.7.
Proyeksi Timbulan Sampah _____________________________________ 7-25
7.8.
Alternatif Usulan Sub Sistem Pengumpulan _______________________ 7-26
7.9.
Alternatif Usulan Sub Sistem Pengangkutan _______________________ 7-28
7.9.1. Pengangkutan Sampah ________________________________________ 7-28 7.10.
Alternatif Usulan Sub Sistem Pembuangan Akhir ___________________ 7-29
7.11.
Pemilihan Alternatif Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan _____________________________________ 7-29 7.11.1. Upaya Pengelolaan Sampah Pola 3R_________________________ 7-29 7.11.2. Strategi dan Program Pengelolaan Persampahan Kota Depok Tahun 2009 – 2018 _______________________________________ 7-30
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kotakota di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penan.ganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu pemilihan cara clan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat dari mana sumber samaph berasal clan mungkin perlu dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait. Disamping itu juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan¬peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Untuk mendukung pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan clan seiring dengan adanya peraturan-. peraturan baru mengenai Lingkungan Hidup clan Persampahan maka perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah secara baik clan benar melalui perencanaan yang matang clan terkendali dalam bentuk pengelolaan secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada tahun anggaran 2008 Kota Depok akan melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Persampahan.
1.2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
peraturan, kelembagaan dan institusi, keuangan dan pembiayaan dan peran serta masyarakat dan swasta. 2.
Tersusunnya indikasi program dan rencana investasi pembiayaan pengelolaan persampahan jangka mendesak, jangka pendek,jangka menengah danjangka panjang.
3.
Tersusunnya konsep efisiensi pembiayaan, seperti biaya pengangkutan yang dapat ditekan karena dapat memangkas mata rantai pengangkutan sampah, dsb.
4.
Tersusunnya konsep reduksi sampah dari sumber, sehingga tidak diperlukan lahan besar untuk TPA.
5.
Dapat menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.
6.
Dapat lebih mensejahterakan petugas pengelola kebersihan.
7.
Tersusunnya konsep pengelolaan persampahan yang ekonomis dan berwawasan lingkungan (ekologis).
8.
Dapat membuka kesempatan/ lapangan kerja melalui berdirinya badan usaha yang mengelola sampah menjadi bahan yang bermanfaat.
9.
Tersusunnya konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan kota.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
1.3. Sistematika Penulisan Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Metodologi Pendekatan Dan Program Kerja Bab 3 Gambaran Umum Kota Depok Bab 4 Kondisi Pengelolaan Sampah Saat ini Bab 5 Kriteria Perencanaan Dan Evaluasi Dampak TPA Bab 6 Identifikasi Permasalahan dan Analisis Bab 7 RENCANA Induksistem (RIS)Pengelolaan Sampah Kota Depok
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
2. METODOLOGI PENDEKATAN DAN P RO G R A M K E R J A 2.1.
Pendekatan Studi
Dalam pelaksanaan pekerjaan PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERSAMPAHAN - Kota Depok, terdapat 2 (dua) bagian besar produk pekerjaan, yakni kelayakan Unit Pengolahan Sampah dan Kajian Ekonomi, Sumber Pendanaan kegiatan pembangunan Unit Pengolahan Sampah, serta jajak pendapat atau political will dari masyarakat Kota Depok dalam pembangunan dan pelaksanaan operasional Unit Pengolahan Sampah dan pengelolaan sampah di Kota Depok. Tahapan penyusunan rencana induk persampahan ini dimulai dari pengumpulan data dan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.
Pendekatan Teknis
6.
Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan.
Pendekatan terhadap pola pikir pekerjaan adalah keterkaitan kegiatan proyek dengan permasalahan yang ada serta sasaran yang ingin dicapai. Pendekatan kebijakan diperlukan terutama yang berkaitan dengan kebijakan persampahan dan persampahan. Pendekatan
kelembagaan
berhubungan
dengan
koordinasi
antar
instansi
yang
dibutuhkan. Pendekatan teknis adalah kajian terhadap kriteria atau metode perhitungan yang akan digunakan. Sedangkan
pendekatan
pelaksanaan
pekerjaan
merupakan
metode
pelaksanaan
pekerjaan mulai tahap persiapan sampai penyelesaian akhir. Pada prinsipnya penyusunan metodologi ini mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja, Rapat Penjelasan Teknis serta kemampuan dan pengalaman konsultan dalam mengerjakan proyek sejenis.
2.3.
Pendekatan Pola Pikir Pemecahan Masalah
Pendekatan pola pikir pemecahan masalah yang diuraikan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan di wilayah studi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan sektor persampahan. Permasalahan tersebut diantaranya diakibatkan ada pertumbuhan pendudukan yang cukup pesat di wilayah studi (Kota Depok) serta masih rendahnya kesadaran dan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Gambar 2.1: Pola Pikir Pelaksanaan Pekerjaan SASARAN KEBIJAKAN DI BIDANG
PENINGKATAN
PERSAMPAHAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN STANDAR DAN
TINGKAT PELAYANAN
KRITERIA
PERSAMPAHAN DI WILAYAH STUDI
KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYANAN
KAJIAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
SAMPAH KOTA DEPOK
PERTUMBUHAN
REDUKSI SAMPAH DARI
PENDUDUK DAN
SUMBER DAN DI LOKASI
PEREKONOMIAN DI
SPA/ TPS/TRANSFER
WILAYAH STUDI
DEPO
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
2.
A K H I R
Terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan yang membutuhkan penanganan sampah secara kolektif. Pengelolaan secara individu (dalam arti menimbun dan membakar) semakin tidak layak untuk lingkungan perkotaan.
3.
Pertumbuhan jumlah sampah tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang berasal dari masyarakat penghasil sampah untuk mendanai/membiayai pengelolaan sampah perkotaan. Selain itu, anggaran pengelolaan persampahan yang berasal dari Pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi standard pelayanan yang diperlukan.
4.
Ketersediaan lahan untuk TPA sampah yang memenuhi persyaratan (teknis, lingkungan, sosial budaya, legalitas kepemilikan, dan aspek keuangan) semakin terbatas.
5.
Peningkatan kemampuan lembaga/institusi pengelola persampahan berjalan dengan lambat sehingga tidak mampu mengantisipasi persolan yang timbul di masyarakat.
2.4.2
Paradigma Baru Pemerintah Indonesia
Reformasi telah mengakibatkan terjadinya paradigma baru Pemerintahan di Indonesia. Adapun paradigma baru tersebut antara lain adalah : 1.
Demokratisasi dan Keterbukaan Terjadi perubahan yang menginginkan diberlakukannya prinsip demokrasi dan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
diikuti dengan peningkatan beban pembiaayaan pengelolaan sarana yang selama ini dibiayai oleh Pemerintah Pusat. 3.
Pemberdayaan Masyarakat Salah satu hasil dari reformasi adalah gerakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan menyebabkan masyarakat semakin menyadari hak dan tanggung jawabnya. Akibatnya masyarakat mungkin saja akan menuntut Institusi/ Lembaga pengelola persampahan jika merasa dirugikan/ pelayanan kurang memuaskan (akibat diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
2.4.3
paradigma baru pengelolaan sampah
Pendekatan yang akan digunakan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Induk Persampahan Kota Depok akan mengacu pada sistem REDUCE (mengurangi),
REUSE
(menggunakan
kembali),
RECYCLE
(mendaur
ulang),
PARTICIPATION (melibatkan masyarakat) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Persampahan.
2.5.
Pendekatan Kebijakan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
2.6.
A K H I R
Pendekatan Kelembagaan
Dalam melaksanakan pekerjaan ini Konsultan secara aktif akan melakukan koordinasi dan membangun kerjasama yang erat dengan Tim Teknis Pemberi Tugas dan instansi lain yang berkaitan dengan proyek ini. Pelaksanaan pendekatan kelembagaan dalam kegiatan ini sangat diperlukan mengingat pertimbangan sebagai berikut : 1.
Waktu pelaksanaan pekerjaan ini cukup singkat yaitu 4 (empat) bulan, dengan demikian dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang cukup baik dari para pihak yang terkait dengan pekerjaan ini khususnya yang dapat membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan.
2.
Kegiatan penyusunan rencana induk persampahan sangat terkait dengan dengan instansi lain, dengan demikian kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sosialisasi program dan meningkatkan kerjasama yang komprehensif dalam pengelolaan persampahan di wilayah studi.
3.
Diperkirakan instansi terkait di daerah memiliki rencana dan program pengelolaan persampahan, dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penguatan program-program atau saling melengkapi dengan program-program lokal yang ada.
Dalam kaitannya dengan pendekatan kelembagaan ini, konsultan akan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemberi Tugas/Pemimpin Proyek, Tim Teknis, dan aparat di daerah, agar kebutuhan dan aspirasi daerah dapat diakomodasikan. Koordinasi
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
3.
A K H I R
Merencanakan sistem komunikasi yang efektif dan terorganisir antara Konsultan dan Pemberi Tugas/Tim Teknis serta semua instansi terkait.
4.
Prosedur dan perizinan yang diperlukan dari Pemberi Tugas.
2.7. 1.
Pendekatan Teknis
Fisik Kota Pendekatan terhadap daerah studi dalam hal ini Kota Depok sangat penting, untuk mengetahui pengelolaan
kondisi
dan
persampahan
karakteristik harus
kota.
Dalam
mempertimbangkan
merencanakan topografi,
sistem
hidrologi,
klimatologi dan geologi. Kemiringan tanah, tinggi muka air tanah termasuk pasang surut air, kondisi sungai di saat musim kemarau dan musim hujan, temperatur dan kelembaban pada musim hujan dan kemarau dan struktur lapisan tanah akan dipelajari dan dipahami. Termasuk dalam perencanaan lokasi Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang direncanakan sebanyak 60 unit sampai dengan tahun 2011. a. Tahun 2007 sebanyak 13 UPS (eksisting); b. Tahun 2008 sebanyak 20 UPS; Tahun 2009 sebanyak 15 UPS;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
d. Distribusi kegiatan lokasi proyek, terdiri dari beberapa sektor antara lain pertanian, perdagangan, peternakan, pegawai, buruh dan tata guna lahan dalam berbagai kategori. e. Prasarana dan Sarana Umum yang dimiliki oleh Kota Depok antara lain : jaringan listrik, air minum, telepon dan alat transportasi. f. Fasilitas yang dimiliki Kota Depok, seperti : pertokoan, perniagaan, hotel/losmen, rumah sakit/kesehatan, perkantoran, pendidikan, tempat ibadah/sosial, perumahan dan sebagainya. data-data ini diperlukan untuk menentukan jumlah/kapasitas dan jenis sampah dan juga diperlukan untuk menentukan skala pengelolaan individual dan komunal. g. Pendapatan masyarakat per rumah tangga diperlukan untuk menentukan tarif retribusi sampah yang akan diusulkan. h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saat ini dan perkiraan di tahun mendatang. 3.
Kesehatan Masyarakat Tingkat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, tergantung oleh tersedianya fasilitas sanitasi yang baik dan memadai. Selain itu juga perlu ditunjang oleh kemampuan masyarakat dalam menciptakan dan menjaga kebersihan.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
5.
A K H I R
Sistem Pengelolaan Eksisting Pengelolaan persampahan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang mempunyai satu tujuan. Bentuk interaksi ini mempunyai ketentuan dan peraturan. Komponen yang mempunyai bentuk tersebut di atas disebut subsistem. Subsistem tersebut adalah: a. Organisasi dan Manajemen b. Teknik Operasional c. Pembiayaan dan Retribusi d. Ketentuan dan Peraturan
2.8.
Pengelolaan Persampahan
2.8.1
Kegiatan Operasional
Pengelolaan persampahan kota - kota di Indonesia mempunyai pola yang hampir sama. Ditinjau dari segi teknik operasionalnya, pengelolaan persampahan meliputi kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
A. Pewadahan Sampah Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum di kumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tujuan utama dari pewadahan adalah untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari segi kesehatan, kebersihan dan estetika. Gambar 2.2: Skema Kegiatan Operasional Persampahan
TIMBULAN SAMPAH
PEWADAHAN
PENGUMPULAN
PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN
PENGOLAHAN / UPS
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Untuk itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain pewadahan adalah sifat, bahan, warna, volume dan konstruksinya, yang harus memenuhi persyaratan praktis, ekonomis, estetis dan higienis. Secara umum, bahan pewadahan sampah harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Awet dan tahan air (kedap air) b. Mudah untuk diperbaiki c. Ekonomis, mudah diperoleh/ dibuat oleh masyarakat d. Ringan dan mudah diangkat sehingga tidak melelahkan petugas dalam proses pengumpulan e. Penggunaan warna yang menarik dan menyolok Adapun kriteria penentuan ukuran (volume) pewadahan sampah biasanya ditentukan berdasarkan: a. Jumlah penghuni dalam suatu rumah b. Tingkat hidup masyarakat c. Frekuensi pengambilan/ Pengumpulan sampah d. Sistem pelayanan, individual atau komunal
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3) Container besi 4) Kantong plastik c. Sampah kantor/ bangunan gedung wadahnya berupa : 1) Bak tembok 2) Container besi 3) Kantong plastik besar Cara pengambilan wadah sampah dapat dilakukan dengan cara manual atau secara mekanik. Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu standarisasi ukuran dan bentuk serta perlengkapannya. Ukuran wadah menggunakan tenaga orang (manual) misalnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah diangkat dan beratnya diperhitungkan mampu bagi seseorang untuk mengangkatnya. Sedangkan wadah yang menggunakan tenaga mekanik, ukuran dan berat penuhnya disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan angkutannya (load-haul atau compactor truck). Lokasi penempatan wadah pada umumnya belum seragam. Untuk wadah sampah yang pengambilannya menggunakan tenaga orang, lokasi ada yang ditempatkan di depan rumah, di belakang rumah, di tepi trotoar jalan, dan sebagainya. Demikian pula cara penempatannya ada yang ditempatkan di udara terbuka dan ada yang diberi alat pelindung/ atap.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
masyarakat dalam pengelolaan sampah banyak ditentukan oleh tingkat kemampuan pihak kota dalam memikul beban masalah persampahan kotanya. Termasuk dalam pekerjaan pengumpulan adalah penyapuan jalan dan pembersihan selokan.
Pengawasan
akan
mutu
pekerjaan
ini
cukup
penting
terutama
pembersihan selokan pada musim penghujan, sehubungan dengan pencegahan banjir. Sistem atau cara pengumpulan sampah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: a. Peraturan-peraturan/ aspek legal pada daerah setempat b. Kebiasaan masyarakat (budaya) c. Karakteristik lingkungan fisik dan sosial ekonominya d. Kedaan khusus setempat e. Kepadatan dan penyebaran penduduk f. Rencana penggunaan lahannya g. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan h. Lokasi pembuangan akhirnya
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Lokasi pemindahan letaknya sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi truk pengangkut untuk memasuki dan keluar dari pemindahan. Pemindahan sampah ke dalam truk pengangkut dapat dilakukan secara manual, mekanis atau campuran, tergantung dari tipe kendaraan pengangkutnya. Pengisian container dilakukan secara manual oleh petugas pengumpul, sedangkan pengangkatan container ke atas truck dilakukan secara mekanis (load-haul dan compactor truck). Lokasi pemindahan dapat bersifat terpusat (pola transfer depo) atau tersebar. Fungsi lokasi pemindahan terpusat: proses pemindahan, penyimpanan alat, perawatan ringan, proses pengendalian (desentralisasi). Sedangkan fungsi lokasi pemindahan tersebar: proses pemindahan dan penyimpanan alat.
D. Pengangkutan Sampah Yang dimaksud dengan pengangkutan sampah dalam hal ini adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan ditempat penampungan sementara (transfer station) atau langsung dari tempat sumber sampah ketempat pembuangan akhir (TPA). Keberhasilan kegiatan penanganan sampah adalah tergantung pada baiknya kegiatan/ sistim pengangkutan sampah yang diterapkan. Sarana yang digunakan adalah kendaraan truck dengan berbagai tipe/ jenis, sehingga merupakan kegiatan yang membutuhkan dana/ investasi yang paling besar dibandingkan dengan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
2.8.2
A K H I R
Pola Teknis Operasional
Pewadahan Pola pewadahan terdiri dari : a. Pewadahan Individual Bentuk pewadahan yang dipakai banyak tergantung selera dan kemampuan pengadaannya dari pemiliknya, mulai dari pengadaan sampai penggunaannya dilakukan secara pribadi. Ciri utama dalam penanganan selanjutnya adalah digunakan sistem pengumpulan dari rumah ke rumah. Petugas akan langsung mendatangi tiap rumah untuk mengumpulkan sampahnya. b. Komunal 1) Diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang/kumuh, taman kota, jalan, pasar. Bentuknya banyak ditentukan oleh pihak instansi pengelola karena sifat penggunaannya adalah umum, alasan utama digunakannya pola ini adalah kesulitan petugas dalam mencapai tempat sampah di setiap titik sumber, juga termasuk kesulitan utama adalah kondisi jalan (sangat sempit, tidak dapat dilalui kendaraan pengumpul, sibuk sepanjang hari, dan sebagainya). Agar memudahkan dalam penanganan selanjutnya maka tempat sampah komunal umumnya ditempatkan di tepi jalan besar, pada
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
b. Individual tidak langsung c. Komunal langsung d. Komunal tidak langsung 1. Pola individual langsung
Yaitu proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan sampah masing-masing sumber sampah dan diangkut langsung ke TPA, tanpa melalui proses pemindahan. Persyaratan:
Kondisi topografi bergelombang (rata-rata > 8%) sehingga alat pengumpul non mesin sulit beroperasi
Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya.
Kondisi dan jumlah alat memungkinkan
Jumlah timbulan sampah besar (>0,5 m3/hari)
2. Pola individual tidak langsung Yaitu proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan sampah masing-masing sumber sampah dan diangkut ke TPA dengan sarana pengangkut melalui proses pemindahan. Pola ini dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan alat angkut (truk), tetapi membutuhkan kemampuan pengendalian
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3. Pola komunal langsung Yaitu proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan sampah dari masing-masing titik pewadahan komunal, langsung diangkut ke TPA tanpa melalui proses pemindahan. Pola ini merupakan alternatif bila alat angkut terbatas, lokasi merupakan timbulan
sampah-sampah sulit dijangkau oleh
pelayanan alat pengumpul non mesin (gerobak), kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah, alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah. Pola ini mempunyai prasyarat:
Peran serta aktif masyarakat tinggi
Wadah komunal dirancang sesuai dengan kondisi, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan di lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengangkut (truk).
4. Pola komunal tidak langsung Yaitu proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan sampah dari titik pewadahan komunal, dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak), lalu diangkut ke TPA menggunakan alat angkut truk. Pola ini membutuhkan prasyarat :
Peran serta aktif masyarakat tinggi
Wadah komunal dan alat pengumpul dirancang sesuai dengan kondisi,
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
sejenisnya) harus dipindahkan ke truk pengangkut untuk dibawa ke lokasi pembuangan akhir. Berdasarkan kondisi dan fungsinya pemindahan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu terpusat dan tersebar. Pola pemindahan terpusat dimaksudkan sebagai sentralisasi proses pemindahan dan merupakan pos pengendali operasional, apabila sulit mendapatkan lahan kosong untuk lokasi pemindahan, maka lokasi pemindahan dapat tersebar, tetapi akibatnya kurang dapat dikendalikan. Selain itu, lokasi pemindahan dapat berfungsi pula sebagai penyimpan sarana kebersihan, seperti gerobak dan peralatan lainnya, tanpa perawatan alat dan sebagainya. Lokasi pemindahan dapat berbentuk: 1. Pelataran berdinding (transfer depo) Ukuran panjang dan lebar dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan keluar masuk dan pemuatan truk. Bila pemuatan tidak langsung dilakukan dari gerobak, maka harus tersedia tempat khusus penimbunan sampah sementara. Dinding dibuat cukup tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai isolator terhadap
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
Hal
yang
A K H I R
penting
dalam
proses
pengangkutan
adalah
penentuan
route
pengangkutan, berupa penetapan titik pengambilan, jadwal operasi dan pola pengangkutan. Untuk menentukan route pengangkutan sampah tersebut dilakukan langkahlangkah sebagai berikut : a. Penentuan titik pengambilan b. Untuk menentukan titik pengambilan perlu adanya peta daerah pelayanan dan peta timbunan sampah. c. Peta derah pelayanan menunjukkan batas daerah yang akan dilayani saat ini dan kemungkinan pengembangannya yang memuat data-data antara lain: 1) Luas wilayah kota 2) Luas daerah yang dilayani 3) Jumlah penduduk yang dilayani 4) Jumlah sampah yang harus dilayani setiap hari d. Peta timbulan sampah menunjukan lokasi pengumpul/ timbunan sampah yang harus dilayani oleh para petugas kebersihan, antara lain: 1) Lokasi stasion pemindahan/ TPS
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Gambar 2.3: Pola Teknis Operasional
TPA
Compactor Truck
Dump Truck
Arm Roll Truck
Dump Truck
Gerobak sampah 1m 3
Gerobak sampah 1m 3
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
1. Jadwal Operasi Jadwal kegiatan pelayanan harus ditetapkan sedemikian rupa agar operasi pengangkutan sampah dapat berjalan secara teratur. Hal ini disamping untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan juga untuk menetapkan jumlah kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasi da pat diperkirakan. Selain itu dengan frekuensi pelayanan yang teratur akan memudahkan bagi para petugas untuk melaksanakan tugasnya. Pengaturan jam operasional tersebut harus disesuaikan dengan: 1) Jumlah timbulan sampah yang harus diangkat setiap hari 2) Jumlah kendaraan dan tenaga serta kapasitas kendaraan 3) Sifat daerah pelayanan 4) Waktu yang diperlukan tiap rit kendaraan Dengan pengaturan jam kerja ini, operasi pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat berjalan tertib dan teratur, sehingga mudah dilakukan pengontrolan terhadap kebersihan kota. Pengaturan kerja tersebut termasuk juga:
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
1) Sistim container yang diangkut Kendaraan keluar dari pool langsung menuju lokasi container pertama untuk mengambil/ mengangkut sampah langsung ke TPA. Dari TPA kendaraan tersebut dengan container kosong kembali ke lokasi pertama tadi untuk menurunkan container tersebut, dan kemudian menuju ke lokasi ke dua untuk mengambil container yang berisi untuk diangkut ke TPA dan selanjutnya mengembalikan container kosong tersebut ketempat semula. Demikian seterusnya sampai pada shift terakhir. 2) Sistim container yang diganti Kendaraan keluar dari pool dengan membawa container kosong menuju ke lokasi container pertama untuk mengambil/ mengganti container yang berisi sampah dan langsung membawanya ke TPA. Dari TPA kendaraan tersebut dengan container kosong kembali menuju lokasi container kedua dan
kemudian
menurunkan
container
kosong
tersebut
sekaligus
mengambil container yang telah penuh untuk dibawa ke TPA. Demikian seterusnya sampai pada shift terakhir. 3) Sistim container tetap Penyerapan sistim ini biasanya untuk kontainer kecil serta alat angkut berupa truck compactor. Kendaraan keluar dari pool langsung menuju ke
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Gambar 2.4: Sistim Container yang diangkut B e r i s i
K o s o n g
TPA
Gambar 2.5: Sistim Container yang diganti K o s o n g
B e r i s i
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
2.8.3
A K H I R
Peralatan Operasional Persampahan
Peralatan Pewadahan 1. Individual Bentuk pewadahan yang dipakai banyak tergantung selera dan kemampuan pengadaannya dari pemiliknya secara umum adalah: Bentuk
:
Kotak, Silinder, Kantung, Container
Sifat
:
Bersatu dengan tanah, dapat diangkat
Bahan
:
Pasangan bata, logam, plastik, alternatif bahan harus bersifat kedepan terhadap air, panas matahari, tanah diperlakukan kasar mudah dibersihkan.
Ukuran
:
10 – 50 liter untuk pemukiman., toko kecil kantor, toko besar, hotel, rumah makan
Pengadaan
:
Pribadi, swadaya masyarakat, instansi pengelola
100-500 liter untuk
2. Komunal Diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang/ kumuh, taman kota, jalan, pasar. Bentuknya banyak ditentukan oleh pihak instansi pengelola karena sifat penggunaannya adalah umum. Karakteristiknya adalah: Bentuk
:
Kotak, Silinder, Kantung, Container
Sifat
:
Bersatu dengan tanah, dapat diangkat
Bahan
:
Pasangan bata, logam, plastik, alternatif bahan harus bersifat
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
7) Bak sampah permanen, ukuran variasi 8) Kontainer, volume 1,0 m3
Peralatan Pengumpulan dan Pemindahan Peralatan
pengumpulan
dan
pemindahan
sampah
dapat
bermacam-macam
tergantung sistem pewadahan dan pengumpulan yang diterapkan. Pada daerah pelayanan tertentu peralatan pengumpulan dapat sekaligus sebagai peralatan pengangkutan (truk). Adapun peralatan yang telah disesuaikan berdasarkan daerah timbulan sampahnya dan telah lazim digunakan dalam sistem pengumpulan sampah yaitu: 1. Daerah perumahan/ pemukiman teratur: Gerobak dorong, dimana sampahnya kemudian dikumpulkan pada tempat pengumpulan sementara (transfer depo) dan container. 2. Perumahan yang belum teratur (slump area) Container komunal, gerobak dan transfer komunal, transfer station atupun truk pemadat (compactor truck). 3. Daerah Pasar/ Komersial Untuk daerah pasar/ komersial dapat digunakan langsung truk sampah atau
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
d. Arm Roll Truck e. Multi Loader Truck f. Transfer Trailer Penggunaan jenis-jenis truk ini tergantung dari sistim pewadahan, pengumpulan dan pemindahannya.
2.9.
Pemilihan Sistem Dan Peralatan Operasional Persampahan
2.9.1
Umum
Pemilihan sistem dan pemilihan peralatan operasional persampahan saling berkaitan erat. Pemilihan jenis peralatan pada masing-masing komponen operasional sangat tergantung dari sistem atau pola operasional yang digunakan. Demikian pula pemilihan sistem operasional sangat tergantung pada kondisi fisik, sosial dan ekonomi daerah setempat.
2.9.2
Pewadahan
Penentuan segi baik dan buruknya suatu bentuk pewadahan dinilai dari hubungannya sebagai pendukung pekerjaan penanganan berikutnya, yaitu pengumpulan, pengumpulan, pekerjaan ini
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Kegiatan operasional di pembuangan akhir pada dasarnya merupakan: 1.
Kegiatan yang merubah bentuk lahan
2.
Kegiatan yang dapat dapat menimbulkan menimbulkan kerusakan kerusakan dan kemerosotan sumber daya lahan, air dan udara.
2.10.2 Pembuangan Akhir Yang dimaksud dengan pembuangan akhir adalah cara yang digunakan untuk memusnahkan sampah padat dari hasil kegiatan pengumpulan dan pengangkutan mapun sampah padat hasil buangan kegiatan pengelolaan sampah itu sendiri. Ada 2 cara pembuangan akhir, akhir, yaitu: 1)
Open Dumping
2)
Landfill, yang dapat dibedakan lagi atas: a) Sistim Controlled Landfill b. Sistim Sanitary Landfill
Open Dumping Dilakukan dengan cara sampah dibuang begitu saja di tempat pembuangan akhir (TPA) dan dibiarkan terbuka sampai pada suatu saat TPA penuh dan pembuangan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
b. Cepat terjadi proses timbulnya timbulnya leachate, sehingga menimbulkan menimbulkan pencemaran air tanah c. Sangat mendorong tumbuhnya sarang-sarang vektor penyakit (tikus, lalat, nyamuk dan serangga lain). d. Mengurangi estetika lingkungan.
Landfill Merupakan perbaikan dari pada cara open dumping yaitu dengan menambahkan lapisan tanah penutup di atas sampah. a. Sistem Controlled Landfill Dilakukan dengan cara sampah ditimbun, diratakan dan dipadatkan kemudian pada kurun waktu memperkecil pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Bila lokasi pembuangan akhir telah mencapai akhir usia pakai, seluruh timbunan sampah harus ditutup dengan lapisan tanah. Diperlukan persediaan tanah yang cukup sebagai lapisan tanah penutup. Keuntungan: 1) Dampak negatif negatif terhadap estetika estetika lingkungan lingkungan sekitarnya dapat dapat dikurangi dikurangi 2) Kecil pengaruhnya pengaruhnya terhadap terhadap estetika estetika lingkungan lingkungan awal
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Keuntungannya adalah pengaruh timbunan sampah terhadap lingkungan sekitarnya relatif lebih kecil dibanding sistem controlled landfill.
2.11. Survey Dan Analisa Kualitas Lingkungan Survey dan Analisa kualitas lingkungan merupakan bagian dari tahapan kegiatan Studi kelayakan lokasi Unit Pengolahan Sampah akan dibangun oleh Pemerintah Kota Depok. Dimana komponen lingkungan menjadi salah satu pertimbangan kelayakan lokasi pembangunannya.
2.11.1 Kualitas Udara dan Kebisingan Pengumpulan Data Parameter kualitas udara yang akan diukur adalah : debu, NOx, SO2, CO, HC, selain itu dilakukan pengukuran intensitas kebisingan. Secara singkat data iklim dan Kualitas Udara yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: a. Wilayah telaah : daerah studi studi rencana pembangunan Unit Unit Pengolahan Sampah Sampah (UPS)
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
c. Analisis Kualitas udara akan diukur di lapangan bersamaan dengan dilakukannya pengukuran iklim mikro dengan menggunakan alat dan metode analisis sebagaimana disajikan pada
Tabel 2.2.
Hasil pengukuran kualitas udara
ambien akan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang berlaku di KOTA DEPOK, Tabel 2.2: Parameter, Metode Analisis dan Peralatan Kualitas Udara dan Kebisingan No
Parameter
Metoda Analisis
Peralatan
1.
Debu
Gravimetri
Hi. Vol Sampler, canister
2.
NOx
Grietz Salzmann
Spektrofotometer
3.
SO2
Pararrosaniline
Spektrofotometer
4.
CO
NDIR
NDIR Anayzer
5.
Pb
Gravimetrik, Ekstraktif, Pengabuan
Hi-Vol, AAS
6.
HC
Flame Ionization
Gas Chromatograph
7.
Kebisingan
-
Sound Level Meter
Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Megara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Mutu Kebisingan
Lokasi
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
rencana lokasi proyek pembangunan UPS. Pengujian akan dilakukan di laboratorium rujukan. Untuk beberapa parameter dilakukan pemeriksaan in situ (di lapangan), sedangkan pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan membandingkan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di sekitar tapak lokasi yang kemungkinan pernah dilakukan.
Analisis Parameter kualitas air yang dianalisa meliputi sifat fisik, kimia, dan bakteriologi. Pemilihan parameter yang dianalisis akan ditentukan oleh karakteristik kegiatan khususnya dari kegiatan pada tahap konstruksi dan tahap operasi UPS (Unit Pengolahan Sampah). Beberapa parameter yang cepat berubah karena waktu diukur di lapangan (in situ), sedangkan parameter lainnya diperiksa di laboratorium. Parameter kualitas air permukaan yang diamati serta alat dan metoda analisisnya disajikan pada Tabel 2.3. Tabel 2.3: Parameter, Alat dan Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan No.
PARAMETER FISIKA
UNIT
ALAT/METODA
KETERANGAN
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
No.
A K H I R
PARAMETER
UNIT
ALAT/METODA
KETERANGAN
11
Sulfat (SO4)
Mg/l
Gravimetrik/Spectrofotometrik
Lab Induk
12
Minyak / lemak
Mg/l
Ekstraksi
Lab Induk
13
Natrium (Na)
Mg/l
AAS
Lab Induk
14
Arsen (As)
Mg/l
AAS
Lab Induk
15
Nikel (Ni)
Mg/l
AAS
Lab Induk
16
Barium (Ba)
Mg/l
AAS
Lab Induk
17
Besi (Fe)
Mg/l
AAS
Lab Induk
18
Mangan (Mn)
Mg/l
AAS
Lab Induk
19
Tembaga (Cu)
Mg/l
AAS
Lab Induk
20
Timbal (Pb)
Mg/l
AAS
Lab Induk
21
Seng (Zn)
Mg/l
AAS
Lab Induk
22
Krom Total
Mg/l
AAS
Lab Induk
23
Detergen
Mg/l
Gravimetri, Spektrofotometri Inframerah
Lab Induk
24
Fenol
Mg/l
Spektrofotometri
Lab Induk
25
Senyawa aktif biru metilen
Mg/l
Spektrofotometrik / spektrofotometer
26
Posfat
Mg/l
Spektrofotometri
Lab Induk
JPT/100 ml
Botol steril model tabung
Lab Induk
BAKTERIOLOGI 1.
Total koliform
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
tanah yang akan dilakukan secara sampling yakni sebanyak 2 titik sampling kualitas air permukaan dan 5 titik sampling kualitas air tanah. Selain itu juga dilakukan sampling dan analisis terhadap kualitas air buangan / kualitas leachate sebanyak 2 titik.
2.11.3 Survey Komposisi Sampah Sampah mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu kota dengan kota lainnya, tergantung dari tingkat sosial ekonomi penduduk, iklim dan lain-lain. Karakteristik sampah dapat mencakup antara lain:
Komposisi Fisik Sampah Komposisi fisik sampah mencakup besarnya prosentase dari komponen pembentuk sampah yang terdiri dari organik, kertas, kayu, logam, kaca, plastik dan lain-lain. Pada tabel 2.4. dapat dilihat bahwa prosentase sampah yang terbesar yaitu sampah organik, sebesar 79,49 %. Sampah organik tersebut dapat membusuk sehingga dapat diolah untuk dijadikan kompos. Sedang sampah lainnya seperti plastik, logam, gelas dapat diolah kembali menjadi bentuk semula sehingga dapat digunakan kembali dengan mutu atau kualitas yang lebih rendah (daur ulang). Tabel 2.4:
Contoh Komposisi Fisik sampah
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Komposisi Nilai kalor (Kcal / kg)
Rata-rata (%) 1.272,22
Sumber : BPPT, 1981
Komposisi Kimia Sampah Informasi dan data mengenai komposisi kimia sampah erat kaitannya dengan pemilihan alternatif pengolahan dan pemanfaatan tanah. Untuk mengetahui kandungan unsur kimia yang terdapat dalam sampah dapat dilakukan analisa dan percobaan di laboratorium. Pada sistem Sanitary Landfill dan Open Dumping, informasi mengenai komposisi kimia sampah dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh “leachate” terhadap air tanah. Sedang pada proses penghumusan, informasi ini sangat berguna untuk mengetahui besarnya kandungan unsur-unsur, seperti zat hara yang diperlukan oleh tanaman. Umumnya komposisi kimia sampah terdiri dari unsur Carbon, Hidrogen, Oksigen, Nitrogen, Sulfur dan Phospor (C, H, O, N, S, P), serta lainnya yang terdapat dalam protein, karbohidrat dan lemak. Tabel 2.5: Contoh Komposisi Kimia Sampah
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Besarnya kepadatan sampah tiap kota berbeda tergantung dari keadaan sosial, ekonomi serta iklim kota tersebut. Terdapat kecenderungan bila produksi sampahnya tinggi maka densitasnya rendah. Kepadatan sampah rumah tangga di negara yang sedang berkembang berkisar antara 100 kg/m3 sampai 600 kg/m3. (Sandra. Cointerau, 1982). Kepadatan sampah kota Bandung (BUDS, 1979) rata-rata sebesar 250 kg/m3 atau 0,25 ton/m3. Tabel 2.6: Density Sampah Beberapa Negara Di Daerah Urban. Negara
Density Sampah (kg / m3)
Indonesia
250
Muangtai
250
Pakistan
500
India
500
Singapura
175
Sandra J. Cointreau, 1982
Kadar (kandungan) Air Sampah Besarnya kadar air sampah biasanya dinyatakan dalam ‘%’ yaitu perbandingan antara berat air dengan berat basah sampah total atau dengan berat kering sampah tersebut.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Gambar 2.7: Diagram Alir Sistem Manajemen Persampahan
Permukiman TPS/ Gerobak
TPST/Container/
Truck biasa/ Armroll Truck
UPS Pasar
Komersial
Dump Truck
Tempat Pembuangan Akhir Industri
Bab 2 - 36
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
3. GAMBARAN UMUM KO TA D E P O K
3.1. Daerah Perencanaan Kota Depok adalah sebuah kota di propinsi Jawa Barat, Letak Kota Depok sangat strategis, karna diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional dengan kota-kota l ainnya. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 20.029 ha. Peta administrasi kota Depok dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 3.1:
Peta administrasi kota Depok
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3.2. Aspek Fisik Kota 3.2.1
Geografi
Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 60 19’00” – 60 28’00” Lintang Selatan dan 106043’00” – 106055’30” Bujur Timur. Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 20.029 ha. Peta administrasi kota Depok dapat dilihat pada gambar 3.1. Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten dan satu Propinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut : 1.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Podok Gede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
wilayah Depok sekitarnya dari tua ke muda disusun oleh batuan perselingan, batupasir dan batu lempung sebagai berikut : 1.
Formasi Bojongmanik (Tmb) : Perselingan konglomerat, batupasir, batulanau, batu lempung
2.
Formasi Serpong (Tpss) : Breksi, lahar, tuf breksi, tuf batu apung
3.
Satuan Batuan Gungung api Muda (Qv) : tuf halus berlapis, tuf pasiran berselingan dengan konglomeratan
4.
Satuan Batuan Kipas Alluvium : Endapan lempung pasir, krikil, kerakal dan
5.
Satuan Endapan Alluvia (Qa)
Struktur geologi di daerah ini merupakan lapisan horizontal atau sayap lipatan dengan kemiringan lapisan yag hampir datar, sesar mendatar yang diperkirakan berarah utara – selatan. Menurut Laporan Penelitian Sumberdaya Air Permukaan di Kota Depok, kondisi geologi Kota Depok termasuk dalam system geologi cekungan Botabek yang dibentuk oleh endapan kuarter yang berupa rombakan gunung api muda dan endapan sungai. Singkapan batuan tersier yang membatasi cekungan Bogor – Tangerang – Bekasi terdapat
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Asosiasi Latosol merah dan laterit air tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
3.2.3
Topografi
Kondisi wilayah bagian utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 40-140 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng antara 2-15 %. Penyebaran wilayah berdasarkan kemiringan lereng : 1.
Wilayah dengan kemiringan lereng antara 8-15 % tersebar dari Barat ke Timur.
2.
Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 15 % terdapat di sepanjang sungai Cikeas, Ciliwung dan bagian Selatan sungai Angke.
Kemiringan lereng antara 8-15 % potensial untuk pengembangan perkotaan dan pertanian, sedangkan kemiringan lereng yang lebih besar dari 15 % potensial untuk dijadikan sebagai benteng alam yang berguna untuk memperkuat pondasi. Di samping itu, perbedaan kemiringan lereng juga bermanfaat untuk sistem drainase Permasalahan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
untuk tanaman palawija kombinasi dengan padi/lahan basah pada musim hujan sebagai pertanian tadah hujan. Selain penting sebagai sumber irigasi, curah hujan juga penting untuk pemberian gambaran penentuan lahan, terutama lokasi, pola cocok tanam, dan jenis tanaman yang sesuai.
3.2.5
Hidrogologi
Air Permukaan adalah semua air yang terdapat dan berasal dari sumber – sumber air yang berada di permukaan tanah. Air permukaan yang dimaksud dalam paparan berikut ini adalah air sungai dan air danau.
A. Air Sungai Sistem air sungai besar yang mengalir di kota Depok dan sekitarnya yaitu: Sungi Angke, Sungi Pesanggrahan, Sungai Grogol, Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Buaran, dan Sungai Cideng. 1. Sungai Sungai – sungai tersebut berhulu di bagian selatan, merupakan dataran tinggi atau pegunungan yang terletak di Kabupaten Bogor seperti Gunung Salak, Gunung Halimun, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Selain itu, kota Depok
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Sungai Pesanggrahan
Sungai ini merupakan sumberdaya air terpenting untuk Sawangan, dan kondisi air berwarna coklat bercampur Lumpur dan Kotoran. Sungai ini mempunyai fluktuasi yang tinggi antara musim hujan dan musim kemarau. Bahkan pada musim hujan sering menimbulkan banjir setempat. Berdasarkan data debit dari Balitbang PU, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pengairan
Bandung
antara
1992
–
1996
statistik
pengukuran Sawangan debit minimum adalah Qmin =350 lt/detik (sumber RTRW Kota Depok tahun 2000). 2. Saluran Irigasi Kali Baru Saluran ini juga merupakan saluran irigasi untuk pertanian, sehingga pada periode tertentu dikeringkan untuk pemeliharaan saluran, berdasarkan pengukuran debit aliran yang diukur dengan currentmeter, debit sesaat QS=603,36 1/detik. (Sumber RTRW Kota Depok tahun 2000). 3. Saluran Irigasi Cisadane Empang Saluran ini juga mempunyai fungsi utama untuk pengairan pertanian, sehingga pada periode tertentu dilakukan pengeringan, untuk pemeliharaan saluran.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
B. Air Tanah 1. Air Tanah Dangkal Di kota Depok banyak ditemukan sumur gali untuk kebutuhan masyarakat. Pada umumnya kondisi sumur gali baik, tetapi air tawar di sebagian tempat kondisinya keruh dan berbau, kedalaman rata-rata 10 m. 2. Air Tanah Dalam Di kota Depok banyak ditemukan sumber air tanah dalam. Saat ini air tanah merupakan sumber penyediaan air yang utama untuk kota Depok. Formasi genteng dan endapan vulkanik mempunyai potensi 3-4 lt/det/km2, alluvium potensi 5-7 lt/det/km2. Sejalan dengan pengembangan kota Jakarta dan kota-kota sekitarnya termasuk kota Depok, pengambilan air tanah meningkat, sehingga beberapa tempat kelebihan. 3. Informasi Berdasarkan Sumur Bor Dari survei air tanah Botabek didapatkan tiga system akuifer yang sangat umum, yaitu :
Akuifer dangkal
: 0-20 m, preatik semi terikat pada tempat lebih
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3.3. Aspek Sosial Ekonomi 3.3.1
Demografi Sebagai Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi kependudukan.
berbagai Sebagai
permasalahan daerah
perkotaan,
penyangga
Kota
termasuk Jakarta,
Kota
masalah Depok
mendapatkan tekanan migrasi permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 16 Mei 1994 Nomor 135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa
Barat tanggal 7 Juli 1997 Nomor 135/Kep.Dewan 06/DPRD/1997 tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka pembentukan Kota Depok sebagai wilayah administratif baru di Propinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Undang-
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Sampai dengan tahun 2006 Kota Depok mempunyai 63 Kelurahan, 8.187 Rukun Warga (RW), dan 4.494 Rukun Tetangga (RT). Perkembangan Kota Depok diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat. Pada tahun 1990 Kota Administratif Depok penduduknya berjumlah 271.134 jiwa dan pada tahun 2000 menjadi 1.143.403 jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi BPS, jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 1.420.480 jiwa dengan laju pertubuhan rata-rata 3,44 persen per tahun.
A. Penduduk Depok mempunyai potensi sebagai sebuah wilayah penyangga yang menjadi kawasan lalu lintas Jakarta-Depok-Bogor-Tanggerang-Bekasi, satu sisi potensi ini mendukung untuk menjadikan sebagai tempat bermukim, tempat berusaha, dan sebagai daerah pusat Pemerintahan. Secara biogeografis karena kestrategisan Kota Depok yang merupakan bagian dari berbagai daerah aliran sungai yang berpusat di pegunungan di Kabupaten Bogor dan Cianjur, menjadikan curah hujan di Kota Depok cukup tinggi sehingga Depok kaya akan potensi flora dan fauna. Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2007 mencapai 1.470.002 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 761.382 jiwa dan penduduk perempuan 708.620 jiwa.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
No Kode
Kecamatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
('6)
(7)
(8)
040
Cimanggis
343,399
357,546
367,283
379,487
392,512
403,037
050
Beji
120,462
126,653
130,656
136,899
143,592
139,888
060
Limo
127,828
123,633
137,662
143,218
149,156
149,410
Jumlah
1,247,233 1,289,297 1,331,559 1,374,522 1,420,480 1,470,002
Sumber BPS Depok dalam Angka 2007 Selama kurun waktu 2000 – 2007, laju pertumbuhan penduduk Kota Depok per tahun rata - rata adalah 4,18 %. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Depok ini terjadi akibat tingginya migrasi penduduk ke Kota Depok akibat pesatnya pengembangan kota dan meningkatnya pengembangan kawasan perumahan. Di tahun 2007, kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 7.339,37 Jiwa/KM2. Kecamatan Sukmajaya merupakan Kecamatan terpadat di Kota Depok, yaitu sebesar 10.033,61 Jiwa/KM 2, sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sawangan yaitu sebesar 3.634,84 Jiwa/KM 2.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
B. Iklim Wilayah Depok termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan perbedaan curah hujan yang cukup kecil dan dipengaruhi oleh iklim musim, secara umum musim kemarau antara bulan April-September dan musim hujan antara Ok tober-Maret.
3.3.2
Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
Kelembaban rata-rata : 82 %
Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
Jumlah curah hujan : 2684 m/th
Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun
Mata Pencaharian Mata pencaharian warga Depok cukup beragam Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri pengolahan digolongkan menjadi industri besar, sedang dan kecil. Jika
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006, dapat diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2006, penduduk Kota Depok yang bekerja 44,63% sedangkan yang menganggur sekitar 9,36%. Jadi penduduk Kota Depok yang tergolong angkatan kerja 53,98%, sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Dari penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja di sektor jasa dan perdagangan dengan persentase masing-masing 27,98% dan 26,92%. Status pekerjaan didominasi sebagai buruh/karyawan/pegawai 64,84%, kemudian berusaha sendiri 26,79%.
Tabel 3.3: Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Seminggu yang lalu di Kota Depok Tahun 2006 No
Kegiatan Utama
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki + Perempuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 ANGKATAN KERJA
74,69
33,29
53,98
a. Bekerja
63,56
25,71
44,63
b. Pengangguran
11,13
7,58
9,36
25,31
66,71
2 NON ANGKATAN KERJA
46,02
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tabel 3.4: Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2006
No
Status Pekerjaan Utama
(1)
(2)
1
Berusaha Sendiri
2
Laki-laki + Laki-laki Perempuan Perempuan (3)
(4)
(5)
27,62
24,75
26,79
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
2,34
1,04
1,97
3
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
2,72
2,43
2,64
4
Buruh/Karyawan/Pegawai
63,71
67,63
64,84
5
Pekerja Bebas di Pertanian
0,98
-
0,70
6
Pekerja Bebas di Non Pertanian
2,53
1,39
2,20
7
Pekerja tidak dibayar
0,10
2,77
0,87
100,00
100,00
100,00
C
Jumlah
C
Catatan : Kota Depok dalam Angka 2007 belum tersedia Sumber : Susenas 2006
3.3.3
Pola Penggunaan Lahan dan Status Lahan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Berdasarkan Peta Rupa Bumi Digital Indonesia edisi tahun 1999 diperoleh gambaran kecenderungan perkembangan daerah terbangun di Kota Depok yang mengisi lahan yang pada tahun 1990 masih kosong, adalah sebagai berikut : 1.
Perkembangan daerah terbangun ke arah Selatan relatif lebih lambat dibanding dengan ke arah Utara – Timur.
2.
Perkembangan daerah terbangun di bagian pusat perkotaan (Kecamatan Beji),
3.
Perkembangan daerah terbangun yang relatif dekat dengan pusat kota (Kecamatan Sukma Jaya di bagian Timur Pusat Kota),
4.
Perkembangan daerah terbangun yang memanjang di jalur antara arteri primer Jakarta – Depok dan arteri primer Jakarta – Bogor
5.
Perkembangan daerah terbangun yang pesat pada daerah – daerah perbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, yaitu pada Kecamatan Limo, Kecamatan Beji dan Kecamatan Cimanggis
Dilihat dari peta citra satelit tahun 1994 dan tahun 2001, terlihat telah terjadi perubahan penggunaan lahan terutama daerah terbangun (permukiman) dari 8.300 ha pada tahun 1994, menjadi 8.900 ha pada tahun 2001 (tabel 3.3 dan tabel 3.4).
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Luas No
Nama Lahan
Selisih (+/-)
1994
2001
Ha
Ha
Ha
9
Tanah Kosong
10
Kebun campuran
11
Sungai /B dan Air/Danau/Situ
12
Selisih Overlay Jumlah
46,35
46,35
-
1.738,47
2.433,55
695,08
101,63
101,63
-
0.44
0,47
0,03
19.522,09
19.512,09
Sumber RTRW Kota Depok 2010
Tabel 3.6: Penggunaan Lahan Tahun 2000
No
Jenis Penggunaan
Tahun 2000 Ha
A.
%
KAWASAN TERBANGUN
8.640
43,10
1. Perumahan dan Kampung
7.084
35,40
2. Pendidikan Tinggi
224
1,10
3. Jasa dan Perdagangan
125
0,60
4. Industri
980
4,90
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Jika dibandingkan antara penggunaan lahan eksisting dengan Rencana Penggunaan Lahan menurut RTRW Depok 2010, terlihat bahwa : Pada penggunaan lahan eksisting yang seharusnya menjadi penggunaan lahan semapdan, ternyata saat ini masih digunakan untuk penggunaan perumahan. Penggunaan lahan eksisting situ, pariwisata, olah raga, hutan kota, kawasan khusus dan garis sempadan yang mempunyai luas 679 ha merupakan penggunaan lahan yang dapat dipertahankan di penggunaan lahan rencana, tetapi penggunaan lahan eksisting sawah teknis, non teknis, tegalan, rumput, tanah kosong yang mempunyai luas 6.079 ha merupakan penggunaan lahan terbuka hijau tidak dapat dikendalikan dalam rencana karena merupaan penggunaan lahan milik rakyat, sehingga dalam rencana luasnya dapat berubah (pada RTRW 2010, seluas 4.227).
3.3.4
Pendapatan Regional
Penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama untuk membiayai pembangunan. Penerimaaan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan bantuan pemerintah pusat. Dengan terbatasnya penerimaan daerah maka bantuan pusat berupa dana perimbangan masih cukup dominan dalam
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3.327.433 juta rupiah. Sementara itu posisi pinjaman pada Bank Umum dan BPR di Kota Depok bulan September 2007 berdasarkan jenis penggunaannya Rp. 2.826.703 juta untuk konsumsi, Rp. 1.143.981 juta untuk modal kerja, dan Rp. 483.044 juta untuk investasi. Selain sektor perbankan di Kota Depok juga memiliki koperasi. Jumlah pembentukan koperasi di Kota Depok tahun 2005 ada 53 koperasi. Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang dapat membantu aktifitas ekonomi rakyat pada tingkat kelurahan.
Tabel 3.7: Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2007 No
Uraian
Anggaran 2007
Perubahan Anggaran 2007 (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Pendapatan
1.1
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 1.1.2 1.1.3
72.079.618.619,05
75.457.361.773,64
Pajak Daerah
38.205.947.000,00
40.254.327.102,59
Retribusi Daerah
21.516.647.900,00
22.598.079.695,40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Sumber : Pemerintah Kota Depok
Tabel 3.8: Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lanjutan Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2007 No.
Uraian
Anggaran 2007
(1)
(2)
(3)
2 2.1
Perubahan Anggaran 2007 (Rp) (4)
Belanja Belanja Tidak Langsung
416.047.252.688,99
416.065.139.202,89
288.284.048.296,39
278.204.513.607,72
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Bunga
-
-
2.1.3
Belanja Subsidi
-
-
2.1.4
Belanja Hibah
7.000.000.000,00
10.500.000.000,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
74.963.920.000,00
79.851.311.509,31
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
-
-
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
26.250.000.000,00
26.250.000.000,00
19.549.284.392,60
21.259.314.085,86
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
No
Uraian
Anggaran 2007
Anggaran 2007 (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
3
3.1
Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan
150.607.221.836,29
155.987.894.968,29
145.628.485.723,29
147.143.204.988,29
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
3.1.2
Pencarian dana cadangan
-
-
3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang disiapkan
-
-
3.1.4
Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah
-
-
3.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
411.480.000,00
411.480.000,00
3.1.6
Penerimaan piutang daerah
4.567.256.113,00
8.433.209.980,00
13.05.480.000,00
13.083.607.800,00
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
10.604.000.000,00
10.672.127.800,00
411.480.000,00
411.480.000,00
137.591.741.836,29
142.904.287.168,29
3.2
Pengeluaran Daerah
3.2.1
Pembentukan dana cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (investasi) daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian pinjaman daerah Pembiayaan Netto
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Pada tahun 2006, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun keatas yang memiliki ijazah tertinggi SLTA dan sederajat. 27,67%. Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding jenjang pendidikan lainnya. Penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin 59,99 %, huruf lainnya 1,07 %, huruf latin dan huruf lainnya 37,51 %, dan yang buta huruf 1,43 %.
Tabel 3.10: Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan No
Ijasah Tertinggi yang dimiliki
(1)
(2)
Laki-laki Perempuan
Laki-laki + Perempuan
(3)
(4)
(5)
1 Tidak punya
9,80
13,65
11,73
2 SD/MI/sederajat
17,52
22,48
20,00
3 SLTP/MTs/sederajat
16,70
18,85
17,77
4 SMU/MA/sederajat
28,47
26,86
27,67
5 SMKejuruan
11,66
7,46
9,56
6 Diploma I/II
1,13
1,96
1,55
7 Diploma III
4,76
4,10
4,43
8 Diploma IV/Sarjana
9,07
4,19
6,63
9 S2/S3
0,89
0,45
0,67
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3.4.2
Sarana Kesehatan
Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasaran kesehatan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Penyedia layanan kesehatan di Kota Depok sebanyak 27 Puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan dan 10 Puskesmas pembantu, ditambah 12 Rumah sakit swasta dan 1 RSUD /pemerintah. Di Kota Depok ada 2 Puskemas yang memliki fasilitas rawat inap yaitu Puskesmas Cimanggis dan Puskesmas Sukmajaya. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak hanya yang memiliki KTP setempat. Untuk meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat telah tersedia sarana kesehatan baik yang dibangun oleh pemerintah atau swadaya masyarakat antara lain Puskesmas, Puskesmas Keliling (pelayanan kesehatan mobile), Polindes, Posyandu, Praktek dokter, dan sarana kesehatan lainnya. Dari hasil pengumpulan data dapat dikatakan bahwa Kota Depok memiliki 27 puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan dan memiliki 12 Rumah sakit dan 1 RSUD Sawangan.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tabel 3.13: Sarana Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Depok tahun 2007 No
Sarana Pelayanan
Jumlah
(1)
(2)
(3)
1
Rumah Sakit Umum
8
2
Rumah Sakit Ibu & Anak
4
3
Balai Pengobatan (BP)
52
4
Balai Pengobatan Berizin
107
5
Rumah Bersalin (RB)
4
6
Rumah Bersalin Berizin
34
7
Laboratorium Kesehatan Swasta
20
8
Optik/Optik Berizin
9
Pengobatan Tradisional
3/34 68
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok
3.4.3
Perdagangan dan Jasa
Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang banyak di minati oleh semua kalangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik itu secara formal maupun informal.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tabel 3.14: Perusahaan Perdagangan Barang dan Jasa Yang Mempunyai SIUP Tahun 2007 No Kode
Perusahaan Kecamatan
Jumlah
Kecil
Menengah
Sedang
Besar
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
010
Sawangan
51
8
11
6
76
020
Pancoran Mas
127
30
10
13
180
030
Sukmajaya
197
66
13
17
293
040
Cimanggis
179
69
23
18
289
050
Beji
140
42
11
10
203
060
Limo
92
21
13
5
131
236
81
69
1.172
(1)
Jumlah
786
Sumber : Kota Depok dalam Angka 2007
3.4.4
Sarana Permukiman
Kebijakan pembangunan sektor perumahan dan permukiman di kota Depok mengacu pada visi dan misi kota Depok, antara lain menjadikan Depok sebagai kota permukiman
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
sekolah dengan jumlah murid 30.547 orang, dan guru 1.423 orang. Sedangkan jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Depok 55 sekolah, dengan jumlah siswa 10.333 orang, dan jumlah guru 1.355 orang. Serta jumlah sekolah Madrasah Aliyah (MA) ada 21 sekolah, dengan jumlah siswa 1.869 siswa, dan 257 guru.
Tabel 3.15: Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenisnya di Kota Depok tahun 2006 No Kode
*) Gereja Kecamatan
Masjid
Langgar
Mushola
Katolik
Protestan
Vihara
Pura
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
4
-
-
(1)
010
Sawangan
74
-
217
-
020
Pancoran Mas
113
-
267
2
24
-
-
030
Sukmajaya
138
-
151
2
20
-
-
040
Cimanggis
140
-
255
1
5
-
1
050
Beji
44
-
72
-
6
-
-
060
Limo
45
129
33
1
3
1
1
554
129
995
6
62
1
2
Kota Depok
Sumber : Kota Depok dalam Angka 2007
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
No
Jumlah
Golongan Pelanggan
Pelanggan (SL)
3
II B (RSS)
4
153
47.694
III A (R. Sederhana)
28.365
6.846.447
5
III B (R. Menengah)
6.829
1.931.469
6
III C (Inst.Pemerintah)
29
34.311
7
IV A (R.Menengah/Kantor
3.847
1.182.937
8
IV B (Niaga Kecil)
787
258.154
9
IV C (Industri Kecil)
2
677
10
IV D (Niaga Besar)
34
13 6.870
11
IV E (Industri Besar)
22
358.65 1
12
V (Khusus)
12
1.019.312
40.343
11.952.220
Jumlah Sumber : PDAM Kabupaten Bogor
3.4.7
Pemakaian (M3)
Prasarana Irigasi A. Saluran Irigasi Kali Baru
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
C. Danau/Situ Salah satu sumber air permukaan yang ada di kota Depok adalah danau atau situ. Situ-situ ini berfungsi sebagai irigasi local, perikanan, sanitasi, pengendali air, air minum, industri dan rekreasi. Berdasarkan studi literatur saat in terdapat 21 situ di kota Depok, sedangkan menurut Bagian Lingkungan Hidup sekitar 25 situ. Sementara itu hasil survey lapangan yang dilaksanakan oleh Innerindo Dinamika terdapat sekitar 30 situ.
3.4.8
Prasarana Listrik Di Kota Depok ada 3 Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) PLN antara lain : UPJ Depok Kota, UPJ Cimanggis, dan UPJ Sawangan. Untuk UPJ Depok Kota daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Limo. Jumlah pelanggan PLN di Kota Depok sampai dengan bulan September 2007 268.104 pelanggan.
3.4.9
Sarana Telekomunikasi
Pada bulan September 2007 jumlah pelanggan Kancatel Depok sebesar 72.476 dengan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2
Jalan Kota
469,77
93,35
Jumlah
503,24
100,00
Mantap (baik + sedang)
155,39
30,88
Tidak Mantap (Rusak Ringan + Rusak Berat)
347,84
69,12
Jumlah
503,23
100,00
Kinerja
Sumber : Kota Depok dalam Angka 2007
3.4.11 Sarana Transportasi Salah satu potensi Kota Depok adalah di sektor perhubungan. Jumlah angkutan, izin trayek, jumlah penumpang yang ada di kota Depok merupakan investasi yang menunjang poembangunan di kota depok dan merupakan salah satu asset dalam penghitungan PAD Kota Depok. Lalu lintas angkutan kereta api merupakan alat transportasi yang banyak diminati karena biayanya yang relative murah dan cepat sampai di tujuan.
Tabel 3.18: Jumlah Penumpang Kereta Api Menurut Stasiun di Kota Depok Tahun 2007
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3.5. Rencana Kota 3.5.1
Strategi Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Strategi pengembangan wilayah di Kota Depok mencakup bidang pertanian, perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, fasilitas umum lainnya, pariwisata, prasarana dan sarana dan sosial budaya masyarakat Kota Depok.
A. Pertanian Berdasarkan Propeda kota depok, 2002-2006 Kebijakan sektor pertanian di Kota Depok diarahkan pada pengembangan sektor pertanian yang berdaya saing, berwawasan agribisnis dan berbasis pada sumber daya, melalui peningkatan produk unggulan daerah. Kegiatan pertanian dikembangkan pada jasa dan industri pertanian (agribisnis dan pertanian) berbasis teknologi dan masyarakat. Lahan pertanian tidak hanya diandalkan sebagai areal produksi saja namun untuk pembibitan komoditas, ternak serta pertanian perkotaan. Lokasi kegiatan pertanian dikembangkan bersama areal perkotaan yang dapat diidentifikasi sebagai ruang terbuka hijau produktif.
B. Perdagangan dan jasa
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Berdasarkan RTRW kota depok 2010, lokasi pusat-pusat perdagangan dan komersial diarahkan pada : 1) Pusat perdagangan utama Kota di Jalan Margonda Raya, dengan jenis kegiatan termasuk Kegiatan informal dengan skala pelayanan lokal dan wilayah 2) Sub pusat perdagangan dan jasa di 5 wilayah dikembangkan sesuai dengan arahan untuk melayani bagian wilayah kota dengan tujuan untuk lebih meratakan jangkauan fasilitas Kota. Terdapat rencana pemindahan terminal tipe B ke Daerah Jatijajar dan dibukanya Akses ke Jalan Tol jagorawi yang melewati daerah kompleks perumahan emeralda. Diperkirakan di kawasan kompleks perumahan emeralda akan berkembang kegiatan perdagangan dan jasa, serupa dengan kawasan Cibubur Junction. Oleh karenanya akan dibuat sub pusat baru dikawasan kompleks perumahan tersebut.
C. Pendidikan Kegiatan pendidikan di Kota Depok sejalan dengan visi Kota sebagai Kota Pendidikan, maka pengembangan kawasan pendidikan diarahkan di Kecamatan -
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
D. Permukiman Arah pengembangan kawasan permukiman di Kota Depok cenderung ke arah Barat, Timur dan Selatan (Kecamatan Sawangan dan Cimanggis). Hal ini disebabkan karena masih luasnya areal yang dapat dikembangkan dan mengingat lahan keterbatasan lahan yang berada di pusat Kota. Pengembangan kegiatan permukiman di pusat kota perlu mempertimbangkan upaya pembangunan perumahan secara vertikal yang mulai dilakukan di Jalan Margonda dengan dibangunnya apartemen yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan. Namun kehadiran jenis tempat tinggal tersebut tidak dapat dijangkau oleh semua lapisan ekonomi masyarakat, karena itu perlu adanya kebijakan pembangunan Rusun (Rumah susun) sehat yang sederhana dan terjangkau oleh masyarakat terutama di daerah permukiman kumuh dan padat. Potensi dari sarana dan prasarana penunjang permukiman meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah cair adalah: 1) Besarnya jumlah penduduk Kota Depok 2) Kegiatan pembangunan Kota Depok yang sangat pesat 3) Rendahnya cakupan pelayanan sistem sehingga perlu segera ditingkatkan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman.
3.5.2
Program-Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana A. Air bersih Arahan pengembangan prasarana sumber air bersih adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih jaringan pipa 2) Meningkatkan peran serta masyarakat 3) Meningkatkan cakupan pelayanan 4) Memelihara
kelestarian
sumber-sumber
air
baku
guna
menjaga
kesinambungan pasokan air baku yang akan diolah. Berdasarkan kondisi eksisting, telah terjadi penurunan jumlah pelanggan air bersih sebesar 10,91% pada tahun 2002-2003 dan pada tahun 2004 terjadi penambahan jumlah pelanggan air minum di sebanyak 5,51% (2003-2004). Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut terjadi penurunan volume pemakaian air bersih rata-rata pertahunnya 17,69%, penurunan jumlah pemakaian ini disebabkan oleh
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Sistem pengolahan air limbah yang ada di Kota Depok menggunakan sistem perpipaan (off-site) yang dilakukan di Kecamatan Beji dan sistem setempat (onsite). Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang tersedia hanya satu yang berlokasi di Kelurahan Kalimulya (21,328 ha) dengan kapasitas 73 m3/hari.
C. Persampahan Arahan
pengelolaan
persampahan
di
kota
depok
dilakukan
dengan
mendayagunakan Badan Usaha Swasta dan masyarakat untuk berperan serta aktif dalam hal : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan hingga daerah yang lebih luas. 2) Penyediaan sarana-sarana tempat pembuangan sampah yang memadai pada tiap-tiap kawasan fungsional 3) Mengembangkan pengelolaan sampah dengan sistem daur ulang 4) Meningkatkan kualitas lingkungan kota termasuk pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Saat ini sistem pengolahan sampah di Kota Depok menggunakan sistem
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
4) Membuat sumur resapan pada bangunan yang akan dibangun guna menjaga fungsi hidrologis (resapan air) dan kelestarian lingkungan. 5) Pengendalian banjir adalah menciptakan lingkungan kota bebas banjir dan genangan dengan menata daerah aliran sungai melalui pengendalian sungai yang terpadu dengan sistem drainase wilayah. Strategi pengendalian banjir di Kota Depok adalah sebag ai berikut : 1) Mengendalikan debit air dan meningkatkan kapasitas sungai dengan cara pengerukan 2) Membangun, meningkatkan dan mengembalikan fungsi situ-situ dan waduk sebagai daerah penampungan air 3) Menjaga fungsi lindung dengan ketat sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air 4) Menjaga pemanfaatan ruang pada Daerah Aliran Sungai (DAS) agar fungsi kawasan tetap terjaga 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga Kelestarian sungai 6) Pembuatan sarana pengendali banjir seperti pintu-pintu air untuk
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
dan kegiatan industri. Pada tahun 2003 pemakaian untuk rumah tangga mencapai 70 % namun pada tahun 2004 terjadi penurunan sebesar 11,78%. Pengembangan sektor energi listrik diarahkan dengan cara : 1) Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 2) Pemerataan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada seluruh lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan protokol, jalan penghubung, taman dan pusat-pusat aktivitas masyarakat.
F. Telepon Pelayanan sambungan telekomunikasi khususnya Telkom di Kota Depok dilakukan dengan menggunakan 3 buah STO (Sentral Telepon Otomat) yaitu STO Depok, STO Pancoran Mas dan STO Sukmajaya. Kecenderungan segmen pelanggan di Kancatel Depok adalah segmen residensial (rumah tangga) yang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2000-2004) mengalami kenaikan sebesar 11,62%. Strategi pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi, yaitu dengan:
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Konsep pengembangan tata ruang wilayah, hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, dan Sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal. Rencana pengembangan tata ruang Kota Depok dirumuskan berdasarkan kondisi nyata potensi yang di miliki dan juga berdasarkan kecenderungan pemanfaatan ruang yang harus diarahkan kepada kondisi ideal yang diharapkan dengan memperhatikan aspekaspek yang realistis yang dapat terwujud, serta dapat dirasakan manfaatnya baik bagi Pemda Kota Depok sebagai pengguna rencana tata ruang maupun bagi masyarakat yang terkena dampaknya dari pelaksanaan pembangunan. Dasar pertimbangan dalam perencanaan tata ruang Kota Depok tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai kawasan penyangga (buffer zone) dan kawasan penyeimbang (counter magnet), yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan kegiatan Kota Depok dan wilayah sekitarnya. Konsep pengembangan Kota Depok akan mengacu juga kepada aspek eksternal yang
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, konsep pengembangan Kota Depok memiliki ciri sebagai berikut: 1.
Wilayah Utara : memilki kegiatan yang telah berkembang dengan pesat, mempunyai kepadatan bangunan sedang sampai tinggi, kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa komersial. Sehingga dalam pemanfaatan ruangnya wilayah utara akan dikendalikan, karena alokasi ruang yang ada telah sangat terbatas, sehingga yang perlu diperhatikan adalah aspek pengendalian lingkungan.
2.
Wilayah Selatan : relatif belum berkembang, kepadatan bangunan rendah sampai sedang, kegiatan yang telah berkembang saat ini adalah perkantoran pemerintah, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pertanian, industri, dan akan diarahkan juga sebagai kawasan pendidikan terpadu. Wilayah selatan masih mempunyai banyak areal cadangan untuk pemanfaatan ruang, sehingga wilayah selatan akan lebih dipacu perkembangannya tetapi dengan batasan-batasan tertentu.
3.5.4
Sistem Pusat Pelayanan
Adanya perubahan paradigma visi dan misi Kota Depok dari yang semula kota pemukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan dan peribadatan, menjadi kota yang
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
kawasan Cibubur, kawasan Cisalak yang berkembang menyebar dan kawasan lain yang berkembang pita (ribbon development). Pusat Margonda sudah berkembang dalam koridor yang diinginkan, namun rencana Situ Rawa Besar sebagai alun-alun (square) Kota Depok masih sulit diwujudkan. Fungsi dan pemanfaatan ruang yang berkembang juga sudah mencerminkan Margonda sebagai Pusat Kota Depok. Tetapi saat ini kondisi jalan Margonda telah mengalami beban lalu-lintas yang cukup tinggi terutama pada jam-jam sibuk (karena lebar jalan Margonda sekitar 8 meter, dan bercampurnya lalu-lintas menerus dan lokal), sehingga arus keluas masuk orang dan kendaraan dari dan ke kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa yang terdapat di Margonda terhambat. Hal ini dapat menyebabkan orang enggan menuju ke Margonda, dan akan mencari alternatif kawasan perdagangan dan jasa lainnya. Selain itu, dengan berkembangnya kegiatan perdagangan (mal dan pusat perbelanjaan) di Margonda yang demikian pesatnya, dapat mengarah kejenuhan kegiatan, sehingga perlu ada dikembangkan alternatif sub pusat lainnya. Tidak berkembangnya Sub Pusat Citayam sesuai dengan arahan dalam RTRW karena belum adanya perbaikan pola sirkulasi dan jalan sehingga terjadi kemacetan lalu-lintas yang cukup tinggi. Sub Pusat ini akan tetap dipertahankan lokasinya dan akan diarahkan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Selain itu, di persimpangan Jalan Raya Parung-Jalan Sawangan Raya telah berkembang kegiatan perdagangan yang cukup besar dengan skala pelayanan wilayah Parung, Sawangan dan sekitarnya, sehingga di persimpangan ini akan diarahkan sebagai sub pusat pelayanan agar perkembangan kegiatan yang telah ada sekarang dapat diarahkan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang. Adanya rencana untuk membuka simpang tol Cimanggis menjadi 2 (dua) arah, sehingga kemungkinan berkembangnya sub pusat pelayanan baru, yaitu di sekitar kawasan perumahan Emeralda. Saat ini di sekitar kawasan perumahan Emeralda telah berkembang kegiatan perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan Tapos, Leuwinanggung, Kab. Bekasi, Kota Jakarta dan sekitarnya. Terdapat rencana pembangunan jalan Toll Depok-Antasari yang melintasi wilayah Kecamatan Limo dan Pancoran Mas, dan akan dikembangkannya koridor bisnis sepanjang jalan toll tersebut. Berdasarkan hasil studi Pengembangan Kawasan Baru di Sekitar Koridor Jalan Tol Antasari – Depok Tahun 2005, menyebutkan bahwa dengan dibukanya pintu toll di Kelurahan Krukut akan menyebabkan daerah tersebut berkembang kegiatan perdagangan dan jasa. Oleh karenanya untuk mengantisipasi hal tersebut maka di buat sub pusat krukut yang melayani kegiatan Perdagangan dan Jasa untuk wilayah
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tabel 3.19: Rencana Fungsi Pusat-Pusat Pelayanan Kota Depok No.
Jenjang Pelayanan
Rencana Pelayanan Kegiatan
Melayani K elurahan
1
Pusat Kota (Margonda)
- Pusat Pemerintahan - Pusat Bisnis Konvensi - Pusat Perdagangan Komersial & Jasa - Konservasi Budaya - Taman Kota - Terminal Terpadu dalam Kota - Pendidikan, Riset & Teknologi
- Seluruh Kota Depok - Kelurahan yang ada disekitarnya yaitu Sukmajaya, Tirtajaya, Pancoran Mas, Mampang, Depok, Depok Jaya, Beji, Kukusan, Beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Mekarjaya
2
Cinere
- Perkantoran & Bisnis - Perdagangan, Komersial & Jasa - Kawasan Pendidikan - Terminal C
- Kelurahan Cinere, Pangkalan Jati, Pangkalan Jati Baru, Gandul.
3
Sawangan
- Perdagangan & Jasa - Pusat Jasa Perbengkelan - Pusat Agrobisnis (Holtikultura) - Perdagangan Eceran - Terminal C
- Kelurahan Sawangan Baru, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru, Meruyung, Pasir putih, dan Bedahan.
4
Citayam
- Pusat Perdagangan Grosir & Eceran - Kawasan Pendidikan
- Cipayung, Cipayung Jaya, Ratujaya, Bojong Pondok Terong, Pondok Jaya, Kalimulya, Jatimulya, dan Kalibaru.
- Sentra Niaga dan Budaya - Terminal C
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
4 . Ko n d is i P e n ge l o l a a n S a m pa h S a at I n i
4.1. Umum Salah satu aspek yang turut menentukan kebersihan suatu kota adalah pengelolaan persampahan di kota tersebut. Pengelolaan persampahan yang tidak terprogram akan menyebabkan penanganan sampah yang tidak tuntas, sehingga ada sampah yang tidak terangkut yang menyebabkan kebersihan dan keindahan kota tidak tercapai. Didalam setiap Pemerintah Kota, sampah dari rumah tangga dikumpulkan baik yang menggunakan gerobak sampah maupun yang langsung masuk truk sampah. Sampah yang dikumpulkan melalui gerobak dan truk-truk kecil kemudian dibawa ke suatu tempat pengumpulan atau peralihan yang disebut Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau Transfer Depo. Di TPS dilakukan pemindahan, biasanya secara manual ke dalam truk yang lebih besar untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Didalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas sedangkan teknis operasionalnya dibawah Bidang Kebersihan yang dibantu oleh Koordinator Kecamatan (Korcam) dan staf bidang kebersihan.
4.2. Aspek Organisasi Dan Manajemen 4.2.1 Bentuk Institusi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, instansi yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan /persampahan adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH). Struktur organisasi Dinas KLH ini terdiri dari Kepala Dinas dengan dibantu empat Kepala Bidang, satu Bagian Tata Usaha dan dua Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Selengkapnya, struktur Organisasi Dinas KLH Kota Depok adalah sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha yang membawahi 2 sub bagian, yaitu: a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Pekerjaan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
b. Seksi Pemulihan Lingkungan 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari: a. Unit Pelaksana Teknis Dinas IPLT dan TPA b. Unit Pelaksana Teknis Dinas TPU
Uraian Tugas Dinas KLH Kota Depok merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai
tugas
melaksanakan
kewenanagan
desentralisasi
di
bidang
kebersihan dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas KLH mempunyai fungsi: 1)
Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan lingkungan hidup
2)
Pemberian
perizinan
dan
pelaksanaan
pelayanan
umum
di
bidang
kebersihan dan lingkungn hidup 3) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di bidang kebersihan dan lingkungan hidup 4)
Pengelolaan urusan ketatausahaan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Melakukan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
dalam
urusan
kepegawaian Dinas; •
Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang teknis meliputi bidang kebersihan, sarana dan prasarana, pencegahan dampak lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
•
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran Dinas;
•
Melakukan
pembinaan,
pengawasan,
dan
mengendalikan
urusan
ketatausahaan dan rumah tangga dinas; •
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
•
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum yang sesuai dengan bidang tugas;
•
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap UPTD;
•
Mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang dilingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
•
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Tugas pokoknya : Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian dan anggaran dinas. Uraian tugas : •
Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha sesuai renstra Dinas serta kebijakan dan arahan Kepala Dinas;
•
Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dinas dengan bidang-bidang teknis;
•
Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Melaksanakan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
pengadaan
perlengkapan kantor; •
Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas ketatausahaan;
•
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
•
Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
•
Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja;
•
Memberikan motivasi bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja pada saat melaksanakan tugas;
•
Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dilingkungan Bagian Tata Usaha;
•
Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
•
Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
•
Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dinas;
•
Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dilingkungan dinas;
•
Melaksanakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan dilingkungan dinas;
•
Melaksanakan pengelolaan benda berharga yang menjadi milik dinas;
•
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum;
•
Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian dan seksi dilingkungan Dinas;
•
Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
•
Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
•
Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan kebutuhan;
•
Melaksanakan
penyiapan
bahan
pengembangan,
disiplin,
mutasi
dan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Melaksanakan hubungan kerja/koordinasi dengan instansi terkait baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten dan Kota atas persetujuan pimpinan;
•
Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
•
Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tugas Pokoknya : Mempimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan melaksanakan sebagian tugas bagian tata usaha dalam menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan. Uraian tugas : •
Menyusun rencana dan program kerja kegiatan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Bagian Tata Usaha;
•
Melaksanakan
koordinasi
penyusunan Renstra Dinas;
dengan
bidang-bidang
teknis
dalam
rangka
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja;
•
Memberikan
motivasi
kepada
bawahan
dalam
rangka
meningkatkan
kinerjanya; •
Membuat, memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
•
Mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi dilingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
•
Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas;
•
Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
•
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Bidang Kebersihan Tugas Pokoknya :
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap petugas kebersihan;
•
Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan sampah;
•
Melaksanakan
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan
bidang
kebersihan; •
Menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang kebersihan;
•
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
•
Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
•
Memberikan
motivasi
kepada
bawahan
dalam
rangka
meningkatkan
kinerjanya; •
Membuat, memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
•
Mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi di lingkungan dinas kebersihan;
•
Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan penyusnan kebijakan penanganan kebersihan jalan dan lingkungan;
•
Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kebersihan jalan dan lingkungan;
•
Melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
kebersihan
jalan
dan
lingkungan; •
Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan;
•
Melaksanakan
penyusunan
bahan
evaluasi
atas
pelaksanaan
kegiatan
kebersihan jalan dan lingkungan; •
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
•
Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
•
Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja;
•
Membuat, memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasakan peraturan yang berlaku;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
7. Kepala Seksi Operasional Pengangkutan Tugas Pokoknya : Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan menyusun bahan teknis penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah dan pembuangan ke TPA Uraian tugas : •
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang kebersihan;
•
Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan operasional pengengkutan sampah;
•
Menyusun draft kebijakan pimpinan tentang penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah;
•
Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan operasional pengangkutan sampah;
•
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pengangkutan sampah;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
•
Menyusun RASK dan melaksanakan DASK;
•
Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
•
Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
•
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.
8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tugas Pokoknya : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebersihan Uraian tugas : •
Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang mengacu pada restra dinas;
•
Merumuskan baha kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Membimbing, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
•
Memberikan
motivasi
kepada
bawahan
dalam
rangka
meningkatkan
produktivitas kerja; •
Membuat, memaraf, menandatangani konsep naskah dinasi sesuai bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
•
Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok;
•
Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten dan Kota;
•
Merumuskan penyusunan RASK dan mengawasi pelaksanaan DASK;
•
Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
•
Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
•
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
•
Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
•
Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi pengadaan;
•
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
•
Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
•
Membimbing, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
•
Memberikan
motivasi
kepada
bawahan
dalam
rangka
meningkatkan
produktivitas kerja; •
Membuat, memaraf, menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
•
Mengadakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Menyusun rencana dan program kegiatan mengacu pada program kerja bidang sarana dan prasarana;
•
Melaksanakan penyelenggaraan
dan
menyusun
pemeliharaan
petunjuk
dan
perawatan
pelaksanaan sarana
dan
terhadap prasarana
kebersihan; •
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan;
•
Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan;
•
Melaksanakan pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana kebersihan;
•
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan seksi pemeliharaan dan perawatan;
•
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
•
Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
•
Membimbing, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
•
Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
•
Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
•
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Diagram 4.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DEPOK (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.: No. 16 /2002)
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
4.2.2 Personalia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas KLH Kota Depok didukung oleh 68 orang yang terdiri atas 59 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9 orang Tenaga Kontrak Pemda serta komposisi kepegawaian Dinas KLH Kota Depok dapat diihat pada tabel 3.1.di bawah. Selain, yang berstatus PNS dan tenaga kontrak, terdapat pula karyawan yang berstatus sukwan dinas yang bekerja di lapangan, baik yang berada di bidang kebersihan, UPTD, ILP-TPA dan UPTD Pemakaman, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 482 orang. Komposisi tenaga sukwan dinas dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah.
Tabel 4.1:
Komposisi Kepegawaian Dinas Klh Kota Depok A
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
Pasca Sarjana/S2
8 orang
2
Sarjana/S1
20 orang
3
Sarjana Muda/D3
2 orang
4
SMU/SLTA
23 orang
5
SLTP
1 orang
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tabel 4.2:
Jumlah Sukwan Dinas Klh Kota Depok Menurut Jabatan
No.
Jabatan
Jumlah
1.
Pengemudi truk sampah
53 orang
2.
Pengemudi truk tinja
6 orang
3.
Operator alat berat
6 orang
4.
Kernet truk sampah
196 orang
5.
Kernet truk tinja
12 orang
6.
Kernet alat berat
5 orang
7.
Satgas
18 orang
8.
Mekanik
3 orang
9.
Pesapon Pria
60 orang
10.
Pesapon Wanita
79 orang
11.
Pengawas pesapon
5 orang
12.
Petugas retribusi
16 orang
13.
Penjaga alat berat
1 orang
14.
Petugas Keamanan TPA
4 orang
15.
Petugas TPA
2 orang
16.
Pengawas TPA
1 orang
17.
Petugas IPLT
7 orang
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
4.3. Kondisi Eksisting Permasalahan Persampahan 4.3.1 Produksi Sampah Timbulan sampah perkotaan dapat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain tersedianya prasarana dan sarana yang dipergunakan penduduk dalam kegiatan sehariharinya guna memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Standar SK. SNI S - 04 – 1991- 03 Spesifikasi Timbulan Sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia adalah antara 2,75 - 3,25 lt/org/hari dan berdasarkan perhitungan hasil konsultan terdahulu bahwa produksi sampah per hari per orang 2,65 liter ( skala kota ) dengan dasar timbulan tersebut (liter/orang/hari) maka pada tahun 2007 dapat dihitung timbulan sampah total dengan jumlah penduduk kota Depok adalah 1.470.002 jiwa diperkirakan jumlah timbulan sampah perhari adalah 4.265 m3/hari. Sampah yang terangkut 900 m3/hari, sampah yang tidak terangkut 3.665 m3/hari.
4.3.2 Kondisi Persampahan Daerah pelayanan sampah saat ini hanya pada wilayah rumah tangga, pasar,
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Kecamtan
M3/hari
Sawangan
440
Limo
396
Dinas Pasar
370
Jumlah
4.265
Sampah - sampah ini di Kota Depok dikumpulkan dan dibawa ke TPA, baik oleh DKP maupun oleh Dinas Pasar yang menangani pasar. Operator dari sektor swasta pada saat ini menangani di Unit Pengolahan Sampah (UPS). Beberapa komponen dari aliran sampah kota ini dikelola secara terpisah oleh pihak pihak yang pada dasarnya informal meliputi : 1. Produk yang dapat didaur ulang; 2. Barang yang dapat dijual kembali; dan 3. Material konstruksi dan bongkaran.
4.3.3 Pengangkutan Transportasi hasil pengumpulan sampah ke TPA dilakukan dengan menggunakan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
1. Diangkut dengan dump truk a. Volume dump truk
= 6 M3
b. Volume efektif
= 10 m3
c. Jumlah dump truk
= 47 unit
d. Jumlah Transfer Depo
= 2 unit
e. Jumlah TPS
= 120 unit
f.
Bak sampah
= 626 unit
g. Gerobak sampah
= 158 unit
h. Ritasi dump truk
= 2-3 rit/hari/unit
2. Diangkut dengan Arm Roll a. Volume container
= 6 M³
b. Volume efektif
= 8 M3
c. Jumlah kontainer
= 25 unit
d. Jumlah Arm Roll
= 10 unit
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Industri ; sampah industri dalam hal ini adalah sampah domestiknya yaitu sisa kegiatan karyawan. Umumnya pewadahannya menggunakan bin / bak sampah besar yang kemudian dibawa ke TPS. Sedangkan sampah sisa produksi umumnya langsung ditampung oleh pihak yang akan menggunakan, kecuali sampah B3 yang harus dibuang ke PPLI Cileungsi. Jalan, sungai dan taman; umumnya untuk sampah ini memerlukan penanganan khusus misalnya penyapuan untuk jalan dan taman serta pengerukan sungai. Dibeberapa tempat sudah disediakan bin bin yang terpisah untuk sampah organik (basah / membusuk) dan an organik (kering / tidak membusuk). Sampah sampah semacam ini sebetulnya merupakan beban tersendiri bagi pembiayaan persampahan karena tidak tercover dalam retribusi.
Rumah Sakit ; sampah rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lainnya terdiri dari sampah domestik dan non domestik berupa sampah medis. Sampah medis umumnya termasuk sampah berbahaya, dapat bersifat infeksius atau benda tajam seperti jarum suntik dan pisau bedah serta racun misalnya obat obatan kadaluwarsa. Sampah domestik biasanya ditempatkan di bin yang tertutup, sedangkan sampah medis diperlakukan seperti yang ada pada peraturan.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Berdasarkan Sifat Fisiknya Berdasarkan keadaan fisiknya , sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis , yakni : , yaitu sampah yang terdiri atas bahan organik dan mempunyai 1. Sampah Garbage sifat mudah membusuk dan terbiodegradasi. Sifat utamanya banyak mengandung air dan cepat terurai dan menimbulkan bau akibat proses fermentasi. Umumnya terdiri atas sisa makanan, buah-buahan, dan sayuran serta ikan. 2. Sampah Kering , yaitu sampah yang tersusun dari bahan organik dan anorganik yang
memiliki sifat lambat atau tidak membusuk . Biasanya selain sampah makanan . Limbah jenis ini ada yang mudah terbakar misalnya kertas, karton, plastik, kain/tektil , kayu dan lain-lain. Ada yang sulit terbakar misalnya gelas /kaca, kaleng dan logam lainnya. Seperti kota-kota lain di Indonesia dan daerah tropis lainnya , sampah di Kota Depok akibat aktifitas aktifitas penduduk
termasuk dalam katagori sampah organik yang cenderung cenderung
mudah membusuk. Komponen organik yang ada adalah 72,97 % di dalam sampah yang di bawa ke TPA Kota Depok.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
No.
Komposisi Jenis Sampah
Prosentase
Periode Penguraian
(%)
(Pelapukan) *) 8
Karet
1,24
-
9
Lain-Lain
6,38
-
Jumlah
100,00
Sumber : Studi ANDAL TPA Cipayung, 2002 & *) : West Java ASER, 2001
Meskipun kandungan organik dari sampah tinggi, keadaannya / bentuknya tidak cukup ekonomis untuk dipisahkan guna pengomposan. Kebanyakan sisa plastik yang ada di aliran sampah tidak dalam bentuk yang normal untuk di daur ulang di Indonesia.
4.4. Pengelolaan Akhir Sampah Pengelolaan akhir sampah Kota Depok terletak pada Kelurahan Cipayung Kecamatan Pancoran Mas. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Depok sudah dioperasionalkan sejak tahun 1992 dengan system Controlled Landfill pada areal 10,1 ha termasuk sarana dan prasarananya.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5. Jarak terhadap pusat kota = 10 km Masyarakat Kota Depok yang belum mendapatkan pelayanan persampahan, hingga saat ini masih membuang sampah dengan cara : 1. Ke sungai 2. Ke jalan dan tanah kosong 3. Ditimbun dalam tanah 4. Dibakar dan lain-lain
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
4.5. Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu / Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu merupakan Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2006.
Hingga saat ini
pelaksanaan UPS yang menjadi pilot project berlokasi di desa Sukatani Kecamatan Cimanggis. Program pengolahan dan pengelolaan sampah yang terpadu merupakan implementasi dari masalah yang timbul akibat sampah. Dengan adanya teknologi, SDM, system, hukum, sosial dan dana didalam Sistem pengolahan sampah terpadu diharapkan sampah tidak lagi menjadi sumber masalah masyarakat Kota Depok melainkan menjadi sumber daya yang dapat dikelola untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi masyarakat dan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Program pengolahan dan pengelolaan sampah ini menggunakan prinsip 4 R-P yaitu : 1. Reduce (mengurangi) 2. Reuse (menggunakan kembali) 3. Recycle (mendaur ulang)
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5. Di Komplek Kopassus, Sukatani, Cimanggis 6. Di Perumahan Nuansa Permai, Tugu, Cimanggis 7. Di Stasiun Depok Baru, Depok Jaya, Pancoranmas 8. Di Perumahan Mahogani Residence, Cibubur, Cimanggis 9. Di Pasar Kemiri, Beji 10. Di Pasar Cisalak, Cimanggis 11. Di Perumahan Telaga Golf, Sawangan 12. Di Perumahan Rafflesia, Harjamukti Cimanggis 13. Di Jl. Akses UI, Tugu, Cimanggis
Tabel 4.5:
No
Volume Sampah Yang Masuk Kedalam UPS
Nama UPS
Kecamatan
Volume/Hr
Jumlah Gerobak
Jumlah RT
Pick up
dalam 1 RW
Jumlah Pekerja/org
Ukuran UPS
Sumber Data
Pak Acep (Supir KLH)
1
Kampung Lio
Pancoran Mas
5 m3/hr
4 Gerobak
12 RT
8 org
4x6m
2
Stasiun Depok Baru
Pancoran Mas
4 m3/hr
6 Gerobak
8 RT
-
10 x 30 m
Adi Wijaya (Petugas UPS)
3
Perumahan Residence
Cimanggis
7-8 m3/hr
2 Pick up
150 KK
4 org
-
Pak Rudi (Staff Pengelola)
4
Sukatani
Cimanggis
7 m3/hr
14 Gerobak
10 RT
11 org
18 x 30 m
5
Griya Tugu Asri
Cimanggis
8 m3/hr
8 Gerobak,
3 RT
11 org
8 x 12 m
Pak Rokip (Petugas UPS)
Pak Beni (Teknisi UPS)
1 Pick up 6
Nuansa Permai
Cimanggis
8 m3/hr
7 Gerobak
8 RT
14 org
6 x 12 m
Mbak Kiki (Petugas UPS)
7
Pasar Cisalak
Cimanggis
40 m3/hr
15 Gerobak
-
12 org
8 x 12 m
Pak Rahmad (Petugas UPS)
Sumber : Hasil Survey Lapangan
Bab 4 - 29
4.5.1 Pendekatan skala TPA Peranan TPA Cipayung sebagai tempat pembuangan akhir kota Depok masih tetap diperlukan. Tetapi beban sampah yang dibuang ke TPA makin terus direduksi sampai akhirnya fungsi TPA sebagai tempat pembuangan akhir berubah menjadi tempat komposting terintegrasi atau fungsi-fungsi lain yang lebih ramah lingkungan. Selama masa
transisi
fungsi
tersebut,
maka
mengoptimalisasi peranan sebelumnya.
perlu
dilakukan
langkah-langkah
untuk
Beberapa hal dapat dilakukan antara lain,
melakukan pembenahan sistem pengangkutan menuju TPA yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok dan melakukan penyempurnaan pengolahan dan pengelolaan di TPA.
4.5.2 Pendekatan skala rumah tangga Program yang sangat penting dalam pengelolaan persampahan adalah menyadarkan dan melibatkan masyarakat terutama pada tingkat rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah. Walaupun upaya-upaya penyadaran masyarakat tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, karena berkaitan dengan perubahan kultur dan cara pandang. Tetapi, dengan melibatkan segenap potensi yang ada di masyarakat seperti kader Dasawisma, PKK, Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, kelompok pengajian, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, yang bekerja secara terkoordinasi,
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
pengolahan sampah tersebut akan mendominasi pengolahan sampah di kota Depok yang mengambil alih peranan TPA. Dengan indikator kinerja pencapaian seperti pengelolaan sampah secara terpadu adalah penanganan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) sebelum diangkut ke TPA, 1 (satu) unit UPS dapat menangani sampah sebanyak 30 m³ / hari akan menghasilkan 2,4 m³
bahan daur ulang seperti metal, kertas dan plastik yang merupakan bahan yang
masih bernilai ekonomis dan kompos setara 1 ton kompos per hari dan menyerap sebanyak 14 orang tenaga kerja . Pengelolaan UPS harus dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga untuk memisahkan sampah organik dan non organik. Pengelolaannya
melibatkan seluruh
komponen masyarakat seperti Ibu rumah tangga, RT, RW, LPM Kelurahan, para pencari kerja, dll. Setelah kompos dihasilkan selanjutnya dipasarkan dan digunakan oleh para petani yang ada di wilayah Kota Depok, khususnya pada pertanian belimbing, jambu biji merah, sayuran dan tanaman hias yang diperkirakan mencapai kebutuhan kompos per tahun sebanyak 15.200 ton.
Teknis Operasional Seluruh sampah yang terkumpul dipilah menjadi organik dan anorganik, tetapi
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
menunjukkan bahwa keberadaan UPS tidak mencemari lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar.
Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Pelaksanaan program pengolahan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Cimanggis yang dijadikan pilot project. Pengelolaannya kepada pihak ketiga yang berkoordinasi dengan LPM Kelurahan Tugu. Pelaksanaan operasionalnya terdiri dari 14 orang pekerja per UPS yang terdiri dari : 1)
Koordinator/Operator mesin
: 1 orang
2)
Operator mesin
: 1 orang
3)
Tenaga Pemilah
: 4 orang
4)
Tenaga Pengangkut Organik
: 2 orang
5)
Tenaga Pemilah
: 2 orang
6)
Tenaga Pembalikan dan Pengangkutan
: 2 orang
7)
Staf Administrasi
: 1 orang
8)
Petugas Keamanan
: 1 orang
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Setuju Pembangunan UPS Kelurahan
Cimanggis
Kecamatan
Ya
Total
Tidak
Jml
%
Kukusan
5
Pondok Cina Tanah Baru
Jml
%
Jml
%
100%
0%
5
100%
5
100%
0%
5
100%
4
80%
1
20%
5
100%
TOTAL
24
80%
6
20%
30
100%
Cilangkap
5
100%
0%
5
100%
Cimpaeun
5
100%
0%
5
100%
Cisalak Pasar
5
100%
0%
5
100%
Curug
5
100%
0%
5
100%
Harjamukti
5
100%
0%
5
100%
Jatijajar
5
100%
0%
5
100%
Leuwinanggung
5
100%
0%
5
100%
Mekar Jaya
5
100%
0%
5
100%
Pasir Gunung Selatan
5
100%
0%
5
100%
Suka Maju Baru
5
100%
0%
5
100%
Sukatani
5
100%
0%
5
100%
Tapos
5
100%
0%
5
100%
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
4.6. Pembiayaan Sumber utama pembiayaan pengelolaan kebersihan/persampahan kota Depok adalah APBD kota Depok. Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok dua tahun berturutturut adalah sebagai berikut : Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2006 sebesar Rp. 7.232.329.000.dengan rincian terdiri dari : 1. Biaya Operasional pengangkutan
: Rp 5.432.329.000,-
2. Biaya Operasional di TPA
: Rp
1.800.000.000,-
Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2007 sebesar Rp. 8.001.948.500.dengan rincian terdiri dari : 1. Biaya Operasional Pengangkutan
: Rp 5.801.9948.500,-
2. Biaya Operasional di TPA
: Rp
2.200.000.000,-
Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2008 sebesar Rp. 9.588.734.350.dengan rincian terdiri dari : 1. Biaya Operasional Pengangkutan
: Rp 6.906.193.650,-
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah Rumah Real
Estate ditetapkan berdasarkan luas bangunan : 1.
21 M2 – 36 M 2
Rp. 7.000,- / Bln
2.
37 M2 – 54 M 2
Rp. 8.500,- / Bln
3.
54 M2 – 70 M 2
Rp. 10.500,- / Bln
4.
71 M2 – 120 M 2
Rp. 12.500,- / Bln
5.
> 120 M 2
Rp. 17.500,- / Bln
3. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari kategori
Perkantoran, Pasar, Pertokoan, Mal, Gedung Pertunjukan, Apotik, Klinik, Usaha Pertukangan/Pengolahan Bahan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan : 1.
0 M3 – 0,50 M 3
Rp. 25.000,- / Bln
2.
0,51 M 3 – 0,75 M3
Rp. 35.000,- / Bln
3.
> 0,76 M 3
Rp. 50.000,- / Bln
4. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari sumber sampah, Lembaga Pendidikan/Kursus, Rumah Sewaan (Tempat Kost), Rumah Makan/Restoran, Hotel/Apartemen, Pabrik/Industri, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, ditetapkan berdasarkan kubikasi : 1.
Lembaga Pendidikan / Kursus
Rp. 6.000,- / M3
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
4.
Kaki Lima / Pedagang MakananTdk Tetap
Rp. 1.000,- / M3
5.
Ruko
Rp. 3.000,- / M3
6.
Toko
Rp. 2.500,- / M3
6. Bilamana pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif seperti pada point-point tersebut diatas, maka untuk menentukan Retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan rit, yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000,-/rit. 7. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Kota oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang berasal dari wilayah Depok dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 6.000,-/M3. Hasil retribusi/iuran pelayanan kebersihan/persampahan kota Depok yang dapat ditagih pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.677.063.000,- atau sebesar 23,18% dari anggaran rutin persampahan/biaya operasional sebesar Rp.7.232.329.000,-
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
5. KRITERIA PEREN CANAAN DAN E va l u a s i D a m p a k T P A
5.1.
Pengertian TPA
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir
dalam
pengelolaan
sejak
mulai
timbul
di
sumber,
pengumpulan,
pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Selama ini masih banyak persepsi keliru tentang TPA yang sering dianggap hanya
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.2.1
Open Dumping
Open Dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi; dibiarkan terbuka tanpa pengaman dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Masih ada Pemda yang menerapkan sistem seperti ini karena alasan keterbatasan sumber daya (manusia, dana, dll) Cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran ligkungan yang ditimbulkannya seperti : 1. Perkembangan vektr penyakit seperti lalat, tikus, dll 2. Polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan. 3. Polusi air akibat lindi (cairan sampah) yang timbul. 4. Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor
5.2.2
Controll landfill
Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.2.3
Sanitary landfill
Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan. Namun demikian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini sehingga sampai saat ini baru dianjurkan untuk kota – kota besar dan metropolitan.
5.3.
Persyaratan Lokasi TPA
Mengingat besarnya potensi dalam menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka pemilihan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sangat rincinya persyaratan lokasi TPA seperti tercantum dalam SNI dan UU RI No.18 Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan
Akhir
Sampah
da;
yang
diantaranya
dalam
kriteria
regional
dicantumakan: 1. Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan gempa, dll) 2. Bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kedalaman air tanah kurang 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air (dalam hal
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.4.1
Prasarana Jalan A. Jalan Masuk/Jalan Penghubung Jalan masuk atau jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan lokasi TPA dengan jaringan jalan kota (jalan utama). Prasarana dasar ini sangat menentukan keberhasilan pengoperasian TPA. Semakin baik kondisi jalan ke TPA akan semakin lancar kegiatan pengangkutan sehingga efisiensi keduanya menjadi tinggi. Konstruksi jalan TPA cukup beragam disesuaikan dengan kondisi setempat sehingga dikenel jalan TPA dengan konstruksi : Hotmix Beton Aspal Perkerasan sirtu Kayu
Dalam hal ini TPA perlu dilengkapi dengan : Jalan masuk/akses ; yang menghubungkan TPA dengan jalan umum
yang telah tersedia.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Lebar perkerasan jalan minimum 8 m dan bahu jalan minimum 2 m
(minimum ROW 12 m) Kemiringan melintang 2% Kemiringan memanjang
+ 1 o/oo (datar) dan elevasi jalan diatas
HHWL. Konstruksi tidak permanent dengan tekanan gendar rencana maksimum
8 ton. Mengingat kondisi pondasi dasar jalan masih mengalami penurunan
(settlement),
disarankan
memakai
konstruksi
paving
sehingga memudahkan dalam perbaikan badan jalan. Jalan dapat dirubah menjadi permanent apabila daya dukung tanah sudah stabil.
B. Jalan Kerja Jalan kerja merupakan jalan operasioanal yang berfungsi sebagai lintasan kendaraan angkutan truk sampah untuk dapat sedekat mungkin dengan lokasi penimbunan sampah. Kriteria jalan kerja untuk lokasi TPA adalah sebagai berikut : Merupakan jalan 2 arah dengan sistem cul de sac. Lebar badan jalan 4 m dan lebar bahu jalan minimum 1 m.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.4.2
Prasarana Drainase
Drainase di TPA berfungsi untuk Mengendalikan limpasan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah.Seperti diketahui,air hujan merupakan faktor utama terhadap debit lindi yang dihasilkan. Semakin kecil rembesan air hujan yang masuk ke timbunan sampah aakn semakin kecil pula debit lindi yang dihasilkan yang pada gilirannya akan memperkecil kebutuhan unit pengolahannya. Secara teknik drainase TPA dimaksudkan untuk menahan aliran limpasan aliran air hujan dari luar TPA agar tidak masuk ke dalam area timbunan sampah. Drainase penahan ini umumnya dibangun disekeliling blok atau zona penimbunan. Selain itu, untuk lahan yang telah ditutup tanah, drainase TPA juga dapat berfungsi sebagai penangkap aliran limpasan air hujan yang jatuh diatas timbunan sampah tarsebut. Untuk itu permukan tanah penutup harus dijaga kemiringannya mengarah pada saluran drainase. Kriteria sistem drainase adalah sebagai berikut :
A. Drainase Jalan Berada di sisi jalan sepanjang jalan penghubung yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan dengan kriteria sebagai berikut : Merupakan saluran semi permanent atau permanent.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Periode ulang hujan didesain untuk 5 tahun.
5.4.3
Fasilitas Penerimaan
Fasilitas penerimaan dimaksudkan sebagai tempat penerimaan sampah yang datang, pencatatan data dan pengaturan kedatangan truk sampah. Pada umumnya fasilitas ini dibangun berupa pos pengendali di pintu masuk TPA. Pada TPA besar dimana kasitas pembuangan telah melampaui 50 ton / hari maka dianjurkan pengunana jembatan timbangan.untuk efisiensi dan ketepatan pendapatan. Sementara TPA kecil bahkan dapat memanfaatkan pos fasilitas tersebut sekaligus sebagai kantor TPA sederhana dimana kegiatan administrasi ringan dapat dijalankan.
5.4.4
Lapisan Kedap Air
Lapisan kedap air berfungsi untuk mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah dibawahnya. Untuk lapisan ini harus dibentuk diseluruh permukaan dalam TPA baik dasr masupun dinding. Bila tersedia ditempat, tanah lempung setebal ± 50 cm merupakan alternatif yang baik sebagai lapisan kedap air. Namun bila tidak dimungkinkan, dapat diganti dengan lapisan sintetis lainnya dengan konsekwensi biaya yang relatif tinggi.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
metan; karenanya perlu dilakukan pengendalian agar gas tersebut tidak dibiarkan lepas bebas ke tamosfer. Untuk itu perlu dipasang pipa ventilasi agar gas dapat keluar dari timbunan sampah pada titik-titik tertentu. Untuk ini perlu diperhatikan kualitas dan kondisi tanah penutup TPA. Tanah penutup yang porous atau banyak memiliki rekahan akan menyebabkan gas lebih mudah lepas ke udara bebas. Pengolahan gas metan dengan cara pembakaran sederhana dapat menurunkan potensi dalam pemanasan global. Untuk pengamanan lingkungan diperlukan usaha pengendalian gas, berupa : Pengamanan selama pengoperasian berupa saluran ventilasi. Saluran ventilasi berupa pipa PVC diameter 10 cm yang dilubang-lubangi pada dinding-dinding bukit lapisan tanah penutup. Pengamanan pasca pengoperasian (setelah mencapai bukit akhir) merupakan : 1. Lanjutan saluran ventilasi selama pengoperasian 2. Panjang pipa tegak 2 m di atas bukit akhir. 3. Setiap pembukaan lahan dipasang 2 buah ventilasi yang dipasang di tengah-tengah. 4. Antar pipa ventilasi dipasang berjarak 20 meter diatas tanah penutup atara.
5.4.7
Fasilitas Penanganan Lindi
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Pengolahan
lindi
dapat
menerapkan
beberapa
metode
diantaranya:
penguapan/evaporasi terutama untuk daerah dengan kondisi iklim kering, sirkulasi lindi ke dalam timbunan TPA untuk menurunkan baik kuantitas maupun kualitas pencemarnya, atau pengolahan biologis seperti halnya pengolahan air limbah. Dasar perencanaan bangunan pengolahan leachate ini, seperti dikemukakan di atas adalah pertimbangan aspek ekonomi terhadap biaya investasi, operasi serta pemeliharaan selain pertimbangan terhadap ketersediaan lahan untuk pembangunan bangunan pengolahan leachate (BPL).
A. Unit Proses Anaerobik Unit proses anaerobik berfungsi untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik karbon (BOD dan COD) yang relatif tinggi
yaitu diatas 1500 mg/liter, sehingga akan
mengurangi kebutuhan oksigen (O2) yang tinggi pada proses pengolahan selanjutnya, yaitu pada unit proses fakultatif. Disain teknis proses anaerobik ini umumnya berbentuk bak atau kolam penampung yang menerima influent leachate dari lahan pembuangan. Disain kolam ini berbentuk persegi panjang /kolam dengan kedalaman 3 – 4 meter. Dari unit ini selanjutnya leachate dialirkan ke unit pengolahan fakultatif dengan sistem pengaliran gravitasi.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
B. Unit Fakultatif Unit proses fakultatif berfungsi untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik karbon (BOD dan COD) yang cukup tinggi yaitu 250 – 400 mg/liter sehingga memenuhi persyaratan influent untuk diolah pada unit proses maturasi. Disain teknis unit proses fakultatif ini umumnya berbentuk kolam penampungan yang menerima influent leachate dari unit proses anaerobik. Disain untuk bak ini berupa kolam penampungan yang berbentuk empat persegi panjang dengan kedalaman 1 – 2 meter. Dari unit ini selanjutnya leachater dialirkan ke unit proses pengolahan maturasi dengan sistem pengaliran secara gravitasi. Metoda yang akan dipakai berdasarkan pada pembebanan areal BOD (S), yaitu kunatitas BOD per-hari di dalam kolam per-unit luas permukaan. S = 10 Li Q / A Dimana : S = Areal pembebanan BOD, kg/ha/hari A = Luas kolam, m2 Li = Konsentrasi BOD influent, mg/liter
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Dalam kolam fakultatif yang mengolah leachate baru, lapisan lumpur terbentuk pada dasar kolam. Kurang lebih 30% dari influent BOD dipisahkan sebagai methan dari cairan lumpur tersebut. Kolam fakultatif harus sudah di kuras apabila lumpur sudah mencapai ¼ nya, yang juga sama seperti kolam anaerobik, kecepatan akumulasi lumpur adalah 0,004 m3 dari debit yang masuk per-tahun . kolam fakultatif yang menerima effluent dari kolam anaerobik umumnya tidak membutuhkan pengurasan.
C. Unit Maturasi Unit proses maturasi berfungsi untuk menguraikan lebih sempurna (pematangan) sisa kandungan bahan pencemar organik yang mengandung senyawa organik karbon (BOD dan COD) dari effluent unit proses fakultatif, sehingga memenuhi persyaratan effluent untuk dapat di buang ke badan air penerima (BAP) yang ada sekitar lokasi TPA. Disain teknis unit proses masturasi ini umumnya berbentuk kolam penampungan yang menerima inffluent leachate dari proses fakultatif. Disain untuk unit ini berupa kolam penampungan berbentuk empat persegi panjang dengan kedalaman 1-2 meter,dimana panjang (p), berbanding lebar (l) adalah (2/3 : 1), dengan kemiringan tanggul pinggiran sebesar (1 : 3). Tanggul dilindungi dari bahaya erosi dengan menempatkan beton pre-
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.4.8
Umur TPA/Kebutuhan Lahan
Sesuai dengan kriteria desain, umur lahan TPA minimal minimal 5 tahun. Adapun ketinggian timbunan sampah direncanakan 5 meter dari permukaan badan jalan. Luas lahan yang diperlukan dapat ditentukan dengan rumus-rumus berikut : 1. Volume sampah yang yang akan ditimbun
A=BxC
Dimana :
A = Jumlah sampah yang akan dibuang (kg/hari) B = Jumlah penduduk (orang) C = Timbunan sampah (kg/orang/hari)
2. Volume sampah yang yang telah telah dipadatkan dipadatkan
D=ExA Dimana :
D = volume sampah yang telah dipadatkan (m3/hari) E = Volume sampah sampah yang akan dibuang dibuang (m3/hari) A = Faktor pemadatan (kg/m3)
3. Luas lahan lahan yang diperlukan per-tahun Berdasarkan asumsi rata-rata ketinggian sampah yang telah dipadatkan F dan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
J = Ratio luas lahan total dengan luas lahan efektif (minimum 1,2)
5.4.9
Rencana Timbunan Bukit Akhir
Sesuai dengan daya dukung tanah yang ada, tinggi timbunan sampah untuk bukit akhir maksimum 5 meter dari elevasi rencana jalan. Ketentuan-ketentuan Ketentuan-ketentuan lain untuk bukit akhir adalah sebagai berikut : 1. Kemiringan lereng lereng timbunan timbunan adalah 1 : 3 atau 33% atau atau 18,5%. 2. Kemiringan pada pada bidang timbunan dibuat dibuat maksimum maksimum 1%. Di atas timbunan akhir setelah diberi lapisan penutup akhir ditanami vegetasi agar timbunan menjadi lebih stabil serta menahan erosi.
5.4.10 Alat Berat Alat berat yang sering digunakan di TPA umumnya berupa: bulldozer, excavator dan loader. Setiap jenis peralatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam operasionalnya. Bulldozer sangat efisien dalam operasi peratan dan pemadatan tetapi kurang dalam
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.4.12 Pagar Keliling dan Green Belt pagar keliling dapat berupa pagar duri atau pagar hidup. Pagar keliling direncanakan dipasang pada batas lahan TPA. Untuk daerah green belt, jenis tanaman harus dipilih berupa tanaman keras yang sesuai dan dapt tumbuh di daerah gambut. Tanaman ini sudah harus ditanam dan tumbuh dengan baik sebelum operasi TPA dilaksanakan.
5.4.13 Fasilitas Penunjang Beberapa fasilitas penunjang masih diperlukan untuk membantu pengoperasian TPA yang baik diantaranya : pemadam kebakaran, mesin pengasap (mist blower), kesehatan/keselamatan kesehatan/keselamatan kerja, toilet, dll.
5.5. 5.5.1
Teknik Operasional TPA Persiapan Lahan TPA
Sebelum lahan TPA diisi dengan sampah maka perlu diadakan penyiapan lahan agar kegiatan pembuangan berikut dapat berjalan dengan lancar. Penutupan lapisan kedap air dengan lapisan tanah setempat yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lapisan tersebut akibat operasi alat berat di atasnya. Umunya diperlukan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3)
Pembongkaran sampah dilakukan dititik bongkar yang telah ditentukan dengan manuver kendaraan sesuai petunjuk pengawas.
4)
Perataan sampah oleh alat alat berat yang dilakukan lapis demi demi lapis agar agar tercapai
kepadatan
optimum
yang
diinginkan.
Dengan
proses
pemadatan yang baik dapat diharapkan kepadatan sampah meningkat hampir dua kali lipat. 5)
Pemadatan sampah oleh oleh alat berat untuk untuk mendapatkan mendapatkan timbunan sampah yang cukup padat sehingga stabilitas permukaannya dapat diharapkan untuk menyangga lapisan berikutnya.
6)
Penutupan sampah dengan tanah untuk mendapatkan kondisi operasi controll atau sanitary landfill.
B. Pengaturan lahan Seringkali TPA tidak diatur dengan baik. Pembongkaran sampah di sembarang tempat dalam lahan TPA sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik; disamping sulit dan tidak efisiennya pelaksanaan pengerjaan peralatan, pemadatan dan penutupan sampah tersebut. Agar lahan TPA dapat dimanfaatkan dengan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan yang baik yang mencangkup :
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Lebar sel sebaiknya berkisar antara 1,5 – 3 lebar blade alat berat agar manuver alat berat dapat lebih efisien.
Ketebalan sel sebaiknya antara 2 – 3 meter. Ketebalan terlalu besar akan menurunkan stabilitas permukaan, semantara terlalu tipis menyebabkan pemborosan tanah penutup.
Panjang sel dihitung berdasarkan volumesampah padat dibagi dengan lebar dan tebal sel. Dianjurkan panjang sel tidak
Sebagai contah bila volume sampah padat adalah 150 m3/hari, tebal sel direncanakan 2 m, lebar direncanakan 3 m, maka panjang sel adalah 150/(3X2) = 25 m.
Batas sel harus dibuat jelas dengan pemasangan patok – patok dan tali agar operasi penimbunan sampah dapat berjalan dengan lancar.
2. Pengaturan Blok Blok operasi merupakan bagian dari lahan TPA yang digunakan untuk penimbunan sampah selama periode operasi menengah misalnya 1 atau 2 bulan. Karenanya luas blok akan sama dengan luas sel dikalikan perbandingan periode operasi menengah dan pendek. Sebagai contoh bila sel harian berukuran lebar 3 meter dan panjang 25
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
petugas/operator dalam melaksanakan kegiatan pembuangan sehingga sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa pengaturan perlu disusun dengan rapi diantaranya : 1. Peletakan tanah tertutup 2. Letak titik pembongkaran sampah dari truk 3. Manuver kendaraan saat pembongkaran
5.5.3
Pembongkaran Sampah
Letak titik pembongkaran harus diatur dan diinformasikan secara jelas kepada pengemudi truk agar mereka membuang sampah pada titik yang benar sehingg proses berikutnya dapat dilaksanakan dengan efisien. Titik bongkar umumnya diletakan di tepi sel yang sedang diopeasikan dan berdekatan dengan jalan kerja sehingga kendaraan truk dapat dengan mudah mencapainya. Beberapa pengalaman menunjukan bahwa titik bongkar yang sulit dicapai pada saa t hari hujan akibat licinnya jalan kerja. Hal ini perlu diantisipasi oleh penanggung jawab TPA agar tidak terjadi. Jumlah titik bongkar pada setiap sel ditentukan oleh beberapa faktor : 1. Lebar sel 2. Waktu bongkar rata – rata
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Pada TPA dengan intensitas kedatangan truk yang tinggi,perataan dan pemadatan perlu segera dilakukan setelah sampah dibongkar.Penundaan pekerjaan ini akan menyebabkan sampah menggunung sehingga pekerjaan perataannya akan kurang efisien dilakukan. Pada TPA dengan frekwensi kedatangan truk yang rendah maka perataan dan pemadatan sampah dapat dilakukan secara periodik,misalnya pagi dan siang. Perataan dan pemadatan sampah perlu dilakukan dengan memperhatikan kriteria pemadatan yang baik : 1. Peratan dilakukan lapis demi lapis 2. Setiap lapis diratakan sampah setebal 20 cm – 60 cm dengan cara mengatur ketinggian blade alat berat. 3. Pemadatan sampah yang telah rata dilakukan dengan menggilas sampah tersebut 3 – 5 kali. 4. Perataandan pemadatan dilakukan sampai ketebalan sampah mencapai ketebalan rencana
5.5.5
Penutupan Tanah
Penutupan TPA dengan tanah mempunyai fungsi/maksud :
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
1. Untuk penutupan sel (sering disebut dengan penutupan harian) adalah dengan lapisan tanah padat setebal 20 cm 2. Untuk penutupan antara (setelah 2 – 3 lapis sel harian ) adalah tanah padat setebal 30 cm. 3. Untuk penutupan terakhir yang dilakukan pada saat suatu blok pembuangan telah terisi penuh, dilapisi dengan tanah padat setebal minimal 50 cm.
5.5.6
Pemeliharaan TPA
Pemeliharan TPA dimaksudkan untuk menjaga agar setiap prasarana dan sarana yang ada selalu dalam kondisi siap operasi dengan unjuk kerja yang baik. Seperti halnya program pemeliharaan lazimnya maka sesuai tahapannya perlu diutamakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan melaksanakan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan korektif dimaksudkan untuk segera melkukan perbaikan kerusakan – kerusakan kecil agar tidak berkembang menjadi komplek dan besar.
A. Pemeliharaan alat bermesin (alat berat , pompa , dll) Alat berat dan peralatan bermesin seperti pompa air lindi sangat vital bagi operasi TPA sehingga kehandalan dan unjuk kerjanya harus dipelihara
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
dengan lancar sehingga terjadi penurunan kecepatan yang berarti menurunnya
efisiensi
pengangkutan;disampimg
lebih
cepat
ausnya
beberapa komponen seperti kopling,rem,dan lain-lain. Keterbatasan dana dan kelembagaan untuk pemeliharaan seringkali menjadi kendala perbaikan sehingga kerusakan jalan dibiarkan berlangsung lama tanpa disadari telah menurunkan efisiensi pengangkutan. Hal ini sebaiknya diantisipasi dengan melengkapi manajemen TPA dengan kemampuan memperbaiki kerusakan jalan sekalipun bersifat temporer seperti misalnya perkerasan dengan pasir dan batu. Bagian lain yang juga sering mengalami kerusakan dan kesulitan adalah jalan kerja dimana kondisi jalan temporer tersebut memiliki kestabilan yang rendah;khususnya bila dibangun di atas sel sampah. Cukup banyak pengalaman memberi contoh betapa jalan kerja yang tidak baik telah menimbulkan kerusakan batang hidrolis pendorong bak pada dump truck;terutama bila pengemudi memaksa membongkar sampah pada saat posisi kendaraan tidak rata/horizontal. Jalan kerja di banyak TPA juga memiliki faktor kesulitan lebih tinggi pada saat hari hujan. Jalan yang licin menyebabkan truk sampah sulit bergerak dan
harus
dibantu
oleh
alat
berat;
sehingga
secara
keseluruhan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Proses penurunan permukaan tanah juga sering tidak berlangsung seragam sehingga ada bagian yang menonjol maupun melengkung ke bawah. Ketidakteraturan permukaan ini perlu diratakan dengan memperhatikan kemiringan ke arah saluran drainase. Penanaman rumput dalam hal ini dianjurkan untuk mengurangi efek retakan tanah melaui jaringan akar yang dimiliki. Pemeriksaan
kondisi permukaan TPA perlu dilakukan minimal sebulan
sekali atau beberapa hari setelah terjadi hujan lebat untuk memastikan tidak terjadinya perubahan drastis pada permukaan tanah penutup akibat erosi air hujan.
D. Pemeliharaan Drainase Pemeliharaan saluran drainase secara umum sangat mudah dilakukan. Pemeriksaan rutin setiap minggu khususnya pada musim hujan perlu dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan saluran yang serius. Saluran drainase perlu dipelihara dari tanaman rumput atau semak yang mudah sekali tumbuh akibat tertinggalnya endapan tanah akibat erosi tanah penutup TPA di dasar saluran. TPA di daerah bertopografi perbukitan juga sering mengalami erosi akibat aliran air yang deras.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
juga dapat digunakan truk tinja untuk menyedot lumpur yang terkumpul yang selnjutnya dapat dibiarkan mengering dan dimanfaatkan sebagai tanah penutup sampah.
F. Pemeliharaan Fasilitas Lainnya Fasilitas – fasilitas lain seperti bangunan kantor / pos, garasi dan sebagainya perlu dipelihara sebagaimana lazimnya bangunan lainnya seperti kebersihan, pengecatan, dll.
5.6.
Pengawasan Pengendalian TPA
5.6.1
Pengawasan Kegiatan Pembuangan A. Tujuan pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian TPA dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa setiap kegiatan yang ada di TPA dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan sbb : 1)
Apakah sampah yang dibuang merupakan sampah perkotaan, dan bukan jenis sampah yang lain ?
2)
Apakah volume dan berat sampah y
masuk TPA diukur dan dicatat
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2)
Pengecekan rute pembuangan
3)
Pengecekan operasi pembuangan
4)
Pengecekan unjuk kerja fasilitas
5)
Pengendalian TPA meliputi aktifitas untuk mengarahkan operasional pembuangan dan unjuk kerja setiap fasilitas sesuai fungsi seperti :
6)
Pemberian
petunjuk
operasi
pembuangan
bila
petugas
lapangan/operator melaksanakan tidak sesuai dengan rencana. 7)
Pemeriksaan kwalitas pengolahan lindi dan pemberian petunjuk cara pengoperasian yang baik
5.6.2
Pendataan dan Pelaporan A. Pendataan TPA Data – data yang diperlukan akan mencakup : 1)
Data kedatangan kendaraan pengangkut sampah dan volume sampah yang diperlukan untuk mengetahui kapasitas pembuangan harian; yang akan digunakan untuk mengevaluasi perencanaan TPA yang telah disusun berkaitan dengan kapasitas tampung dan usia pakai TPA. Data ini dapat dikumpulkan di Pos Pengendali TPA dimana terdapat petugas
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
pemeliharaan TPA kepada para pengambil keputusan maupun perencana bagi pengembangan TPA lebih lanjut.
5.6.3
Pengendalian TPA A. Pengendalian lalat Perkembangan lalat dapat terjadi dengan cepat yang umumnya disebabkan oleh terlambatnya penutupan sampah dengan tanah sehingga tersedia cukup waktu bagi telur lalat untuk menjadi larva dan lalat dewasa. Karenanya perlu diperhatikan dengan seksama batasan waktu paling lama untuk penutupan tanah. Semakin pendek periode penutupan tanah akan semakin kecil pula perkembangan lalat. Dalam hal lalat telah berkembang banyak, dapat dilakukan penyemprotan insektisida dengan menggunakan mistblower. Tersedianya pepohonan dalam hal ini sangat membantu pencegahan penyebaran lalat ke luar lingkungan luar TPA.
B. Pencegahan kebakaran/Asap Kebakaran/asap terjadi karena gas metan terlepas tanpa kendali dan bertemu dengan sumber api. Terlepasnya gas metan seperti telah dibahas sebelumnya sangat ditentukan oleh kondisi dan kwalitas tanah penutup.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.7. 5.7.1
Evaluasi Dampak Penting Tahap Pra-Konstruksi A. Penetapan lokasi Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan :
Persepsi Masyarakat Kegiatan penetapan lokasi tapak proyek diperkirakan aan berdampak terhadap persepsi masyarakat sebagai akibat adanya praduga masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan mengenai ketidaksesuaian ganti rugi yang diperoleh. Serta adanya perbedaan pendapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju mengenai penetapan lahan yang mereka miliki selama ini sebagai
lokasi
pengolahan
akhir
sampah.
Dengan
adanya
kegiatan
pembebasan lahan dan status kepemilikan memberikan dampak terhadap sebagian masyarakat, antara lain: mereka menjadi kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.
Keresahan Sosial Pada
penetapan
lokasi
tapak
lokasi
pengolahan
akhir
sampah
ini
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Mata Pencaharian Pembebasan lahan dan pemindahan penduduk berakibat pula terhadap mata pencaharian. Perubahan daerah sawah/ladang mereka menadi lokasi pembuangan sampah akan mendorong mereka mencari kerja di sektor non pertanian. Perubahan mata pencaharian ini bersifat negatif apabila diantara penduduk tadi yang menjadi pengangguran kalau tenaganya tidak tertampung.
Persepsi Masyarakat Lahan yang dibebaskan menjadi perhitungan untuk mendapatkan ganti tempat tinggal yang merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap orang. Kata sepakat atas ganti rugi yang sesuai, ataupun kejelasan batas lahan yang mereka miliki dapat menimbulkan keresahan masyarakat sehingga menyebabkan persepsi yang negatif.
Keresahan Sosial Kegiatan pembebasan lahan dan pemindahan penduduk telah selesai seluruhnya dan tidak pernah terjadi keresahan/konflik sosial masyarakat karena proses tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat antara
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Kesempatan Kerja dan Bekerja Banyaknya tenaga kerja yang di butuhkan mengakibatkan terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Penduduk setempat
dapat
memperoleh
mata
pencaharian
tambahan
dengan
menyediakan tempat tinggal untuk disewakan atau dikontrakan pada pekerja. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan kesempatan berusaha adalah berupa pembukaan warung makan dan kios yang menjual keperluan sehari-hari bagi pekerja proyek, atau menyediakan pelayanan transportasi seperti ojek yang sangat di butuhkan di lokasi tersebut.
Pendapatan Masyarakat Kegiatan
mobilisasi
masyarakat
tenaga
merupakan
kerja
dampak
konstruksi
turunan
terhadap
(sekunder)
pendapatan
sebagai
akibat
terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Dengan ikutnya masyarakat bekerja di sekitar lokasi proyek sebagai tenaga kerja konstruksi dan terbuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek akan mengakibatkan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat.
Kecemburuan Sosial Kecemburuan sosial akan muncul apabila tenaga kerja setempat tidak
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
berdampak lanjut terhadap kelembaban udara, akibat kenaikan suhu di lokasi proyek. Kualitas Udara Pada kegiatan ini akan terjadi penurunan kualitas udara akibat debu yang dihasilkan dari aktivitas pembersihan lahan dan pematangan tanah dan gas buang dari mesin-mesin yang digunakan. Kebisingan Kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah juga akan berdampak terhadap kebisingan sebagai akibat penggunaan mesin-mesin berat yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Kuantitas Air Permukaan Kegiatan pembersihan lahan pematangan tanah mengakibatkan daya resap air ke dalam tanah menjadi berkurang dibandingkan dengan sebelum dilakukan kegiatan tersebut, sehingga volume air larian akan meningkat. Kegiatan ini akan menimbulkan peningkatan air larian yang kemungkinan pula akan meningkatkan kuantitas air permukaan. Kestabilan Lereng dan Erosi Dampak kegiatan pembersihan lahan pematangan tanah yang potensial
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
pematangan tanah yang menimbulkan bising akibat penggunaan mesinmesin berat akan mengganggu kehidupan satwa di sekitarnya. Flora Perairan Dalam kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah terhadap flora perairan (plankton) merupakan dampak turunan (sekunder) sebagai akibat menurunnya kualitas air permukaan berupa peningkatan kekeruhan dan Total Padatan Tersuspensi (TSS) pada saat kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah berlangsung. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penetrasi cahaya matahari ke dalam air sehingga proses fotosintesis akan terhambat. Fauna Perairan Seperti halnya dampak terhadap flora perairan (plankton), dampak terhadap flora perairan (benthos dan ikan) juga merupakan dampak turunan (sekunder) sebagai akibat menurunnya kualitas air permukaan berupa peningkatan kekeruhan dan Total Padatan Tersuspensi (TSS) pada saat kegiatan pembersihan lahan dan pematangan tanah berlansung. Akibat peningkatan TSS akan menghambat difusi oksigen kedalam air pada akhirnya akan mengganggu kehidupan fauna perairan (benthos dan ikan).
3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
C. Mobilisasi Bahan dan Alat 1. Dampak Terhadap Fisik dan Kimia: Kualitas udara Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan knstruksi diperkirakan akan berdampak terhadap kualitas udara. Pada kegiatan ini akan terjadi penrunan kualitas udara akibat gas buang kendaraan angkut dan debu. Kebisingan Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan konstruksi proyek juga akan menimbulkan kebisingan dari aktivitas kendaraan pengangkut sampah
2. Dampak Terhadap Hayati Fauna darat Dampak yang akan terjadi merupakan dampak turunan dari akibat kebisingan yang timbul dari kendaraan angkut sehingga kehidupan fauna darat terganggu terutama jenis-jenis burung.
3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan Kamtibmas
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
D. Pembangunan Lokasi Pengolahan Akhir Sampah 1. Dampak Terhadap Fisik Kimia Kualitas Udara Kegiatan konstruksi fisik proyek seperti pemasangan pondasi, pembetonan, pengadukan
semen
dengan
menggunakan
alat-alat
berat
dapat
meningkatkan CO, Nox, Sox, serta debu di udara yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa penurunan kesehatan para pekerja dan kesehatan masyarakat. Kebisingan Kegiatan pembangunan pengolahan akhir sampah akan meningkatkan kebisingan di dalam tapak proyek pada akhirnya akan berdampak pula terhadap
kehidupan
fauna
darat,
kesehatan
karyawan,
kesehatan
masyarakat di sekitarnya dan peternakan ayam yang terdapat di tapak proyek. Kuantitas Air Permukaan Kegiatan pembangunan pengolahan akhir sampah diperkirakan akan berdampak
terhadap
kuantitas
air
permukaan.
Adanya
bangunan
menyebabkan daerah resapan air akan berkurang. Pada saat hujan turun,
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan Sanitasi Lingkungan Sangat berpotensi dalam Kondisi sanitasi lingkungan akan terkena dampak pada saat kegiatan pembangunan pengolahan akhir kota. Pada sat itu akan muncul berbagai macam limbah, baik yang berasal dari sisa-sisa bahan bangunan dan makanan buruh maupun akibat aktifitas sehari-hari buruh bangunan yang terjadi pada tapak proyek, seperti aktivitas MCK. Limbah ini bersifat cair terutama bekas cucian, urinoir dan mandi. Limbah cair dan padat ini menurunkan kondisi sanitasi lingkungan yang pada akhirnya akan dapat menjadi tempat berkembang biaknya sumber penyakit. Kamtibmas Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan konstruksi proyek terhadap Kamtibmas berupa dampak lansung akibat pencurian terhadap bahan dan peralatan konstruksi. Kesehatan Karyawan Seperti halnya dampak terhadap kesehatan karyawan, dampak terhadap kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan (sekunder) sebagai akibat debu dan kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan pembanguanan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
uadar. Selain itu juga dapat mengurangi kadar debu dan tingkat kebisingan disekitarnya. Kestabilan Lereng dan Erosi Kegiatan pembuatan bufferzone berupa penanaman jenis jenis pohon untuk lokasi pengolahan akhir sampah di dalam tapak proyek terutama pada areal yang berbatasan dengan danau (eks galian oasir). Penanaman enis pohon pelindung yang memiliki sistem perakaran yang kuat akan meningkatkan kestabilan lereng dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan erosi.
2. Dampak Terhadap hayati Flora Darat Kegitan penghijauan/landscaping pada tahap konstruksi proyek diperkirakan akan berdampak terhadap peningkatan keanekaragaman jenis flora darat di dalam tapak proyek. Fauna Darat Kegiatan penghijauan/landscaping pada tahap konstruksi proyek akan diperkirakan akan berdampak terhadap peningkatan keanekaragaman fauna darat
di
dalam
tapak
proyek,
khususnya
jenis-jenis
hewan
yang
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.7.3
Tahap Operasional A. Mobilisasi Tenaga Kerja Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan: Kepadatan Penduduk Rekrutment tenaga kerja pada saat pengolahan akhir sampah berperasi diprairakan akan berdampak terhadap kepadatan penduduk sekitar tapak proyek . Kesempatan Kerja dan bekerja Banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan mengakibatkan terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat disekitar lokasi proyek. Penduduk setempat
dapat
memperoleh
mata
pencaharian
tambahan
dengan
menyediakan tempat tinggal untuk disewakan atau dikontrakan pada pekerja. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan kesempatan berusaha adalah berupa pembukaan warung makan dan kios yang menjual keperluan sehari-hari bagi pekerja proyek, atau menyediakan pelayanan transportasi seperti ojek yang sangat dibutuhkan di lokasi tersebut. Pendapatan Masyarakat
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
B. Kegiatan Pengoperasian dan Pengolahan Akhir Sampah 1. Dampak Terhadap fisik Kimia Kualitas Udara Kegiatan pengoperasian TPA sampah kota Ranai, apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penurunan kualitas udara di dalam dan sekitar tapak proyek. Emisi kendaraan bermotor menuju lokasi akan mengeluarkan gas CO2, CO, Sox, HC dan Pb dapat menyebabkan menurunnya kualitas udara. Kegitan operasional pengolahan akhir sampah yang berdampak terhadap penurunan kualitas udara adlah konsentrasi dan enis gas di lkasi landfill selama penimbunan. Gas-gas utama yang dihasilkan adalh metan dan CO2. Gas metan bila terakumulasi akan mengakibatkan terjadinya ledakan, sedangkan gas CO2 akan menyebabkan perubahan suhu lingkungan mikro. Kualitas Air Permukaan Kegitan pengoperasian pengolahan akhir sampah akan berdampak terhadap kualitas air permukaan yang berada di sekitar tapak proyek akibat air leachate yang dihasilkan dari timbunan sampah yang mengandung bahanbahan organik akan di buang ke sungai/parit. Menurunnya kualitas air
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Dampak kegiatan pengoperasian pengolahan akhir sampah kota terhadap fauna perairan (bentos dan ikan ) disebabkan pula oleh air leachate yang dihasilkan oleh kegiatan pengolahan sampah dengan parameter utama Amoniak (NH3), Nitrit (NO2), Nitrat (NO3), COD, BOD dan DO
3. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Hidup Kesempatan Kerja dan Berusaha Pengoperasian pengolahan akhir sampah (TPA) akan menyerap tenaga kerja yang yang cukup banyak.
Selain itu timbul kesempatan berusaha bagi
penduduk sekitar lokasi proyek yang mampu memanfaatkan peluangpeluang berusaha yang ada. Pada tahap ini juga diperkirakan timbulnya pemulung yang memanfaatkan kesempatan berusaha dengan adanya pengoperasian
pengolahan
sampah.
Kehadiran
pemulung
ini
perlu
penanganan sendiri, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai mitra kerjasama yang terkendali. Pendapatan Masyarakat Terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat disekitar tapak proyek akibat kegiatan pengoperasian pengolahan akhir sampah diperkirakan pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
loading dan unloading serta penggunaan genset yang sewaktu-waktu apabila suplai listrik PLN terganggu. Dampak yang terjadi intensitasnya rendah (< 60 dBA). Kesehatan Karyawan dan Masyarakat Kegiatan pengoperasian pengolahan akhir sampah
apabila tidak dikelola
dengan baik akan menyebabkan bau busuk, tempat berkumpulnya lalat sehingga akan menimbulkan penyakit hama penyakit. Selain itu juga akan mengakibatkan berkembangnya organisme vektor penyakit seperti lalat, tikus dan nyamuk, juga gas dan air leachate yang dihasilkan akan menimbulkan gangguan kesehatan karyawan. Estetika Lingkungan Kegiatan pengoperasian pengolahan akhir sampah yang tidak saniter akan berdampak terhadap penurunan estetika lingkungan akibat ceceran-ceceran sampah. Selain itu, pengoperasian yang tidak sesuai dengan kaidah sanitary landfill (mengarah pada sistem open dumping) akan mengundang lalat sehingga menurunkan estetika lingkungan.
C. Mobilisasi Kendaraan Pengangkut Sampah 1. Dampak Terhadap Fisik Kimia
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2. Dampak terhadap Sosekbud dan Lingkungan Hidup Estetika Lingkungan Mobilisasi kendaraan pengangkut sampah tersebut dapat menimbulkan ceceran-ceceran sampah dan air leachate sehingga dapat mengakibatkan menurunnya estetika lingkungan. Kelancaran Lalu Lintas Arus lalu lintas badan-badan jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah akan mengalami peningkatan. Selain itu kegiatan pengangkutan sampah juga dapat mengakibatkan pengotoran dan kerusakan badan jalan. Kamtibmas Kegiatan
mobilisasi
kendaraan
pengangkut
samah
tersebut
dapat
menimbulkan dampak-dampak negatif seperti kebisingan, penurunan kualitas udara, gangguan kelancaran lalu lintas, pengotoran dan kerusakan badan jalan, penurunan estetika lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap gangguan kamtibmas.
D. Pengoperasian Bangunan Pengolahan Leachate (BPL) 1. Dampak Terhadap Fisik Kimia
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
sehingga tingkat gangguan terhadap kehidupan biota perairan akan berkurang. Fauna Perairan (Bentos dan Ikan) Seperti halnya dampak terhadap flora perairan, dampak pengoperasian BPL terhadap fauna perairan (bentos dan ikan) juga merupakan dampak tidak lansung
akibat
berkurangnya
kemungkinan
penurunan
kualitas
air
permukaan akibat limbah cair.
5.7.4
Tahap Pasca Operasi Pada tahap pasca operasi, walaupun pengolahan akhir sampah sudah tidak menerima sampah lagi, namun proses pembusukan sampah yang telah ada tetap berlansung sehingga tetap terjadi emisi gas metan dan karbondioksida serta terbentuknya cairan leachate.
1. Dampak Terhadap Fisik Kimia. Kualitas Udara Gas metan dan CO2 serta gas-gas lain yang dihasilkan dari proses pembusukan akan tersebar ke lingkungan sekitar. Walaupun kosentrasinya sudah dalam kecendrungan menurun namun tetap menjadi peningkatan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tabel 5.1:
Perkiraan emisi gas metan pada masa pasca operasi. Jarak Kajian (m)
Konsentrasi Metan (ppm) Setelah tahun Penutupan Pengolahan Akhir Sampah ke – 5
10
15
20
500
0,89
0,69
0,54
0,42
1000
0,16
0,13
0,10
0,08
2000
0,04
0,03
0,03
0,02
3000
0,03
0,02
0,02
0,01
4000
0,01
0,01
0,01
0,01
5000
0,01
0,01
0,01
0,00
Kualitas Air Permukaan dan Air tanah Air leachate yang terbentuk memiliki kandungan COD dan BOD yang tinggi sehingga akan menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan air tanah bila tidak dikelola dengan baik.
2. Dampak Terhadap Sosekbud dan Lingkungan Binaan. Kesehatan Masyarakat Proses pembusukan sampah tahap pasca operasi tetap menghasilkan gas
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2. Kota Sedang 1 (250.000 - 500.000 jiwa) atau Ibukota Propinsi. Dinas tersendiri. 3. Kota Sedang 2 (100.000 - 250.000 jiwa) atau Kotip/Kodya. a.
Dinas/Suku Dinas.
b.
UPTD/PU.
c.
Seksi/PU.
4. Kota Kecil (20.000 - 100.000 jiwa). a.
UPTD/PU.
b.
Seksi/Dinas.
5.8.2
Struktur Kelembagaan
Struktur kelembagaan harus dapat menggambarkan aktivitas utama dalam sistem pengelolaan yang dikehendaki, pola kerja yang jelas, dan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian/ pengawasan terutama untuk bentuk Dinas dan Perusahaan Daerah tersendiri.
5.8.3
Personalia
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
4. Perlu dicari birokrasi yang singkat. 5. Keteraturan dan kejelasan penugasan perlu ditumbuhkan.
5.9.
Sistem Pembiayaan
Penjabaran mengenai sistem pembiayaan adalah :
A. Sumber Dana. Dana untuk pengelolaan persampahan/kebersihan suatu kota besarnya 510% dari APBD. Diusahakan agar biaya pengelolaan sampah dapat diperoleh dari masyarakat (± 80%), dan Pemerintah Daerah menyediakan ± 20% untuk pelayanan umum antara lain penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum.
B. Struktur Pembiayaan. Biaya pengelolaan sampah berkisar antara Rp. 8.500,- s/d Rp. 15.000,/m3/hari. Dengan struktur biaya operasional sebagai berikut: 1)
Pengumpulan
2)
Pengangkutan
: 30% - 40%. 45%
50%.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3)
Didasarkan pada target (terutama yang sulit dikendalikan).
4)
Penagihan mulai dilaksanakan setelah pelayanan berjalan teratur.
5)
Struktur tarif dalam Perda perlu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
5.10. Sistem Pengaturan Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah diperlukan dasar hukum yang mengatur antara lain : 1. Peraturan Daerah tentang ketentuan-ketentuan pembuangan sampah/kebersihan termasuk buangan industri. 2. Peraturan Daerah tentang pembentukan badan pengelolanya. 3. Peraturan Daerah tentang tarif retribusi sampah. Dasar hukum disusun berdasarkan kendala teknis sebagai berikut : 1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas. 2. Kesiapan terhadap upaya penegakannya. 3. Mempunyai keluwesan tetapi tegas/tidak bermakna ganda.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
5.12. Dasar Perkiraan Kebutuhan Peralatan Perkiraan kebutuhan peralatan dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut
Tabel 5.2: NO 1.
Kebutuhan Peralatan Pengelolaan Sampah JENIS PERALATAN
KAPASITAS
PELAYANAN
Sub Sistem Pengumpulan - Bin plastik/ kantong. - Kontainer.
40/60 L
150 KK
Komunal
3
200 KK
Komunal
3
250 KK
Komunal
0,8-1 m
3
20-30 KK
1 Ritasi
0,3-0,7 m
3
10-20 KK
1 Ritasi
200 m
2
300-400 KK
100 m
2
200-300 KK
2
100-200 KK
6m
10 m - Becak sampah. - Gerobak sampah. - Station transfer Station transfer Station transfer
1 KK
3
8m
2.
KETERANGAN
50 m
Sub Sistem Pengangkutan - Truk biasa Truk biasa
8 m3
200 KK
1 Ritasi
Truk biasa
3
250 KK
1 Ritasi
3
300 KK
1 Ritasi
3
200 KK
1 Ritasi
- Dump truk Dump truk
10 m 12 m 8m
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
6. Identifikasi P e r m a s a l a h a n da n Analisis
6.1. Identifikasi Permasalahan Persampahan Permasalahan persampahan di Kota Depok saat ini, pada prinsipnya terbagi menjadi 4 bagian : 1.
Teknis Operasional
2.
Kelembagaan
3.
Pembiayaan
4.
Peran serta mayarakat
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
6.1.2 Kelembagaan Dari segi kelembagaan, pengelolaan persampahan di Kota Depok ditandai dengan tingginya rasio beban tenaga kerja terhadap penduduk yang dilayani. Ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Kota Depok yang sudah mendapat pelayanan sebanyak 441.810 jiwa dengan tenaga operasional 444 petugas.
6.1.3 Pembiayaan Sumber pembiayaan dari APBD Kota Depok sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan saat ini baru mencapai 1 % dari APBD kota Depok. Target pemasukan dari penarikan retribusi perlu ditingkatkan ( saat ini baru mencapai 21,18 %) , minimal harus mencapai 50 % dari biaya operasi dan pemeliharaan untuk 2 tahun ke depan, dan akhirnya/diharapkan akan mencapai mencapai 80 % dari biaya operasi dan pemeliharaan.
6.1.4 Peran Serta Masyarakat Dari segi teknis operasional, peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah di kota Depok dapat dikatakan sangat rendah. Ini terlihat dari kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih kuatnya kebiasaan untuk membuang sampah begitu saja dan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
6.2. Analisis Pola Pembuangan Sampah Konvensional 6.2.1 Sub Sistem Kelembagaan Dan Organisasi Kelembagaan dan organisasi merupakan aspek /sub sistem
inti dalam sistem
pengelolaan persampahan, karena aspek ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan fungsi organisasi dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan , pengawasan dan pengkomunikasian seluruh kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, jika aspek ini tidak berfungsi maka keseluruhan sistem akan mempunyai daya guna dan hasil guna yang rendah. Agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan benar, maka beberapa hal perlu diatur dengan baik yang mencakup bentuk organisasi, struktur, uraian tugas dan tata laksana serta kelengkapan dan kualitas personil.
A. Bentuk Kelembagaan Lembaga
induk
penanggungjawab
teknis
operasional
pengelolaan
persampahan kota Depok adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Koordinasi pengelolaan kebersihan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Kebersihan
yang
bertugas
memimpin,
membina,
mengawasi
dan
mengendalikan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan sampah. Dibawah Bidang ini, terdapat
Seksi
Operasional Pengangkutan.
Kepala Seksi ini mempunyai tugas, antara lain, menyusun petunjuk
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
dinilai sudah sesuai yaitu Dinas dan membawahi bidang UPTD. Dengan demikian belum diperlukan perubahan bentuk kelembagaan yang lebih tinggi pada tahap mendesak dan jangka menengah.
A. Struktur Organisasi Struktur Organisasi yang menangani masalah kebersihan kota secara formal adalah Bidang Kebersihan, struktur organisasi induk yang ada adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup merupakan struktur organisasi yang tidak hanya menangani masalah kebersihan kota tetapi juga masalah Lingkungan Hidup. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang membatasi jumlah sektor. Dalam masalah struktur organisasi, hal-hal yang perlu
dianalisis adalah
sebagai berikut : Saat ini struktur organisasi cukup sesuai menggambarkan aktivitas utama dalam pengelolaan persampahan saat ini, seperti : 1)
Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan yang tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan dan pengendalian serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan jalan.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
tenaga kerja lapangan dilakukan dengan cara pentargetan setiap tenaga kerja diberikan beban tugas yang harus dilaksanakan. Untuk masa datang perlu dilengkapi uraian tugas tersebut secara lebih rinci dan jelas sehingga fungsi
manajemen
yang
meliputi
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan sert a pengkomunika sian dapat tercakup.
D. Personalia Dari perbandingan antara jumlah penduduk dilayani, yakni sebanyak 441.810 jiwa, dan jumlah petugas penyapon yang hanya 139 orang, terlihat bahwa rasionya masih cukup tinggi (berdasarkan kriteria perencanaan 1:1.000). Sedangkan dari perbandingan antara jumlah petugas pengangkutan dan TPA yang berjumlah 241 orang, rasionya terhadap jumlah penduduk yang dilayani cukup baik. Sementara itu, dari tingkat pendidikan PNS dan tenaga kontrak, kualitas SDM di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup cukup baik. Ini dapat dilihat dari komposisi kepegawaian yang menunjukkan bahwa dari 68 orang PNS dan tenaga kontrak, terdapat, di antaranya, 25 orang lulusan SMA, 35 orang lulusan perguruan tinggi (Sarjana Muda/D3 dan S1) serta 8 orang lulusan S2.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2015. Dengan tingkat pelayanan saat ini sebesar 30 %, maka sasaran tingkat pelayanan minimum pada tahun 2015 adalah 30 % + ( 0,5 x ( 100 – 30) % ) = 65 %. Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan tersebut akan dilakukan dengan melaksanakan pengembangan daerah pelayanan baru. Penetapan pengembangan daerah pelayanan pengelolaan persampahan akan dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut : 1)
Daerah yang menjadi wajah kota,
2)
Daerah komersil,
3)
Daerah permukiman dengan kepadatan > 100 jiwa/ha,
4)
Daerah timbulan sampah besar,
5)
Daerah pemukiman dengan kepadatan > 50 jiwa/ha.
Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan pola konvensional seperti diatas, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui pengelolaan dengan cara : 1)
Skala Rumah Tangga dengan menitik beratkan pengolahan sampah organik menjadi kompos, dengan beberapa opsi teknologi misalnya dengan gentong komposter, keranjang Takakura dan Biopori,
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
segi operasional pewadahan seperti disebutkan di atas cukup layak dipergunakan selanjutnya, akan tetapi dari segi kesehatan/kebersihan (kecuali kantong plastik, gentong plastik) harus ekstra hati-hati karena kalau sampahnya tidak cepat dibuang akan menimbulkan bau dan adanya lalat, hal ini tentunya tidak baik. Untuk itu, jika sampahnya tidak cepat dibuang, pewadahan tersebut harus ditutupi dengan plastik. Di daerah perkantoran dan komersil pada umumnya mempergunakan bin plastik, drum bekas dan kantong plastik besar. Prasarana pewadahan semacam ini cukup layak, kecuali drum bekas permanen (yang tidak mempunyai kaki) mempunyai kelemahan antara lain : 1)
Pengoperasiannya memerlukan waktu dan tenaga.
2)
Sifatnya terbuka.
Dari analisis tersebut diatas disarankan untuk mempergunakan pewadahan sifatnya: tertutup, mudah dikosongkan, murah dan pengadaannya mudah. Misalnya : bin plastik atau kantong plastik. 2. Pengumpulan
Pasar Pengumpulan sampah di daerah pasar dilaksanakan oleh penghasil sampah
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3. Pengangkutan Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan dump truck sebanyak 1 shift per hari dengan ritasi rata-rata 2 rit/hari/mobil dan Arm roll truck dengan ritasi sebanyak 2-3 rit/hari/mobil. Dari hasil pemantauan dilapangan/di lokasi TPA sampah, umumnya untuk ritasi 2 rit tiap dump truck belum optimal, sedangkan ritasi Arm Roll Truck 2 - 3 rit dinilai sudah cukup baik. Dari hasil analisis diatas, pengangkutan sampah ke TPA disarankan perlu optimalisasi pengangkutan pada sore hari, sehingga ritasi dapat mencapai 3 rit/dump truck. Setiap truk harus dilengkapi dengan jaring plastik dan pada sisi-sisi dump truk harus diberi triplek sehingga kapasitas dump truck lebih besar. 4. Pembuangan Akhir Metode yang dipergunakan dalam pembuangan akhir adalah contolled landfill, metode ini sudah sejak lama dipakai di kota Depok yaitu sejak awal pengoperasian TPA tahun 1997.
Dengan metode ini sudah cukup aman
terhadap lingkungan dan tidak menimbulkan masalah yaitu lalat/ bau. Hal-hal yang dapat dianalisis dari proses pembuangan akhir di TPA sampah,
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
daerah yang belum dilayani dan daerah yang rawan terhadap sampah seperti di bataran sungai. Peranan TPA Cipayung sebagai tempat pembuangan akhir kota Depok masih tetap diperlukan, tetapi beban sampah yang dibuang ke TPA makin terus direduksi
sampai akhirnya fungsi TPA sebagai tempat pembuangan akhir
berubah menjadi tempat komposting terintegrasi atau fungsi-fungsi lain yang lebih ramah lingkungan. Selama masa transisi fungsi tersebut, maka perlu
dilakukan
langkah-langkah
untuk
mengoptimalisasi
peranan
sebelumnya. Beberapa hal dapat dilakukan antara lain, melakukan pembenahan
sistem
pengangkutan
menuju
TPA
dan
melakukan
penyempurnaan pengolahan dan pengelolaan di TPA. 5. Kapasitas Kemampuan Operasional Satuan timbulan sampah untuk permukiman
kota Depok adalah 2,65
liter/orang/hari, sehingga jumlah total sampah kota Depok adalah 4.265 m³/hari ( tidak termasuk sampah pasar). Timbulan sampah untuk kota Depok
akan
selalu
bertambah
sesuai
dengan
meningkatnya
jumlah
penduduk, perekonomian dan perkembangan kota. Saat ini jumlah sampah yang diangkut oleh DKLH baik terangkut di TPA maupun di UPS sebesar 900 m³/hari atau 30 % dari total timbulan sampah ( 4.265 m³/hari), yang
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2)
Biaya satuan pengelolaan sampah tahun 2008. Biaya satuan pengelolaan sampah (pengangkutan + operasi + BBM ) kota Depok pada tahun 2008 adalah Rp 30.758 ,- per m3
a) Perkiraan biaya satuan pelayanan penduduk Perkiraan jumlah penduduk yang terlayani = 441.810 jiwa atau jumlah keluarga yang terlayani = 88.362 KK. Biaya satuan pelayanan kebersihan per jiwa per bulan = Rp. 21.703,Biaya satuan pelayanan kebersihan keluarga per bulan = Rp 108.517,Biaya satuan pelayanan kebersihan per keluarga per bulan ini hanya diperhitungkan terhadap biaya operasional pengangkutan, biaya pengolahan akhir di TPA , belum termasuk biaya pengumpulan, dan biaya investasi peralatan. b) Retribusi yang ditagih ( yang dapat ditarik dari masyarakat ) Pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.677.063.000,-
atau sekitar 23.18 % dari
anggaran rutin ( Rp. 7.232.329.000,-) . Pemasukan hasil retribusi dapat ditingkatkan dengan cara peningkatan daerah pelayanan terutama dengan pelayanan komunal dengan menyediakan TPS-TPS umum serta ditingkatan penarikan retribusi melalui swasta atau PLN.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
permanent), penghasilan menengah (semi permanent), penghasilan rendah (darurat).
6.2.4 Sub Sistem Pengaturan Aspek peraturan merupakan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan persampahan, karena setiap kegiatan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan dan perbaikan sistem pengelolaan persampahan harus dilandasi dengan kekuatan hukum yang sumbernya adalah peraturan hukum. Beberapa peraturan telah dibuat dalam rangka penanganan persmpahan / kebersihan kota Depok
yang dapat digolongkan
menjadi :
A. Pembentukan Institusi/Lembaga Formal Dasar hukum yang mengatur organisasi pengelolaan kebersihan di kota Depok adalah Perda kota Depok Nomor 12 tahun 2002, sehingga dari aspek penanggung jawab dipegang oleh Kepala Dinas, sedangkan dari tugas pokok/fungsi, struktur organisasi, pembagian tata kerja dan kewenangan sudah dirinci dalam Perda tersebut.
B. Penentuan Struktur Tarif Retribusi Dasar
hukum
yang
mengatur
menganai
retribusi/iuran
kebersihan/
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3. Ketentuan Umum tentang Keindahan, Kerapian dan Kebersihan Kota. Saat ini Pemerintah
kota Depok belum mempunyai peraturan daerah
tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota, untuk masa ke depan harus sudah dibuat peraturan daerah tentang K3 .
6.2.5 Komponen Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang ada sekarang di kota Depok cukup baik, khususnya partisipasi dalam pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pemungutan retribusi dari tahun 2001 sampai 2005 yang rata-rata hampir mencapai 100%. Selain peran dalam pembiayaan, masyarakat di Kota Depok juga berperan serta dalam pelaksanaaan teknis operasional pengolahan persampahan. Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, peran serta ini diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan seperti keikutsertaan pada sebagian tahap pengelolaan persampahan, seperti pengumpulan sampah di Kontainer dan bak sampah
dan menyediakan sendiri
pewadahan, serta kegiatan pengolahan sampah skala rumah tangga. Namun demikian, kualitas peran serta masyarakat dalam kegiatan teknis pengolahan sampah di Kota Depok masih sangat perlu ditingkatkan mengingat masih rendahnhya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Indikasi rendahnya kualitas
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Pengembangan Pengelolaan Persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R serta sasaran yang harus dicapai pada tahun 2010 sebesar 20%, pada dasarnya merupakan tugas berat bagi semua pihak dalam mewujudkan upaya tersebut, mengingat kondisi yang ada saat ini, baru sekitar 1% sampah yang dapat dikurangi atau dimanfaatkan. Namun demikian, dengan berbagai gerakan yang ada ditingkat masyarakat baik melalui peranan tokoh masyarakat, LSM ataupun pemerintah kota, telah banyak praktekpraktek unggulan 3R yang cukup sukses dan dapat direplikasi ditempat lain, sehingga target pengurangan sampah 20 % bukan mustahil akan dapat dicapai. Keberhasilan program 3 R ini sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat.
Reduce (R1) Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah. Namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut.
Reuse (R2) Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
sudah dilakukan di TPA Depok- Cipayung. Untuk memperkenalkan dan menyakinkan masyarakat agar mau melaksanakan pembuatan kompos tersebut, maka pengelola kebersihan kota Depok perlu melakukan proyek perintisan/percontohan pembuatan kompos dan jmenjamin pembeliaan kompos yang dihasilkan oleh masyakat/LPM.
6.3.1 Aspek Teknik Operasional A. Sumber Sampah Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengelolaan sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu pada end of pipe system, dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang. Pengurangan sampah tersebut selain dapat menghemat lahan
TPA
juga
dapat
mengurangi
jumlah
angkutan
sampah
dan
menghasilkan kualitas bahan daur ulang yang cukup baik karena tidak tercampur dengan sampah lain. potensi pengurangan sampah di sumber dapat mencapai 50 % dari total sampah yang dihasilkan.
B. Pola Pelayanan Pewadahan, pewadahan harus disediakan sendiri oleh masyarakat, dapat berupa bin/tong sampah, Karung plastik, dan keranjang Takaruka. Volume
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Pengumpulan dengan cara individual akan dilakukan dengan gerobak, setiap gerobak dilayani oleh 2 petugas.
D. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ( TPST) Semua sampah atau pendorong gerobak di pelayanan akan berakhir di TPST dimana semua sampah akan diolah secara terpadu berupa seperangkat alat secara terpadu atau yang disebut Unit Pengolahan Sampah ( UPS ) ini. Di TPST akan dilaksanakan kegiatan pemilahan, packing ( pembungkusan ) dan Composting. Untuk pembuatan kompos di lokasi TPST dipergunakan dengan metode Terowongan Bambu. Sedangkan sampah yang tidak dapat di daur ulang dan sisa komposting akan di packing dan ditrasfortasikan ke Depok untuk dibuang ke TPA.
6.3.2 Aspek Pembiayaan Dari uaraian teknis diatas dapat diperkirakan biaya yang diperlukan untuk biaya investasi dan operasi & Pemeliharaan.
Data Teknis 1.
Jumlah penduduk
: 12.000 jiwa
2.
Jumlah KK
: 2.400 KK
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tabel 6.1: Biaya Operasi dan Pemeliharaan UPS Uraian
Jumlah
Biaya Satuan/bln (Rp.)
Biaya O&M / tahun (Rp.)
Koordinator
1
750,000
9,000,000
Operator Mesin
1
750,000
9,000,000
Pemilah di UPS
4
750,000
36,000,000
Pengangkut
2
750,000
18,000,000
Pemilah di Output
2
750,000
18,000,000
Pembalikan dan Pengangkutan
2
750,000
18,000,000
Staf Administrasi
1
750,000
9,000,000
Keamanan
1
750,000
9,000,000
Solar
1
3,715,200
44,582,400
Oli
1
450,000
5,400,000
Pemeliharaan
1
13,856,160
13,856,160
Bahan Kimia
1
410,000
4,920,000
Laboratorium
1
1,200,000
14,400,000
Listrik
1
900,000
10,800,000
Jumlah
219,958,560
Keterangan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Idealnya, UPS-UPS di tingkat kelurahan ini dikelola langsung oleh masyarakat, melalui lembaga-lembaga di tingkat kelurahan seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Namun untuk mewujudkan hal itu, perlu dilalui beberapa tahap, mengingat pengoperasian dan pengelolaan UPS memerlukan kesiapan kelembagaan di tingkat kelurahan terebut dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Untuk tahap awal, pengoperasian dan pengelolaan UPS tampaknya masih harus berada dalam tanggung jawab Dinas KLH, dalam hal ini Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan, Bidang Kebersihan. Mengingat kebutuhan tenaga kerja di bidang teknis dan pengoperasian serta bidang manajerial yang mendesak, Dinas KLH dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengadaan tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, agar secara bertahap pengelolaan UPS dapat dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Kota Depok perlu menyusun program-program penyiapan/pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesiapan masyarakat, baik dari segi kelembagaan maupun kemampuan SDM-nya.
6.3.4 Aspek Peraturan Permasalahan yang terkait dengan aspek peraturan dalam pembangunan dan pengoperasian UPS dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1.
Pembangunan UPS membutuhkan lahan yang memadai, baik dari segi lokasi
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
KLH perlu menyiapkan terlebih dulu prosedur pengoperasian baku (SOP) UPS sebelum UPS ini dioperasikan.
6.3.5 Aspek Partisipasi Masyarakat Keberadaan UPS di tingkat kelurahan akan menjadi sangat efektif jika didukung dengan partisipasi aktif dan dukungan masyarakat, baik di tingkat atas maupun di tingkat paling bawah. Di tingkat atas, dukungan yang dibutuhkan berasal dari jajaran pemerintah (eksekuti), khususnya dari instansi yang terkait dengan penanganan persampahan dan aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan, kalangan legislatif, media massa, LSM dan sebagainya. Di tingkat bawah, dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan warga di tingkat kelurahan, khususnya dukungan dan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar yang akan menjadi lokasi UPS. Di tingkat atas, dukungan dan partispasi masyaraka mencakup dukungan politis bagi penganggaran biaya pembangunan dan pengelolaan UPS serta pengadaan lahan. Sedangkan di tingkat bawah, selain dukungan dan partisipasi dalam pengadaan lahan, dibutuhkan pula dukungan berupa kesiapan masyarakat dalam pengelolaan UPS, baik dari segi kelembagaan maupun kemampuan SDM-nya. Untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat di atas, Pemerintah Kota Depok perlu menyusun sosialisasi guna menumbuhkan pemahaman akan pentingnya
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
landfill. Lokasi yang digunakan untuk TPA saat ini merupakan tanah kosong yang tidak produktif. Sedangkan daerah sekitarnya berupa areal perkebunan dan pemukiman. Lokasi yang digunakan untuk TPA saat ini sudah menjadi pemukiman masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu mencari alternative pembuangan akhir lainnya. 1.
TPA Eksisting a.
Lokasi : Kelurahan Cipayung
b.
TPA Cipayung yang telah beroperasi sejak tahun 1999 hingga saat ini umur ekonomisnya tinggal 3 tahun lagi dimana semakin banyaknya pemukiman penduduk sehingga TPA yang ada tidak mungkin diperluas kembali. TPA ini diperkirakan dapat menampung sampah hingga tahun 2011.
2.
Alternatif TPA Nambo, a.
Lokasi : Desa Nambo Kecamatan Kelapa Nunggal
b.
Alternatif rencana TPA ini berjarak 20 km dari pusat kota dengan waktu tempuh 85 menit menjadi alternative apabila TPA Cipayung sudah habis masa pakainya. Namun TPA Nambo yang rencananya terdiri dari 3 Pemerintah Daerah (Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor) sebagai stakeholder untuk melayani 3 wilayah tersebut dan adanya kemungkinan ditambah DKI Jakarta sebagai costumer.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
didampingi oleh persyaratan non–teknis. Lebih luas lagi kecocokan lokasi ini di pengaruhi oleh kebijakan daerah yang dalam bentuk formal dinyatakan dalam rencana tata ruang. Dalam rencana tersebut biasanya sudah dinyatakan rencana penggunaan lahan. Aspek kesehatan masyarakat berkaitan langsung dengan manusia, terutama kenaikan mortalitas (kematian), morbiditas (penyakit), serta kecelakaan karena operasional sarana tersebut. Aspek lingkungan hidup terutama berkaitan dengan dampak terhadap ekosistem akibat pengoperasian sarana tersebut, termasuk akibat transportasi sampah. Aspek biaya berhubungan dengan biaya spesifik antara satu lokasi yang lain, terutama dengan adanya biaya ekstra pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Aspek sosio-ekonomi berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi terhadap penduduk sekitar lahan yang. Termasuk disini adalah keuntungan atau kerugian akibat nilai tambah yang dapat dinikmati penduduk, ataupun penurunan nilai hak milik karena berdekatan dengan sarana tersebut. Walaupun dua lokasi yang berbeda mempunyai pengaruh
yang sama dilihat dari apsek sebelumnya, namun reaksi masyarakat
setempat dengan dibangunnya sarana tersebut bisa bebeda. Suatu metodologi yang baik tentunya diharapkan bisa memilih lahan yang paling menguntungkan dengan kerugian yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian metodologi tersebut akan memberikan hasil pemilihan lokasi yang terbaik. Hal ini mengandung
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
b.
Kondisi hidrogeologi 1)
Tidak boleh mempunyai tinggi air tanah kurang dari 3 meter.
2)
Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-5 cm/det.
3)
Jarak terhadap sumber air minum harus > 100 meter di hilir aliran.
4)
Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria tersebut maka harus dilakukan masukan teknolgi.
c.
Kemiringan lokasi harus kurang dari 20 % 1)
Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain.
2)
Tidak boleh pada daerah hitan lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun.
3)
Untuk okasi TPA yang jaraknya > 25 km dari kota perlu perlu di pertimbangkan adanya transfer depo.
4)
Kriteria penyisihan yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi yang terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut :
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2)
Ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang cukup dinilai lebih baik.
3)
Status tanah : makin bervariasi nilai tanah, dinilai tidak baik.
h.
Demografi: kepadatan penduduk lebih rendah, dinilai semakin baik.
i.
Kebisingan: Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik.
j.
Bau : Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik.
k.
Estetika: Semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik.
l.
Ekonomi: semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3/ton) dinilai semakin baik.
6.4.2 Pemilihan Lokasi TPA Pemilihan lokasi layak TPA sampah tahapan regional, dilakukan dengan meninjau aspek-aspek sebagai berikut: 1.
Aspek Tata Guna Lahan.
2.
Aspek Geologi.
3.
Aspek Kemiringan Lereng.
4.
Aspek Hidrogeologi.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
4)
Daerah industri, konservasi lingkungan.
5)
Daerah khusus yang dilestarikan.
6)
Daerah yang jauh dari lapangan terbang.
B. Ditinjau Dari Aspek Geologi Pemilihan
lokasi
menempatkan
layak
berdasarkan
kondisi
geologi
adalah
untuk
lokasi tersebut pada formasi geologi yang aman terhadap
pencemaran lingkungan. Formasi yang diinginkan adalah lapisan geologi dimana pada lapisan itu terdapat kondisi yang dapat menahan dan mengurangai kadar pencemaran. Kondisi tersebut hanya ada pada lapisan yang mempunyai permeabilitas kecil, mempunyai cukup ketebalan dan mampu mengurangi kadar pencemaran. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat dari batuan lempung (sedimen
clay). Pemilihan yang dilakukan juga
menghindari faktor struktur geologi seperti patahan, retakan, longsoran dan lain-lain.
C. Ditinjau Dari Aspek Kemiringan Lereng Pemilihan lokasi layak berdasarkan kemiringan lereng dimaksudkan untuk menghindari terjadinya longsoran, baik terhadap timbunan sampah tersebut maupun longsoran yang tidak stabil. Untuk itu kriteria yang dianjurkan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
E. Ditinjau Dari Aspek Bahaya Lingkungan Pemilihan
lokasi
layak
berdasarkan
aspek
bahaya
lingkungan
ialah
menempatkan lokasi tersebut pada daerah yang tidak berpotensi terhadap bahaya lingkungan, sehingga tidak membahayakan kelangsungan dan keutuhan TPA sampah tersebut. Bahaya lingkungan yag harus diperhatikan adalah gerakan tanah, kegempasan, kegunungapian, pengikisan banjir dan genangan air. Dengan pertimbangan aspek bahaya lingkungan, maka lokasi layak untuk TPA sampah adalah daerah-daerah di luar bahaya tersebut.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
7. RENCANA INDUKSIST EM (RIS)PENGELOLAAN S A M PA H K O TA D E P O K 7.1.
Pendekatan Rencana Induk Sistem Persampahan
Pendekatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok dilakukan dengan mengelompokan
wilayah
berdasarkan
kondisi
pemukiman,
yaitu
untuk
kawasan/pemukiman yang sudah lama beroperasi dan kawasan/pemukiman baru.
7.1.1. Pendekatan Penyusunan RIS Untuk Permukiman/Kegiatan Yang Sudah Lama Beroperasi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok, untuk kawasan yang sudah
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
4.
A K H I R
Pengelolaan sampah dilakukan 3 model yaitu : a.
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
b.
Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir dengan kerjasama dengan pihak ketiga (investor)
c. 5.
Pengelolaan sampah dengan konversi energi
Pengolahan sampah berbasis komunitas (masyarakat) dikembangkan dalam clustercluster (penangan tingkat kelurahan).
6.
Pengelolaan sampah akan ditingkatkan secara bertahap untuk menggantikan pola penanganan secara konvesional.
7.
Penanganan sampah pada wilayah dikembangkan dengan melihat kepadatan bruto, sebagai berikut: a.
Kepadatan < 50 jiwa/ha, ditangani dengan teknologi setempat (penanganan individual, penimbunan, pembakaran), kecuali untuk pusat kegiatan yang ditangani sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana.
b.
Kepadatan penduduk 50 jiwa/ha
≤
kepadatan
≤
100 jiwa/ha, ditingkatkan
pelayanan dengan 10% - 50 % secara bertahap dari pelayanan yang sudah ada (Target Millenium Development Goals). c.
Kepadatan > 100 jiwa/ha.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
masyarakat agar tidak membuang sampah ke lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan. 3.
Kegiatan non permukiman (industri, rumah sakit, lainnya), yang baru dan memiliki skala besar wajib melakukan pengolahan sampah secara mandiri pada kawasan yang di bangun. Penangann dilakukan dengan membangun sarana pengolahan sampah di kawasan yang dibangun.
7.2.
Rencana Induk Sistem Aspek Teknis Operasional
7.2.1. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan adalah wilayah yang ditargetkan harus dilakukan pelayanan sesuai dengan kepadatan penduduk. Berdasarkan kepadatan brutto, maka wilayah pelayanan akan ditangani sesuai dengan urgenitasnya. Target cakupan pelayanan ditetapkan untuk jangka panjang (20 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Target cakupan pelayanan untuk Kota Depok adalah sebagai berikut : 1.
Lima Tahun Pertama (sampai 2012) Merupakan tahun untuk mengakomodasi kekuatan dan menyusun strategis. Lima tahun pertama penetapan target disesuaikan dengan kemampuan. Pertimbangan tersebut terutama untuk mendorong pengolahan sampah. Cakupan pelayanan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
Tabel 7.1: Proyeksi Persampahan Kota Depok Tahun Proyeksi No
1
Uraian
Satuan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,521,452
1,574,703
1,629,817
1,686,861
1,745,901
1,807,008
1,870,253
1,935,712
2,003,462
2,073,583
69%
79%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
1,049,802
1,244,015
1,303,854
1,349,489
1,396,721
1,445,606
1,496,202
1,548,570
1,602,769
1,658,866
%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
l/org/hari
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
m³/hari
2,782
3,297
3,455
3,576
3,701
3,831
3,965
4,104
4,247
4,396
4,550
%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
- Timbulan sampah/org
l/org/hari
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
- Sampah Non Dom Total
m³/hari
556
659
691
715
740
766
793
821
849
879
910
c. Total Timbulan Sampah
m³/hari
3,338
3,956
4,146
4,291
4,442
4,597
4,758
4,924
5,097
5,275
5,460
%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
%
0.47%
0.40%
0.38%
0.37%
0.35%
0.34%
0.33%
0.32%
0.31%
0.30%
0.29%
m³/hari
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
Jumlah Penduduk % Tingkat Pelayanan Jumlah Pduduk Terlayani
2
Eksisting 2015
2016
2017
2018
2,146,158 80% 1,716,927
Timbulan Sampah a. Domestik - Ratio Timbulan - Timbulan sampah/org - Sampah Domestik Total b. Non-Domestik - Ratio Timbulan
3
Tingkat Pelayanan UPS a. Organik / Composting - Ratio Timbulan - Ratio Composting - Sampah Orgnk Terlayani
Bab 7 - 4
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tahun Proyeksi No
Uraian
Satuan
Eksisting 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
b. An – Organik / Pencacah - Ratio Timbulan
%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
- Ratio Pencacah
%
0.16%
0.13%
0.13%
0.12%
0.12%
0.11%
0.11%
0.11%
0.10%
0.10%
0.10%
m³/hari
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
m³/hari
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
unit
24
34
49
64
64
64
64
64
64
64
64
- Smph An-Orgnk Terlayani c. Sampah terlayani UPS d. Total Jumlah UPS f. Total Smph Terlayani UPS
m³/hari
- Ratio smph terlayani UPS
4
504
714
1,029
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
15%
18%
25%
31%
30%
29%
28%
27%
26%
25%
25%
854
3,242
3,117
2,947
3,098
3,253
3,414
3,580
3,753
3,931
4,116
212.11
212.11
212.11
212.11
212.11
212.11
212.11
212.11
212.11
212.11
212.11
Kebutuhan Lahan ( Landfill ) 1. Sampah masuk ke TPA
m³/hari
2. Akumulasi Akumulasi Berat Jenis
kg/m³
3. Tingkat Pemadatan
kg/m³
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
m³/hari
302
1,146
1,102
1,042
1,095
1,150
1,207
1,266
1,327
1,390
1,455
4
12
14
16
16
16
16
16
16
16
16
m²/tahun
21,265
26,909
22,178
18,348
19,283
20,251
21,252
22,289
23,362
24,473
25,622
7. Kebutuhan Luas Lahan
m²
25,518
32,291
26,613
22,018
23,140
24,301
25,503
26,747
28,034
29,367
30,746
8. Luas Lahan TPA/tahun
ha
2.13
2.69
2.22
1.83
1.93
2.03
2.13
2.23
2.34 2.34
2.45
2.56
9. Luas Total Lahan TPA
ha
8.47
11.16
13.38
15.22
17.15
19.17
21.30
23.52
25.86
28.31 28.31
30.87
4. Volume sampah dipadatkan 5. Tinggi timbunan 6. Luas lahan TPA yang dibutuhkan setiap tahun
m
Bab 7 - 5
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Tahun Proyeksi No
Uraian
Satuan
Eksisting 2008
5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
219,959
233,156
247,145
261,974
277,693
294,354
312,015
330,736
350,581
371,615
393,912
8
23
38
48
48
48
48
48
48
48
48
43,748
46,373
49,155
52,105
Kebutuhan Pendanaan Total Biaya / UPS
Rp/thn (000)
UPS Milik Pemkot
Unit 3
Biaya / UPS
Rp/m /UPS
29,095
30,841
32,691
34,653
36,732
38,936
41,272
TOTAL BIAYA UPS
Rp/thn (000.000)
1,760
5,363
9,392
12,575
13,329
14,129
14,977
15,875
16,828
17,838
18,908
TOTAL BIAYA TPA
Rp/thn (000.000)
2,683
10,645 10,645
10,850 10,850
10,874 10,874
12,114
13,485
15,001 15,001
16,677 16,677
18,529 18,529
20,574 20,574
22,833
Rp/m
8,605
9,121
9,668
10,248
10,863
11,515
12,206
12,938
13,715
14,538
15,410
Biaya Pengangkutan Pengangkutan
Rp/thn (000.000)
6,906
7,393
6,966
6,514
6,583
6,650 6,650
6,716
6,780
6,842
6,903
6,963
TOTAL BIAYA PENGANGKUTAN + TPA
Rp/thn (000.000)
9,589
18,038 18,038
17,816 17,816
17,388 17,388
18,696
20,135
21,717 21,717
23,457 23,457
25,371 25,371
27,477 27,477
29,795
Rp/m3
30,758
15,455
15,876
16,387
16,766
17,193
17,670
18,198
18,779
19,415
20,109
Biaya TPA
Biaya /M3
3
Sumber : Hasil Perhitungan Konsultan Konsultan
Bab 7 - 6
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
7.2.2. Rencana Pola Penanganan Sampah di Kecamatan Pola penanganan sampah Kota Depok, dilakukan dengan pengelolaan sampah dan penanganan secara konvensional. Pengolahan sampah terdiri dari pengolahan sampah berbasis komunitas (kelompok masyarakat), pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah dan konservasi energy serta penanganan sampah melalui Unit Pengolahan Sampah
Terpadu.
Penentuan
pola
penanganan
dilakukan
dengan
identifikasi
karakteristik wilayah untuk setiap unit analisis (kecamatan), tingkat kepadatan penduduk, dan urgenitas pelayanan. Penganganan sampah di setiap kecamatan direncanakan menggunakan Unit Pengolahan Sampah di setiap Kecamatan. Total Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok pada tahun 2008 sebanyak 24 unit kemudian bertambah pada tahun 2009 sebanyak 10 unit. Pada tahun 2011 total unit pengolahan sampah Kota Depok sebesar 64 unit yang tersebar di setiap Kecamatan, masing-masing unit pengolahan sampah menampung 21 M3 atau 70% dari total kapasitas mesin UPS.
7.2.3. Rencana Induk Sistem Teknis Operasional A. Penerapan Pengolahan Sampah Secara Bertahap Rencana induk Jangka Panjang pengolahan sampah diterapkan dalam
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
pupuk. Produk pupuk dipasarkan baik untuk industri maupun kegiatan pertanian/perkebunan. Sampah Kardus/plastic/besi/kayu. Sampah jenis ini dimanfaatkan untuk daur ulang atau pemanfaatan kembali sampah. Metoda ini dapat menghasilkan nilai ekonomis untuk pengelolaan sampah. Sampah kertas tipis, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk kertas daur ulang (re-cycle paper). Sampah sisa, jenis sampah ini merupakan materi yang sama sekali sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, misal sisa bongkaran, plastic non daur ulang. Sisa sampah ini harus dibuang ke TPA. Model ini dalam setiap klaster akan terdiri dari kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan secara bersama-sama. Sampah dari masing-masing sumbernya di pilah menjadi sampah sesuai dengan klasifikasi diatas. Sesuai dengan jenisnya akan dilakukan penanganan baik untuk dijual, dilakukan daur ulang maupun dengan sistem pembuatan pupuk. Dengan pengolahan ini maka hanya 20% sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). 2.
Unit Pengolahan Sampah Terpadu Pengolahan sampah di UPS merupakan bentuk pengolahan sampah yang
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
3.
Pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah dengan teknologi tertentu merupakan bentuk pengolahan sampah lain yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Penawaran yang telah dilakukan beberapa rekanan untuk mengolah sampah di pembuangan akhir sampah merupakan alternatif lain untuk mengolah sampah. Kegiatan ini direncanakan mampu mengolah sampah organik dan pupuk sehingga memiliki nilai tambah untuk upaya mereduksi sampah di TPA.
4.
Pengolahan dengan Konversi Energi Alternatif ini terutama untuk mengetahui proses konversi dan beberapa jenis sampah menjadi sumber energy alternatif. Pengolahan jenis ini dilakukan untuk skala kecil sebagai pilot project
dan
dikembangkan secara bertahap.
B. Penerapan Penanganan Sampah Konvensional Untuk jangka waktu 10 tahun yang akan datang (2018), penanganan sampah secara konvensional belum dapat digantikan secara menyeluruh dengan teknologi pengolahan sampah. Penanganan secara konvensional adalah penanganan
sampah
secara
terpusat,
dengan
sistem
pewadahan,
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
2. Penyapuan Jalan Penyapuan jalan untuk masa jangka panjang, masih dipertahankan, terutama untuk ruas jalan protocol berupa badan jalan, trotoar dan median jalan. Penyapuan jalan protokol secara manual dengan ratio 1 orang petugas banding 1 km panjang jalan. Sedangkan frekuensi penyapuan untuk jalan kolektor pusat kota adalah sehari sekali sampai sehari dua kali. 3. Pewadahan Pewadahan yang digunakan bisa berbentuk kotak, silinder maupun kantong plastik. Dimana untuk pewadahan ini antara sampah organic dan anorganik terpisah sehingga dibutuhkan minimal 2 tempat sampah. Diusahakan
kedua
tempat
tersebut
berbeda
warna
sehingga
memudahkan petugas pengumpul. Bahan untuk pewadahan bersifat kedap terhadap air, panas matahari, dan mudah dibersihkan. Alternative yang biasa dipakai adalah bin plastik tertutup (volume 4060 lt), Penempatan pewadahan sebaiknya di pekarangan sumber sampah supaya memudahkan petugas pengumpul untuk mengambil. Dengan diterapkan pewadahan secara terpisah maka perlu diatur jadwal periode pengumpulan antara sampah organik dan a norganik. 4. Pengumpulan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
kondisi tiap-tiap kendaraan dibandingkan jarak yang harus ditempuh ke TPA. Untuk ini diperlukan adanya rute serta jadwal setiap kendaraan. 6. Tempat Penampungan Sementara TPS berupa container dengan kapasitas 6 m2 dimana gerobak/becak sampah langsung menumpahkan muatannya ke dalam
kontainer.
Setelah penuh maka kontainer akan dibawa ke TPA menggunakan arm roll truck. Untuk memaksimalkan kebersihan lokasi TPS, perlu ada penjadwalan
pengisian
dan
pengosongan
dengan
frekuensi
pengosongan minimal 1 kali. Lokasi TPS harus mudah dijangkau dan tidak mengganggu arus lalu lintas. 7. Rencana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tempat
pembuangan
akhir
sampah
untuk
diperuntukan
bagi
sampah
yang
masih
konvensional,
dan
sampah
yang
tidak
jangka
dikelola dapat
panjang,
dengan
pola
dihilangkan
dari
pengolahan sampah. Pola konvensional dengan sistem pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah hingga akhir tahun perencanaan (2018) masih memproduksi sebesar 4.116 m3/hari. Sedangkan yang diolah dengan sistem unit pengolahan sampah sebesar 1.344 m3/hari.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
5.
A K H I R
Cara pembayaran retribusi adalah : a.
Membayar bersama dengan pembayaran iuran air PDAM.
b.
Membayar bersama dengan pembayaran iuran listrik.
c.
Membayar di payment point.
d.
Membayar langsung kepada petugas kebersihan.
e.
Membayar melalui RT/RW.
7.3.1. Rencana Retribusi Dalam pelaksanaan teknis di masyarakat ada ketentuan pembayaran iuran dan retribusi, sehingga masyarakat merasa bahwa untuk pengelolaan persampahan mereka harus membayar dua kali yaitu kepada pengurus RT/RW dan DINAS. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana aliran sampah setelah tidak mereka butuhkan sehingga mereka tidak memiliki informasi atau pengetahuan besarnya biaya yang diperlukan untuk menyingkirkan sampah dari lingkungan dirinya. Yang mereka inginkan adalah setelah membayar iuran dan retribusi kebersihan, sampah sudah menjadi tanggung jawab dinas kebersihan. Retribusi kebersihan yang diambil dari masyarakat untuk pengelolaan sampah harus diatur dengan PERDA. Perlu di ingat bahwa retribusi berfungsi sebagai salah satu sumber
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
melihat kemungkinan adanya silang pembiayaan dari tipe pelanggan satu terhadap yang lain. Hal yang perlu menjadi dasar pembedaan strukrur tarif ini adalah adanya ability to pay dan willingness to pay yang berlainan dari masing-masing tipe pelanggan. Dengan melakukan silang pembiayaan akan dapat menciptakan insentif diantara pelanggan tanpa membebani operator secara berlebihan, sehingga tarif retribusi bagi masyarakat kurang mampu masih dapat terjangkau. Dalam kaitan tersebut perlu kiranya dipersiapkan langkah-langkah strategis, melalui penelusuran kemungkinan penerapan tarif progresif, dimana tarif dikenakan atas dasar volume sampah yang dibuang pelanggan atau penimbul baik domestik, industry maupun komersial. Dengan landasan penerapan tarif seperti itu, maka dimungkinkan adanya insentif bagi operator dalam melakukan perhitungan jumlah volume yang dibuang dengan tarif retribusi yang ditarik.
7.3.2. Rencana Pembiayaan Pengelolaan Penanggung jawab dan pelaksana pengelolaan sampah dapat memungut biaya pengelolaan sampah kepada masyarakat dan Pelaku Usaha untuk membiayai jasa pengelolaan sampah yang mengacu pada standar pelayanan minimal. Atas biaya pengelolaan sampah yang telah dikumpulkan dari masyarakat, penanggung jawab dan pelaksana pengelolaan sampah wajib memberikan pelayanan sampah sesuai
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
2.
A K H I R
Memperbaiki struktur tarif sampah dengan penerapan tarif progresif, dimana tarif dikenakan atas dasar volume sampai yang dibuang pelanggan atau penimbul baik domestik, industri maupun komersial. Dengan landasan penerapan tarif seperti itu, maka dimungkinkan adanya insentif bagi operator dalam melakukan perhitungan jumlah volume yang dibuang tarif retribusi yang di tarik.
3.
Penambahan anggaran pengelolaan baik berupa pinjaman atau bantuan dari pemerintah dan atau dari lembaga pembiayaan.
4.
Memperbaiki sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan persampahan.
5.
Meningkatkan peyalanan pada masyarakat dan pelaku usaha.
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan biaya pengolahan sampah baik untuk TPA maupun UPS untuk Kota Depok adalah :
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
Tabel 7.2: Proyeksi Kebutuhan Pendanaan Kota Depok
No
Uraian
Satuan
Eksisting
Tahun Proyeksi
2008 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
219,959
233,156
247,145
261,974
277,693
294,354
312,015
330,736
350,581
371,615
393,912
8
23
38
48
48
48
48
48
48
48
48
43,748
46,373
49,155
52,105
Kebutuhan Pendanaan Total Biaya / UPS
Rp/thn (000)
UPS Milik Pemkot
Unit 3
Biaya / UPS
Rp/m /UPS
29,095
30,841
32,691
34,653
36,732
38,936
41,272
TOTAL BIAYA UPS
Rp/thn (000.000)
1,760
5,363
9,392
12,575
13,329
14,129
14,977
15,875
16,828
17,838
18,908
TOTAL BIAYA TPA
Rp/thn (000.000)
2,683
10,645
10,850
10,874
12,114
13,485
15,001
16,677
18,529
20,574
22,833
Rp/m
8,605
9,121
9,668
10,248
10,863
11,515
12,206
12,938
13,715
14,538
15,410
Biaya Pengangkutan
Rp/thn (000.000)
6,906
7,393
6,966
6,514
6,583
6,650
6,716
6,780
6,842
6,903
6,963
TOTAL BIAYA PENGANGKUTAN + TPA
Rp/thn (000.000)
9,589
18,038
17,816
17,388
18,696
20,135
21,717
23,457
25,371
27,477
29,795
Rp/m3
30,758
15,455
15,876
16,387
16,766
17,193
17,670
18,198
18,779
19,415
20,109
Biaya TPA
Biaya /M3
3
Bab 7 - 15
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
7.4.
Rencana Induk Sistem Kelambagaan Organisasi
7.4.1. Rencana Kelembagaan Konsep kelembagaan dapat diartikan wahana untuk menanamkan nilai – nilai baru didalam masyarakat. Nilai – nilai baru dalam pengelolaan sampah tersebut dari hanya sekedar membuang sampah ke mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Memang bukan hal yang mudah untuk menanamkan nilai – nilai baru perubahan dapat dilakukan melalui lembaga – lembaga pemerintah sebagai agen dari pembangunan dan perubahan. Milton J. Esman dalam buku Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa : “Pembangunan dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi – organisasi baru atau yang disusun kembali yang a) mewujudkan perubahan dalam nilai – nilai, Fungsi – fungsi dan teknologi – teknologi fisik dan / atau social, b) Menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan – hubungan normatit dan pola – pola tindakan c) Memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.” Model ini membantu untuk melakukan perubahan – perubahan nilai baru yang lebih baik, perubahan nilai pengolahan sampah dapat dimulai dengan merubah variabel – variabel
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
4.
A K H I R
Sumber daya, sumberdaya berkaitan dengan alokasi keuangan, infrastruktur, teknologi serta informasi yang mendukung pencapaian perubahan.
5.
Struktur intern, struktur dipandang sebagai hubungan dan proses-proses yang diadakan untuk mencapai tujuan dari organisasi.
Keterkaitan disini diartikan sebagai keterkaitan suatu organisasi dengan lingkungannya dimana lingkungan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya nilai-nilai baru. Kaitan-kaitan tersebut adalah: 1.
Kaitan-kaitan
yang memungkinkan yakni hubungan dengan kelompok-kelompok
sosial yang berwenang mengalokasikan sumber daya. Dalam hal ini DPRD harus diberikan pengertian bahwa pengolahan sampah penting untuk segera dilaksanakan sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang cukup untuk melakukan perubahan. 2.
Kaitan-kaitan fungsional yakni berkaitan dengan fungsi pelengkap sebagai pemasok dan pengguna keluaran dari organisasi. Dalam hal ini dinas kebersihan harus menjalin hubungan KSM, ikatan pemulung, instansi swasta dan negeri lainnya yang berkepentingan dengan program ini.
3.
Kaitan-kaitan normatif, kaitan ini berhubungan dengan lembaga yang bencakup nilai dan norma yang relevan bagi doktrin dan program. Penegakan peraturan yang akan dicapai dalam nilai yang baru sangat penting bagi perubahan tanpa adanya penegakan norma pembangunan nilai-nilai ini tidak akan berjalan dengan baik.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
3.
A K H I R
Mempersiapkan sumber daya yang memadai serta memperkenalkan teknologi yang tepat guna untuk mengolah sampah.
4.
Pembuatan peraturan yang meregulasi hubungan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab satuan kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
5.
Pembuatan jaringan antar lembaga baik pemerintah, legislatif, masyarakat dan perusahaaan swasta guna mengawal kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
6.
Penegakan hokum guna menegakkan legulasi pengelolaan sampah dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
7.4.2. Rencana Organisasi Penataan organisasi pelaksanaan dilakukan dengan melakukan restrukturisasi tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas dan tegas dalam bentuk PERDA. Dengan adanya perda maka tugas, tanggung jawab serta kewenangan lembaga-lembaga mengelola sampah menjadi lebih jelas. Pendelegasian kewenangan pengelolaan kebersihan dari dinas kebersihan dan kecamatan dan kelurahan harus disertai dengan pelimpahan sumber daya yang mencukupi. Disamping itu dalam pengelolaan sampah antar lembaga harus ada kesatuan, komando dengan membuat struktur organisasi yang eksplisit untuk memperjelas alur komando penanganan permasalahan sampah.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari lingkup kelurahan diawasi kelurahan, lingkup kecamatan diawasi kecamatan dan lingkup Kota Depok di awasi oleh dinas kebersihan. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui unit pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh dinas kebersihan ke kecamatan atau kelurahan. Namun, guna memperlancar tindak lanjut pengaduan dan hasil pengawasan maka harus disusun mekanisme yang jelas termasuk kewenangan dari dinas kebersihan untuk memerintahkan kecamatan dan kelurahan untuk melakukan tindak lanjut. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rencana organisasi pengelolaan sampah dimasa datang adalah sebagai berikut: 1.
Satuan kerja yang terlibat adalah dinas kebersihan, dinas pasar, kecamatan dan kelurahan.
2.
Dinas kebersihan sebagai penanggung jawab kebersihan kota termasuk dalam hal pengelolaan sampah.
3.
Penyusunan peraturan/ regulasi tentang tugas pokok dan fungsi, Alur komando, penanggung jawaban serta mekanisme koordinasi yang jelas bagi masing-masing satuan kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.
4.
Dalam perencanaan program pengelolaan sampah sebaiknya melibatkan satuan kerja yang terlibat di tambah dengan perwakilan stakeholders.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
1.
A K H I R
Dinas Kebersihan Tupoksi dinas kebersihan, hanya didalam tupoksinya ditambahkan melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kebersihan dengan UPT-UPT kebersihan yang berada di kecamatan-kecamatan.
2.
Dinas Pasar Tupoksi yang berkaitan dengan kebersihan tidak mengalami perubahan, tetapi di dalam pelaksanaan tugasnya terkoordinasi langsung dengan UPT kebersihan di tingkat kecamatan.
3.
Kecamatan Tugas kecamatan yang berkaitan dengan kebersihan tidak lagi dilakukan karena semuanya telah dilimpahkan kepada UPT kebersihan kecamatan. Tugas kecamatan yang berkaitan dengan kebersihan adalah: a.
Memantau pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan
b.
Memantau kebersihan jalan-jalan protokol
c.
Melakukan koordinasi dengan UPT kebersihan berkaitan dengan pelaksanaan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
d.
Melakukan koordinasi dengan coordinator kebersihan kelurahan atau sub UPT kebersihan kelurahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kebersihan di wilayahnya.
e.
Melakukan koordinasi dengan coordinator kebersihan kelurahan atau sub UPT kebersihan kelurahan berkaitan dengan pembinaan program kebersihan masyarakat yang berada di wilayahnya.
5.
UPT Kebersihan Kecamatan UPT
kebersihan
bertugas
mengambil
alih
tugas-tugas
kecamatan
dibidang
kebersihan kota, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan rantai komando dan manajemen pengelolaan sampah. Adapun tugas UPT
kebersihan adalah sebagai
berikut : a.
Memantau pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan.
b.
Memantau kebersihan jalan-jalan protokol
c.
Memantau kebersihan tong-tong sampah jalan protokol dan TPS diwilayahnya.
d.
Mengajukan permohonan pengadaan, penambahan, dan perbaikan sarana dan prasarana kebersihan seperti Truck, Kontainer sampah, depo container, becak sampah, dan tong sampah kepada dinas kebersihan.
e.
Mengelola sarana dan prasarana kebersihan yang ada di kecamatan.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
bertanggung jawab terhadap kepala UPT kebersihan di tingkat kecamatan. Adapun tugas-tugas sub unit atau coordinator kebersihan di tingkat kelurahan ini adalah: a.
Mengawasi kebersihan di wilayah Kota Depok
b.
Mengkoordinir penyapuan sampah jalan protokol.
c.
Melakukan koordinasi dengan kelurahan dalam membentuk dan membina KSM di wilayah kelurahan guna membantu pelaksanaan tugas atau pelaksanaan program kebersihan di wilayah kelurahan
d.
Mematau pengambilan sampah dari sumber ke TPS
e.
Menunjuk petugas yang berfungsi memantau dan malaksanakan kebersihan serta jadwal waktu pengangkutan kotainer.
f.
Mengatur penempatan lokasi TPS baik depo maupun Kontainer
g.
Melakukan koordinasi dengan kelurahan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penarikan iuran kebersihan kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah dari sumber ke TPS
h.
Melakukan
koordinasi
dengan
kelurahan
dalam
pemungutan
retribusi
kebersihan di dinas kebersihan i.
Menerima bantuan biaya operasional dari dinas kebersihan, yang besarnya sesuai dengan jumlah setoran retribusi kebersihan persil rumah tangga dan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
a.
Membantu melaksanakan tugas kebersihan diwilayahnya.
b.
Membantu melaksanakan program-program kebersihan diwilayahnya.
7.5.
Rencana Induk Sistem Peraturan dan Hukum
Rencana induk sistem untuk aspek hukum dan peraturan terutama dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 1.
Mendorong sektor sampah sebagai sektor profit, dan mengurangi sektor sampah sebagai sektor bersubsidi
2.
Mendorong perkuatan sistem organisasi untuk mewujudkan pengelolaan sampah berbasis pengolahan sampah dan menurunkan pola penanganan sampah dengan pola konvensional
3.
Mendorong terbentuknya organisasi pengelola sampah yang memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah
4.
Memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dalam bentuk pengolahan maupun membantu sistem pengelolaan sampah (pemilahan sampah dari sumbernya).
Rencana induk sistem pengelolaan persampahan Kota Depok dalam aspek-aspek peraturan dan regulasi adalah sebagai berikut :
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
harus diberikan kesadaran bahwa permasalahan adalah permasalahan yang krusial untuk segera dicarikan jalan keluarnya. Untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tersebut dimasyarakat: 1.
Melakukan sosialisasi, masyarakat harus disosialisasikan apa kerugiannya apabila metode pembuangan sampah masih seperti sekarang misalnya : habisnya lahan pembuangan akan terjadi peristiwa seperti di Bandung dan Jakarta.
2.
Menegakkan peraturan, penegakkan peraturan ini harus diberikan payung hukum yang memadahi untuk memberikan reward and punishment.
3.
Melakukan sosialisasi peran serta individu yang paling sederhana dalam membuang sampah yaitu dengan mengumpulkan dan kemudian memisahkan antara sampah organic dan anorganik, pemisahan sampah ini dimaksudkan untuk memudahkan proses daur ulang.
7.6.2. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan analisis kondisi kesehatan, maka dapat diperlihatkan bahwa dampak kesehatan masyarakat akan muncul bila kondisi berikut : 1.
Keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA akan memicu perkembangan populasi lalat sebagai faktor mekanis penyakit diare, baik di masyarakat, industry, maupun rumah sakit
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Melihat kemungkinan dampak kesehatan masyarakat yang bisa muncul seperti tersebut diatas, maka dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan, maka rencana induk sistem pengelolaan kesehatan masyarakat, dilakukan dengan upaya sebagai berikut : 1.
Monitoring kepadatan populasi lalat, faktor penyakit periodik, dengan sasaran TPS, UPS dan TPA. Frekuensi monitoring biasa ditingkatkan bila terjadi perubahan faktor resiko peningkatan populasi lalat, seperti musim penghujan.
2.
Pada kondisi over populated, perlu dilakukan penyemprotan sampah dengan insektisida. Pelaksanaan kegiatan ini perlu dikoordinasikan antara dinas kebersihan dan Dinas Kesehatan Kota Depok.
3.
Pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesadaraan dalam membuang sampah yang baik dan benar, dan perlu dilakukan secara berkesinambungan.
4.
Monitoring kualitas air tanah penduduk amaupun air sungai di sekitar pengolahan lindi.
5.
Menyediakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap bagi seluruh petugas pengangkut sampah. Selain itu dilakukan penjagaan dan peningkatan status gizi petugas mengangkut sampah.
7.7.
Proyeksi Timbulan Sampah
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
7.8.
A K H I R
Alternatif Usulan Sub Sistem Pengumpulan
Pola penanganan sampah yang diterapkan di Kota Depok berupa pola individual maupun maupun komunal langsung. Pola ini pada dasarnya cukup cukup baik diterapkan untuk Kota Depok. Hanya saja pada pengelolaan sampah dengan sumber area ternyata memerlukan tenaga kebersihan yang banyak. Namun demikian, pola ini memberikan hasil yang sangat efektif dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan. Kondisi Kota Depok yang rawan kemacetan serta permukimannya umumnya dapat dilewati oleh kendaraan roda 4 memungkinkan pola ini secara teknis dapat dilaksanakan dengan baik. Hal
yang
perlu
dipertimbangkan
untuk
masa
mendatang adalah
bagaimana
mengefisienkan pelayanan dengan pola seperti ini. Konsep pengelolaan sampah yang efisien sebenarnya adalah pemusnahan atau pengurangan sampah mulai dari sumbernya. Konsep ini dikenal dengan pola 3 R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Pola ini akan dipertimbangkan untuk pengelolaan sampah Kota Depok di masa mendatang. Analisis pola penanganan akan diuraikan untuk setiap sub-sistem sebagai berikut:
A.
Pewadahan Sampah Jenis pewadahan sampah yang digunakan saat ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu kantong plastik atau kantong bekas seperti kantong semen,
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
menggunakan pewadahan permanen dari bak. Yang perlu dikembangkan adalah pemisahan wadah sampah jenis organik, anorganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) ke dalam kantong plastik yang berbeda, termasuk membedakan warnanya sehingga memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya. Upaya pemisahan sampah dari sumber sudah dimulai di perkantoran, jalan dan taman dengan menggunakan pewadahan dari bin
plastik
warna
merah
dan
biru.
Pewadahan
jenis
ini
tetap
dipertahankan dan diperluas pemakaiannya ke semua jalan utama, taman, kantor serta bangunan dan ruang publik lainnya yang menjadi pusat-pusat timbulan sampah. Jenis pewadahan yang direkomendasikan untuk pengembangan pelayanan pengelolaan sampah masa mendatang sebagai berikut: Kantong plastik atau bahan sejenis dengan warna berbeda untuk sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 untuk sumber timbulan sampah perumahan, daerah komersial dan pasar.
Sampah
Sampah
Organik
Anor anik
Sampah B3
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
pelayanan menjadi tidak efisien, berakibat pada rendahnya tingkat maupun kualitas pelayanan yang dapat dilakukan. Sistem pengelolaan sampah di Kota Depok perlu adanya penambahan prasarana sistem pengumpulan yaitu kereta dorong (gerobak) yang didistribusikan ke setiap lingkungan/kelurahan. Gerobak tersebut dapat digunakan untuk mengangkut sampah dari sumber rumah tangga kemudian dibawa ke prasarana pemindahan, yaitu transfer depo yang diletakkan di pusat-pusat timbulan sampah.
7.9.
Alternatif Usulan Sub Sistem Pengangkutan
Pengangkutan sampah saat ini menggunakan truk model dump truck, dan truck sampah biasa. Truck sampah yang ada sudah cukup tua perlu peremajaan. Efisiensi subsistem pengangkutan sampah Kota Depok saat ini sangat rendah, khususnya untuk penggunaan dump truck. Ritasi dump truck rata-rata sehari hanya 2 kali/hari sedangkan ritasi optimal adalah 3 rit/hari. Hal ini perlu mendapat perbaikan berupa efisiensi di subsistem pengangkutan. Hasil pengamatan terhadap kondisi armada pengangkutan menunjukkan bahwa sebagian besar tidak efisien lagi karena kemacetan di Kota Depok dan akses jalan menuju TPA
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
Diwaktu mendatang diharapkan dapat ditemukan lokasi TPA yang tepat, memenuhi kriteria standar TPA yang disyaratkan bagi kota besar seperti Kota Depok, dapat melayani daerah yang cukup luas, dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.
7.11. Pemilihan
Alternatif
Rencana
Pengembangan
Sistem
Pengelolaan Persampahan 7.11.1. Upaya Pengelolaan Sampah Pola 3R Upaya pengelolaan sampah dengan pola 3R di Kota Depok belum dimulai. Akan tetapi usaha menuju kesana telah dirintis oleh gerakan PKK melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dalam berbagai kesempatan. Agenda penyadaran dan kampanye 3R oleh gerakan Ibu PKK di Kota Depok diharapkan dapat sinergi dengan Dinas PU – Binamarga dan Bidang Lingkungan Hidup Kota Depok, yang direncanakan akan ditujukan kepada Ibu-ibu PKK sebagai penggerak keluarga dan anak-anak sekolah. Diharapkan dengan memulai dari tingkat anak-anak, dapat memberi dasar pemahaman yang kuat untuk dapat melakukan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah di masa mendatang khususnya di wilayah Kota Depok.
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
c. 2.
Penyiapan bahan/materi sosialisasi yang menarik dan berkesan
Pembiayaan Pengelolaan Persampahan a.
Penyiapan rencana biaya tahunan yang terukur, berdaya guna dan berhasil guna
b.
Peningkatan daya guna dan hasil guna retribusi, dari sekarang hanya cukup untuk membiayai 23,18% menjadi cukup untuk membiayai 60% kebutuhan biaya pengelolaan sampah.
3.
Pengumpulan Sampah a.
Bebas dari buangan liar di seluruh kota
b.
Peningkatan cakupan pelayanan, dari sekarang 30% bertahap menjadi 80% sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
c.
Timbulan sampah telah terreduksi, yaitu Rumah Tangga membatasi potensi menimbulkan sampah dari 2,65 l/orang/hari menjadi 2,25 l/orang/hari
d.
Timbulan sampah telah terpilah
e.
Sampah organik, langsung didaur ulang misalnya dengan membuat kompos metode takakura dll atau biopori
f.
Sampah anorganik, yaitu dimanfaatkan kembali atau dibuat kerajinan tangan
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
d.
Jumlah TPS/Transfer Depo mencukupi, dari sekarang 120 unit bertahap menjadi 200 unit
5.
e.
Kondisi TPS/Transfer Depo dalam keadaan baik
f.
TPS/Transfer Depo dikelilingi buffer zone (green belt)
Pengangkutan Sampah a.
Armada truk pengangkutan masih diperlukan bila digunakan TPA lokal
b.
Sudah dilakukan pemadatan sampai 250-400 kg/m3
c.
Satuan Kapasitas Truk Pengangkut yang efisien, misalnya 10 m3
d.
Ritasi angkutan yang efisien, 2-3 rit / hari (perlu didukung dengan kondisi jalan akses yang baik dan cukup / memenuhi keperluan)
e.
Jumlah truk (dump truk + arm roll) mencukupi, dari sekarang 45 unit (dengan berbagai kondisi) berrtahap menjadi 100 unit dengan kondisi baik
f. 6.
Opsi sewa armada truk sampah
Pembuangan Akhir Sampah a.
Bebas dari timbunan liar di seluruh Kota
b.
Perencanaan Penutupan TPA Open Dumping pada tahun 2009
c.
Penutupan TPA Open Dumping pada tahun 2013, sesuai dengan UU 18 Tahun
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
A K H I R
d.
Detail Engineering Design TPA
e.
Pembangunan TPA termasuk penyiapan alat berat
f.
Penyiapan dan pelatihan pengelola
g.
Penyiapan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan akses yang memadai
h.
Opsi pembuangan Ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Regional
i.
Penyiapan SPA seluas 2 ha (1 x 2 ha atau 2 x 1 ha) dilengkapi dengan buffer zone (green belt)
8.
Konfirmasi realisasi TPA regional dan besaran pembiayaannya Penyiapan alternatif bila TPA regional belum beroperasi atau tidak terrealisasi ( kembali ke butir e, opsi TPA lokal)
Sesuai strategi pengelolaan tesebut, maka program yang perlu dijalankan adalah sebagai berikut:
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4)
Tabel 7.3: Program Pengelolaan Sampah Kota Depok Tahun 2008-2018 No 1
2
Strategi
Program
Penanggung Jawab/Pelaksana
Keterangan
Peningkatan cakupan pelayanan sampai 80%
Menerbitkan Perda bahwa semua penduduk harus membuang sampah melalui Dinas Kebersihan dan membayar retribusi
Pemerintah Kota dan DPRD
Sasaran : Peningkatan cakupan pelayanan bertahap dari 40% di tahun 2009 s/d 80% di tahun 2014 dst.
Sosialisasi kepada produsen di wilayah Kota Depok
Dinas Perindustriam
Sosialisasi kepada Rumah Tangga
Dinas Kebersihan
Reduksi timbulan sampah domestik dan pemilahan sampah
masyarakat/Ibu
Sosialisasi di sekolah-sekolah
Tarif retribusi dapat berjenjang berdasarkan NJOP. Agar membuat kemasan produk yang ramah lingkungan Pelaksanaan sosialisasi bertahap; dari 6 RW di Tahun 2008 sampai 600 RW di tahun 2018. Diprogramkan per tahun 60 RW. Pelaksanaan sosialisasi di kelas 1 SD setiap tahun di 20 sekolah dasar. Pokok bahasan: Bahwa daya dukung lingkungan semakin habis Bahwa pengelolaan sampah memerlukan biaya tinggi Agar membatasi konsumsi dengan barang/ kemasan yang berpotensi menjadi sampah Agar membuang sampah pada tempatnya Agar memilah sampah dan membuat kompos, biopori dll. Perlu disiapkan bahan sosialisasi yang menarik dan berkesan, mis: film pendek tentang sampah dan lingkungan, booklet dll.
Dinas Pendidikan
• •
•
• •
3
Jumlah gerobak atau container mencukupi
Pengumpulan, pewadahan dan pengangkutan sampah secara terpilah pula. Terutama sampah berbahaya (batery dll) Penambahan serta penggantian gerobak dan container •
Dinas Kebersihan
Jika masyarakat diminta memilah sampah dipastikan pengelolaan berikutnya pun terpisah.
harus
Perlu tempat khusus untuk s ampah berbahaya Bappeda dan Kebersihan
Dinas
Jumlah gerobak dan container 128 unit di tahun 2008 sampai 620 unit di tahun 2018 Bab 7 - 33
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
No 4
5
A K H I R
Strategi Pewadahan; tertinggal, tercecer dan terpilah
Program tidak tidak tetap
Pengangkutan berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien)
•
•
• • •
Monitoring dan evaluasi setiap hari Penambahan dan perbaikan TPS/Transfer Depo Pemadatan Jumlah, kapasitas dan kondisi truk Pengaturan Ritasi
Penanggung Jawab/Pelaksana Bappeda dan Kebersihan
Dinas
Bappeda dan Kebersihan
Dinas
Keterangan Jumlah TPS/Transfer Depo 120 unit di tahun 2008 sampai 200 unit di tahun 2018
•
• • •
• •
6
Peningkatan pemanfaatan UPS
• • • •
Sosialisasi penggunaan UPS Optimalisasi penggunaan UPS Penambahan jumlah UPS Pastikan operasional UPS tidak mengganggu sekitar (tidak macet, tidak bising, tidak kotor dan tidak bau)
Pemerintah Kota dan DPRD
•
•
•
•
•
•
7
Penutupan TPA open dumping
•
• •
Penyiapan rencana penutupan TPA di tahun 2009 Penutupan TPA di tahun 2013 Penetapan TPA (lokal atau regional)
Pemerintah Kota dan DPRD
• •
Pengangkutan tergantung sistem TPA; regional atau lokal Perlu kajian opsi sewa armada truk sampah Pemadatan di truk sampai 250-400 kg/m3 Bila TPA lokal, jumlah truk (dump truk dan arm roll) tahun 2008 sebanyak 45 unit perlu ditingkatkan menjadi 100 unit tahun 2018 dengan kondisi baik Ritasi per truk :2-3 rit/hari Bila TPA regional belum tentu memerlukan armada angkutan sampah (sesuai rencana JWMC: dari SPA ke TPA angkutan oleh JWMC) Sosialisasi bahwa UPS merupakan solusi terbaik dan perlu didukung Sosialisasi bahwa UPS memerlukan luas lahan yang cukup Sosialisasi bahwa operasi UPS tidak akan mengganggu Peningkatan kapasitas UPS, dari 7m3/hari menjadi 30 m3/hari Penyiapan lahan untuk UPS sampai dengan 60 lokasi di tahun 2011 Pendanaan UPS Pembuatan Perencanaan Penutupan TPA Pembuatan perencanaan penanganan persampahan setelah penutupan TPA
Bab 7 - 34
Penyusunan Rencana Induk Persampahan (PAKET 4) L A P O R A N
No 8
A K H I R
Strategi Pembuangan (TPA) lokal
Program akhir
•
•
•
•
•
9
Pembuangan (TPA) regional
akhir
•
•
Tetap diperlukan TPA untuk mengelola residu hasil UPS Tetap diperlukan TPA bila UPS tidak / kurang berhasil guna dan berdaya guna TPA lokal harus dioperasikan Sanitary Landfill Pendanaan penyediaan lahan, pembuatan dan operasi TPA serta sarana/prasarana pendukungnya Tidak diperlukan TPA lokal bila oleh Kota Depok digunakan TPA regional Perlu konfirmasi kesiapan TPA regional Perlu alternatif pembuangan akhir bila TPA regional lambat beroperasi atau tidak terrealisasi
Penanggung Jawab/Pelaksana Pemerintah Kota dan DPRD
Keterangan • • •
•
•
•
Pemerintah Kota dan DPRD
•
Penetapan lokasi TPA Pembuatan DED TPA Pembuatan OM manual; a l agar pemadatan mencapai 600 kg/m3 dan tinggi timbunan max 12 m. Penyiapan armada truk pengangkut yang cukup dengan kondisi baik Penyiapan jalan akses ke TPA yang dapat mendukung armada truk sampah Penyiapan alat berat terdiri dari buldozer dan backhoe
Pembuatan Stasiun Pengalihan Antara (SPA); 2 x 1 ha atau 1 x 2 ha.
Bab 7 - 35