TUGAS PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK
TK-5011
PEMBAHASAN PERATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG T ENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG
DISUSUN OLEH : Levina L Suprapto
153 08 013
Arimbi Shita P
153 08 051
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2011
PROFIL KOTA Kota yang kami pilih dalam pembahasan adalah Kota Semarang. Kota Semarang
adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Semarang merupakan
kota yang dipimpin oleh wali kota Drs. H. Soemarmo HS, MSi dan wakil wali kota Hendrar Prihadi, SE, MM. Kota ini terletak sekitar 466 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 624 km sebalah barat daya Banjarmasin Banjar masin (via (v ia udara). udara) . Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kota bawah. bawah . Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas, atas, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati,Tembalang dan Banyumanik. Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan Kecamatan
Kelurahan
Bany Banyum uman anik ik
Puda Pudakp kpay ayun ung, g, Ged Gedaw awan ang, g, Jab Jabun unga gan, n, Pad Padan angs gsar ari, i, Ban Banyu yuma man nik, ik, Sro Srond ndol ol Wetan, Pedalangan, Banyumanik, Semarang,Sumurboto, Banyumanik, Semarang, Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang, Tinjomoyo, Ngesrep
Candisari
Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru, Kaliwiru, Karanganyargunung, Tegalsari, W onotingal
Gajahmu Gajahmungk ngkur ur
Bendan Bendanduw duwur, ur, Bendan Bendanngi ngiso sor, r, Bendun Bendungan, gan, Gajahmu Gajahmung ngkur kur,, Kara Karangr ngrejo ejo,, Lemp Lempong ongsa sari ri , Petompon, Sampangan
Gaya Gayams msar arii
Gaya Gayams msar ari, i, Kali Kaliga gaw we, Pand Pandea ean n Lamp Lamper er,, Samb Sambir ire ejo, jo, Saw Sawahbe ahbesa sar, r, Siw Siwalan alan,, Tambakrejo,
Genuk
Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari, Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo
Gunungpati
Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurejo
Mijen
Bubakan, Cangkiran, Jatibaran, Jatisari, Karangmalang, Kedungpani, Mijen, Ngadirgo, Pesantren, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, W onoplumbon,
Ngaliyan
Bambankerep, Beringin, Gondoriyo, Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari
Pedurungan
Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Penggaron Kidul, Plamongan Sari, Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan,
Semarang Barat
Bojongsalaman, Bongsari, Cabean, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Karangayu, Kembangarum, Krapyak, Krobokan, Manyaran, Ngemplaksimongan, Salamanmloyo, Tambakharjo, Tawangmas, Tawangsari
Semarang Selatan Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri
Semarang Tengah Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, Sekayu
Semarang Timur
Bugangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo
Semarang Utara
Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Plombokan, Purwosari, Tanjungmas
Tembalang
Bulusan, Jangli, Kedungmundu, Kramas, Mangunharjo, Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, Tembalang
Tugu
Jerakan, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo
TINJAUAN KONSTITUSI TERKAIT Landasan Hukum Terkait Persampahan di Kota Semarang a. Undang ±Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Penghijauan di Kota Semarang. c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang e. Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/274 tanggal 1 Juli 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kodya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 f.
Surat
Keputusan
Walikota
Semarang
Nomor
130.2/339
Tahun
2000
tentang
Penyerahan Sebagian Tugas DTB, Dinas Kebersihan, UPD PKL, Dinas Pertamanan kepada Kelurahan g. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Kebersihan Kepada Kecamatan se-Kota Semarang. h. Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/133 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kebersihan di Wilayah Kota Semarang. ISI LANDASAN HUKUM Dari beberapa landasan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, tidak seluruhnya merupakan landasan hukum utama. Beberapa diantaranya merupakan landasan hukum turunan (yang meliputi petunjuk teknis, penyerahan tugas, dan sebagainya). Sedangkan landasan hukum utama adalah landasan hukum yang menjadi acuan pembuatan landasan hukum turunan. Berikut adalah isi landasan hukum utama yang kami ambil dan menjadi acuan utama dalam analisis peraturan daerah mengenai sampah di Kota Semarang. Undang ±Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Tidak seluruh bagian dari undang-undang kami tuliskan disini. Hanya yang terkait secara langsung dengan pembahasan yang akan dicantumkan dibawah ini, misalnya : tugas dan wewenang pemerintahan, mekanisme pengawasan, tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Berikut sebagian isi dari undang-undang tersebut :
BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Tugas Pasal 5 Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.
menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 19 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Paragraf Kesatu Pengurangan sampah Pasal 20 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 21 (1) Pemerintah memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Paragraf Kedua Penanganan Sampah Pasal 22 (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman
BAB IX PERAN MASYARAKAT Pasal 28 (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah. BAB X LARANGAN Pasal 29 (1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f.melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
(4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g. BAB XI PENGAWASAN Pasal 30 (1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Pasal 31 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 32 (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
Peraturan Daerah Semarang no. 6 Tahun 1993
LARANGAN ( Pasal 7) a. Dilarang membakar sampah di halaman/tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan tanpa ijin Walikota Semarang. b. Dilarang membuang sampah di luar tempat yang ditentukan c. Dilarang membuang sisa-sisa bangunan / sampah yang berbahaya ke dalam tempat sampah d. Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalam jumlah besar ke dalam tong sampah
SANKSI / PIDANA (Pasal 14) Pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dikenakan : o
Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
o
Atau denda sebanyak-banyaknya Rp, 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah )
ANALISIS KONDISI Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa hal terkait sistem pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Semarang. Visi dan misi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sendiri dapat dilihat dibawah ini. Visi : Terwujudnya Lingkungan Kota Metropolitan Semarang yang bersih indah sehat dan teduh. Misi : 1.Meningkatkan sistem dan mekanisme pengolaan kebersihan mulai dari sumber sampah dari rumah tangga maupun komersial, sampai dengan Tempat Pemprosesan Akhir. 2.Meningkatkan penghijauan dan pertamanan kota sehingga terwujudnya keindahan, sejuk, dan teduh. 3.Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penanganan kebersihan dan keindahan di lingkungan masing±masing guna menciptakan lingkungan kota metropolitan Semarang yang bersih, indah, dan sehat.
4.Meningkatkan kualitas SDM dalam
rangka pelayan prima kepada masyarakat dibidang
kebersihan dan pertamanan. 5.Optimalisasi penarikan retribusi dalam rangka meningkatkan PAD.
G AMBARAN
UMUM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SEMARANG
Pada tahun 2010, penduduk Kota Semarang telah mencapai
1.430.000 jiwa, dengan
pertambahan jumlah volume sampah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Sampai tahun 2010, pengelolaan sampah di Kota Semarang baru menjangkau 120 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang (tingkat pelayanan wilayah 70%). Dan sampai tahun 2010, baru sekitar 70 % sampah yang terangkut ke TPA Jatibarang, dari seluruh produksi sampah total sebesar
4.500 m 3/hari.
Alur pengangkutan sampah di Kota Semarang :
1. Rumah Tangga
permukiman
Becak/gerobak
container
Truck armroll
TPA
2. Niaga / komersial
niaga
truck
TPA
3. Fasilitas Sosial / Fasilitas Umum
truck
Fasilitas sosial/umum
TPA
4. Jalan Protokol
penyapu
Tong sampah
truck
TPA
MEKANISME PENGELOLAAN KEBERSIHAN 1. PENYAPUAN a. Rumah Tangga - Dilakukan oleh masing-masing pemilik - Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh pemilik rumah tangga
b. Niaga - Dilakukan oleh masing-masing pemilik Niaga - Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh pemilik Niaga
c. Fasilitas Sosial / Peribadatan - Dilakukan oleh pemilik / pengelola fasilitas sosial - Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh pemilik / Pengelola fasilitas sosial
d. Pendidikan - Dilakukan oleh Pengelola Pendidikan - Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh Pengelola
e. Fasilitas Umum - Dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakta ( KSM) dengan koordinatir Lurah setempat - Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh Pengelola
2. PENGUMPULAN a.Rumah Tangga Dilaksanakan oleh petugas Becak Sampah yang ditunjuk oleh Kelurahan untuk mengangkut sampah dari tong sampah ke TPS
b.Niaga/Tempat Usaha Pengumpulan dilakukan oleh masing-masing pemilik
c.Fasilitas Sosial/Tempat Ibadah Pengumpulan dilakukan oleh pemilik/pengelola
d.Fasilitas Pendidikan Dilaksanakan oleh pengelola pendidikan dan sarana pewadahannya.
e.Fasilitas Umum Dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kelurahan
DATA ACUAN Berikut ini adalah data timbulan sampah di Kota Semarang pada tahun 2007. Sumber Timbulan Sampah tahun 2007 No.
Sumber
Jumlah Timbulan per Hari (m 3)
1
Pemukiman / rumah
3.000
tangga 2
Pasar
690
3
Komersial
200
4
Fasilitas umum
110
5
Sapuan jalan
130
6
Kawasan industri (non B3)
310
7
Saluran
60
jumlah
Karakteristik Timbulan Sampah Tahun 2007 No.
Komposisi
1
organik
2
Non organik
Presentase 61.95 %
a. Kertas
12.26 %
b. Kaca
1.72 %
c. Plastik
13.39 %
4500
d. Logam
1.80 %
e. Kain
1.55 %
f.
Karet
0.5 %
g. Lain-lain
6.83 %
jumlah
No.
Jenis Peralatan
Jumlah
1
Truck hidrolik / Arm Roll
87
2
Dump Truck Sampah
15
3
Road Sweeper
2
4
Gerobak sampah
5
5
Truck Tinja
2
6
Crane
1
7
Wheel Loader
3
8
Swamp Dozer
1
9
Shoevel Loader
1
10
Excavator / Back Hoe
2
11
Trailler Urinoir
2
12
Becak Sampah
198
13
Tong Sa
1585
100 %
Keterangan
mpah 14
Kontainer Sampah
446
15
TPS/Depo Sampah
133
16
TPA Jatibarang
1
Luas
46 Ha
17
IPLT
1
Luas
5 Ha
KAITAN DENGAN UU NO. 18/2008 Menurut berbagai artikel yang terdapat di media massa, hal utama yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya pengawasan yang mapan dari pemerintah daerah yang memberlakukan peraturannya. Untuk penyediaan fasilitas, telah memenuhi kriteria Undang-Undang no. 18 tahun 2008, namun untuk penjagaan dan perawatan fasilitas tersebut, belum memenuhi standar. Begitu pula pembentukan mekanisme pengawasan yang tepat agar menunjang efektivitas peraturan yang
diberlakukan. Sebagai contoh : Banyak masyarakat yang masih membuang sampah namun tidak tertangkap, atau tidak diberlakukan denda atau sanksi yang seharusnya. Begitu pula dengan tugas pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. Fokus dalam melaksanakan hal ini masih sangat kurang sehingga masyarakat belum tersadarkan untuk memikirkan permasalahan sampah. Untuk tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, belum dapat kami simpulkan secara detil keterlaksanaannya, namun evaluasi per tahun mengenai kondisi sistem pengelolaan sampah telah berjalan. Untuk tahun 2011 sendiri perbaikan sistem telah mengalami peningkatan, simak kutipan artikel dibawah ini : ( Ditulis Oleh : admin ) Semarang - Sebanyak 76 warga di Semarang, Jawa Tengah yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan, disidang di balai kelurahan. Mereka diharuskan membayar denda dengan besaran bervariasi. Persidangan digelar di Balai Kelurahan Wonodri, Semarang Selatan, Senin (4/3/2011). Di dalamnya, ada petugas Satpol PP, jaksa, dan hakim. Puluhan orang, baik warga Semarang atau pendatang, didata dan disidang secara bergantian. Sesuai Perda Kota Semarang No 6/1993, pembuang sampah dikenai denda maksimal Rp 50 ribu atau kurungan maksimal 3 bulan. Pada praktiknya, para pelanggar hanya membayar Rp 10 ribu-20 ribu. Karena lumayan murah, para pelanggar tidak protes saat diajukan ke persidangan. Usai membayar denda, pelanggar mendapatkan kembali KTP yang sebelumnya disita petugas. "Ada beberapa kawasan larangan membuang sampah. Para pelanggar umumnya tidak mengetahui hal tersebut, tapi tetap harus dikenai sanksi," kata Plt Kepala Satpol PP Kota Semarang Sumardjo. Menurut dia, operasi yustisi tertib membuang sampah ini rutin dilakukan untuk mengurangi kebiasaan orang membuang sampah sembarangan. (try/fay)
PERMASALAHAN UTAMA Dari pembahasan yang telah dilakukan pada analisis kondisi dapat disimpulkan permasalahan utama pada sistem pengelolaan sampah Kota Semarang adalah :
Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD yang berakibat pada sarana angkutan yang kurang memadai dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan
Terbatasnya biaya pemeliharaan, akibatnya kurang optimal di dalam perawatan kendaraan yang dapat menyebabkan kendaraan lebih cepat rusak
Belum ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas
Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 1993, dimana masyarakat yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi tindak pidana ringan, berupa denda maksimal Rp 50.000,00 atau kurungan maksimal 3 bulan. Namun Peraturan tersebut belum efektif sehingga perlu dioptimalkan, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terutama di bantaran sungai maupun saluran drainase. Selain itu, pada praktiknya, para pelanggar Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 1993, hanya membayar denda sekitar Rp 10.000,00-Rp 20.000,00. Hal ini menyebabkan para pelanggar peraturan tidak protes saat diajukan ke persidangan.
Kebiasaan
masyarakat
drainase,dsb),
tidak
membuang
memilah
sampah
sampah,
dan
sembarangan menghalalkan
(sungai, segala
cara
saluran untuk
melenyapkan sampah (misalnya : membakar sampah)
Konsep 5R : 1. Reduce (Pembatasan) Mengupayakan agar sampah yang terbentuk sesedikit mungkin 2. Reuse (Guna-ulang) Bila sampah pada akhirnya terbentuk, maka usahakan untuk memanfaatkan sampah tersebut secara langsung dengan bentuk menggunakannya kembali bila masih dapat dipakai. 3. Recycle (Daur-ulang) residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber enersi
4. Recovery Upaya untuk memberikan nilai kembali limbah yang terbuang, sehingga bisa dimanfaatkan kembali dalam berbagai bentuk, melalui upaya pengumpulan dan pemisahan yang baik. 5. Research Riset merupakan hal yang penting untuk melihat kekurangan sistem pengelolaan sampah, melakukan evaluasi dan melakukan tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pengelolaan sampah. Menurut kami, konsep 5R dapat dieksekusi dengan peran masyarakat pada pembatasan jumlah sampah (Reduce) dan proses penggunaan sampah kembali secara langsung (Reuse) dan bantuan dari organisasi/institusi/lembaga yang peduli dengan Lingkungan sangat vital pada tahapan Recycle karena pada umumnya masyarakat hanya dapat melakukan daur ulang dengan skala terbatas dan jenis-jenis sampah tertentu. Sementara proses Recovery hanya dapat dilakukan badan-badan yang memahami dan memiliki otoritas pada pelaksanaannya. Sementara Research adalah sesuatu yang harus selalu dilakukan sepanjang waktu untuk mendapatkan evaluasi dan kesimpulan tindakan perbaikan yang maksimal. Berikut merupakan alur pelaksanaan konsep 5R berdasarkan waktu. Reduce Reuse Recycle Recovery
Research
Apabila seluruh elemen yang terkait dalam pengelolaan sampah dapat melaksanakan perannya masing-masing berdasarkan konsep 5R dan dikombinasikan dengan rencana dan metode pemecahan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kualitas sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat meningkat.
RENCANA PEMECAHAN MASALAH Berikut ini adalah rencana pemecahan masalah sistem pengelolaan sampah Kota Semarang yang telah ada :
y
Peran serta masyarakat dalam tahap pengumpulan
Pemerintah Kota melalui Keputusan Walikota Semarang mewajibkan masyarakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
Membersihkan lingkungan rumah, pekarangan dan kebun (persil masing-masing)
Membersihkan jalan dan lingkungan sekitarnya serta tidak membuang sampah di sembarang tempat
y
Menyediakan tong-tong sampah atau tempat sampah
Peran serta masyarakat dalam retribusi
Sektor Rumah Tangga sebagai penghasil sampah utama dituntut partisipasinya dalam pembiayaan pengelolaan sampah, berupa :
Retribusi kebersihan melalui rekening PDAM
Membayar iuran pengangkutan sampah dari sumber sampah (persil masing-masing) ke TPS yang dikelola RT,RW maupun Kelurahan
Membayar iuran penyapu jalan yang dikelola oleh KSM (bagi persil yang menghadap jalan protokol)
y
Peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah melalui penerapan konsep pengelolaan sampah terpadu di kota Semarang Beberapa wilayah perumahan atau pemukiman telah melaksanakan Konsep Pengelolaan Sampah Terpadu dengan bantuan pembinaan dari LSM Bintari adalah:
y
Perumahan Bukit Kencana
Pemukiman Jomblang Kelurahan Jomblang
Pemukiman Ringin Telu Kelurahan Kalipancur
Pemukiman Kelurahan Bulu Lor
Pemukiman Sendangguwo
Pemukiman Bendan Dhuwur & DAS Kaligarang,Sampangan
Program kerja sama pengolahan sampah dengan pihak ketiga
Sampai saat ini Pihak Ketiga yang berminat mengadakan kerja sama pengolahan sampah dengan Pemerintah Kota Semarang adalah PT. Narpati Karya Agung Persada Lestari (Jakarta)
dan diharapkan pada akhir tahun 2009 dapat melaksanakan pengolahan sampah di TPA Jatibarang.
METODE PENYELESAIAN MASALAH Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kota Semarang, sebenarnya diperlukan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan yang memadai, agar masyarakat lebih merasa terbantu dalam mengelola sampahnya. Sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah ke TPS lalu ke TPA sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu hal lain yang perlu dilakukan adalah pemilahan sampah organik dan anorganik, untuk memudahkan pemrosesan selanjutnya, dimana sampah anorganik dapat dipertimbangkan untuk didaur ulang, sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Untuk mewujudkan kebersihan dan optimalnya penanganan sampah di Kota Semarang, diperlukan hal-hal sebagai berikut :
Pembentukan perilaku masyarakat
Pembentukan perilaku masyarakat dilakukan sedini mungkin dengan menanamkan budaya hidup bersih pada masing-masing individu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, lalu membiasakan diri untuk memilah sampah. Selanjutnya jika kebiasaan ini dilakukan secara terus menerus diharapkan akan terjadi perubahan perilaku dan bagi kelompok atau masyarakat akan terbentuk suatu budaya hidup bersih.
Penyuluhan bagi masyarakat
Pembentukan perilaku pengelolaan sampah yang baik dapat dibantu dengan melakukan penyuluhan bagi masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik untuk terciptanya lingkungan yang baik. Penyuluhan tersebut dapat meliputi penanaman sikap untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama ke sungai, lalu tata cara memilah sampah, penjelasan mengenai bahaya pembakaran sampah, dsb.
Penegasan Perda No. 6 Tahun 1993
Perlunya kepastian hukum bagi pelanggar Perda No. 6 Tahun 1993. Pemerintah Kota Semarang harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap para pelanggar, sehingga timbul efek jera.
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan yang memadai
Untuk mengurangi kendala yang terjadi di lapangan, Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penambahan container yang ditempatkan di titik-titik lokasi TPS, penambahan armada (truk) sampah berikut tenaga kebersihannya, agar sampah di TPS dapat tertangani (diambil) dengan cepat untuk selanjutnya diangkut ke TPS.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/05/kot19.htm
http://www.cybernews.tv/view/video/30849/buang-sampah-sembarang-bisa-dijerattipiring
http://www.lppm.undip.ac.id/images/stories/umum/kkn_dinaskdanp.pdf
http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=35666
http://fpks-kotasemarang.or.id/?idmenu=13&id=371
http://www.detiknews.com/read/2011/04/04/123136/1608022/10/buang-sampahsembarangan-76-warga-semarang-disidang
