SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
ASDINI ANDI SYAHRIR A211 09 258
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN KATA PENGANTAR MAKASSAR 2012
KATA PENGANTAR Bismillahi Rahmani Rahim Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia” dan dibuat untuk pemenuhan tugas Seminar Manajemen Keuangan.
Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah banyak memberikan informasi informasi dan membantu membantu terwujudnya makalah ini. Dr. Abd. Rahman Laba, SE., MBA, selaku dosen dan pembimbing dalam penyelesaian makalah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada PT. Askrindo (Persero) yang bersedia memberikan kelengkapan datanya sebagai dasar penyusunan makalah ini serta kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Penulis sadar bahwa bahwa makalah ini masih jauh jauh dari kesempurnaan, kesempurnaan, baik dari segi materi, sistematika,,
pembahasan,
maupun
susunan
bahasanya.
Oleh
karena
itu,
penulis
mengharapkan kritik dan dan saran yang membangun dari semua pihak. pihak. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pendidikan dan wacana berfikir kita bersama. Amin
Makassar, 14 Maret 2012
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
……i
DAFTAR ISI
……ii
BAB I. PENDAHULUAN
……1-2
A. Latar Belakang
……1-2
B. Rumusan Masalah
……2
C. Tujuan Penulisan
……2
BAB II. PEMBAHASAN
……3-30
A. Profil PT. Askrindo (Persero)
……3-8
B. Perihal Mengenai Perusahaan
……8-14
C. Jenis Jaminan dan Produk PT. Askrindo (Persero)
…..14-24
D. Mekanisme Kerja PT. Askrindo (Persero)
…..24-28
E. Mitigasi, Sistem Konsorsium, Penggandengan Usaha
.....28-30
BAB III. PENUTUP A. Kesimpulan
……31 ……31
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saat ini di Indonesia masih terjadi gejolak ekonomi dan pasar modal global. Namun demikian, fundamental ekonomi nasional Indonesia sepanjang tahun 2010 sampai saat ini dinilai masih cukup kuat. Pemerintah juga tetap berkomitmen meningkatkan perkembangan UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi). Peranan UMKM cukup besar dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan produk dom estik bruto. Berdasarkan kontribusi ekonomi yang dapat menggerakkan sektor riil, peranan ekonomi UMKM ini masih dominan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah agar UMKM memiliki posisi yang lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Sejalan dengan visi PT. Askrindo, maka segenap jajaran PT. Askrindo (Persero) telah berusaha untuk meningkatkan kinerjanya agar menjadi perusahaan yang sehat, handal, terpercaya dan berorientasi pada pengembangan UMKM. PT.Askrindo (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai "collateral institution" atas kredit yang disalurkan oleh Perbankan kepada UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi Indonesia. Secara makro, peran sektor usaha ini dalam perekonomian nasional sangat signifikan. Pada tahun 2007 sumbangan usaha kecil dan menengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp. 2,121 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah gerak perekonomian nasional ditopang oleh sektor tersebut. PT. Askrindo (Persero) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan UMKM yang tangguh. Namun hingga kini perkembangan sektor ini masih belum sesuai
harapan. Banyak UMKM yang masih mengalami kendala untuk memperoleh akses pembiayaan dari Bank/LKBB, selain itu juga terdapat masalah tingginya suku bunga kredit serta jangkauan pelayanan Bank yang terbatas. Dengan kondisi tersebut, maka fungsi PT. Askrindo (Persero) sebagai penjamin sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Tentunya dibutuhkan keseriusan dan integritas yang tinggi oleh pihak PT. Askrindo di segala aspek perusahaan.
B. Rumusan Masalah 1. Hal-hal apa sajakah yang melatarbelakangi didirikannnya PT. Askrindo (Persero)? 2. Bergerak pada bidang usaha apakah PT. Askridmdo (Persero)? 3. Jenis Janminan dan Produk apakah yang ditawarkan oleh PT. Askrindo (Persero)? 4. Bagaimanakah mekanisme kerja PT.Askrindo (Persero) dalam menawarkan produknya?
5.
Apakah yang dimaksud dengan sistem mitigasi, konsorsium, dan penggandengan usaha?
C. Tujuan Penulisan Adapun kegunaan dari penulisan ini, yaitu : 1. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. 2. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan perusahaan asuransi kredit di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
A. Profil PT. Askrindo (Persero) 1. Sejarah Sejak pemerintah menyusun dan menetapkan REPELITA I tahun 1969, yang salah satu sasaran pokok rencana tersebut adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam bidang kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat dan sekaligus merangsang pertumbuhan lapangan kerja. Dalam rangka mencapai sasaran ini pemerintah mengambil langkah konkrit antara lain dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan cara mengatasi salah satu aspek usaha yang penting yaitu aspek pembiayaan. Berdiri pada tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal No. 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) guna menunjang pertumbuhan
perekonomian Indonesia. Peran PT.
Askrindo (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Sesuai dengan Visi dan Misinya, PT. Askrindo (Persero) senantiasa menjalankan peran dan fungsinya sebagai Collateral Subtitution Institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank ( feasible tetapi tidak bankable). Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT. Askrindo (Persero) memiliki empat lini usaha, yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Prdagangan, Surety Bond dan Custom Bond. Sejak tahun 2007 PT. Askrindo (Persero) menjalankan pelaksanaan program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha rakyat (KUR).
Semenjak didirikan pada tahun 1971 sampai dengan tahun 2008 PT. Askrindo (Persero) telah memberikan pertanggungan kepada lebih dari 10,5 juta UMKM dari berbagai sektor usaha dengan kredit yang dijamin secara keseluruhan mencapai Rp. 136,3 Triliun dan jumlah klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp. 2,068 Triliun. Hal ini didukung dengan bertambahnya produk penjaminan kredit program pemerintah dalam rangka Inpres No. 6/2007, atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menguatnya permodalan UMKM tersebut akan memberikan multiplier effect berupa tumbuhnya kegiatan usaha selanjutnya diharapkan akan dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Pada tahap selanjutnya kondisi tersebut pada akhirnya secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sampai saat ini PT. Askrindo (Persero) senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk memberikan layanan yang prima, dengan didukung oleh Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan berjumlah 44 Kantor yang tersebar di 20 Provinsi seluruh Indonesia.
2. Visi Misi Perusahaan a. Visi Menjadi perusahaan yang sehat, handal dan terpercaya yang berorientasi pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
b. Misi Mendukung pelaksanaan dan kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama dalam menciptakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh.
3. Budaya Perusahaan Komitmen pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengutamakan layanan prima dan kerja sama yang baik melalui pengembangan
kemampuan
dan
daya
saing
perusahaan
dengan
cara
mengutamakan keharmonisan, sinergitas, profesionalisme, integritas dan loyalitas karyawan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Perusahaan telah memiliki motto, yaitu “PRIMA” (Professional, Responsible,
Innovative, Motivated, Assertive) yang mengandung arti, yaitu:
Profesional
: Memiliki kecakapan, kemampuan dan menguasai bidang pekerjaan.
Responsible
: Menjunjung tinggi tanggung jawab, kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan tugas.
Innovative
: Memiliki daya pikir dan kreasi dalam mengembangkan produk dan pelayanan.
Motivated
: Memiliki kemauan untuk meningkatkan kinerja kerjasama dan produktivitas.
Assertive
: Memiliki sikap tegas, saling menghargai, memegang teguh norma-norma dan peraturan yang berlaku.
4. Nilai –nilai Inti Budaya Perusahaan Dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaan, setiap individu mulai dari karyawan hingga jajaran manajemen tunduk dan patuh pada nilai-nilai inti Budaya Perusahaan, yaitu: a. Meyakini bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh merupakan penopang utama ekonomi nasional dan dalam mewujudkannya membutuhkan dukungan dari keberadaan kami melalui penyediaan jasa asuransi dan penjaminan atas risiko keuangan.
b. Selalu mengharapkan keberhasilan Pengguna Jasa dan oleh karena itu kami selalu berupaya meyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna Jasa dan perkembangan pasar serta memberikan layanan terbaik. c. Selalu berupaya menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan senantiasa mengembangkan kemampuan dan daya saing perusahaan dengan tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. d. Meyakini bahwa melalui kerjasama yang harmonis dan sinergis antar karyawan yang bekerja secara profesional, efektif dan efisien, kreatif, inovatif dan responsive serta berdaya juang tinggi yang dilandasi oleh integritas dan loyalitas yang tinggi, maka tujuan dari sasaran perusahaan dapat tercapai. e. Selalu berupaya menjalin dan memelihara hubungan baik dengan Pengguna Jasa baik langsung maupun tidak langsung yang dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan. f.
Meyakini bahwa karyawan yang mampu dan kompeten merupakan kekuatan penting perusahaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan sehingga perusahaan perlu memperlakukan karyawannya secara adil, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja dan memberikan kesejahteraan yang layak.
g. Selalu berupaya untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2010 telah dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2001tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
6.
Struktur Organisasi PEMEGANG SAHAM
DEWAN KOMISARIS
KOMITE AUDIT
DIREKTUR UTAMA
SEKRETARIS PERUSAHAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DIVISI PERENCANAAN, PEMBINAAN & PENGENDALIAN
DIREKTUR KLAIM & SDM
DIVISI SDM & UMUM
DIVISI KLAIM & SUBROGASI
DIREKTUR KEUANGAN &
DIVISI KEUANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
&AKUNTANSI DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DIVISI INVESTASI
DIREKTUR PEMASARAN &
DIVISI PENJAMINAN KREDIT
PERTANGGUNGAN DIVISI ASKRED & SURETY
KANTOR CABANG
Karena PT. Askrindo (Persero) di bawahi oleh Menteri Negera BUMN (Badan Usaha Milik Negara), maka setiap kebijakan perusahaan tergantung oleh Meneg. BUMN, termasuk pergantian jajaran direksi PT. Askrindo (Persero) diatur dan diputuskan oleh Menteri Negara BUMN.
B. Perihal Mengenai Perusahaan 1. PT. Askrindo (Persero) PT. Askrindo (Persero) merupakan perusahaan asuransi yang berbeda dengan perusahaan asuransi kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha pengasuransian bahwa PT. Askrindo termasuk perusahaan asuransi kerugian. Hal ini mengingat bidang usaha yang dijalankan PT. Askrindo (Persero) adalah menangani risiko usaha yang berkaitan dengan risiko finansial dan komersial bukan risiko kerugian murni karena kehilangan harta benda sebagai akibat kebakaran atau kecelakaan. Dalam hal ini, PT. Askrindo (Persero) merupakan lembaga penjamin sebagai salah satu piranti penting dalam sektor keuangan selain lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional. PT. Askrindo (Persero) adalah Back Up dari perusahaan perbankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyaluran kredit sering terjadi masalah kredit macet oleh para debitur, hal ini merupakan dasar pertimbangan perusahaan perbankan. Sehingga tujuan awal PT. Askrindo (Persero) didirikan ialah untuk menjembatani atau menjamin penyaluran kredit antara perbankan dan pengusaha (debitur). Jadi mekanismenya seperti gambar berikut:
PT. Askrindo
BANK
(Persero)
DEBITUR
Debitur yang membutuhkan modal kerja mengajukan permohonan kredit ke Bank, kemudian Bank menerima dan menganalisa permohonan kredit, lalu Bank mengajukan hasil analisa ke PT. Askrindo (Persero) kemudian menunggu konfirmasi mengenai kesiapan PT. Askrindo (Persero) untuk menjamin kredit tersebut. Kemudian PT. Askrindo menganalisa kembali ataupun jika asuransi kredit program pemerintah sudah ter-automaticover (hanya dianalisa oleh bank). Setelah itu, sepanjang analisa mengenai debitur memenuhi persyaratan pemberian kredit, maka PT. Askrindo (Persero) melakukan re-konfirmasi ke perbankan, dan akhirnya perbankan (kreditur) mencairkan dana pinjaman ke debitur.
2. Fungsi dan Peranan Perusahaan a. Usaha Pokok Sesuai dengan namanya, PT. Askrindo (Persero) menjalankan usaha dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip asuransi dan penjamian. Prinsipprinsip tersebut, diaktualisasikan dalam serangkaiaan prosedur kegiatan pertanggungan
dan
pertanggungan/penjaminan,
penjaminan pengawasan
mulai
dari
penutupan
pertanggungan/penjaminan,
penyelesaian klaim, hingga penyelesaiaan subrogasi dan recoveries.
Didalam melaksanakan usaha pokok tersebut, maka PT. Askrindo (Persero) menjalankan dua fungsi yaitu di satu sisi membantu pengarahan dan pengamanan kredit perbankan sehingga dapat disalurkan oleh perbankan kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi, sedangkan di sisi lain, membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk dapat memenuhi persyaratan bank teknis, khususnya teknis perkreditan. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, kerjasama antara PT. Askrindo (Persero) dengan perbankan terlebih dahulu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Asuransi Kredit (PAK) guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalin hubungan bisnis tersebut. Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) tata cara penutupan pertanggungan/ penjaminan yaitu secara kasus demi kasus dan secara otomatis. Melalui tata cara penutupan pertanggungan kasus demi kasus, PT. Askrindo (Persero) melakukan penelitian terlebih dahulu dalam permohonan bank sebelum menutup pertanggungan/kk,. penjaminannya, sedangkan dalam tata cara penutupan pertanggungan/ penjaminan secara otomatis, kredit-kredit yang telah direalisasi oleh bank secara langsung dapat ditutup pertanggungan/ penjaminannya oleh PT. Askrindo (Persero).
b. Usaha Diversifikasi ( Penunjang ) Menyadari bahwa usaha asuransi kredit mengandung risiko yang cukup tinggi maka dicanangkan diversifikasi usaha yang tepat, untuk menunjang usaha pokok. Dengan memperhatikan peluang yang ada dan anggaran dasar perusahaan yang mendukung, maka usaha penunjang sebagai penopang usaha pokok dapat membantu dan mendukung usaha pokok yang berorientasi pada bisnis murni yang mengutamakan keuntungan.
c. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2007 merupakan tahun yang membawa keberkahan bagi PT. Askrindo (Persero), dimana PT. Askrindo (Persero) kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana pada tahun 2010 Pemerintah secara serius telah memberikan tambahan penyetoran modal sebesar Rp. 900 M kepada Lembaga Penjamin (Askrindo) untuk menjalankan program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
secara nasional. Pemerintah mengharapkan agar program
penjaminan ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya dalam menggerakan pertumbuhan sektor riil secara nasional. Upaya ini dituangkan dalam Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Impres No.6 Tahun 2007 telah ditetapkan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara pemerintah yang diwakili oleh Departemen Keuangan RI, Departemen Pertanian RI, Departemen Kehutanan RI, Departemen Kelautan dan Perikanan R I, Departemen Perindustrian, Kementrian Negara Koperasi dan UKM RI dengan PT. Askrindo (Persero), Perum SPU dan PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk, PT. BSM tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi. Dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit secara Nasional melalui
Kementrian
Koordinator
bidang
perekonomian
da
nmelakukan
peninjauan kembali atas nota kesepahaman bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 yang dituangkan dalam Addendum Nota Kesepahaman bersama yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2008 dimana dikucurkan kebijakan KUR sampai dengan Rp. 5 Juta dengan suku bunga maksimum 24% efektif yang dipersyaratkan bagi debitur baru yang belum pernah mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan.
3. Mitra Kerja Dalam menawarkan berbagai produk usaha, PT. Askrindo (Persero) bekerja sama dengan Bouwheer/ Obligee (pemilik proyek) sebagai pihak yang membutuhukan jaminan proyek, berbagai pengusaha ekspor dan impor, dan dengan Jamkrindo melaksanakan penjaminan atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh 6 Bank pelaksana, yaitu : Bank Mandiri, Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bukopin, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 26 Provinsi di Indonesia. Hal ini tentu mendukung intensitas peningkatan ekonomi khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
4. Sumber Dana Perusahaan a. Kebijakan awal pendirian perusahaan,
sumber dana PT. Askrindo pusat
diperoleh dari:
Saham Bank Indonesia (BI) sebesar 55 %
Saham Departemen Keuangan Indonesia sebesar 45 %
b. Kebijakan baru ( diberlakukan pada tahun 1995 - sekarang), Bank Indonesia (BI) tidak diperbolehkan lagi memiliki saham di BUMN, maka keseluruhan sumber dana PT. Askrindo (Persero) diperoleh dari saham pemerintah yang di bawahi oleh Menteri Negara BUMN.
c. Sumber dana lain (awal pendirian – sekarang), ialah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari:
Premi Asuransi (dari produk Ter- Program dan Non-Program) Perhitungan Premi : Tingkat Bunga (yang berlaku) x Plafond (nominal
pinjaman)
Recoveries, ialah hak subrogasi setelah terjadi pembayaran klaim
Investasi (tabungan berupa deposito di Bank)
5. PT. Askrindo Cabang Makassar Dalam rangka ekspansi pasar dan melihat permintaan konsumen, maka pada tahun 1985 PT. Askrindo (Persero) mengadakan pendirian cabang baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Pendirian cabang ini otomatis memperoleh pendanaan dari kantor pusat PT. Askrindo (Persero) dengan anggaran tertentu. Visi dan Misi perusahaan, budaya perusahaan, fungsi dan peranan perusahaan, mitra kerja, sumber dana perusahaan, mekanisme kerja, serta produk yang ditawarkan perusahaan tidak memiliki perbedaan dengan Kantor Pusat. Kantor cabang Makassar ini merupakan kantor cabang kelas 2. Awal pendirian cabang struktur organisasi PT. Askrindo (Persero) Makassar hanya terdapat Kepala Cabang dan 2 Kepala Divisi (Teknis dan Non Teknis) serta Karyawan, berikut gambarannya:
KEPALA CABANG
DIVISI TEKNIS
DIVISI NON TEKNIS
(PRODUK)
ADMINISTRASI & KEUANGAN
KARYAWAN
KARYAWAN
Namun saat ini, seiring bertambahnya jumlah konsumen yang menggunakan jasa PT. Askrindo, maka dibutuhkan pula tambahan divisi dan kuantitas SDM, akhirnya menghasilkan perubahan struktur organisasi, berikut gambaran struktur organisasinya:
KEPALA CABANG
DIVISI PENJAMIN
DIVISI SURETY SHIP
KREDIT
KARYAWAN
KARYAWAN
DIVISI KLAIM
DIVISI KEUANGAN,
SUBROGASI
SDM & UMUM
KARYAWAN
KARYAWAN
PT. Askrindo (Persero) Cabang Makassar sendiri telah memiliki 2 kantor Unit Pelayanan/ Pemasaran di Palu (2011) dan Kantor Unit Pelayanan/ Pemasaran di Kendari (2012), kantor Unit Pelayanan ini hadir sebagai langkah strategi untuk ekspansi pasar perusahaan dan pemenuhan permintaan konsumen. Awalnya statusnya hanya sebagai Kantor Unit, hal ini dikarenakan untuk memperkecil biaya, namun jika Kantor Unit ini telah berkembang, produktivitas meningkat dan memenuhi prasayarat menjadi Kantor Cabang, maka akan dijadikan Kantor Cabang PT. Askrindo (Persero) Palu atau Kendari.
C. Jenis Jaminan dan Produk yang ditawarkan PT. Askrindo (Persero) 1. Jenis Jaminan Sebelum pengenalan terhadap Produk-Produk yang ditawarkan oleh PT. Askrindo (Persero), maka dalam menawarkan produknya ke konsumen, PT. Askrindo (Persero) memiliki 2 macam jaminan kredit berdasarkan jenis kreditnya, yaitu:
a. Jaminan Kredit Loan Kredit Loan merupakan jaminan kredit berbentuk kas yang secara langsung disalurkan oleh perbankan (kreditur) kepada debitur, dan dijamin oleh PT. Askrindo (Persero). Kredit Loan terdapat 2 macam:
Kredit Loan yang Terprogram Kredit ini merupakan kredit yang diprogramkan oleh pemerintah yang dimana premi asuransinya dibiayai oleh pemerintah, dan jika kredit ini diajukan oleh perbankan ke PT. Askrindo (Persero) untuk menjaminnya, maka PT. Askrindo (Persero) menjamin kredit ini secara automaticover (tidak dianalisa lagi). Jenis produk ini merupakan Produk Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kredit Loan yang Tidak Terprogram Kredit ini merupakan kredit cair yang diajukan oleh perbankan ke PT. Askrindo (Persero) untuk menjaminnya yang tidak diprogramkan oleh pemerintah, premi ditanggung oleh bank, dan segala mekanisme diatur dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit (PKS) dengan masing-masing perbankan, dan pengajuan kredit ini perlu dianalisis kembali oleh PT. Askrindo (Persero) meskipun telah dianalisis oleh bank terkait. Produk Asuransi Kredit Bank tergolong jenis kredit ini.
b. Jaminan Kredit Non Loan Produk lain yang ditawarkan oleh PT. Askrindo (Persero) ialah jaminan kredit non loan, yaitu jaminan kredit yang dikeluarkan tidak melalui perbankan. Jaminan kredit ini diberikan langsung kepada pemilik proyek/obligee/buowheer sebagai jaminan bahwa kontraktor/ principal dapat menyelesaikan proyek tersebut, pemberian jaminan kredit perdagangan terhadap produsen oleh distributor, dan pemberian jaminan oleh importir atau eksportir kepada bea cukai. Jenis produk ini ialah Produk Asuransi Kredit Perdagangan, Surety Bond, dan Customs Bond.
2. Produk a. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Merupakan kredit/ Pembiayaan kredit loan, yaitu Modal Kerja dan Investasi yang diprogramkan oleh pemerintah kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) untuk bidang usaha yang produktif dan layak mendapatkan hutang ( feasible) namun pemenuhan agunan tidak memenuhi persyaratan bank (bankable). Oleh karena itu jika bank mencairkan dana ke pengusaha, maka PT. Askrindo (Persero) menjamin kredit tersebut. Penyaluran kredit diharapkan dapat membantu mengembangkan pengusaha menjadi lebih produktif.
Jenis KUR ini ada 2, yaitu:
Mikro, Plafond Kredit Maksimal 20 juta rupiah dan tidak ada agunan.
Riteil, Plafond Kredit 20 juta – 500 juta rupiah dan ada agunan.
Jenis Kredit Mikro dan Riteil ialah:
Kredit Modal Kerja, Jangka waktu 3 tahun.
Kredit Investasi, jangka waktu 5 tahun.
Persyaratan Umum Pemberian Jaminan Kredit
Ada usaha
Usaha minimal berjalan 6 bulan
Debitur baru (belum pernah menikmati KUR, hanya boleh 1 kali kecuali perpanjangan jangka waktu)
Memiliki kemampuan melunasi hutang (menggunakan analisis 5 C)
Administratif (Lampiran Debitur) yang terdiri dari: Surat Pengakuan Hutang (SPH) Surat Izin Tempat Usaha Data Diri (sesuai KTP) Jumlah Plafond Kredit Sektor Usaha Jangka Waktu Peminjaman (tergantung debitur)
Penentuan Premi 3,25 (tingkat bunga di bank) x Plafond Kredit
Namun, biaya keseluruhan premi untuk produk KUR ditangguhkan ke pemerintah (Departemen Keuangan) Surat Permohonan Pengajuan Kredit
Awalnya permohonan kredit ini dianalisis oleh bank, hasil analisis tersebut kemudian diajukan ke PT. Askrindo (Persero) dan dinyatakan layak secara automaticover oleh PT. Askrindo (Persero) karena KUR merupakan program pemerintah, setelah itu PT. Askrindo (Persero) akan memproses permohonan kredit dan mengeluarkan Sertifikat Penjaminan Usaha kepada bank bahwa debitur layak untuk diberikan jaminan atas kreditnya. Persyaratan Khusus oleh Bank-bank tertentu diatur dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara Bank dan PT. Askrindo (Persero).
b. Asuransi Kredit Bank Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan penjaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit loan yang diberikan kepada UMKM maupun Pengusaha Proyek. Produk ini bukan merupakan jaminan program pemerintah, jadi premi ditangguhkan sepenuhnya bagi pengusaha. Penentuan Premi Asuransi ini ialah:
1,5 (tingkat bunga di bank) x Plafond Pinjaman Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan jaminan /ganti rugi atas kemacetan kredit yang disalurkan oleh perbankan maupun non perbankan kepada UMKM.
Syarat Pemberian Jaminan Kredit:
Ada usaha
Ada agunan
Memiliki kemampuan melunasi hutang ( menggunakan analisis 5C )
Administratif (Lampiran Debitur) yang terdiri dari: Surat Pengakuan Hutang (SPH) Surat Izin Tempat Usaha Data Diri (sesuai KTP) Jumlah Plafond Kredit Sektor Usaha Jangka Waktu Peminjaman (tergantung debitur) Penentuan Premi Surat Permohonan Pengajuan Kredit
Awalnya permohonan kredit ini dianalisis oleh bank, hasil analisis tersebut kemudian diajukan ke PT. Askrindo (Persero) untuk dianalisis kembali, setelah memenuhi persyaratan maka PT. Askrindo (Persero) akan memproses permohonan kredit, setelah itu mengeluarkan Sertifikat Penjaminan Usaha kepada bank bahwa debitur layak untuk diberikan jaminan.
Jenis Asuransi Kredit Bank
Penjaminan Kredit Menengah
Penjaminan Kredit kecil
Penajminan Kredit Usaha Rakyat
Manfaat Asuransi Kredit
Memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan
Mengurangi risiko yang dihadapi bank atas pemberian kredit kepada UMKM
Pengguna Jasa Asuransi Kredit
Bank Syariah
Bank Pembangunan Daerah
Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR
Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian)
c. Asuransi Kredit Perdagangan Produk ini diperlukan ialah pemberian jaminan non loan untuk melindungi pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi dalam perdagangan barang, misalnya antara produsen dan distributornya, distributor dengan pengecer. Fungsi lain dari produk ini ialah memberikan akses bagi sektor riil untuk meningkatkan volume transaksi penjualan melalui kebijkaan kredit (credit policy) yang fleksibel sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Produk ini telah dikemas dalam bentuk jasa layanan manajemen kredit dengan memberikan bentuk-bentuk layanan credit advice atau insurance protection.
Syarat Pemberian Jaminan Kredit:
Akte pendirian perusahaan
Agunan (barang jualan usaha itu sendiri)
Kelengkapan Administratif : Surat Pengakuan Hutang Nominal (plafond) Kredit Sektor Usaha Jangka Waktu Surat Izin Tempat Usaha Data Diri sesuai KTP Surat Permohonan Pengajuan Kredit Premi
Setelah Distributor memenuhi persyaratan, maka distributor mendapatkan Insurance Protection dari PT. Askrindo (Persero) dengan hak layak mendapatkan jaminan kredit dari produsen, dan apabila terjadi wanprestasi atau kredit bermasalah, maka PT. Askrindo dapat mencairkan klaim.
Manfaat asuransi kredit perdagangan :
Mempermudah pelaksanaan kebijakan kredit perusahaan (credit policy).
Mengurangi cadangan piutang ragu-ragu akibat kemacetan kredit
Meningkatkan volume penjualan
Memberikan akses kepada pedagang/distributor untuk memperoleh barang dagangannya.
Pengguna asuransi kredit perdagangan :
Produsen / supplier dari barang-barang industri
Produsen / supplier dari jenis barang yang habis dalam jangka pendek
d. Surety Bond Merupakan produk jasa PT. Askrindo (Persero) untuk memberikan jaminan kepada pemilik proyek / obligee l bouwheer terhadap kerugian yang timbul akibat pelaksana proyek / principal tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan. .
Syarat Pemberian Penjaminan
Akte Pendirian Perusahaan
Surat Perintah Kerja
SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
Kelengkapan Administratif ( Data Diri sesuai KTP)
Surat penerbitan Kontraktor
Jika Principal adalah baru, maka ada agunan tambahan, namun jika principal merupakan debitur prima (tidak pernah mengalami wanprestasi) dan telah dikenal , maka tidak ada agunan tambahan.
Premi
Proses Terbitnya Surety Bond Jika Owner Proyek / Obligee/ Bouwheer , misalnya Dinas Perairan ingin membangun Irigasi, maka Dinas Perairan sebagai Bouwheer membuka Tender bagi Principal / Pelaksana Proyek yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai pelaksana proyek Pembangunan Irigasi, maka setiap Principal yang ingin mengikuti Tender harus memperoleh “Jaminan Penawaran” dari perusahaan penjaminan, dalam hal ini
PT. Askrindo (Persero) yang menerangkan bahwa Principal tersebut telah layak dan mendapatkan jaminan dalam mengikuti tender. Setelah Tender dilaksanakan, maka terpilih 1 Principal yang dinyatakan sebagai pemenang tender untuk pelaksanaan proyek irigasi. Setelah menang tender proyek pembangunan irigasi, maka Principal harus memiliki “Jaminan Pelaksanaan” dari PT. Askrindo (Persero) yang menyatakan
bahwa Principal telah dijamin bahwa akan melaksanakan proyek sesuai perjanjian dengan Buowheer . Proses selanjutnya ialah setelah proyek Pembangunan Irigasi selesai, maka Buowheer meminta “Jaminan Pemeliharaan” yang harus dimiliki Principal , yang menunjukkan bahwa Principal dijamin akan melakukan pemeliharaan proyek sesuai perjanjian dalam jangka waktu 6 bulan – 1 tahun, dan jika proyek mengalami kerusakan maka Principal siap menanggung biaya perbaikan. Jika terjadi wanprestasi bagi Principal , maka PT. Askrindo (Persero) sebagai perusahaan pemberi jaminan siap menanggung dan mencairkan klaim oleh Buowheer . Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan merupakan 1 paket yang ditawarkan oleh PT. Askrindo (Persero) untuk para Principal , jika Principal memperoleh Jaminan Penawaran dari perusahaan penjamin lainnya, dan meminta Jaminan Pelaksanaan pada PT. Askrindo (Persero) maka pengajuan penjaminan akan ditolak oleh PT. Askrindo (Persero).
Manfaat Surety Bond :
Bagi obligee Memperoleh kepastian bahwa Principal akan melaksanakan kewajibannya.
Bagi Principal Membantu Principal untuk memperoleh kontrak Membantu Principal untuk menjaga likuiditas keuangannnya.
Pengguna Surety Bond :
Obligee Pemerintah Perbankan BUMN / BUMD Perusahaan Swasta
Principal Kontraktor Konsultan Pengusaha perdagangan umum
e. Customs Bond Merupakan produk jasa PT. Askrindo (Persero) untuk memberikan jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan / pembebasan bea masuk barang impor dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada Obligee (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) apabila principal (importir / produsen eksportir) tidak dapat menyelesaikan kawajibannya.
Syarat Pemberian Penjaminan
Akte Pendirian Perusahaan
Surat Perintah Kerja
SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
Kelengkapan Administratif ( Data Diri sesuai KTP)
NPWP
Premi
Manfaat Customs Bond :
Bagi Obligee Memperoleh kepastian bahwa Principal (importer/produsen/eksportir) akan melaksanakan kewajibannya.
Bagi Principal (importer/ produsen eksportir) Membantu Principal (importer/produsen eksportir) untuk menjaga likuiditas keuangannya.
Pengguna Customs Bond Obligee (Ditjen Bea & Cukai) Principal (Produsen/ Eksportir dan Importir)
f. Reasuransi PT.Askrindo (Persero) juga menerima reciprocal business dari perusahaan reasuransi luar negeri maupun perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri. Mekanisme Kerja: Jika terdapat KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diajukan oleh Bank secara massal (missal 50 usaha) untuk dijamin oleh PT. Askrindo (Persero) maka risiko massal KUR tersebut tidak ditanggung sendiri oleh PT. Askrindo (Persero) namun akan ditangguhkan sebagian kepada perusahaan Reasuransi yaitu Nasre (National Reassurance), maka PT. Askrindo juga melakukan pembayaran premi kepada Nasre.
g. Kontra Bank Garansi Produk ini dimaksudkan untuk membantu Principal dalam memperoleh bank garansi yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek / oblige/ bouwheer melaksanakan pekerjaannya.
dalam
Dalam hal ini PT. Aksrindo (Persero) bekerjasama
dengan bank penerbit bank garansi.
D. Mekanisme Kerja PT. Askrindo (Persero) 1. Objek Penjaminan Kredit yang diberikan oleh pihak penerima jaminan kepada terjamin merupakan kredit baru, kredit tambahan plafond, kredit penurunan plafond, atau kredit perpanjangan. Kredit ditandatangani oleh penerima jaminan kepada terjamin yangakad kreditnya ditandatangani oleh penerima jaminan dengan terjamin terhitung mulai sejak tanggal berlakunya perjanjian. Yang menjadi objek penjaminan adalah kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kredit untuk sektor produktif sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku di penerima jaminan baik untuk kredit investasi maupun kredit modal kerja untuk semua sektor ekonomi seperti pertanian, peternakan, perdagangan, angkutan darat, industri, sektor jasa dan sektor lainnya. b. Kredit untuk sektor konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Dana Anggaran Swasta serta anggaran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). c. Kredit konsumtif kepada pegawai negeri, pegawai pemerintah daerah, anggota legislatif (anggota DPRD), Instansi Dinas termasuk swasta, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Dinas Tisak Tetap (PDTT) yang proses pelunasan kreditnya dilakukan dengan mekanisme pemotongan gaji oleh bendaharawan tempat pagawai atau terjamin yang bersangkutan bekerja atau melalui pembebanan rekening gaji terjamin yang ada di penerima jaminan.
d. Kredit konsumtif yang diberikankepada terjamin swasta perorangan yang pelunasan kreditnya dilakukan tidak melalui proses pemotongan gaji (tunai) dengan syarat terjamin memberikan jaminan tambahan, kecuali pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Syarat –syarat Berlakunya Penjaminan Penutupan penjaminan berdasarkan perjanjian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penerima jaminan menjamin bahwa deklarasi atau Surat Permintaan Penutupan Penajminan beserta dokumen-dokumen pelengkapnya adalah sah dan benar. b. Penerima jaminan menjamin memberikan data dan keterangan yang lengkap dan benar tentang keadaan sesungguhnya megenai terjamin dan atau usaha terjamin. c. Permintaan penutupan penjaminan atas kredit, meliputi seluruh protofolio kredit yang ada pada penerima jaminan. d. Bahwa telah ada permintaan penutupan penjaminan dari penerima jaminan dan prosedurnya dilakukan oleh penerima jaminan. e. Bahwa risiko ketidakpastian pelunasan kredit oleh terjamin benar-benar masih ada. f.
Bahwa premi penjaminan beserta segenap biaya lainnya telah dibayar lunas.
g. Bahwa penjamin menyetujui dan meningkatkan diri untuk mebayar Pencairan Penjaminan (klaim) yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan.
3. Risiko Kerugian a. Dijamin Penjamin wajib memberikan penggantian kerugian kepada penerima jaminan, bilamana risiko kerugian yang diderita oleh penerima jaminan terjadi pada masa penjaminan, dan disebabkan oleh salah satu dari ha-hal berikut:
Terjamin tidak melunasi kredit kepada penerima jaminan pada saat kredit yang bersangkutan jatuh tempo dan atau dalam kolektibilitas macet sesuai ketentuan Bank Indonesia.
Terjamin melarikan diri/ menghilang/ tidak lagi diketahui alamatnya.
Khusus untuk kredit konsumtif dan jenis kredit lainnya yang sumber pembayarannya melalui gaji setiap bulan selain disebabkan oleh poin a dan batau terjamin meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari yang berwenang, terkena PHK, diberhentikan gajinya dan mengundurkan diri sebelum waktunya dengan pengecualian bukan rasionalisasi, direcall.
b. Tidak Dijamin
Reaksi nuklir sentuhan radio aktif, radiasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha terjamin untuk melunasi kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
Dalam hal kredit yang diterima oleh terjamin telah berada dan menunjukkan kolektibilitas macet, kemudian terjadi risiko sebagaimana dipersyaratkan, maka setelah diperhitungkan nilai polis asuransi kerugian sebagaimana tersebut diatas, sisa kerugian menjadi kerugian yang dijamin oleh penjamin.
Terjadinya salah satu risiko politik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegiatan usaha terjamin untuk melunasi kreditnya.
Bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan gempa bumi yang menimpa terjamin dan atau menimpa usaha terjamin yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan terjamin tidak dapat melunasi kreditnya.
4. Biaya Penjaminan a. Biaya penjaminan terdiri dari Jasa Penjaminan, Bea Materai, dan Biaya Administrasi Penjaminan. Biaya penjaminan menjadi beban terjamin, kecuali ditetapkan lain oleh penerima jaminan.
b. Besarnya Jasa Penjaminan dihitung berdasarkan tarif penjamin an dikalikan Plafond Kredit.
c. Dalamhal terjamin memperoleh tambahan kredit, perpanjangan jangka waktu kredit sekaligus tambahan kredit, maka penerima jaminan wajib membayar tambahan premi penjaminan sebesar tarif premi tahunan kali kelipatan tahunan jangka waktu tambahan kredit yang dihitung masing-masing besarnya ditetapkan.
5. Pencairan Penjaminan (Klaim) a. Hak penerima jaminan untuk mencairkan penjaminan (klaim) timbul pada saat setelah 3 bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo kredit.
b. Khusus untuk pengajuan pencairan penjaminan muali timbul setelah kredit dikategorikan “Macet” sebagaimana ketentuan Bank Indonesia.
c. Khusus untuk kredit konsumtif, timbulnya hak penerima jaminan untuk mengajukan pencairan penjaminan (klaim) diatur sebagai berikut:
Dalam hal kerugian yang diderita oleh penerima jaminan sebagai akibat terjamin meninggal dunia, terkena PHK, diberhentikan gajinya dan mengundurkan diri sebelum waktunya, direcall dan atau penggantian antar waktu, maka hak penerima jaminan untuk mengajukan pencairan penjaminan (klaim) adalah pada saat tanggal terjamin meninggal dunia, terkena PHK, diberhentikan gajinya dan mengundurkan diri sebelum waktunya, direcall dan atau penggantian antar waktu.
Dalam hal kerugian yang diderita oleh penerima jaminan bukan disebabkan oleh terjamin meninggal dunia, maka timbulnya hak penerima jaminan mengajukan pencairan penjaminan (klaim) sesuai poin a dan b.
E. Mitigasi, Sistem Konsorsium, Penggandengan Usaha 1. Mitigasi Mitigasi merupakan cara pencegahan yang digunakan pihak bank maupun PT. Askrindo (Persero) untuk menghindari kredit bermasalah yang diajukan oleh debitur, terutama untuk penjaminan kredit tidak terprogram (yang tidak dijamin oleh pemerintah)
dengan menggunakan analisis kelayakan kredit. Terdapat 5 Cara
Menganalisis Kelayakan Kredit, yaitu:
a.
“Character (Kepribadian)
Kepribadian adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Kepribadian dapat berupa baik dan jelek, bahkan ada yang berada diantara baik dan jelek. Kepribadian merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan kepribadian seorang debitor apabila debitor yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.
b. Capital (Modal) Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, seorang yang akan mengajukan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah modal yang dimilik, maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya.
c. Capacity (Kemampuan) Seorang debitor yang memiliki kepribadian baik selalu memikirkan akan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitor harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi atau pendapatan perusahaan.
d. Collateral Adanya waktu dalam pembayaran mengakibatkan adanya resiko yang
hutang oleh debitor kepada kreditor berupa ketidakpastian apakah hutang akan
terbayar atau tidak sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit. Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang, jika dikemudian hari debitor tidak melunasi hutangnya yaitu dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.
e. Condition of economy (Kondisi ekonomi) Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank pada debitor. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diperediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit melunasi hutangnya.
2. Sistem Konsorsium (Join Operational) Sistem Kosnsorsium atau Join Operasional ialah gabungan dari beberapa pengusaha untuk menjalankan suatu proyek besar. Misalnya, terdapat suatu proyek besar yang memiliki jangka waktu penyelesaian yang panjang, proyek ini ditangani oleh 3 Principal sekaligus, Principal A
menanggung dana 40%, Principal B 30%, dan Principal C 30%, namun setelah uji kelayakan, ternyata perusahaan C tidak memenuhi persyaratan bank untuk diberikan kredit, namun proyek ini harus tetap ditangani oleh ke 3 Principal tadi, jika Principal C tidak dicairkan dananya, maka proyek tidak dapat dilaksanakan, dan Principal C tidak dapat digantikan oleh Principal lainnya karena Principal C memegang 30% pengelolaan proyek. Kemudian Bank mengajukan permohonan kredit tadi ke PT. Askrindo (Persero) untuk dijamin kreditnya. PT. Askrindo (Persero) dapat menjamin kredit dari Principal C, asalkan Principal A dan Principal B bertanggung jawab penuh atas Principal C karena kedua Principal tersebut yang telah merekomendasikan Principal C. Jadi Principal A dan B membuat semacam surat rekomendasi yang menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh atas Principal C dan membayar premi tertentu, termasuk bertanggung jawab
jika terjadi
wanprestasi. Sehingga kredit untuk proyek yang menjadi bagian dari Principal C dapat dicairkan oleh perbankan dan dijamin oleh PT. Askrindo (Persero).
3. Penggandengan Usaha PT. Askrindo (Persero) juga dapat menjamin permohonan kredit Usaha Baru yang tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan agunan. Misalnya, karyawan Perusahaan A (perusahaan yang sudah besar dan menjadi usaha yang dipercaya oleh bank dalam pemberian kredit), ingin mendirikan perusahaan baru yaitu perusahaan B. Dalam pendirian perusahaan baru ini, karyawan butuh modal kerja, namun belum ada sesuatu yang dapat diajukan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, maka karyawan tadi menggandeng Perusahaan A untuk merekomendasikan bahwa Perusahaan B yang ingin dibangun ini layak mendapatkan kredit, jadi bank mengajukan permohonan kredit dan surat rekomendasi dari Perusahaan A ke PT.Askrindo (Persero) maka setelah uji kelayakan PT. Askrindo (Persero) dapat menjamin kredit Perusahaan B atas surat rekomendasi Perusahaan A, dan akhirnya Perusahaan B memiliki modal awal usaha.
