PT PLN (Persero) Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik
Profil Perusahaan Visi & Misi Visi Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. Misi Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, • anggota perusahaan dan pemegang saham. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. • Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. • Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan berwawa san lingkungan. • Moto Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik Sejarah Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara Antara tahun 1942-1945 1942-1945 terjadi terjadi peralihan peralihan pengelolaan pengelolaan perusahaanperusahaan- perusahaan perusahaan Belanda tersebut tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepa kepada da Seku Sekutu tu.. Kese Kesemp mpat atan an ini ini dima dimanf nfaat aatka kan n oleh oleh para para pemu pemuda da dan dan buru buruh h list listrik rik mela melalu luii dele delega gasi si Buruh/ Buruh/Peg Pegawai awai Listrik Listrik dan Gas yang yang bersam bersama-s a-sama ama dengan dengan Pimpin Pimpinan an KNI Pusat Pusat berini berinisia siatif tif mengha menghadap dap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada Pada 27 Oktobe Oktoberr 1945, 1945, Presid Presiden en Soekar Soekarno no memben membentuk tuk Jawatan Jawatan Listrik Listrik dan Gas di bawah bawah Depart Departeme emen n Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada Pada tahun tahun 1972, 1972, sesuai sesuai dengan dengan Peratur Peraturan an Pemeri Pemerinta ntah h No.17, No.17, status status Perusa Perusahaa haan n Listri Listrik k Negara Negara (PLN) (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.
Struktur Perusahaan Unit Bisnis PLN tersebar di Indonesia UNIT BISNIS UNIT BISNIS PLN Wilayah Nanggroe Aceh- PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Darussalam Utara dan Aceh - PLN Proyek Proyek Induk Pembangki Pembangkitt dan Jaringan Jawa, Bali - PLN Wilayah Sumatera Utara dan Nusa Tenggara - PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera - PLN Wilayah Sumatera Barat Selatan-Sumatera Barat - PLN Wilayah Riau - PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan
- PLN Wilayah Lampung - PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi - PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, - PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Bengkulu - PLN Wilayah Bangka Belitung - PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan - PLN Wilayah Kalimantan Barat - PLN Pembangkitan Muara Tawar - PLN Wilayah Kalimantan Timur - PLN Pembangkitan Tanjung Jati B - PLN Wilayah Kalimantan Selatan & - PLN Pembangkitan Cilegon Tengah - PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur - PLN Penyaluran & Pusat Pengatur Beban Jawa Bali - PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara - PLN Penyaluran & Pusat Pengatur Beban Sumatra - PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat - PLN Jasa Pendidikan dan Pelatihan - PLN Wilayah Papua - PLN Jasa Enjiniring - PLN Wilayah Sulawesi Selatan & - PLN Jasa dan Produksi Tenggara & Barat - PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah & - PLN Penelitian dan Pengembangan Gorontalo - PLN Distribusi Jakarta Raya dan - PLN Jasa Manajemen Konstruksi Tanggerang - PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten - PLN Jasa Sertifikasi - PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta - PLN Distribusi Jawa Timur - PLN Distribusi Bali Anak Perusahaan PLN dan bidang usahanya NAMA PERUSAHAAN BIDANG USAHA PT Indonesia Power (PT IP) Pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PTPenyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di PLN Batam) Pulau Batam PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+) Telekomunikasi PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT Konsultan enjiniring PLN Enjiniring) PT Perusahaan Listrik Nasional Tarakan (PTPenyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di PLN Tarakan) Pulau Tarakan PT PLN Batu Bara Penyedia batubara bagi PLTU PLN Penyediaan tenaga listrik terbarukan melalui PT PLN Geothermal pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Penyediaan tenaga listrik melalui pengoperasian PT Geo Dipa (PT GDE) Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Majapahit Holding BV Keuangan Cogeneration, distributed generation dan jasa, PT Cogindo Daya Bersama operation & maintenance PT Pembangkitan Jawa Bali Services Operasi dan pemeliharaan pembangkit PT Artha Daya Coalindo Trading dan jasa transportasi batu bara penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, PT Indo Pusaka Berau Kaltim
Perusahaan Listrik Negara http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:PLN.svg Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Direktur Utamanya adalah Dahlan Iskan, yang dilantik pada 23 Desember 2009 menggantikan Fahmi Mochtar (yang menjabat sejak 2008).
Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW.
Peristiwa Tanggal 1 Januari 1961, dibentuk BPU - PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik , gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas maka pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). •
•
•
•
•
Bisnis PLN PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang No. 19/2000. Kegiatan usaha perusahaan meliputi : 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. 2. Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik. 3. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik, Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan ( dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik, Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.
PLN Peduli VISI Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat. MISI Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan • Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan program Community Empowering Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan • Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan • •
jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk Industri Rumah Tangga dan pengembangan desa mandiri energi. Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam • PERLINDUNGAN TERHADAP PELANGGAN Dalam kondisi keterbatasan keuangan, PT PLN (Persero) tetap berupaya memberikan perlindungan terhadap Pelanggan dengan melaksanakan prioritas layanan kepada masyarakat. PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan listrik calon pelanggan mulai dari kelas rumah tangga, usaha atau bisnis,industri dan umum. Peningkatan kualitas layanan yang dimaksud, antara lain: Peningkatan mutu produk berupa keandalan pasokan listrik, tegangan dan frekuensi listrik sesuai • dengan standar yang ditetapkan termasuk kecukupan pasokan listrik. Peningkatan akurasi pencatatan meter pemakaian listrik kWh, kVARh. • Peningkatan mutu layanan di mana seluruh jajaran karyawan PT PLN (Persero) memperlakukan • pelanggan sebagai mitra bisnis. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Bina Lingkungan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja dengan mengimplementasikan praktik GCG guna memposisikan perusahaan yangmemiliki makna keberadaan di masyarakat (lingkungan) yang pada akhirnya dapat meningkatkan citraperusahaan. Tujuan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (PBL)/ program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L): 4. Untuk meningkatkan citra PT PLN (Persero) dan untuk mendapatkan dukungan keberadaan PLN. 5. Untuk meningkatkan kesejahteraan serta melakukan penyuluhan agar masyarakat sekitar instalasi PLN ikut mengamankan dan merasa memiliki instalasi tersebut. PROGRAM KEMITRAAN (PK) Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil selanjutnya disebut PK adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Adapun dana PK bersumber dari: 1. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3%. 2. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional. 3. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Program Kemitraan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Social Responsibility /CSR). dari PT PLN (Persero) terhadap Mitra Binaan/Masyarakat berupa penyediaan tenaga listrik di area sekitar kegiatan Perusahaan serta mempunyai obyek Mitra Binaan yaitu Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UKM). Pada tahun 2008, jumlah mitra binaan adalah 26.775 dengan total penyaluran sebesar Rp 227.113.034.078 PROGRAM BINA LINGKUNGAN Diberikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PLN dalam bentuk kegiatan berupa Community Relation, Community Service, Community Empowerment serta bantuan pelestarian alam. Jenis kegiatan program bina lingkungan adalah sebagai berikut: 1. Community Relations : adalah kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada Para Pihak yang terkait (pemangku kepentingan) 2. Community Services : adalah program bantuan yang diberikan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Dana Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan untuk tahun 2008 sebesar Rp 45.000.000.000,LINGKUNGAN HIDUP Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Program kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan PLN di bidang lingkungan hidup, antara lain: Melaksanakan kebijakan umum perusahaan bidang lingkungan hidup. • Mengikuti program peduli lingkungan global/pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM). Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. • Sebanyak 34 unit PLN tersebar diseluruh Indonesia telah mendapat sertifikat ISO 14001 dan sebanyak 12 Unit telah mendapat sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). •
Anak Perusahaan 1. PT Indonesia Power (IP) Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan 12950, Indonesia Bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB I dan pada tanggal 1 September 2000 berubah menjadi PT Indonesia Power. Anak Perusahaan PT IP adalah: PT Cogindo Daya Bersama bergerak di bidang usaha cogeneration, distribute generation dan jasa • operation & maintenance. PT Artha Daya Coalindo bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara. • PT Indo Pusaka Berau dengan kegiatan usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, • Kaltim. 2. PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231, Indonesia Bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB II dan pada tanggal 1 September 2000 berubah menjadi PT PJB. Anak perusahaan PT PJB yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali Services yang berdomisili di Surabaya. 3. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) Jl. Engku Putri No.3 Batam Center, Batam 29432, Indonesia Berdiri tanggal 3 Oktober 200 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Batam. 4. PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON +) Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 Jakarta 12950, Indonesia Berdiri tanggal 3 Oktober 2000 dan bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi. 5. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN Tarakan) Jl. P.Diponegoro No.1 Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia Didirikan tanggal 15 Desemberr 2003 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Tarakan. 6. PT PLN Batubara Gedung PLN Pusat Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Gedung I Lantai 3 Jakarta 12160, Indonesia PT PLN Batubara didirikan tanggal 3 September 2008 dan merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha tambang batubara sebagai bahan utama dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 7. PT PLN Geothermal PT PLN Geothermal adalah anak perusahaan PLN yang bidang usahanya terfokus kepada usaha penyediaan tenaga listrik terbarukan, melalui kegiatan pengembangan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik panas bumi yang ekonomis bermutu tinggi dengan keandalan yang baik. 8. PT Geo Dipa Energi (PT GDE) Jl. Karawitan No.32 Bandung 40264, Indonesia Perusahaan patungan PLN-PERTAMINA, bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik terutama yang menggunakan energi panas bumi. 9. Majapahit Holding BV Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam The Netherlands Majapahit Holding BV didirikan tanggal 3 Oktober 2006 dan merupakan suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda.
Ciri-Ciri BUMN • • • • • •
• • •
• •
• •
•
• • •
Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank .
[sunting] Indonesia Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk . Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN.
[sunting] Jenis-Jenis BUMN Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah: [sunting] Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas ( PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut: Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan • Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang • Modalnya berbentuk saham • Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris • Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, • maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan • Dipimpin oleh direksi • Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan • Tidak mendapat fasilitas negara • •
•
•
Tujuan utama memperoleh keuntungan Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai swasta Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS. Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah: Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN Persero yang bergerak di bidang hankam negara • Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat • Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU • Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA). • • •
•
[sunting] Perusahaan Jawatan (Perjan)
Sumber referensi dari artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar. Tolong diperiksa, dan lakukan modifikasi serta tambahkan sumber yang benar pada bagian yang diperlukan. Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut: memberikan pelayanan kepada masyarakat • merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah • dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen • yang bersangkutan status karyawannya adalan pegawai negeri • Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 • Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan • Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian. [sunting] Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum): Melayani kepentingan masyarakat umum. • Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. • Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. • Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. • Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. • Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. •
Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public Dapat menghimpun dana dari pihak • •
[sunting] Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut: Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan • Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat • Sebagai sumber pemasukan negara • Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara lain, baik berupa bank maupun nonbank • Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan • Tujuan Pendirian BUMD: Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara Mengejar dan mencari keuntungan • Pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan-kegiatan usaha • Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah •
• • •
•
•
•
[sunting] Tambahan BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator . BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat. Manfaat BUMN: Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan • hidup yang berupa barang atau jasa. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. • Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh • sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas • maupun non migas. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan • mengembangkan perekonomian negara.
Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan yang berusaha di bidang tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat dan negara dan meliputi usaha-usaha seperti : • • •
produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik perencanaan dan pembangunan tenaga listrik pengusahaan dan pengembangan tenaga listrik
•
pengusahaan jasa-jasa di bidang tenaga listrik
