BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Be Belakang
Pem Pemerat erataa aan n
pemb pemban angu guna nan n
di
sega segala la
bida bidang ng
mer merupak upakan an
sal salah
sat satu
pemba pembangun ngunan an nasion nasional al yang yang dikuma dikumandan ndangkan gkan untuk untuk menyed menyediak iakan an sarana sarana dan prasarana prasarana pembangunan pembangunan kepada masyarakat masyarakat.. PembangunanPembangunan-pembang pembangunan unan tersebut tersebut terlaksana melalui perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ruang atau lokasi atau tempat dimana, bangunan yang akan disediakan dapat memberikan nilai guna kepada masyarakat pengguna. Tata Tata ruan ruang g dala dalam m kont kontek ekss globa globall dian diangg ggap ap sebag sebagai ai tind tindaka akann-ti tind ndaka akan n manajerial untuk mewujudkan nilai dari ruang tersebut dalam pemanfaatannya. Tata ruang lebih kongrit dikatakan dengan pemanfaatan lokasi-lokasi strategi untuk tujuan pembangunan. Tata ruang dalam bidang olah raga hingga saat ini dihadapkan dengan perencanaan-p perencanaan-perenca erencanaan naan yang matang untuk menyediakan menyediakan ruang yang sesuai sesuai untuk menunjang kegiatan olah raga. Penggun Penggunaan aan lokasi lokasi lapanga lapangan n golf golf dalam dalam perenc perencana anaan an dan pengemb pengembang angan an menjadi lapangan olah raga untuk meningkatkan prestasi olah raga. Lapangan golf yang yang ada ada di Keca Kecama mata tan n Baru Baruga ga meru merupa paka kan n sala salah h satu satu sara sarana na olah olah raga raga yang yang digunakan oleh masyarakat untuk bermain golf. Namun dalam perkembangannya lapang lapangan an ini membut membutuhka uhkan n adanya adanya penataa penataan n ruang ruang yang yang memung memungkin kinkan kan untuk untuk meningkatkan adanya minat masyarakat dalam bermain golf. Saat ini lapangan golf
2 tersebut dilengkapi 18 hall dan 19 grin, serta irigasi, yang dibangun untuk mengaliri air yang tergenang pada lapangan tersebut. Kontruksi lapangan golf masih bersifat alami dan pada bagian-bagian tertentu telah dikemas menjadi tempat hal, gring dan terminal. Dengan konstruk yang terbatas, dan tuntutan adalah peningkatan prestasi olah olah raga, raga, khusus khususnya nya olah raga raga golf. golf. Selama Selama ini kegiatan kegiatan olah olah raga raga golf golf hanya hanya digunakan oleh kalangan elit pejabat yang mengisi waktu istirahatnya, tetapi tidak sebagai atlit golf. Upaya Upaya pemeri pemerinta ntah h untuk untuk melaku melakukan kan perenca perencanaa naan n dan pengemb pengembang angan an tata tata ruang lapangan golf menjadi bagian penting dalam rangka meningkatkan prestasi olah raga raga golf. golf. Upaya Upaya terseb tersebut ut dipenga dipengaruh ruhii oleh oleh kebijak kebijakan an pemeri pemerinta ntah h daerah daerah untuk untuk menyalurkan
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tentang pentingnya kebijakan kebijakan pemerintah pemerintah untuk merencanakan merencanakan pembangunan taman dalam kota di Kota Raha, maka dalam penelitian ini disusun rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Bagaimana kebijakan kebijakan perenca perencanaan naan taman taman dalam dalam kota kota di Kota Kota Raha Raha ? 2. Faktor Faktor-fa -fakto ktorr apakah apakah yang mengham menghambat bat perencan perencanaan aan pembanguna pembangunan n taman taman dalam kota di Kota Raha ?
1.3.
Tujuan Penelitian
Adapun Adapun tujuan tujuan yang yang dihara diharapkan pkan dari dari peneli penelitia tian n ini sebaga sebagaima imana na rumusa rumusan n masalah penelitian adalah :
3 1. Untuk Untuk menganali menganalisis sis kebijak kebijakan an perencanaa perencanaan n pembang pembanguna unan n taman taman dalam kota di Kota Raha 2. Unt Untuk
menga engana nali lisi siss
fakto aktorr-fak -fakttor
yang ang
meng mengha ham mbat bat
pere perenc ncan anaa aan n
pembangunan taman dalam kota di Kota Raha.
1.4.
Kegunaan Pen Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat : a.
Secara pr praktis, ba bahwa ha hasil pe penelitian in ini di diharapkan da dapat
menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam menetapkan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan taman dalam kota di Kota Raha. b.
Secara Akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menguatkan aspek teoritis yang dapat menambah dan mengembangkan khasana ilmu ilmu pengeta pengetahua huan. n. Serta Serta
sebagai sebagai refere referensi nsi bagi penelitia penelitian n lain lain yang yang ingin ingin
mengka mengkaji ji lebih lebih lanjut lanjut mengen mengenai ai kebija kebijakan kan perenc perencanaa anaan n pembang pembangunan unan taman taman dalam kota di Kota Raha.
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Penataan Ruang
Dalam rangka pengendalian pembangunan kawasan perkotaan tersebut, acuan yang yang
digu diguna naka kan n
adal adalah ah
pena penata taan an
ruan ruang. g.
Gina Ginanj njar ar
Kart Kartas asas asmi mita ta
(199 (1997: 7:2) 2)
mengemukakan bahwa penataan ruang merupakan upaya perencanaan tata ruang, peman pemanfaa faatan tan ruang ruang dan pengend pengendali alian an pemanf pemanfaat aatan an ruang. ruang. Dikare Dikarenak nakan an jiwa jiwa dari dari penataan ruang adalah kemitraan dan peranserta aktif masyarakat, maka diperlukan suatu kerangka peraturan yang sifatnya sifatnya tidak semata-mat semata-mataa membatasi membatasi dan mengatur mengatur ruang ruang gerak gerak dan kegiata kegiatan n masyar masyarakat akat,, akan akan tetapi tetapi juga juga member memberii dorong dorongan an dan peluang agar masyarakat berpartisipasi pula dalam kegiatan penataan ruang. Untuk itu telah keluar PP Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Khusus
5 untuk untuk kawasa kawasan n perkot perkotaan aan diperl diperluka ukan n penataa penataan n ruang ruang kawasa kawasan n perkot perkotaan aan yang yang memuat konsepsi, kebijaksanaan, proses dan prosedur serta mekanisme serta petunjuk yang jelas, jelas, serta serta mampu mengakomodasikan mengakomodasikan berbagai kepentingan kepentingan dari pihak-pihak pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kalangan yang ada di masyarakat. Masyarakat harus tergerak untuk menaati dan melaksanakannya karena pengaturan ruang tersebut pada hakekatnya menguntungkan masyarakat. Sjarif Sjarifuddi uddin n Akil Akil (2003: (2003:3) 3) mengem mengemuka ukakan kan bahwa bahwa prinsi prinsip-p p-prin rinsip sip dalam dalam manajemen ruang publik termasuk penyediaan taman kota sebagai jalur hijau adalah sebagai berikut : 1. Keterlibat Keterlibatan an masyarakat masyarakat,, baik dalam dalam hal pengelolaa pengelolaan n dan pemeliharaa pemeliharaan n ruang publik, dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas ruang publik, namun juga sekaligus memiliki kewajiban untuk memeliharanya. Didal Didalam am Undan Undangg-Un Unda dang ng No.24 No.24/1 /199 992 2 tent tentan ang g Pena Penata taan an Ruan Ruang, g, pasal pasal 5, dise disebu butk tkan an bahw bahwa: a: (a) (a) seti setiap ap oran orang g berk berkew ewaj ajib iban an berp berper eran an sert sertaa dala dalam m memelihara memelihara kualitas kualitas ruang dan (b) setiap orang berkewajiban berkewajiban menaati menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pemeliharaa pemeliharaan n dan pengelolaan, pengelolaan, maka jaminan jaminan keberlanjut keberlanjutan an fungsi fungsi dari ruang publik tersebut akan dapat lebih besar. Dalam konteks ini, masyarakat seyogyanya dipandang sebagai elemen vital, yakni sebagai elemen yang paling memahami hal-hal yang menjadi kebutuhannya sehingga ruang publik tercipta sesuai dengan kebutuhan komunitasnya. Pada gilirannya hal ini akan mendorong tumbuhnya rasa memiliki pada ruang publik tersebut.
6 2.
Kemitr Kemitraan aan dengan dengan dunia dunia usaha. usaha. Walapun Walapun pemeri pemerinta ntah h memili memiliki ki tanggu tanggung ng
jawab untuk menjamin tersedianya ruang publik, namun demikian penyediaannya dapat dapat disera diserahkan hkan kepada kepada dunia dunia usaha. usaha. Dalam Dalam konteks konteks ini pemeri pemerinta ntah h dapat dapat ber berti tinda ndak k seba sebagai gai “fas “fasil ilit itat ator or dan dan regul regulat ator or”” mela melalu luii berb berbag agai ai pera perang ngka katt pengaturannya dan sekaligus sebagai pengawas yang menjamin penyediaan jalur hijau pada ruang publik sesuai dengan kebutuhan warga kota. 3.
Penegakan hukum (law (law enforcement ) tanpa pandang bulu agar pelanggaran
pemanfaatan fasilitas umum tidak menjadi hal biasa sebagaimana dapat dijumpai di berbagai tempat di Jakarta. Instrumen yang dapat digunakan sebagai landasan penega penegakan kan hukum, hukum, disamp disamping ing Rencan Rencanaa Tata Tata Ruang Ruang Kota, Kota, adalah adalah peratu peraturan ran regulations) yang juga ditetapkan melalui Perda. Instrumen ini mintakat mintakat ( zoning regulations) memu memungk ngkin inkan kan adany adanyaa pera peran n yang yang kuat kuat dari dari para para ahli ahli pere perenc ncan anaa aan n kota, kota, arsitektur-landskap, lingkungan, dan sosial-budaya, untuk bersama-sama duduk Commission) yang terus memantau dalam Komisi Perencanaan Kota ( Planning Commission) penyelenggaraan pengaturan zoning, khususnya zoning yang ditetapkan sebagai ruang-ruang publik. 4. Penerapan Penerapan instrumen instrumen insenti insentif-dis f-disinsen insentif tif melalui melalui mekanisme mekanisme DAU DAU yang mana Pemerintah Pusat dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk secara pro-aktif mengembangkan dan mengelola ruang publik (termasuk prasarana dan sarana) dengan kondisi dan kualitas yang memenuhi aspek-aspek yang telah dikemukakan di atas. Instrumen Instrumen ini pun diharapkan diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk menj menjam amin in adany adanyaa pemi pemiha hakan kan yang yang tega tegass terh terhada adap p kelo kelomp mpok ok masy masyar araka akatt
7 menengah ke bawah agar dapat memiliki akses dan alternatif (choice (choice)) yang sama dengan kelompok lainnya. 5. Terpad Terpadu, u, terkoor terkoordin dinasi asi,, berkel berkelanj anjuta utan n dan berwaw berwawasa asan n lingkun lingkungan. gan. Prinsip Prinsip terseb tersebut ut dimaks dimaksudk udkan an agar tercip tercipta ta suatu suatu keterp keterpadua aduan n antar antar sektor sektor dan antar antar wilayah dan tekoordinasinya program-program pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 6. Pena Penata taan an tama taman n kota kota dala dalam m ruan ruang g publ publik ik tida tidak k hany hanyaa terb terbat atas as seca secara ra administratif namun juga termasuk pada kawasan (fungsional). 7. Pena Penata taan an ruang ruang publ publik ik juga juga dise disesu suai aika kan n denga dengan n perk perkem emba banga ngan n ekono ekonomi mi wilayah tersebut. 8. Dukun Dukungan gan terh terhada adap p peny penyed edia iaan an tama taman n kota kota yang yang terk terkai aitt deng dengan an pena penata taan an ruang ruang publ publik ik sepe sepert rtii pedom pedoman an loka lokasi si dan peny penyedi ediaa aan n jalu jalurr hija hijau, u, pedom pedoman an pelibatan masyarakat dalam membangun taman kota dalam ruang publik dan Usulan SNI yang terkait dengan penyediaan jalur hijau di dalam kota. Sjar Sjarif ifudd uddin in Akil Akil (2003 (2003:4 :4)) meng mengem emuka ukaka kan n bahwa bahwa dala dalam m
upay upayaa untu untuk k
menjadikan suatu suatu kota yang tertata dengan baik, baik, bersih dan berwawasan berwawasan lingkungan lingkungan memerlukan memerlukan suatu suatu penataan penataan ruang kota kota yang sesuai sesuai dengan karakter karakteristi istik k dari kota itu sendiri. sendiri. Untuk Untuk menjad menjadika ikan n kota kota sesuai sesuai dengan dengan yang yang dihara diharapka pkan n maka maka dalam dalam setiap pusat permukiman kota dapat menyusun Rencana Tata Ruang Kota agar dalam pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan dapat diatur dalam rencana tata ruang kota. kota. Sebaga Sebagaii salah salah satu satu contoh contoh dalam dalam Rencan Rencanaa Tata Tata Ruang Ruang Kota Kota juga juga memuat memuat tentang pemanfaatan ruang untuk Taman Hijau Kota/jalur hijau yang secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah dari masing–masing Pemerintah Daerah Ko ta.
8 Pemanfaatkan ruang di daerah permukiman tetap harus memperhatikan dasardasar mengenai manajemen ruang publik agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi konflik konflik antar antar pelaku pelaku pembang pembangunan unan,, antar antar masyar masyarakat akat maupun maupun dengan dengan swasta swasta.. Berdasarkan pada pemahaman tentang ruang publik dan fungsinya, kami memandang beb beber erap apaa aspe aspek k dasa dasarr yang yang
seyo seyogy gyan anya ya dapa dapatt dipe dipenu nuhi hi oleh oleh suat suatu u ruan ruang g
publik.adalah : 1.
Aksesibel tanpa terkecuali (accessible for all) dimaksudkan bahwa
ruang publik publik termasu termasuk k ruang untuk untuk olah raga raga seyogyanya seyogyanya dapat dapat dimanfaa dimanfaatkan tkan oleh oleh seluru seluruh h warga warga kota kota yang yang membut membutuhka uhkan n dan mudah mudah dijangk dijangkau. au. Dengan Dengan ownership) sepert demiki demikian, an, bebera beberapa pa fenome fenomena na sepert sepertii penguas penguasaan aan (private ownership sepertii
pemanfaatan ruang terbuka hijau atau lapangan olah raga untuk kegiatan sektor informal yang dapat menghalangi warga kota untuk memanfaatkan ruang tersebut sebagai tempat berolah raga yang merupakan kebutuhan manusia untuk kesehatan jasmani. 2.
Universalitas dimaksudkan bahwa penyediaan ruang publik seyogyanya
dapat mempertimbangkan berbagai kelas dan status kebutuhan masyarakat yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat baik kelas atas sampai bawah, dari yang normal sampai yang menyandang cacat, dari anak-anak sampai dewasa dan orang tua tua serta dari pria atau wanita. Lebih jauh, ruang publik merupa merupakan kan sarana sarana kekuat kekuatan an relasi relasi sosial sosial masyar masyarakat akat yang yang karakt karaktern ernya ya dapat dapat dili diliha hatt seper seperti ti mengi mengizi zink nkan an berb berbag agai ai kumpul kumpulan an/g /gru rup p pendu pendudu duk k bera berada da di dalamnya, serta menghargai kelas-kelas masyarakat, perbedaan etnis, gender, dan perbedaan umur. Walaupun secara umum, ruang ini bisa diakses semua manusia,
9 namun harus tetap mengikuti norma untuk tidak merugikan kepentingan umum di dalamnya. Walaupun terlihat adanya fenomena menjamurnya pembangunan “pola container development development ) yaitu bangunan yang mampu menampung kontainer” (container
berbagai berbagai aktivitas aktivitas sosial ekonomi secara sekaligus sekaligus melalui melalui misalnya misalnya Senayan Senayan hall di Senayan menggantikan open space Plaza, Taman Ria Senayan, convention hall di yang yang ada yang yang sebe sebetu tuln lnya ya dapat dapat dima dimanf nfaat aatka kan n untu untuk k pras prasar aran anaa olah olah raga raga , cenderung hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dibandingkan dengan kelompok menengah bawah. 3. Keberlanjutan fungsi ( functionability) functionability) dimaksudkan bahwa ruang publik untuk berba berbagai gai kegiata kegiatan n termas termasuk uk untuk untuk olah olah raga raga seyogy seyogyany anyaa dapat dapat dijami dijamin n terus terus berfungsi sebagaimana yang diharapkan, tidak hanya secara fisik namun yang jauh lebih penting adalah aspek fungsinya itu sendiri. Banyak fenomena di Jakarta dimana dimana ruang publik dalam dalam wujud taman kota misalnya misalnya secara secara fisik tersedia, tersedia, namun masyarakat tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan leluasa, baik safety reason reason)) maupun itu itu kare karena na alas alasan an keam keaman anan an (safety maupun kenyam kenyamana anan, n, misaln misalnya ya karena menjadi tempat berkumpulnya para pelaku kriminal dan prostitusi. 4. Kesesuaian dimaks ksud udkan kan bahwa bahwa ruan ruang g publ publik ik haru haruss dija dijami min n dapa dapatt Kesesuaian fungsi dima dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bah bahwa wa wuju wujud d ruan ruang g publ publik ik dapa dapatt berb berben entu tuk k shoppi shopping ng mall mall , ruan ruang g terb terbuka uka hijau/ hijau/tam taman, an, fasili fasilitas tas umum/s umum/sosi osial, al, pedestr pedestrian ian,, dan lain lain sebaga sebagainy inya. a. Namun Namun demikian, demikian, dapat kita lihat secara kasat mata, terutama terutama setelah setelah krisis krisis ekonomi banyak ruang publik tersebut telah beralih fungsi. Sebagai contoh, pedestrian dimanfaatka dimanfaatkan n untuk pedagang kaki lima, lima, badan jalan dimanfaatk dimanfaatkan an untuk tempat
10 parkir, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat muncul kebija kebijakan kan pengelo pengelola la Gelora Gelora Senaya Senayan n untuk untuk menutu menutup p akses akses publik publik sement sementara ara waktu waktu dalam dalam upaya upaya mengem mengembal balika ikan n fungsi fungsi kawasa kawasan n terseb tersebut ut karena karena sempat sempat dijejaki/dipenuhi oleh kegiatan pedagang kaki lima. 5.
Dapat
dioptimalkan dioptimalkan
sebagai
bagian
dari income/generate income/generate perkotaan. perkotaan.
Dengan mengoptimalkan ruang publik untuk berbagai kegiatan, diharapkan dapat medorong aktivitas kegiatan ekonomi yang merupakan sumbangan pendapat bagi daerah atau kawasan yang secara langsung akan meningkatkan perkembangan perkotaan. Berdasarkan UU No.24/1992, pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaan tata tata ruan ruang g saja saja,, namu namun n lebi lebih h dari dari itu itu term termas asuk uk dime dimens nsii pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang
dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci ; pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionaliasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan pengendalian peman pemanfaa faatan tan ruang ruang terdir terdirii atas atas mekani mekanisme sme perizi perizinan nan dan penert penertiba iban n terhad terhadap ap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTR-nya. Selanjutnya, tata ruang sendiri merupakan wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik baik yang yang direnc direncana anakan kan maupun maupun tidak, tidak, yang yang menunj menunjukka ukkan n adanya adanya hirark hirarkii dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Kawas Kawasan an perk perkot otaan aan dapa dapatt diar diarti tika kan n seba sebaga gaii kawa kawasa san n yang yang memp mempun unya yaii kegiata kegiatan n utama utama bukan bukan pertan pertanian ian dengan dengan susuna susunan n fungsi fungsi kawasan kawasan sebaga sebagaii tempat tempat permu permukim kiman an perkot perkotaan aan,, pemusa pemusatan tan dan distri distribus busii pelaya pelayanan nan jasa jasa pemeri pemerinta ntahan, han,
11 pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sjarifuddin Akil (2003:5) mengemukakan bahwa pengelolaan kawasan perkotaan (urban management ) adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian, termasuk pemeliharaan, pengendalian dan pembinaan dalam upaya memaksimalkan efisiensi dan keterjangkauan pelayanan perkotaan bagi masyarakat. Didalam rencana tata tata ruang ruang kawasan kawasan perkot perkotaan aan sendir sendiri, i, diatur diatur alokas alokasii pemanf pemanfaat aatan an ruang ruang untuk untuk berbagai penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri, sempadan sungai, dsb) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kese kesera rasi sian an,,
kete keterb rbuka ukaan an
(tra (trans nspar paran ansi si))
dan dan
efis efisie iens nsi, i,
agar agar
terc tercip ipta ta
kuali kualita tass
livable environment ) dan berkelanjutan. Rencana tata permukiman yang layak huni ((livable ruang merupakan landasan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rukmana (2002) mengemukakan bahwa penur penurunan unan kualit kualitas as lingkun lingkungan gan menyeb menyebabk abkan an kawasan kawasan perkot perkotaan aan berada berada dalam dalam kondisi kondisi yang mencemaskan mencemaskan sehingga sehingga mengancam mengancam keberlanjut keberlanjutan an pembangunan pembangunan kotakota tersebut. Hal ini disebabkan oleh visi pembangunan kota yang tidak jelas dan cende cenderu rung ng untuk untuk meme memenuh nuhii tuju tujuan an berja berjangk ngkaa pend pendek ek saja saja dan dan menga mengaba baik ikan an pencapaian tujuan jangka panjang (development (development sustainability). sustainability). Kasus banjir pada sejumlah kota-kota penting di Indonesia pada awal tahun 2002 silam, yang kemudian diikuti dengan kelangkaan air bersih dan kekeringan saat ini merupakan hal yang menjadi ancaman serius bagi kawasan perkotaan pada masa mendatang. Sementara itu itu
Pene Peneli liti tian an
yang yang
dila dilaku kuka kan n
Koma Komaru rudd ddin in
(200 (2002) 2)
meny menyim impu pulk lkan an
bahw bahwaa
pen penyi yimp mpan anga gan n terh terhad adap ap renc rencan anaa tata tata ruan ruang g kawa kawasa san n perk perkot otaa aan n yang yang tela telah h mengakibatka mengakibatkan n terjadinya terjadinya kerusakan atau bencana bencana lingkungan lingkungan disebabkan disebabkan adanya
12 faktor-fakt faktor-faktor or yang pada dasarnya dasarnya bertitikt bertitiktolak olak dari lemahnya urban governance governance.. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : (a) Lemahnya Lemahnya kesadaran kesadaran masyarak masyarakat at terhadap terhadap pentingnya pentingnya penataan penataan ruang, ruang, (b) Lemahny Lemahnyaa kemamp kemampuan uan pengawa pengawasan san dan pengenda pengendali lian an pembang pembanguna unan, n, baik baik oleh oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, (c) Lemahny Lemahnyaa penegak penegakan an hukum, hukum, sert sertaa (d) belum belum tercip terciptan tanya ya semanga semangatt dan mekanisme mekanisme kerjasam kerjasamaa lintas lintas wilayah wilayah dalam pembangunan yang sinergis – Pada kasus banjir di Jabodetabek awal tahun 2002 misalnya, perubahan guna lahan yang masif pada daerah hulu – yang tidak sesuai dengan peruntukannya – mengakibatkan dampak yang serius pada daerah hilir 2.2.
Kebijakan Pu Publik
Kebijak Kebijakan an publik publik adalah adalah pengger penggerak ak seluru seluruh h kehidu kehidupan pan bersam bersama, a, seluru seluruh h organisasi, biak pemerintahan, bisnis, maupun nirlaba, disetiap negara. Keunggulan suatu negara ditentukan ditentukan oleh kebijakan publik yang unggul Thomas R. Dye (1992:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuai yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Riant Nugroho D. (2004:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-pra praktek-praktek ktek tertentu. tertentu. Carl L Friedric Friedrick k dalam Riant Nugroho, D (2004:5) (2004:5) mengar mengarti tikan kan
kebija kebijakan kan publik publik sebagai sebagai serangka serangkaian ian tindakan tindakan yang diusulkan diusulkan
seseor seseorang, ang, kelomp kelompok ok atau atau pemeri pemerinta ntah h dalam dalam suatu suatu lingkun lingkungan gan terten tertentu, tu, dengan dengan ancaman dan peluang yang ada dimana kebijakan yang diusulkan tertentu ditujukan
13 untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rang mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemeri pemerintah ntah.. Fokus Fokus utama utama kebija kebijakan kan publik publik dalam dalam negara negara modern adalah pelayanan publik , yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan pub publi lik k deng dengan an hak hak untu untuk k mena menari rik k pajak dan retribusi; retribusi; dan pada sisi lain meny menyei eimb mban angk gkan an
berb berbag agai ai
kelo kelomp mpok ok
dala dalam m
masy masyar arak akat at
deng dengan an
berb berbag agai ai
kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. (William Dunn, 2003:5) Terminologi
kebij kebijaka akan n
publi publik k
menun menunju juk k
pada pada
sera serang ngkai kaian an
pera perala lata tan n
pelaksanaan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undanga perundang-undangan, n, mencakup mencakup juga aspek aspek anggara anggaran n dan strukt struktur ur pelaks pelaksana ana.. Joko Joko Widodo Widodo (2007: (2007:1) 1) Siklus Siklus kebija kebijakan kan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Achmady Z.A (1994:38) (1994:38) mengemukakan mengemukakan bahwa keterlibatan keterlibatan publik dalam setiap setiap tahapan tahapan kebija kebijakan kan bisa bisa menjad menjadii ukuran ukuran tentan tentang g tingkat tingkat kepatuh kepatuhan an negara negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian serangkaian persoalan persoalan yang ingin diselesaikan diselesaikan dan prior priorit itasn asnya, ya, dapatka dapatkah h publik publik member memberii masukan masukan yang yang berpen berpengar garuh uh terhad terhadap ap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publi publik k mengawa mengawasi si penyimp penyimpanga angan n pelaks pelaksanaa anaan, n, juga juga apakah apakah tersed tersedia ia mekani mekanisme sme kontrol kontrol publik publik,, yakni yakni proses proses yang yang memung memungkin kinkan kan keberat keberatan an publik publik atas atas suatu suatu
14 kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada pada kein keingi gina nan n pengu penguas asaa atau atau pemerintah yang yang ideal idealny nyaa dala dalam m masy masyar arak akat at demokratis merupakan merupakan cerminan pendapat umum (opini publik ). ). Untuk mewujudkan keingi keinginan nan terseb tersebut ut dan menjad menjadika ikan n kebijak kebijakan an terseb tersebut ut efekti efektif, f, maka maka diperl diperluka ukan n seju sejuml mlah ah hal: hal: pert pertam ama, a, adany adanyaa pera perang ngkat kat hukum berupa berupa peratu peraturan ran perund perundangangundan undanga gan n sehi sehing ngga ga dapat dapat dike diketa tahu huii publ publik ik apa apa yang yang tela telah h dipu diputu tusk skan an;; kedua kedua,, kebi kebija jakan kan ini ini juga juga haru haruss jela jelass stru strukt ktur ur pela pelaks ksan anaa dan dan pemb pembia iaya yaan anny nya; a; keti ketiga, ga, diperlukan diperlukan adanya kontrol kontrol publik, publik, yakni mekanisme mekanisme yang memungkinkan memungkinkan publik publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. tidak. Dalam masyarakat masyarakat autoriter kebijakan kebijakan publik adalah keinginan keinginan penguasa penguasa sema semata ta,, sehi sehingg nggaa penj penjab abar aran an di atas atas tida tidak k berja berjala lan. n. Teta Tetapi pi dala dalam m masy masyar arak akat at demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan para pemimpin politik untuk untuk berkom berkomuni unikas kasii dengan dengan masyar masyaraka akatt untuk untuk menamp menampung ung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. dipenuhi. Adalah Adalah naif untuk untuk menghar mengharapka apkan n bahwa bahwa ada pemeri pemerinta ntahan han yang yang bisa bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu otoriter suatu pemerintahan yang yang tida tidak k memp memper erhat hatik ikan an deng dengan an sung sungguh guh-s -sung unggu guh h aspi aspira rasi si dan dan beru berusa saha ha mengkom mengkomuni unikas kasika ikan n kebijak kebijakan an yang yang berjal berjalan an maupun maupun yang yang akan akan dijala dijalankan nkannya nya.. dalam pendekatan yang lain kebijakan publik dapat dipahami dengan cara memilah dua konseps konsepsii besarn besarnya ya yakni yakni kebijak kebijakan an dan publik. publik. termi terminol nologi ogi kebija kebijakan kan dapat dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya
15 kebijakan kebijakan merupakan merupakan hasil menimbang menimbang untuk selanjutnya selanjutnya memilih memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi peng pengam ambi bila lan n keput keputus usan. an. Char Charle less Lind Lindbl blom om dala dalam m Bhat Bhatta ta Gamb Gambhi hirr (199 (1996: 6:68 68)) menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Darwin (1995:5) terminologi terminologi publik memperlih memperlihatkan atkan keluasan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. didefinisikan. akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan dengan state, state, market market dan civil civil societ society. y. mereka merekalah lah yang yang kemudi kemudian an menjad menjadii aktor aktor dalam arena publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor ak tor tersebut. Riant Nugroho, D (2004:118) mengemukkan bahwa dalam pelaksanaannya, kebijak kebijakan an publik publik harus harus dituru diturunka nkan n dalam dalam serang serangkai kaian an petunj petunjuk uk pelaks pelaksana anaan an dan pet petun unju juk k tekni tekniss yang yang berla berlaku ku internal dalam dalam biro birokr kras asi. i. Seda Sedangk ngkan an dari dari sisi sisi masyar masyarakat akat,, yang yang penting penting adalah adalah adanya adanya suatu suatu standar standar pelayanan pelayanan publik, publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara (negara)) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima penerima layanan. layanan. William William Dunn (2003:86) (2003:86) memfokuskan memfokuskan politik pada kebijakan kebijakan publ publik ik mend mendeka ekatk tkan an kaji kajian an poli politi tik k pada pada admin adminis istr tras asii negar negara, a, kare karena na satu satuan an analisi analisisny snyaa adalah adalah proses proses pengam pengambil bilan an keputus keputusan an sampai sampai dengan dengan evalua evaluasi si dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat.
16 2.3.
Konsep Pe Pembangunan
Dalam pengertian sehari-hari sehari-hari yang sederhana, sederhana, dapatlah dapatlah disebutkan disebutkan bahwa pem pemba bangu nguna nan n meru merupak pakan an usah usahaa yang yang dila dilakuk kukan an oleh oleh suat suatu u masy masyar arak akat at untu untuk k meningkatkan meningkatkan taraf hidup mereka. (Lange dalam Zulkarimen Zulkarimen Nasution, Nasution, 2004:27) Nam Namun un
untuk untuk suat suatu u pemb pembah ahas asan an yang yang berl berlat atar ar bela belakan kang g ilmi ilmiah, ah, tent tentu u harus harus
diusahakan diusahakan suatu pengertian pengertian yang kurang lebih menggambarkan menggambarkan apa yang dimaksud seba sebaga gaii
pemb pemban angun gunan an
sepe sepert rtii
mode modern rnis isas asi, i, peru peruba bahan han sosi sosial al,,
indus industr tria iali lisa sasi si,,
growth) dan wester westernis nisasi asi,, pertum pertumbuha buhan n ( growth) dan evol evolus usii sosio osio kult kultur ural al.. Frey rey dala dalam m Zulkar Zulkarime imen n Nasuti Nasution on (2004: (2004:28) 28) mengemuk mengemukakan akan bahwa
pemban pembanguna gunan n adalah adalah
(growth) terasa pertumbuhan pertumbuhan growth) terasa terlalu terlalu luas sedangkan industrial industrialisasi isasi terlalu sempit, sempit, sementara westernisasi berwawasan sempit dan meragukan. Roger dalam Zalkarimen Nasution Nasution (2004:28) (2004:28) mengemukakan mengemukakan bahwa pembangunan merupakan merupakan proses proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial,sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Pemb Pemban angu gunan nan
adal adalah ah
peru perubah bahan an
menuj menuju u
pola pola-p -pol olaa
masy masyar arak akat at
yang yang
memungkinkan realisasi yang baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan warganya mempunyai kontrol yang lebih terhadap diri mereka senidir (Inayatullah dalam Nasution, 1996:37). Roge Rogerrs
dan dan
Shoem hoemak aker er
(Nasu Nasuttion, ion,
1996 1996::38) 38)
membe emberi rika kan n
bat batasan asan
pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehi kehidu dupan pan yang yang lebi lebih h tingg tinggii mela melalu luii meto metode de prod produks uksii yang yang lebi lebih h mode modern rn dan dan
17 organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adal;ah modernisasi pada tingkat sosial. (progress), pembangunan Tehranian Tehranian (1997:17) (1997:17) mengartikan mengartikan istilah kemajuan kemajuan progress), (development ) dan modernisasi sebagai suatu fenomena historis yang sama, yaitu transisi dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat yang industrial. Tujuan umum ( goals) goals) pembangunan adalah proyeksi, terjauh dari harapanharapan dan ide-ide manusia komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin objective)) atau masyarakat idela terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus ((objective pembangunan adalah biasanya dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu (Suld dan Tyson dalam Nasution, 2004:30) Selain pembangunan itu mempunyai tujuan, juga mempunyai target. Target pembangunan diwujudkan dalam tujuan-tuju tujuan-tujuan an yang diteruskan secara konkrit, konkrit, dipertimba dipertimbangkan ngkan rasional rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakan sebagai aspirasi antara situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan. 2.4. 2.4.
Kons Konsep ep Per Peren enca cana naan an Pem Pemba bang ngun unan an
Jan Tinber Tinbergen gen (1997: (1997:33 33 member memberika ikan n istila istilah h development sebaga sebagaii suatu suatu kerang kerangka ka berpik berpikir ir yang yang konsep konseptua tuall atau atau conceptual conceptual framework framework untuk menyebut menyebut perub perubahan ahan indivi individual dual,, instit institusi usiona onal, l, nasion nasional al dan intern internasi asional onal,, dan juga juga untuk untuk menyebut kemajuan atau progress merupakan fenomena development yang menjadi pertumbuhan pertumbuhan modernisas modernisasi, i, perubahan perubahan demokrasi, demokrasi, produktivi produktivitas, tas, industrial industrialisasi isasi dan sejumlah perubahan historis Zulkarimen Zulkarimen Nasution Nasution (2004:27) (2004:27)
Pembangunan Pembangunan adalah adalah perubahan menunju menunju
pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai
18 kemanusiaan kemanusiaan yang memungkinkan memungkinkan suatu masyarakat masyarakat mempunyai mempunyai kontrol kontrol yang lebih bes besar ar
terh terhad adap ap
ling lingku kung ngan anny nyaa
dan dan
terh terhad adap ap
tuju tujuan an
poli politi tikn knya ya,,
dan dan
yang yang
memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka. Penyelenggar Penyelenggaraa dalam proses proses perencanaan perencanaan haruslah haruslah melibatkan melibatkan masyarakat masyarakat untuk menentukan hal -hal yang tersebut diatas. Kesepakatan yang dibuat antara penyelenggara bersama dengan masyarakat tersebut akan dituangkan dalam sebuah dokumen dokumen yang yang disebut disebut piagam warga. warga. Piagam Piagam Warga Warga ini akan menjad menjadii sebuah sebuah tongga tonggak k dalam dalam penyel penyeleng enggar garaan aan pelaya pelayanan nan publik. publik. Piagam Piagam warga warga member memberika ikan n jam jamin inan an atas atas hak-h hak-hak ak masy masyar arak akat at untu untuk k memp memper erol oleh eh laya layana nan n sesu sesuai ai denga dengan n kesepakatan kesepakatan bersama antara antara penyelenggar penyelenggaraa dan masyarakat masyarakat sebagai penerima. Di pihak lain, piagam warga juga memberikan jaminan kepada hak yang harus diterima penyelengga penyelenggara ra atas pelayanan publik publik yang diberikanny diberikannya. a. Mekanisme Mekanisme pengawasan pengawasan dalam pelayanan publik selanjutnya akan mulai dari dari titik ini (Robins, 2000:192) Bedi Arjun (1999:13) mendefinisikan perencanaan sebagai tahap penyusunan kegiatan-kegi kegiatan-kegiatan atan berdasarkan berdasarkan hasil identifikas identifikasii terhadap terhadap masalah-mas masalah-masalah alah yang diperoleh secara langsung dilapangan. Perencanaan juga diartikan secara luas oleh para ahli untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang definisi dari perencanaan . Islamy Islamy (2000:102) (2000:102) mengemukakan mengemukakan bahwa perencanaan perencanaan adalah bagian dari tujuan tujuan yang akan dicapai melalui proses penyusunan langkah kerja yang berorientasi pada bidang-bidang masalah yang dihadapi. Suwi Suwignj gnjo o (199 (1996: 6:13 13)) meng mengem emuk ukak akan an bahwa bahwa peren perencan canaa aan n adala adalah h pros proses es pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan pada
19 masa masa yang yang akan akan data datang ng..
Tjok Tjokro roam amid idjo jojo jo (199 (1997: 7:63 63))
meng mengem emuk ukak akan an bahw bahwaa
perencanaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a.
Rencana di waktu perang
b.
Perencanaan an anti si siklus
c.
Perencanaan perspektif
d.
Perencanaan proyek demi proyek
e.
Perencanaa naan investor sektor publ ublik
f.
Perencanaa naan ko komprehen hensif sektor pub publlik
g.
Perencanaa naan regional secara fisik
h.
Perencanaan pe pembangunan Pere Perenca ncana naan an fisi fisik k meru merupa pakan kan suat suatu u pere perenc ncana anaan an yang yang meng mengus usah ahaka akan n
kemanf kemanfaat aatan an fungsi fungsiona onall secara secara optim optimum um dari dari tata tata ruang ruang atau atau tata tata tanah tanah sepert sepertii perencanaan kota, perencanaan wilayah, dan perencanaan daerah transmigrasi atau daerah pemukiman baru. Tjokroamidjojo (1997:66) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan mempunyai ciri-ciri yang antara lain : 1.
Usah Usahaa untu untuk k men menca capa paii per perke kemb mban anga gan n sosi sosial al ekon ekonom omii yan yang g tet tetap ap
2.
Usah Usahaa unt untuk uk menin eningk gkat atka kan n pen penda dapa pattan per perkapi kapitta
3.
Usah Usahaa untu untuk k meng mengad adak akan an peru peruba baha han n stru strukt ktur ur ekon ekonom omii
4.
Usaha un untuk me memperluas uas ke kesempatan ke kerja
5.
Usah Usahaa unt untuk uk melak elakuk ukan an pem pemerat erataa aan n pem pemba bang ngun unan an
6.
Usaha
masyarakat
untuk
melakukan
pembinaan
lembaga-lembaga
ekonomi
20 Arth Arthur ur Lewi Lewiss dala dalam m Tjok Tjokro roam amidj idjoj ojo o (199 (1997: 7:73 73)) meng mengem emuka ukaka kan n bahw bahwaa perencanaan adalah proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari peny penyus usun unan an suat suatu u renc rencana ana,, peny penyus usun unan an prog progra ram m kegia kegiata tan, n, pela pelaks ksan anaa aan n sert sertaa pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Tahap-tahap dalam proses perencanaan pembangunan antara lain : a.
Penyusun rencana
Penyusun rencana terdiri dari unsur-unsur : 1)
Tinjauan
keadaan
sebelum
memulai
rencana
untuk
mengidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi 2)
Perkiraan ke keadaan ma masa ya yang ak akan di dilalui re rencana
3)
Penetapan tujuan rencana
4)
Identifikasi kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang perlu
dilakukan dalam rencana 5) b.
Proses pengambilan keputusan
Penyusunan pr program re rencana Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci terperinci mengenai tujuan
atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan kadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga yang akan melakukan program-program pembangunan 2.5. 2.5.
Fakto Faktor-F r-Fakt aktor or Yang Yang Memp Mempen enga garuh ruhii Ke Kebij bijaka akan n Pem Pemban bangu guna nan n
Menurut Anderson dalam Winarno (2002) kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan
21 tertentu. Batasan lain yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1992:85) bahwa “ public policy is whatever government choose to do or not to do”. do” . Seorang pakar ilmu politi politik k lain, lain, Richar Richard d Rose Rose (1995: (1995:14) 14) menyar menyarank ankan an bahwa bahwa kebijak kebijakan an hendakny hendaknyaa dipahami dipahami sebagai sebagai serangkaia serangkaian n kegiatan kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Faktor-fakt Faktor-faktor or yang mempengaruhi mempengaruhi kebijakan kebijakan pemerintah pemerintah terkonsentr terkonsentrasi asi pada otoritas pemerintah, kondisi perekonomian, politik dan administrasi pemerintahan. William N. Dunn (2003:64) mengemukakan bahwa otoritas pemerintah menjamin terlaksananya pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan untuk menunjang kegi kegiat atan an perek perekono onomi mian an dan admi admini nist stra rasi si peme pemeri rint ntaha ahan. n. Seme Sement ntar araa itu itu Bhat Bhatta ta Gambhir (1996:55) mengemukakan bahwa kebijakan pembangunan dipengaruhi oleh governance). Prinsip-p prinsip-pr prinsip-prinsip insip pemerintah pemerintah yang baik (good governance Prinsip-prinsi rinsip p tersebut tersebut meliputi : Participation) a) Partisipasi ( Participation) Sebuah kebijakan pemerintah yang partisipatif dapat melibatkan unsur-unsur yang berperan penting dalam pemerintahan seperti unsur legislasi, masyarakat dan unsur swasta. b) Akuntabilitas Accountability) Accountability ( ) Sebuah kebijakan pemerintah pemerintah yang akuntabilit akuntabilitas as dapat dipetanggungj dipetanggungjawabkan awabkan kepada publik dan menjamin stabilitas pemerintahan dan tetap dipercaya. c) Tran Transp spar aran ansi si (Transparancy (Transparancy))
22 Sebuah kebijakan pemerintah yang transparansi dapat mencerminkan keutuhan bangsa dan pemerintahan yang terbuka untuk diketahui masyarakat. Responsivenness) d) Day Daya Tan Tangg ggap ap ( Responsivenness) Sebuah kebijakan kebijakan pemerintah pemerintah yang memiliki memiliki daya tanggap tanggap dapat menanggapi berbagai keinginan dan keluhan masyarakat. e) Berori Berorient entasi asi Pada Pada Konse Konsensu nsuss (Consensus (Consensus Orientation) Orientation) Sebu Sebuah ah
kebi kebija jaka kan n
peme pemeri rint ntah ah
yang yang
bero berori rien enta tasi si
pada pada
kons konsen ensu suss
dapa dapatt
memecah memecahkan kan berbag berbagai ai masala masalah h dalam dalam pemeri pemerinta ntahan han dan member memberika ikan n pelaya pelayanan nan kepada masyarakat.
f) Keadilan ( Equity) Equity) Sebuah kebijakan pemerintah yang adil dapat menyelenggarakan pemerintahan secara adil dan memberikan keadilan kepada masyarakat g) Keefektifa Keefektifan n dan Efisiens Efisiensii (Effectiv (Effectiveness eness and and Efficiency Efficiency)) Sebuah kebijakan kebijakan pemerintah pemerintah yang efektif efektif dan efisien efisien dapat mencermati mencermati kondisi kondisi pemerintaha pemerintahan n
dan memberikan memberikan perubahan-per perubahan-perubahan ubahan dalam dalam waktu yang singkat singkat
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. h)
Visi Strategis (Strategis Vision) Vision) Sebuah Sebuah kebijak kebijakan an pemeri pemerinta ntah h yang yang memili memiliki ki visi visi strate strategis gis,, dapat dapat membuat membuat
perub perubahan ahan secara secara strate strategis gis dalam dalam pemeri pemerinta ntahan han.. Berkai Berkaitan tan dengan dengan faktor faktor-fa -fakto ktor r terseb tersebut, ut, maka maka kebijak kebijakan an pemeri pemerinta ntah h merupak merupakan an suatu suatu keputu keputusan san yang yang menjad menjadii landasan hukum bagi pemerintah dalam melakukan pemerintahan
23 Program pembangunan harus melalui proses strategic penetapan bukan hanya isinya (keputusan mengenai persoalan apa) namun juga prosesnya (bagaimana cara mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dengan kata lain disamping itu perlu dirumuskan strategi
program
pembangunan
juga
terpenting
adalah
bagaimana
mengimplementasikannya. Henri Nicolas (1997:7) (1997:7) mengemukakan mengemukakan studi pembangunan pembangunan kebijakan kebijakan publik publik yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan implem implementa entasi si progra program m pembang pembanguna unan n semaki semakin n mendapa mendapatt perhatian perhatian bukan saja di negara-negara negara-negara maju tapi juga di negara-negar negara-negaraa berkembang. berkembang. Meskipun demikian harus diakui bahwa di negara berkembang (dunia ketiga) saat ini masih masih kurang kurang yang yang member memberikan ikan perhat perhatian ian serius serius terhad terhadap ap hubungan hubungan antara antara ciri ciri kebi kebija jaks ksana anaan an,,
prog progra ram m denga dengan n impl implem ement entas asin inya ya atau atau studi studi yang yang menco mencoba ba
mengkor mengkorela elasik sikan an antara antara variab variabel el implem implement entasi asi dengan dengan ciri ciri rezim rezim polit politik ik dimana dimana program pembangunan tersebut diimplementasikan. Studi tentang implementasi kebijakan pembangunan dalam penelitian Wahab (2000) menyaknikan kebijakan pembangunan sebagai usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan. Dengan kata lain yakni sebagai peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebi kebija jaks ksana anaan an,,
baik baik yang yang meny menyan angk gkut ut usah usahaa
untu untuk k mela melaks ksan anaka akan n
progr program am
pembangunan. pembangunan. Dalam konteks konteks ini dapatlah dikatakan dikatakan bahwa fungsi implementasi implementasi yakni untuk membentuk membentuk suatu suatu hubungan hubungan yang memungkinkan memungkinkan tujuan-tuj tujuan-tujuan uan atau sasa sasara rann-sa sasa sara ran n negar negaraa diwu diwuju judk dkan an seba sebaga gaii hasi hasill akhir akhir suat suatu u kegi kegiat atan an yang yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu fungsi implementasi terdiri dari caracara atau saran-saran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju
24 tercap tercapain ainya ya tujuan tujuan yang yang dan sasara sasaran-s n-sasa asaran ran yang yang dikehe dikehendak ndaki. i. Wahab Wahab (2000) (2000) melihat bahwa implementasi kebijakan pembangunan merupakan sandungan terberat dan serius bagi efektivitas kebijaksanaan pembangunan dibanding sosial ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam konteks ini pemerintahan boleh jadi mempunyai sejumlah sejumlah atau berbagai berbagai kebijaksana kebijaksanaan an dalam bentuk program program pembangunan pembangunan yang layak, misalnya hal yang bersentuhan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan keadilan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Tetapi sangat disayangkan disayangkan dalam menterjema menterjemahkan hkan suatu kebijakan kebijakan dalam bentuk program program atau proyek dalam tahap implementasi implementasi terkadang dihadapkan pada berbagai kendala. Berbag Berbagai ai kendal kendalaa terseb tersebut ut antara antara lain, lain, bebera beberapa pa kebijak kebijakan an hanya hanya bersif bersifat at statem statemen en atau atau pernya pernyataa taan n simbol simbolik, ik, tanpa tanpa diduku didukung ng politi political cal will will dalam dalam bentuk bentuk undan undang-u g-und ndan ang g
sehi sehing ngga ga outp output ut yang yang dihas dihasil ilka kan n tida tidak k sesu sesuai ai denga dengan n yang yang
direncanakan. Riggs Riggs (1996: (1996:42) 42) menyeb menyebutk utkan an bahwa bahwa disamp disamping ing diseba disebabkan bkan langkah langkahnya nya sumber-sumb sumber-sumber er kebijaksanaa kebijaksanaan n dirumuskan dirumuskan secara secara sembrono sembrono dan berlawasan berlawasan dari kelompok sasaran boleh jadi merupakan penyebab dari semuanya yang disebabkan oleh kelemahan administrasi yang telah menghambat bahkan sering menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Lebih Lebih lanjut lanjut Riggs Riggs (1996: (1996:58) 58) dalam dalam analis analisisn isnya ya juga juga menyat menyataka akan n bahwa bahwa umunya di negara-negara baru berkembang khususnya di negara tradisional atau dalam istilah istilah Riggs “masyarakat “masyarakat prismatis prismatis”” pelaksanaan pelaksanaan pemerintahan pemerintahan mengalami mengalami berbagai berbagai permasalahan permasalahan seperti seperti birokrasi tempaknya tempaknya membuat aturan sendiri sendiri untuk mempertahankan keberadaannya, senioritas, hubungan patron aturan jabatan ketat,
25 kerja sambilan, korupsi semuanya merupakan pertanda bahwa tekanan utama kaum administrator tidak ditujukan untuk meningkatkan hasil kerjanya. Hubungan antara keluarga dan kolega yang dominan. Suatu hal yang menjadi hambatan dalam proses perencanaan yakni terkadang para administrator dan para pejabat politik yang ada di daerah ada keengganan untuk meng mengum umpu pulk lkan an data data dan dan info inform rmas asii yang yang terk terkai aitt untu untuk k kepe kepent ntin inga gan n
dala dalam m
peren perencana canaan an dan implem implement entasi asi kebija kebijakan kan.. Hal merupa merupakan kan persoa persoalan lan yang yang terus terus diupayakan untuk mendapat perhatian di daerah. Implementasi kebijakan dalam kaitannya sebagai suatu konsep atau gagasan sangat ditentukan oleh ketajaman analisis yang didukung validasi data dan informasi. Meskipun juga tidak dapat dipisahkan kualitas analisis ini tidak ada artinya bila kebijakan kebijakan yang diselenggarakan diselenggarakan dalam lingkungan lingkungan yang tidak kondusif. kondusif. KonsepKonsepkonsep dalam bentuk perencanaan akan sia-sia bila para pelaku kebijakan yang terkait tida tidak k
meny menyad adar arii
arti arti
pent pentin ingn gnya ya
kebi kebija jaka kan n
ters terseb ebut ut..
Dan Dan
tida tidak k
bers bersed edia ia
mengalokasikan sumber daya dan biaya yang diperlukan untuk itu. Fadillah Fadillah (2001) dengan dengan tegas mengatakan mengatakan bahwa implementa implementasi si
kebijakan kebijakan
adalah suatu yang paling penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.ke kebijakan.kebijakan bijakan-kebij -kebijakan akan akan berupa impian impian atu rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Hal ini merupakan kondisi ideal yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Suat Suatu u kebi kebija jaka kan n akan akan berj berjal alan an secar secaraa sist sistem emat atik ik dan dan efek efekti tiff mana manaka kala la terpenuhi beberapa hal, antara lain :
26 1. Para Para stake stakeho hold lder erss yang yang terk terkai aitt dalam dalam pros proses es kebi kebija jakan kan meny menyad adar arii bahw bahwaa pemerintah adalah organisasi untuk mencapai tujuan kolektif yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan kebijakan publik. Legistimasi keputusankeputusan yang diambil pemerintah akan begitu kuat jika pemerintah tidak (ter (terbi bias asa) a) meny menyal alah ahgun gunak akan an kewe kewenan nanga gan n dan dan deng dengan an demi demiki kian an maka maka masyarakat akan yakin bahwa pemerintah pemerintah akan melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. 2. Pemeri Pemerinta ntah h diyaki diyakini ni masyar masyarakat akat memiliki memiliki kompet kompetens ensii sehing sehingga ga kebijak kebijakanankebijakan yang ditetapkan bisa diwujudkan. Pemerintah tidak hanya tahun apa yang harus diputuskan, namun juga tahu bagaimana merealisasikan. Kontrol terhadap dana dan berbagai sumber-sumber yang dilakukan pemerintah, serta pemb pembuku ukuan an berb berbag agai ai pros prosed edur ur dan tata tata kele kelemb mbag agaa aan n yang yang dila dilakuk kukan an memungkinkan pemerintah tampil sebagai pengelola proses kebijakan yang kompeten. 3. Pemeri Pemerinta ntah h diyaki diyakini ni oleh oleh berbag berbagai ai kelomp kelompok ok masyar masyaraka akatt setemp setempat at sebaga sebagaii orga organi nisa sasi si polit politik ik yang yang sifa sifatn tnya ya netr netral al,, tida tidak k memi memiha hak k golo golong ngan an atau atau kelomp kelompok ok terten tertentu. tu. Jika Jika masyar masyarakat akat setemp setempat at tidak tidak mencapa mencapaii kenetr kenetrala alan n pemerintah, pemerintah, maka kebijakan kebijakan yang dirumuskan dirumuskan akan direspon direspon sebagai sebagai strategi strategi penindasan atau marginalisasi kelompok non pemerintah. Miles dan Snow dalam Salusu (1998:118) melihat suksesnya implementasi suat suatu u kebi kebija jaka kan n dapa dapatt dili diliha hatt dari dari persp perspek ekti tiff lain lain deng dengan an meng menguk ukur ur ting tingkat kat kesesuaiannya dengan peraturan peundang-undangan dan petunjuk khusus dari para birok birokrat rat.. Dengan Dengan demiki demikian an lebih lebih lanjut lanjut Salusu Salusu (1998: (1998:119) 119) menyat menyatakan akan bahwa bahwa
27 kesesu kesesuaia aian n implem implement entasi asi strate stratejik jik dengan dengan peratu peraturan ran perunda perundangng-und undanga angan n juga juga mengandung makna kesesuaiannya dengan keinginan birokrasi Grindle (1994:68) mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dievaluasi dari sudut kemampuan kemampuannya nya secara nyata nyata dalam meneruskan meneruskan atau mengoperasionalkan berbagai program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau atau memband membanding ingkan kan antara antara hasil hasil akhir akhir dari dari berbaga berbagaii progra program m terseb tersebut ut dengan dengan berba berbagai gai tujuan tujuan kebijak kebijaksan sanaan aan.. Untuk Untuk lebih lebih memper mempermud mudah ah memaha memahami mi proses proses imple mpleme ment ntas asii
kebi kebijjaks aksanaa anaan n
bese beserrta
cera cera
menge engeva valu luas asii,
maka aka
Gri Grindl ndle
mengem mengemban bangkan gkan teori teori-te -teori orinya nya dalam dalam suatu suatu gambar gambar atau atau diagra diagram m implem implementa entasi si kebijakan yang dapat dipahami dengan jelas. Dengan memahami konsep yang telah dikembangkan Grindle, maka secara jelas dapat dilihat bahwa proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula sifatnya umum diuraikan dan dirinc dirincii dalam dalam bentuk bentuk progra program-p m-prog rogram ram.. Selanj Selanjutn utnya ya progra program-p m-prog rogram ram terseb tersebut ut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan disertai berbagai macam saran dari sejumlah dana atau atau biaya biaya yang yang telah telah dialok dialokasi asikan. kan. Selanj Selanjutn utnya ya diterj diterjema emahkan hkan ke dalam dalam kegiatan kegiatan yang lebih operasional operasional untuk mewujudkan mewujudkan berbagai tujuan dan sasaransasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya. Pemaham Pemahaman an yang yang terkai terkaitt dengan dengan implem implement entasi asi kebijak kebijaksan sanaan aan yang yang telah telah diuraikan di atas, dipertegas oleh pendapat Grindle (1994:72) mengemukakan bahwa kebijaksanaan negara tanpa syarat –syarat sebagaimana yang telah diuraikan Grindle, maka maka kebija kebijaksa ksanaa naan n negara negara sepert seperti; i; keseha kesehatan tan masyar masyarakat akat,, peruma perumahan han rakyat rakyat,,
28 pendidikan atau pembangunan pedesaan boleh dikatakan hanya retorika politik dan slogan politik. Secara teoritis pada tahap implementasi ini proses perumusan kebijaksanaan, dan berbagai program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam tatanan operasional atau praktek, perbedaan antara tahap perumusan kebijaksanaan dan tahap implementasi sebena sebenarny rnyaa sulit sulit dipert dipertaha ahankan nkan karena karena umpan umpan balik balik dari dari prosed prosedur ur implem implement entasi asi mungkin menyebabkan diperlukannya berbagai peruahan tertentu. Peru Peruba baha hann-pe peru ruba baha han n
ini ini
dapa dapatt
terj terjad adii
pada pada
tuju tujuan an-t -tuj ujua uan n
dan dan
ara ara
kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Atau berbagai aturan atau pedoman yang sudah disepak disepakati ati atau atau dirumu dirumuska skan n ternya ternyata ta perlu perlu ditinj ditinjau au kembal kembalii sehing sehingga ga penyeba penyebab b peninjauan peninjauan ulang terhadap terhadap pembuatan pembuatan kebijaksana kebijaksanaan an pada sisi implementasiny implementasinya. a. Dipahami pula bahwa proses implementasi negara yang satu dengan negara yang lain akan berbeda, hal ini sangat terkait dengan sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Islamy (2000:105) melihat bahwa suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efekti efektiff apabil apabilaa dilaks dilaksanak anakan an dengan dengan mempuny mempunyai ai dampak dampak positi positiff bagi bagi anggoat anggoat masyarakat. Atau dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan negara. Oleh karena itu jika anggota masyarakat tidak bertindak atau berbuat sesuai dengan keinginan atau harapan pemerintah, maka kebijaksanaan negara mejadi tidak efektif. Berd Berdas asar arka kan n
bebe bebera rapa pa
hal hal
ters terseb ebut ut,,
lebi lebih h
lanj lanjut ut
Islam slamy y
(200 (2000: 0:10 107) 7)
menyimplkan bahwa semua kebijaksanaan negara, apapun bentuknya dimaksudkan
29 untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan-aturan atau tujuan-tujuan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan ditetapkan oleh pemerintah. pemerintah. Sehingga Sehingga dengan jelas dapat dapat kita kita liha lihatt bagai bagaima mana na legi legist stim imas asii yang yang dimi dimili liki ki oleh oleh pemer pemerin inta tah h dala dalam m pembuatan kebijakan. 2.6.
Kerangka Pi Pikir
Pena Penata taan an ruan ruang g kota kota di Kota Kota Raha Raha meru merupa paka kan n bagi bagian an dari dari renc rencan anaa pembangunan yang meliputi penyediaan fasilitas kepentingan umum yang menjadi kebutuhan kebutuhan publik. publik. Penyediaan Penyediaan kebutuhan-kebutuh kebutuhan-kebutuhan an publik dalam tata ruang kota akan mendukung aktivitas publik yang memungkinkan terselenggara pemerintahan dan perekonomian perekonomian yang baik. baik. Penataan Penataan
ruang kota kota meliputi meliputi menyediakan menyediakan taman
hijau kota, penyediaan sarana dan prasarana taman kota serta pembangunan jalur hijau kota sebagai bagian dari rencana pembangunan kota Raha untuk mewujudkan kota yang bersih dan hijau. Pemb Pemban angu gunan nan tata tata ruan ruang g kota kota memb membut utuhk uhkan an kerja kerja sama sama peme pemeri rinta ntah, h, masyarakat dan pihak swasta yang mendukung proses perencanaan pembangunan tata ruang ruang kota. kota. Implem Implementa entasi si pembang pembanguna unan n tata tata ruang ruang kota kota diatur diatur dengan dengan kebija kebijakan kan pemerintah baik untuk pengalokasian anggaran pembangunan, rencana kerja, wilayah sasaran pembangunan dan kebijakan pengawasan serta kebijakan evaluasi terhadap pembangunan yang direncanakan di Kota Raha. Perencanaan pembangunan taman kota diatur dengan kebijakan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta, serta mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan taman kota di Kota Raha Sehingga
30 tujuan yang direncanakan dapat diwujukan dan menjadikan Kota Raha sebagai kota hijau. Sehubungan dengan penelitian tentang kebijakan perencanaan pembangunan taman taman kota kota di Kota Kota Raha, Raha, maka maka alat alat analis analisis is yang yang digunak digunakan an adalah adalah deskri deskripti ptif f kualitatif kualitatif untuk menganalisi menganalisiss kebijakan-keb kebijakan-kebijaka ijakan n pemerintah pemerintah terhadap terhadap perencanaan perencanaan pemba pembangun ngunan an taman taman kota kota dan mengana menganalis lisis is faktor faktor-fa -fakto ktorr yang yang mempeng mempengaru aruhi hi per peren enca canaa naan n pemb pemban angu gunan nan tama taman n kota kota di Kota Kota Raha Raha.. Denga Dengan n demi demiki kian an akan akan diperoleh kebijakan tata ruang yang dapat mendukung penyediaan taman di kota Raha.
SKEMA KERANGKA PIKIR
Perencanaan Pembangunan Taman Kota di Kota Raha
Rencana Pembangunan 1. Peny Penyed edia iaan an Tam Taman an Hija Hijau u Kota 2. Peny Penyed edia iaan an Sara Sarana na dan dan Prasaran Taman Kota 3. Pem Pembang bangun unan an jal jalur ur hij hijau au
KEBIJAKAN PEMERINTAH (Partispasi Stakeholder)
31
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAMAN DI KOTA
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota
PEMBANGUNAN TAMAN KOTA DI KOTA RAHA
BAB III METODE PENELITIAN
3.1.
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kebijakan. Alasan penggunaan metode kebijakan adalah untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala sosial yang yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam perencanaan pembangunan (Sugiyono, 2006).
3.2.
Variabel Variabel Penelit Penelitian, ian, Definisi Definisi Ope Operasi rasional onal Dan Ope Operasi rasional onal Variabel Variabel
1. Variabel Penelitian Variabel dalam penelitian ini meliputi :
32 a.
Variabel bebas adalah perencanaan pembangunan taman kota
di Kota Raha. b.
Variabel terikat adalah kebijakan pe pemerintah da dalam mengatur
rencana pembangunan taman kota di Kota Raha 2. Definisi Operasional a. Tata ruang adalah wilayah dalam lingkup terbatas yang membutuhkan proses penataan. b. Kebijak Kebijakan an adalah adalah keputu keputusan san-kep -keputu utusan san yang yang dilakuk dilakukan an pemeri pemerintah ntah untuk untuk menjalankan pemerintahannya. c. Tama Taman n kota kota adala adalah h wila wilaya ya dala dalam m kota kota yang yang dise disedi diak akan an untu untuk k memb memban angu gun n taman hijau
2. Opera Operasi siona onall Vari Variab abel el Operasional variabel dapat disajikan sebagai berikut : Variabel Perencanaan Pembangunan (X)
Sub Variabel Penyediaan taman hijau kota (X1)
Penyediaan sarana dan prasarana taman kota (X2) Pembangunan jalur hijau kota (X3)
Indikator 1. Rencana Rencana pemban pembanguna gunan n taman (X1.1) 2. Pelaks Pelaksana anaan an pembangu pembangunan nan taman hijau (X1.2) 3. Eval Evalua uasi si (X1.3) 1. Tujuan (X2.1) 2. Sasaran (X2.2) 3. Strategi (X2.3) 1. Tujuan (X2.1) 2. Sasaran (X (X2.2) 3. Strategi (X (X2.3)
33 Kebijakan Pembangunan (Y)
Kebijakan pemerintah (Y1)
1. Kebijakan Perencanaan program pembangunan (Y1.1) 2. Kebi Kebija jaka kan n pro progr gram am pembangunan (Y1.2) 3. Eval Evalua uasi si keb kebij ijak akan an program pembangunan (Y1.3)
Variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui : a. Perencanaan pembangunan taman kota merupakan upaya untuk menyediakan taman hijau kota. Variabel ini dioperasionalkan sebagai berikut : 1) Penyediaan Penyediaan taman taman hijau kota adalah adalah upaya untuk menyediakan menyediakan kawasan kawasan hijau di Kota Raha 2) Penyed Penyediaa iaan n sarana sarana dan prasaran prasaranaa taman taman kota adalah adalah upaya upaya untuk tempat tempat (lok (lokas asi) i) hija hijau u yang yang dile dileng ngka kapi pi denga dengan n sara sarana na dan dan pras prasar arana ana untu untuk k kepentingan umum. 3) Pembangunan Pembangunan jalur jalur hijau hijau adalah upaya upaya untuk menanam menanam pohon pohon disepanjan disepanjang g jalan utama kota Raha. b. Kebijakan Kebijakan pembangunan adalah keputusan-k keputusan-keputus eputusan an pemerintah pemerintah terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Raha. Variabel ini dioperasionalkan sebagai berikut : 1) Kebijakan perencanaan program pembangunan yaitu keputusan-keputusan yang ditetapkan untuk merencanakan pembangunan taman kota di Kota Raha. 2) Kebijakan program pembangunan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan taman kota
34 3) Eval Evaluas uasii kebi kebija jaka kan n pemb pemban angun gunan an adala adalah h upaya upaya untu untuk k meng mengev eval alua uasi si keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan taman kota. e.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kebijakan
perencanaan
pembangunan taman kota di Kota Raha dioperasionalkan melalui indikator : faktor pendukung dan faktor penghambat. 3.3. .3.
Tekni knik Pe Pengumpu umpullan Data ata
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut : 1. Interv Interview iew,, yaitu yaitu teknik teknik yang yang digunak digunakan an untuk untuk memperole memperoleh h ketera keteranga ngan n atau atau inform informasi asi dari dari sumber sumber data data melalu melaluii wawanc wawancara ara berstr berstrukt uktur ur dan bebas bebas secara secara mendalam guna melengkapi data yang telah terkumpul 2. Telaah dokument dokumentasi, asi, yaitu yaitu teknik teknik yang yang diperguna dipergunakan kan untuk untuk memperoleh memperoleh data data melalui melalui kajian kajian sumber sumber pustaka, pustaka, dokumen, dokumen, peraturan-pe peraturan-peratur raturan, an, undang-undang undang-undang dan keputusan-keputusan serta literatur. 3.4.
Analisis Data
Berd Berdas asar arkan kan rumu rumusa san n masa masala lah h dan tuju tujuan an dari dari pene peneli liti tian an yang yang tela telah h ditera diterangk ngkan an sebelu sebelumny mnya, a, maka maka analis analisis is data data yang yang digunak digunakan an adalah adalah deskri deskripti ptif f kualitatif. Analisis deskriptif deskriptif kualitatif kualitatif meggunakan tabel frekuensi maupun tanpa tabel frekuensi. frekuensi. Jika frekuensi frekuensi dinyatakan dinyatakan dalam tabel persentase persentase terhadap terhadap total frekuensi maka tabel tersebut dinamakan tabel frekuensi rekatif (Sugiyono,2006).
35 3.5. 3.5.
Temp Te mpat at dan dan Wak Waktu tu Pel Pelak aksa sana naan an Pen Penel elit itia ian n
Peneli Penelitia tian n ini dilaks dilaksana anakan kan dalam dalam wilaya wilayah h Kota Kota Raha Raha Kabupat Kabupaten en Muna Muna sebagai lokasi pelaksanaan penelitian. Adapun waktu penelitian yang direncanakan yaitu pada bulan Februari - April 2008
DAFTAR PUSTAKA
Achmady Z. A 1994, Kebijakan 1994, Kebijakan Publik dan Pembangunan, IKIP, Malang Bhat Bhatta ta Gamb Gambhi hir, r, 1996, 1996, Capa Capaci city ty Buil Buildi ding ng at the the Loca Locall Leve Levell for for Effe Effect ctiv ivee Governance, Governance, Empowerment Empowerment without Capasity Capasity is Meaningless, Meaningless, Manila University, Philippiness. Bedi Arjun, 1999, Komunikasi 1999, Komunikasi Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta. Peluang Kawasan Kawasan Kemitraan Kemitraan dan Pembangunan Pembangunan Desa, Bina Rena Darwin 1995, Peluang Pariwara, Jakarta
36 Dian Rukmana, 2002, Kualitas 2002, Kualitas Kawasan Perkotaan, Penelitian, www.google.com Fadillah, 2001, Perencanaan 2001, Perencanaan Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta Ginandjar Kartasasimita 1997, Aspek 1997, Aspek Strategis Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, Makalah, www.ginandjar.com Grindle Grindle Dunm, 1994, Management Management of Manpower Manpower Development Development and Organization Organizational al Behaviour, New Behaviour, New York, Mc Graw-Hill. Henri Henri Nicola Nicolas, s, 1997, 1997, Administras Administrasii dan Masalah-Masal Masalah-Masalah ah Kenegaraan, Kenegaraan, Rajawali Press, Jakarta Prinsi nsipp-Pri Prinsi nsip p Perum Perumusa usan n Kebi Kebija jaka kan n Nega Negara ra dan Isla Islamy my,, M. Irfa Irfan, n, 1994 1994,, Pri Prakteknya di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Jan Tinbergen, 1997, Rencana 1997, Rencana Pembangunan, Universitas Indonesia Press, Jakarta Joko Widodo, 2007, Analisis 2007, Analisis Kebijakan Publik, Bayumedia Publishing, Malang. Komaruddin, 2002, Rencana 2002, Rencana Tata Ruang Kota, Penelitian, www.google.com Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 69 Tahu Tahun n 1996 1996 Tent Tentan ang g Pela Pelaks ksana anaan an Hak dan dan Kewajiban Serta bentuk dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Menteri Pekerjaan Umum RI, Jakarta Riant D. Nugroho, 2006, Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi, Elex Media Komputerindo, Jakarta. Richard Rose, 1995, Participation 1995, Participation and Empowerman, New York, Mc Graw-Hill Riggs Fred. W 1996, Ecologi 1996, Ecologi Of Public Administration, Bombay, Aia Publishing. Administration , Social Forces, New York Robins 2000, Public 2000, Public Policy and Public Administration, Sjarifuddin Akil, 2003, Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, Direktorat Jenderal Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI, Jakarta Pengambil bilan an Keputus Keputusan an Strate Stratejik jik Untuk Untuk Organisa Organisasi si Publi Publikk dan Solusu Solusu,, 1998 1998 Pengam Organisasi Non Profit, Gramedia, Jakarta Sugiyono, 2006, Metode Penelitian, Alfabeta, Bandung Pembangunan, Liberty, Yogyakarta Suwignjo, 1996 Administrasi 1996 Administrasi Pembangunan, Tehran Tehranian ian,, 1997, 1997, Paradi Paradigma gma Pembang Pembanguna unan n dan Kebijak Kebijakan an Publik Publik di Indones Indonesia, ia, Makalah, www.yahoo.com
37 Thom Thomas as R. Dye, Dye, 1992, 1992, Governance Governance Development Development and Administrast Administrastion, ion, London, MacMillan Press. Tjokroamidj Tjokroamidjojo ojo Bintoro, Bintoro, 1997, Good Good Governan Governance, ce, Paradig Paradigma ma Baru Manaje Manajemen men Pembangunan, Rajawali Press, Jakarta Tentang Penata Penataan an Ruang Ruang , Kementrian UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 24 Tahun Tahun 1992 Tentang Kementrian Pekerjaan Umum RI, Jakarta Perkotaan, Penelitian, www.google.com Wahab, 2000 Kebijakan Pembangunan Kebijakan Pembangunan Perkotaan, Toeri dan Prose Prosess Kebi Kebija jaka kan n Publ Publik ik,, Media Wina Winarn rno o Budi, Budi, 2002, 2002, Toeri Media Presin Presindo, do, Yogyakarta William Dunn, 2003, Kebijakan 2003, Kebijakan Publik , Gajah Mada University, Yogyakarta Komunikasi kasi Pembang Pembangunan unan,, Pengan Pengantar tar Teori Teori dan Zulkar Zulkarime imen n Nasuti Nasution, on, 2004, 2004, Komuni Penerapannya. Rajawali Press, Jakarta
