PROPOSAL ANALISA PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MENGEFISIENSIKAN KEWAJIBAN PAJAK PADA PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA PERIODE 2006 – 2008 2008 BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Penelitian Pajak digunakan pemerintah sebagai pendapatan negara untuk membiayai keperluan negaranya. Pajak dibebankan oleh pemerintah kepada wajib pajak baik yang berupa perorangan maupun wajib pajak berbadan hukum. Pada perusahaan dagang maupun industri, sudah pasti kegiatan operasional perusahaan akan banyak menimbulkan biaya pajak, baik itu pajak penghasilan (PPh), maupun pajak pertambahan nilai (PPN) yang dapat mengurangi penghasilan bersih perusahaan. Oleh karena itu perusahaan di dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan celah dari peraturan pajak untuk melakukan penghindaran yang secara legal agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pajak dapat diefisiensikan serendah mungkin namun juga tidak melanggar ketentuan pemerintah mengenai perpajakan baik pidana maupun perdata. PT. SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, jasa konsultasi bidang mesin mobil, jasa
showr oom mobil, serta perawatan, penyelenggaraan usaha teknik, usaha sho pemeliharaan, dan perbaikan mobil yang berlokasi di Denpasar, Bali. Perusahaan ini dalam mendapatkan mobil, suku cadang, serta aksesoris tersebut melakukan transaksi pembelian yang dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu pembelian lokal dan pembelian import. Pembelian lokal adalah pembelian yang dilakukan dengan pemasok dalam negeri sedangkan pembelian import adalah yang dilakukan dengan pemasok luar
negeri. Serta selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian serta pendapatan yang lainnya yang dikenakan pajak yang membuat perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan pertimbangan inilah yang menjadi acuan penulis dalam memilih PT. SUMBER
SUKSES
penelitian
lebih
MOBILINDO
seksama
SEJAHTERA
mengenai
untuk
perencanaan
dilakukan
pajak
dalam
mengefisiensikan kewajiban pajak pada perusahaan tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengharapkan bahwa perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik dan benar tanpa harus melanggar peraturan undang – undang undang pajak yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas dapat dilakukan penelitian berjudul PERENCANAAN PAJAK DALAM MENGEFISIENSIKAN KEWAJIBAN PAJAK PADA PT. SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA. I.2 Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan luasnya permasalahan perencanaan pajak, maka untuk lebih memfokuskan dan agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari topik yang diambil, maka ruang lingkup penulisan proposal ini dibatasi melakukan perencanaan Pajak pada Penghasilan Badan, yang difokuskan pada PPh pasal 25, dan pasal 29 dengan berdasarkan data laporan keuangan PT. SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Perencanaan PPh Badan pada tahun 2006, 2007, dan 2008 menggunakan peraturan perpajakan serta undang – undang perpajakan yang berlaku pada tahun tersebut. Dengan data tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar penelitian untuk melakukan perencanaan pajak tahun 2006, 2007, dan 2008 dan tidak menutup kemungkinan bila nantinya penulis mendapatkan data – data yang lain dilapangan yang dapat mendukung proses penelitian. I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah:
1.
Mengidentifikasi masalah Perpajakan yang dihadapi PT PT. SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA terutama dalam PPh badan Pasal 25 dan pasal 29.
2.
Menganalisa biaya – biaya dalam laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat perencanaan pajak.
3.
untuk mengukur tingkat keakuratan perencanaan pajak yang telah diterapkan
ke
dalam
kewajiban
pajak
PT.
SUMBER
SUKSES
MOBILINDO SEJAHTERA. 4.
Untuk membandingkan pajak yang selama ini terutang dengan hasil dari perencanaan pajak dan Mengevaluasi hasil dari perencanaan pajak tersebut. Manfaat dari penelitian ini antara lain:
1.
Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan atau mempraktekan teori – teori – teori teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta memperoleh kesempatan untuk lebih memperluas dan memperdalam wawasan dalam bidang perpajakan dengan cara mempraktekannya langsung ke lapangan.
2.
Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penghematan beban perpajakannya.
3.
Bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lain. I.4 Metodologi Penelitian Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode survey langsung ke perusahaan dengan pengumpulan data secara tidak langsung berupa data berupa arsip laporan keuangan PT. SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA tahun 2006, 2007, dan 2008. Serta mengumpulkan data yang didapat dari hasil kuesioner Dengan metode
penelitian literatur penulis akan melakukan pencarian referensi atas teoriteori yang relevan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Pajak II.1.1 Definisi Pajak Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh setiap penduduk di Indonesia untuk negaranya dalam rangka pembangunan negara. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai
pajak jak dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan " pa dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli : Menurut Prof Dr Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor
swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa
mendapat
imbalan
yang
langsung
dan
proporsional,
agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsure yang tidak dapat dipisahkan dari pengertian pajak tersebut, yaitu: a)
Pajak dipungut berdasarkan undang – undang beserta aturan pelaksanaannya.
b)
Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, hal ini berarti jika terdapat pelanggaran atas aturan perpajakan dapat dikenakan sanksi.
c)
Dalam
pembayaran
Pajak
tidak
dapat
ditunjukan
adanya
kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah d)
Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun oleh pemerintah daerah. Pajak tidak dapat dipungut oleh pihak lain diluar pemerintah yang berorientasi kepada keuntungan.
e)
Pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai
pengeluaran – pengeluaran
pemerintah
dalam
rangka
menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. II.1.2 Fungsi Pajak II.1.2.1 Fungsi anggaran ( budgetair ) Sebagai
sumber
pendapatan
negara,
pajak
berfungsi
untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugastugas
rutin
negara
dan
melaksanakan
pembangunan,
negara
membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. II.1.2.2 Fungsi mengatur ( regulerend )
Pemerintah
bisa
mengatur
pertumbuhan
ekonomi
melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. II.1.2.3 Fungsi stabilitas Dengan
adanya
pajak,
pemerintah
memiliki
dana
untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien. II.1.2.4 Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat II.2 Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian pemerintah mengubah lagi menjadi Undang-Undang no 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan bisa diberlakukan tarif progresif, proporsional, atau regresif. II.2.1 Subyek Pajak Penghasilan
Menurut UU PPh nomor 7 tahun 2000 pasal 2, yang menjadi subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek Pajak terdiri dari: a)
Subjek Pajak Dalam Negeri i.
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. ii. di
Indonesia,
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan
meliputi
Perseroan
Terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. iii.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak. b)
Subjek Pajak Luar Negeri. i.
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; ii.
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau; iii.
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
II.2.2 Obyek Pajak Penghasilan Menurut UU PPh no. 7 tahun 2000 pasal 4, yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk : a.
penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
b.
hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
c.
laba usaha;
d.
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: i.
keuntungan karena pengalihan harta kepada
perseroan, persekutuan,dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; ii.
keuntungan
yang
diperoleh
perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota; iii.
keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha; iv.
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan; e.
penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
f.
bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g.
dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;\
h.
royalti;
i.
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j.
penerimaan penerimaan atau perolehan perolehan pembayar pembayaran an berkala; berkala;
k.
keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l.
keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m.
selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n.
premi asuransi;
o.
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p.
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak II.2.3 Pengecualian Obyek Pajak Penghasilan
a.
Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, epanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak ybs; b. c.
Warisan; Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
e.
Pembayaran
dari
perusahaan
asuransi
kepada
orang
pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi asuransi dwiguna dwiguna dan asuransi asuransi beasisw beasiswa; a; f.
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
o dividen berasal dari dari cadangan laba yang ditahan; ditahan; dan o
bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD BUMD yang menerima menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
g.
Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h.
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
i.
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
j.
Bunga obligasi obligasi yang diterima diterima atau diperoleh diperoleh perusahaan perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
k.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. II.2.4 Tarif Pajak Penghasilan. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Tarif Degresif (Menurun) adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Tarif Proporsional adalah tarif pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif Tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Badan Sebelum Tahun 2009 Tabel 2.3 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp50.000.000,00
10%
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00
15%
30% Di atas Rp100.000.000,00 Sumber : UU PPh No. 17 th. 2000 pasal 17 Tarif Pajak Setelah Tahun 2009 Untuk Tahun 2009, berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 wajib Pajak Badan dikenakan Tarif tunggal sebesar 30% yang kemudian diturunkan menjadi 28%, dan nantinya akan menjadi 25% pada tahun 2010. Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tariff yang berlaku. II.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 25 1.
Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
a.
Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b.
Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
2.
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
bulan-bulan
sebelum
batas
waktu
penyampaian
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. 3.
Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
4.
Direktur
Jenderal
Pajak
berwenang
untuk
menetapkan
penghitungannbesarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu: a.
Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b.
Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c.
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d.
Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e.
Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
f.
terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
5.
Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6.
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7.
Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang ini. II.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 29 Pajak penghasilan (pph) pasal 29 adalah mengenai kredit pajak, pelunasan kekurangan pembayaran pajak, surat pemberitahuan tahunan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disebutkan bahwa
apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada jumlah kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga sesudah tahun pajak yang bersangkutan berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.. II.3 Perencanaan Pajak Perencanaan
pajak
(tax
planning)
merujuk
kepada
proses
merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. II.3.1 Aspek Formal Dalam Perencanaan Pajak a.
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
b.
Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
c.
Memotong dan/atau memungut pajak;
d.
Membayar pajak;
e.
Menyampaikan Surat Pemberitahuan. II.3.2 Aspek Material Dalam Perencanaan Pajak Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. II.3.3 Tujuan Dilakukan Perencanaan Pajak Menurut Lumbatoruan (2000;483), fungsi perencanaan pajak adalah Secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak.
Perencanaan pajak disini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan penerimaan Negara. Tujuan manajemen pajak dasarnya serupa dengan tujuan
manajemen
keuangan
yaitu
sama-sama
bertujuan
untuk
memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Lebih lanjut, Sophar Lumbantoruan (2000;483) menjelaskan tujuan dan fungsi perencanaan yaitu melakukan kewajiban perpajakan, dan usaha efisiensi II.3.4. Strategi Umum Perencanaan Pajak
Tax Avoidance Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu usaha transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan biaya pajak dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara. Dengan demikian, usaha tersebut dilakukan secara legal karena tidak melanggar ketentuan pajak.
Tax E vasio si on T ax E vasio si on atau penggelapan pajak adalah suatu usaha untuk meringankan biaya pajaknya dengan memanipulasi penghasilan yang diperolehnya secara illegal atau melanggar ketentuan hokum perpajakan yang berlaku. Tax Saving
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5%-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp. 200 juta. Menunda pembayaran kewajiban pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.
Tax Tr eaty Tax treaty atau yang lebih dikenal dengan PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. II.3.5. Tahapan Dalam Perencanaan Pajak a.
nalyzi ng the exi sting sti ng data base base) Menganalisis informasi yang ada ( analyzi
b.
Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing
one or or mor mor e possi possible ble tax tax plans plans)) c. d.
valuating ng a tax tax plan) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak ( evaluati Mencari
kelemahan
( debugg ug gi ng the tax tax plans)
dan
memperbaiki
kembali
rencana
pajak
e.
updatii ng the tax tax plan) Memutakhirkan rencana pajak ( updat II.4 Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) II.4.1 Laba Akuntansi Kaitannya dengan Penghasilan Kena Pajak Dalam akuntansi terdapat masalah yang timbul jika berkaitan dengan pajak penghasilan. Masalah masalah tersebut timbul dalam standar atau aturan yang digunakan dalam pelaporan akuntansi dengan pelaporan
pajak
seringkali
tidak
sama
atau
saling
bertentangan.
Perbedaan tersebut harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, sehingga nantinya dapat diketahui penghasilan kena pajak perusahaan. Akuntansi di Indonesia dibuat peraturan untuk perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yang tertuang dalam PSAK 46 yang mengatur: a.
Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal – hal – hal hal sebagai berikut: i.
Pemulihan Nilai catat aktiva dan
pelunasan nilai catat kewajiban yang disajikan dalam neraca. ii.
Transaksi atau kejadian lain dalam
periode berjalan yang diakui dan disajikan dalam laporan komersial perusahaan. b.
Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan
keuangan
komersial
dan
pengungkapan
informasi
yang
berhubungan dengan pajak penghasilan. II.4.2 Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Didalam pajak, terdapat biaya yang dapat dikurangkan untuk mengurangi biaya pajak yang terutang yang biasa dikenal dengan biaya fiskal. Menurut Undang – Undang Undang PPh no 17 tahun 2000, pasal 6 ayat (1), yang termasuk biaya fiskal yaitu:
a.
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, honorarium, bonus, gratifikasi, gratifikasi, dan tunjangan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
b.
Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
c.
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d.
kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e.
kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
f.
biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g.
biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
h.
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : i.
telah dibebankan sebagai biaya dalam
laporan laba rugi komersial; ii.
telah diserahkan perkara penagihannya
kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
atau
adanya
piutang/pembebasan
perjanjian
utang
antara
tertulis
mengenai
kreditur
dan
penghapusan debitur
yang
bersangkutan; iii. umum atau khusus; dan
telah dipublikasikan dalam penerbitan
iv.
Wajib Pajak harus menyerahkan daftar
piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana yang telah disebutkan tadi masih didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturutturut sampai dengan 5 (lima) tahun. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak II.4.3 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, menurut Undang – Undang – Undang Undang no 17 tahun 2000, pasal 9 ayat (1) yaitu : a.
pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b.
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c.
pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syaratsyaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
d.
premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e.
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
f.
jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g.
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
h. i.
Pajak Penghasilan; biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
j.
gaji yang dibayarkan dibayarkan kepada kepada anggota anggota persekutuan, persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k.
sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. II.5 Sanksi Perpajakan Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
II.6 Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Tata cara pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Untuk pelaporan, sebagaimana telah ditentukan dengan Undang – Undang Undang no 16 tahun 2000, pasal 3 ayat (3) yang berisi tentang Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah : a.
untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b.
untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Untuk Pembayaran dan penyetoran pajak juga diatur dalam Undang – Undang no 16 tahun 2000, pasal 9 ayat (1) yang isinya mengenai “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masingmasing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir” Pasal 10 ayat (1) dan (2) juga mengatur tentang tatacara pembayaran dan penyetoran pajak yang isinya (ayat 1) “Wajib Pajak wajib membayar ataumenyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”. (Ayat 2) “Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.”
BAB III TINJAUAN UMUM PADA PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA III.1 Tinjauan Umum Perusahaan. III.1.1 Sejarah singkat dan kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan ini didirikan oleh Tuan Cokro Adinata pada tanggal 10 Juli 2002 di hadapan notaris T. Francisca Teresa N. SH. Di Denpasar dengan akte pendirian No.104. Tanggal 29 September 2003. Perusahaan
ini
saat
didirikan
memiliki
modal
dasar
Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 lembar saham yang masing – masing lembar saham bernilai nominal Rp. 500.000,00. Dari jumlah tersebut, yang telah disetor sebesar Rp. 4.750.000.000,00 atau 9.500 lembar saham, dengan kepemilikan Tuan Cokro Adinata sebanyak 3.230 lembar saham, Tuan Christianto Tjahjadi sebanyak 3.125 lembar saham, dan Tuan Poei Thin Hwa sebanyak 3135 lembar saham. Perusahaan yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 210 A, Denpasar, ini bergerak dibidang penjualan mobil dengan merek Ford yang diimpor
langsung dari Thailand dan Philipina, melakukan ekspor – impor dan perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, melakukan usaha jasa
showr oom, serta melakukan konsultasi dibidang mesin, menjalankan usaha sho usaha dibidang perbengkelan yang meliputi perawatan, pemeliharaan, perbaikan, dan pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan. III.1.2 Maksud dan Tujuan Perusahaan III.1.2.1 Maksud dan Tujuan a.
Melakukan usaha dalam bidang perdagangan.
b.
Melakukan usaha dalam bidang jasa.
c.
Melakukan usaha dalam bidang perbengkelan.
III.1.2.2 Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan Tersebut. III.1.2.2.1 Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain: a. Perdagangan mobil
spar epar t dan aksesoris mobil b. Perdagangan spa III.1.2.2.2 Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, antara lain: a. Menjalankan usaha showroom mobil. b. Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. c. Pemasangan dan penjualan aksesoris perusahaan. III.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas III.1.3.1 Struktur organisasi Struktur organisasi adalah pengaturan terhadap sejumlah orang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan
cara
untuk
mencapai
tujuan
perusahaan
dengan
mengkoordinasikan sejumlah orang yang bekerja untuk perusahaan tersebut.
Lihat stuktur dihalaman berikut:
III.1.3.2 Uraian Tugas RUPS a.
Anggotanya terdiri dari para pemilik modal perusahaan.
b.
Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan komisaris dan direksi.
c.
pembuat keputusan tertinggi dalam perusahaan Direksi
a.
Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dengan mengindahkan peraturan perudang – perudang – udangan udangan yang berlaku.
b.
Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikan perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
c.
Para anggota direksi harus bertindak bersama – sama dengan disertai sekurang – kurangnya mendapat persetujuan dari para komisaris. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada komisaris. Komisaris
a.
Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi.
b.
Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh komisaris.
c.
Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi, apabila anggota direksi tersebut bertentangan dengan anggaran dasar atau aturan perundang – undangan undangan yang berlaku.
d.
Apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, maka untuk sementara komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Finanace & Accounting Manager
a. b.
Bertanggungjawab terhadap proses pembayaran mobil oleh customer. Bertanggungjawab terhadap proses penagihan pembayaraan oleh leasing.
c.
fleet yang dibuat oleh petugas administrasi. Monitor laporan r etai l & fleet
d.
Monitor proses penagihan atas penjualan AR Stock Controller
a.
Bertanggungjawab terhadap stok unit baru dari baru masuk sampai keluar Dealer.
b. c.
Check mobil unit baru yang masuk dibantu oleh bagian PDI Menyiapkan mobil agar siap dimasukkan ke gudang dibantu Washer
C ar d.
Manjaga kebersihan dan keberadaan unit untuk siap dialokasikan
e.
Mengalokasikan stok unit Service manager
a.
peat at Menentukan mekanik yang akan melakukan pekerjaan ulang ( r epe job job) untuk memperbaiki kendaraan customer.
b.
Membuat langkah korektif ( corrective action) & mencatatnya dalam
customer concer concer n sheet sheet ” agar pekerjaan ulang tidak terjadi lagi. “custome c.
customer concer concer n sheet sheet ” ke DCRC Mengambalikan “ custome
d.
peat at Menghubungi customer setelah kendaraan di service kembali ( r epe job job)
e.
team ser ser vice vi ce Mengadakan meeting internal dengan tea
f.
team ser ser vice vi ce. Mengadakan meeting rutin dengan tea Personalia & General Affairs
a.
Merancanakan dan menyiapkan recruitment.
b.
Mereview dan menyeleksi pelamar yang potensial untuk wawancara awal guna mencari Sumber Daya Manusia yang potensial.
c.
Bekerjasama dengan departemen terkait untuk wawancara sesuai dengan bidangnya.
d.
Mengelola / meng up date personal files karyawan
e.
Mengecek absensi karyawan setiap hari.
f.
Mengurus jamsostek karyawan dan mengurus claim jamsostek karyawan.
g.
Melayani karyawan dengan baik menyediakan form-form yang diperlukan oleh karyawan, seperti cuti, kas bon, pengeluaran kas, lembur dan lain sebagainya.
h. i.
Menghitung lembur karyawan untuk proses penggajian. Membuat surat-surat / dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan
aturan
ketenagakerjaan
seperti
:
house
rules,
peraturan
perusahaan, kontrak kerja dan lain-lain. DCRC a.
scri pt telep lephone hone untuk menerima telepon. Memakai standar scri
b.
Menyapa customer dengan ramah.
c. d.
ki ng ser ser vice vice mencatat data-data tentang customer dalam formulir booking ser vice mencatat data kendaraan dalam formulir booki ng ser
e.
mencatat uraian pekerjaan yang akan dikerjakan di bengkel dalam
ser vice vice. formulir booki ng ser Driver a.
test dr dr i ve Mengecek kondisi dan kelengkapan mobil test
b.
Menghidupkan mesin kendaraan test drive untuk pemanasan mobil
c.
test dr dr i ve Menjaga kebersihan mobil test
d.
Mengantar karyawan untuk kepentingan Perusahaan.
e.
H andle tamu-tamu yang ada hubungannya dengan perusahaan. Service & Part Manager
a.
Menjalankan / mengevaluasi system dan prosedur kerja bengkel
b.
Memutuskan dan mengevaluasi laporan teknik, warranty claim, lap bulanan yang akan diajukan ke SOD FMI
c.
Mengatur dan mengkoordinir tugas kepala regu
d.
Mengatur, mengkoordinir dan inventory S. Part
e.
Menunjuk dan mengevaluasi bengkel untuk pelaksanaan pekerjaan luar Service Advisor
a.
Menyiapkan history card kendaraan & membacanya sebelum kendaraan yang booking service dating.
b.
Memberitahukan DCRC/ petugas booking service, apabila customer tidak uncul sesuai jadwal janji booking service.
c.
menjawab telepon dengan segera.
d.
Memakai kartu pengenal/ kartu karyawan Salesman
a.
Memperkenalkan customer kepada DCRC, service manager, SA
b.
Membawa customer ke area pemeriksaan interaktif
c.
Menjelaskan fasilitas booking service di bengkel dan keuntungan booking service, spt:
d. e.
tidak perlu antri mekanik sudah disiapkan
f.
ketersediaan spare part terjamin III.2 Kebijakan Akuntansi Perusahaan. Dasar penyusunan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis akrual yaitu mencatat transaksi – transaksi – transaksi transaksi atau mengakui pendapatan maupun beban pada saat terjadinya. Pendapatan dicatat pada saat barang / jasa diberikan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian, dan beban dicatat pada saat barang / jasa diterima diterima oleh perusahaan perusahaan yang disesuaikan disesuaikan dengan pengakuan pengakuan pendapatan tanpa memperhatikan adanya aliran kas keluar atas biaya tersebut atau sebaliknya. Jadi pencatatan dilakukan bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran uang. Kas Merupakan Saldo uang tunai yang ada pada perusahaan per 31 Desember. Bank Merupakan saldo debet bank per 31 desember Piutang Usaha Piutang diakui pada saat adanya penyerahan barang yang tidak disertai pembayaran tunai. Atas piutang usaha ini perusahaan tidak membuat estimasi piutang yang tak tertagih, karena berdasarkan pengalaman piutang tersebut akan dapat ditagih Persediaan barang Persediaan barang perusahaan dinilai berdasarkan harga beli pada saat tanggal penilaian persediaan. Aktiva Tetap Aktiva tetap perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehan dan atas sebagian nilainya disusutkan dengan menggunakan metode prosentase tetap dari nilai buku.
Adapun klasifikasi dan prosentase penyusutan aktiva tetap sebagai berikut: Golongan
Prosentase
Tanah
0%
Bangunan
5%
I
50% II
25%
Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi. Pengeluaran yang
memperpanjang masa manfaat aktiva atau yang memberikan memberi kan
tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat penyusutan aktiva yang bersangkutan. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam satuan Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing yang terjadi sepanjang tahun dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Laba (rugi) nilai tukar yang diakibatkan penjabaran dikreditkan atau dibebankan ke perhitungan laba rugi tahun atau periode berjalan. Periode Pembukuan Perusahaan menggunakan periode pembukuan berdasarkan tahun takwim mulai 1 Januari s/d 31 Desember tahun bersangkutan III.3 Laporan keuangan Perusahaan III.3.1 Proses Pengumpulan data Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan metode pengamatan dan wawancara untuk membantu dalam proses penelitian yang dilakukan. Metode wawancara yang dilakukan penulis di tujukan kepada Manajer Keuangan PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA. Pertanyaan yang diajukan penulis kepada Manajer adalah
tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan didalam perusahaan. Selain itu
juga
diajukan
pertanyaan
mengenai
aspek
perpajakan
dan
perencanaan pajak yang telah diterapkan di dalam perusahaan. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut : a.
Metode Pengamatan ( Observasi ) Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan dan
pelaksanaan
perencanaan
pajak
yang
telah
dilakukan
oleh
perusahaan. b.
Metode Wawancara Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan bagian keuangan perusahaan mengenai kebijakan akuntansi perusahaan, sistem perpajakan yang diterapkan perusahaan dan struktur organisasi serta fungsi-fungsi lain yang mendukung dilakukannya analisis.
c.
Metode analitikal Dalam metode ini, penulis membahas semua data yang ada dengan melakukan analisa terhadap laporan laba rugi perusahaan, dan mencari peraturan-peraturan
perpajakan
yang
sesuai
dengan
tahun
yang
bersangkutan untuk dapat menemukan celah-celah yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak. III.3.2 Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2006, 2007, dan 2008 PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA telah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang menjadi dasar untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan memberikan kepastian akan kepatuhan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Berikut ini merupakan laporan keuangan PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA, yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi pada tahun 2006, 2007, dan 2008.
Tabel 3.1 PT Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2007 (Dalam Rupiah Penuh) (Rp)
(Rp) 31 Desember 2006 31 Desember 2007 AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas 2,000,000.00 Bank 2,549,150,787.25 Deposito 0.00 Piutang Usaha 7,497,486,229.00 Piutang Lain - Lain 68,930,788.00 Persedian Barang 2,862,428,295.00 Uang Jaminan 2,500,000,000.00 Biaya Dibayar Dimuka 32,070,841.00 Jumlah Aktiva Lancar 15,512,066,940.25 AKTIVA TETAP Harga Perolehan AT 4,673,763,413.00 Akumulasi Penyusutan AT (1,901,497,027.40) (2,209,568,887.37) Nilai Buku 2,772,266,385.60 AKTIVA LAIN - LAIN 2,258,038,921.00 TOTAL AKTIVA 20,542,372,246.85 HUTANG DAN MODAL HUTANG LANCAR Hutang Usaha 5,208,633,262.00
2,000,000.00 1,467,655,685.39 0.00 14,414,955,045.50 261,528,861.00 5,913,916,613.00 3,500,000,000.00 122,555,522.00 25,682,611,726.89 4,437,822,725.00
2,228,253,837.63 6,649,103,966.00 34,559,969,530.52
12,718,815,132.00
Hutang Bank
6,150,000,000.00
8,990,850,000.00
Hutang Lain - Lain
3,090,924,332.00
5,302,098,245. 00 5,302,098,245.00
Hutang Biaya
906,133,000.00 906,133,000.00
1,216,759,555.00 1,216,759,555.00
Hutang Bunga
100,370,545.00
190,384,285.00
Hutang Leasing
494,872,500.00
260,161,567.00
15,950,933,639.00
28,679,068,784.00
4,750,000,000.00
4,750,000,000.00
Jumlah Hutang Lancar EKUITAS Modal Saham Agio Saham
0.00
Laba Ditahan
802,092,698.56
Laba Tahun Berjalan
0.00 (158,561,392.15)
(960,654,090.71)
Jumlah Modal
1,289,462,138.67
4,591,438,607.85
5,880,900,746.52
20,542,372,246.85
34,559,969,530.52
TOTAL HUTANG DAN MODAL
Sumber Laporan Tahunan PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA tahun 2006 dan 2007 Tabel 3.2 PT Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera LAPORAN PERHITUNGAN LABA - RUGI PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 DAN 2007 (Dalam Rupiah Penuh) (RP)
(RP)
2006 2007 PENDAPATAN Penjualan Mobil
52,590,744,668.00
90,112,784,618.00
Pendapatan Bengkel
2,636,242,159.00
4,708,002,124.00
55,226,986,827.00
94,820,786,742.00
Total Pendapatan HARGA POKOK PENJUALAN Harga Pokok Mobil
(49,060,032,695.00)
(85,325,392,834.00)
Harga Pokok Bengkel
(1,832,343,977.00)
(3,327,639,665.00)
Harga Pokok Penjualan
(50,892,376,672.00)
Laba Kotor
(88,653,032,499.00)
4,334,610,155.00
6,167,754,243.00
BEBAN USAHA Biaya Operasional dan Adm.
(3,434,801,216.00)
Biaya Penyusutan dan Amortisasi
(3,794,022,164.00) (646,958,923.40)
(535,114,357.47)
Jumlah Beban Usaha
(4,081,760,139.40)
(4,329,136,521.47)
Laba (Rugi) Usaha
252,850,015.60
1,838,617,721.53
PENDAPATAN DAN BIAYA NON OPERASIONAL Pendapatan Non Operasional
975,881,986.26
626,696,046.58
(2,189,386,092.57)
(1,175,851,629.45)
Biaya Non Operasional.
Selisih Pendapatan dan Biaya non Operasional
(1,213,504,106.31)
(549,155,582.87)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
(960,654,090.71)
1,289,462,138.66
Sumber Laporan Tahunan PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA tahun 2006 dan 2007 Tabel 3.3 PT Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera NERACA PER 31 DESEMBER 2008 (Dalam Rupiah Penuh) (Rp) 31 Desember 2008 AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas Bank
2,000,000.00 1,742,557,649.10
Deposito 3,508,000,000.00 Piutang Usaha 10,898,868,013.00 Piutang Lain – Lain – Lain Lain 4,918,666,182.00 Persedian Barang 5,431,370,576.00 Uang Jaminan 0.00 Biaya Dibayar Dimuka 1,007,701,698.00 Jumlah Aktiva Lancar 27,509,164,118.10 AKTIVA TETAP Harga Perolehan Aktiva Tetap 5,429,301,749.00 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (3,147,739,350.00) Nilai Buku 2,281,562,399.00 AKTIVA LAIN - LAIN 10,243,724,387.00 TOTAL AKTIVA 40,034,450,904.10 HUTANG DAN MODAL HUTANG LANCAR Hutang Usaha 14,560,112,261.00 Hutang Bank 11,500,000,000.00 Hutang Lain - Lain 8,850,900,691.60 Hutang Biaya 1,097,880,489.00 Hutang Bunga 0.00 Hutang Leasing 650,765,467.00 Jumlah Hutang Lancar 36,659,658,908.60 EKUITAS Modal Saham 1,250,000,000.00 Agio Saham 0.00 Laba Ditahan 947,306,123.89 Laba Tahun Berjalan 1,177,485,871.61 Jumlah Modal 3,374,791,995.50 TOTAL HUTANG DAN MODAL 40,034,450,904.10 Sumber Laporan Tahunan PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA tahun 2008 Tabel 3.4 PT Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera LAPORAN PERHITUNGAN LABA - RUGI PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (Dalam Rupiah Penuh) (RP)
2008 PENDAPATAN Penjualan Mobil 106,231,269,600.00 Pendapatan Bengkel 8,186,549,734.00 Total Pendapatan 114,417,819,334.00 HARGA POKOK PENJUALAN Harga Pokok Mobil (100,964,302,353.00) Harga Pokok Bengkel (5,809,747,133.59) Harga Pokok Penjualan (106,774,049,486.59) Laba Kotor 7,643,769,847.41 BEBAN USAHA Biaya Operasional dan Adm. (4,142,212,748.00) Biaya Penyusutan dan Amortisasi (1,259,001,235.00) Jumlah Beban Usaha (5,401,213,983.00) Laba (Rugi) Usaha 2,242,555,864.41 PENDAPATAN DAN BIAYA NON OPERASIONAL Pendapatan Non Operasional 796,327,226.65 Biaya Non Operasional. (1,861,397,219.45) Selisih Pendapatan dan Biaya non Operasional (1,065,069,992.80) Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1,177,485,871.61 Sumber Laporan Tahunan PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA tahun 2008 Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui terdapat beberapa informasi tambahan yang mungkin dapat menimbulkan masalah perpajakan, diantaranya : 1.
Perusahaan melakukan pemberian natura kepada 5 orang karyawan pimpinan berupa 1 buah mobil, 30 liter BBM untuk 1 minggu, dan biaya telepon sebesar Rp 500.000,00. Dimana pemberian natura tesebut dimaksudkan untuk memudahkan karyawan dalam hal transportasi dan untuk mendukung kegiatan marketing perusahaan khususnya dalam hal penjualan dan pemasaran produk perusahaan.
2.
Perusahaan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21, maka dari itu atas pajak yang ditanggung oleh perusahaaan tersebut akan dikenakan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan.
3.
PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA ternyata tidak mengimpor mobil dan suku cadangnya. Impor mobil dan sparepart dilakukan oleh PT Ford Motor Indonesia, sedangkan PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA membeli mobil dan suku cadangnya dari PT Ford Motor Indonesia.
4.
Biaya representasi perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjamu mitra bisnis sehubungan dengan pemasaran produk perusahaan, selama ini, perusahaan tidak membuat data normatif atas biaya representasi tersebut. Hal ini membuat biaya representasi memiliki potensi untuk dilakukan koreksi fiskal.
5.
Perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan. Dimana biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka kegiatan sosial seperti membantu pembangunan tempat ibadah kepada desa dilokasi perusahaan.
6.
Untuk dapat menyebarluaskan usahanya perusahaan melakukan berbagai cara seperti membuat iklan di surat kabar lokal, dan perusahaan menyimpan bukti-bukti yang terkait dengan entertainment tersebut.
7.
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan para karyawannya maka perusahaan memberikan tunjangan hari raya kepada para karyawannya setahun sekali.
8.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan pernah melakukan leasing.
9.
Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan adalah metode penyusutan garis lurus.
10. Selama ini, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perusahaan tidak pernah terlambat dalam membayar pajaknya. Dengan hal tersebut mencerminkan
bahwa
perusahaan
telah
melakukan
kewajiban
perpajakannya dengan baik sehingga denganhal ini memungkinkan untuk
tax planning lanning . dilakukannya tax
11. Biaya rumah tangga adalah biaya-biaya biaya-bia ya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan kantor seperti pembelian koran, majalah alat-alat untuk
snack dan membersihkan kantor pewangi ruangan dan makanan ringan ( sna permen ).
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1 Simpulan Melalui hasil pengamatan, perhitungan dan perencanaan yang telah dilakukanoleh penulis pada PT. SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA, maka penulis memberi kesimpulan bahwa: 1.
Dalam perencanaan pajak, PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA dapat mengganti biaya – biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan dengan bonus yang dapat dijadikan sebagai deductable expense seperti bonus tambahan untuk karyawan yang penghasilan brutonya tidak melebihi PTKP.
2.
PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA belum melakukan perencanaan pajak terhadap biaya yang berkaitan dengan natura seperti pemberian kendaraan kepada karyawan.
3.
PT.
SUMBER
SUKSES
MOBILINDO
SEJAHTERA
belum
melaksanakan perencanaan yang efektif, hal ini di tandai dengan adanya berbagai koreksi baik dalam PPh Pasal 23 maupun PPh Badan. 4.
Perencanaan pajak PPh Pasal 23 yang dapat dilakukan PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA adalah dengan menggunakan metode gross up.
5.
PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA tidak memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang telah digunakan. Hal ini akan merugikan perusahaan karena jika dengan sengaja tidak memotong pajak PPh Pasal 23 maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang besarnya 2% per bulan selama 24 bulan sampai dengan sanksi kenaikan sebesar 100% hal ini sesuai pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
6.
PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA belum mengoreksi negatif atas penghasilan bunga dan pada beban bunga belum dikoreksi positif atas PPh Final yang besarnya 20%.
7.
Perusahaan harus mengoreksi biaya yang bersifat grey area dimana biaya ini memiliki potensi besar untuk dilakukan koreksi positif.
8.
PT SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA tidak pernah terlambat dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya.
9.
Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Undang- Undang perpajakan adalah sebesar Rp 122.886.473.24 yang semula berjumlah Rp 551.118.075,82, dan jika perusahaan menerima usulan pajak ini maka perusahaan dapat menghemat hingga 78% untuk tahun 2007. Untuk tahun 2008, perencanaan pajak yang dapat dilakukan sebesar Rp 581.403.939,80 dari yang semula berjumlah Rp 672.183.043,01 dan juka perusahaan menerima usulan ini maka perusahaan dapat menghemat hingga 14%.
V.2 Saran 1. PT SUMBER
SUKSES
MOBILINDO
SEJAHTERA
sebaiknya
memotong PPh Pasal 23 atas jasa perizinan dan pemeliharaan serta melaporkan, menyetorkan dan melampirkannya pada SPT Tahunan.
2.
Tahun 2006 perusahaan mengalami kerugian, maka untuk menghindari kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun, perusahaan dapat melakukan pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ke KPP.
Disamping
itu
atas
kerugian
tersebut,
perusahaan
dapat
mengkompensasikan ke tahun 2007 3.
Perusahaan sebaiknya membuatkan daftar nominatif atas biaya
entertainment dan biaya lain – lain – lain lain dan melampirkannya di dalam SPT. 4.
Apabila pihak pemberi jasa tidak berkenan dipotong pajak, dalam hal ini PPh pasal 23, atas biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk jasa yang telah diterima. Maka perusahaan perusahaan dapat menggunakan menggunakan jasa dari pihak lain yang sudah mengerti hak dan kewajiban untuk menghindari kesalahan – kesalahan – kesalahan kesalahan dalam prosedur perpajakannya.
5.
Perusahaan sebaiknya mengadakan pembetulan terhadap SPT yang telah disampaikan akibat adanya koreksi fiskal. Pembetulan ini berguna agar SPT yang disampaikan tidak mengalami kesalahan yang berakibat adanya sanksi baik administrasi maupun pidana. Selain itu perusahaan
sunse et policy yang berlaku sejak 1 januari juga bisa menggunakan menggunakan fasilitas suns 2008 hingga 31 desember 2008 dan diperpanjang hingga 31 maret 2009 untuk menghindari sanksi administrasi berupa bunga. 6.
A ccount unt R epr esent senta ati ve di KPP untuk Perusahaan dapat memanfaatkan Ac mendapatkan informasi mengenai kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai
dengan
98/KMK.01/2006.
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
M anaje najem men dan Pe Perr enca ncanaa naan Pa Paja jak k . Aris, A (2008). Ma http://aviantara.multiply.com/journal/item/5/Manajemen_dan_perencanaan_Paj ak Diakses Diakses tanggal 26 Januari 2009.
P aj ak Pe P engha ng hasi sila lan n. Direktorat Jenderal Pajak, Pajak – Pa http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=44%3Ajenispajak&id=51 %3Apph&option=com_content&Itemid=170. Diakses tanggal 28 Februari 2009.
Direktorat Jenderal Pajak, Undang – Undang nomor 17 Tahun 2000 tentang
P aj ak Pe P enghasila nghasilan. n. valuasi Si S i stem stem I nfo nfor masi P embelia li an pa pada P T . R ukun ukun Se Sej ahter hter a Edwin, dkk. 2008, E valuasi Teknik . Tesis S1 Tidak dipublikasikan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
nyataa an Sta S tand nda ar t Ak A kuntansi untansi K euangan pe per Ikatan Akuntan Indonesia. (2007), P er nyata 1 Sep S epte temb mbe er 2007 2007 . Jakarta: Penerbit Salemba Empat. ndonesi nesia a John Hutagaol (2000), Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda – I ndo deng de nga an neg negar a – negara negara di di er opa. Jakarta: Penerbit Salemba empat. Liberty, P (2002). Pemahaman Praktis Undang – Undang Perpajakan
I ndo ndonesi nesia a. Jakarta: Penerbit Erlangga.
A kunta ansi nsi pa pajak jak . Yogyakarta: Penerbit Andi Muljono, Djoko. ( 2006 ). Akunt Rudi (2008), Tarif Pajak Versi Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang
baru. http://www.klinik-pajak.com/tarif-pajak-versi-undang-undangpajakpenghasilan-pph-yang-baru.html. Diakses Tanggal 19 Februari 2009. Suryati, Sri (2007), Perencanaan Pajak Dalam Rangka Mengefisiensikan Pajak
Penghasilan Badan pada PT. Prima Sindo. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
ndonesi nesia a, Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Penerbit Waluyo (2007), P er paj akan I ndo Salemba Empat.
A kunta ansi nsi Paja Pajak k . Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Waluyo (2008), Akunt Manajem jemen Pe Perr pajaka jakan, n, Edisi 3. Bandung: Penerbit Salemba Zain, M. (2007), Mana Empat.
tatan n M ata K ulia uli ah Pe P er paj akan. _______(n.d). _______(n.d). C atata http://kedanta.tripod.com/karya.html.
ndonesi nesia an Tax Tax I nfo. 2009._______(n.d). I ndo
Diakses
tanggal
26
Januari
http://doeytea.blogspo http://doeytea.blogspot.com/200 t.com/2008/02/income 8/02/incometax. tax. html. Diakses tanggal 17 Februari 2009. _______(2009) _______(2009).. Pajak . http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak. Diakses Tanggal 18 Februari 2009.
Subjekk Paja Pajakk Pengha Penghasila silan n. _______(n.d _______(n.d ). Subje http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/pph/subjectpajak.htm Diakses tanggal 18 Februari 2009
Undang-U ng -Und nda ang R epubli ublikk I ndone ndonesi sia a N omor 17 Tahun 2000 2000. _______(n.d). _______(n.d). Und http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_17_Tahun_2000. Diakses
