BAB I PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir ( organized crime ). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional Nasional sebuah bangsa. New Psychoactive Psychoactive Substances ( NPS ) menjadi salah satu perhatian dunia karena maraknya peredaran, kurangnya penelitian dan pemahaman terkait efek sampingnya. sampingnya. Perkembangan legislasi dan kebijakan terkait masalah NAPZA belakangan ini mengarah pada upaya untuk mendekriminalisasi pecandu Narkotika, dimana pecandu Narkotika diharapkan tidak lagi menjalani pemenjaraan, melainkan menjalani terapi dan rehabilitasi, baik medis, psikologis maupun sosial. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. 2009. Perubahan tersebut didasari oleh fakta bahwa kondisi kesehatan mereka yang mengalami ketergantungan NAPZA pada umumnya mengalami penurunan secara signifikan. Semangat untuk mempersepsikan pecandu dari sudut pandang penyakit tentu sejalan dengan pasal 4 Undang – Undang – Undang Kesehatan No 36 tahun 2009, yang menyatakan bahwa “ Setiap Orang Berhak atas Kesehatan “
Undang-Undang Narkotika No. 35/2009 mengamanahkan dilakukannya proses wajib lapor pecandu narkotika ke Puskesmas, Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan perawatan. Untuk mendukung pelaksanaan pela ksanaan wajib lapor ini disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pelaksanaan proses wajib lapor ini memerlukan koordinasi antara instansi - instansi yang terkait dan dukungan dari masyarakat sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Selain itu, Undang – Undang – Undang Undang no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pada pasal 54 menyebutkan bahwa setiap RS Jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiksi dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10 % dari jumlah
1
tempat tidur yang ada. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang yang menyebutkan : “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. .” Atas dasar definisi “ Kesehatan ” tersebut diatas, maka manusia selalu dilihat sebagai satu kesehatan yang utuh ( holistic ) dari unsur “ badan “ badan ” ( organobiologi ( organobiologi ), “ jiwa “ jiwa ” ( psiko( psikoedukatif ), “ sosial ” ( sosio-kultural ), yang tidak dititik beratkan pada “ penyakit ” tetapi pada “ kualitas “ kualitas hidup ” yang terdiri dari “ kesejahteraan “ kesejahteraan ” dan “ produktifitas “ produktifitas sosial ekonomi.” Adiksi ( ketergantungan narkoba ) dan gangguan jiwa memiliki hubungan yang erat. Adiksi sendiri sebenarnya termasuk juga ke dalam gangguan jiwa yang menurut PPDGJ III ( Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa ) termasuk ke dalam F1. Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Zat Zat Psikoaktif. Adiksi narkoba narkoba secara langsung merubah otak yang menyebabkannya tidak bisa menentukan prioritas dalam kehidupan dan merubah sikap, perilaku, dan cara berpikir. Di sisi yang lain lai n ditemukan juga bahwa orang memakai obat -obat terlarang seperti narkoba adalah untuk mengatasi kondisi psikisnya yang mengalami gangguan. Orang dengan gangguan psikotik, depresi dan cemas mencoba dengan berbagai cara untuk mengatasi gangguan alam perasaan dan pikirannya, dan sering sekali akhirnya jatuh dalam penggunaan narkoba yang dilarang. Ketidaktahuan bagaimana cara mengatasi masalah kejiwaan yang dialaminya inilah yang membuat banyak orang kemudian mencari cara alternatif sendiri-sendiri yang sebenarnya tidak tepat. Melalui Makalah ini akan disampaikan gambaran tentang kegiatan dan kinerja tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan Asesmen Pecandu Narkoba dan kegiatan UPT. Puskesmas Tanjung Palas yang telah dilakukan untuk meningkatkan status dan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya, dan membantu mewujudkan masyarakat Bulungan bebas narkoba pada khususnya. khususnya.
II. TUJUAN
UMUM
Untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Ti ngkat Kabupaten Tahun 2017.
2
KHUSUS
1. Terwujudnya misi Puskesmas khususnya poin ke 1 yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, bermut u, merata, adil dan terjangkau te rjangkau di Kecamatan Tanjung Palas. 2. Mensukseskan Program Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Penyalahguna Narkoba 3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba serta Gangguan Jiwa yang yang timbul akibat Narkoba 4. Meningkatkan kualitas hidup pecandu narkoba melalui penanganan pecandu narkoba yang lebih humanis dan komprehensif dari pra rehabilitasi sampai pasca rehabilitasi
3
BAB II GAMBARAN UMUM
A. ANALISA SITUASI 1. Kondisi Geografis
Kecamatan Tanjung Palas merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri dari 7 desa dengan luas wilayah ± 1.755.74 KM 2. Kecamatan Tanjung Palas merupakan daratan yang di kelilingi oleh sungai – sungai – sungai sungai besar dan merupakan sebagai sarana transportasi masyarakat. Secara geografis daratan Kecamatan Tanjung Palas masih merupakan semak belukar tanah tidur yang yang belum dikelola dan diolah masyarakat. Kecamatan Tanjung Palas terletak di seberang Ibu kota Kabupaten dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tg. Palas Utara dan Tg. Palas Tengah
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tg. Palas Barat
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tg. Selor
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tg. Selor Jarak tempuh antar desa dapat ditempuh dengan transportasi jalan darat dan
transportasi sungai dengan waktu tempuh ± 30 menit.
2. Kondisi Demografis
Penduduk Kecamatan Tanjung Palas terdiri berbagai macam suku, khusus Kecamatan Tanjung Palas mayoritas masyarakatnya suku Bulungan dan Dayak, dan jumlah penduduk terbanyak yaitu Desa Gunung Putih. Jumlah penduduk kecamatan Tanjung Palas sebanyak 11.793 jiwa dan jumlah KK sebanyak 3.077 kepala keluarga. Puskesmas Perawatan Tanjung Palas terletak di Kecamatan Tanjung Palas dengan dibantu 3 puskesmas pembantu dengan jumlah staf ±54 orang.
4
Tabel 2.1 Data Kependudukan Kependudukan
No
Nama Desa
Jumlah RT
Jumlah KK
Jumlah pddk
1.
Tg. Palas Hulu
5
327
1.221
2.
Tg. Palas Tengah
4
510
2.327
3.
Tg. Palas Hilir
10
705
2.861
4.
Karang Anyar
3
235
967
5.
Gunung Putih
19
837
2.760
6.
Teras Baru
4
224
767
7.
Teras Nawang
4
239
890
49
3.077
11.793
Jumlah
Tabel 2.2 Data Sarana Umum NO
DESA
JENIS SARANA PENDIDIKAN
IBADAH
LAIN LAIN
SD
SLTP
SLTA
1
1
MASJID
MUSHOLLA
GEREJA
1
Tanjung Palas Hulu
1
2
Tanjung Palas Tengah
2
3
Karang Anyar
1
1
4
Gunung Putih
2
2
5
Tanjung Palas Hilir
4
6
Teras Baru
1
1
7
Teras Nawang
1
1
JUMLAH
12
1
2
1
2
PASAR
1 1
2
5
3
1
B. SUMBER DAYA 1. PETUGAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS TANJUNG PALAS
Petugas kesehatan di UPT. Puskesmas Tanjung Palas terdiri dari berbagai profesi dan bidangnya masing-masing. Petugas kesehatan tersebut bertugas pada setiap poli-poli dan tempat-tempat pelayanan masyarakat baik di dalam gedung (Puskesmas) dan diluar gedung (Poskesdes dan Pustu).
5
Tabel 2.3 Ketenagaan Yankes NO
TENAGA YANKES
PNS
PTT
MAGANG
1
Dokter Umum
3
0
0
2
Dokter Gigi
1
0
0
3
Kesehatan Masyarakat
1
2
4
D3 Akper
18
20
3
5
D3 Akbid
8
9
4
6
Radiologi
1
0
0
7
Analis Kesehatan
1
1
0
8
Apoteker
0
1
0
9
Asisten Apoteker
1
0
0
10
Farmasi
0
1
0
11
S1 Perawat/Ners
2
0
1
12
Kesehatan Lingkungan
1
0
0
13
Perawat Gigi
2
0
0
14
D3 Gizi
1
0
0
15
Lain-lain
0
8
0
2. KADER
Kader adalah Kader adalah seorang tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran pelayananan kesehatan. Keberadaan kader sering dikaitkan dengan pelayanan rutin di Posyandu. Padahal ada beberapa macam kader bisa dibentuk sesuai dengan keperluan menggerakkan partisipasi masyarakat atau sasarannya dalam program pelayanan kesehatan. a. KADER POSYANDU BALITA
Kader Posyandu Balita Balita yaitu kader yang yang bertugas di pos pelayanan terpadu (posyandu)
dengan
kegiatan
rutin
setiap
bulannya
melakukan
pendaftaran,
pencatatan, penimbangan bayi bayi dan balita.
b. KADER POSYANDU LANSIA
Kader Posyandu Lansia yaitu kader yang bertugas di Posyandu lanjut usia (lansia) dengan kegiatan rutin setiap bulannya membantu petugas kesehatan saat pemeriksaan kesehatan pasien lansia. 6
c. KADER MASALAH GIZI
Kader masalah Gizi Gizi yaitu kader yang bertugas membantu petugas Puskesmas melakukan pendataan, penimbangan bayi dan balita yang mengalami gangguan gizi (malnutrisi).
d. KADER KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)
Kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu kader yang bertugas membantu bidan Puskesmas melakukan pendataan, pemeriksaan ibu hamil dan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan (penyakit). e. KADER KELUARGA BERENCANA (KB)
Kader Keluarga Berencana (KB) yaitu kader yang bertugas membantu petugas KB melakukan pendataan, pelaksanaan pelayanan KB kepada pasangan usia subur di lingkungan tempat tinggalnya f.
KADER JURU PENGAMATAN JENTIK (JUMANTIK)
Kader Juru Pengamatan Jentik (Jumantik) yaitu kader yang bertugas membantu petugas Puskesmas melakukan pendataan dan pemeriksaan jentik nyamuk di rumah penduduk sekitar wilayah kerja puskesmas. g. KADER UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)
Kader Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yaitu kader yang membantu petugas Puskesmas melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di lingkungan pos tempat kerjanya. h. KADER PROMOSI KESEHATAN (PROMKES) (PROMKES) / PHBS
Kader Promosi Kesehatan (Promkes) / PHBS yaitu kader yang bertugas membantu petugas Puskesmas melakukan penyuluhan kesehatan secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat. i.
KADER UPAYA UPAYA KESEHATAN KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
Kader Upaya Kesehatan Kesehatan Sekolah (UKS) yaitu yaitu kader yang bertugas membantu petugas Puskesmas melakukan penjaringan penjaringan dan pemeriksaan kesehatan anak-anak usia sekolah pada pos pelayanan UKS. 7
Tabel 2.4 Data Kader
No
Nama Desa
Posy. Balita
Posy. Lansia
Gizi
KIA
KB
Jumantik
U K K
1
Tg. Palas Tengah
8
8
2
-
2
2
-
2
-
2
Tg. Palas Hulu
11
9
2
-
2
2
-
2
-
3
Tg. Palas Hilir
18
5
4
-
4
3
-
4
-
4
Karang Anyar
10
6
2
-
4
3
-
2
-
5
Gunung Gunung Putih
28
10
2
-
4
9
2
4
-
6
Teras Baru
5
3
-
-
2
2
-
2
-
7
Teras Nawang
5
7
-
-
2
2
-
2
-
85
48
12
-
20
23
2
18
-
JUMLAH
Tabel 2.5 Sarana Kesehatan Status No
Sarana Kesehatan
Jumlah Pemerintah
Swadaya
1
Puskesmas Perawatan
1
-
1
2
Pustu
3
-
3
3
Poskesdes
3
-
3
4
Pusling roda 4
3
-
3
5
Pusling roda 2
-
-
-
6
Posyandu Balita
10
-
10
7
Posyandu Lansia
7
-
7
8
PHBS
U K S
C. VISI DAN MISI UPT. PUSKESMAS TANJUNG PALAS
Dengan tidak mengurangi tujuan pembangunan Kesehatan, UPT. Puskesmas Tanjung Palas juga memiliki Visi dan Misi yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional.
VISI Menjadikan puskesmas rawat inap terdepan dan bermutu di kabupaten bulungan.
MISI 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, adil dan terjangkau. 2. Mengembangkan SDM yang profesional dan berkompetensi tinggi di bidang kesehatan. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membentuk perilaku dan lingkungan sehat. 4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan program dalam melaksanakan pembangunan kesehatan masyarakat masyarakat
9
BAB III ASESMEN NARKOBA
A. DESKRIPSI SINGKAT
Dalam rangka Gerakan Rehabilitasi 100.000 pecandu narkoba di tahun 2015 Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerinta, Deputi bidang Rehabilitasi menggelar kegiatan Training Of Trainers (TOT) dan Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitas Dalam Bidang Asesmen Narkotika. Hal ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI terkait semakin meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional setiap tahun telah melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, namun seiring meningkatnya jumlah pecandu maka mulai tahun 2015 jumlah rehabilitasi ditingkatkan menjadi 100.000 orang. Program ini dilatar belakangi pemikiran bahwa solusi penegakan hukum berupa pemenjaraan bagi korban penyalahguna penyalahguna narkoba kurang efektif. Program pelatihan Asesor Narkotika dilaksanakan berdasarkan Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/5704/IX/2015 perihal penunjukkan tenaga medis dalam rangka mendukung tugas pokok Polri di bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Setelah mengikuti pelatihan ini, para asesor mampu bekerja sama dengan penyidik narkoba dalam menentukan apakah seorang tersangka berstatus penyalah guna, korban penyalah gunaan, pecandu atau pengedar. pengedar.
B. KEGIATAN ASESMEN NARKOBA
Kegiatan asesmen mulai dilakukan setelah saya mengik uti uti pelatihan “ Asesor Narkotika “ yang diselenggarakan oleh BNN di Makassar tahun 2015. Asesmen Ketergantungan Narkoba adalah suatu proses mendapatkan informasi menyeluruh pada individu dengan gangguan penggunaan narkoba, baik pada saat awal masuk program, selama menjalani program dan setelah selesai program. Asesmen dilakukan dengan cara observasi, wawancara maupun pemeriksaan fisik. Dalam mengobservasi klien, asesor/terapis perlu mendengarkan dengan seksama respons yang diberikan klien, baik yang bersifat verbal (apa yang dikatakan), maupun yang bersifat nonverbal (bahasa tubuh, mimik muka, intonasi suara, dan lain-lain). lain-la in). Seringkali apa a pa yang dikatakan bukan hal yang sungguh-sungguh dialami oleh klien. Untuk itulah seorang 10
asesor/terapis perlu terlatih dalam membaca bahasa tubuh klien. Dalam melakukan wawancara, teknik bertanya dengan pertanyaan terbuka perlu dikuasai oleh asesor/ terapis. Setiap informasi yang diberikan oleh klien merupakan faktor baru yang perlu ditambahkan untuk memperoleh memperoleh gambaran tentang klien secara utuh. Sementara itu pemeriksaan fisik dilakukan untuk melengkapi informasi tentang klien, baik pemeriksaan umum seperti tekanan darah, nadi dan suhu badan, maupun pemeriksaan penunjang lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien (misalkan, urinalisis, laboratorium lain, radiologi, dan sebagainya). Untuk mendapatkan hasil asesmen yang komprehensif di gunakan berbagai instrumen yang sudah terstandarisasi dan dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih. Empat aspek penting yang perlu dinilai dalam asesmen meliputi: me liputi:
Riwayat penggunaan napza lengkap
Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan status mental
Pemeriksaan penunjang/laboratorium Kewenangan Asesor Narkoba sangatlah penting, yaitu menentukan seorang pengguna
itu penyalah guna, korban penyalah gunaan, pecandu ata u pengedar. Mengingat bahwa asesmen merupakan salah satu upaya dalam penegakan diagnosis dan menentukan tindak lanjut terapi untuk klien, maka diperlukan suatu pemahaman tentang masalah gangguan penggunaan narkoba dan keterampilan berkomunikasi dari petugas kesehatan.
Persiapan Asesmen Narkotika
Persiapan Asesmen Narkotika
11
Proses Pelaksanaan Asesmen Narkotika C. RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR
Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, harus melibatkan seluruh aspek. Tidak hanya dari kesehatan dan kepolisian saja. Sejalan dengan Peraturan Bersama 11 Maret 2014,
tentang
PENANGANAN
PECANDU
NARKOTIKA
DAN
KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI, dimana peraturan tersebut melibatkan banyak sektor yaitu yaitu : 1. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 3. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 4. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 5. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 6. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 7. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA maka, penanganan pecandu narkoba di Kabupaten Bulungan juga memerlukan keterlibatan semua sektor. Rapat kordinasi lintas sektor rutin dilakukan dengan Badan Narkotika Kabupaten Bulungan sebagai Induk demi penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
12
Rapat Bersama BNK, Polres, Dinas Kesehatan, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri
Komitmen Bersama Pencanangan Desa Bebas Narkoba di Desa Gunung Putih Kecamatan D. PENYULUHAN TENTANG NARKOBA
Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Sebaliknya perlu kewaspadaan dalam memberikan informasi dan penyuluhan tentang narkoba terutama kepada anak dan remaja karena dapat membangkitkan keingintahuan dan mencoba. Sasaran dari upaya ini juga termasuk orang-orang dengan resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan keliru, seperti perilaku untuk mencari kepuasan sementara melalui penggunaan penggunaan narkoba. Penyuluhan narkoba di Kabupaten Bulungan pada umumnya dan Wilayah Kerja UPT. Puskesmas Tanjung Palas pada khususnya, rutin saya lakukan mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA se Kecamatan Tanjung Palas serta Pelatiha n Kader UKS dan di Posyandu Lansia. Lansia. Karena penyalah guna narkoba tidak mengenal usia. Mulai dari anak – anak anak hingga 13
lanjut usia pun ada. Diharapkan dengan adanya penyuluhan tentang Narkoba akan semakin meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan bahaya narkoba.
Penyuluhan Narkotika di Posyandu Lansia
Penyuluhan Tentang Narkotika dan UU Wajib Lapor Lapor bersama BNK di Forum Remaja Re maja se Tanjung Palas Barat
Penyuluhan Tentang Narkotika dan UU Wajib Lapor Lapor bersama BNK di SD, S D, SMP dan SMA se Kecamatan Tanjung Palas E. KUNJUNGAN KE BALAI REHABILITASI NARKOTIKA
Kunjungan ke Balai Rehabilitasi Narkotika adalah bagian dari ketertarikan saya dan kepedulian saya sebagai seorang abdi negara yang diberikan amanah untuk membantu penanganan pecandu narkoba di di Kabupaten Bulungan. Bulungan. 14
Pada tanggal 3 November 2016 s/d 6 November 2016 saya bersama Rombongan dari Badan Narkotika Kabupaten Bulungan mengadakan kunjungan ke Balai Besar Rehabilitasi LIDO Badan Narkotika Nasional dan ke Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan ( Kemensos ) di Bogor. Di dalam kunjungan ini kami mendapatkan banyak hal baru sehubungan dengan penanganan pecandu narkoba. Pertama adalah tentang fisik dan kondisi tempat Rehabilitasi yang ideal. Kedua tentang kegiatan pecandu narkoba selama berada di Balai Rehabilitasi. Ketiga tentang pembentukan Intitusi Penerima Wajib Lapor untuk pecandu narkoba sesuai dengan amanah UU no 35 tahun 2009, agar bisa segera dibuka di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Keempat tentang alur proses pengiriman / rujukan pecandu narkoba dari Kabupaten Bulungan ke Balai Besar Rehabilitasi LIDO Badan Narkotika Nasional dan ke Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan di Bogor.
Sambutan, Pemberian Informasi, oleh Pihak Balai Besar Rehabilitasi BNN LIDO Bogor
Sambutan, Pemberian Informasi, oleh Pihak Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan, Bogor
15
F.
PEMUSNAHAN PEMUSNAHAN NARKOBA BERSAMA LINTAS SEKTOR
Mengenai pemusnahan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, dalam UU Narkotika dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang melakukan pemusnahan itu adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (“BNN”) atau penyidik Kepolisian Negara RI. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika adalah bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010. Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu : “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.” Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang yang mewakili unsur: 1. Kejaksaan Negeri setempat 2. Kementerian Kesehatan 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan Namun, apabila unsur pejabat tersebut tidak t idak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pejabat atau anggota masyarakat setempat. Kegiatan saya mengikuti pemusnahan narkoba di Kepolisian Resor Kabupaten Bulungan adalah serangkaian kegiatan saya dalam mendalami tentang penanganan narkoba sampai dalam tahap pemusnahan. Kegiatan pemusnahan yang dilakukan di Kepolisian Resor Kabupaten Bulungan ini dipimpin oleh Kepala Kesatuan Resor Narkoba dan dihadiri oleh tersangka kasus narkoba, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Kabupaten Bulungan. Acara pemusnahan dibuka oleh Kepala Kesatuan Resor Narkoba kemudian dilaporkan tentang status kasus narkoba tersebut, jumlah barang bukti dan jumlah barang bukti yang diambil untuk diperiksa di laboratorium. Kemudian, tersangka pertama kali memasukkan barang bukti ke dalam dala m air sebagai media untuk pemusnahan barang bukti. Kemudian masing – masing masing perwakilan memasukkan barang bukti ke dalam air.
16
Proses Pemusnahan Narkotika Bersama Lintas Sektor
G. AKTIF MENGIKUTI PELATIHAN BERKAITAN DENGAN NARKOBA
Sebuah hal yang tidak mudah untuk menjadikan Indonesia bebas narkoba. Namun dengan keyakinan dan kerja keras, paling tidak masuknya narkoba dari luar negeri bisa ditekan. Tingginya angka pengguna narkoba di tahun mendatang bisa menurun. Dengan adanya proses rehabilitasi bagi pengguna dan bukan dengan dipenjara, diharapkan akan berkurang pecandu dan semakin banyak orang tua yang peduli kepada program BNN ini. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Konselor Adiksi ini juga merupakan salah satu upaya BNN demi bisa mewujudkan sumber daya manusia yang berkredibilitas terutama para konselor yang kedepannya bisa berperan aktif dalam membantu merehabilitasi para korban pengguna narkoba. Pelatihan yang sudah saya ikuti adalah : 1. Pelatihan Asesor Narkotika di Hotel Singgasana Makassar tgl 23 s/d 28 November tahun 2015 oleh BNN 2. Pelatihan Motivational Interview di Hotel Grand Tjokro, 29 November s/d 3 Desember 2016 oleh BNN provinsi Kalimantan Timur Setelah mengikuti pelatihan secara bertahap mengenai narkoba, saya berharap kepada diri saya pribadi agar selalu konsisten dengan amanah yang sudah diberikan kepada saya. Dan 17
dengan keilmuan yang saya miliki, saya akan bekerja keras membantu proses penanganan penyalah guna narkoba di Kabupaten Bulungan agar penanganan terhadap penyalah guna tepat sasaran dan tidak selalu berujung pada penjara, namun bisa diarahkan ke Rehabilitasi.
Pelatihan Asesor Narkotika di Hotel Singgasana Makassar tgl 23 s/d 28 November tahun 2015 oleh BNN
Pelatihan Motivational Interview di Hotel Grand Tjokro, 29 November s/d 3 Desember 2016 oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur
H. FOLLOW UP RESIDEN YANG AKAN MENGIKUTI REHABILITASI DAN RESIDEN YANG SUDAH PULANG DARI REHABILITASI
Pasien yang menjalani Rehabilitasi disebut sebagai Residen. Pada saat akan berangkat ke tempat Rehabilitasi, saya bertemu dengan residen untuk memastikan dan memotivasi residen agar semakin mantap untuk menjalani proses rehabilitasi agar semua berjalan dengan baik dan lancer. Pada saat residen sudah pulang dari tempat rehabilitasi, saya juga bertemu dengan residen / keluarganya untuk mengetahui kondisi pasca rehabilitasi. Saya ingin memastikan agar kegiatan ini berjalan lancar dan tidak terputus di tengah jalan. 18
Penyalahguna narkoba yang akan di rehabilitasi
Penyalahguna narkoba yang sudah selesai menjalani rehabilitasi
19
BAB IV PEMBAHASAN KEGIATAN
Kegiatan Asesmen Narkoba di Kabupaten Bulungan sudah saya lakukan sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d sekarang. Kita tahu bahwa Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi termuda di Indonesia berada dalam masa pembangunan infrastruktur dan memerlukan proses yang panjang untuk melengkapi segala kebutuhan di kota ini. Dalam UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Asesmen perlu dibentuk Tim Asesmen Terpadu ( TAT ) dan Instit usi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ). Tim Asesmen Terpadu Adalah tim yang terdiri dari tim dokter/medis dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. NO
1
TIM DOKTER
TIM MEDIS
Dokter sebagai penanggung jawab, Psikolog,
POLRI, BNN, Kejaksaan,
tenaga kesehatan terlatih yang lain
Kemenkumham
Sedangkan Institusi Institusi Penerima Wajib Lapor Lapor adalah institusi yang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan, BNN, Kementrian Sosial untuk menerima, menangani dan merujuk pasien yang sesuai UU 35 tahun 2009 telah diwajibkan untuk melaporkan diri ke Institusi yang telah ditetapkan / ditunjuk. Wajib lapor adalah Kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Institusi Wajib Lapor di Indonesia meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kegiatan Asesmen ini mulai berjalan segera setelah saya selesai mengikuti pelatihan Asesor Narkotika di Makassar. Pada akhir 2015, saya melapor hasil pelatihan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Satuan Resor Narkoba Kepolisian Resor Bulungan.
20
Setelah ada kordinasi dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepolisian Resor Narkoba, Badan Narkotika, saya menjalankan amanah sebagai Asesor Narkotika di Kabupaten Bulungan sampai dengan saat ini. Mengenai pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor di Kabupaten Bulungan, masih dalam proses pengajuan ke Kementrian Kesehatan dengan Rekomendasi dari BNN Provinsi, sekarang masih menunggu Surat Keputusan ( SK ) dari Kementrian Kesehatan. Kegiatan Asesmen ini tetap saya jalankan walaupun belum ada IPWL di Kabupaten Bulungan, karena : 1. Saya sebagai tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan tentang Narkoba merasa bahwa sudah kewajiban saya sa ya menangani semua masalah pecandu atau penyalahguna narkoba di Kabupaten Bulungan sesuai dengan materi pelatihan yang saya dapatkan. 2. Saya sebagai tenaga kesehatan harus menangani pasien secara utuh ( holistic ) dari unsur “ badan “ badan ” ( organobiologi ), “ jiwa ” ( psiko-edukatif ), “ sosial ” ( sosiokultural ), yang tidak dititik beratkan pada “ penyakit “ penyakit ” tetapi pada “ kualitas “ kualitas hidup ” yang terdiri dari “ kesejahteraan “ kesejahteraan ” dan “ produktifitas “ produktifitas sosial ekonomi.” ekonomi.” 3. Dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba tidak bisa disamakan dengan penyakit biasa, perlu pendekatan khusus sehingga saya harus segera menangani sesuai kemampuan saya agar pasien dengan penggunaan narkoba bisa ditetapkan statusnya agar tidak salah dalam penanganan di bidang hukum.
Dalam kegiatan saya di Kabupaten Bulungan tahun 2016, saya sudah melakukan Asesmen terhadap 50 Pecandu Narkoba dan Penyalahguna Narkoba, baik yang datang secara sukarela maupun tangkapan Polisi. Laki – Laki 43 orang, Perempuan 7 orang. 45 orang Rehabilitasi Rawat Inap, 5 orang Rawat Jalan. Di tahun 2017 s/d Maret ini saya sudah melakukan Asesmen terhadap 4 orang Pecandu Narkoba dan Penyalahguna Narkoba baik yang datang secara sukarela maupun tangkapan Polisi. Laki – Laki 5 orang, Perempuan belum ada. 5 orang Rehabilitasi Rawat Inap.
21
50 40 30 2016 20
2017
10 0 Laki - Laki
Perempuan
Data Pasien Asesmen di Kabupaten Bulungan 50 40 30 2016
20
2017 10 0 Rehabilitasi
Rehabilitasi
Rawat Inap
Rawat Jalan
Data Rehabilitasi Pasien di Kabupaten Bulungan
22
BAB V KEGIATAN LAIN DI UPT. PUSKESMAS TANJUNG PALAS
A. KEGIATAN KUNJUNGAN KE RUMAH PASIEN JIWA ( HOME VISITE )
Kunjungan Rumah Pasien dengan Gangguan Jiwa B. MINI CLINICAL UPDATE
Pelatihan untuk penanganan Gawat Darurat Kepada Petugas Puskesmas
23
C. PUSKESMAS KELILING
Puskesmas Keliling
24
BAB VI PENUTUP
KESIMPULAN
Masalah penyalahgunaan khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya, maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup cukup tentang penanggulangan penanggulangan tersebut. Peran orang tua dalam keluarga dan juga peran pendidik di sekolah sangatlah besar bagi pencegahan penanggulangan penanggulangan terhadap narkoba.
25
