KASUS 2
(Ari Seta Kurniawan & Ahmad Hikam Hidayaturrahman)
SOAL LATIHAN
Lihat Lampiran 2.a dan 2.b. Dari informasi yang diberikan pada dua kasus awal, lengkapilah kedua formulir tersebut!
Lampiran 2.a
KAP Adi Susilo dan Rekan
ANALISIS KEWAJIBAN HUKUM POTENSIAL
Klien Potensial : PT Maju Makmur
Tipe Perikatan : Audit atas Laporan Keuangan
Formulir Diisi Oleh : Arief Effendi Tanggal: 30/09/2013
Apakah klien potensial merupakan perusahaan pribadi atau perusahaan publik?
Perusahaan pribadi
Evaluasi kewajiban potensial pada klien sebagai konsekuensi yang timbul jika perikatan diterima oleh KAP AS&R.
Klien wajib untuk: menerima atas pengaturan perencanaan auditnya,membuat konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi manajemen, danmenegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit.
Buatlah daftar pihak ketiga yang saat ini memiliki hubungan finansial dengan klien potensial yang laporan keuangannya diharapkan dapat dilihat. Pihak tersebut disebut primary and foreseen beneficiaries.
Pihak ketiga yang memiliki hubungan finansial dengan PT Maju Makmur yaitu:
Perusahaan Samsang, sebagai produsen alat elektronik dari Korea yang menjadi mitra industri retail elektronik dimana PT Maju Makmur bertindak sebagai distributornya
Bank Mandiri cabang Surabaya atas pinjaman kredit perusahaan
Bank BNI cabang Surabaya atas pinjaman kredit perusahaan
Diskusikan kemungkinan bahwa pihak ketiga lain terlibat dalam suatu posisi dimana mereka dapat mengakses laporan keuangan klien potensial. Pihak tersebut disebut foreseeable beneficiaries.
Pihak ketiga yang terlibat dalam suatu posisi dimana mereka dapat mengakses laporan keuangan PT Maju Makmur adalah tujuh pemegang saham yang mempunyai persentase kepemilikan atas saham PT Maju Makmur sebesar antara 6% hingga 22% yang tinggal di sekitar kota Surabaya.
Evaluasi kewajiban hukum yang dapat timbul berkaitan dengan pihak ketiga baik yang saat ini maupun yang potensial, ketika KAP AS&R menerima perikatan audit.
Pihak ketiga diwajibkan memberikan atau menunjukkan dokumen dan bukti-bukti terkait bukti kepemilikan saham dan dokumen transaksi utang piutang antara PT Maju Makmur dengan pihak ketiga yang terjadi selama ini dan di masa yang akan datang.
Lampiran 2.b
KAP Adi Susilo dan Rekan
INFORMASI DARI AUDITOR PENDAHULU
Klien Potensial :PT MajuMakmur
Formulir Diisi Oleh : Arif Effendi
Auditor Pendahulu : KAP Umar danRekan
Tanggal Wawancara : 15 Juni 2010
Diskusikan evaluasi auditor pendahulu mengenai integritas manajemen klien potensial.
Evaluasi KAP Umar dan Rekanmemberikan informasi bahwa Langgeng Santoso dan semua anggota timnya memiliki integritas yang tinggi. (Meskipun Langgeng Santoso selalu keberatan dengan fee audit dan kurang memahami tujuan pekerjaan audit)
Apakah auditor pendahulu mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan manajemen perusahaan mengenai prinsip akuntansi, prosedur audit, atau masalah signifikan yang serupa? Jika iya, deskripsikan dengan lengkap mengenai ketidaksetujuan tersebut!
Ketidaksetujuan tersebut muncul dan dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Kebijakan perusahaan yang melaporkan asset property took dengan dasar biaya historis, dimana KAP Umar dan Rekan menganggap pemakaian dasar biaya historis sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan standard akuntansi keuangan di Indonesia khususnya berkaitan dengan keharusan penyajian nilai wajar.
Masalah ini menyebabkan kesalahan dalam penyajian yang material terhadap laporan keuangan.
Langgeng Santoso masih tidak setuju mengenai saran dari KAP Umar dan Rekan yang mengatakan perlu dilakukan revaluasi asset tetap atas took ke enam milik Langgeng yang berada di Sidoarjo. Langgeng masih optimis akan keberlangsungan took tersebut.
Terjadi perbedaan pendapatan tarapihak Langgeng Santoso dengan KAP Umar dan Rekan. Sehingga KAP Umar dan Rekan menganggap hal itu sebagai salah saji yang sangat material dan berpotensi pada pemberian opini wajar dengan pengecualian.
Bagaimanakah pemahaman auditor pendahulu mengenai alas an penggantian auditor?
KAP Umar dan Rekan menganggap pergantian auditor oleh PT Maju Makmur adalah sebagai bentuk ketidakpuasan PT Maju Makmur atas hasil audit KAP Umar dan Rekan. Dikarenakan perusahaan berencana untuk menjadi perusahaan public beberapa waktu kedepan sehingga perusahaan membutuhkan pengakuan wajar tanpa pengecualian atas kondisi keuangannya dengan asumsi untuk mematuhi peraturan terkait dan menarik investor untuk membeli sahamnya.
Apakah auditor pendahulu memberikan indikasi permasalahan audit tertentu yang signifikan terkait dengan klien potensial tersebut?
Permasalahan lainnya adalah terkait fee audit dimana Langgeng Santoso selalu merasa keberatan dengan fee audit atas pelaksanaan aktivitas audit oleh KAP Umar &Rekan.
Apakah ada indikasi permasalahan dengan auditor pendahulu dalam pemberian izin melakukan proses review dokumentasi audit potensial klien tahun sebelumnya? Jika "iya",jelaskan.
Ya, permasalahan tersebut ada karena tindakan auditor pendahulu yang menerbitkan opini wajar dengan pengecualian. Sehingga, auditor pengganti harus focus terhadap hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya opini wajar dengan pengecualian tersebut oleh auditor pendahulu yaitu KAP Umar dan Rekan.
Apakah auditor pendahulu memberikan keterbatasan respon dalam hal apapun itu?
Tidak, KAP Umar da Rekan merespon dengan baik dan bersedia menanggapi semua pertanyaan serta diskusi dari KAP Adi Susilo dan Rekan atas perusahaan klien. KAP Umar dan Rekan juga memastikan akan memberikan segala berkas dokumentasinya berkaitan dengan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya.
Jika KAP AS&R menerima perikatan audit tersebut, pemeriksaan terhadap dokumentasi audit dari auditor terdahulu akan dilakukan. Siapkan daftar khusus mengenai dokumentasi audit KAP Umar dan Rekan atas laporan Keuangan PT Maju Makmur yang perlu dievaluasi oleh KAP AS&R! Tunjukkan dengan jelas setiap aspek yang harus diperhatikan dan tujuan mempelajari aspek khusus tersebut pada dokumentasi audit (Contohnya, satu item yang harus direview oleh KAP AS&R adalah hasil jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KAP Umar dan Rekan dari audit yang dilakukannya. KAP AS&R harus menguji hal tersebut untuk menentukan tipe dan tingkat materialitas penyesuaian yang dihasilkan).
Dokumentasi audit lainnya oleh KAP Umar dan Rekan selain Berkas Permanen yang berisi informasi PT Maju Makmur dan Berkas Tahunan terkait bukti audit pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, yang perlu dievaluasi oleh KAP Adi Susilo dan Rekan yaitu sebagai berikut:
Stuktur pengendalian intern, hal ini dapat digunakan oleh KAP AS&R untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi.
Bukti fisik, hal ini banyak dipakai dalam verifikasi saldo aktiva berwujud terutama kas dan persediaan.
Catatan akuntansi, dalam hal ini catatan akuntansi seperti jurnal dan buku besar, merupakan sumber data untuk membuat laporan keuangan.
Konfirmasi, konfirmasi merupakan proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi tentang unsure tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Ada tiga jenis konfirmasi, yaitu: konfirmasi positif, blank confirmation, konfirmasi negatif.
Bukti dokumenter, dalam hal ini merupakan suatu yang paling penting dalam audit.
Bukti surat pernyataan tertulis, surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang individu yang bertanggungjawab dan berpengetahuan mengenai rekening, kondisi, atau kejadian tertentu.
Perhitungan kembali sebagai bukti matematis, bukti ini diperoleh auditor melalui perhitungan kembali oleh auditor. Perhitungan tersebut misalnya: footing untuk meneliti penjumlahan vertical, cross-footing untuk meneliti penjumlahan horizontal, perhitungan depresiasi.
Bukti lisan, auditor dalam melaksanakan tugasnya banyak berhubungan dengan manusia sehingga ia mempunyai kesempatan untuk mengadakan pengajuan pertanyaan lisan.
Bukti analitis dan perbandingan, bukti analitis mengcangkup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran atau standart prestasi, trend industry dan kondisi ekonomi umum.
Setiap aspek yang harus diperhatikan serta tujuan dari dokumentasi audit tersebut yaitu untuk membuktikan bahwa hasil dan prosedur audit Umar dan Rekan telah sesuai dengan prosedur dan standar audit yang berlaku. KAP Adi Susilo dan Rekan dalam mengevaluasi bukti audit harus teliti karena adanya dugaan pergantian KAP karena manajemen yang kecewa dengan opini auditor sebelumnya.
Evaluasi dokumentasi audit juga berkaitan dengan kompetensi bukti audit seperti Relevansi, yang artinya harus berkaitan dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan; Sumber bukti, suatu sumber informasi sangat berpengaruh terhadap kopentensi bukti audit; Ketepatan waktu, dalam kriteria ketepatan waktu ini berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti tersebut; Obyektivitas, sebuah bukti yang obyektif lebih dapat dipercaya (relitable) dan komponen dari pada bukti subyektif.
Asumsikan KAP AS&R melakukan audit atas laporan keuangan PT Maju Makmur tahun 2010 dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten (sesuai dengan SA Seksi 150) serta memberikan opini wajar tanpa pengecualian tanpa ada paragraf tambahan mengenai penurunan nilai asset tetap (bangunan toko keenam milik PT Maju Makmur yang ada di Sidoarjo). Asumsikan PT Maju Makmur di kemudian hari memilih mengeluarkan laporan komparatif tahun 2009 dan 2010. Tuliskan laporan audit tunggal yang dapat memberi informasi pada para pembaca laporan keuangan mengenai kedua opini yang berbeda dan penjelasan yang disusun oleh auditor pendahulu!
Sesuai SA Seksi 150 artinya audit oleh KAP Adi Susilo dan Rekan telah sesuai standar auditing PSA nomor 1 sehingga boleh mengeluarkan opini WTP sesuai keyakinan KAP Adi Susilo dan Rekan.
Berdasarkan SA Seksi 508 tentang laporan auditor atas laporan keuangan auditan tepatnya par 65 menjelaskan bahwa laporan yang dimutakhirkan atas laporan keuangan periode sebelumnya harus dibedakan dari periode yang lalu yang diterbitkan kembali (lihat SA Seksi 530 [PSA No. 43] Pemberian Tanggal atas Auditor, paragraf 06 s.d. 09), karena dalam penerbitan laporan yang dimutakhirkan, auditor yang melanjutkan perikatan mempertimbangkan informasi yang diketahuinya dalam auditnya atas laporan keuangan periode (lihat paragraf 68) dan karena laporan yang dimutakhirkan diterbitkan dalam hubungannya dengan laporan auuditor atas laporan keuangan periode berjalan. Artinya KAP Adi Susilo dan Rekan harus meminta auditor lamayaitu KAP Umar dan Rekan untuk memutakhirkan LK tahun lalu PT Maju Makmur.
Jika KAP Umar danRekantidakmaumelakukannyamakamuncullaporan audit tunggal atas laporan keuangan komparatif tahun 2009 dan 2010 beda auditor dan beda opini sebagai berikut: (berdasarkan PSA 29: SA Seksi 508 paragraf 74 Laporan Auditor Pendahulu Tidak Disajikan)
Laporan Auditor Independen
PT Maju Makmur
Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Maju Makmur tanggal 31 Desember 2010 serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen perusahaan.Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Maju Makmur tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 31 Maret 2010 berisi pendapat wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut, atas laporan keuangan tersebut pula dicantumkan paragraf penjelasan yang mengungkapkan bahwa auditor independen lain tersebut menemukan adanya ketidaksesuaian atas pengakuan nilai investasi berupa properti toko perusahaan yang berkedudukan di Sidoarjo sebesar Rp 1.488.000.000,00 dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semuahal yang material, posisi keuangan PT Maju Makmur tanggal 31 Desember 2010, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Tanda tangan
Arif Effendi
Nomor izin akuntan publik
Nomor izin kantor akuntan publik
31 Maret 2011
Berdasarkan Kasus 1 (Analisis Atas Calon Klien Audit Potensial), PT Maju Makmur tengah mempertimbangkan untuk menjual sahamnya kepada publik dalam rangka mendanai ekspansi usaha dan pertumbuhan yang diharapkan. KAP AS&R saat ini tidak memiliki klien audit yang merupakan perusahaan terbuka (sahamnya diperdagangkan di lantai bursa). Menurut pendapat anda, bagaimana dampak yang timbul dari ketentuan yang ada dalam Sarbanes- Oxley Act pada keputusan KAP AS&R dalam menerima PT Maju Makmur menjadi klien auditnya? Syarat tambahan apa yang harus dipenuhi oleh KAP AS&R untuk bisa terdaftar di Bapepam-LK (lakukan peninjauan terhadap ketentuan terkait yang berlaku di Indonesia? Menurut pendapat Anda, apakah KAP AS&R mampu memenuhi persyaratan tersebut?
Dampak dari Sarbox pada KAP AS&R:
Seksi 201 mengatur jasa di luar ruang lingkup praktik auditor; yaitu melanggar hukum bagi sebuah kantor akuntan publik yang memberikan jasa non audit kepada emiten bersangkutan, yang mencakup:
Jasa pembukuan dan jasa lain yang terkait dengan laporan keuangan dan akuntansi klien audit.
Desain sistem informasi keuangan dan pemasangannya.
Apraisal atau jasa penilaian lain
Jasa aktuaria
Outsourcing jasa audit internal
Fungsi manajemen atau personalia
Menjadi pialang, penasehat investasi atau jasa konsultasi investasi perbankan
Jasa hukum dan jasa tenaga ahli lainnya yang tidak terkait dengan audit.
Jasa lain yang ditentukan oleh PCAOB
Jasa non-audit dapat diberikan apabila jasa tersebut disetujui terlebih dahulu oleh komite audit. Komite audit akan mengungkapkan kepada investor dalam laporan berkala keputusannya dalam pemberian persetujuan pendahuluan untuk jasa non-audit.
Seksi 203 SOA mengatur rotasi partner audit. Partner yang mengepalai atau mengkoordinasi dan partner penelaah (reviewing partner) harus dirotasikan setiap 5 tahun.
Seksi 204 SOA mengatur tentang laporan auditor kepala komite audit. Kantor akuntan publik harus melaporkan kepada komite audit semua:
Kebijakan dan praktik akuntansi kritikal yang digunakan;
Seluruh perlakuan alternatif dari informasi keuangan dalam prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum(Generally Accepted Accounting Principle/GAAP)yang telah didiskusikan dengan manajemen.
Seksi 206 SOA mengatur tentang benturan kepentingan (conflicts of interest) CEO, kontroler, CFO, Chief Accounting Officer atau orang yang berada dalam posisi ekuivalen tidak boleh dijabat oleh kantor akuntan publik perusahaan selama periode satu tahun setelah audit (1 years period preceding audit).
Seksi 207 SOA mengatur tentang studi keharusan rotasi akuntan publik terdaftar. GAO akan melakukan studi atas pengaruh potensial dari mensyaratkan keharusan rotasi dari kantor akuntan publik.
Seksi 208 SOA mengatur tentang laporan keuangan harus mengungkapkan fee untuk auditor baik untuk jasa pemeriksaan, jasa lain yang terkait audit, jasa perpajakan, dan jasa yang lainnya.
Syarat tambahan yang harus dipenuhi KAP AS&R untuk bisa terdaftar di BAPEPAM-LK
Berdasarkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP 41/BL/2008 TENTANG PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL, syarat-syarat tambahan agar KAP bisa terdaftar diantaranya:
mempunyai izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
memiliki akhlak dan moral yang baik;
wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan PublikIndonesia (IAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal;
wajib menaati standar profesi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan PublikIndonesia (IAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal;
wajib menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan olehIkatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktek akuntansi keuangan yang lazimberlaku di Pasar Modal;
wajib bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukankegiatan di bidang Pasar Modal;
telah menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Akuntan lain danatau pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dariBapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaranatau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, kecuali:
1) komisaris Bursa Efek; dan
2) dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagaipimpinan, pengurus atau jabatan yang setara di perguruan tinggi.
wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahliantersebut dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi yangdiselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan PublikIndonesia (FAPM-IAPI) dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuankredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
wajib secara terus menerus mengikuti pendidikan profesi lanjutan di bidangakuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang PasarModal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-InstitutAkuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) paling kurang 5 (lima) satuan kreditprofesi setiap tahun;
berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhipersyaratan sebagai berikut;
1) memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntanyang telah memiliki izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan dantelah terdaftar di Bapepam dan LK;
2) menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalammelakukan pemeriksaan yaitu Rekan yang bertanggung jawab untukmenandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukanpengawasan terhadap staf pelaksana;
3) memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakanstandar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan,yang antara lain memuat:
a) pedoman penerimaan dan penolakan klien;
b) kepastian mutu dan kebijakan etika;
c) pedoman manajemen risiko;
d) pengendalian mutu penugasan;
e) pedoman independensi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik(KAP);
f) prosedur audit dan non audit; dan
g) penelaahan mutu.
4) telah menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal-Institut AkuntanPublik Indonesia (FAPM-IAPI);
5) sanggup menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LKterhadappelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutupada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; dan
6) bagi Kantor Akuntan Publik yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekanyang terdaftar di Bapepam dan LK, untuk dapat melaksanakan kegiatandi Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama denganKantor Akuntan Publik lain tentang pengalihan tanggung jawab apabilaAkuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakantugasnya, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik lain tersebutmempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK.
KAP AS&R harus memenuhi persyaratan ini jika dia ingin menjadi KAP yang secara sah dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan yang go publik.
Berdasarkan Kasus 1 (Analisis Atas Calon Klien Audit Potensial), PT Maju Makmur tengah mempertimbangkan untuk menjual sahamnya kepada publik dalam rangka mendanai ekspansi usaha dan pertumbuhan yang diharapkan. Persyaratan tambahan apa yang harus dipenuhi untuk menjadi perusahaan publik terbuka dibandingkan dengan perusahaan nonpublik? Masalah-masalah apa yang harus diwaspadai oleh PT Maju Makmur dalam pengambilan keputusan untuk menjadi perusahaan publik?
Sarbanes-Oxley Act mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi apapun dan semua pada entitas tujuan khusus dan efeknya saat ini atau masa depan kondisi keuangan perusahaan.
Dalam SOA Title 3 seksi 301 dijelaskan bahwa salah seorang komite audit harusalah yang menguasai bidang keuangan.
Mensyaratkan untuk melakukan full disclosure kepada para pemegang saham berkaitan dengan transaksi keuangan yang bersifat kompleks.
Menurut SOA title 4 section 404, perusahaan publik wajib mengevaluasi laporan pengendalian internal.
Tanggung jawab manajemen untuk mempertahankan struktur pengendalian internal yang memadai dan prosedur pelaporan keuangan dan berisi tahun fiskal penerbitan, efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur keuangan emiten.
Masalah yang harus diwaspadai perusahaan dalam mengambil keputusan menjadi
perusahaan publik :
Berbagi Kepemilikan
Maksudnya adalah perusahaan akan menjadi perusahaan terbuka dan otomatis saham yang akan dilepas ke pasar modal menyebabkan perusahaan menjadi perusahaan yang kepemilikannya menjadi milik bersama
Laporan keuangan yang bermanfaat
Laporan harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus bisa memberi kejelasan kepada seluruh stakeholder dan stockholder
GCG
Bagaimana perusahaan mengatur seluruh operasional perusahaan agar bermanfaat bagi seluruh karyawan dan juga lingkungan kerja.
RISET KELOMPOK
Tulislah sebuah uraian dalam bentuk laporan riset yang mendeskrispikan tujuan dari sebuah peer review! Diskusikan alasan mengenai pentingnya peer
review dan tipe pengujian apa yang dilakukan!
Peer review adalah review yang dilakukan oleh auditor terhadap kepatuhan suatu kantor akuntan public pada sistem pengendalian kualitasnya. Tujuan dari dilakukannya menurut PSPM no.3 adalah untuk meningkatkan mutu kinerja anggota IAI dalam perikatan audit, atestasi, akuntansi dan review, konsultansi. Tujuan program ini dicapai melalui tindakan pendidikan dan perbaikan, serta tindakan koreksi. Tujuan tersebut digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan sekaligus untuk meningkatkan arti pentingnya keanggotaan IAI. Lima elemen pengendalian kualitas yang akan direview ialah:
1. Independensi, integritas, dan objektivitas
2. Personnel management
3. Penerimaan dan kelanjutan dari klien dan penugasan
4. Kinerja penugasan
5. Monitoring
peer review penting dilakukan karena dengan dilakukannya peer review didapatkan beberapa manfaat, antara lain mengurangi resiko litigation, memberikan pengalaman kerja, meningkatkan moral pekerja, memberikan competitive edge, dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan
Tipe pengujian yang dilakukan menggunakan On Site Quality Review, tipe ini dipilih karena KAP yang akan direview diasumsikan memberikan pelayanan jasa audit atas laporan keuangan tahunan klien.
KAP Umar dan Rekan harus mengambil keputusan mengenai tingkat materialitas suatu masalah. Tulislah sebuah uraian dalam bentuk laporan riset yang mendeskripsikan metode yang digunakan oleh auditor dalam melakukan penilaian tentang materialitas tersebut!
Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai berikut:
Besarnya suatu penghilang atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilang atau salah saji tersebut.
Dalam menentukan materialitas, auditor harus mempertimbangkan :
Keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha
Informasi yang diperlukan oleh mereka yang mengandalkan pada laporan keuangan yang telah di audit.
Suatu jumlah yang material bagi suatu perusahaan tertentu, mungkin tidak material bagi perusahaan lain yang berbeda ukuran maupun sifatnya. Selain itu, tingkat meterialitas suatu perusahaan dapat berubah dari periode ke periode.
PERTIMBANGAN AWAL TENTANG MATERIALITAS
Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas ini, yang seringkali disebut dengan materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena (1) keadaan yang melingkupi berubah (2) informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.
Berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan:
Materialitas lebih merupakan konsep yang relative bukannya absolute
Sejumlah dasar pertimbangan diperlukan untuk mengevaluasi tingkat materialitas
Faktor-faktor kualitatif pun mempengaruhi tingkat materialitas.
Contoh: nilai-nilai yang melibatkan kecurangan seringkali dianggap lebh penting daripada sejumlah nilai yang sama tetapi yang diakibatkan oleh kekeliruan yang tidak disengaja karena perbuatan kecurangan tersebut merefleksikan kejujuran serta realibilitas manajemen atau karyawan lain yang terlibat.
MATERIALITAS PADA TINGKAT LAPORAN KEUANGAN
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. (1) auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan (2) pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
Pertimbangan materialitas menyangkut baik pertimbangan kuantitatif maupun pertimbangan kualitatif.
Pedoman Kuantitatif
Pada saat ini belum ada pedoman resmi yang berasal dari standard akuntansi mapun standard auditing terkait pengukuran meterialitas secara kuantitatif, berikut merupakan gambaran mengenai beberapa pedoman yang di gunakan dalam praktik:
5% hingga 10% dari laba bersih sebelum pajak (10% untuk laba yang lebih kecil, 5% untuk laba yang lebih besar)
½% hinga 1% dari total aktiva
1% dari ekuitas
½% hingga 1% pendapatan kotor
Suatu persentase variable berdasarkan mana yang lebih besar antara total aktiva atau total pendapatan
Pedoman Kualitatif
Pendapatan kualitatif berhubungan dengan penyebab dari salah saji. Sala saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan material.misalnya ketika salah sji diakibatkan oleh sutu ketidakberesan (irregularities) atau tindakan melanggar hokum oleh klien. Penemuan atas terjadinya tersebut dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa terdapat resiko yang signifikan akan adanya salah saji tambahan yang serupa.
MATERIALITAS PADA TINGKAT SALDO AKUN
Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
ALOKASI MATERIALITAS LAPORAN KEUANGAN KE AKUN
Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut.
Keterlibatan auditor dalam perkara hukum semakin meningkat di beberapa dekade terakhir. Tulislah sebuah uraian dalam bentuk laporan riset yang mendeskripsikan hubungan profesi akuntan publik dengan kewajiban hukum! Mengapa hubungan auditor dengan kewajiban hukum semakin meningkat akhir-akhir ini? Apa yang telah dilakukan profesi terkait untuk menghadapi permasalahan ini?
Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya. Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya. Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan perkara (lawsuits) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis (Huakanala dan Shinneke,2003,h.69). Lebih lanjut Palmrose dalam Huanakala dan Shinneka menjelaskan bahwa litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut.
Kewajiban hukum dapat terjadi ketika seorang auditor memberikan jasa professional dalam bentuk apapun. Dalam hal ini beberapa kewajiban hukum auditor antara lain:
KEWAJIBAN MENURUT COMMON LAW
Common law seringkali diartikan sebagai hokum yang tidak tertulis. Hokum ini berdasarkan atas keputusan pengadilan dan bukan atas hokum yang dibuat dan disahkan oleh pihak legistatif. Prinsip-prinsip common law ditentukan oleh kebutuhan social masyarakat.
KEWAJIBAN KEPADA KLIEN
Jasa-jasa spesifik yang akan diberikan sebaiknya disebutkan dalam surat perikatan. Istilah hubungan pribadi dalam kontrak (privity of contract) menunjuk pada hubungan kontraktual yang ada antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam kontrak. Sesuai dengan SPAP tentang standar umum.
Hukum Kontrak (Contract Law) Syarat-syaratnya adalah:
Menerbitkan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAAS. Tidak sesaui dengan SPAP standar pelaporan.
Tidak mengirimkan laporan audit sesaui dengan batas waktu yang telah disepakati.
Melanggar hubungan kerahasian klien. Tidak sesuai dengan kode etik peraturan 301.
Hukum Kerugian (Tort Law) Tindakan yang merugikan:
Kelalaian yang biasa, yaitu kelalaian untuk menerapkan tngkat kecermatan yang biasa dilakukan secara wajar oleh orang lain dalam kondisi yang sama.
Kelalaian kotor, kelalaian untuk menerapkan tingkat kecermatan yang paling ringan pada suatu kondisi tertentu.
Kecurangan, yaitu penipuan yang direncanakan. Tidak sesuai dengan SPAP standar pelaporan.
KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA
Kewajiban auditor kepada pihak ketiga menurut common law merupakan hal yang penting dalam setiap pembahasan tentang kewajiban hukum auditor. Pihak ketiga disini dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak mengetahui tetang pihak-pihak yang ada dalam kontrak.
Pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :
Doktrin ultramares, Kewajiban dapat timbul jika pihak ketiga primary beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit
Pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan keputusannya pada laporan keuangan .
Foreseeable user's, pemakai yang dapat diketahui lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan pemakai laporan keuangan yang mepunyai hubungan kontrak .
GOLONGAN YANG TELAH DIKETAHUI SEBELUMNYA
Konsep golongan yang telah diketahui sbelumnya tidak meliputi semua investor, pemegang saham, kreditor yang ada sekarang maupun yang akan datang. Putusan pengadilan tidak meminta pihak-pihak dirugikan harus diidentifikaasikan secara spesifik, namun kelompok orang-orang yang akan menjadi bagian para pihak yang harus dibatasi dan diketahui pada saat auditor memberikan informasi.
PIHAK YANG DAPAT DIKETAHUI SEBELUMNYA
Perorangan atau entitas yang diketahui ataupun yang akan diketahui auditor akan mengandalkan laporan audit dalam membuat keputusan bisnis dan investasi digolongkan sebagai pihak-pihak yang dapat diketahui sebelumnya. Sehingga auditor harus sesuai dengan SPAP standar umum dan standar pelaporan selain itu juga dengan kode etik peraturan 102, 201, 202, dan 203.
KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG SEKURITAS
SECURITIES ACT TAHUN 1933
Undang-undang ini dirancang untuk mengukur penawaran sekuritas kepada publik melalui pos atau melalui interstate commerce. Mengajukan Gugatan Menurut Undang-undang Tahun 1933 Penggugat:
setiap orang yang membeli atau mengakuisisi sekuritas seperti yang diuraikan dalam laporan pendaftaran, tanpa memandang apakah ia merupakan klien auditor atau tidak.
harus mendasarkan gugatannya pada dugaan pemalsuan yang material atau laporan keuangan yang menyesatkan yang ada dalam laporan pendaftaran.
apabila pembelian sekuritas dilakukan sebelum penerbitan laporan laba-rugi yang meliputi periode setidaknya 12 bulan setelah tanggal efektif laporan
pendaftaran, penggugat tidak harus membuktikan adanya ketergantungan pada keandalan laporan yang diderita diperkirakan sebagai akibat laporan keuangan tersebut.
tidak harus membuktikan bahwa auditor telah melakuakn kelalaian atau kecurangan dalam emngesahkan laporan keuangan terkait.
Tergugat:
memiliki beban untuk menegakkan kebebasan dari kelalaian dengan cara membuktikan bahwa ia telah melakukan investigasi yang memadai dan sesuai dengan itu memiliki dasar yang memadai untuk percaya, dan memang percaya bahwa laporan keuangan yang disahkan adalah benar pada tanggal laporan tersebut serta pada saat laporan pendaftaran menjadi efektif
melalui pembelaan harus menunjukkan bahwa kerugian penggugat secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh hal lain di luar laporan yang dianggap tidak benar atau menyesatkan tersebut.
SECURITIES EXCHANGE ACT TAHUN 1934
Undang-undang tahun 1934 ini mewajibkan perusahaan-perushaan yang termasuk dalam lingkup undang-undang ini untuk (1) mengarsipkan laporan pendaftaran apabila sekuritas tersebut diperdagangkan secara terbuka kepada masyarakat melalui pasar bursa efek atau pasar di luar bursa efek dan (2) menjaga agar arsip laporan pendaftaran tersebut tetap muktahir dengan cara mengarsip laporan tahunan, laporan kuartalan, dan informasi-informasi lain ynag berkaitan dengan SEC.
Kewajiban dalam Pasal 18
Kewajiban dalam pasal 18 ini secara relatif memilki lingkup yang sempit karena hanya berkaitan denagn laporan yang tidak benar atau menyesatkan dalam dokumen yang diarsipkan pada SEC menurut undang-undang ini.
Kewajiban dalam Pasal 10 Tindakan-tindakan yang tidak sah:
menggunakan setiap alat, skema, atau tipu daya untuk menggelapkan.
membuat setipa laporan yang tidak benar dari fakta yang material ataumengabaikan untuk menyatakan fakta material yang diperlukan agar laporan dapat menjadi jelas sesaui dengan lingkungan yang ada sehingga tidak menyesatkan.
terlibat dalam tindakan, praktik, atau uasah yang digunakan sebagai bentuk kecurangan atau kebohongan kepada setiap orang kaitan dengan pembelian atau penjualn sekuritas apapun.
Kewajiban dalam Pasal 32
Pasal 32(a) menetapkan kewajiban kejahatan yang dikukan "dengan sengaja" atau "cerdik" membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam laporan yang diarsipkan sesuai dengan Undang-undang tahun 1934. Mengajukan Gugatan Menurut Undang-undang Tahun 1934
Penggugat:
dapat terdiri dari setiap orang yang membeli atau menjual sekuritas.
harus dapat membuktikan adanya pernyataan yang secara material tidak benar atau menyesatkan.
harus membuktikan ketergantungan untuk mengandalkan laporan tersebut serta kerugian yang timbul karena mengandalkan laporan tersebut.
Tergugat:
telah bertindak dengan jujur
tidak mengetahui tentang pernyataan tidak benar atau menyesatkan.
PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT TAHUN 1995
Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko litigasi yang ceroboh bagi auditor, perusahaan yang menjual sekuritasnya kepada publik dan para pihak yang berafiliasi dengan penerbit sekuritas.
Kewajiban Proposional
Reform Act ini memperkenalkan dan memulai suatu system kewajiban proposional dimana sesorang tergugat yang tidak "mengetahui tindak pelanggaran" atas hukum sekuritas tetap bertanggung jawab berdasarkan persentase tanggung jawab.
Menutup Kerugian Aktual
Reform Act meutup kerugian katual yang timbul menurut undang- undang sekuritas dan harga perdangan rata-rata selama periode 90 hari setelah tanggal informasi diterbitkan yang mengoreksi adanya salah saji dan pengabaian dalam laporan keuangan.
Tanggung Jawab untuk Melaporkan Tindakan Melanggar Hukum Reform Act ini menetapkan persyaratan pelaporan baru kepada auditor yang mendeteksi atau menyadari adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang menerbitkan sekuritas.
Perubahan Lain yang Diberikan oleh Reform Act Kelonnggaran lain bagi profesi akuntan:
mewajibkan penggugat membayar imbalan dan pengeluaran yang layak bagi penasehat hukum yang digunakan oleh tergugat yang secara langsung terkait dengan litigasi yang diputuskan oleh pengadilan sebagai ceroboh dan tidak benar.
memberikan tenggang waktu untuk berusaha menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat mengurangi biaya yang seringkali mendorong pihak yang tidak bersalah untuk mengajukan gugatan classaction.
membatasi kerugian akibat tindakan hukum.
membatasi hak pihak ketiga untuk menggugat.
perubahan tata cara bagaimana pengadilan menunjuk wakil penggugat dalam suatu classaction.
Kewajiban Kriminal
Pemerintah federal menuntut auditor karena mengetahui bahwa laporan audit yang diterbitkan auditor tidak benar. Beberapa undang-undang seperti Uniform Securities Acts, Securuties Acts 1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu adalah perbuatan kriminil .
Sedangkan kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara eksplisit memang belum ada, akan tetapi secara implisit hal tersebut sudah ada seperti tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Peraturan- Peraturan mengenai Pasar Modal atau Bapepam, UU Perpajakan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kewajiban hukum akuntan (Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan,2003).
Alasan hubungan auditor dengan kewajiban hokum semakin meningkat:
Salah satu alasan yang paling mendasari adalah kurangnya independensi auditor dalam menyajikan kualitas jasa audit. Dimungkinkan auditor semakin banyak terlibat kewajiban hokum karena tidak mampu mempertahankan independensinya dalam memberikan jasa audit. Selain itu, kelalaian auditor terhadap kepatuhan standard SPAP juga berkontribusi dalam alasan ini. Terbukti dalam kasus AP Drs Basyiruddin Nur yang dikenakan sanksi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1093/KM.1/2009 tanggal 2 September 2009. Kemudian AP Drs Basyiruddin Nur, telah dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT Datascrip dan anak perusahaan tahun buku 2007. Menkeu menilai hal itu berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen.
MEMINIMALKAN RISIKO LITIGASI
menggunakan surat perikatan untuk semua jenis jasa professional. Sesuai dengan SPAP standar umum dan kode etik peraturan 102.
melakukan investigasi yang emnyeluruh atas klien prospektif. Sesuai dengan SPAP standar pekerjaan lapangan
lebih menekankan mutu jasa daripada pertumbuhan
mematuhi sepenuhnya ketentuan professional
mengakui keterbatasan ketentuan profesional.
menetapkan dan menjaga standar yang tinggi atas pengendalian mutu. Sesuai dengan SPAP standar umum.
memperhatikan tindak pencegahan dalam perikatan tentang keterlibatan klien dalam kesulitan keuangan.
mewaspadai resiko audit.
Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas
Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan pantas
Mempertahankan independensi
Memahami usaha klien
Mendokumentasika pekerjaan secara memadai
Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan
Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia
Perlunya asuransi yang memadai; dan Mencari bantuan hukum.
