PERTANYAAN DISKUSI 1.
Mengacu kepada SA Seksi 312, evaluasi auditor atas materialitas meliputi: Paragraf 17 Bilamana auditor menyimpulkan bahwa terdapat risiko signifikan salah saji material dalam laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan kesimpulannya ini dalam menentukan sifat, saat, atau luasnya prosedur; penugasan penugasan staf; atau perlunya perlunya tingkat supervisi yang semesti sem estinya. nya. Pengetahu Penge tahuan, an, keterampilan, dan kemampuan personel yang dibebani tanggung jawab perikatan signifikan harus sesuai dengan penaksiran auditor terhadap tingkat risiko untuk perikatan tersebut. Risiko tinggi dapat menyebabkan auditor memperluas prosedur yang diterapkan, atau memodifikasi sifat prosedur untuk memperoleh bukti yang lebih bersifat persuasif. Paragraf 21 Dalam situasi tertentu, untuk perencanaan audit, auditor mempertimbangkan materialitas sebelum laporan keuangan yang akan diauditnya selesai disusun. Dalam situasi lain, perencanaannya baru dilakukan setelah laporan keuangan yang diaudit selesai disusun, namun is mungkin menyadari bahwa laporan tersebut masih memerlukan modifikasi signifikan. Dalam kedua keadaan tersebut, pertimbangan awal auditor tentang materialitas mungkin didasarkan atas laporan keuangan interim entitas tersebut yang disetahunkan atau laporan keuangan tahunan satu periode atau lebih sebelumnya, asalkan is memperhatikan pengaruh perubahan besar dalam entitas tersebut (contoh: merger), dan perubahan lain yang relevan dalam perekonomian secara keseluruhan atau industri yang merupakan tempat entitas tersebut berusaha. Paragraf 22 Jika secara teoritis diasumsikan bahwa pertimbangan auditor tentang materialitas pada tahap perencanaan didasarkan atas informasi yang sama dengan informasi i nformasi yang tersedia pada tahap evaluasi, maka materialitas untuk tujuan perencanaan dan evaluasi akan sama. Namun, pada saat merencanakan audit, biasanya tidak mungkin bagi auditor untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin, yang akhirnya akan mempengaruhi pertimbangannya tentang materialitas dalam mengevaluasi temuan audit pada tahap penyelesaian audit, karena (1) keadaankeadaan yang melingkupi mungkin berubah dan (2) tambahan informasi mengenai masalah akan selalu ada selama periode audit. Dengan demikian, pertimbangan awal tentang materialitas akan berbeda dengan pertimbangan yang digunakan dalam mengevaluasi temuan audit. Jika tingkat materialitas diturunkan ke tingkat semestinya yang lebih rendah dalam mengevaluasi temuan audit (dengan demikian risiko audit yang dihadapi oleh auditor meningkat), auditor harus mengevaluasi kembali kecukupan prosedur audit yang telah dilaksanakan.
Hasil diskusi KAP Umar dan Rekan adalah kemungkinan nilai properti bangunan di Sidoarjo berkisar antara 640.000.000 s.d 800.000.000 dari nilai historis 1.448.000.000, jika dilakukan impairment, maka akan terjadi penurunan nilai sebesar 45% - 56% (648-808 juta). Nilai impairment tersebut menurut saya sangat signifikan dan material apabila disajikan dalam laporan keuangan, terlebih impairment mengharuskan perusahaan (PT Maju Makmur) untuk mengakui kerugian pada rugi laba tahun berjalan sebesar
itu pula yang tentunya akan berpengaruh material pada posisi laba/rugi tahun berjalan. 2.
Pada PSA No.16 Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti, di paragraf 8 menyatakan bahwa Apabila calon klien menolak memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka auditor pengganti harus menyelidiki alasan-alasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan tersebut dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan dari calon klien tersebut.
3.
Kecurangan yang terjadi didalam perusahaan dapat disebabkan oleh kurangnya integritas yang mengarahkan auditor pada indikasi adanya tindak kecurangan yang dilakukan pihak manajem dalam pelaporan keuangan. Alternatif tindakan yang harus dilakukan KAP AS&R berdasarkan PSA No.70, Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan, maka Dalam hal tertentu, meskipun faktor risiko kecurangan telah diidentifikasi ada, pertimbangan auditor mungkin berupa prosedur yang telah direncanakan sebelumnya telah memadai untuk menanggapi faktor risiko tersebut (Par 26) Dalam hal faktor resiko kecurangan dari kurangnya integritas berdasarkan pertimbangan auditor cukup signifikan dan material berdasarkan hasil komunikasi dan KKP dengan auditor pendahulu, maka maka dilakukan modifikasi atas prosedur audit (Par 26) Berdasarkan pertimbangan auditor terhadap salah saji material sebagai akibat dari kecurangan dan hasil pengujian audit mungkin menunjukkan risiko kecurangan yang signifikan, auditor dapat mempertimbangkan pengunduran diri dari perikatan (Par 36).
4.
PSPM No.03, Standar Pelaksanaan dan Pelaporan Review Mutu (SPM Seksi 300) Tujuan program review mutu IAI adalah untuk meningkatkan mutu kinerja anggota IAI dalam perikatan audit, atestasi, akuntansi dan review, konsultansi (Par 1) Pentingnya peer review bagi KAP, meliputi (Par 2) a. Memahami apa yang dibutuhkan untuk mencapai praktik ber mutu. b. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang semestin ya. c. Memiliki prosedur review secara independen atas praktik akuntansi dan audit mereka dan dilaksanakan paling tidak sekali dalam tiga tahun. d. Melakukan tindakan perbaikan dan koreksi yang d iperlukan. Untuk tim peer review (par 31 dan 35) yang melakukan pemeriksaan atas aspek profesional praktik akuntansi dan audit KAP meliputi laporan yang diterbitkan untuk atau kepada kantor lain di KAP yang di-review, kantor korespondensi, atau kantor afiliasi yang di dalamnya perikatan yang terpilih pada kantor praktik yang direview mencakup penggunaan pekerjaan kantor lain, koresponden atau afiliasi, tim pe-review dapat membatasi review-nya pada porsi perikatan yang dilaksanakan oleh kantor praktik yang di-review, tetapi harus mengevaluasi ketepatan instruksi yang diterbitkan oleh kantor yang di-review dan memadai atau tidaknya prosedur yang dijalankan sesuai dengan standar profesional. Dalam par 31, review tidak perlu mencakup aspek bisnis praktik itu. Di samping itu, anggota tim pe-review tidak
perlu berhubungan atau menghubungi semua klien KAP yang di-review dalam hubungannya dengan review ini 5.
Tujuan dokumentasi audit (PSA No.15 Kertas kerja): Menyediakan penunjang utama bagi laporan auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan, yang tersirat ditunjukkan dalam laporan auditor dengan disebutkannya frasa "berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia." Membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit. Isi permanent file: Profil singkat perusahaan serta beberapa aturan dan kebijakan terkait praktik akuntansi yang berlaku di perusahaan dan standar akuntansi yang berlaku umum. Isi berkas tahun berjalan: Semua dokumen yang didapatkan dari hasil pelaksanaan prosedur audit. Contoh: LK, representasi manajemen, pemahaman entitas, program audit, matriks pemahaman SPI, dll.
6.
PSA No.05 Penunjukkan Auditor Independen Paragraf 5 Auditor harus membangun pemahaman dengan klien tentang jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan. Pemahaman tersebut mengurangi risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain, baik di pihak auditor maupun klien. Sebagai contoh, pemahaman tersebut akan mengurangi risiko bahwa klien dapat secara tidak semestinya mempercayai auditor untuk melindungi entitas dari risiko tertentu atau untuk melaksanakan fungsi tertentu yang merupakan tanggung jawab klien. Pemahaman tersebut harus mencakup tujuan perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggungjawab auditor, dan batasan perikatan.Auditor harus mendokumentasikan pemahaman tersebut dalam kertas kerjanya, lebih baik dalam bentuk komunikasi tertulis dengan klien. Jika auditor yakin bahwa pemahaman dengan klien belum terbentuk, harus menolak untuk menerima atau menolak untuk melaksanakan perikatan. Paragraf 6 pemahaman dengan klien tentang audit atas laporan keuangan umumnya mencakup hal-hal berikut ini a. Tujuan audit adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan. b. Manajemen bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan pengendalian intern yang efektif terhadap pelaporan keuangan. c. Manajemen bertangung jawab untuk mengidentifikasi dan menjamin bahwa entitas mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terhadap aktivitasnya. d. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat semua catatan keuangan dan informasi yang berkaitan tersedia bagi auditor. e. Pada akhir perikatan, manajemen akan menyediakan suatu surat bagi auditor yang menegaskan representasi tertentu yang dibuat selama audit berlangsung. f. Auditor bertanggung jawab untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut
mensyaratkan bahwa auditor memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu, salah saji material mungkin akan tetap tidak terdeteksi. Begitu pula, suatu audit tidak didesain untuk mendeteksi kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Jika, oleh karena sebab apa pun, auditor tidak dapat menyelesaikan auditnya atau tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat, is dapat menolak menyatakan suatu pendapat atau menolak untuk menerbitkan suatu laporan sebagai hasil perikatan tersebut. Suatu audit mencakup pemerolehan pemaaaman atas pengendalian intern yang cukup untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur audit yang harus dilaksanakan. Suatu audit tidak didesain untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern atau untuk mengidentifikasi semua kondisi yang dapat dilaporkan. Namun, auditor bertanggung jawab untuk menjamin bahwa komite audit atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab setara akan menyadari adanya kondisi yang dapat dilaporkan yang diketahui oleh auditor. Lebih lanjut, pemahaman tugas dan fungsi audit tercantum dalam bentuk surat perikatan audit (engagement letter ). Berdasarkan SOA seksi 302 dan 404, prosedur audit tambahan dalam hal PT Maju Makmur menjadi perusaaan publik berdasarkan Sarbanes-Oxley Act, yaitu memeriksa efektivitas sistem pengendalian intern SOA seksi 302 Chief Executive harus bertanggungjawab secara personal tentang akurasi (accuracy) dan kelengkapan (completness) mengenai laporan keuangan perusahaan SOA seksi 404 Sebuah sistem pengendalian intern yang kuat dan memadai harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan fraud
7.
PSAR No.01 (SAR seksi 100): Paragraf 1 Akuntan dapat memberikan jasa kompilasi dan review atas laporan keuangan kepada entitas nonpublik. Paragraf 4 Suatu entitas nonpublik adalah entitas yang tidak merupakan: a. Entitas yang sekuritasnya diperdagangkan dalam suatu pasar publik, baik pada bursa utama (domestik atau asing) atau pada bursa parallel b. Entitas yang mendaftar pada suatu instansi yang berwenang dalam rangka persiapan untuk menjual suatu jenis surat berharga di pasar umum, atau c. Suatu anak perusahaan, corporate joint venture, konsorsium, atau entitas lainnya yang dikendalikan oleh suatu entitas yang termasuk dalam (a) atau (b). d. Entitas yang tidak wajib menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KAP AS&R dapat menyarankan PT Maju Makmur untuk sekedar menggunakan jasa review guna mendapatkan keyakinan terbatas karena Langgeng Santoso selaku pemilik PT Maju Makmur merasa keberatan dengan audit fee yang harus dikeluarkan. PT Maju Makmur bukanlah suatu perusahaan yang memiliki kewaji ban audit atas laporan keuangannya sehingga dalam hal untuk suatu jasa audit. Perbedaan antara audit dan review Audit bertujuan untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang kewajaran laporan keuangan guna menerbitkan suatu pendapat/opini tentang laporan keuangan secara keseluruhan Review tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti itu, karena dalam review tidak mencakup pemerolehan suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Dampak finansial perusahaan terbuka adalah dengan adanya kewajiban audit atas laporan keuangan setiap tahunnya untuk diterbitkannya pendapat/opini yang memberikan keyakinan memadai kepada pengguna laporan keuangan atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan terbuka dan kemudian hal ini mengharuskan perusahaan menyiapkan sejumlah dana untuk fee audit.
8.
Rekomendasi: Mendeteksi faktor-faktor resiko kecurangan yang mungkin terjadi di dalam manajemen perusahaan Menilai efektivitas SPI dan integritas manajemen PT Maju Makmur Mengevaluasi pengecualian KAP Umar dan Rekan
LATIHAN 1.
L ampiran 2.a
KAP Adi Susilo dan Rekan ANALISIS KEWAJIBAN HUKUM POTENSIAL Klien Potensial Tipe Perikatan Formulir Diisi Oleh
: PT Maju Makmur : Audit Laporan Keuangan : Arief Effendi
Tanggal : Maret 2011
1. Apakah klien potensial merupakan perusahaan pribadi atau perusahaan publik? PT Maju Makmur adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan saham terbagi pada delapan grup investor. Langgeng Santoso (berusia 46 tahun) memiliki 30% atas saham yang dikeluarkan, sementara ketujuh pemegang saham berbagi kepemilikan antara 6% hingga 22% atas saham perusahaan.Langgeng Santoso bertindak sebagai pemimpin dan pela ksana kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. PT Maju Makmur berencana untuk menjadi perusahaan terbuka. 2. Evaluasi kewajiban potensial pada klien sebagai konsekuensi yang timbul jika perikatan diterima oleh KAP AS&R. Hukum kontrak Seorang auditor bertanggungjawab kepada klien atas pelanggaran kontrak, jika:
Menerbitkan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAAS Tidak mengirimkan laporan audit sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati Melanggar hubungan kerahasiaan klien
Hukum kerugian Tindakan yang dapat merugikan milik, badan, atau reputasi seseorang, terdiri dari: Kelalaian yang biasa ~ kelalaian untuk menerapkan tingkat kecermatan yang biasa dilakukan secara wajar oleh orang lain dalam kondisi yang sama Kelalaian kotor ~ kelalaian untuk menerapkan tingkat kecermatan yang paling ringan pada suatu kondisi tertentu Kecurangan ~ penipuan yang direncanakan
3. Buatlah daftar pihak ketiga yang saat ini memiliki hubungan finansial dengan klien potensial yang laporan keuangannya diharapkan dapat dilihat. Pihak tersebut disebut primary and foreseen beneficiaries. Pihak ketiga yang memiliki hubungan finansial adalah bank lokal sebagai kreditur, investor pemilik saham perusahaan yang memiliki bagian modal, serta Samsang sebagai produsen/pemasok yang menyalurkan produk elektroniknya melalui PT Maju Makmur. 4. Diskusikan kemungkinan bahwa pihak ketiga lain terlibat dalam suatu posisi dimana mereka dapat mengakses laporan keuangan klien potensial. Pihak tersebut disebut foreseeable beneficiaries. Foreseeable beneficiaries: auditor pengganti dalam hal terjadi pergantian auditor dan pemerintah selaku fiskus (pemungut pajak). 5. Evaluasi kewajiban hukum yang dapat timbul berkaitan dengan pihak ketiga baik yang saat ini maupun yang potensial, ketika KAP AS&R menerima perikatan audit. Kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga terjadi jika penggugat mengalami kerugian karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Pihak ketiga : pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan.
L ampiran 2.b
KAP Adi Susilo dan Rekan INFORMASI DARI AUDITOR PENDAHULU Klien Potensial Formulir Diisi Oleh Auditor Pendahulu Tanggal Wawancara
: PT Maju Makmur : Arief Effendi : KAP Umar dan Rekan : Maret 2011
1. Umar merasa bahwa Langgeng Santoso dan semua anggota timnya merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Namun, Umar merasa bahwa Langgeng Santoso kurang memahami apa yang menjadi tujuan dari sebuah audit atau pekerjaan yang berkaitan dengan hal tersebut. 2. KAP Umar dan Rekan dengan Langgeng Santoso berseberangan pendapat tentang penurunan nilai (impairment ) atas nilai properti toko di Sidoarjo. KAP Umar dan Rekan berpendapat tentang perlunya impairment mengingat kondisi sekitar toko yang terkena imbas bencana lumpur Lapindo. Sementara Langgeng Santoso berpendapat tidak melakukan impairment dengan alasan tidak terdapat kerusakan nyata pada fasilitas toko serta tidak materialnya nilai impairment . 3. KAP Umar dan Rekan merasakan bahwa ketika memberikan opini wajar dengan pengecualian di tahun 2009, hal itu akan mejadi perikatan audit yang terakhir dengan PT Maju Makmur. 4. Penolakan Langgeng Santoso atas pengecualian impairment pada opini yang dikeluarkan oleh KAP Umar dan Rekan. Langgeng Santoso selalu merasa keberatan dengan fee audit. 5. Tidak ada. Langgeng Santoso tidak merasa keberatan terkait review dokumentasi hasil audit KAP Umar dan Rekan oleh KAP Adi Susilo dan Rekan dengan syarat mengikutsertakan Langgeng Santoso dalam pertemuan untuk menjaga aspek kerahasiaan informasi audit. 6. Tidak. KAP Umar dan Rekan memastikan akan memberikan segala dokumentasi mengenai pengujian yang telah dilakukan sebelumnya pada Adi Susilo jika KAP AS&R akhirnya ditunjuk melakukan perikatan audit periode ini. Dokumentasi tersebut terdiri atas berkas permanen yang berisi informasi mengenai PT Maju Makmur dan berkas tahunan terkait bukti audit pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. 2.
Berdasarkan PSA No.16 Komunikasi Antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti mensyaratkan: Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa Komunikasi dengan komite audit atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern Pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor Aspek khusus yang diperhatikan: Matriks SPI yang disusun oleh KAP Umar dan Rekan PM dan TE dalam penentuan opini Pengecualian dalam opini atas laporan keuangan KAP Umar dan Rekan.
3.
Laporan audit Laporan Audit Independen
Kepada Yth Direksi dan Dewan Komisaris
PT Maju Makmur di Surabaya Kami telah mengaudit neraca PT Maju Makmur per 31 Desember 2010 serta laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Maju Makmur per 31 Desember 2010, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kantor Akuntan Adi Susilo dan Rekan
Tanggal 15 Maret 2011 4.
Dampak yang akan timbul dari ketentuan Sarbanes-Oxley Act pada keputusan KAP AS&R, bagian II Independensi Auditor Seksi 201 Jasa Diluar Lingkup Penugasan Auditor, tentang larangan menyelenggarakan jasa audit bersamaan dengan jasa non audit untuk periode/tahun buku yang sama. Seksi 203 Rotasi Partner Audit, tentang keharusan rotasi partner in charge dari KAP Adi Susilo dan Rekan apabila telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Maju Makmur selama 5 tahun. Seksi 204 Laporan Auditor kepada Komite Audit, tentang kewajiban pelaporan hasil audit kepada komite audit klien Seksi 206 Benturan Kepentingan, menyatakan bahwa KAP dilarang memberikan jasa audit apabila CEO, pengawas, CFO, CAO, ataupun personel lain yang bekerja untuk
klien dipekerjakan oleh KAP atau berpartisipasi dalam audit klien ybs dalam jangka waktu 1 tahun sebelum permulaan audit dimulai. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-41/BL/2008 tentang Pendaftaran Akuntan yang Mel akukan Kegiatan di Pasar Modal, syarat KAP AS&R terdaftar di BAPEPAM-LK adalah: Wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Akuntan atau pihak lain yang disetujui oleh organisasi profesi Akuntan; Sanggup secara terus-menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Akuntansi dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi (SKP) setiap tahun; Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen; Berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kantor Akuntan yang bersangkutan memiliki izin usaha Kantor Akuntan dan dipimpin oleh Akuntan yang telah memiliki izin praktik dari Menteri Keuangan; b. dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Rekan yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana; c. telah menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) dari Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP); d. sanggup menjalani review eksternal oleh IAI-KAP dan atau review Bapepam tentang pengendalian mutu pada Kantor Akuntan yang bersangkutan; dan e. bagi Kantor Akuntan yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan lain, yang mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.
5.
Persyaratan perusahaan terbuka: Perusahaan merupakan badan hukum yang sah dan telah mentaati peraturan pemerintah selama ini, termasuk mengantongi izin usaha, izin domisili, membayar pajak, dll. Perusahaan telah mencapai skala usaha tertentu atau relative cukup besar yang menyangkut perputaran uang lebih dari ratusan miliar rupiah. Hal ini dapat dibuktikan misalnya kapasitas produksi, aktualisasi pesanan yang diterima, jumlah asset, nilai penjualan konkret, dll. Perusahaan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan bukti-bukti konkret yang diperlihatkan dalam bentuk beebagai materi Misalnya : Laporan keuangan, neraca, pencatatan positif rekening di bank, dll. Perusahaan harus memiliki laba. Perusahaan sudah diaudit dan dinyatakan sehat oleh auditor publik.
Perusahaan tidak melanggar aturan Departemen Tenaga Kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan taat membayar pajak. Mempunyai reputasi yang baik, serta bermasa depan cemerlang. Ada pihak yang memberi jaminan terhadap perusahaan yang akan Go Public, yaitu sebuah institusi legal yang direstui Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) Masalah-masalah yang harus di waspadai: Kewajaran penyajian laporan keuangan untuk mendapatkan kepercayaan investor Kemungkinan pengambilalihan perusahaan oleh investor tertentu melalui jual beli saham Struktur permodalan perusahaan yang berimbang antara debt dan equity Efektivitas pengendalian intern dan integritas manajemen yang tercermin dari penyajian laporan keuangan mempengaruhi keputusan investasi oleh investor di pasar modal.
RISET KELOMPOK
Soal 1 : peer review adalah review (penelaahan) yang dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu. Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas ke-5 elemen pengendalian mutu dan menerapkannya dalam praktik. Tujuan program ini dicapai melalui tindakan pendidikan dan perbaikan, serta tindakan koreksi. Tujuan tersebut digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan sekaligus untuk meningkatkan arti pentingnya keanggotaan IAI. Lima elemen pengendalian kualitas yang akan direview ialah: 1. Independensi, integritas, dan objektivitas 2. Personnel management 3. Penerimaan dan kelanjutan dari klien dan penugasan 4. Kinerja penugasan 5. Monitoring Untuk menjaga kualitas audit yang dilakukan auditor, telaah dari rekan seprofesi yang menjadi sumber penilaian obyektif sangatlah penting karena telaah dari rekan auditor dapat menjaga auditor untuk tetap menghasilkan kualitas audit yang baik. Telaah dari rekan auditor dapat meningkatkan pelaksanaan pengendalian kualitas yang dilakukan kantor akuntan untuk menjaga kinerjanya. Tipe pengujian yang dilakukan menggunakan On Site Quality Review, tipe ini dipilih karena KAP yang akan direview diasumsikan memberikan pelayanan jasa audit atas laporan keuangan tahunan klien.
Soal 2 : Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya, dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Hal itu mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan den gan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Suatu jumlah yang material bagi suatu perusahaan tertentu, mungkin tidak material bagi perusahaan lain yang berbeda ukuran maupun sifatnya. Selain itu, tingkat meterialitas suatu perusahaan dapat berubah dari periode ke periode. PERTIMBANGAN AWAL TENTANG MATERIALITAS Pertimbangan awal tentang materialitas selanjutnya merupakan nilai maksimum yg diyakini auditor merupakan kandungan kesalahan penyajian yg mungkin masih terdapat dalam laporan keuangan dan tetap tidak mempengaruhi keputusan2 yg diambil oleh para pengguna laporan keuangan. Berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan : 1. Materialitas lebih merupakan konsep yang relative bukannya absolute 2. Sejumlah dasar pertimbangan diperlukan untuk mengevaluasi tingkat materialitas 3. Faktor-faktor kualitatif pun mempengaruhi tingkat materialitas. Contoh: nilai-nilai yang melibatkan kecurangan seringkali dianggap lebh penting daripada sejumlah nilai yang sama tetapi yang diakibatkan oleh kekeliruan yang tidak disengaja karena perbuatan kecurangan tersebut merefleksikan kejujuran serta realibilitas manajemen atau karyawan lain yang terlibat. MATERIALITAS PADA TINGKAT LAPORAN KEUANGAN Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. (1) auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan (2) pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit. Pada saat merencanakan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karna terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran dalam laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliriuan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan, begitu signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pertimbangan materialitas menyangkut baik pertimbangan kuantitatif maupun pertimbangan kualitatif. Pedoman Kuantitatif Pada saat ini belum ada pedoman resmi yang berasal dari standard akuntansi mapun standard auditing terkait pengukuran meterialitas secara kuantitatif, berikut merupakan gambaran mengenai beberapa pedoman yang di gunakan dalam praktik:
5% hingga 10% dari laba bersih sebelum pajak (10% untuk laba yang lebih kecil, 5% untuk laba yang lebih besar) ½% hinga 1% dari total aktiva 1% dari ekuintas ½% hingga 1% pendapatan kotor Suatu persentase variable berdasarkan mana yang lebih besar antara total aktiva atau total pendapatan Pedoman Kualitatif Pendapatan kualitatif berhubungan dengan penyebab dari salah saji. Sala saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan material.misalnya ketika salah sji diakibatkan oleh sutu ketidakberesan (irregularities) atau tindakan melanggar hokum oleh klien. Penemuan atas terjadinya tersebut dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa terdapat resiko yang signifikan akan adanya salah saji tambahan yang serupa.
MATERIALITAS PADA TINGKAT SALDO AKUN Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Salah saji hingga tingkat tersebut dikenal sebagai salah saji yang dapat ditolerir (tolerable mistatement). Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukkan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo yang tercatat secara umum menyajikan batas atas jumlah dimana suatu akun dapat disajikan lebih. Sehingga saldo dengan akun yang lebih rendah dari materialitas sering disebut sebagai tidak material mengenai risiko lebih saji. Namun tidak ada batasan mengenai jumlah dimana suatu akun dengan saldo tercatat yang sangat kecil mungkin disajikan kurang. Sehingga, harus disadari bahwa akun-akun yang tampak memiliki saldo tidak material mungkin akan mengandung kurang saji melampaui materialitas. Auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan saat mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun. Tujuannya adalah untuk mengarahkan auditor dalam merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual tapi jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain dapat material terhadap laporan keuangan secara material. ALOKASI MATERIALITAS LAPORAN KEUANGAN KE AKUN Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut. Soal 3 : Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang.
Mengingat pengguna jasa profesi Akuntan Publik / KAP tidak hanya klien (pemberi penugasan), namun juga pihak-pihak lain yang terkait, seperti pemegang saham, Pemerintah, investor, kreditor, Pajak, otoritas bursa, Bapepam-LK, publik (masyarakat umum) serta pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, maka jasa profesi akuntan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Akhir-akhir ini profesi akuntan publik sedang banyak mendapatkan sorotan. Oleh karena itu akuntan publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditetapkan organisasi profesi serta mengikuti ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini publik sangat menuntut adanya integritas dan profesionalisme para Akuntan Publik dan KAP. Awal abad 21 yang lalu kita dikejutkan adanya Enron gate yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Skandal di Enron tersebut terjadi karena timbul praktik persekongkolan (kolusi) yang melibatkan profesi akuntan publik, auditor internal dan manajemen. Berkaca dari skandal Enron tersebut, hendaknya kita dapat mengambil hikmah (pembelajaran), bahwa profesi akuntan publik ternyata rawan dari malpraktik yang sangat bertentangan dengan kode etik profesi. Oleh karena itu, saat ini sangat mendesak untuk ditetapkannya UndangUndang yang mengatur Akuntan Publik, sehingga terdapat kepastian hukum atas jasa profesi akuntan publik serta masyarakat (publik) terlindungi dari tindakan malpraktik yang dapat merugikan berbagai pihak. Pemerintah federal menuntut auditor karena mengetahui bahwa laporan audit yang diterbitkan auditor tidak benar. Beberapa undang-undang seperti Uniform Securities Acts, Securuties Acts 1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu adalah perbuatan kriminil . Sedangkan kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara eksplisit memang belum ada, akan tetapi secara implisit hal tersebut sudah ada seperti tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Peraturan-Peraturan mengenai Pasar Modal atau Bapepam, UU Perpajakan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kewajiban hukum akuntan (Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan,2003). Alasan hubungan auditor dengan kewajiban hokum semakin meningkat. Salah satu alasan yang paling mendasari adalah kurangnya independensi auditor dalam menyajikan kualitas jasa audit. Dimungkinkan auditor semakin banyak terlibat kewajiban hokum karena tidak mampu mempertahankan independensinya dalam memberikan jasa audit. Selain itu, kelalaian auditor terhadap kepatuhan standard SPAP juga berkontribusi dalam alasan ini. Terbukti dalam kasus AP Drs Basyiruddin Nur yang dikenakan sanksi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1093/KM.1/2009 tanggal 2 September 2009. Kemudian AP Drs Basyiruddin Nur, telah dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT Datascrip dan anak perusahaan tahun buku 2007. Menkeu menilai hal itu berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen.
