Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman , Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 532
Hotma Sautma Ronny, 2005, Hubungan Bank Dengan Nasabah Produk Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia, Citra Aditya Bandung, Hal. 7
Lukman Dendawijaya, 2009, Manjemen Perbankan, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 142
Viola Fenty, Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Likuidasi, (Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 30
Nama : Mohamad Deni SilmiNIM : 156010200111001Matkul : Hukum Perusahaan
Nama : Mohamad Deni Silmi
NIM : 156010200111001
Matkul : Hukum Perusahaan
FAKTOR PENYEBAB DAN PROSES LIKUIDASI BANK
PENGERTIAN LIKUIDASI BANK
Pengertian Likuidasi Bank menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.
Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.
Likuidasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan." Menurut pengertian ini bank dikatakan likuid apabila:
Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;
Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari yang tersebut diatas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki asset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya;
Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk hutang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan rumusan pengertian dari istilah Likuidasi Bank sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3). Namun jika diteliti secara cermat ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka pengertian dari Likuidasi Bank ini tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank saja, tetapi lebih luas lagi, termasuk tindakan pembubaran (outbinding).
DASAR HUKUM LIKUIDASI BANK
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan bagi likuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian nasional adalah sebagai berikut:
Ketentuan likuidasi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu terdapat dalam:
Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
pemegang saham menambah modal;
pemegang saham mengganti .Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila:
Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau,
Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan likuidasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia apabila :
Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Pasal 3 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa apabila :
tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau,
menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.
Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.
Ketentuan likuidasi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat:
Pasal 2 dari kedua Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa pencabutan izin usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila:
Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau
Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dapat membahayakan sistem perbankan; atau
Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat.
Pasal 3 dari surat keputusan tersebut di atas menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan oleh direksi Bank Indonesia berdasarkan alasan tindakan penyelamatan belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Bank atau membahayakan sistem perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf b:
Terdapat permintaan kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri; atau
Izin usaha kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
Dalam perkembangannya, sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai penjaminan dana masyarakat khususnya dalam rangka mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu tentang perlunya pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan, pada tahun 2004 pemerintah membentuk suatu badan khusus yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan telah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, ketentuan mengenai likuidasi diatur pula di dalam :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005;
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank;
Walaupun telah terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan, dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebutkan bahwa proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Selain memperhatikan peraturan khusus dalam pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dalam proses tersebut, maka sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan perbankan perlu juga memperhatikan peraturan yang bersifat umum seperti:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum koperasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah.
FAKTOR PENYEBAB LIKUIDASI BANK
Pada saat suatu perusahaan mengalami resiko likuidasi ada beberapa sebab yang melatarbelakanginya, yaitu:
Utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage. Extreme leverage artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri.
Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang disaat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan,leasing, mitra bisnis, utang dagang,termasuk utang dalam bentuk bunga obligasiyang sudah jauh tempo yang secepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya.
Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak asset yang dijual sehingga jika asset yang tersisa tersebut masih ingin dijual maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan.
Perusahaan sering melakukan kebijakan gali lubang dan tutup lubang pada kewajiban atau menyelesaikan persoalan likuidasi di pakai dari dana untuk membayar utang, sehingga pada dana yang harusnya dialokasikan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo namun dipakai untuk membayar gaji karyawan, listrik, dan sejenisnya yang termasuk kategori short term liquidity.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional terdapat 3 kategori bank bermasalah yaitu bank yang masuk dalam kategori bank dalam pengawasan normal, bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional menyatakan bahwa "Dalam hal bank dalam pengawasan normal namun dinilai memiliki permasalahan yang signifikan maka direksi, dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Bank Indonesia."
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional yang mengatur mengenai kategori bank dalam pengawasan intensif menyatakan bahwa "Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;
rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari 5% (lima persen) namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit;
tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat)atau 5 (lima);
tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan Good Corporate Governance (GCG) dengan peringkat 4 (empat).
Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional yang mengatur kategori bank dalam pengawasan khusus menyatakan bahwa Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen);
rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% (lima persen) dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia:
Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau
Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.
Selain itu dalam Pasal Pasal 17 ayat (1) Bank dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum dan/atau kewajiban pemenuhan giro wajib minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan 2 (dua) alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu apabila menurut penilaian Bank Indonesia:
Keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan,; atau
Suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.
Seperti diketahui Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank berdasarkan alasan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, sebagaimana kriterianya dijelaskan dalam penjelasan atas Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut:
Kriteria yang membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya (Penjelasan atas Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
Suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Prudential banking) dan asas perbankan yang sehat. (Penjelasan atas Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
Selain itu, salah satu cara untuk mengukur kesehatan suatu lembaga perbankan adalah dengan mempergunakan metode CAMEL. CAMEL atau Capital Assets Management Earning Liquidity merupakan salah satu metode penilaian kesehatan perbankan. Metode CAMEL berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut:
C : Capital (Untuk Rasio Kecukupan Modal)
A : Assets (Untuk rasio-rasio kualitas aktiva)
M : Management (Untuk menilai kualitas manajemen)
E : Earning (Untuk rasio-rasio rentabilitas bank)
L : Liquidity (Untuk rasio-rasio likuiditas bank).
Dalam Pasal 29 ayat (2) Undag-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa "Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kuaitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank."
Penilaian kesehatan bank dinilai berdasarkan pada peringkatnya, dan setiap peringkat itu menjelaskan posisi setiap bank. Termasuk ketika sebuah bank dari posisi tidak sehat menjadi sehat menjadi sehat maka disini ada acuannya yang harus dipahami. Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/kep/Dir Tanggal 30 April 1997) Direksi Bank Indonesia di Pasal 6 disebutkan, yaitu:
Predikat tingkat kesehatan bank yng sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi sehat apabila terdapat;
Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;
Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalm kepengurusan (manajemen) bank, termasuk di dalamnya kerja sama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
"window dressing" dalam pembukuan dan atau laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap kadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;
Praktik "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank;
Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring; atau
Praktik perbankan lain yang dapat membayangkan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan bank.
PROSES LIKUIDASI BANK
Saat terjadinya krisis perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, Undang-undang perbankan yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan ini, Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum dilakukan pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia melaporkan suatu bank yang diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan langkah-langkah penyelamatan yang dianggap perlu atau pencabutan izin usaha bank.
Selain itu, terkait dengan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bank tersebut, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan. Menghadapi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang akhirnya di ambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha dan melikuidasi 16 bank swasta. Landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah dalam pencabutan izin usaha dan likuidasi bank pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dan peraturan pelaksanaan dari ketentuan likuidasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
Alasan likuidasi (pembubaran) yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diatas sangatlah erat kaitannya dengan kepentingan umum. Likuidasi dalam hal ini merupakan sanksi administratif/publik terhadap bank, sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terhadap Undang-Undang Perbankan (Pasal 29-36), yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelanggaran itu dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan bagi kelangsungan usahanya, dan membahayakan sistem perbankan. Mencermati ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 jo. SK Direksi BI No. 32/53/KEP/DIR tersebut, maka likuidasi bank dapat dipilah dalam 2 (dua) besaran pokok:
Pertama, likuidasi bank karena upaya penyelamatan tidak cukup mengatasi masalah atau bank tersebut dinilai oleh Bank Indonesia membahayakan sistem perbankan, dimana hal ini sering disebut juga dengan compulsory liquidation. Pada likuidasi ini, Otoritas Pengawas Bank (Bank Indonesia) mencabut izin usaha bank menggunakan kekuatan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
Kedua, likuidasi bank karena adanya permintaan sendiri dari pemegang saham atau pemilik bank, termasuk dalam kategori ini adanya permintaan dari kantor pusat bank di luar negeri yang akan menutup kantor cabangnya di Indonesia (self liquidation atau sering disebut juga dengan voluntary liquidation). Secara proses, likuidasi jenis ini relatif sederhana karena memang dikehendaki sendiri oleh pemilik atau pemegang saham, sehingga pada dasarnya tidak mengandung unsur "dipaksa" oleh otoritas sebagaimana tipe pertama karena keadaan yang memburuk dari bank yang bersangkutan. Sebabnya dapat beraneka ragam, antara lain mungkin dari segi bisnis oleh pemilik dipandang tidak prospektif lagi. Hal yang paling harus dicermati oleh otoritas pada proses self liquidation adalah seluruh kewajiban kepada kreditur termasuk nasabah penyimpan dana harus terbayarkan secara lunas, tidak boleh ada yang dirugikan guna melindungi kepentingan masyarakat, utamanya penyimpan dana. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 memungkinkan proses self liquidation ini, namun harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Terkait hal tersebut, di dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur:
Dalam hal pada pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginannya sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.
Pencabutan izin usaha hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditor.
Pembubaran badan hukum bank wajib didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dalam hal ini, bank yang bersangkutan wajib terlebih dahulu menyelesaikan semua kewajiban kepada seluruh kreditur termasuk nasabah penyimpan dana dan kemudian dilakukan pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.
Dari uraian di atas, memberi suatu pengertian bahwa likuidasi yang terjadi pada suatu bank tidak sama halnya dengan likuidasi perusahaan, dalam likuidasi perusahaan biasanya yang melakukan likuidasi didasarkan pada usul kreditur yang menyatakan perusahaan itu pailit maupun oleh kehendak para pemegang saham. Sedangkan dalam likuidasi bank lebih bersifat dipaksakan, Bank Indonesia yang menilai ketidakmampuan bank berhak untuk menjaga keselamatan usaha perbankan nasional dengan jalan melikuidasi bank-bank yang tidak dapat disehatkan lagi.
Tindakan pencabutan izin usaha bank merupakan suatu langkah akhir dari usaha untuk menyehatkan bank yang terkena kesulitan tersebut. Sebelum dilakukan tindakan pencabutan izin usaha bank, Bank Indonesia telah menempuh tindakantindakan atau langkah-langkah permulaan. Usaha penyelamatan bank melalui tindakan-tindakan permulaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan pengawas serta pembina bank-bank di Indonesia.
Pelaksanaan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan permulaan baik secara langsung maupun tidak langsung, juga tidak dapat dilakukan secara alternatif maupun kumulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan, yang meliputi langkah-langkah saran dan langkah-langkah yang lebih aktif, berupa :
Langkah-langkah saran, yang ditujukan kepada pemegang saham dan pengurus, yaitu agar :
pemegang saham menambah modal;
pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
Langkah aktif dengan tindakan lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti :
menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
menjual sebagian harta atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepadabank lain
Khusus terkait dengan kewenangan melakukan pencabutan izin usaha suatu bank, dalam perkembangan sistem perbankan Indonesia, cakupan dan ruang lingkup kewenangan serta peranan Bank Indonesia mengalami dua fase yang berbeda. Tahap pertama, yaitu pada saat sebelum terjadinya krisis perbankan, kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka pencabutan izin suatu bank hanya merupakan kewenangan relatif karena kewenangan Bank Indonesia hanya terbatas melaporkan suatu bank yang diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya kepada Menteri Keuangan dan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan. Pada fase kedua, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, pencabutan izin usaha bank sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia.
Pemberian kewenangan yang penuh kepada Bank Indonesia tersebut, selain lebih memberikan kepastian hukum sebagai alternatif solusi yang cukup efektif dalam penanganan bank-bank bermasalah yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi keberadaannya; juga mencegah terjadinya duplikasi dan tumpang tindih pengambilan kebijakan, secara khusus dalam konteks pencabutan izin dan likuidasi bank-bank milik pemerintah, dapat meminimalkan terjadinya conflict of interest.
Tindakan-tindakan permulaan Bank Indonesia tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/76/KEP/DIR tertanggal 3 Oktober 1995 tentang Tindakan Penguasaan Sementara Terhadap Bank oleh Bank Indonesia, dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Tindakan Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk dan tidak dapat diartikan sebagai pengambilalihan tanggung jawab perbuatan-perbuatan menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh dewan komisaris dan atau direksi lama dan juga bukan berarti mengambil alih hak dan kewajiban bank.
Menurut Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, apabila tindakan-tindakan permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bank, dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan senada diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa Direksi Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. Adapun calon dari Tim Likuidasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Kemudian pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:
pembubaran badan hukum bank;
penunjukan Tim Likuidasi;
perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.
Dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tersebut, dapat dikemukakan bahwa pembubaran badan hukum bank terjadi setelah adanya pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Pimpinan Bank Indonesia, dan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya dilakukan setelah badan hukum bank dibubarkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa likuidasi suatu bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dari bank tersebut. Likuidasi bank juga bisa dikatakan sebagai akibat dari adanya pencabutan izin usaha bank yang karena salah satu atau keduanya dari alasan yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah terpenuhi.
Likuidasi bank sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dilakukan dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut atau pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.
Pencairan harta kekayaan BDL dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan atau lelang biasa tanpa melalui Kantor Lelang Negara. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh harga jual yang relatif baik sesuai dengan harga yang wajar. Setelah dilakukannya pencairan harta kekayaan BDL, hasil pencairan disetorkan ke bank yang ditunjuk oleh Tim Likuidasi dengan sepengetahuan Bank Indonesia. Hasil pencairan aset bank inilah yang digunakan untuk membayar kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada para nasabah dan kreditur. Pelaksana dari likuidasi adalah Tim Likuidasi. Dengan telah dibentuknya Tim Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka seluruh beban tanggung jawab atas kepengurusan bank dalam likuidasi berada di tangan Tim Likuidasi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, Tim likuidasi mempunyai kewenangan:
Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut (Pasal 19 ayat (3)
Dapat meminta pembatalan kepada pengadilan mengenai segala perbuatan hukum yang merugikan harta bank apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha (Pasal 14 ayat (1).
Sedangkan yang menjadi tugas atau kewajiban dari Tim Likuidasi di antaranya adalah :
Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan mengenai pembubaran badan hukum bank dan pembubaran badan hukum ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan diberitahukan kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi;
Melakukan kepengurusan bank;
Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi serta bertanggung jawab terhadap kekayaan bank tersebut;
Melakukan likuidasi aset melalui pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur;
Membuat perencanaan serta melakukan pembayaran ataupun pemenuhan kewajiban bank kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya dari hasil pencairan dan atau penagihan piutang bank tersebut;
Meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas neraca penutupan pertanggal pencabutan izin usaha yang belum diaudit;
Menyusun neraca verifikasi;
Melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain apabila disetujui oleh Bank Indonesia;
Menyusun Neraca Akhir Likuidasi;
Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
Menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
Menyelenggarakan dan melaporkan Neraca Akhir Likuidasi kepada Bank Indonesia serta mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham
Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan menempatkannya pada Berita Negara Republik Indonesia, memberitahukan kepada instansi berwenang, dan memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan apabila Neraca Akhir Likuidasi telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pertanggungjawabannya telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan likuidasi bank;
Membubarkan Tim Likuidasi apabila telah selesai menjalankan tugasnya.
Selain kewenangan dan tugas/kewajiban dari Tim Likuidasi, terdapat juga larangan bagi mereka, yaitu di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, apabila melanggar larangan tersebut mereka secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut (Pasal 13) Untuk susunan dari anggota Tim Likuidasi terdiri atas:
Pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; atau
Campuran antara pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dengan satu atau beberapa anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.
Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer dan atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi bank. Pembatasan jumlah anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang boleh menjadi anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas dalam pelaksanaan likuidasi. Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan bank dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:
pembayaran gaji karyawan yang terutang;
pembayaran biaya kantor;
pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpanan.
Sementara untuk direksi dan dewan komisaris BDL, sejak terbentuknya Tim Likuidasi menjadi non aktif, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. Dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Tim Likuidasi diawasi oleh Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan. Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang dari Tim Likuidasi, memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi. Dan sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia dan dilarang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan dari Bank Indonesia.
Dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai kewajiban bank dan kejelasan tanggung jawab Tim Likuidasi, maka ditetapkan bahwa pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi. Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu likuidasi tersebut. Mengenai status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pengaturan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank menganut beberapa prinsip:
Bersifat lex specialis, Undang-Undang Perbankan yang mendasari segala ketentuan tentang perbankan, tidak membahas mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank secara khusus. Hal ini menyebabkan perlunya pengaturan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank secara khusus.
Memperkuat kedudukan nasabah penyimpan dana sebagai kreditur Usaha bank amat terkait dengan masyarakat, terutama dengan dana masyarakat yang menjadi penyimpan dana. Karena itu, dalam hal dilakukannya pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi pada suatu bank menyebabkan kewajiban pembayaran terhadap nasabah penyimpan dana lebih diutamakan dibanding kreditur-kreditur lainnya. Namun tanpa mengabaikan kewajiban kepada kreditur-kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku seperti kreditur dengan hak tanggungan.
Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi merupakan usaha terakhir Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada perbankan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi terhadap bank, maka Bank Indonesia terlebih dahulu akan melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap bank tersebut. Akan tetapi, jika upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan ternyata tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi bank tersebut, dan keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan maka Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi terhadap bank tersebut.
Status, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Dengan dibentuknya tim likuidasi, status direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan direksi serta komisaris berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang dapat diperlukan oleh Tim Likuidasi. Sebelum likuidasi selesai dilakukan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kegagalan bank, dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham.
Pengawasan Likuidasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian selain pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh lembaga yang benar-benar memahami tentang kegiatan usaha perbankan juga adanya kesinambungan pengawasan dari lahirnya suatu bank tersebut sampai pembubaran dan likuidasi bank.
Status hukum badan yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana hal ini di atur pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. Mengacu pada ketentuan ini, maka status hukum dari BDL adalah masih tetap berbadan hukum hingga berakhirnya likuidasi. Namun meskipun masih berbadan hukum, akan tetapi BDL sudah tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank.
