BAB I PENDAHULUAN
1. Lata Latarr Bel Belak akan ang g Secara umum,`perusahaan didefinisikan sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk untuk memuaskan memuaskan kebutuhan kebutuhan dengan cara yang menguntungka menguntungkan. n. Berdasarkan Berdasarkan defini definisi si diatas diatas maka maka dapat dapat diliha dilihatt adanya adanya lima lima unsur unsur pentin penting g dalam dalam sebuah sebuah perusahaan, yaitu organisasi, produksi, sumberekonomi, kebutuhan dan cara yang menguntungkan. Adapun jenis-jenis perusahaan : 1. Usah Usahaa Pers Perseo eoran ranga gan, n, 2. Firma (Fa), 3. Pers Persero eroan an Koma Komand ndit iter er (CV) (CV),, 4. Pers Persero eroan an Ter Terba bata tass (PT) (PT),, 5. Persero Perseroan an Terb Terbata atass Negara Negara (Per (Perser sero), o), 6. Peru Perusa saha haan an Daer Daerah ah (PD) (PD),, 7. Perusah Perusahaan aan Negara Negara Umum Umum (PER (PERUM) UM),, 8. Perusah Perusahaan aan Nega Negara ra Jawat Jawatan an (PERJ (PERJAN) AN),, 9. Koperasi 10. Yayasa Yayasan. n. Dalam makalah ini penulis akan mengkaji lebih dalam tentang pengertian serta pendirian, permodalan, organisasi, dan pembubaran yang dimiliki oleh Maatschap, Firma, dan CV. 2. Rumu Rumusa san n Masa Masala lah h Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka secara umum rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut : A. Perusah Perusahaan aan Pers Perseor eorang angan an 1) Penger Pengertia tian n Persekut Persekutuan uan Perda Perdata ta / maatscha maatschap p
2) Pendirian, permodalan, organ serta pembubaran Persekutuan Perdata / maatschap 3) Kebaikan dan keburukan Persekutuan Perdata / maatschap
B.
FIRMA 1) Pengertian Firma 2) Pendirian, permodalan, organ serta pembubaran Firma
C. Perseroan Komanditer / CV 1) Pengertian Perseroaan Komanditer / CV 2) Pendirian, permodalan, organ serta pembubaran Perseroan Komanditer / CV 3) Kebaikan dan keburukan Perseroan Komanditer / CV
3. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui: 1. Pengertian Persekutuan Perdata (maatschap), Firma dan Perseroan Komanditer (CV). 2. Pendirian, permodalan, organ serta pembubaran Persekutuan Perdata / maatschap, Firma, dan Perseroan Komanditer / CV. 3. Kebaikan dan keburukan Persekutuan Perdata (maatschap), Firma dan Perseroan Komanditer (CV).
BAB 2 PEMBAHASAN
A. Perusahaan Peseorangan atau Maatschap Tanpa kerja sama dan spesialisasi maka masyarakat tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Memang orang dapat bekerja sendiri, namun apa yang tidak dapat dilakukannya sendiri terpaksa ia akan minta bantuan orang lain lagi pula dengan bekerja sama, orang kadang dapat memperoleh keuntungan yang tidak dapat dicapai jika ia bekerja sendiri. Dikenal suatu bentuk “kerja sama” yaitu kerja sama diantara beberapa orang di dalam lingkungannya sendiri dimana mereka masing-masing merupakan para pengurus dan sekaligus pemiliknya. Kerja sama tersebut dilakukan secara terus menerus yang menyangkut adanya keterikatan dari aktiva-pasiva, hak dan kewajiban, perjanjian dengan pihak luar dan lain sebagainya. Dalam literatur Belanda, maatshcap sering disebut burgerlijke maatschap atau ”persekutuan perdata.” Menurut Pasal 1618 KUHPer, maatshcap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Dilihat dari bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa maatschap memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1
merupakan suatu perjanjian
2
ada perikatan antara dua orang atau lebih
3
ada pemasukan (inbreng)
4
ada tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh
Unsur pemasukan (inbreng) tersebut bisa berupa sejumlah uang, barang dengan wujud tertentu, atau berupa tenaga, jasa, atau keahlian (skill). Selain itu, dalam maatshcap juga harus ada kerjasama antar para sekutu dan kerjasama antara sekutu dengan maatschap sebagai suatu kesatuan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum dan hak serta kewajiban para sekutu satu sama lainnya, serta hak dan kewajiban para sekutu terhadap maatschap sebagai suatu kesatuan. Atas kekayaan maatschap ini, ada kepemilikan bersama yang terikat dimana semua sekutu memiliki hak yang sebanding atas seluruh benda milik bersama sebagai suatu kesatuan. Atas benda milik bersama ini tidak dapat ditetapkan harta bagian masing-masing sekutu atas masing-masing benda yang menjadi bagian dari keseluruhan benda milik bersama. Dengan demikian sekutu masing-masing tidak bisa menjual atau mengalihkan benda milik maatschap tanpa persetujuan semua sekutu. Pada maatschap, tidak ada nama bersama seperti halnya yang terjadi dalam persekutuan dengan firma. Konsekuensinya adalah masing-masing sekutu bertindak keluar (bertindak dengan pihak ketiga) atas namanya sendiri, kecuali telah diperjanjikan bahwa sekutu yang bersangkutan bertindak atas nama maatschap (seluruh sekutu), sehingga pihak ketiga tahu bahwa ia telah berhubungan dengan suatu maatschap. Sifat Pendirian Maatschap
Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, maatschap adalah persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual ( concensuelle overeenkomst ) dan perjanjian riil (reele overeenkomst ). Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada maatscha p, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk
mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian maatschap , sehingga perjanjian maatschap bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi maatschap, hal ini sesuai dengan sifat maatschap yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangkan). Perjanjian untuk mendirikan
maatscha p,
disamping
harus
memenuhi
ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a.
Tidak dilarang oleh hukum;
b.
Tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum; dan
c.
Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.
Pembagian Keuntungan dan Kerugian
Para mitra bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan maatschap akan dibagikan diantara mereka. Menurut Pasal 1633 KUHPerdata cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian
maatschap. Bila dalam perjanjian pendirian tidak diatur maka bagian tiap sekutu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Sekutu yang inbreng-nya hanya berupa tenaga, maka bagian keuntungan/rugi yang diperolehnya sama dengan bagian sekutu yang memasukkan inbreng berupa uang atau barang yang paling sedikit. Menurut pasal 1634 KUHPerdata, para sekutu tidak boleh berjanji bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam maatschap ditetapkan oleh salah seorang sekutu dari mereka atau orang lain. Perjanjian yang demikian harus dianggap tidak ada/tidak tertulis. Disamping itu, menurut Pasal 1635 KUHPerdata, para sekutu dilarang memperjanjian akan memberikan keuntungan saja kepada salah seorang sekutu, tetapi harus mencakup dua-duanya, yakni keuntungan (laba) dan kerugian. Bila hal itu diperjanjikan juga maka hal itu dianggap batal. Namun sebaliknya, para
sekutu diperbolehkan memperjanjikan bahwa semua kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu saja. Keanggotaan Maatschap
Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian ( persoonlijke capaciteit ) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada asasnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib. KUHPerdata (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya maatschap antara suami-istri. Meskipun tidak dilarang, maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan ( huwelijk gemeenschap van goederen ), maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan. Pengurusan Maatschap
Pengangkatan pengurus Maatschap dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu: a.
Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut “sekutu statuter” ( gerant statutaire);
b.
Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu mandater” ( gerant mandataire).
Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater: a.
Menurut Pasal 1636 (2) KUHPerdata, selama berjalannya maatschap , sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang tidak
memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik. b.
Yang memberhentikan sekutu statuter ialah maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan.
c. Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri. Kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus. Pembubaran Maatschap
Mengenai pembubaran maatschap, Pasal 1646 KUHPer mengatur bahwa suatu maatschap hanya dapat berakhir apabila: 1
Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
2
Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
3
Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang sekutu;
4
Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
B. FIRMA Firma (dari bahasa Belanda venootschap onder firma ; secara harfiah: perserikatan
dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan
memakai nama bersama. Pemiliki firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Firma diatur pada Pasal 15 sampai dengan 35 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Pengertian Firma adalah tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama atau firma.
Pendirian FIRMA
Bentuk usaha Firma diatur dalam perundangan warisan Belanda yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (“KUHD”) Bab Ketiga, Bagian Kedua, Pasal 16 s/d 35. Didalamnya Bagian Kedua tersebut juga diatur mengenai Persekutuan Komanditer/CV yang merupakan bentuk khusus dari Firma. Pasal 16 KUHD menerangkan pengertian Firma yaitu: tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama. Selanjutnya Pasal 17 KUHD menerangkan bahwa tiap-tiap pesero(sekutu) yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan (persekutuan), pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkutpaut dengan perseroan/persekutuan itu, atau yang para pesero/sekutu tidak berhak melakukannya tidak termasuk dalam ketentuan (kuasa yang diberikan) diatas. Di
dalam
Firma,
tiap-tiap
pesero/sekutu
secara
tanggung menanggung
bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari Firma (Pasal 18 KUHD). Langkah-langkah mendirikan Firma adalah sebagai berikut:
1. Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta yang didalamnya minimal memuat (Pasal 26 KUHD): •
Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri Firma;
•
Nama Firma yang akan didirikan (termasuk juga tempat kedudukan Firma);
•
•
Keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan Firma di kemudian hari; Nama Sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama Firma;
•
Saat mulai dan berakhirnya Firma;
•
Klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan Firma
2. Akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 22 KUHD) 3. Akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Firma berkedudukan (Pasal 23 KUHD). 4. Akta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara. Permodalan Firma
Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukan dalam kas persekutuan perdata yang didirikan itu: a.
uang;
b.
benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan
c.
tenaga kerja, baik fisik maupun tenaga pikiran
Menurut keilmuan danyurisprudensi, persekutuan perdata itu belum mencapai status badan hukum, akan tetapi menurut Arrest H.G.H tanggal 7 januari 1926, persekutuan perdata itu dinyatakan memiliki kekayaan sendiri. Putusan itu mendasarkan diri atas pasal 1618, 1640, 1641, dan 1645 KUHPerdata, serta asasasas yang mendukung pasal-pasal tersebut. Kekayaan itu berdiri sendiri, terpisah
dari kekayaan pribadi sekutu masing-masing. Penyendirian harta kekayaan itu harus ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Kekayaan persekutuan perdata itu terdiri dari : a.
pemasukan (inbreng) dari masing-masing sekutu.
b. penagihan-penagihan kedalam, kepada sekutu-sekutunya, yaitu bunga-bunga dari pemasukkan yang disanggupkan, tetapi belum masukdan lain-lain; c. pergantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi persekutuan; d. penagihan-penagihan keluar kepada pihak ketiga.
Prof. Mr. J van Kan dalam anotasinya dibawah putusan H.G.H tanggal 7 Januari 1926 tersebut diatas, mengatakan bahwa adanya kekayaan sendiri bagi persekutuan firma sudah lama diakui dalam keilmuan dan dalam yurisprudensi, walaupun pengakuan itu belum meluas sampai dengan pengakuan bahwa persekutuan firma itu adalah badan hukum. Dengan adanya pengakuan terhadap adanya kekayaan tersendiri bagi persekutuan fima itu, maka dicapailah sekaligus dua macam tujuan: 1
Persekutuan Firma dilindungi dari penuntutan pembagian kekayaan dari sekutu-sekutunya, sebelum semua utang persekutuan dilunasi dahulu. (arrest H.R Tanggal 26 November 1897);
2
Dengan demikian persekutuan firma itu dilindungi terhadap penagihan penagihan prive dari para sekutu, karena kekayaan sendiri itu merupakan jaminan bagi semua kreditur persekutuan bukan kreditur-kreditur para sekutu (Pasal 1131 KUHPerdata).
Beberapa ahli dan praktisi hukum mengatakan bahwa persekutuan firma mempunyai kekayaan sendiri. Polak berpendapat bahwa para sekutu sangat berkepentingan agar utang-utang persekutuan dapat dipenuhi dari kas persekutuan ( gemeenschaaplijke kas). Kalau tidak demikian, tiap-tiap sekutu dapat ditagih untuk pembayaran seuluruh utang persekutuan. Jika seorang sekutu membayar
utang-utang persekutuan tersebut, maka dia dapat minta gantirugi kepada sekutusekutu lainnya.
Pembubaran Firma Pembubaran Firma telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terutama di dalam Pasal 31 hingga Pasal 35, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1
Perubahan harus dinyatakan dengan data otentik;
2
Perubahan akta harus didaftarkan kepada Panitra Pengadilan Negri;
3
Perubahan akta harus diumumkan dalam berita negara;
4
Perubahan akta yang tidak diumumkan akan mengikat pihak ketiga;
5
Pemberesan oleh persero adalah pihak lain yang disepakati atau yang ditunjuk oleh Pengadilan.
Perlu diketahui, bahwa sebab-sebab berakhimya Firma adalah sama seperti maatschap dalam menangani utang-piutang Firma, yang diantaranya : dana Firma yang digunakan Apabila kekayaan Firma tidak cukup, maka mitra harus memberi kontribusi sesuai bagiannya. Bila kekayaan Firma tersisa setelah pembayaran semua hutang-hutangnya, kekayaannya akan dibagikan diantara para mitra menurut ketentuan perjanjian Firma (Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Perlu diketahui juga, bahwa keberadaan hidup Firma tidak terjamin karena bila ada anggota yang meninggal dunia, maka Firma bubar karena sifatnya pribadi (personallife), maka tidak dialihkan. C. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) Commanditaire Vennootschap atau biasa di sebut persekutuan komanditer merupakan suatu persekutuan yang di dirikan oleh dua orang atau lebih. Sebuah CV mempunyai dua macam sekutu : 1
Sekutu aktif biasanya disebut dengan pengurus CV adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif.
2
Sekutu pasif atau biasa disebut komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Apabila perusahaan rugi sekutu komanditer bertanggung jawab hanya sebatas modal yang ditanamkan
demikian juga, apabila perusahaan untung maka uang yang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). " Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada. (Pasal 22 KUH Dagang) "
Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Hubungan perusahaan dengan pihak luar dikerjakan oleh sekutu aktif sesuai pasal 19 KUH Dagang. " Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (Pasal 19 KUH Dagang) "
Dalam pasal 16 KUH Dagang, CV merupakan persekutuan perdata yang masa berakhirnya ditetapkan dalam pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata. Pendirian CV
CV dapat didirikan dengan hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Walupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris. Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut, tempat kedudukan dari CV, Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan persero diam, serta
maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun sebenarnya bisa mencantumkan maksdu dan tujuan yang seluas-luasnya). Untuk menyatakan berdirinya CV sebenarnya sudah cukup dengan akta notaris, tetapi untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan. Untuk CV yang ingin mengikuti tender dari pemerintah semestinya mengurus kelengkapan dibawah ini: 1
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
2
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3
Tanda daftar Perseroan (khusus CV)
4
Keanggotaan pada KADIN.
Pengurusan ijin-ijin diatas dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimasud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa: Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV, Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV, dan Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana: apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy pelunasan PBB tahun terakhir, apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat, dan Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah.
Organ Persekutuan Komanditer
Sebagaimana dijelaskan bahwa di dalam CV ini terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu aktif yang di samping menanamkan modal ke dalam perusahaan juga bertugas mengurus perusahaan dan sekutu pasif atau sekutu diam yang hanya memasukkan modal, tetapi tidak terlibat di dalam pengurusan perusahaan. Akibatnya, terdapat juga dua macam tanggung jawab sekutu CV.
Sekutu aktif bertanggung jawab tidak saja terbatas pada kekayaan CV, tetapi juga kekayaan pribadi (kalau diperlukan). Di sini persis sama dengan sekutu pada sebuah Fa. Lain halnya dengan sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab terbatas pada modal yang dimasukkan saja. Misalnya, A sebagai sekutu pasif pada CV ABC memasukkan modal Rp 1 juta, maka kalau CV ABC tersebut mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga (katakanlah D) sebesar Rp 10 juta, A hanya wajib menanggung sebesar modal yang telah di investasikannya tersebut saja (yaitu Rp 1 juta). A tidak perlu menambah uang untuk membayar sisa hutang perusahaan tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan B dan C yang merupakan sekutu aktif dalam CV tersebut, yang menyebabkan mereka bertanggung jawab tidak terbatas, baik secara sendiri-sendiri (A atau B) maupun secara bersama-sama (A dan B). Apabila A dan B ini masing-masing memasukan modal Rp 1 juta. Sebagai sekutu aktif mereka masih harus mengorbankan kekayaan pribadi untuk menutupi sisa hutang perusahaan tersebut.
Berakhir Persekutuan Komanditer
Berakhirnya Persekutuan Komanditer boleh dikatakan sama dengan berakhirnya persekutuan Firma, yaitu dianggap bubar apabila : 1
waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau,
2
barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai
3
seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia,
Dalam prakteknya, pengunduran diri seorang anggota tidak selalu membuat persekutuan komanditer menjadi bubar. Sering kita lihat bahwa seorang anggota persekutuan komanditer yang mundur digantikan oleh orang lain dengan tetap mempertahankan persekutuan yang ada. Pasal 31 KUHD mengatur bahwa pembubaran persekutuan (firma ataupun komanditer) sebelum waktu yang ditentukan (karena pengunduran diri atau pemberhentian) harus dilakukan dengan suatu akte otentik, didaftarkan pada
Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila hal ini tidak dilakukan maka persekutuan tetap dianggap ada terhadap pihak ketiga. Pasal 32 KUHD mengatur cara penyelesaian pembubaran, yaitu dilakukan atas nama perseroan oleh anggota-anggota yang telah mengurus perseroan, kecuali apabila ditunjuk orang lain dalam akte pendirian atau persetujuan kemudian, atau semua pesero (berdasarkan suara terbanyak) mengangkat seseorang untuk menyelesaikan pembubaran. KUHD tidak mengatur tugas-tugas mereka, hal itu diserahkan kepada para pesero. Pasal 1802 KUHPer mengatur bahwa orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan pembubaran harus mempertanggung jawabkan segala usaha dan hasil-hasilnya kepada para pesero dan berkewajiban mengganti kerugian apabila perseroan menderita kerugian karena perbuatannya. Setelah urusan dengan orang yang ditugaskan ini selesai, maka pembagian kepada para pesero dapat dilakukan. Selama proses pembubaran, persekutuan masih berjalan sehingga proses likuidasi benar-benar selesai. Kelebihan dari likuidasi adalah laba, dan apabila terjadi kekurangan maka itu adalah kerugian. Apabila suatu persekutuan komanditer jatuh pailit, maka seluruh anggotanya pun jatuh pailit karena hutanghutang persekutuan juga menjadi hutang-hutang mereka yang harus ditannggung sampai dengan kekayaan pribadi, kecuali untuk pesero komanditer, di mana ia hanya menanggung sebatas modal yang telah disetornya.
