Hukum Perusahaan

*

*

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

APA ITU PERUSAHAAN ? • Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan ( UU No.3/82 : WDP ). • Usaha : suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha untuk tujuan memperoleh

APA ITU PERUSAHAAN ? • Perusahaan : Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara republik  Indonesia ( Ps 1 (1) UU No.8 Thn 97 Tg Dokumen Dokum en Perusahaan.

SIAPA PENGUSAHA • Pengusaha : orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha. • Menjalankan usaha : bila seseorang secara terus menerus, terangterangan dan tidak terputus-putus berhubungan dengan pihak ketiga untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau laba.

APA KEWAJIBAN PENGUSAHA • Membuat Daftar Perusahaan ( UU No.3/82). • Membuat Dok Perusahaan ( UU No.8/97 ). • Daftar Perusahaan : bertujuan mencatat bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak yang berkepentingan mengenai data serta

DOKUMEN PERUSAHAAN • Dokumen Perusahaan : data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau saran lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. • Dokumen Perusahaan : Dokumen

DOKUMEN PERUSAHAAN • Dokumen Keuangan : Catatan, Bukti Pembukuan dan Data Pendukung Administrasi Keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan. • Dokumen Lainnya : data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. • Usaha Perniagaan : segala sesuatu atau keseluruhan atau kesemuanya dipergunakan sebagai sarana untuk

BENTUK PERUSAHAAN • Perusahaan Perusahaan : Perusahaan Perusahaan Perorangan, Perorangan, mis mis : PB, PB, UD, UD, Suplier, dsb. • Bukan Badan Hukum : Partenership ( Maatschap, Perserikatan Perdata ) Ps 1618 – 1652 KUHPdt , Partnership ( Vennootschap Onder Firma, Firma), Limited partnership ( Commanditaire Vennootschap, Persekutuan Komanditer ) Ps 15 – 35 KUHD . • Badan Hukum : Corporation ( Corp ), Limited Liability Company ( Ltd ) , Besloten Vennootschap ( BV ) , Naamlose Vennoootschap ( NV ), Perseroan Terbatas ( PT ) “ Tbk “ atau Tertutup. UU No.40 Tahun 2007 Tg PT jo UU No.8 Thn 1995 Tg PM.

BADAN HUKUM • Badan Hukum : sesuatu oleh hukum diakui atau dianggap sbg subyek hukum seperti halnya orang. Subyek hukum : penyandang, pembawa hak dan kewajiban. Orang adalah terminoligi  juridis yang dibedakan dengan manusia sbg terminologi biologis. Orang ( de heersende leer/ajaran umum ) : orang perorangan ( naturlijk persoon dan badan hukum rechtspersoon rechtspersoo n ). • Ciri badan hukum : kekayaan terpisah; tujuan tertentu; kepentingan sendiri ; organisasi yg teratur.

DOKTRIN KEKAYAAN TERPISAH •  Apa yang dimaksud dengan kekayaan terpisah atau yang dipisahkan ( termasuk kekayaan negara yang dipisahkan ) sudah menjadi persoalan lama di kalangan teoritisi hukum perdata dan hukum bisnis. • Bermula dari lahirnya teori badan hukum (BH), apakah itu teori fiksi, teori harta kekayaan atau teori organ, semuanya menjelaskan bahwa salah satu ciri badan hukum adalah adanya kekayaan terpisah. Namun apa yang dimaksud dengan kekayaan terpisah, tidak ditemukan penjelasannya. Paling hanya dikatakan bahwa arti terpisah adalah terpisah dari kekayaan si pendiri badan hukum tersebut.

DOKTRIN KEKAYAAN TERPISAH

• Demikian pula ketika orang mempelajari bentuk-bentuk  perusahaan. Dimulai dari bentuk FA, CV yang dalam KUHD dikenal sebagai bentuk perusahaan yang bukan badan hukum, namun di dalam praktek FA maupun CV selalu membuat kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan sekutunya. • Bahkan tidak jarang FA maupun CV sekarang sudah lazim menyelenggarakan pembukuan yang demikian rapi yang mengesankan bahwa perusahan itu mempunyai kekayaan terpisah . Namun demikian oleh KUHD, FA maupun CV belum dikategorikan sebagai badan hukum. Secara teoritis, teoritis, ada sementara sementara ahli seperti yang terjadi di dalam praktek Notaris di Belanda dan Perancis, menyarankan bahwa FA seyogyanya dikategorikan sebagai BH.

DOKTRIN KEKAYAAN TERPISAH • Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata tentang cara mengakhiri perikatan yang satu diantaranya adalah dengan kompensasi. kompensasi. • Misalnya FA didirikan oleh A dan B dengan nama FA ”AB”. Kemudian masing-masing sekutu berjanji memasukkan ” inbreng ” sebesar Rp.10  juta. Namun dilain pihak masing-m masing-masing asing sekutu itu juga saling mempunyai piutang sebesar Rp.10 juta,--. Kemudian mereka sepakat untuk  mengakhiri utang piutangnya dan memenuhi kewajiban ” inbrengnya ” pada FA dengan jalan mengkompensasikan utang piutang sekutu tersebut.

DOKTRIN KEKAYAAN TERPISAH • Jika suatu perusahaan didirikan dengan cara demikian, itu bukan ” roh”nya suatu perusahaan. Tidak masuk akal hukum jika perusahaan didirikan dengan ” modal dengkul ”. Lalu bagaimana halnya jika FA diakui sebagai BH. Jika FA adalah BH, maka jika terjadi salah satu sekutu tidak  memasukkan ” inbreng” sesuai dengan yang disanggupkan , maka BH FA tersebut yang akan menagih ”inbreng ”  kepada sekutu yang wanprestasi, yang dalam hal ini akan diwakili oleh sekutu yang tidak wan prestasi. • Dari sudut hukum perikatan perjanjian utang piutangnya berakhir dan kewajiban ” inbreng ” mereka juga terpenuhi. Namun didalam FA , adakah ” uang ” riil yang masuk ke kas perseroan sebagai modal?.Tidak ada, karena semua mengakhiri dengan cara kompensasi, artinya masingmasing tidak perlu keluar uang, namun kewajiban ”  inbreng ” seolah-olah sudah terpenuhi dengan jalan mengkompensasikan hutang piutang mereka.

KEKAYAAN TERPISAH VS KEUANGAN NEGARA • Fakultas Hukum UGM sebenarnya sudah sejak  lama pernah menyuarakan perlunya pembentuk  undang-undang memberikan difinisi normatif di dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan (negara) yang dipisahkan. • Persoalan kekayaan terpisah didalam praktek  bersinggungan dengan persoalan keuangan negara yang menimbulkan permasalahan yang belakangan ini menjadi semakin marak dan mendesak untuk dicarikan pemecahannya terkait dengan status BUMN, khususnya yang berbentuk  berbentuk  hukum PT (Persero), Persero Tbk.

TUNDUK UU MANA BUMN ? • Sebagai suatu entitas hukum mandiri yang oleh UU BUMN sendiri dinyatakan tunduk pada UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT ) dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ( UUPM ), namun di dalam praktek  sering dipermasalahkan apakah BPK atau BPKP boleh memeriksa Persero atau tidak , bahkan  Yayasan yang berada di bawah Departeme Departemen n atau BUMN atau BUMD juga bisa diperiksa oleh BPK atau BPKP atau tidak, sementara pembukuan Persero, Persero Tbk atau Yayasan tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik dan tunduk pada UUPT dan UU Yayasan.

TUNDUK UU MANA BUMN ? • Sementara ada pihak yang mengatakan ” boleh ” dengan argumen karena kekayaan Persero atau Yayasan itu semula berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang merupakan bagian dari keuangan negara. • Dipihak lain, ada yang berpendapat ” tidak boleh ” , karena sekalipun kekayaan Persero atau Yayasan itu berasal dari kekayaan negara , namun kekayaan tersebut sudah dipisahkan. •  Ap  Apa a yang dima dimaksud ksud deng dengan an ” dip dipisahk isahkan an tidak k ada dipisahka n ” tida tidak penjelasannya baik waktu itu di dalam UU No.9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (UU BUN ) ,  juga di dala dalam m UU Yay Yayasan asan bahkan kan juga di dalam UU Yaya san bah Keuangan Negara ( UU No.17 Thn 03/UUKN ).

HUTANG PIUTANG BUMN ?

• Perdebatan berlanjut terkait dengan masalah hutang piutang BUMN sebagai suatu perusahaan yang tunduk  pada UUPT dan UUPM untuk PT ” Tbk ”, namun Pemerintah menggunakan standart ganda. Melalui peran BPK dan/atau BPKP menempatkan aset BUMN adalah bagian dari aset negara, demikian pula Menteri Keuangan sendiri melalui peran PUPN menempatkan piutang BUMN adalah piutang negara yang penagihannya menjadi kewenangan PUPN, berdasarkan UU No.49 Prp 1960. • Jika kekayaan BUMN, khususnya yang berbentuk hukum PT ( Persero ) atau PT Biasa ( yang sekarang banyak  didirikan oleh Pemda sebagai BUMD ), masih diakui merupakan bagian dari kekayaan negara atau aset negara, maka konsekuensinya jika terdapat hutang BUMN mestinya  juga harus diakui sebagai hutang negara yang dapat dibayar oleh Pemerintah, melalui APBN.

UU NOMOR 1 TAHUN 2004 • Piutang Negara ( UU No.1/2004 : Pbdhran Negara ) : Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan per-uu-an per-uu-an yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. • Utang Negara : jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan per-uu-an yang berlaku, perj atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. • Barang Milik Negara : semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

UU NOMOR 1 TAHUN 2004 • Pasal 50 UU No.1/04 : Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : • a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yg berada pada Instansi Pmth maupun pada pihak ketiga; b. uang yg harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah baik yg berada pada Instansi Pmth maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;.e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk

UU NO.49 PRP TAHUN 1960 • Pasal 8. UU No.49 Prp.Thn 60 Tg PUPN, Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yg wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan, yg baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. • Ps 12 UU No.49 Prp Thn 60, sifat penyerahan penagihan Piutang Negara kepada PUPN adalah wajib, bagi piutang

SK MENKEU NO.300/2002 • SK Menkeu No.300/2002 : Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Negara atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh BUMN/BUMD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sedangkan dalam hal penyelesaian

PP NO.14/2005 TG PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

•  Tahun 2005 keluar : PP No.14 tahun 2005 2005  Tg Tata Cara Pengahapusan Piutang Negara yang diikuti dg keluarnya PerMenkeu No.31/PMK.07/2005 Tg Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Persh Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah. • PP di atas kemudian direvisi dengan PP No.33 Thn 2006 agar sejalan dengan UU No.19/03 Tg BUMN.

PP NO.33/2006 TG PENGURUSAN PIUTANG BANK BUMN

• Di dalam PP No.33/2006 jo PMK  No.87/PMK.07/2006 : a. Pengurusan piutang Bank BUMN sesuai ketentuan per-uu-an PT dan BUMN; b. Pengurusan Piutang Bank BUMN yang telah diserahkan kepada PUPN dan usul penghapusan Piutang Persh Negara/Daerah yg telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui DJPL tetap dilaksanakan berdasarkan

• Berkaitan dengan pembukuan BUMN, di dalam praktek selama ini, BPK maupun BPKP selalu mengaudit pembukuan ( kekayaan ) PT-PT Plat Merah tersebut. Praktek demikian seakan-akan menguatkan pendapat bahwa aset BUMN memang menjadi bagian dari aset negara. • Namun demikian sebagai PT Plat Merah, PT-PT ( Persero ) tidak jarang pula yang mengangkat  Akuntan Publik untuk memerik memeriksa sa pembukuan mereka. Dari sisi efisiensi bisa dikatakan sebagai suatu pemborosan biaya., karena fungsi BPK  atau BPKP sebenarnya kurang lebih sama dengan fungsi Akuntan Publik.

• Belakangan sekitar pertengahan tahun 2006 yang lalu dengan munculnya Fatwa Mahkamah Agung tentang penafsiran ketentuan Pasal 2 UUKN ( UU No.17/03) khususnya yang berkaitan dengan ” kekayaan negara yang dipisahkan ”, kekayaan BUMN dikatakan oleh Mahkamah Agung bukan merupakan bagian dari kekayaan negara. • Konsekuensi selanju selanjutnya tnya selanjutn ya wewenang BPK, BPKP, PUPN menjadi tidak ada lagi dalam kerangka pemeriksaan dan penagihan-penagihan penagihan-penagi han atas piutang-piutang BUMN ( Persero ). BPK, BPKP dan PUPN tampaknya belum sepenuhnya dapat memahami dan menerima ketentuan ini. Di dalam praktek masih menyisakan perdebatan yang berkepanjangan sampai sekarang . Kemudian ditata melalui beberapa peraturan per-uu-an sebagaimana kami kutip di atas.

• Perusahaan Negara (PN) atau yang sekarang dikenal dengan sebutan BUMN adalah korporasi yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Suatu korporasi dapat disebut BUMN, menurut UU BUMN jika kepemilikan Negara minimal 51 %.

• Sejarah perkembangan perkembangan BUMN di Indonesia merupakan suatu evolusi yang panjang sejak  adanya kebijakan nasionalisasi perusahaanperusahaan milik Belanda berdasarkan UU No.86 Tahun 1958. • Dengan kebijakan tersebut, seluruh perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia diambil alih dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia. Take over tersebut disertai dengan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh sebuah Panitia yang dibentuk berdasarkan PP No. 9 Tahun 1959.

• Selanjutnya sekitar tahun 60-an, dikeluarkan UU No.19 Tahun 1960 yang mengatur tentang penyeragaman bentuk BUMN hasil nasionalisasi menjadi Perusahaan Negara. • Diperkirakan pada waktu itu terdapat kurang lebih 822 PN hasil nasionalisasi tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut berada dibawah kontrol Menteri Pertama ( semacam Perdana Menteri ). • Seluruh modal Negara yang tertanam tertanam dalam dalam Perusahaan Perusahaan Negara ditetapkan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan. Sejak saat ini istilah kekayan Negara yang dipisahkan muncul dalam peraturan perundangundangan. undangan.

• Walaupun telah ada UU No.19 Tahun 1960, ternyata masih terdapat beberapa usaha negara dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti PT. Hotel Indonesia Internasional, PT. Sarinah dan bentuk  badan usaha khusus yang ditetapkan dengan Undang-undang tersendiri, seperti Bank-bank Pemerintah dan Pertamina (Pramono, 2001, Kementerian BUMN, 2004 ).

• Perjalanan sejarah masuk ke era Orde Baru. Pada tahun 1969 dikeluarkan UU No.9 Tahun 1969 Tentang BUN, yang diawali dengan dikeluarkannya dikeluark annya Inpres No.17 Tahun 1967. • Dalam UUBUN, BUMN dikelompokkan menjadi 3 ( tiga ) jenis usaha negara yaitu : Perjan ex. Stb. 1927 : 419 tentang Indonesische Bedrijfvenwet Bedrijfvenwet ( IBW ); Perum yang tunduk pada UU No.10 Tahun 1960 dan Persero yang ditundukkan pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 55 KUHD yang mengatur tentang PT yang sekarang diubah dengan UU PT.

• Dengan keluarnya UU BUN tersebut, maka PN yang bergerak di bidang usaha yang bersifat komersial dijadikan Persero dan pembinaannya pembinaannya dilakukan menurut PP.No.12 Tahun 1969, yang kemudian diubah dengan PP No.12 Tahun 1998 dan terakhir diubah dengan PP.45 Tahun 2005. • Di dalam PP-PP tersebut ditegaskan bahwa Persero adalah suatu korporasi yang dikelola sepenuhnya sebagaimana Perseroan Terbatas. Hakekat dari kebijakan tersebut adalah bahwa terhadap Persero diperlakukan secara fair sebagai badan usaha dan tidak dibedakan dengan badan usaha swasta. Kedudukan Pemerintah Pemeri ntah Pemerint ah adalah sebagai pemegang saham.

•

Di samping itu, di tahun 1983 dikeluarkan PP No.3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum, Persero. Intisari dari PP tersebut adalah sebagai berikut. 1) Pembinaan Perusahaan Negara dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau pemilik  modal bersama-sama dengan Menteri Teknis selaku kuasa pemegang saham atau pemilik modal; 2) Baik Perjan maupun Perum, bahkan Persero sekalipun, sangat kental nuansa penyelenggaraan kemanfaatan pada umumnya; 3) Kekayaan Perjan bukan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan, sedangkan kekayaan Persero dan Perum adalah kekayaan Negara yang dipisahkan;

4) Pimpinan Perusahaan dilakukan oleh Direksi , sedangkan Komisaris atau Dewan Pengawas sebagai Pengawas dan Pemegang Saham atau pemilik modal hanya sebagai pengarah; 5) Direksi/Komisaris Persero diangkat oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri; 6) Direksi/Dewan Pengawas Perum dan Perjan diangkat oleh Presiden; 7) Direksi Perusahaan Negara dieselonisasikan dieselonisasikan pada  jenjang  jenj ang orga organisasi nisasi De Depart parteme emen n yang yan g bersang be rsangkuta kutan; n; yang bersan bersangkut gkutan; an; 8) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas merupakan wakil-wakil dari Departemen Terkait ( Kementerian BUMN, 2004 ).

• Dualisme pembinaan Perusahaan Negara tersebut telah menyebabkan birokrasi yang sangat panjang dan berbelit-beli berbelit-belitt sehingga Perusahaan Negara sering terlambat dan bahkan kehilangan momentum mome ntum moment um dan peluang p eluang bisnis yang sudah ada didepannya. Bahkan banyak  Perusahaan Negara yang semakin hari semakin menurun kinerjanya. kinerjanya. Menyadari akan hal ini Pemerintah kemudian mengeluarkan PP .No 12 Tahun 1998 Tentang Persero dan PP No.13 Tahun 1998 Tentang Perum. Dan PP.No.6 Tahun 2000 Tentang Perjan.

•

Intisari PP No.12 dan No.13 tersebut di atas a tas adalah sebagai berikut. 1) Pembinaan Persero dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham, sedangkan pembinaan Perum dilakukan oleh Menteri Keuangan bersamasama Menteri Teknis; 2) Bagi Perum nuansa penyelenggaraan kemanfaatan umumnya masih sangat kental, namun bagi Persero Persero mengejar keuntungan merupakan tujuan, sehingga apabila diberikan penugasan penugasan khusus dalam rangka penyelenggaraan penyelengg araan kemanfaatan umum, hal itupun harus dikaitkan dengan upaya memperoleh keuntungan;

3) Kekayaan Kekayaan Persero Persero dan Perum adalah kekayaan Negara yang dipisahkan; dipisahkan; 4) Pimpinan Perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Komisaris atau Dewan Pengawas sebagai Pengawas dan pemegang saham atau pemilik modal hanya sebagai pengarah; 5) Direksi dan Komisaris Persero diangkat oleh Menteri Keuangan, sedangkan Direksi dan Pengawas Perum diangkat oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Teknis; 6) Pada Persero maupun Perum tidak diberlakukan eselonisasi jabatan sebagai pegawai negeri;

7) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas diangkat berdasarkan berdasarkan integritas integritas dan kemampuan. kemampuan. Kalaupun ada pejabat dari Departemen Pemerintahan terkait, pengangkatannyapun harus memperhatikan persyaratan integritas dan kemampuan; 8) Pegawai Persero dan Perum merupakan pegawai perusahaan yang tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan; 9)  Adan  Adanya ya laranga lar angan n yang yan g tegas tegas terh terhada adap p pihak  p ihak   Adanya larang larangan an yang terhadap piha k  manapun selain Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas dan pemegang saham atau Pemilik Modal untuk ikut campur dalam pengelolaan perusahaan; 10) Adan  Adanya ya pene p enegasan gasan untuk k tidak tid ak memb m emberlak erlakukan ukan  Adanya peneg asan untu tidak memberla mem berlakuka kukan n ketentuan pelaksanaan APBN terhadap Perum dan Persero ( Kementerian BUMN , 2004 ).

• Jika kita pelajari secara lebih mendalam, sejak dari PP No. 3 Tahun 83 sampai dengan PP No.12 dan No.13 Tahun 1998 sebenarnya Pemerintah sudah memberikan arahan yang jelas bahwa yang disebut BUMN—khususnya PT ( Persero )—suatu bentuk perusahaan yang sistem sis tem kinerja sistem dan pengelolaannya tunduk pada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang PT. Misalnya : ketegasan tentang posisi atau status Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Persero diangkat oleh Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham, Larangan yang tegas terhadap pihak manapun selain Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham ( Menteri Keuangan ) untuk ikut campur dalam pengelolaan perusahaan, merupakan penegasan status PT ( Persero ) yang tidak lain adalah PT Biasa Biasa sebagaimana sebagaimana sebagaimana diatur diatur dan tunduk pada KUHD ( dulu ) atau UUPT ( setelah tahun 1995 sampai sekarang ).

• Dapat disimpulkan bahwa jiwa PT ( Persero ) tidak lain adalah PT sebagaimana diatur di dalam KUHD atau UUPT. Sayangnya di dalam PP-PP tersebut tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan (negara) yang dipisahkan dipisahkan  juga tida tidak k diberi diberi difinisi difinisi.. • Di dalam PP-PP tersebut hanya ditegaskan bahwa di dalam Persero tidak berlaku ketentuan pelaksanaan  APBN.  APB N. • Ketentuan ini sebenarnya dapat diartikan bahwa mekanisme aturan pelaksanaan APBN tidak berlaku bagi PT ( Persero ). Makna Makna dari dari ketentuan ketentuan ini sebenarnya menyiratkan bahwa kekayaan (negara) yang dipisahkan ke dalam PT ( Persero ) bukan lagi menjadi bagian dari kekayaan negara atau keuangan negara, akan tetapi sudah menjadi kekayaan Persero ( modal ).

• Posisi Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan adalah sebagai Pemegang Saham. Namun lagilagi di dalam praktek sampai dengan sekarang ini, BPK, BPKP dan PUPN masih masuk ke wilayah aset PT (Persero) dengan dalil bahwa kekayaan Persero masih merupakan bagian dari kekayaan negara. • Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah sendiri selalu tidak  konsekuen dengan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang perseroan, disatu pihak menegaskan bahwa Persero adalah entitas hukum korporasi yang tunduk pada UUPT maupun UUPM ( untuk Persero Tbk ), namun di pihak lain memperlakukan Persero sebagai ”  birokrasi ”( Bandingkan : Nugroho.D dan Siahaan, 2005 ). Berdasarkan pemikiran obyektif teoritis, mari kita lihat dahulu secara jernih apa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan itu, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

• Kekayaan negara erat kaitannya dengan keuangan negara ex. UUKN. •  Apakah yang dimaksud dima ksud dengan keuangan keu angan negara itu?. •  Apakah kekayaan keka yaan negara negar a yang dipisahkan dipisahk an masih merupakan bagian dari keuangan negara ?.

•  Yang  Yang dimaksu di maksud d dengan de ngan keuangan ngan negara ra dapat da pat dimaks ud denga dengan n keua keuang keuangan an nega negara dap at ditemukan di dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor ). •  Yan  Yang g dimaksu di maksud d dengan de ngan keuangan ngan negara ra adalah ad alah dimaks ud denga dengan n keua keuang keuangan an nega negara adala h seluruh seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : • (1). Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; • (2). Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

• Pasal 1 Angka (1) UUKN memberikan batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik  negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

• Menurut Pasal 2 UU KN tersebut , Keuangan Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka (1 ) tersebut meliputi : • hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; • kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; • Penerimaan Negara; • Pengeluaran Pengeluaran Negara; • Penerimaan Daerah; • Pengeluaran Pengeluaran Daerah;

• Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk ”  kekayaan yang dipisahkan ” pada perusahaan negara/perusahaan daerah; • Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah pemerint ah dalam dala m rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepenting kepentingan an umum; • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan menggunak an fasilitas fas ilitas yang diberikan pemerintah.

• Dari dua difinisi tersebut di atas, dapat dilihat adanya dua difinisi tentang keuangan negara yang di dalamnya memasukkan memasukkan kekayaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara, namun kedua difinisi itu tidak memberikan batasan pengertian yang sama atau tolak ukur yang sama tentang apa yang merupakan unsur-unsur dari keuangan negara . • UU Tipikor memberikan batasan pengertian yang sangat luas yaitu meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk  apapun.....dst, sedang UU KN memberikan batasan pengertian keuangan negara yang lebih sempit yaitu sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ....dst.

• Dari dua difinisi ini saja orang bisa berdebat, jika mengacu kepada UU Tipikor , keuangan negara berarti ” seluruh kekayaan negara .....dst ”, sedangkan jika mengacu kepada UUKN , keuangan negara berarti ” hak dan kewajiban ....dst”. Samakah makna hukumnya antara ”seluruh kekayaan negara ” dengan ”hak  dan kewajiban negara”. Jawabannya pasti beda.  Yang satu wujudnya wujud nyaa atau unsurnya adalah wujudny seluruh kekayaan ( benda ) atau dapat diperluas dengan istilah seluruh harta kekayaan negara, sedang yang lain wujud atau unsurnya adalah hak dan kewajiban .

• Jika dikupas lebih lanjut hak dan kewajiban itu terkait erat dengan kedudukan subyek hukum . Subyek  hukumlah yang menurut hukum dapat menyandang hak dan kewajiban. PT ( Persero ) adalah subyek hukum , karena PT ( Persero ) adalah badan hukum , sedang harta kekayaan adalah sesuatu atau obyek yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suatu subyek hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban itu.

• Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU Tipikor mengartikan mengartikan keuangan negara dari sudut obyeknya, sedang UU KN mengartikan keuangan negara dari sudut subyeknya. • Dari sini saja jika masing-masin masing-masing g siapapun masing-masing yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang tersebut tidak menggunakan kriteria yang sama atau pendekatan yang sama , dapat dipastikan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan an a kan menimbulk permasalahan.

• Kami ambil contoh , pada masa Pemerintah Orde Ba ru O rde Baru Orde Baru disamping didirikan Persero , banyak pula didirikan Yayasan oleh lembaga-lembaga atau instansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk oleh BUMN BUMN dan dan BUMD. • Pembentukan Persero dan Yayasan tersebut telah membawa membawa konsekuensi hukum sebagian keuangan negara “dipisahkan”  untuk dijadikan modal atau kekayaan awal Persero atau  Yayasan tersebut. • Posisi atau status Negara atau Pemerintah dalam Persero adalah Pemegang saham atau Pemilik Modal dan status Pemerintah dalam Yayasan adalah Pendiri Yayasan. • Kemudian jika Persero mendirikan Yayasan, maka status Persero adalah Pendiri Yayasan. • Di sini seharusnya tidak ada lagi istilah ” masih menjadi bagian dari kekayaan negara”. Kekayaan itu sudah menjadi kekayaan entitas hukum yang didirikan tersebut, terpisah dari induknya.

• Kedudukan lembaga Pemerintah sebagai pendiri Persero atau Yayasan atau kedudukan Persero sebagai pendiri  Yayasan  Yay asan pad pada a umumny umumnya a diwak di wakili ili oleh oleh pejab pe jabat att pada pada diwakili diw akili pejaba pej abat lembaga atau Persero yang bersangkutan baik secara ex offisio maupun secara pribadi. • Praktek di Era Orde Baru , walaupun bertindak secara secara pribadi, namun kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada dirinya sering “dimanfaatkan” untuk  kepentingan-kepentingan tertentu atau untuk memupuk  kekayaan yayasan. • Bagi Yayasan-yayasan yang berada di bawah Departemen atau Persero dalam kiprahnya tersebut tampak seperti dikuasai oleh Pemerintah atau Persero tersebut.

• Namun demikian jika dikupas dikupas secara yuridis, Persero atau Yayasan menurut hukum adalah entitas hukum privat yang mandiri terlepas dari para pendirinya termasuk di dalamnya kekayaan Persero atau kekayaan kekayaan yayasan adalah terlepas dari kekayaan para pendiri tersebut. Yang kemudian menimbulkan permasalahan adalah sekalipun Persero atau Yayasan yang dibentuk  oleh Pemerintah atau oleh Persero yang secara yuridis diakui sebagai entitas entitas hukum hukum privat privat , namun di dalam praktek ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan apakah kekayaan Persero atau Yayasan di bawah Departemen atau Yayasan yang didirikan oleh Persero boleh atau tidak diperiksa oleh BPK atau BPKP ?.

•  Yang  Yang berpa berpandan ndangan gan bah bahwa wa Perser P ersero o dan dan Yayasa Yayasan n adalah ad alah bahwa Persero Perse ro ada lah entitas hukum privat mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut tidak tepat. Yang benar adalah diperiksa oleh  Akuntan  Akun tan Pub Publik lik yang yang fungsin fu ngsinya ya sama sa ma deng d engan an BPK BPK atau fungsi fungsinya nya sama dengan atau BPKP. • Sementara pihak yang berpandangan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu masih merupakan bagian dari keuangan negara mengatakan bahwa pemeriksaan itu tentunya harus dibolehkan. • Pro kontra demikian tidak kunjung selesai, karena pengertian ” kekayaan negara yang dipisahkan ” tidak   jelass batasa  jela ba n normat no rmatifnya ifnya dalam perat peraturan uran peru perundan ndanggbatasan battasan asan normatifn norm atifnya ya di di dalam undangan yang berlaku berlaku saat itu. Sekali lagi ” korporasi korporasi ”  secara ” kikuk ” diperlakukan sebagai sebagai ” birokrasi ”.

• Dengan keluarnya UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN ( UUBUMN) , apa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan dapat kita temukan difinisinya secara  jelas,  jela s,, sebag se bagaima aimana na akan akan kami kami bahas b ahass diba dibawah. wah.  jelas sebagai seb agaimana mana baha dibawa dibawah. h. • Diharapkan polemik tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan yang berimbas kepada status BUMN, khususnya Persero dapat diakhiri dengan keluarnya UU tersebut. • Namun demikian ternyata di dalam praktek sejauh pengamatan kami ternyata polemik itu juga belum berhenti , terlebih jika dikaitkan dengan gerakan pemberantasan KKN di negeri ini, khususnya jika dikaitkan dengan UU Tipikor dan UU KN seperti diuraikan di atas.

• Di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU BUMN, yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki dimili kii oleh negara melalui penyertaan secara dimilik langsung yang berasal dari ”kekayaan negara yang dipisahkan”. • Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (10) yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta PT lainnya.

• Selanjutnya di dalam Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. • Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ” dipisahkan ” adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk  dijadikan dijadik an penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsi prinsip-prinsip p prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

• Sebagaimana diketahui bahwa dengan keluarnya UU BUMN , BUMN sekarang ini tidak lagi terdiri dari tiga jenis, yaitu Perjan, Perum, Persero seperti diatur di dalam UUBUN dahulu, namun terdiri dari dua jenis, yaitu : Perusahaan Persero dan Perusahaan Umum.

•  Yang dimaksud dimaksud dengan Perusahaan Perusahaan Perseroan, Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau a tau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan keunt ungan keuntu ngan ( Pasal Pasa l 1 Ayat (2) ). • Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undang perundang-undangan an di bidang pasar modal ( Pasal 1 Ayat (3).

•  Yang dimaksud dengan denga n Perusahaan Perusahaa n Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk  kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelol pengelolaan aan perusahaan.

• Dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11  Ayat (10) jo jo Pasal 4 Ayat (1) UUBUMN U UBUMN beser UU BUMN beserta beserttaa penjelasannya sudah cukup jelas dan tegas tentang apa yang dimaksudk dimaksudkan an dengan kekayaan negara yang dipisahkan itu. • Menurut pandangan Hukum Bisnis kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada Persero itu menjadi terlepas , terpisah dari induknya ( sistem APBN ) dan berubah menjadi modal yang kemudian diwujudkan diwujud kan ”sa ham” dan diwujudk an dalam bentuk ”saham” pembinaan serta pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat ( good corporate governance ).

• Dari sudut pandang Hukum Bisnis, munculnya istilah kekayaan yang dipisahkan atau kekayaan terpisah, sebenarnya sudah sejak lahirnya teori tentang badan hukum. •  Apakah teori fiksi, teori organ. Teori bbersama, ersama, Teor i kekayaan Teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori kenyataan yuridis , semuanya menyatakan adanya kehendak dan kedudukan yang mandiri ( persona standi in judicio ) bagi badan hukum. • Namun hanya teori ” kekayaan bersama ”  ( vermogenstheorie ) dari Rudolf von Jhering ( Jerman ) Molenggraaf ( Belanda ) Marcel Planiol ( Perancis ) yang yang kemudian diikuti oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldororn dan teori ” kekayaan bertujuan ”  ( zweckvermogen ) dari A.Brinz ( Jerman ) Van der Heijden dan Utrecht ( Belanda ) yang menerangkan adanya kekayaan terpisah dari badan hukum.

• Makna dari ” terpisah ” di sini adalah terlepas dari yang memegangnya ( onpersoonlijk  atau subjecttloos ) ( Periksa : Ali, 1987 ). • Dalam bahasa Belanda ” dipisah ” itu digunakan istilah ” split’sen, spliste, gesplitst ” yang artinya ” dibagi dibagi” atau ” dibelah dibelah”. ” Splitsing ” adalah pembagian atau pembelahan. • Di bagi atau dibelah atau dipisahkan itu berarti terlepas satu dengan yang lain, terpisah. Tidak  tepat jika dikatakan bahwa yang satu masih merupakan bagian dari yang lain.

• Filosofi orang mendirikan badan hukum adalah bahwa dengan kematiannya, maka harta kekayaannya diharapkan masih dapat bermanfaat bagi orang lain. lain. • Oleh karena alasan filosofi itu, maka hukum menciptakan mencipt akan mencipta kan suatu kreasi ” sesuatu s esuatu ” yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subyek hukum mandiri seperti halnya orang ( natuurlijk persoon ). • Kemu Kemudian dian Kemud ian ” sesuatu sesuatu ” itu oleh ilmu il mu hukum disebut sebagai ” badan hukum ” ( rechtspersoon ) yang dapat menjadi subyek hukum dan menyandang hak dan kewajiban seperti halnya orang ( natuurlijk persoon ).  Agarr badan  Aga badan hukum h ukum dapat at bertin b ertindak dak seperti rti h alnya huku m itu itu dap dapat bertind ber tindak ak sepe seper seperti ti halnya ha lnya ”  orang sungguhan sungguhan ” ( natuurlijk persoon ) , maka diperlukan diperlukan ” organ ”, sebagai alat dari badan badan hukum hukum itu dalam menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.

•  Agar badan hukum itu dapat berinteraksi berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti : membuat perjanjian, melakukan melakuk an kegiatan usaha tertentu tertentu,, diperlukan ” modal modal”. • Modal awal badan hukum itu datang dari kekayaan si pendiri yang dipisahkan, di” splits splits”  menjadi kekayaan badan hukum itu, terpisah, terlepas dari kekayaan si pendiri. • Oleh sebab itu salah satu ciri utama suatu badan hukum , seperti halnya PT ( termasuk PT Persero ) adalah adanya kekayaan terpisah ini, yaitu kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi si pendiri badan hukum itu.

• Mengacu kepada teori badan hukum seperti diuraikan di atas, pendirian PT maupun PT Persero atau badan hukum yang lain la in oleh Negara dengan jalan memisahkan harta kekayaan negara untuk dijadikan modal badan hukum akan mengandung makna bahwa begitu badan usaha tersebut dinyatakan dinyatakan sah berstatus sebagai badan hukum, maka ”kekayaan yang dipisahkan ”yang merupakan salah satu ciri utama badan hukum, harus diartikan sebagai harta kekayaan badan hukum itu yang terlepas atau terpisah dari orang atau pihak atau pendiri dari badan hukum itu.

• Tidak tepat jika hal itu dipahami sebagai ” dilepaskan kepalanya kepalanya , tetapi kemudian masih dikendalikan atau dipegang ekornya ”. Tidak tepat jika dirikan suatu ”  korporasi korporasi ”, namun dekelola secara ” birokrasi ”. • Bukan begitu ” ruh” nya badan hukum korporasi itu. Oleh sebab itu, benar jika dipersoalkan bahwa jika aset Persero sebagai badan hukum mandiri, masih diangap sebagai aset negara, maka hutang Persero juga harus harus dianggap dianggap sebagai hutang negara. • Jika konsekuen dengan pemahaman ini, negara akan bisa bangkrut , karena APBN akan bisa ”habis” hanya dipakai untuk membayar hutang-hutan hutang-hutang g BUMN ( Persero ). Sekali lagi , bukan begitu ” ruh ” dari badan hukum Persero itu.

• Hakekat badan hukum seharusnya tidak  dipahami sebagai demikian. Tidak tepat jika kita memberikan memberi kan memberik an tafsir yang ambigius dalam memahami ” kekayaan negara yang dipisahkan ”  menjadi penyertaan modal dalam BUMN ( Persero ). • Di satu sisi kekayaan tersebut diakui sebagai modal Persero, yang kemudian berujud saham, namun di sisi lain masih tetap merupakan bagian dari kekayaan negara yang berarti merupakan bagian dari keuangan negara.

• Bisa dibayangkan bagaimana jadinya , jika saham itu kemudian dijual melalui bursa pasar modal, kemudian dibeli oleh masyarakat umum, bahkan bisa oleh pemodal asing. • Pemahaman bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih menjadi bagian dari kekayaan negara atau keuangan negara, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum berkenaan dengan status saham tersebut. Kami berani memprediksikan mempred memprediiksikan ksikan bahwa saham tersebut pasti tidak akan diminati investor.

• Dari kacamata hukum bisnis, pengertian ” dipisahkan ”  ( splitsing ) yang berarti dihibahkan wajib berarti dibagi, dibelah, dihibahkan dimengerti dimenge rtii sebagai hukum khusus ( lex specialis ) , dimengert sehingga seharusnya perdebatan tentang apakah kekayaan negara yang dipisahkan itu masih menjadi menjadi bagian dari kekayaan negara atau keuangan negara atau bukan, tidak perlu terjadi terjadi dan harus harus dihentikan dihentikan mulai mulai sekarang. • Dalam kaitan ini, jika ada potensi kerugian atau risiko bisnis sebagai akibat dari business judment yang dilakukan oleh manajemen, tidak harus selalu diartikan sebagai telah merugikan keuangan negara, karena kekayaan Persero memang bukan bagian dari keuangan negara. Setiap business judment dalam suatu korporasi bisa saja hasilnya tidak selamanya selamanya dapat mendatangkan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.

• Sebagai contoh, Bank ( Persero ) memberikan kredit sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian karena krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu, kredit tersebut macet. Sebagai akibatnya Bank mengalami kerugian dan apabila dipahami karena kekayaan Bank  ( Persero ) tersebut masih dari kekayaan masih menjadi bagian dari negara, maka kerugian Bank tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ”kerugikan negara ” alias dapat dikenakan ketentuan tentang tindak pidana korupsi. • Jika pemahaman demikian diterima, efeknya dalam hukum bisnis sangat luas. Manajemen Manajemen Manajemen akan menjadi menjadi ”  pobia” untuk mengambil keputusan ”business ”business”. ”. Akibat ”business”. selanjutnya selanjutnya Persero Persero tersebut tersebut dapat dipastikan dipastikan lama kelamaan akan koleps dengan sendirinya, karena manajemen takut mengambil keputusan bisnis yang benar.

• Selama masih dalam koridor atau batas-batas ketentuan UU dan anggaran dasar perusahaan, maka kerugian itu adalah kerugian perusahaan, bukan kerugian negara. • Jika dapat dibuktikan bahwa hal itu terjadi karena mismanajemen, maka UUPT telah memberi sanksi adanya pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham sampai kepada harta pribadi masingmasing secara tanggung renteng, tentunya bersamasama dengan PT sebagai badan hukum. Jika PT melalui Direksi melakukan manipulasi pajak misalnya, maka UUPajak akan meberikan sanksi hukum terhadapnya. terhadapnya. • Jika PT melalui manajem manajemennya ennya manajeme nnya telah melakukan pencemaran lingkungan, maka UU Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi hukum terhadapnya, dan seterusnya.

• Jika seandainya Direksi sebagai manajemen Perseroan mengikuti tender proyek Pemerintah, kemudian Direksi ikut terlibat dalam melakukan ”  mark up ” nilai proyek, p royek, tindakan tindakan seperti ini dapat saja dikualifikasikan dikualifikasikan merugikan keuangan negara, karena ada uang negara yang langsung lan gsung disalahgunakan disalahgunakan oleh Pimpinan Proyek dengan konspirasi dengan Direksi Perseroan. Pendapat ini kami kemukakan kemuk akan kemukak an secara panjang lebar, bukan berarti kami anti pemberantasan korupsi.

• Kami mendukung penuh gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini yang sudah bagaikan ” penyakit cancer ”, namun kami sebagai ilmuwan hanya ingin memberikan memberikan sumbang pemikiran obyektif, obyektif, bahwa penegakan hukum jangan justru dilakukan dengan mangabaikan kepastian hukum atau bahkan dengan cara-cara yang melanggar kaedahkaedah atau asas-asas hukum itu sendiri yang merupakan jiwa dari hukum normatif yang tersurat di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

• Seperti UUPT, UUPM, UU BUMN menurut hemat kami adalah hukum khusus yang mengatur tentang PT , PT ” Tbk ” , Persero Terbuka Terbuka dan BUMN khususnya. • Berhadapan dengan UU Perbendaharan Negara dan UU Tipikor atau UU PUPN misalnya , menurut hemat kami harus berlaku adagium ”  lex specialis derogat legi generali ”. • UUPT dan UU BUMN adalah hukum khusus, sedangkan UU Tipikor dan UU Perbedaharaan Negara dan UU PUPN adalah adala h hukum umumnya.

• Memang kami juga bisa memahami, memahami, jika pengertian kekayaan kekayaan negara yang dipisahkan itu dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur tentang keuangan negara seperti yang diatur di dalam UU KN, kemudian timbul pertanyaan apakah kekayaan negara yang dipisahkan itu masuk dalam kategori atau klasisfikasi keuangan negara menurut UU KN atau tidak ?. • Jawabannya tegas secara normatif ”masuk”  ”masuk”  ( Lihat Pasal 2 UU KN). Jika kita setuju dengan  jawaban ” masuk ”, bukankah bukankah berarti bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu masih merupakan bagian dari keuangan negara ?.

• Dari pertanyaan yang terakhir ini, jawabannya juga tegas, yaitu : ya, benar, bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah bagian dari keuangan negara menurut ketentuan Pasal 2 UU KN . Jika penjelasan ini disetujui, bukankah lalu benar juga jika kita katakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang kemudian dijadikan penyertaan modal Persero masih dapat kita katakan sebagai bagian dari keuangan negara. • Jika benar, bukankah BPK atau BPKP boleh masuk  memeriksa kinerja keuangan dari BUMN tersebut ?. Bukankah PUPN adalah institusi yang wenang menagih piutang BUMN ( Persero ) tersebut ?. Jika dari pengelolaan kekayaan Persero tersebut diduga atau terindikasi adanya kerugian perusahaan, bukankah kerugian itu dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara, yang dengan demikian dapat dikenai ketentuan UU Tipikor ?.

• Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang selama ini menjadi perdebatan berkepanjangan terkait erat dengan Program Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Namun demikian, jika kita secara jernih , secara obyektif teoritis sepakat bahwa UU BUMN , UUPT , UUPM adalah hukum khusus yang mengatur tentang BUMN, maka seharusnya perdebatan seperti ini tidak  perlu terjadi. • Dari kacamata hukum bisnis sudah jelas dan tegas t egas bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu akan menjadi bagian modal Persero atau PT atau PT Terbuka yang ujudnya akan berubah menjadi saham. Kedudukan negara yang diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk – dalam hal ini Meneg BUMN – adalah sebagai Pemegang Saham. Intensitas ”  medezeggenschap ” terhadap Perusahaan tergantung dari besarnya jumlah saham ( modal ) yang dimiliki atau berdasarkan perjanjian tersendiri antara pihak Pemerintah dan pihak pemilik atau pendirinya lainnya ( Pramono, 2001; Biro Sospol dan Hukum Departemen Perindustrian, 1972 ).

• Perlu disadari bahwa Persero maupun Persero Terbuka atau PT yang modalnya sebagian milik negara itu tidak  menutup kemungkinan kemungkinan masuknya orang luar atau swasta bahkan swasta asing yang juga berstatus sebagai pemegang saham. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Persero tersebut masuk ke Bursa Pasar Modal, dimana setiap saat pemegang sahamnya bisa berubah-ubah. Jika kedudukan Negara sebagai pemegang saham dan sahamnya masih dikait-kaitkan sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berarti merupakan bagian dari keuangan negara, maka ” roh ”  PT akan kabur, investor akan lari dari Bursa Pasar Modal karena instrument itu menjadi tidak menarik lagi karena tidak adanya kepastian hukum .

• Pemahaman ” saham” sebagai bagian dari keuangan negara akan mengaburkan hakekat PT sebagai badan hukum mandiri. • Kedudukan Pemegang Saham akan tidak jelas, akan menjadi ” rancu ” . Bagian dari kekayaan pihak luar, luar, pihak  pihak  swasta yang menjadi pemegang saham juga dalam Persero akan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum. Jika hal ini dibenarkan , akan berpengaruh luas terhadap eksistensi PT termasuk Persero maupun PT Terbuka. • Bisa dibayangkan jika PT itu sudah menjual sahamnya ke Pasar Modal dan setiap saat saham itu bisa berubah dari satu pemegang ke pemegang saham yang lain, kemudian hukum umum memandang bahwa saham itu dinyatakan sebagai bagian dari kekayaan negara, dari sisi hukum bisnis hal ini pasti akan berpengaruh pada investor pasar modal.

• Bahwa hampir dapat dipastikan bursa pasar modal tidak akan menarik bagi para investor untuk berinvestasi berinvestasi di bursa pasar modal. • Multiplie Multiplierr efeknya bursa akan tidak diminati diminati investorr dan cepat atau lambat akan investo berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja perekonomian perekon omian a dagium ”  perekono mian nasional. Seharsunya adagium lex specialis derogat legi generali ” dipahami bersama oleh aparat penegak hukum dan setiap pihak yang berkepentingan berkepentingan dengan ” masalah kekayaan negara yang dipisahkan ” ini dan masalah yang berkaitan dengan status BUMN, khususnya PT Persero.

• Oleh sebab itu, jika Persero atau Persero Terbuka atau PT yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara yang menurut UU BUMN masih dikategorikan sebagai BUMN, kami berpendapat bahwa berkaitan dengan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN itu harus diartikan sebagai kekayaan Persero. • Hukumnya tunduk pada UUPT, UUPM maupun UUBUMN.. Di sinilah kunci pemahaman tentang UUBUMN ”makna” atau ” ruh ” atau ” hakekat ” dari apa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan itu.

• Silahkan kembali dipahami secara lebih l ebih teliti ketentuan Pasal 1 Ayat (10 ) jo Pasal 4 Ayat (1) beserta penjelasannya dari UU BUMN dikaitkan dengan pengertian Persero. Persero itu adalah BUMN yang bentuk hukumnya PT seperti yang diatur di dalam UU PT. Jika PT ( Persero ) itu menjual sahamnya ke Bursa Pasar Modal, maka ia akan ditundukkan pula pada UU PM . • Terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan yang dijadikan penyertaan modal pada Persero tersebut menurut hukum PT wujudnya menjadi ” saham ”. Negara Negara yang diwakili oleh Pejabat Negara yang ditunjuk – dalam hal ini Meneg Meneg BUMN -- statusnya adalah Pemegang Saham.

• Jadi menurut hukum PT, kekayaan negara yang dipisahkan itu secara yuridis hakekatnya adalah telah ”dilepaskan penguasaannya ” atau dapat dikatakan dikatak an telah telah ” dihibahkan dihibahkan ” , sehingga segala konsekuensi konsek uensi konsekue nsi penggunaan, pengelolaan dan pengawasan atas kekayaan tersebut akan lepas sama sekali dari pihak yang memberi atau yang menghibahkan menghibahk an atau a tau yang memisahkan kekayaan tersebut dan UU BUMN mengamanatkan mengamanatkan bahwa kekayaan itu wajib dikelola berdasarkan prinsipprinsip pengelolaan perusahaan yang sehat atau yang sering disebut dengan istilah istilah good corporate governance.

• Jika akan dikaitkan dengan ” keuangan negara ”. Barangkali deviden yang ada ada ( jika ada ) dari hasil saham yang menjadi hak BUMN tersebut yang wajib disetorkan ke kas negara, layak dan tepat jika dikatakan merupakan bagian dari keuangan negara menurut UUKN. Selagi masih dalam status saham, hukum PT yang berlaku, begitu ada deviden ( itupun jika ada , karena PT belum tentu dapat membagi deviden ) , maka deviden itu lah wujud dari bagian keuangan negara. Jika ” deviden ”  disalahgunakan oleh Direksi , maka itu adalah tindakan yang masuk dalam koridor ” korupsi ”, jika tidak ya bukan korupsi namanya. • Jika uang Perseroan disalahgunakan oleh Direksi, bisa jadi itu ”penggelapan ” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP atau mungkin ” penipuan ” sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 KUHP, tidak harus semuanya dikualifikasikan ” korupsi ”.

• Bagaimanapun PT adalah entitas hukum privat dengan segala konsekuensi yuridisnya. Oleh karena itu, iitu, tu, menurut hemat kami tepat Fatwa Mahkamah Agung RI No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 Tgl. 16 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang antara lain mengatakan bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1  Ayatt (1)  Aya (1) jis jis Pasal Pasa Ayat (1) UU BUM BUMN N dan dan Pasal Pasal 2 huruf  Pasall 4 Ayat BUMN ”g” UU KN , ketentuan di dalam Pasal 2 huruf ”g” UU KN khusus mengenai ” kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ” tidak  mempunyai kekuatan hukum lagi. • Tepat pula apa yang ditulis oleh Prof.Erman Rajagukguk  di Harian Bisnis Indonesia, Rabu, Tgl. 4 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN Persero bukan kekayaan negara.

• Jika mengacu kepada pandangan yuridis seperti kami kemukakan kemukakan di atas atas bahwa bahwa kekayaan kekayaan negara yang  “dipisahk  “dip isahkan” an” p enguasaan asaannya nya oleh oleh negar n egara, a, berart berartii bahwa bahwa  “dipisahka n” pengu peng enguasaa uasaannya nnya negara, nega ra, kekayaan itu telah dilepaskan, telah dihibahkan dihibahkan atau atau telah diberikan diberikan kepada Persero sebagai entitas hukum privat yang mandiri, terlepas dari si pemberi atau pendiri atau pihak yang memisahkan , maka pada saat pendiri ( dalam hal ini Negara ) mengikrarkan harta kekayaannya kekayaannya  “dipisahk  “dip isahkan” an” d ari A PBN, maka pada pada saat itu kekay kkekayaan ekayaan aan  “dipisahka n” dari da ri APBN AP BN,, maka negara tersebut secara yuridis mempun mempunyai yaii kedudukan mempunya mandiri ( standi in judicio ) dan dan secara yuridis pula pendiri tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan kekayaan Persero. Harta kekayaan yang dipisahkan tersebut telah putus hubungan dengan sistem pengelolaan dalam APBN.

• Pengurusan harta kekayaan Persero tersebut selanjutnya dilakukan oleh Direksi yang merupakan pemegang amanat perseroan berdasarkan prinsip ” fiduciary duty ”. • Direksi bertindak untuk dan atas nama Persero, mewakili Persero di dalam maupun di luar pengadilan pengadilan pengadilan sesuai dengan ketentuan UU dan anggaran dasar dan kepantasan serta kepatutan (bandingkan : Prasetya, 1984 : 6, Pangaribuan, 1984 : 4, Hasil Lokakarya Hukum Perseroan : BPHN-USU-UGM, 14-15 Februari 1984). Direksi dalam menjalankan pengurusan Persero dan pengawasan pengawasan Persero harus dilandasi dilandasi itikad itikad baik dan tanggung jawab demi kepentingan dan tujuan Persero. Setiap kelalaian Direksi dan Komosaris akan dipertanggungjawabkan secara pribadi untuk seluruhnya, berdasarkan berdasarkan teori ” piercing the corporate veil ”.

• Namun demikian jika mengacu kepada UU Tipikor, kekayaan negara yang dipisahkan kepada Persero ( BUMN ) , masih dikualifikasikan sebagai bagian dari pengertian pengertian pengertian keuangan negara. • Dari kacamata hukum bisnis dipahami bisnis sekali lagi perlu dipahami apa makna ” kekayaan negara yang dipisahkan ” seperti diatur di dalam UU BUMN dan apa kaitannya dengan keuangan negara negara seperti seperti yang yang diatur diatur di dalam dalam UU UU KN. KN. • Dalam kaitan ini ” adagium lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori posteriori derogat legi priori ” merupakan asas yang harus diberlakukan untuk memaham memahamii kerkaitan kerkaitan antara ketiga undang-undang undang-undang tersebut.

• Jika Persero atau Persero Terbuka , komposisi sahamnya tidak lagi memenuhi kriteria Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UU BUMN, makan PT tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai BUMN. Oleh karenanya ia akan murni berstatus sebagai PT biasa sebagaimana diatur di dalam UUPT dan tidak lagi tunduk pada ketentuan UU BUMN apalagi UU KN dan UU Tipikor.

PEMBEDAAN LAIN JENIS PERUSAHAAN • 1. Persh Negara ( BUMN ) : badan usaha yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ( Ps 1 (1) UU No. 19 Thn 2003 Tg BUMN ). BUMN : Perusahaan Perseroan ( Persero ) ; Perusahaan Perseroan Terbuka ( Persero Tbk ) ; Perusahaan Umum ( Perum ). • Persero : BUMN yg berbentuk PT yg modalnya terbagi dlm saham yg seluruhnya atau paling sdkt 51 % shmnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. • Persero Tbk : Persero yg modal dan jumlah pmg shmnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yg melakukan penawaran umum melalui psar modal. • Perum : BUMN yg selh modlnya dimiliki negara dan tdk terbagi atas saham yg bertujuan utk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yg bermutu mtinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan persh.

PEMBEDAAN LAIN JENIS PERUSAHAAN • 2. Perusahaan Swasta : Badan usaha yg modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta. Umumnya berbentuk hukum PT, CV. • 3. Perusahaan Nasional : Persero ( Persero Tbk ) yg modalnya 51 % dimiliki oleh Negara atau Swasta nasional dan 49 % asing. as ing. • PMA : Persero ( Persero Tbk ) yg modalnya kurang dari 51 % dimiliki oleh Negara atau Swasta nasional dan selebihnya asing. • PMA : Joint Venture, Joint Entreprise, Kontrak  Karya, BOT, BLT dan 100 1 00 % Modal Asing.

SUMBER HUKUM PERUSAHAAN • Sumber Hukum Perusahaan : asal darimana kewenangan dan kekuatan memaksa hukum positif diperoleh. • Sumber Hukum Perusahaan : KUHPdt, KUHD,UU No. 1 Thn 1995 jo UU No. 40 Thn 2007 Tg PT, UU No.8 Thn 1995 Tg Pasar Modal ,UU No. 7 Thn 1992 jo UU No.10 Thn 1998 Tg Perbankan, UU No.3 Thn 2004 Tg BI , UU No.8 Thn 1997 Tg Dokumen Perusahaan, UU No.3 Thn 1982 Tg Wajib Daftar Perusahaan, UU No.4 Thn 1998 JO uu No.37 Thn 2004 Tg Kepailitan; UU No.19 Thn 2003 Ttg BUMN, uu No.5 Thn 99 Tg Anti Monopoli, UU No. 25 Thn 2007 Tg Penanaman Modal, UU No.25 Thn 92 Tg Koperasi, dan lain-lain UU diluar KUHD dan KUHPdt yang mngatur tentang lingkungan bisnis dan dan PP, PP, Kepres, Kep.Menteri dan sebagainya sebagai bentuk peraturan pelaksanaan atas UU terkait; Kebiasaan dan Jurisprudensi serta Doktrin ( Pendapat Ahli yang sdh menjadi Communis Opinio Doctorum ).

BENTUK-BENTUK  PERUSAHAAN • PARTNERSHIPS • Persekutuan, Kongsi, Kompanyon, Asosiasi, Kemitraan. • Diatur dlm Ps 1618 – 1652 KUHPdt. • Partnership : perjanjian antara dua orang atau lebih yg mengikatkan diri utk memasukkan sesuatu ( inbreng : pemasukan, modal , kontribusi ) kedlm persekutuan, dng maksud utk membagi keuntungan yg diperoleh karenanya ( Ps 1618 KUHPdt ). •  “ Inbreng  “ dan “ kerjasama  ““ adl unsur mutlak utk adanya partnership. Inbreng : uang, barang, tenaga kerja ( skill : lahiriahtenaga, batiniah – profesi, keahlian ). • Unsur-unsur lain : bertindak terang-terangan, bersifat kebendaan, mengejar untung, keuntungan harus dibagi bersama, adanya kerjasama tdk perlu dikethui pihak ketiga, tujuan kerjasama harus tidak terlarang oleh hukum, untuk kepentingan bersama para sekutu.

PARTNERSHIP • • • • • • •

• ISI PERJANJIAN PARTNERSHIP. PARTNERSHIP. Bagian “ inbreng “ dan cara memasukkannya. Cara kerja atau pembagian pengurusan. Pembagian keuntungan ( ila tdk diatur berlaku KUHPdt). Tujuan kerjasama. Jangka waktu. Dll. Ciri Partnership : keluar masing2 sekutu bertindak seolaholah utk diri sendiri ( mengikat diri sendiri )) thp thp pihak  pihak  ketiga, namun kedlm mereka mengikatkan diri dlm persektuan. persektuan.

PARTNERSHIP • CONTOH •  A, B dan C sepakat mendiri mendirikan kan mendirik an Partnership dg Nama A & Assosiated. A bertindak keluar membuat perjanjian dg D misalnya. Sekalipun ia mengatasnamakan A & Assosiated, secara yuridis hanya A yg terikat kepada D, kecuali jika perbutan itu mengutungkan mengutungkan Partnership Partnership .. Jika yg bertindak keluar keluar itu A dan B , maka A dan B terikat sama besar thp pihak ketiga. Kesannya  janggal atau tidak adil, namun itulah prinsip partnership-kerjasama partnership-k erjasama utk kepentingan kepentingan bersama.

PARTNERSHIP • SIFAT KEPRIBADIAN • Dlm Partnership sifat kepribadian antar anggota sekutu masih dominan, krn tanpa saling mengenal antar anggota niscaya terjadi kerjasam utk tujuan dan kepentingan bersama. O.k.i masing2 anggota hrs saling mengenal utk  terjadinya kerjasama. Tujuan kerjasama ini yg membedakan antara perjanjian pada umumnya ( ex Ps 1313 KUHPdt dg Perjanjian Partnership ). Perj (Ps 1313 KUHPdt ) masing-masing berhadapan ( timbal balik ) hak  dan kewajiban timbal balik, sedang dlm partnership tdk  demikian, situasinya paralel, kerjasama utk tujuan bersama mencari keuntungan.

PARTNERSHIP • • •

•

• CARA MENDIRIKAN Prinsip : lisan sdh lahir atau berdiri partnership, krn krn partnership adl perjanjian ex 1313 j0 1618 KUHPdt. Praktek : selalu dibuat dg Akta Notaris. Fungsi akta hanya sbg alat bukti “ existensi “ Partnership Partnership thp thp pihak pihak ketiga. ketiga.  Akta  Akt a dida didaftar ftarkan kan di Kan Kantor tor Kep Kepanite aniteraan raan Peng Pengadila adilan n didaftarkan Kepanit eraan Negeri, sekarang seharusnya seharusnya di Kantor Pendaftaran Perusahaan ex UU No.3 Thn 82 Tg WDP utk tujuan publikasi. Sbg persh juga perlu NPWP, SITU,Ijin HO,SIUP,dll.

TAGGUNG JAWAB ANGGOTA PARTNERSHIP •

• •

•

• TANGGUNG JAWAB ANGGOTA  Internal ( antar anggota ) : Jika ada salah satu yg ditunjuk sbg pengurus, mk Ps 1637 KUHPdt menentukan bhw pengurus berhak melakukan semua perbuatan “ beheer “ walaupun tdk disetujui anggota lain, asal dilakukan dilakukan dg itikad baik. Mitra lain terikat atas perbuatan tsb selama masa penunjukan. Bila tdk ada penunjukan khusus, mk Ps 1639 KUHPdt menentukan bhw setiap anggota dianggap sec timbal balik telah saling memberi kuasa utk bertindak thp pihak  ketiga, kecuali ada anggota yg sec tegas keberatan sebelum perbuatan nhukum dilakukan. Jadi tanggung jwb anggota dpt sendiri sendiri,, dpt tanggung renteng.

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA • Ekternal terhadap Pihak Ketiga. • Jika tdk ada surat kuasa khusus utk bertindak thp pihak  ketiga, maka p 3 hanya dapat minta pertanggung  jawaba  jaw aban n thp thp sekutu sekutu ybs. • Ps 1642 KUHPdt : Para anggota sekutu tidaklah terikat masing2 utk seluruh utang Partnership dan masing2 sekutu bisa mengikat sekutu lain, bila mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu. • Pengecualiannya : jika perbuatan itu menguntungkan partnership, mk p 3 dpt menggugat anggota sekutu yg lain ex Ps 1644 KUHPdt.

PEMBAGIAN HASIL • PEMBAGIAN UNTUNG RUGI • Pada prinsipnya anggota bebas mengatur tentang bgmn cara membagi keuntungan dan kerugian perusahaan. Bila mereka tdk  mengatur secara khusus, mk Ps 1635 KUHPdt menetapkan bhw keuntungan atau kerugian akan dibagi seimbang dengan kontribusi masing2 anggota dan anggota yg hanya memasukkan ketrampilan, akan memperoleh keuntungan atau kerugian seimbang dg anggota yg kontribusinya paling kecil baik berupa uang atau barang. •  Ada ketentuan KUHPdt yg wajib diikuti dlm mengelola Partnership, yaitu Ps 1634. Ps 1634 menentukan : “ para sekutu tidak  diperkenankan memperjanjikan bhw mereka akan menyerahkan tg besarnya bagian keuntungan masing2 kpd salah seorang anggota sekutu saja. Janji yg demikian hrs dianggap tdk perbah ada atau batal. Namun janji yg menyatakan bhw semua kerugian akan ditanggung oleh salah seorang anggota sekutu atau lebih, diperbolehkan. • Rationya : perjanjian tg “ keuntungan “ tadi melanggar asas kerjasama, sedang perjanjian tg “ kerugian “ tidak.

PENGALIHAN ANGGOTA • PENGALIHAN KEANGGOTAAN • Kepentingan atau keanggotaan persekutuan tdk  dpt dialihkan tanpa persetujuan sekutu yg lain, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya dalam pendirian. O.k.i , kecuali dijanjikan lain seblumnya, kematian, penempatan dibawah pengampuan, kepailitan anggota sekutu, akan menyebabkan partnership bubar. • Memasukkan pihak ketiga menjadi anggota sekutu hanya berarti terikat kepada anggota yang memasukkan itu, tdk dg anggota sekutu yg lain.

PEMBUBARAN PARTNERSHIP •

• PEMBUBARAN PARTNERSHIP Pasal 1646 KUHPdt menentukan : partnership bubar bila telah terjadi salah satu dari : 1) lewatnya waktu yang ditentukan dlm perjanjian pendirian ; 2) musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yg menjadi pokok persekutuan; 3) atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang anggota sekutu; 4)  jika salah satu angg anggota ota seku sekutu meningg al, sekuttu u men meniinggal, nggal, ditempatkan dibawah pengampuan atau pailit.

•

Pasal 1646 ini tidak bersifat limitatif.

PEMBUBARAN PARTNRSHIP • Pembubaran, pecah, berakhir. • Ontbinding dan vereffening. • Ontbinding : bubar, pecah dalam arti de jure, sesuai dg ketentuan UU, AD, perjanjian. •  Vere  Vereffenin ffening g : verifi verifikasi, kasi, pem pembere beresan, san, likuid likuidasi. asi. Untu Untuk  k  menentukan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan. • Secara yuridis utk kepentingan vereffening, perusahaan masih dianggap ada, eksis sejauh utk kepentingan likuidasi. • Setelah selesai likuidasi, jika hutang sdh dibayar, piutang sdh ditagih dan masih ada sisa, maka akan dibagi sesuai perjanjian kepada seluruh anggota. Setelah semuanya tuntas, barulah Partnership benar-benar “ bubar “ baik de  jure maup maupun un de de facto. facto.

PARTNERSHIP DI AS • 1. General Partnership (GP)  – Governed by a Partnership Agreement;  – Each partner has unlimited individual liability for debts of the partnership;  – Evenly split between partners : equal authority, each is an agent for the partnership, each partner is jointly and severally liable and aprtnership files tax return but partners are all the taxed individually (pass –thruogh entity or flow – through entity).

PARTNERSHIP DI AS • 2. Limited Partnership (LP)  – At least one generakl partner partner and one limited partner;  – General partner is an active managing partner;  – Limited partner acts more than like an investor with little or no input in in day to day business decisions;  – Governed by statute ( such as the Uniform Limited Partnership Act and the partnership agreement );  – Created by filing document with a state;

PARTNERSHIP DI AS  – Requires a written agreement among the partners;  – Liability : GP is fully liable and LP is liable to the extent of investment;  – GP has full authority to bind the LP;  – LP may freely transfer their interest unless the partnership agreement provides otherwise. However, a GP cannot tranfer their interest unless all of the other GP and LP consent;  – Generally, treated as a partnership for tax purposes;

FIRMA PENGATURAN • Diatur dlm Ps 15 sd 35 KUHD. • Firma : tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk  menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama atau firma. Mis : Firma Nindyo & Assosiated. • Firma adalah bentuk Partnership khusus. • Kekhususannya : pasti menjalankan perusahaan, dg memakai nama bersama ( firman), mempunyai sistem pertanggungjawaban secara pribadi antar sekutu untuk  seluruhnya. • O.k.i ketentuan KUHPdt tg Partnership juga berlaku sejauh tdk diatur khusus dlm KUHD dan akta pendirian. pendirian.

FIRMA • SIFAT KEPRIBADIAN • Oleh krn Firma adl Partnership khusus, mk sifat kepribadian anggota juga masih dominan spt pd Maatschap. • Sdh jarang dijumpai dlm praktek. Tdk begitu diminati masyarakat. Hasil penelitian FH UGM ada kecenderungan hanya utk kongsi dan menyelamatkan harta warisan utk tdk dibagi antar keluarga.

FIRMA • • • • • •

• CARA MENDIRIKAN Pada prinsipnya cukup lisan spt pd partnership. partnership. partnership. Praktek selalu dibuat dg Akta Notaris, dg ketentuan harus didaftarkan dan diumumkan dlm TBNRI. Praktek tdk pernah diumumkan, hanya didaftarkan di Kepaniteraan PN, seharusnya di Kantor Pendaftaran Perusahaan ex UU No.3 Thn 1982 Tg WDP. Fungsi akta sama dg partnership, hanya utk alat bukti tg eksistensi Firma pd pihak ketiga. Praktek sbg perusahaan juga perlu NPWP, SITU, SIUP, Ijin HO, TDP,dll. Praktek selalu membuat pembukuan layaknya perusahaan pd umumnya.

• Pendaftaran dan pengumuman • Jika pendaftaran dan pengumuman tdk  dilakukan akibatnya bukan Firma bubar atau batal, namun Firma : akan dianggap menjalankan kegiatan usaha yg tdk  terbatas, pertanggungjawaban anggota sekutu tdk terbatas, jangka waktu usahanya tidak terbatas. • Tujuannya untuk melindungi pihak ketiga yg beritikad baik.

FIRMA •

• • •

• HAK DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA  Setiap anggota sekutu berhak utk  mengumumkan dan bertindak keluar atas nama Firma; Perjanjian yg dibuat anggota sekutu mengikat anggota yg lain; Segala seuatu yg diperoleh oleh seorang anggota sekutu menjadi harta Firma; Tiap2 anggota sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng utk seluruh perikatan Firma.

FIRMA • PERBEDAAN DAN PERSAMAAN FIRMA DG MAATSCHAP • I. Firma  – 1. Ada pertanggungjawaban secara pribadi utk seluruhnya dan pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban pertanggungjawaba n sec tanggung renteng dan maatschap tdk ada;  – 2. Tdk perlu ada surat kuasa khusus ;  – 3. Bukan badan hukum;  – 4. Membuat harta kekayaan terpisah ( pembukuan ) ;  – 5. Didirikan atas dasar perjanjian , dg akta otentik, didaftarkan dan diumumkan di TBNRI ;  – 6. Fungsi akta hanya sbg alat bukti, bukan syarat berdirinya Fa;  – 7.Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan besar kecilnya inbreng masing2.

FIRMA •

II. Maatschap 1)  Ada pertanggungjawaban sendiri2 dan para sekutu terikat masing2 utk seluruh utang maatschap; 2) Masing2 anggota tdk dpt mengikat anggota sekutu lain, kecuali dg surat kuasa khusus; 3) Bukan badan hukum; 4) Praktek jarang membuat kekayaan terpisah ( pembukuan) , namun sudah ada ad a yg mulai membuat pembukuan; 5) Didirkkan berdasarkan perjanjian, tdk harus dg akta otentik, ada yg membuat akta otentik; 6) Tdk ada keharusan pendaftaran dan pengumuman dlm TBNRI; 7) Fungsi akta hanya sbg alat bukti.

FIRMA • HUBUNGAN DG PIHAK KETIGA  • Jika dlm Maatschap, hubungan anggota sekutu tdk dg sendirinya mengikat sekutu lain, kecuali ada kuasa utk itu dan menguntungkan maatschap, dlm Firma setia Firman berhak  bertindak atas nama Fa dlm lingkup kegiatannya dan mengikat pihak ketiga kecuali pihak ketiga dengan tegas menolak hak tersebut. • Setia sekutu bertanggung jawab masing2 dan utk seluruhnya thp perikatan Firma dg pihak  ketiga.

FIRMA •

•  ADANYA SEKUTU SEKUTU BARU BARU Jika krn kematian dari anggota sekutu atau krn sebab lain anggota sekutu harus diganti, maka caranya : 1) lama dpt dibubarkan dan didirikan Fa baru; 2) Fa lama diteruskan dg memasukkan anggota baru utk menggantikan anggota lama yg meninggal atau keluar. Perbedaan kedua cara ini hanya terletak pd tanggung  jawab  jawa b dari Firma ter hadap p hutang hutan g lama. Jika fa bartu  jawab Firma terhada terhadap terhad ap hutang bartu didirikan, didirikan, maka hutang lama bukan tanggung  jawabny  jawa bnya, a, namu namun n jika Fa dite diteruskan ruskan  jawabn  jawabnya, ya, diterusk diteruskan an maka Fa masih bertanggung jawab utk hutang lama.

FIRMA • PEMBUBARAN FIRMA  • Oleh karena Fa pada dasarnya dalah Partnership Khusus, mk cara mengakhiri Fa spt diatur di dalam Ps 1646 KUHPdt berlaku pula bagi Fa, kecuali diatur lain di dalam Akta Pendirian. • Likuidasi biasanya diselsaikan dulu melalui kekayaan Fa yg dipisahkan. Jika ternyata kurang maka harta pribadi anggota sekutu dijadikan  jaminan atas piutang piutang Fa thp pihak ketiga. ketiga.

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) • C.V. adalah perusahaan yg didirikan oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih yg lain sebagai pelepas uang atau sekutu komanditer. • Diatur di dlm Ps 19 sd 21 KUHD. • Disebut Persekutuan Komanditer, krn memilik sekutu pelepas uang yg disebut sekutu komanditer, yi : sekutu yg hanya melepaskan sejumlah uangnya sbg bagian dri modal persekutuan dan hanya bertanggung jawab sebats modal yg dilepaskan tersebut tersebut dan tdk ikut dalam pengurusan persekutuan. • CV memp 2 sekutu : sekutu aktif ( sekutu kerja, sekutu komplementer, sekutu pengurus ) dan sekutu pasif  ( sleeping partner, sekutu diam, sekutu tdk kerja, sekutu komanditer ).

CV • • • • •

• SIFAT KEPRIBADIAN Sifat kepribadian sudah mulai ditinggalkan. Sektu komanditer hanya berada dibelakang layar, tdk ikut mengurus perusahaan. Jika ketentuan ini dilanggar, ia akan dipertanggungjawabkan dipertangg ungjawabkan dipertanggun gjawabkan seperti sekutu kerja. Sekutu komanditer dapat terdiri dari beberapa orang, demikian pula sekutu kerja. Sekutu kerja di dalam praktek sering disebut Direktur Direktur , Manager, Pimpinan CV.

CV • •

Perbedaan Sekutu Diam dg Sekutu Kerja Sekutu kerja sebagai pengurus atau pengelola CV, sedang sekutu pasif tidak; Sekutu Kerja bertanggung jwb secara pribadi utk seluruh utang CV, sedang sekutu pasif  hanya sebatas uang yg dia masukkan;

Perbedaan CV dg PT 1. Pengurus CV bertanggung jwb Pengurus PT terbatas;

penuh,

CV 2. Bila sekutu CV meninggal maka CV bubar, namun tdk demikian halnya pada PT. Jika Pengurus meninggal dpt digantikan orang lain melalui RUPS; 3. Sekutu kerja menjabat seumur hidup, Direksi PT terbatas sesuai AD; 4. CV Atas saham mempunyai Komisaris spt PT yg diangkat dari sekutu komanditer, sama spt dalam PT juga punya Komisaris.

CV • • • •

• CARA MENDIRIKAN Tdk berbeda dg Maaatschap dan Fa, secara yuridis cukup lisan. Praktek selalu dibuat dg akta notaris, yg berfungsi sebagai alat bukti adanya CV. Status hukumnya tetap bukan badan hukum menurut KUHD. Praktek selalu membuat kekayan terpisah ( pembukuan ).

CV • MACAM CV • CV Diam-diam : Tampil keluar sbg Fa, ke dlm didalam akte dikenal adanya sekutu komplementer dan sekutu komanditer. • CV terang2an : tampil keluar terbuka sbg CV, baik melalui Kop Surat, Papan Nama, Cap,dsb. • CV Atas Saham : Membagi pemasukan modal dari sekutu komanditer, diganti dalam ujud saham oleh perusahaan. Mrpkn bentuk terminal ke bentuk PT.

CV • BERAKHIRNYA CV • Pada hakekatnya sama dg Maatschap dan Firma dan AD CV.

PERSEROAN TERBATAS • PENGERTIAN DAN STATUS BH PT • PT adalah badan hukum yg mrpkn persekutuan modal , didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dg modal dasar yg seluruhnya terbagi dlm saham dan memenuhi persyaratan yg ditetapkan dalam UU ini serta PPnya ( Ps 1 Ay (1) UUPT ). • Perseroan memperoleh status BH dahulu menurut UU No.1/95 adalah setelah Akta pendiriannya disahkan Menteri Kehakiman & HAM. UU No.40/07 : “.. Pada tgl diterbitkannya Kepmen mengenai pengesahan BH PT ( Ps 7 (4) UU No.40/07 ( UUPT).

PROSEDUR MENDIRIKAN PT

• Dua orang ( kecuali BUMN ) datang ke Notaris mohon dibuatkan Akta pendirian PT yg berisi AD PT. •  Akt  Akta a Nota Notaris ris adalah adalah syara syaratt adanya ad anya mutlak lak ). adan ya PT PT ( syarat syarat mut ). •  Akt  Akta a Pend Pendirian irian terse tersebut but oleh Not Notaris aris akan dimi dimintaka ntakan n Notaris dimintak an pengesahan kpd Menteri Kehakiman. Skrng melalui sistem administrasi badan hukum ( sisminbakum ) secara on-line dg prosedur yg cepat. Permohonan hrs dilengkapi NPWP, NPWP, Bukti ( kuitansi ) setoran saham, dll. •  Akt  Akta a yg sdh mend mendapat apat pengesaha esahan n Me Menter nterii hrs mendap mendapat at peng pengesa pengesahan han diumumkan di TBNRI oleh Menteri – Direksi ksi - – dulu oleh Dire ( Ps 30 UUPT ) utk tujuan publikasi dan diumumkan serta didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai UU No.3 Thn 1982 Tg WDP. • Faham yg dianut adalah faham perjanjian, kecuali PT( Persero yg 100 % sahamnya dimiliki negara dan PT.BEI,LKP,LPP, lembaga lain) yang tunduk pada UUBUMN dan UUPM .

KEADAAN PS 1 ORANG ? • Setelah PT menjadi BH, PS kurang dari 2 orang, maka dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kpd orang lain (Ps 7 ay 5 UUPT ). • Dlm hal jngka waktu tsb telah dilampaui, PS tetap 1 orang, maka PS bertanggung jwab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan berkepentingan, PN dapat membubarkan PT tsb ( Ps 7 Ay 6 UUPT ).

PIHAK YG BERKEPENTINGAN ? • Pihak yang berkepentingan adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, Kreditor dan/atau Pemangku Kepentingan ( Stake Holder ) (Penjelasan Ps 7 Ayat 6 UUPT ). • Ada kejanggalan dalam penjelasan ayat 6 ini, yaitu : PS sebagai pihak yang berkepentingan. Mengapa PS menjadi pihak yg berkepentingan di sini ?. Apa kira2 kepentingannya utk membubarkan

MACAM-MACAM PT •  Ada dua : PT Terb Terbuka uka ( Tbk Tbk ) dan d an PT Tertut Te rtutup. up.. da n PT Tertutup Tert utup. • PT Terbuka dibelakang nama PT ada tanda “ Tbk”, biasanya “ Go Public “ ke Pasar Modal atau pemegang sahamnya lebih dari 100 pihak atau modal dasarnya dasarnya lebih 3 miliar atau suatu jumlah tertentu yg ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. • PT Tertutup tdk tegas diatur didlm UUPT. Indikatornya : dimiliki oleh keluarga, kerabat, teman dekat. Tdk  Tdk  menggunakan tanda Tbk dibelakang nama PT, modal dasar Rp.50 juta, tdk “ go public “ ke Pasar Modal. • Di Belanda PT Tbk = NV, PT tertutup BV. Di AS PT Tbk = Publik Company (Corporation ), PT tertutup = Private Company.

CIRI KHAS PT • Sbg badan hukum mandiri ( persona standi in judicio ), legal entity, legal body. • Sbg asosiasi modal • Mempunyai kekayaan terpisah; • Pertanggungjawaban terbatas bagi para pemegang saham sebatas saham yg dimilikinya; • Pemegang saham tdk bertanggung jwb atas kerugian PT melebihi saham yg dimiliki, kecuali terkena ketentuan Ps 3 Ay 2 UUPT ( Piercing the Corporate veil ); •  Ada  Adanya nya pemisahan pemisahan teg tegas as anta antara ra fung fungsi sii pem pemegan egang g saham antara fungs pemega ng ( RUPS ) dg fungsi Direksi dan Komisaris; • Memiliki Komisaris sbg Supervisor Direksi; • RUPS sbg pemegang kekuasaan tertinggi dalam arti kekuasaan yg tdk diberikan kpd Direksi dan Komisaris.

ORGAN PT • Organ PT terdiri : RUPS, Komisaris dan Direksi. • RUPS : pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur PT, dlm arti kekuasaan yg tdk diberikan kepada Direksi dan Komisaris. • Komisaris : pengawas perbuatan pengurusan yg dilakukan dilakukan Direksi Direksi dan pemberi nasehat bagi Direksi. • Direksi : wakil PT baik di dalam maupun diluar Pengadilan. Direksi PT mengurus PT dg tanggung jwb dan itikad baik utk kepentingan dan tujuan PT.

Beheer en Beschikking Daden • Direksi : organ PT yg bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk  kepentingan dan tujuan PT. • Jadi orientasi perbuatan pengurusan Direksi : kepentingan dan tujuan PT. • Beschikking : perbuatan hukum direksi yg memerlukan persetujuan RUPS atau Komisaris.

AJARAN HUBUNGAN ANTAR ORGAN PT • Pandangan klasik ketiga organ, kedudukannya berjenjang. berjenjang. • RUPS : Pemegang kekuasaan tertinggi tertinggi ( centrum ) . Kekuasaan Direksi dan Komisaris Komisaris hanya limpahan kekuasaan RUPS. • Konsekue Konsekuensinya nsinya Konsekuensi nya : setiap s etiap waktu dpt saja dicabut. •  Akibatny  Akibatnya a : orientasi kkebi ebijakan dir eksi orientasi kebijakan jakan direksi direk si adalah kepentingan kepentin gan kepenting an RUPS ( Pemegang saham ).

AJARAN HUBUNGAN ANTAR ORGAN PT • Pandangan modern berubah ( Faham Institusional/Institutionale opvating ). • Kedudukan ketiga organ tdk lagi berjenjang. • Organ yg satu tdk “ untergeordnert “ thp yg lain, tetapi “ neben “. • Wewenang Direksi dan Komisaris bukan limpahan RUPS, melainkan berdasar kekuatan UU dan AD PT.

AJARAN HUBUNGAN ANTAR ORGAN PT • Masing2 tugas dan wewenang organ PT : otonom. • UUPT mengadopsi faham ini misalnya di dlm Ps 1 ayat (5) jo Ps 92 UUPT : Orientasi kebijakan kebijak an kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT : untuk kepentingan kepentingan dan tujuan PT ( het vennootschap vennoot schap belang ). • Otonomi penting utk mencapai tujuan perseroan.

AJARAN HUBUNGAN ANTAR ORGAN PT •  Yg penting untuk dipe Di untuk diperhatikan diperrhatikan hatikan Direksi Dirreksi eksi : bertanggung jwb penuh atas pengurusan PT utk  kepentingan kepentin gan 9 7 jo ps 92 ), kepenting an dan tujuan PT ( Ps 97 wajib dg itikad baik menjalankan tugasnya utk  utk  kepentingan kepentin gan kepenting an dan usaha PT ( Ps 97 (2) ). • Otonomi Direksi dibatasi oleh kepantasan dan kepatutan Ps 23 AB, Ps 1338, 1339, 1365 BW ).

SIFAT KOLEGIALITAS • Menurut sistemnya tanggung jawab Direksi dan Komisaris bersifat kolegial, idealnya berbentuk : Dewan. • Struktur Dirut, Direktur I, Direktur Personalia, dst, tdk menunjukan bahwa kedudukan yang satu lebih tinggi dari yang lain. • Namun prakteknya Dirut selalu ditempatkan sebagai Pemegang kendali Perseroan yang paling tinggi.

SIFAT KOLEGIALITAS • Pembagian tugas diantara mereka ( Direksi /Komisaris ) hanyalah bersifat internal. • Pihak 3 diluat PT tdk terikat pada pembagian tugas tersebut. • PT tdk dpt mengelak jika ada seorang anggota Direksi yg bertindak melampaui batas tugas dan wewenangnya yg mereka atur secara internal tsb.

SIFAT KOLEGIALITAS • UUPT yg baru memberi kemungkinan adanya Direksi hanya 1 orang ( Ps 92 Ay 3 ). • Ps 93 (3) UU PT No.40/07 : Direksi Perseroan terdiri atas 1 orang anggota Direksi atau lebih. • Ps 83 (1) UU PT No.1/95 : Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan

SIFAT KOLEGIALITAS • UUPT No.40/07 : Dlm hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. • Ketentuan sebagaimana diatur di dlm Ps 83 (1) UUPT No.1/95 , tedapat dlmPs 98 (2) UUPU No.40/07 : Dlm hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, yg wenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain

SIFAT KOLEGIALITAS • Kewenangan Direksi utk mewakili PT adalah tdk terbatas dan tdk bersyarat, kecuali ditentukan lain dlm UU, AD atau Keputusan RUPS. • Keputusan RUPS tdk boleh bertentangan dg ketentuan UU dan/atau AD PT. • Contoh : RUPS tdk berwenang memutuskan bahwa Direksi didlm mengagunkan atau mengalihkan sbgian aset PT cukup dg persetujuan Dekom atau RUPS dg kuorum kurang dari 3/4.

SIFAT KOLEGIALITAS • Contoh : bertentangan dg AD PT : misalnya AD PT menentukan utk pinjam uang di atas 1 miliar, Direksi hrs mendapat persetujuan Dekom . RUPS tdk berwenang mengambil keputusan bahwa untuk pinjam uang di atas 500 juta, Direksi hrs memperoleh persetujuan Dekom, tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan AD PT.

SIFAT KOLEGIALITAS • Akibat dari sifat kolegialitas, maka tanggung jawab pribadi atas kerugian PT akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dlm menjalankan tugas pengurusan sesuai Ps 97 (2), bersifat tanggung renteng. • Namun Direksi yg dpt membuktikan keadaan sbgmn disebutkan Ps 97 (5), terbebas dari pertanggung  jawaban atas kerugian tsb.

SIFAT KOLEGIALITAS • Tujuan PT; ©. Ps 97 (5) UUPT : (a). Kerugian tersebut bukan krn kesalahan atau kelalaiannya; (b).  Telah melakukan pengurusan dg itikad baik dan kehati-hatian utk kepentingan dan sesuai dg maksud dan ©. Tdk mempunyai benturan kepentingan baik lsg maupun tdk lsg atas tindakan pengurusan yg mengakibatkan kerugian; (d). Telah mengambil tindakan untuk

PERBUATAN HUKUM CALON PENDIRI PT •

•

Perbuatan hk yg dilakukan calon pendiri utk  kepentingan PT yg belum berdiri, mengikat PT setelah menjadi BH, dengan syarat : (a) RUPS Pertama PT secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yg timbul dari perbuatan hukum yg dilakukan calon pendiri atau kuasanya ( Ps 13 (1). RUPS 1 hrs diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah PT menjadi BH.

PERBUATAN HUKUM a.n. PT BELUM STATUS BH • Perbuatan hkm a.n PT yg belum status BH hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua Pendiri dan semua anggota Dewan Koisaris dan mereka semua bertanggung  jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tsb ( Ps 14 (1) UUPT ). • Dlm hal perbuatan hkm diatas dilakukan oleh Pendiri a.n. PT yg belum brstatus BH, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab Pendiri yang

PERBUATAN HUKUM a.n. PT BELUM STATUS BH • Perbuatan hukum sbgmn tsb pada Ps 14 (1) di atas, karena hukum menjadi tanggung jawab PT setelah PT menjadi BH. • Karena hukum artinya tidak diperlukan lagi titel ttt atau alas hak tertentu untuk peralihan tanggung jawab tsb. • Perbuatan hkm sbgmn tsb pada Ps 14 (2) di atas hanya mengikat dan menjadi tanggung njawab PT setelah perbuatan hkm tsb disetujui oleh semua PS dalam RUPS yang dihadiri oleh semua PS PT. • RUPS tsb adalah RUPS Pertama.

FUNGSI AKTA PENDIRIAN PT •  Akta pendirian pendi ber pendirrian ian PT yang berisi beriisi si AD PT merupakan merupakan syarat mutlak untuk berdirinya PT. Selain sebagai alat bukti yang kuat: lahiriah, formal dan material, akta pendirian intern : berfungsi sebagai aturan main diantara para pemegang saham dengan organ PT, extern : merupakan identitas dan menentukan pengaturan pertanggung jawaban PT terhadap pihak  ketiga.

MODAL DAN SAHAM •

•

Modal (kapital) : kekayaan total seseorang atau suatu badan atau nilai total dari suatu usaha ekonomi, kekayaan usaha yang segera dapat diubah ke dalam bentuk kontan, bagian pokok  dari pinjaman sebagai yang dibedakan dari bunga, bahkan sering diartikan sebagai sejumlah uang atau bagian nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dalam PT dikenal 3 jenis modal: (1) modal dasar; (2) modal ditempatkan; (3) modal disetor.

MODAL DAN SAHAM •

• •

Modal dasar : modal maksimum dimana dapat dikeluarkan saham tanpa perubahan anggaran dasar. Modal ditempatkan : sejumlah modal dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri. Modal disetor: modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya. UUPT menentukan : PT harus mempunyai modal dasar minimal Rp. 50.000.000 ( Ps 32 (1) UUPT ) ,- kecuali PT  “Bank”,  “Ba nk”, LLemba embaga aga K euangan gan N on Ba nk.. Dari D ari mo dal da sarr  “Ban k”, Lemb Le mbaga ga Keuan Keuang an Non No n Bank. Bank Da ri modal mod al dasar dasa tersebut palilng sedikit 25% harus telah ditempatkan dan disetor penuh (Ps 33 (1) UUPT).Modal ditempatkan dan disetor penuh tsb dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal yg ditempatkan harus disetor penuh.

Modal dan Saham • Yang dimaksud dengan “ bukti penyetoran yang sah “, antara lain : bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris ( Penjelasan Ps 33 (2) UUPT ). Dulu hanya “ kuitansi

MODAL DAN SAHAM •

Modal yang ditempatkan di dalam neraca biasanya berada di pos passiva, sedang dalam pos aktiva modal dicantumkan sebagai kas. Contoh: Aktiva Passiva Kas Rp. 50.000.000,Modal yang ditempatkan Rp. ditempatkan 50.000.000,-

•

Modal PT sebagaimana terlihat dalam neraca merupakan utang PT tetapi bukan utang biasa, namun “utang yang tidak dapat dibayar”, dalam arti utang tersebut tidak  diperbolehkan menjadikan suatu keadaan: karena pembayaran kepada para pemegang saham menyebabkan modal PT menjadi berkurang.

Tujuan Perlindungan Modal PT • •

Perlindungan modal dan kekayaan PT Perlindungan Tujuan : mempersatukan dan menjaga keutuhan kekayaan PT. Menjaga agar dengan pembayaran deviden maupun interim deviden yang dilakukan PT kepada para pemegang saham atau mereka yang berhak atas keuntungan PT (misal: tantieme) tidak akan mengganggu dana cadangan menurut UU dan modal PT dan harus mendapat persetujuan RUPS.

Perlindungan Modal PT … lanjutan •

•

•

UUPT antara lain menentukan : Pembelian kembali ( buy back ) saham yg telah dikeluarkan dg ketentuan : tidak  menyebabkan kekayaan bersih PT menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang wajib yang telah disisihkan. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh PT dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh PT sendiri dan/atau PT lain yg sahamnya sah amnya atau tdk lsg dimiliki PT, tidak melebihi saha mnya lsg atau PT, tidak 10% dari jumlah modal yang ditempatkan , kecuali ditentukan lain dlm UUPM (Ps 37 UUPT). Pembelian kembali saham baik lsg atau ntdk lsg yg bertentangn dg ketentuan di ats, batal demi hukum dan direksi bertanggung jwb secara tanggung renteng atas kerugian PS yg bertitikad baik.

Penambahan dan Pengurangan Modal •

Saham yg di buy back PT hanya boleh dikuasai PT paling lama 3 tahun. • Buy back atau pengalihannya lebih lanjut hany boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali utk PT Go Publik yg tunduk pada UUPM. • Kpts RUPS tentang persetujuan tsb sah bila dilakukan sesuai dg ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan persetujuan  jumlah suara utk perubahan AD menurut UUPT dan AD PT.

• RUPS dapat menyerahkan kewenangan kpd Dekom guna menyetujui pelaksanaan kpts RUPS tersebut di atas, untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. • Penyerahan kewenangan tsb setiap kali dapat diperpanjang utk jangka waktu yg sama ( 1 thn ) • Penyerahan kewenangan tsb sewaktu2 dpt ditarik kembali oleh

• Saham yg dikuasai PT krn buy back, peralihan krn hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan utk mengeluarkan suara dlm RUPS dan tdk diperhitungkan dlm menentukan jumlah kuorum yg harus dicapai sesuai dg ketentuan UUPT dan/atau AD PT. • Saham demikian tdk berhak mendapat pembagian deviden.

• Penambahan modal dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. • RUPS dapat menyerahkan kewenangannya kpd Dekom utk jangka wktu 1 thn. • Penyerahahan kewenangan tsb sewaktu2 dpt ditarik kembali. • Kpts RUPS sah, bila dilakkuan dg memperhatikan syarat kuorum, jumlah suara setuju utk perubahan AD sesuai dg UUPT dan/atau AD PT.

• Kpts RUPS utk penambahan m odal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar “ sah “, bila dilakukan dg kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dg hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam AD PT. • Penambahan modal spt ini wajib diberitahukan kpd Menteri utk dicatat dalam Daftar Perseroan.

Saham

• Saham • UU PT skrg hanya mengenal 1 (satu)  jenis saham , yaitu op naam (registered  share) . • Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah dan saham tidak boleh diterbitkan tanpai nilai nominal (share without par value ), ), kecuali yg diatur oleh UUPM .

Saham • • •

•

Disamping itu didalam PT dikenal jenis-jenis saham didalam praktek antara lain: Saham biasa : Saham yang diberikan kepada setiap orang yang memasukkan inbreng uang kepada PT. Saham utama : Saham ini memberikan kepada pemegangnya hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan/atau saldo, pada waktu PT bubar. Saham utama kumulatif : Saham ini memberikan kepada pemegangnya hal lebih daripada saham utama, disamping mempunyai hak atas keuntungan dan/atau saldo seperti saham utama, masih diberi hak atas deviden tunggakan.

Saham ….(lanjutan) •

• •

Saham prioritas : Saham yang memberi hak  kepada pemiliknya hak berbicara khusus dalam RUPS yang biasanya mempunyai kekuatan mutlak. Saham pendiri : Saham yang diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa para pendiri PT. Saham bonus: Saham yang diberikan kepada pemegang saham biasa tanpa ada setoran uang tunai lagi atau benda lain, sebagai ganti hak  menagih kepada PT atas dana cadangan atau kelebihan dari modal yang ditempatkan.

DPS DAN DAFTAR KHUSUS •

•

Perseroan harus menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang memuat antara lain nama, alamat pemegang saham, jumlah, nomor dan tanggal perolehan dan keterangan pemilikan saham dari anggota direksi dan komisaris dan keluarganya pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain serta tanggal perolehan perolehan saham, untuk tujuan transparansi transparansi PT. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan pemindahan hak. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan disampaikan secara secara tertulis tertulis kepada PT. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tgl, dan hari pemindahan dlm Daftar PS atau Daftar Khusus dan memberitahukan perubahan susuan PS tsb kepada Menteri utk dicatat dalam, Daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tgl pencatatan pemindahan hak.

Setoran Saham • •

•

Penyetoran saham Pada waktu pendirian PT, modal yang disetor merupakan kekayaan pertama PT dan merupakan kekayaan sendiri PT. UUPT telah mengatur sedemikian rupa sehingga PT benar-be benar-benar nar mempunyai kekayaan riil, yaitu dengan ketentuan bahwa penyetoran berupa uang harus dibuktikan dengan kuitansi yang sah. Fungsi kekayaan PT : Disamping merupakan kekayaan realitas PT, dilain pihak sebagai jaminan terhadap pihak  ketiga dari utang-utang yang dibuat PT. Untuk itu UUPT mengatur perlunya dana cadangan yang harus diadakan oleh PT.

Setoran Saham dan Quasi Inbreng •

•

Penyetoran in natura harus bernilai ekonomis yang dibuktikan oleh ahli independen dan jika setoran dilakukan pada waktu pendirian harus dicantumkan didalam akta PT, jika dilakukan setelah pengesahan PT sebagai badan hukum perlu persetujuan RUPS. Untuk  inbreng  benda tidak  bergerak harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian. Quasi-inbreng : semacam inbreng dimana calon pemegang saham menjual benda tidak  bergeraknya kepada PT dan dari hasilnya digunakan untuk penyetoran sahamnya.

Laporan Keuangan PT • • •

•

Laporan Keuangan Terhadap Perseroan Didalam UUPT ditetapkan bahwa laporan tahunan yang telah disetujui oleh RUPS wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Bagi PT yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, misal : PT Perbankan, PT Asuransi, dan lain-lain. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik. Didalam KUHD tidak ada keharusan pengumuman dan pemeriksaan laporan keuangan diserahkan kepada akuntan publik.

Pemeriksaan PT •

•

Pemeriksaan terhadap Perseroan dimaksudkan untuk memperoleh data dan atau keterangan apabila terdapat dugaan bahwa : (1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau (2) Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Permohonan untuk melakukan pemeriksaan diajukan kepada Pengadilan Negeri secara tertulis. Didalam KUHD, pemeriksaan terhadap Perseroan dilakukan oleh Komisaris, sepanjang Komisaris tidak merangkap tugas kepengurusan.

RESTRUKTURISASI MODAL DAN PRIVATISASI •

•

•

Dewasa ini dalam rangka memperbaiki struktur modal, PT-PT baik PT Terbuka maupun PT Tertutup , termasuk BUMN banyak  yang melakukan restrtukturisasi modal dengan berbagai cara, antara lain (1)dalam strategi pengembangan perusahaan telah dilakukan berbagai upaya dengan menerapkan fit and proper untuk  pemilihan direksi. (2) mendorong perusahaan lebih efisien dengan jalan privatisasi perusahaan dan sebagainya. Langkah ini ditempuh karena dalam memasuki era persaingan global, ada pendapat yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan suatu usaha khususnya perusahaan yang berbentuk PT adalah adalah soal daya saing dan efisiensi. Oleh karena itu trend ke depan, tampaknya bentuk PT termasuk  PT ( Persero ) akan mendominasi bentuk perusahaan baik swasta maupun BUMN. Dengan keluarnya UU No.19/2003 Ttg BUMN bentuk Perjan sudah tidak dipakai lagi.

RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI • Dapat diambil contoh, privatisasi BUMN dapat dilakukan diberbagai tingkatan dengan Pemerintah tetap memiliki kontrol efektif. Misalnya, untuk  BUMN Pertambangan. Pemerintah telah merencanakan akan membentuk PT.BUMN Pertambangan Holding, dengan anak perusahaan yang dikelompokkan pada tiga sector, yaitu : • (1) Sektor Timah : PT.Timah; • (2). Sektor Emas, Nikel dan Tembaga : PT.Aneka Tambang, PT. Tambang Emas, PT.Tambang Nikel, PT.Tambang Bauksit, PT.Tambang Pasir Besi, PT.Logam Mulia dan PT.Freeport;

RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI • (3). Sektor Batubara : PT.Bukit Asam. • Beberapa rencana yang telah dibuat adalah kepemilikan efektif di anak perusahaan hingga 13 %, sedang kepemilikan nominal di anak perusahaan , misalnya Tambang Emas dapat diberikan hingga 51 %, kepemilikan nominal di Holding hingga 51 %. • Sekalipun demikian identitas perusahaan akan tetap sebagai Perusahaan Indonesia, seandainya nominal 51 % itu mungkin akan dimiliki atau dibeli oleh investor asing.

PROBLEM PEMILIKAN SAHAM 100 % ? •

Di dalam praktek seperti dikemukakan di atas, PT setelah menjadi badan hukum sahamnya menjadi 100 % dikuasai satu orang . Caranya dengan pola  jual beli saham. Konsekuensi hukumnya hukumnya akan ada pertanggungjawaban pribadi pada pemegang saham. • Di dalam hukum PT sekarang ini berkembang teori atau faham faham “ institutionele opvating “ . Teori ini mengatakan bahwa antara organ PT kedudukannya sejajar. Organ satu tidak boleh mencampuri kewenangan organ yang lain.

PROBLEM PEMILIKAN SAHAM 100 % ? •

• •

Dalam kaitannya dengan modal perseroan, oleh UUPT ditentukan bahwa PT tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Jadi pemilikan 100 % di atas sebenarnya bertentangan dengan hakekat PT. Hal di atas termasuk anak perusahaan juga dilarang memiliki saham dari induk perusahaannya. Namun dalam praktek sering dilanggar. Hal ini menunjukan belum berperannya hukum dalam kegiatan ekonomi.

FUNGSI KOMISARIS PT DLM RANGKA GCG • • •

•

Dalam PT sekarang ini fungsi Komisaris semakin diakui. Idealnya Komisaris mampu menjalankan fungsi supervisinya dengan baik. Komisaris sering membutuhkan Komite Audit untuk  membantu mengaudit pembukuan perusahaan dalam rangka GCG. Dalam kaitannya dengan UU No.22 /1999 Tentang Otonomi Daerah, belakangan muncul wacana baru tentang tuntutan profit sharing terhadap BUMN-BUMN yang berlokasi di daerah-daerah daerah-daerah tertentu. tertentu. Dengan adanya fenomena seperti itu , apakah model profit sharing tersebut dalam wacana Negara Kesatuan RI tepat ?. Layak menjadi bahan diskusi !.

HAK PS YG MEWAKILI 1/10 JUMLAH SAHAM •

• •

Di dalam UU PT ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham s aham dengan hak suara sah, dapat memohon memohon untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan atau anggota Direksi atau Komisaris, apabila ada dugaan adanya perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini di dalam praktek sering dipandang sebagai sulit untuk dilaksanakan, dil aksanakan, karena untuk memnuhi prosentase tersebut tidak mudah. Bahkan dipredeksikan secara teoritis quorom 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara sah s ah sah sulit dicapai karena posisi minoritasnya. minoritasnya.

STATUS TAGIHAN PS THP PT

•

•

Di dalam UUPT ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak  tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya, karena akan membahayakan posisi modal PT, kecuali tagihan tertentu. Bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham menurut UUPT adalah convertible bond.