Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012 Penyelenggaraan Waralaba

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYELENGG ARAAN WARALABA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

M enimba ng

Mengingat

a.

bahwa untuk mengopt mengoptim imalkan alkan penyel penye le n ggaraan Waralaba, guna meningkatkan kegiatan usaha melalu i Waralaba, melalui kemitr ke mitraan aan usa sah ha antara Pemberi Wara Waralla ba dengan pengusaha kec kecil il dan menengah, serta peningkatan penggunaan produk dalam neger egerii , perl per lu mengatur kembali k etentu eten tua an peny nye e len gga ggarraan Waral Wara laba sebagai sebagaimana diatur dalam Pe raturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M DA G/PER/8/2008;

b.

bahwa berdasarkan pertimban pertimbangan gan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu perlu me m e netapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Wa ralaba;

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusa erusah h aa aan n (Lemba ran Negara Republik Ind Indo on esia Tahun 1982 Nomo ahan n Lembaran Negara Republik Nomorr 7, Tam baha Indones Indon esiia Nomor 3214);

2.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pene enerim rimaan aan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara R ep epublik ublik Indones Indon esiia Tahun 1997 Nomo Nomorr 43, Tambahan epublik ublik Indonesia Ind onesia Nomor 3687); Lembara n Negara R ep

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek M onopo opoli li d an Pe r sa sain ingan gan U saha Tidak Sehat (Lem baran Negara Rep epublik ublik I ndonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tam ba h an Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4.

Undang-U nd ndang ang Nomor 32 Tahun 2004 ten t ang Pem Pe me rint rintahan ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones In donesiia Tah ahun un 2004 Nomor Nomor 125, Tambahan Lembaran sebagaima n a telah Negara Republik I ndonesia Nomor 4437) sebagaiman beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesi a Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

29 Undang-Undang Nomor 2007 Tahun tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 4756);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8.

Undang-Undang 39 Nomor Tahun tentang 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);

2

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012

tentang 13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 2011;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; tentang 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Tugas Eselon I diubah Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; Perdagangan 31/M16. Peraturan Menteri Nomor DAG/PER/ 7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; Perdagangan 18/M17. Peraturan Menteri Nomor DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

MEN1ERI PERATURAN PERDAGANGAN PENYELENGGARAAN WARALABA.

Pasal

TENTANG

1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem si stem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.

2.

Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau memberikan badan usaha yang hak untuk memanfaatkan danfatau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.

3.

Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan danfatau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

3


4.

adal ah Penerima Waralaba Pemberi Waralaba Lanjutan adalah yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.

5.

Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan danfatau menggunakan Waralaba.

6.

Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba.

7.

Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.

8.

Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir Tanda permohonan untuk memperoleh Surat Pendaftaran Waralaba yang memuat data Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

9.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba danfatau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.

10..

Pejabat Penerbit STPW adalah Pejabat Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang Terpadu Satu perdagangan perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Pintu s.etempat.

11.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal2 (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan;

4


standar atas pelayanan dan barang c. memiliki dan/ atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. Hak Kekayaan lntelektual (HKI) yang telah terdaftar.

(2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/ atau nama waralaba untuk usahanya, apabila tidak nama dan/ atau kegiatan usahanya, memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal3 (1)

(2)

Pemberi Waralaba terdiri atas: a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri; b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;

c. Pemberi Waralaba Lanjutan Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan d. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri. Penerima Waralaba terdiri atas: a. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri; b. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri; c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan d. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

Pasal4 (1)

Waralaba harus menyampaikan Prospektus Pemberi Penawaran Waralaba kepada Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.

(2)

Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit materi materi atau atau klausula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(3)

Dalam hal Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, as ing, harus harus diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia.

5

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor:53/M-DAG/PER/8/2012

Pasal 5 didasarkan pada (1) Penyelenggaraan Waralaba harus Perjanjian Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

(2)

Perjanjian Waralaba Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(3)

Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan penandatanganan perjanjian.

(4)

di maksud Dalam hal Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Pasa16

Dalam melaksanakan Perjanjian Waralaba yang telah dibuat, baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang terkait dengan dengan kegiatan usahanya antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, kesehatan, pendidikan, lingkungan, tata ruang, dan tenaga kerja, hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba hubungan pengendalian dengan Pemberi yang memiliki Waralaba baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal8 Perjanjian Waralaba yang diputus secara sepihak oleh Pemberi Waralaba sebelum masa berlaku Perjanjian Waralaba berakhir, Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba baru untuk wilayah sama, sebelum tercapai yang yang kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

6

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor:53/M-DAG/PER/8/2012

Pasal9 (1)

Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW.

(2)

Untuk mendapatkan STPW, Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri, Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba ke Direktorat 8ina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan dengan mengtst formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A-1 Peraturan Menteri ini.

Pasal 10 (1)

Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.

(2)

Untuk mendapatkan STPW, Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba ke Direktorat 8ina Usaha Perdagangan up. Pelayanan Perdagangan Kementerian Kantor Unit Perdagangan dengan mengtst formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 8-1 Peraturan Menteri ini.

(3)

Untuk mendapatkan STPW, Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan Penerima berasal dari Waralaba luar negeri, dan Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba ke kantor dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat di seluruh Indonesia dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 8-2 Peraturan Menteri ini.

Pasal 11 Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, a tau penanggungjawab penanggungjawab perusahaan dengan melampirkan dokumen dokumen dokumen yang menjadi persyaratan dalam permohonan STPW sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. Pasal 12 (1)

Pemohon STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menunjukkan asli dokumen persyaratan.

7


(2) Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal13 Prospektus Penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public keterangan dari Atase Notary dengan melampirkan surat Perdagangan R.I. atau Pejabat Kantor Perwakilan R.I. di negara asal. Pasal 14 (1) Paling lama lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW dengan menggunakan formulir sebagaimana sebagaiman a tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. (2) Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan. (3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat STPW mengajukan kembali permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 15 (1)

Sebelum STPW diterbitkan, apabila diperlukan Pejabat dapat meminta pemohon untuk Penerbit STPW melakukan presentasi mengenai kegiatan usaha waralaba yang dilakukan di hadapan Tim Penilai.

(2)

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi persetujuan penerbitan STPW.

8


Pasa116

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan. Pasa117

(1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku untukjangka waktu 5 (lima) tahun. (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang diper panjang untuk jangka waktu yang sama. (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila: a. jangka waktu STPW berakhir; b. Perjanjian Waralaba berakhir; atau Waralaba dan/ atau Penerima c. Pemberi menghentikan kegiatan usahanya.

Waralaba

Pasal 18 (1)

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang memiliki STPW wajib menggunakan Logo Waralaba.

telah

(2)

Spesifikasi dan penggunaan cara Logo Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri. Pasa119

(1)

Waralaba dan Penerima Waralaba wajib Pemberi menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80°/o barang atau jasa produksi dalam negeri. dan/ atau jasa

(2)

Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penggunaan bahan baku, peralatan peralat an usaha serta menjual barang danjatau jasa produksi dalam negeri kurang dari rekomendasi Tim 80°/o setelah mempertimbangkan Penilai.

9


Pasal20 Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang danfatau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Pasal 21 (1)

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya.

(2)

Dalam hal tertentu, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dapat menjual barang-barang pendukung usaha utama.

(3)

dijual Barang pendukung usaha utama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10 °/o dari total jumlah jenis barang yang dijual.

(4)

Pengawasan ketentuan ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal22 Kewenangan penerbitan STPW berada pada Menteri.

Pasal23 Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan STPW untuk Pemberi Waralaba permohonan diajukan yang oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Pelaksana kepada Koordinator dan Unit Pelayanan Perdagangan Kernenterian Perdagangan. Pasal24 (1)

Menteri menyerahkan wewenang penerbitan STPW untuk permohonan yang diajukan oleh Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia.

10


(2)

Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan Penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

(3)

Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan Penerbitan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) kepada STPW sebagaimana bidang bertanggungjawab Kepala Dinas yang di perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Pasal25

(1) STPW yang didelegasikan penerbitannya oleh Menteri Pelaksana Unit kepada Koordinator dan Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal23, terdiri atas: a. STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri; b. STPW Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri; c. STPW Penerima Waralaba dari Waralaba luar negeri; d. e. (2)

STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negen; STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam negeri;

STPW yang diserahkan penerbitannya oleh Menteri kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas: a. STPW Penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri: b. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri; dan c. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.

Pasal26 Waralaba dilakukan pemerintah, (1) Pembinaan oleh pemerintah daerah provinsi, danjatau kabupaten/kota.

11


dimaksud pada ayat (1), antara (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud lain:

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang Pemberi baik bagi sistem Waralaba, Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan;

a.

Penerima/Calon b. merekomendasikan Penerima Waralaba untuk diberikan keringananfkemudahan perpasaran, memanfaatkan sarana baik milik pemerintah atau pemerintah daerah maupun milik swasta; memfasilitasi/merekomendasikan Pemberi/Calon Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk luas untuk yang potensial dipromosikan lebih mengikuti pameran waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

c.

d. memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para pewaralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi; e.

mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan, baik dan yang baik memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional; dan

f.

memfasilitasi memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.

Pasal27 (1) Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba. dimaksud pada ayat (1), yaitu: (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud

a.

pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;

b. secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;

12


pasar melalui promosi, c. membantu pengembangan pasar seperti melalui iklan, leafletjkatalogjbrosur atau pameran; dan pengembangan pasar dan produk yang d. penelitian dan pengembangan dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

Pasal28 melimpahkan wewenang pengawasan (1) Menteri pelaksanaan Waralaba secara nasional kepada Direktur Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. melaksanakan pengawasan sebagaimana (2) Dalam dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah. Jakarta melimpahkan wewenang (3) Gubernur DKI pengawasan pelaksanaan Waralaba di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

(4)

Bupati/Walikota melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan Waralaba di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan. Pasal29

Apabila diperlukan, pejabat penerbit STPW atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/ atau informasi tentang tent ang kegiatan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba.

Pasal30 (1) Pemilik STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri, Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri dan Penerima Waralaba negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan Waralaba kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri up. Bina Direktur Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan.

13

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 53/M-DAG/PER/8/20 53/M-DAG/PER/8/2012 12

sebagaimana dimaksud dimaksud pada (2) Laporan ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

(3)

Pemilik STPW Penerima Waralaba berasal dari dalam Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari negeri, Waralaba luar negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan Waralaba kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Pasal 31

(1)

Pejabat Penerbit STPW pada Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan. Perdagangan.

(2)

Pejabat Penerbit STPW pada Kantor Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh Indonesia harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW Usaha Perdagangan dengan kepada Direktur Bina tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota setempat.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal32 (1) Pemberi Penerima Waralaba yang Waralaba dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini; dan b. denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

14

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 53/M-DAG/PER/8 53/M-DAG/PER/8/2012 /2012

(2)

Denda sebagaimana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerima dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Waralaba dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan berlaku pada Kementerian Pajak yang Perdagangan.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. (4)

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak batas waktu surat peringatan ke 3 (tiga) berakhir.

Pasal33 Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 27 atau Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW, dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Men teri ini; b. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan, dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini; dan c. pencabutan STPW oleh pejabat penerbit STPW, bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini. Pasal34 melanggar Orang perseorangan perseoranga n atau badan usaha yang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

15

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 53/ M -DAG/PER/8/2012

Pasa l 35 sampaii dengan Lampiran XI merupakan Lampira n I sampa yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

bagian

Pasa asall 36 Petunjuk teknis pe pelaksanaan P Pe e raturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pe rdagangan Dalam Negeri.

Pasal 37 STPW bagi bagi Pembe emberi ri Wara Warallaba dan Penerima Waralaba ya ng tella h diterbitkan berdasarkan Peratura te Peraturan n Menter Menterii Perdagangan Nomor yelenggaraan nggaraan 31 /M-DAG/PER/8/2008 tenta te ntang ng Penyele be rlaku aku sampai dengan W ara laba, dinya takan masih tetap berl rlaku aku STPW berakhir dan dapat diperpanjan g. masa mas a be rl Pasall 38 Pasa

Pada saat Peratu ra n Menteri ini mu mulla i berlaku, Peraturan Nomor Menteri Perd aga ngan 31 / M Republik Indonesia DAG /PE DAG /PER R /8/200 Penyelenggarraan Waralaba, d icabut /8/2008 8 tentang Penyelengga dan din dinyatakan yatakan tidak be rlaku. enteri ri Pera eratur tura an M ente

ini mul mulaai

berlaku sejak tanggal ditetapk an. an.

Agar orang mengetah engetahuin uinya, ya, memerintahka n set iap pengundangan Peraturan Menter i ini dengan penempatann ya pada Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Diteta pkan di Jakarta pad a tanggal 24 Agustus 2012 MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

16

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

1.

Lampiran I

Hal-hal Yang Harus Dimuat Dalam Penawaran Waralaba

Prospektus

2.

Lampiran II

Hal-hal Yang Harus Dimuat Dalam Waralaba

Perjanjian

3.

Lampiran III

A-1

Pemberi Surat Permohonan STPW Waralaba berasal dari luar negeri , Pemberi Waralaba berasal dalam dari negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan dari waralaba Pemberi Waralaba luar negeri, dan Lanjutan dari waralaba dalam negeri.

B-1

Penerima Surat Permohonan STPW Waralaba berasal dari waralaba luar negeri

B-2

Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba Penerima Waralaba luar negeri, dan Lanjutan dari waralaba dalam negeri

4.

Lampiran IV

Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan STPW

5.

Lampiran V

1. Formulir STPW Pemberi Waralaba Berasal Dari

Luar Negeri 2. Formulir STPW Pemberi Waralaba Berasal Dari Dalam Negeri 3. Formulir STPW Penerima Waralaba Dari Waralaba Luar Negeri

Berasal

4. Formulir STPW Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri

Berasal

5. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri 6. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri 7. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Luar Negeri 8. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri 17

6.

Lampiran V I

Formulir Laporan Kegiatan Waralaba Tahunan Pemilik STPW

7.

Lampi Lam pirran VII

Formuli r Formulir STPW

8.

Lampiran VIII

Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 9 dan Pasal 10)

9.

Lamp ampir ira a n IX

Formulir Peringatan Tertu ertulis lis (Pelanggaran Pasa l 7, Pasal 18 18,, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan ayat ( 2), Pasal 27 atau Pasal 30)

14.. 14

Lampir ira an X

Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara STPW

15.. 15

Lampir ira an XI

Formulir Surat Keputusan Pencabutan P encabutan STPW

Laporan

Perkembangan

Penerbitan

MENTER! PERDAGANGAN R.I.,

ttd


18

LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/ 53/M-DAG/PER/8/2012 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT DALAM PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat: 1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.

2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap U saha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba. 3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha dan pengembangan usaha. 4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai dengan ke tingkat operasionalnya. 5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba dan telah diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi usaha mikro dan kecil. 6. Jumlah ternpat usaha, yaitu outlet/ gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan Negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri. 7. Daftar Penerima Waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan danjatau perseorangan sebagai Penerima Waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.

19

8. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti: a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutanya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba. b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekr:e_ta riat J enderal Kemel\terian4 Pe-r dagangan R.I. ala a:Biro t.Iukum , 1/ Kep al ...... ....... _

( \ 1*\\1'

I :,+.. . Li.\ SM,INING SIH \ :,+ "' f r · : r,· : ..;/ ....

·

-·

20

LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN WARALABA

HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT DALAM PERJANJIAN WARALABA

Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat: 1.

Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas pemilikjpenanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

2.

Jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merk dan logo perusahaan, desain outletjgerai, sistem manajemenjpemasaran manajemenjpe masaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.

3.

Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.

4.

Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, Waralaba, seperti: a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan Waralaba berkewajiban selanjutanya Pemberi memberikan pembinaan secara erkesinambung erkesinambungan an kepada Penerima Waralaba. Kekayaang b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Intelektual atau cirri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKi atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

5.

Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan pelatihan dan pemasaran kepada Penerima Waralaba, Waralaba, seperti yang diberikan Pemberi Waralaba kepada bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.

6.

Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan mengembangkan bisnis Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.

21

7.

battasa n mul a i d an bera kh i r pe rj yaitu itu ba rja an jia jian n Jan gk a W a ktu Pe rja n jia n , ya dua a belah terhitun rhitung g sejak sejak sur ura a t perj rja anji njia a n dita nd ata atan n ga gani ni oleh k edu piha k.

8.

Tata Ta ta ca ntua a n ter masuk carra pe mba mbay yar ara an imba imbala n, yaitu ta tatta cara j k e te ntu dan n ca carra pe rhitun ee ata oyall ty atau u roya waktu da rhitung gan besa esarn rnya ya im bal a n sepe seperti rti f ee apabil apa bila a di dise sep pa k ati ati dala m pe rj rja a nji njia a n yang me n jad i ta n ggu ng jawa b Pe n er erim ima a W a ra la ba.

9.

Pe nye yellesaian se ngk e ta, yaitu pe pe net neta apa n te tempa mpatt j jllok asi asi penyelesaian se ngk e ta, seperti se perti melalui Pen gadil Penga dila an N eger egerii / domi sili te rn pa t / pe ru sa sah h aa aan n at ata au melalui A r bitr bitra ase de den ngan me nggunaka ggunakan n Hu k um um esiia. Ind o nes

10.. Ta ta ca ra perpa 10 pem m u tu perpa nj nja a ngan, penga pengakhir khira a n, da n pe tusa san n perjanjian se pe rti pe pemutusan perja perja njian tida tida k d a pa t dila dila k u k a n seca secarr a sepi hak , perj pe rja anji njia a n be ra khir de d e ngan se sendirin ndirinya ya a pab abil ila a jangk jangk a waktu waktu ya ng ditee ta pkan d ala dit Pe r ja n ji an d a pa t d ip alam m pe rj rja a nji njia an be r a khir. Pe ipe erp rpa a n ja n g bali li a pa bil olee h k ed bell ah pih gan n k etent bila a dik e h en da iha a k de n ga daki ki ol ed u a be etentuan k e m ba yan ya ng dit diteta etapk pk a n be r sa ma. 11. J a min erii W ara laba un tu tuk k tetap me n jala nk a n mina a n dari piha pihak k Pem ber Pen n e ri rima ma Waralaba sesu sesu ai den den ga gan n isi k ewa ewa ji jiban ban - kewa ji jiba bann nnya ya k e pa d a Pe jang angk k a wa waktu ktu Pe Perj rja anji njia a n be ra k h ir. rjan an ji jian an h i ngga j Pe rj 12. Jumla Jumla h ge gerrai ya yan n g ak an d ik el ola ole h Pe nerim rima a Waralaba.


ttd


Salin Sal inan an ses sesu u ai de ngan aslinya Sekrettar Sekre ariiat Jend er al )Perdagangan R. I.

/ p &\11 /

•,_.J

, LASMlNI NGSIH

·, '"Fr . . - ·. . ..,/

2 .::.. / "---2 --

22

LAMPIRAN IIIA-1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/201 53/M-DAG/PER/8/2012 2 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN ) SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)

..............., Tanggal....... Yth. Direktur Bina Usaba Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Dal am Negeri up. Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Prospektus Waralaba untuk mendapatkan STPW Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .../M-DAG/PER/8/2012 Penyelenggaraan Waralaba; DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PEMBERI WARALABA) 1.

Identitas Penanggung Jawab a. Nama dan Kewarganegaraan b. Jabatan c. Alamat Rumah d. Nomor Telepon I Fax/ Email Fax/ Email

2.

Identitas Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Bentuk Badan Usaha c. Alamat dan Negara Asal d. Nomor Telepon/Fax/Email

3.

Legalitas Usaha/ljin Teknis a. Nama lnstansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal

4.

Akta Pendirian I Peru bahan Perusahaan a. Nomor b. Tanggal c. Nomor dan Tanggal Pengesahan

23

tentang

5.

Tanda Daftar Perusahaan** a. Nomor b. Tanggal

6.

Identitas Pemberi Waralaba*** a. Nama Perusahaan b. Alamat Perusahaan c. Negara Asal d. Bentuk Badan Usaha e. Nomor Telp/Fax/Email

7.

Jumlah Tempat Usaha/Outlet Usaha/Outlet a. Dikelola sendiri b. Diwaralabakan

8.

Jenis dan Merek usaha yang diwaralabakan

9.

Tanda Daftar HKI obyek yang diwaralabakan a. Instansi yang mengeluarkan b. Nomor c. Tanggal d. Masa berlaku

Demikian Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan data/ informasi data/ informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Pemberi Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundan g-undangan.

............... , Tanggal.......

Materai secukupnya Pemohon atau pihak yang diberi kuasa

* **

Khusus untuk Perusahaan yang Perusahaan yang berbadan hukum. Khusus untuk Pemberi untuk Pemberi Waralaba Dalam Waralaba Dalam Negeri. Khusus untuk Pemberi untuk Pemberi Waralaba Lanjutan. ***

24

LAMPIRAN IIIB-1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN) SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)

..............., Tanggal....... Yth. Direktur Bina Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri up. Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; 2. Peraturan Nomor Menteri Perdagangan ..../M-DAG/PER/8/2012 Penyelenggaraan Waralaba. DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA)

1.

ldentitas Penanggung Jawab a. Nama dan Kewarganegaraan b. Jabatan c. Alamat Rumah d. Nomor Telepon/Fax/Email

2.

Identitas Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Bentuk Badan Usaha c. Alamat dan Negara Asal d. Nomor Telepon/Fax/Email

3.

Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan a. Nomor b. Tanggal c. Nomor dan Tanggal Pengesahan

4.

Perjanjian Waralaba a. Nomor b. Tanggal c. Masa Berlaku d. Wilayah Usaha

5.

Legalitas Usaha/ljin Teknis a. Nama Instansi Penerbit b. Nomor

25

tentang

c. d.

Tanggal Masa Berlaku

6.

Tanda Daftar Perusahaan a. Nomor b. Tanggal

7.

Identitas Pemberi Waralaba a. Nama Perusahaan b. Alamat Perusahaan c. Negara Asal d. Bentuk Badan Usaha e. Nomor Telp/Fax/Email

8.

Jumlah Tempat Usaha/Outlet a. Dikelola Sendiri b. Diwaralabakan

9.

STPW Pemberi Waralaba a. lnstansi Penerbi t b. Nomor c. Tanggal d. Masa berlaku

10.

Jenis dan Merek Dagang atas Usaha yang Diwaralabakan

11.

Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan a. lnstansi Penerbi t b. Nomor c. Tanggal d. Masa berlaku

Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba ini kami buat dengan data/ informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/ informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..............., Tanggal....... Materai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa Perusahaan yang berbadan hukum * Khusus untuk Perusahaan yang

26

LAMPIRAN IIIB-2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN) SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFfARAN WARALABA (SP-STPW) ..............., Tanggal .....

Yth. Kepala Dinas ......... di (Ternpat) Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran STPW Penerima Waralaba/Penerima Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Penyelenggaraan Waralaba.

Nomor

...../M-DAG/PER/8/2012

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA)

1.

Identitas Penanggung Jawab a. Nama dan Kewarganegaraan b. Jabatan c. Alamat Rumah d. Nomor Telepon/Fax/Email

2.

Identitas Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Bentuk Badan Usaha c. Alamat dan Negara Negara Asal d. Nomor Telepon/Fax/Email

3.

Ak ta ta PendirianfPerubahan Perusahaan a. Nomor b. Tanggal c. Nomor dan Tanggal Pengesahan

4.

Perjanjian Waralaba a. Nomor b. Tanggal c. Masa Berlaku d. Wilayah Usaha

5.

Legalitas Usahafljin Teknis a. Nama Instansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal d. Masa Berlaku

27

tentang

6.

Tanda Daf t ar Perusahaan Tand a. Nomor b. Tanggal

7.

Identitas Pemberi Waralaba a. Nama Perusahaan b. Alamat Perusahaan c. Negara Asal d. Bentuk Bentuk B Badan Usaha Tell p/Fax/ Emai l e. Nomor Te

8.

Jumlah Tempat Usaha/Outlet a. Dikelola Sendiri b. Diwaralabakan

9.

STPW Pem be berr i Waralaba a. l nstansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal d. Masa berlaku

10.

Jenis dan Merek Dagang atas Usaha yang Diwaralabakan

11. Tanda Daftar HK I Obyek yang Diwaralabakan a. Instansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal d . Masa berlaku Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba/Penerim Waralaba/Peneri m a Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan dataji dataj i nformasi yang sebenarnya, dan apabil apabila dikemudian hari terny ternyata ata dataj datajii nformas nformasii tersebut tidak benar atau palsu, kami diter bitkan untuk menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diter dicabut dan dan dituntut sesuai de den n gan pe perr atura aturan n perundang-undan gan.

................, Tanggal ..... .............. Materai secukupnya

Pemohon atau pihak yang pihak yang diberi kuasa Perusahaan yang berbadan hukum * Khusus untuk Perusahaan yang

MENTERI PERDAGANGAN R.I., Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal K emen terran Perdagangan R . I . KOPala Bi o Hukum ,

ttd

r f.f.


'

-

\ ...P •

'

.

LASMIN ASMINII

., ''· ..:._ ........::..' ..:.. :.,_ _.;. ;. , ..

/

GSIH 28

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/201 53/M-DAG/PER/8/2012 2 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN STPW

A.

Permobonan Baru STPW Pemberi Waralaba 1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba; 2. Fotokopi Perjanjian Waralaba; 3. Fotokopi Izin U saba; 4. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; 5. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusabaan; 6. Komposisi penggunaan tenaga kerja; 7. Komposisi barang/baban baku yang diwaralabakan.

B.

Permobonan Baru STPW Penerima Waralaba 1. Fotokopi Izin U saba; 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba; 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba; 4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba; 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari lnstansi Berwenang*; 6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan 7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusabaan; 8. Komposisi penggunaan tenaga kerja; 9. Komposisi barang/baban baku yang diwaralabakan.

C.

Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan 1. Fotokopi Izin U saba; 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba; 3. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba; 4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau Akta yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*; 5. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan 6. Fotokopi KTP Pemilik/ Penanggung jawab Perusabaan; 7. Komposisi penggunaan tenaga kerja; 8. Komposisi barang/baban baku yang diwaralabakan.

D.

Perubahan

Permobonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan 1. Fotokopi Izin U saba; 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan; 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba; 4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan; 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusabaan dan/ atau Akta Perubaban yang mendapat Pengesaban dari lnstansi Berwenang*; 6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; 29

7. Fotokop Fotokopii KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan; 8. Komposisi penggunaan tenaga kerja; 9. Komposisi barangjbahan baku yang di waralabakan. E.

Permohonan Perpanjangan STPW 1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Wara Warallaba (STPW); dan 2. Dokume n - dokumen lainnya apabi apabilla mengalam i perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebel umnya. 3. Laporan penggunaan produk da lam negeri.

*Khusus Perusahaan yang Be Berr badan Hukum


ttd


Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan R .I. ' n ,I ' (;
Kepq.l

( f fJit '' '

J" ..

' ".:;.,( ' '

... ...

;;-:-

ir

I. LASMlNINGSIH

-

'' , '' '·l ·I' . :.:- -

\

/

..::'-7

1

30

LAMPIRAN V-1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PEMBER!WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI) Nomor Masa Berlaku Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Alamat Telepon Fax Email Barang/ Jasa Jasa Objek Waralaba Merek Pemberi Waralaba wajib: - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang danfatau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang danjatau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; pembinaan kepada Penerima Waralaba secara - Melakukan berkesinambungan. Jakarta , ......................................... Pejabat Penerbit STPW

31

LAMPIRAN V-2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2 53/M-DAG/PER/8/2012 012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN Rl) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PEMBER!WARALABA BERASAL DARI DALAM NEGERI) Nomor

Masa Berlaku Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Alamat Telepon Fax Email BarangfJasa Objek Waralaba Merek

Pemberi Waralaba wajib: - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang danfatau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang danfatau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; pembinaan kepada Penerima Waralaba secar a - Melakukan berkesinambungan.

Jakarta, ........................................ . Pejabat Penerbit STPW

32

LAMPIRAN V-3 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PE R/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PENERIMA WARALABA BERASAL DAR! WARALABA LUAR NEGERI) Nom or Masa Berlaku Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Jabatan Barang/Jasa Objek Waralaba Merek Negara Asal Nomor dan Tanggal Perjanjian Wilayah Pemasaran Jumlah Gerai Waralaba

Penerima Waralaba wajib : - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Mengutamakan penggunaan barang dan/ atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Jakarta, ......................................... Pejabat Penerbit STPW

33


(KOP PEMERINTAH DAERAH ) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI) Nomor

Masa Berlaku Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Jabatan Barang/Jasa Objek Waralaba Merek NegaraAsal Nomor dan Tanggal Petjanjian Wilayah Pemasaran Jumlah Gerai Waralaba Penerima Waralaba wajib: - Menyampaikan Laporan Tahunan Tahunan Kegiatan Waralaba; Mengutamaka n penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam - Mengutamakan negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan .

...........,........................................ . Pejabat Penerbit STPW

34

LAMPIRAN V-5 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN

WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PEMBER!WARALABA LANJUTAN BERASAL DAR!WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor Masa Berlaku Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Jabatan Barang/Jasa Objek Waralaba Merek Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Nomor dan Tanggal STPW Penerima Waralaba Pemberi Waralaba Lanjutan wajib : - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/ atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan. Jakarta, ......................................... Pejabat Penerbit STPW

35


(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PEMBER!WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI) Nomor Masa Berlaku Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Jabatan BarangfJasa Objek Waralaba Merek Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Nomor dan Tanggal STPW Penerima Waralaba Pemberi Waralaba Lanjutan wajib : - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Penerima Waralaba Waralaba atau pemasok barang dan I atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; penggunaan barang dan/ atau jasa hasil produksi dalam negeri - Mengutamakan penggunaan sepanjang memenuhi standar mu tu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

Jakarta, ......................................... Pejabat Penerbit STPW

36

LAMPIRAN V-7 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/201 53/M-DAG/PER/8/2012 2 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH ) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI) Nomor

Masa Berlaku Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email Nama Penanggung Jawab Jabatan BarangfJasa Objek Waralaba Merek Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan Alamat Penanggung Jawab Nomor dan Tanggal PeJ.janjian Wilayah Pemasaran Jumlah Gerai Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

...........,........................................ . Pejabat Penerbit STPW

37

LAMPIRAN V-8 REPUBLIIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBL NOMOR : 53/M -DAG/PER/8/2012 TENTANG

PENYELENGGARAAN WARALABA WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH ) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI) Nomor

Masa Berlaku Nama Perusahaan Alamat Tellepon Te Fax Email Nama Penanggung Jawab Jabatan BarangjJasa Objek Waralaba Merrek Me Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan Alamat Penanggung J awab Nomor Nom or dan Tanggal Perjanjian Wilayah Pemasaran Jumlah Gerai Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan waj wajii b mengu tamakan penggunaan barang dan/ atau jasa has hasil il produksi dalam negeri negeri sepanjang memenuhi standar mu tu yang ditetapkan .

..........,......................................... Pejabat Pejab at Penerbit STPW

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd


38

LAMPIRANVI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN) Nom No m or Lampiran Hal

..............., Tanggal...... . Laporan Kegiatan Tahunan Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba*

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri up. Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Jl. M.l. Ridwan Rais No. 5 Gd. II Lt. 5 di-

Jakarta 1. 2. 3.

Nama Perusahaan Nomor & Tanggal STPW Jenis dan Merek Usaha yang diwaralabakan 4. Jumlah Tempat Usaha/ Outlet a. Yang dikelola sendiri b. Yang diwaralabakan 5. Omset (Tahun Laporan) Jumlah Fee yang dibayar (Penerima Waralaba) 6. a. Franchise Fee b. Royalty Fee 7. Jumlah Fee yang dibayar (Pemberi Waralaba) a. Franchise Fee b. Royalty Fee 8. Penggunaan bahan baku ( 0 /o) a. Asal Dalam Negeri b. Asal Impor 9. Jumlah jenis Jumlah jenis dan merek produk u tama yang dijual a. Merek Sendiri b. Merek Lainnya 10. Jumlah Tenaga Kerja a. Nasional b. Asing

39

11.

Bentuk Pemb Pem binaan yang tellah diberikan Pemberi te Waralaba** Demikian, laporan ini kami kami buat dengan sebenarnya. Penanggungjawab Penanggungj awab Perusahaan

* Coret yang tidak perlu ** Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran


ttd


40

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

: 53/M-DAG/PER/8/20 12

TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

RI AN PERDAGANGAN RIIKOP PEMERINTAH DAERAH*) KEMENTER (KOP (KO P KEMENTE LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN SURATTANDA PENDAFTARAN WARALABA PERIOD E KABI KOTA PROVINSII KAB

NAMA NO

PERUSAHAANI PEMILIK

1

2

Januari sl d Desember Tahun .....

ALAMAT

NOMOR DAN

PERUSAHAAN TANGGAL STPW

YA NG YAN DIW ARA ARALABA LABAKAN KAN 5

4

3

JENIS BARANGI JASA JASA

STATUS (PEMBERI WARALABAI PEN PE NERIMA WARALABA *) 6

Pe jab jaba at Penerbit STPW

*

e rlu rlu Cor Co r e et yang tid a ak k p e

MENTER! PERDAGANGAN R . I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN 41

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENT MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/20 53/M-DAG/PER/8/201 12 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN R I /KOP PEMERINTAH DAERAH DAERA H*) Nomor Nomor Lampiran Lamp iran Hal

.... , Tanggal...... . ..... . .... . ... Peri ngatan Ke ... Atas Peri Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pendaftaran W aralaba

Yth ......................... ..

di Sesuai dengan informasi/ data yang kam kamii peroleh, ternyata Perusahaan Saudara tel telah mel melakukan kegi kegiatan dengan Sistem Waralaba namun bel um memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kegiatan usaha tersebut tellah me te mellanggar ketentuan sebagai berikut: 1.

Pasal 10 ayat ( 1)/PasalPasal 11 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomo Nomorr 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;

2.

..... / ..... / M M Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .... /2012 tentang Penye DAG/PER/ .. Penyellenggaraan Waralaba. Berr kenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu Be diminta dimint a Saudara terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Peringatan ini ini,, mendaftarkan Prospektus Pe Pen awaran I Pe rjanjian Waralaba*) Sa Saudara udara sesuai dengan ketentuan Waralaba pada angka 1 dan 2 d i atas, dan apabi apabilla Saudara tetap tidak mendaftarkan akan dikenal{an sanksi administratif berupa denda.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara. Pejabat Pene Penerb rbit it STPW Tembusan: 1. Dirjen PDN 2. Bupati/Walikota setempat instansi ansi penerbit STPW * sesuai dengan inst ** coret yang tid ak perlu

PERDAGA ANG NGA AN R .I., MENTER! PERDAG

ttd GITA IRAWAN WIRJ AWAN

42

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG

PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI) Nom or Nomor Lampiran Hal

............... , Tanggal .......

Peringatan Ke ... Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pember emberii Waralaba

Yth........................... di

Sesuai dengan informasi/ data yang ada pada kami ternyata Perusahaan Saudara sel se laku Pembe Pemberi ri Waralaba dengan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba .... ... . Tanggal . ... ..... ternyata ternyat a belurn melaksanakan kewajiban (STPW) Nomor .. sebagaiman se bagaimana a diatur pada Pasal ...... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor /PER/ ... /20 12 ten tang Penye yellenggaraan Waralaba sebagai berikut: ..... /M-DAG /M-DAG /PER/ .............................. ................................ ........................ ........ ...... ........................... .............. .............. ... 1.................. 2. ... .............. . .... . ... ............ . .................................................................. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung se jak tanggal pengiriman Surat Per Perin ingatan gatan ini, diminta agar Saudara melak sanakan sanakan kewajiban Saudara tersebut dan apabila Saudara tetap tidak melaksanakannya, melaksanakann ya, mak a al
Pejabatt Penerb Pejaba enerbiit STPW Tembusan: 1. Dirj Dirjen en PDN 2. Bupati /W /Walikota alikota setempat


ttd


43

LAMPIRANX

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT KEMENTERIAN)

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

NOMOR: ................ . TENTANG

PEMBERHENTIAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA S EMENTARA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan waralaba PT. ............ alamat ........... Pemilik STPW Nomor ........ Tanggal ...... .. ternyata belum melakukan: 1. Pembinaan kepada Penerima Waralaba Waralaba 2. Pelaporan kegiatan Waralaba

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 2. Peraturan Menteri Nomor .... /M-DAG/ .... /M-DAG/PER/ PER/ .. .. /2012 /2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba 3. Surat Peringatan Nomor ...... Tanggal ...... MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberhentikan sementara kegiatan STPW Nomor ....... Tanggal ...... atas nama PT........ alamat ....... paling lama 2 ( dua) bulan.

KEDUA

Selama diberhentikannnya STPW sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka P T ......... alamat ......... dilarang melakukan kegiatan Waralaba.

44

KETII GA KET

inii mu mullai berlaku pada tanggal ditetapka n . Keputusan in

Ditetapkan di Pada tanggal Pejabat Penerbit STPW Tembusan: 1. Dirjen PDN 2. Bupati /Wal /Walikota Setempat 3. Kepal Kepala Dinas Provi Provi nsijKabupatenjKota yang Membidangi Perdagangan


ttd


Salin Sal inan an sesuai dengan aslinya ......§.)el<.re;tariat Jenderal ementerian eme nterian Perdagangan R.I. 1

, ,Ke

.Q '-

i•

..

alkum,

·· M

.

,

LAS NII NINGSI H '

.

45

LAMPIRANXI

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT KEMENTERIAN)

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT PENERBIT SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

NOMOR: ................ . TENTANG PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan waralaba PT. ............ alamat ........... Pemilik STPW Nomor ........ Tanggal ...... .. ternyata belum melakukan: 1. Pembinaan kepada Penerima Waralaba 2. Pelaporan kegiatan Waralaba

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 2. Peraturan Menteri Nomor ..../M-DAG/PER/ .. /2012 /2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba 3. Keputusan Pejabat Penerbit STPW Nomor ...... Tanggal ...... Tentang Pemberhentian Sementara STPW MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Mencabut STPW Nomor ....... Tanggal ...... atas nama PT. ....... alamat ....... .

KEDUA

Dengan dicabutnya STPW sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka perusahaan Saudara dilarang melakukan kegiatan Waralaba.

46

KET KE TI GA

mullai berlaku pa Keputusan Keputusa n i n i mu pad da tanggal ditetapkan.

D itetapkan di Pada tanggal Pejabat Penerbit STPW

Tembusan: jen PDN; 1. Dir je 2. Bupati/Walikota Setempat; 3. Kepa Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memb Kepalla Dinas Pr Membiidangi Perdagangan.

MENTER! PERDAGANGAN R.I. ,

ttd


Salin Sal inan an sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Ke: - Yntee r dagangan R.I. ---r. \
n

f' \ . *

LASMINII GSIH LASMIN 1::

-·-

•

· ::-...J

47

Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012 Penyelenggaraan Waralaba

Recommend Documents