Perkembangan Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Hi jau di Perkotaan dan Permasalahannya Permasalahannya
1. Pengertian Pengertian Ruang Terbuka Hijau
Adapun pendapat dari beberapa ahi mengenai definisi dari ruang terbuka hijau, diantaranya:
Spreiregen (1965) mengemukakan bahwa ruang terbuka hijau adalah area atau ruang kota yang tidak dibangun dan permukaannya dipenuhi oleh tanaman yang berfungsi melindungi habitat, sarana lingkungan, pengamanan jaringan prasarana, sumber pertanian, kualitas atmosfer at mosfer dan menunjangi kelestarian air dan tanah.
David H. (2001), area hijau adalah tempat pohon tumbuh dan berkembang disuatu perumahan. Meliputi taman public, taman rekreasi, tempat parkir, jalan dan taman – taman – taman taman di rumah – rumah – rumah. rumah.
Pham, Duc Uy dan Nobukazu Nakagoshi (2007) mengatakan bahwa ruang terbuka hijau adalah ruang luar yang terdiri dari sekelompok tumbuhan, bersifat area terbuka secara alami di dalam kota dan merupakan aspek utama ekosistem kota dalam menjaga keanekaragam kehidupan dan dalam menghasilkan oksigen, mengurangi polusi dan kebisingan, mengurangi efek pulau panas, memengaruhi harga rumah dan nilai social serta menyediakan kesehatan kepada penghuni kota.
Khalid Zakaria, et al. (2006) menyatakan pendapat bahwa area hjau terbentuk oleh aspek buatan manusia dan alam seperti koridor jalan, sekitar bangunan, hutan kota, tepian sungai dan area alami yang sudah terbentuk sejak sekian lama.
Forman dan Gordon (1986) berdasarkan peta system guna tanah area hijau menandakan tanah yang luasnya lebih dari 10 hektar dan ditumbuhi oleh pohon – pohon – pohon pohon lebih dari 50 persen dari luas tanah. System area hijau sangat terkait dengan pertumbuhan kota, pengaturan dan manajemen kota, perubahan system guna tanah dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian manajemen kota hanya berhasil bila pemerintah kota memahami peraturan dan kepentingan area hijau dalam mengembangkan kemampuan area hijau kota.
Jadi, definisi – definisi tentang ruang terbuka hijau yang telah dibahas diatas, menyatakan bahwa ruang terbuka hijau adalah aspek utama dalam ekosiste kota dan terdiri dari hutan, taman, dan area pertanian serta memiliki fungsi ekologis, social dan ekonomi.
2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi ekologis, fungsi social dan fungsi ekonomi.
Dalam fungsi ekologis area hijau berperan sebagai penyaring pencemaran, menyediakan udara segar, menjaga kualitas air, mengatur mikroklimat, menyerap kebisingan dan menjagakeanekaragaman kehidupan.
Dalam fungsi social area hijau menyediakan area istirahat kekreasi dan riadah ke penduduk kota baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Dalam fungsi ekonomi ruang terbuka hijau memengaruhi biaya rumah dan tanah yang dekat. Secara total keberadaan ruang terbuka hijau akan meninhkatkan kualitas area
kota yang akhirnya memicu kesehatan dan kualitas hidup penghuni kota, memengaruhi gaya hidup baru, nilai dan tingkah laku akan meningkatkan penghargaan kepada lingkungan dan kemapanan kota, dan menjadi aspek utama dalam perencanaan kota masa depan. Ruang terbuka hijau sangat penting dalam menjaga keanekaragaman kehidupan di dalam kota, me njaga kualitas udara dan suhuh kota serta kualitas air. Selain yang disebutkan diatas, adapun beberapa fungsi area terbuka hijau menurut para ahli, diantaranya:
Spreiregen, (1965) fungsi ruang terbuka hijau adalah untuk menciptakan kualitas lansekap kota untuk keindahan dan kenyamanan, meningkatkan kualitas lingkungan dan pelestarian alam yang terdiri dari ruang linier atau koridor, ruang pulau atau oasis sebagai tempat perhentian.
Morancho, (2003) ruang terbuka hijau juga berfungsi menyerap kebisingan antara lalu lintas jalan raya dengan area perumahan. Selain itu pepohonan yang tubuh atau ditanam memiliki nilai estetika dan berperan menciptakan pemandangan kota yang menarik.
3. Kebijaksanaan Ruang Terbuka Hijau Isi UU No. 26 tahun 2007 adalah tentang Penataan Ruang , yaitu terwujudnya ruang nusantara yang mewadahi aspek-aspek penting kehidupan masyarakat
·masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan rutinitasn ya ·Masyarakat mempunyai kesempatan dalam mengapresiasi kebudayaan di sekitarnya, tanpa terganjal hal apapun. ·Masyarakat aktif menghasilkan nilai hal-hal yang menambah daya saingnya dalam lingkungan ·Kulitas lingkungan yang ditinggali masyarakat tidak hanya baik untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang mendatang. Visi diatas dapat terwujud jika setiap wilayah memperhatikan aspek-aspek sumber daya lingkungan hidup. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3 yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dengan terwujudnya :
keharmonisan antara lingkungan alami dan buatan;
keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadal lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Sedangkan
dalam
pasal
6
ayat
(1)
mempertegas
bahwa
penataan
ruang
diselenggarakan dengan memperhatikan potensi khusus sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan.
Pada pasal 17 memuat bahwa proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 28 sampai dengan pasal 30 memuat bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30% di mana proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 10%. Sedangkan pasal 48 memuat bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan antara lain, untuk: (1) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; (2) konservasi sumber daya alam; dan (3) pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahahan pangan Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsurunsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang terdiri dari: (1) ketentuan tentang ’amplop’ ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar ruang hijau,garis sempadan); (2) penyediaan sarana dan prasarana; (3) ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi Di UU ini juga di jelaskan secara eksplisit diuraikan tentang penegasan hal, kewajiban serta peran masyarakat, yaitu: Pasal 60 : Setiap orang berhak untuk : 1. mengetahui Rencana Tata Ruang; 2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan Tata Ruang;
4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang t erhadap pembangunan yang tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya. Pasal 61: Dalam pemanfaatannya setiap orang wajib : 1. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; 2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; 3. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan 4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. (Sumber : http://mat-doel-ars.blogspot.com/2010/10/isi-undang-undang-no-26tahun-2007.html )
4. Kondisi Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan
Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak populasi manusia maka keberadaan ruang terbuka hijau semakin hari semakin menyempit, terutama di daerah perkotaan yang padat akan bangunan-bangunan pencakar langit Hal tersebut berimplikasi buruk untuk kelangsungan seruruh makhluk hidup, karena denganberkurangnya ruang terbuka hijau mengurangi vegetasi pepohonan untuk memproduksi oksigen, mengurangi peresapan air hujan ke t anah yang dapat berakibat banjur, dan dampak buruk lainny Gambar disamping adalah gambar satelit untuk kota jakarta Terlihat pada gambar disamping ruang terbuka hijau di jakarta saja sudah sangat minim apalagi di kota-kota besar dunia lainnya, seperti new york, madrid, london dll. Gambar kota jakarta Sumber : oo le ma
Jika keberadaan ruang terbuka hijau dibiarkan semakin hari semakin sempit maka lambat laun akan terjadi ketidak seimbangan antara manusia dengan lingkungan, sehingga akan terjadi banyak bencana, seperti banjir, kadar oksigen yang menipis, dll.
Namun belakangan ini ada terobosan baru untuk mengurangi dampak buruk dari kurangnya ruang terbuka hijau di daerah perkotaa n yaitu dengan ecological building design, atau dikenal dengan bangunan yang ramah lingkungan atau yang peduli akan kelestarian lingkungan. Salah satu konsepnya adalah dengan pengaplikasian vertical garden karena sulitnya lahan horizontal di daerah perkotaan maka vertical gardenmerupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian alam Vertical garden Sumber : http://flowerpower.com.au/information/gardening/ve rtigro-vertical-garden-system/
lingkungan dalam permasalahan ruang terbuka hijau. Vertical garden memang tidak dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan, namun dengan pengaplikasian vertical garden secara massal
Vertical garden Sumber : http://beforeitsnews.com/selfsufficiency/2013/07/survival-food-verticalgardening-video-2461092.html
dapat membuat tatanan kota akan terlihat lebih asri dan lebih sejuk
5. Permasalahan Yang Ditimbulkannya
Ruang terbuka hijau di daerah perkotaan semakin hari semakin menipis, permasalahaan yang ditimbulkan dari hal tersebut sangat beragam, yaitu diantaranya : 1. Berkurangnya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan membuat area resapan air hujan semakin berkurang sehingga memungkinkan terjadinya banjir di daerah perkotaan apabila diguyur hujan yang deras 2. Berkurangnya ruang terbuka hijau berdampak semakin sedikitn ya lahan untuk menanam vegetasi pepohonan, sehingga semakin berkurang pula oksigen yang kita dapatkan setiap harinya mengingat pohon merupakan penghasil oksigen bagi kelangsungan umat manusia, dengan kata lain polusi dan pencemaran udara akan semakin tinggi 3. Berkurangnya ruang terbuka hijau juga memberi pengaruh buruk ter hadap perkembangan mental psikis manusia, karena ruang terbuka hijau dapat memberikan refreshing terhadap mental manusia, 4. Berkurangnya ruang terbuka hujau di daerah perkotaan juga membuat suhu rata-rata di daerah perkotaan tersebut akan semakin panas, karena tidak adanya vegetasi pepohonan yang berfungsi sebagai perindan g dan penyejuk
6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya
Wilayah perkotaan memerlukan ruang-ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitas sekaligus mengendalikan kenyamanan iklim mikro dan keserasian estetika kota. Namun dewasa ini, Ruang Terbuka Hijau di perkotaan mulai terjadi pengalihan fungsi dari fungsi yang sebenarnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara keseluruhan perkembangan dan perubahan pola tata guna lahan pada kawasan permukiman dan perkotaan berjalan dan berkembang secara dinamis dan natural terhadap alam, dan dipengaruhi oleh:
• Faktor manusia, yang terdiri dari: -
Kebutuhan manusia akan tempat tinggal,
-
Potensi manusia,
-
Finansial,
-
Sosial budaya
-
Faktor kepemilikan/warisan
-
Teknologi. • Faktor fisik kota, meliputi
- pusat kegiatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan kota -
Faktor lokasi yang strategis
-
Faktor kelengkapan infrastruktur dan sarana prasarana
-
Faktor subsidi pajak bumi dan bangunan (PBB)
- jaringan transportasi sebagai aksesibilitas kemudahan pencapaian. • Faktor bentang alam yang berupa -
kemiringan lereng dan ketinggian lahan.
-
Faktor saluran irigasi kurang berfungsi
( Sumber : http://www.pps.unud.ac.id/thesis/detail-719-kajian-alih-fungsi-ruang-terbukahijau-di-kota-denpasar.html )
7. Upaya dalam Penanggulangan Masalah
Untuk mengurangi atau meminimalisir masalah-masalah yang terjadi terkait dengan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri diperlukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah selaku aparatur negara saja, tetapi peran aktif dari masyarakatpun sangat dibutuhkan di dalamnya. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan guna penanggulangan masalah yang terjadi berdasarkan dari peran masing-masing pelaku seperti : a. Peran Masyarakat Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada
tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip:
Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang ruang terbuka hijau;
memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau;
menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika; memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam mewujudkan penghijauan antara lain: dalam lingkup kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), pedoman ini ditujukan pada tahap pemanfaatan ruang terbuka hijau, dimana rencana pembangunannya akan disusun dan ditetapkan.
Peran masyarakat, swasta dan badan hukumdalam penyediaan RTH publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH. Peran dalam penyediaan RTH ini dapat berupa:
Pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
Menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
Membiayai pembangunan RTH publik;
Membiayai pemeliharaan RTH publik;
Mengawasi pemanfaatan RTH publik;
Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.
Peran masyarakat pada RTH privat meliputi:
Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, bermdan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.
Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upayaupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat:
Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta ruang terbuka hijau dapat membentuk suatu komunitas ruang terbuka hijau. Misalnya: membentuk forum masyarakatpeduli ruang terbuka hijau atau komunitas masyarakat ruang terbuka hijau di setiap daerah;
Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau;
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas, dan sebagainya) dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
Bekerjasama
dengan
pemerintah
dalam
menyusun
mekanisme
pengaduan,
penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama;
Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian
b. Pihak Swasta
Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang terbuka hijau. Terutama kare na kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan. Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak swasta:
Pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha (mall, plaza, dan sebagainya) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau;
Bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau;
Menfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan ruang terbuka hijau maupun dengan proses
diskusi dan seminar;
Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
f)Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
c. Lembaga Hukum
Lembaga atau badan hukum yang dimaksud merupakan Organisasi non pemerintah, atau organisasi lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya. Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan organisasi non-pemerintah antara lain:
Membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan ruang terbuka hijau;
Menyelenggarakan proses mediasi jikaterdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
Berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
Mendorong
dan/atau
menfasilitasi
proses
pembelajaran
masyarakat
untuk
memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan ruang terbuka hijau, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab. Dengan membentuk badan atau lembaga bersama antara pemerintah, perwakilan masyarakat dan swasta untuk aktif melakukan mediasi;
Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
( Sumber : http://www.penataanruang.net/taru/upload/nspk/pedoman/rth/9.bab4.pdf )
8. Tinjauan Kasus Perkembangan Ruang Terbuka Hijau KDB 0% di Denpasar
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 1999-2004, Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0%, dapat ditampilkan seperti Gambar 3.1 berikut.
Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2010 Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Berdasarkan RTRW Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 1999-2044
Sesuai dengan Perda tentang RTRW Kota Denpasar, ketentuan pengelolaan kawasan RTHK KDB 0% adalah: pemanfaatan RTHK sebagai kawasan hijau tanpa bangunan dan atau sebagai kawasan hijau boleh ada bangunan yang tidak pemanen serta tidak berfungsi sebagai tempat bermukim. Bagi bangunan yang ada sebelum perda ini diberlakukan pengaturannya ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Denpasar. Kaitannya dengan rencana penataan ruang ada tiga jenis perubahan fungsi terhadap dokumen RTRW Kota Denpasar, perubahan fungsi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)
jenis
Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) 0%, di lokasi Denpasar yaitu: 1. Perubahan Fungsi, yaitu perubahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu yang ditetapkan dalam RTRW Kota Denpasar. 2. Perubahan Blok Peruntukan, yaitu pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan, yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tiap blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang RTRW Kota Denpasar 3. Perubahan Persyaratan Teknis, yaitu pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan peraturan setempat yang ditetapkan dalam RTRW Kota Denpasar.
Faktor mempengaruhi alih fungsi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0%, di Denpasar yaitu: 1.
Fungsi lahan ditempati saat ini, yaitu tempat tinggal/ perumahan, tempat usaha, dan industri
2.
Memilih lahan, yaitu faktor lokasi strategis, infrastruktur dan sarana prasaran, ekonomi/harga lahan murah, dan kepemilikan/warisan.
3.
Memilih membangun, yaitu faktor kebutuhan tempat tinggal, infrastuktur dan sarana prasaran, lokasi strategis, dan sosial budaya/ adat.
4.
Mengalihfungsikan lahan, yaitu faktor lokasi strategis, dan saluran irigasi kurang berfungsi lagi.
5.
Menyewa/mengontrak lahan, yaitu infrastruktur dan sarana prasarana, kebutuhan tempat tinggal, lokasi strategis, dan ekonomi/harga sewa/ kontrak lahan.
( Sumber : https://www.scribd.com/doc/146124940/Tesis-Bab-III-Metode-Penelitian-Final )
MATA KULIAH PILIHAN ARSITEKTUR PERTAMANAN Semester / Tahun : Ganjil / 2014
TUGAS 2 “
Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan dan Permasalahannya ”
Disusun Oleh :
Ni Nyoman Ayuk Widiari
1204205011
I Gusti Bagus Sukma Esa
1204205012
I Gusti Ngurah Eddy Suryadinata
1204205013
Cokorda Widhiyani
1204205016
Andi Rayno Ulvania Saransi
1204205017
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA BALI
2014
