1. Pengertian dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka (Open Space) merupakan ruang terbuka yang selalu
terletak di luar massa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan
oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-
macam kegiatan. Yang dimaksud dengan ruang terbuka antara lain jalan,
pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota dan
taman rekreasi (Hakim, 2003 : 50).
Dilihat dari sifatnya ruang terbuka bisa dibedakan menjadi ruang
terbuka "privat" (memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan
kepemilikannya bersifat pribadi, contoh halaman rumah tinggal), ruang
terbuka "semi privat" (ruang publik yang kepemilikannya pribadi namun
bisa diakses langsung oleh masyarakat, contoh Senayan, Ancol) dan ruang
terbuka "umum" (kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung
oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, contoh alun-alun, trotoar).
Ruang terbuka tidak selalu harus memiliki bentuk fisik (baca: lahan
dan lokasi) definitif. Dalam bahasa arsitektur, ruang terbuka yang telah
berwujud fisik ini sering juga disebut sebagai ruang publik, sebutan yang
sekali lagi menekankan aspek aksesibilitasnya. Ruang terbuka atau ruang
publik ditinjau dari bentuk fisiknya dapat rupa Ruang Terbuka Hijau dan
Ruang Terbuka Binaan atau Publik dan Privat. (Hakim, 2003).
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces)
Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) adalah kawasan atau areal
permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi
perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan
atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.
Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air
dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) di tengah-tengah
ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas
lansekap kota.
Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah.
Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini
baru mencapai 10% dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau
diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi
publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur
nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada.
Kebijaksanaan pertanahan di perkotaan yang sejalan dengan aspek
lingkungan hidup adalah jaminan terhadap kelangsungan ruang terbuka
hijau. Ruang terbuka hijau ini mempunyai fungsi "hidro-orologis",
nilai estetika dan seyogyanya sekaligus sebagai wahana interaksi
sosial bagi penduduk di perkotaan. Taman-taman di kota menjadi wahana
bagi kegiatan masyarakat untuk acara keluarga, bersantai, olah raga
ringan dan lainnya. Demikian pentingnya ruang terbuka hijau ini, maka
hendaknya semua pihak yang terkait harus mempertahankan keberadaannya
dari keinginan untuk merobahnya. Ruang Terbuka Hijau (Green
Openspaces) terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTH Binaan) dan
Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL).
Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB) adalah ruang atau kawasan yang
lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok,
dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/ umum, dengan permukaan
tanah di dominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil
tanaman.Kawasan/ruang hijau terbuka binaan sebagai upaya menciptakan
keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau yang
berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi
udara dan perlindungan terhadap flora
Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL) adalah ruang atau kawasan yang
lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok,
dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/ umum, di dominasi oleh
tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya. Kawasan hijau
lindung terdiri dari cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan
lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau,
dsbnya.
2. Ruang Terbuka Binaan (Built Openspaces)
Ruang Terbuka Binaan atau Built Openspaces, terdiri dari Ruang
Terbuka Binaan Publik (RTBPU) Dan Ruang Terbuka Binaan Privat (RTBPV).
Ruang Terbuka Binaan Publik (RTBP) adalah ruang atau kawasan yang
lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok,
dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/ umum, dengan permukaan
tanah di dominasi keseluruhan oleh perkerasan. Ruang Terbuka Binaan
Publik makro antara lain: ruang jalan, kawasan bandar udara, kawasan
pelabuhan laut, daerah rekreasi, dan Ruang Terbuka Binaan Publik mikro
seperti mall di lingkungan terbatas, halaman mesjid, halaman gereja,
plaza di antara gedung perkantoran dan kantin.
Ruang Terbuka Binaan Privat (RTBPV) adalah ruang atau kawasan yang
lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok,
dimana penggunaannya lebih bersifat terbatas/ pribadi. Ruang Terbuka
Binaan Privat antara lain: halaman rumah tinggal dengan berbagai
luasan persil
3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau
Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih
baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan
perkotaan. fungsi dari RTH bagi kota yaitu: untuk meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk
memaksimumkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan
lingkungan yang lebih baik dan sehat. RTH memiliki fungsi sebagai
berikut:
Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem
sirkulasi udara (paru-paru kota);
pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara
alami dapat berlangsung lancar;
sebagai peneduh;
produsen oksigen;
penyerap air hujan;
penyedia habitat satwa;
penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
penahan angin.
Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
1. Fungsi sosial dan budaya:
menggambarkan ekspresi budaya lokal;
merupakan media komunikasi warga kota;
tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan
pelatihan dalam mempelajari alam.
2. Fungsi ekonomi:
sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah,
daun, sayur mayur;
bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan dan lain-lain.
3. Fungsi estetika:
meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari
skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun
makro: lansekap kota secara keseluruhan;
menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
pembentuk faktor keindahan arsitektural;
menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun
dan tidak terbangun.
4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:
1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible),
yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan
mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible),
yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan
kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan
beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau
keanekaragaman hayati).
2. UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
1. Rangkuman undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan
RUANG BAB I Definisi (Ketentuan Umum)
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai
jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.
BAB II Asas dan Tujuan
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang
diselenggarakan berdasarkan asas:
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. pelindungan kepentingan umum;
h. kepastian hokum
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan
Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
BAB III Klasifikasi Penataan Ruang
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama
kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis
kawasan.
Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah
dan sistem internal perkotaan.
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas
kawasan lindung dan kawasanbudi daya.
Penataan ruang berdasarkan wilayah administratifterdiri atas
penataan ruang
BAB IV Tugas dan wewenang
Tugas Pemerintah:
a. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada
Pemerintah dan pemerintah daerah.
c. Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan tetapmenghormati hak yang dimiliki orang sesuai
dengan
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
penataan ruang meliputi:
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis
kabupaten/kota;
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
dan
kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
b. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
c. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
kabupaten/kota.
BAB V Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman
bidang penataan ruang
BAB VI Pelaksanaan Penataan Ruang
Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum
tata ruang dan. rencana rinci tata ruang.dengan hierarki:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang
wilayah kota.
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota & Kabupaten:
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah
provinsi;
b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi
penataan ruang kabupaten;
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten
Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem
perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan
system jaringan prasarana wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung
kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang
berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
g. rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di
wilayah kabupaten;
mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antarsektor;
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
h. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau:
rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana
jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor
informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk
menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial
ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan
perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu
rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun .Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang
berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial
negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan
dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau
kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun Rencana tata
ruang wilayah kabupaten ditetapkandengan peraturan daerah kabupaten.
Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan
ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi
ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan
mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan
udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. provinsi, dan
kabupaten/kota dilakukan:
a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang
wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang
dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang
wilayah dan kawasan strategis
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta
pengenaan sanksi.
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada: a. kawasan
perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan
yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau
lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah
kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Rencana
tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat
koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan
a. Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah
kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
b. Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2
(dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih
wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program
pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi
antarwilayah kabupaten/kota terkait.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan
a. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan
bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten.
b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2
(dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih
wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota.
c. Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten/kota yang mempunyai lembaga pengelolaan tersendiri,
pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.
Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
a. Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih
wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama
antardaerah.
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perkotaan
diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB VII Pengawasan Penataan Ruang
Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap
kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
BAB VIII Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat
berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
3. Kondisi Perkembangan Ruang Terbuka Diperkotaan
James Siahaan (2010) menyatakan bahwa kecenderungan terjadinya
penurunan kuantitas ruang publik, terutama RTH pada 30 tahun terakhir
sangat signifikan. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan
Bandung, luasan RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an
menjadi 10% pada saat ini. Ruang terbuka hijau yang ada sebagian besar
telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman
baru.
Sejumlah areal di perkotaan, dalam beberapa dasawarsa terakhir
ini, ruang publik, telah tersingkir akibat pembangunan gedung-gedung
yang cenderung berpola "kontainer"(container development) yakni bangunan
yang secara sekaligus dapat menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi,
seperti Mall, Perkantoran, Hotel, dan lain lain yang berpeluang
menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Ruang terbuka hijau
yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah. Hampir disemua kota besar di
Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota.
Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain,
olah raga dan komunikasi publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus
mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ruang Terbuka
Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi perkembangan ruang terbuka di
perkotaan yaitu:
Faktor Urbanisasi
Faktor Peningkatan Jumlah Penduduk
Faktor Sosial Ekonomi
Faktor Sosial Budaya
Faktor Alokasi Ruang Terbuka Hijau Dalam RTRW
Faktor Fasilitas Kesehatan
Faktor Jumlah Pendatang
Faktor Kepadatan Penduduk
Faktor Fasilitas Pendidikan
5. Aktivitas yang Ditimbulkan Dalam Ruang Terbuka
Faktor Urbanisasi
Perkembangan urbanisasi di Indonesia dapat diamati dari 3 (tiga)
aspek : pertama, jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan
(kini mencapai 120 juta dari total 230 juta jiwa); kedua, sebaran
penduduk yang tidak merata (hampir 70% di Jawa dengan 125 juta jiwa
dan di Sumatera dengan 45 juta jiwa); serta, ketiga, laju urbanisasi
yang tinggi, dimana kota-kota metropolitan, seperti: Jakarta,
Surabaya, Medan, Palembang, dan Makassar. Pertambahan jumlah penduduk
tersebut mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman
yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut
menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi
kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya
untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin
merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat
tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga
keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin
tidak nyaman untuk beraktivitas.
Faktor Peningkatan Jumlah Penduduk
Adanya peningkatan jumlah penduduk ditiap tahunnya di suatu wilayah
perkotaan namun tidak diiringi dengan pertambahan lahan menyebabkan
lahan untuk RTH dialihfungsikan untuk pembangunan hunian dan kebutuhan
prasarana kota. Selain itu, cepatnya peningkatan harga lahan di
kawasan perkotaan menyebabkan lahan menjadi suatu komoditas yang
menguntungkan sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk membangun
lahan tersebut menjadi perumahan atau kawasan perdagangan yang dapat
memberikan keuntungan daripada membangun taman. Akibatnya luasan RTH
semakin berkurang dari waktu ke waktu.
Faktor sosial ekonomi
Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dari berkembangnya
saranaprasarana dan kegiatan usaha masyarakat di wilayah tersebut.
Sarana-prasarana tersebut dikelompokkan menjadi fasilitas pendidikan,
fasilitas kesehatan, dan fasilitas perekonomian.
Faktor sosial budaya
Adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat
pengaruh luar, komunikasi dan sistem informasi.
Faktor Alokasi Ruang Terbuka Hijau dalam RTRW
Bila alokasi Ruang Terbuka Hijau dalam RTRW berkurang, maka terjadi
2 perubahan yaitu perubahan luas Ruang Terbuka Hijau yang terjadi
besar atau luas Ruang Terbuka Hijau berkurang.
Faktor Fasilitas Kesehatan
Semakin banyak pertumbuhan fasilitas kesehatan yang dibangun maka
perubahan luas Ruang Terbuka Hijau juga akan semakin besar. Hal ini
dapat dilihat dari hasil regresi pada variabel fasilitas kesehatan
yang memiliki nilai positif. Pembangunan fasilitas kesehatan yang
tinggi mencerminkan kebutuhan kesejahteraan yang besar sehingga dalam
pembangunannya memerlukan lahan yang tidak sedikit. Contoh fasilitas
kesehatan yang memerlukan lahan yang cukup besar adalah rumah sakit.
Faktor Jumlah Pendatang
Semakin tinggi pertumbuhan jumlah pendatang maka perubahan luas
Ruang Terbuka Hijau semakin besar. Pertumbuhan jumlah pendatang yang
semakin banyak akan meningkatkan kebutuhan akan ruang, namun luas
lahan di suatu wilayah perkotaan tidak bertambah maka terjadi alih
fungsi lahan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi kebutuhan ruang
tersebut, sehingga luas Ruang Terbuka Hijau akan semakin kecil.
Faktor Kepadatan Penduduk
Hasil analisis menunjukkan variabel pertumbuhan kepadatan
penduduk berpengaruh secara positif terhadap perubahan luas Ruang
Terbuka Hijau. Interpretasi atas hal ini adalah semakin meningkatnya
kepadatan penduduk, cenderung akan berdampak pada meningkatnya
perubahan luas Ruang Terbuka Hijau. Tingkat pertumbuhan kepadatan
penduduk yang tinggi tentu akan meningkatkan kebutuhan penduduk akan
ruang terbangun seperti pemukiman dan berbagai fasilitas. Populasi
manusia akan terus bertambah, sedangkan luasan laha/ketersediaan ruang
tidak pernah bertambah, sehingga permintaan akan kebutuhan untuk
ketersediaan ruang semakin bertambah. Alih fungsi lahan merupakan cara
yang paling banyak ditempuh dalam memenuhi kebutuhan tersebut,
sehingga banyak Ruang Terbuka Hijau yang berkurang luasannya akibat
diubah menjadi ruang terbangun.
Faktor Fasilitas Pendidikan
Pertumbuhan fasilitas pendidikan berperan negatif. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan jumlah fasilitas
pendidikan yang dibangun maka perubahan luas Ruang Terbuka Hijau
rendah. Hal tersebut bisa terjadi karena kemungkinan pertumbuhan
fasilitas pendidikan seperti lembaga-lembaga kursus dibangun di area
yang memang bukan lahan Ruang Terbuka Hijau atau dengan kata lain
fasilitas tersebut dibangun di area lahan terbangun, misalnya di
kawasan pertokoan.
6. Usaha Penanggulangan Masalah
Beberapa usaha penanggulangan yang dapat dilakukan antara lain :
Membuat peraturan tentang standar penataan ruang berkaitan dengan
penyediaan ruang terbuka hijau.
Upaya-upaya dalam skala kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat
secara mandiri seperti menanam pohon atau tanaman perdu, selain udara
menjadi lebih sejuk, polusi udara juga bisa dikurangi.
Untuk menutupi kekurangan tempat menyimpan cadangan air tanah, setiap
keluarga bisa melengkapi rumahnya, yang masih memiliki sedikit
halaman, dengan sumur resapan.
Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah antara lain adalah:
Melakukan revisi UU 26/2007 tentang penataan ruang untuk dapat lebih
mengakomodasikan kebutuhan pengembangan RTH.
Menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan (NSPM) untuk peyelenggaraan dan
pengelolaan RTH.
Menetapkan kebutuhan luas minimum RTH sesuai dengan karakteristik
kota, dan indikator keberhasilan pengembangan RTH suatu kota.
Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentangnya pentingnya RTH
melalui gerakan kota hijau (green cities).
Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih
meningkatkan peran swasta dan masyarakat melalui bentuk-bentuk
kerjasama yang saling menguntungkan.
Mengembangkan proyek-proyek percontohan RTH untuk berbagai jenis dan
bentuk yang ada di beberapa wilayah kota.
7. Peran Arsitektur Pertamanan
Arsitektur Pertanaman adalah bidang ilmu dan seni yang mempelajari
pengaturan ruang dan massa di alam terbuka, dengan mengkomposisikan
elemen-elemen lanskap baik alami maupun buatan. Tujuannya agar tercipta
sebuah keteraturan, terciptanya suatu karya lingkungan yang fungsional
serta berestetika, sehingga tercapai kepuasan manusia, namun tetap
selaras dengan alam. Ilmu dan seni arsitektur pertamanan yaitu aktif
dalam kegiatan perancangan tanaman (landscape planning), perencanaan
tapak (site planning), serta perencanaan detail taman (detail landscape
design). Peran arsitektur pertamanan dalam perkembangan ruang terbuka
hijau di wilayah perkotaan sangat penting, dalam mewujudkan suatu ruang
terbuka hijau yang indah tak hanya cukup dengan sekedar indah namun harus
juga bagaimana fungsionalitasnya, selain itu kesesuaian antara komponen
(contoh, tanaman) dengan habitatnya juga harus dipertimbangkan karena
tidak semua tanaman bisa hidup baik dalam semua kondisi lahan. Arsitektur
pertamanan merupakan bidang ilmu yang paling paham dalam mengkombinasikan
beberapa hal tersebut demi terciptanya sebuah ruang terbuka hijau yang
fungsional serta bernilai estetika tinggi.
