Perkawinan Beda Kewarganegaraan

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahiim, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan ketabahan bagi hamba-Nya. Serta memberi ilmu pengetahuan yang banyak agar kita tidak merasa kesulitan. Salawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan wahyu-Nya kepada hamba-Nya yang setia sampai akhir zaman. Makalah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Beda Kewarganegaraan” ini, disusun sebagai salah satu tugas Peganti UTS mata kuliah Perdata Islam di Fakultas Hukum UNMA. Dalam penyusunan makalah ini penulis banyak mendapat bantuan dan sumbangan pemikiran, serta dorongan dari berbagai pihak, tetapi tidak luput dari kendala yang begitu banyak. Akhir kata semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis, Amin yarobbal ‘alamiin. Pandeglang,

April 2013

Penyusun

i

DAFTAR ISI JUDUL ………………………..…………………………

i

KATA PENGANTAR……………………………….…..

ii

DAFTAR ISI……………………………………………

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah….……………………….

1

B. Rumusan Masalah ………………………………….

1

C. Tujuan Penulisan …………………………………..

1

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Perkawinan Beda Kewarganegaraan…….. B.

Pelaksanaan Perkawinan Beda Kewarganegaraan ….

C. Contoh Kasus Perkawinan Beda Kewarganegaraan ..

2 6 13

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………. DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………..

18 19

ii

MAKALAH

Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Beda Kewarganegaraan Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Mata Kuliah Hukum Perkawinan

Disusun Oleh :  

Masduki Aas Nurhasanah

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATHALA’UL ANWAR BANTEN 2013 iii

BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini banyak terjadi perkawinan campuran di Indonesia. Pengertian Perkawinan Campuran menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dalam pasal 57 adalah "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan adalah lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian "perkawinan campuran" dalam GHR, karena kriteria perkawinan campuran menurut UUP hanya didasarkan atas adanya hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan semata-mata dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia.

Untuk

dapat

melangsungkan

perkawinan

campuran diperlukan syarat-syarat menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UUP). Perkawinan campuran diatur dalam BAB XII bagian ketiga dari pasal 57 sampai dengan pasal 62 UUP. Akibat hukum perkawinan campuran dapat berdampak

terhadap

status

kewarganegaraan

suami

istri

dan

status

kewarganegaraan ibunya. Akibat hukum yang lain dari perkawinan campuran di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dapat dianalogikan dengan akibat perkawinan yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UUP. B. Rumusan Masalah Bagaimana Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan? C. Tujuan Penulisan Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional serta agar ingin lebih megkaji dan memahami tentang Bagaimana Perkawinan Beda Kewarganegaraan.

1

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena berbedaan kewarganegaraan Indonesia. Menurut Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 tahun

1974

dikatakan

kewarganegaraan

yang

bahwa

bagi

melakukan

orang-orang perkawinan

yang

berlainan

campuran,

dapat

memperoleh kewarganegaraan dari sumai/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditenutkan dalam Undangundang Kewarganegaraan.1 Adapun unsur-unsur yang terdapat dalan perkawinan campur adalah perkawinan dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaaan kewarganegaraan, yang salah satu pihak harus warga negara Indonesia. 1.

Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA. Jadi menurut perundang perkawinan itu adalah ikatan antara seorang peria dan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan Pasal 26 KUHPerdata antara lain berisi kenentuan sebagai berikut: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Pasal 81 KUHPerdata antara lain berisi kenentuan sebagai berikut: Tiada suatu upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan , sebelum dua pihak membuktikan pada pejabat agama

1

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar maju, Jakarta, 1990. Hlm. 14

2

mereka. Bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlanggung . Pasal 81 KUHPerdata ini diperkuat oleh Pasal 530 (10) KUPpidana yang menyatakan sesorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa berlangsung di hadapan pejabat itu sudah dilakukan. Diancam dengan pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah. Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, tersebut menunjukan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam hukum Hindu-budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang terdahulu disebut pribumi (inlander) dari timur Asia (Vreemde Oosterlingen) tertentu atau diluar Cina . Selain kesimpulan peratuarn perkawinan yang berlaku di Zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdata (bw), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan Falsafah Negara Pancasila yang menempetkan ajaran Ketuhanan yang Maha ESA di atas segala-galanya. Pengertian perkawinan sebagai mana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perlu di pahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena itu merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undangundang No.1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan. Menurud Hukum Islam perkawinan adalah Akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serahan) dan Diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi tidak demikian maka perkawinanan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi 3

Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jadi perkawinan menurud agama islam adalh perikatan antara wali perempuan (calon Isteri) dengan Calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang peria dengan seorang wanita sajah sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 2.

Menurut Undang-undang kewarganegaraan Di dalam Undang-undang Kewarga negaraan No. 12 Tahun 2006 Pasal 26 (1) antara lain berisi kenentuan sebagai berikut: Perempuan warga negara indonesia yang kawin dengan lakilaki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya. Kewarga negaraan isteri mengikuti kewarga negaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Pasal 26 (2) antara lain berisi kenentuan sebagai berikut: Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia jika menurut Hukum asal Negara Istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai perkawinan tersebut. Pasal-pasal tersebut menyatakan kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali setelah memperoleh

warganegaraan

RI

istri

itu

masih

mempunyai

kewarganegaraan lain kehilangan kewarganegaraan lain. Kehilangan kewarganegaraan RI oleh seorang istri dengan sendirinya berlaku terhadap suaminya, kecuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan. Seorang yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinan kehilangan kewarganegaraan RI memperoleh kewarganegaraan itu kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.

4

Seseorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya itu lagi, jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu terputus kepada pengadilan Negeri atau perwakilan RI dari tempat tinggalnya. Lebih lanjut di katakan bahwa perkawinan canpur yang dilangsungkan di indonesia dilakukan menurud Undang-undang Perkawinan ini Undangundang No. 1 Tahun 1974 pasal 59 (2) . perkawinan campuran itu tidak dapat: Perkawinan campur yang dilangsungkandi indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan. Dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang berlaku bagi pihak masing-masing telah di penuhi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 60 antara lain berisi kenentuan sebagai berikut: 1. Perkawinan campur tidak bisa dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. 2. untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campur, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, di berikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 3. jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat

keterangan

itu,

maka

atas

permintaannya

yang

berkepentingan, pengadilan memberikan putusan dengn tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

5

4. jika pengadilan memutuskan bahwa melolakan tidak beralasan keputusan itu menjadi penganti keterangan yang tersebut ayat (3). 5. surat keterangan atau keputusan penganti keterangan tidak mempunyai

kekuatan

lagi

jika

perkawinan

itu

tidak

dilangsungkan dalam masa emam (6) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campur, maka oleh karena itu menurut hukum yang berlaku bagi pihak masingmasing berwenang mencatat perkawinan, diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi B. Pelaksanaan Perkawinan Beda Kewarganegaraan 1. Syarat Syahnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Syarat-syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil maupun formil. Syaratsyarat materil, yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formal atas-formalitas atau

tata

cara

yang

harus

dipenuhi

sebelum

dan

pada

saat

dilangsungkannya perkawinan. Syarat materil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja. Syarat-syarat sahnya perkawian yang materil umum dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu :2 a. Syarat-syarat materil yang berlaku umum : Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur di dalam pasal dan mengenai hal sebagai berikut : 1)

Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.

2

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 9.

6

2)

Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.

3)

Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal diijinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4)

Waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinanya yaitu a) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian. b) 3 kali suci atau minimal 90 hari bila putus karena perceraian dan ia masih berdatang bulan. c) 90 hari, bila putus karena perceraian, tetapi tidak berdatangan bulan. d) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil. e) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin. f) Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan. b. Syarat materil yang berlaku khusus. Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) Tidak melanggar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang : a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas. b) Berhubungan darah dan garis keturunan ke samping. c) Berhubungan semenda. 7

d) Berhubungan susuan. e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami istri lebih dan seorang. f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. g) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. h) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain. b. Ijin orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Syaratsyarat formil, meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) Pemberitahuan kehendaknya akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. 3) Pelaksanaan

perkawman

menurut

hukum

agamanya

dan

kepercayaanya masing-masing. 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain syarat-syarat di atas, masih ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Hal dimaksud adalah mengenai larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi yang bergama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah ; Talak dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. 2. Prosedur perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia Menurut Abdul Azis3 apabila perkawinan campuran itu dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut UU Perkawinan (pasal 59 ayat 2). Mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat3

Abdul Azis, 2008. Perkawinan Campuran. http://pagarut.pta-bandung.net/index.php?

8

syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1). Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 2). Apabila pegawai

pencatat

menolak

memberikan

surat

keterang

itu,

yang

berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakkan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (pasal 60 ayat 3). Setelah surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka

perkawinan

segera

dilangsungkan.

Pelangsungan

perkawinan

dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama islam, menurut hukum islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama islam, kedua mempelai harus beragama islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk ketentuan upacara catatan sipil. Pelangsungan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat. Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5). Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi (pasal 60 ayat 1). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan,

9

diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi (pasal 60 ayat 2). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan beragama islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil. Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (Pasal 61 ayat 2). Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 ayat 3). Setiap

orang

yang

akan

melangsungkan

perkawinan

harus

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi yang bergama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah; Talak dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya

10

(sepuluh)

hari

kerja

sebelum

perkawinan

dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama istri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin. Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian, apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi semua dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UndangUndang. Selain itu juga pegawai pencatat perkawinan juga meneliti tentang 10

hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : 1. Kutipan akta kelahiran atau akta kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan itu. 2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua talon mempelai. 3. Ijin tertulis/ijin pegadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 4. Ijin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal talon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri. 5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 6.

Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

7.

Ijin

tertulis

dari

pejabat

yang

ditunjuk

oleh

Menteri

HANKAM/PANGAB/POLRI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota TNI/Polr. 8.

Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang lain.

Dalam melaksanakan penelitian tersebut pegawai pencatat harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima bagitu yang dikemukakan oleh pihak yang akap melangsungkan perkawinan. Setelah melakukan penelitian 11

dengan sebaik-baiknya, maka pegawai pencatat menulis daftar yang disediakan untuk itu. Apabila pernyataan dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan, ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat kemudian melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila telah cukup meneliti apa syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan khusus. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat. Pengumuman memuat data diri pribadi caion mempelai dan orang tua

calon

mempelai

serta

hari,

tanggal,

jam

dan

tempat

akan

dilangsungkannva perkawinan. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dilaksanakan di hadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan

perkawinan

dimulai

sejak

pemberitahuan

kehendak

melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan. Selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka

12

perkawinan telah tercatat secara resmi.setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. C. Contoh Kasus Perkawinan Beda Kewarganegaraan KASUS POSISI NY. SURTIATI Wu Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan campuran dengan Dr. CHARLIE WU alias WU CHIA HSIN yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta. Perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang lahir di Jakarta dan berkewarganegaraan Amerika Serikat yang bernama Alice dan Denise. Sejak awal perkawinan ternyata hubungan keduanya sudah tidak harmonis. Ketidakharmonisan tersebut akhirnya berbuntut pada gugatan cerai yang diajukan Dr. Charlie Wu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Gugatannya Dr. Charlie Wu memohon agar hak asuh atas kedua anaknya diberikan kepadanya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut yang kemudian ditegaskan lewat keputusan banding. Ny. Surtiati Wu yang merasa tidak puas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasinya ditolak. ANALISA Mengingat tahun kelahiran kedua anak tersebut adalah 1986 dan 1987, maka peraturan yang mengatur adalah undang-undang No. 62 tahun 1968. Dalam Pasal 1b tersebut menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah seorang WNI dengan pengertian hubungan kekeluargaan itu diadakan sebelum orang itu berusia 18 tahun dan belum menikah di bawah usia 18 tahun. Dengan ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut secara ketat asas “ius sanguinis”. Oleh sebab itu, seperti dalam kasus ini dimana terjadi perkawinan campuran antara perempuan WNI (Ny Surtiati) dengan lakilaki WNA (Dr. Charlie Wu), maka anak yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan si ayah dimanapun ia dilahirkan. Mengenai ketentuan ini terdapat pengecualian yakni apabila negara si ayah tidak memberikan

13

kewarganegaraan bagi si anak yang dilahirkan sehingga si anak akan berstatus “stateless” atau tanpa kewarganegaraan. Dalam kasus ini, Dr. Charlie Wu merupakan warga negara Amerika yang menganut asas kewarganegaraan “ius soli”, dimana seseorang mendapat kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Kedua anak yang merupakan hasil perkawinan campuran antara Dr. Charlie Wu dengan Ny. Surtiati dilahirkan di Indonesia, tepatnya Jakarta. Dengan demikian, terjadi pertemuan antara dua asas kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan pasal 1 b UU No. 62 tahun 1958, kedua anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ayah mereka, yakni Amerika. Namun, berdasarkan asas “ius soli” yang dianut oleh Amerika Serikat, kewarganegaraan kedua anak tersebut mengikuti tempat kelahiran mereka, yaitu Indonesia. Hal ini mengakibatkan kedua anak tersebut menjadi “stateless”. Akan tetapi, UU no.62 tahun 1958 menganut asas anti “apatride” dimana terjadi seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Oleh sebab itu, dalam kasus seperti ini, kedua anak itu dapat menjadi WNI jika sang ibu mengajukan permohonan ke pengadilan. Dalam kasus ini, kedua anak tersebut menjadi warga negara Amerika. Hal ini dimungkinkan dengan pengakuan Dr. Charlie Wu bahwa kedua anak tersebut adalah kedua anaknya sehingga harus mengikuti kewarganegaraannya yakni Amerika. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 UU No. 62 tahun 1958 dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang diakui oleh orang asing sebagai anaknya dan memperoleh paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, maka ia memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut. Karena Dr. Charlie Wu mengajukan permohonan paspor kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dengan keluarnya paspor Amerika atas nama Alice dan Dennis Aulia, maka ketentuan pasal 17 tersebut berlaku. Kedua anak itu mendapat pengakuan dari Dr. Charlie Wu yang seorang WNA sebagai anaknya. Sedangkan mengenai putusan perceraian itu sendiri, mengingat uraianuraian mengenai sikap dan tingkah laku dari Ny. Surtiati Wu yang buruk, seperti kasar, keras kepala, mau menang sendiri, dan suka berbohong yang akhirnya menyebabkan timbulnya perselisihan dan percekcokan di dalam rumah tangga. 14

Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari dilangsungkannya lembaga perkawinan yang tertera dalam undang-undang tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga adalah hal yang wajar apabila Mahkamah Agung mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Dr. Charlie Wu, yaitu menyatakan ikatan perkawinan antara Dr. Charlie Wu dan Surtiati Wu putus karena perceraian. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua anak dari Penggugat dan Tergugat bahwa mereka setuju apabila kedua orangtua mereka bercerai karena jika perkawinan tersebut dilanjutkan, hanya akan menambah penderitaan batin mereka saja dan lagi mereka tidak keberatan apabila ditaruh di bawah

perwalian

dari

Penggugat

(Dr.

Charlie

Wu).

Apabila menilik dari uraian yang diajukan oleh kuasa hukum dari Penggugat bahwa : 1. Ny. Surtiati Wu telah bersikap dan bertingkah laku buruk sehingga menimbulkan banyak percekcokan dan perselisihan dalam rumah tangga. 2. Percekcokan dan perselisihan tersebut menimbulkan pernderitaan batin bagi kedua anak mereka, yaitu Alice dan Denise Aulia. 3. Kedua anak mereka mendukung perceraian antara Dr. Charlie Wu dan Surtiati Wu. 4. Kedua anak mereka tidak keberatan untuk ditaruh di bawah perwalian Dr. Charlie Wu. 5. Dr. Charlie Wu sudah menyatakan kesanggupannya untuk terus merawat dan mendidik Alice dan Denise Aulia, menjaga perkembangan kehidupan jasmani dan rohani mereka serta menanggung biaya pendidikan mereka sampai perguruan tinggi. Maka, putusan Mahkamah Agung untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Dr. Charlie Wu dan Surtiati Wu serta menyerahkan perwalian kedua anak mereka yang berkewarganegaraan Amerika adalah tepat. Jika dianalisis terhadap perkawinan campur dari Dr. Charlie Wu dengan Ny. Surtiati Wu, maka pada bagian latar belakang permasalahan bentuk 15

perkawinan ini terdapat kontradiksi yang kuat antara doktrin ketertiban umum dengan doktrin hak-hak yang diperoleh. Dr Charlie Wu menikah dengan Ny. Surtiati di Kansas, Amerika Serikat termasuk perkawinan yang sama sekali sah. Dr. Charlie Wu dan Nyonya Surtiati telah memperoleh hak-hak di Negara Amerika Serikat sehingga dalam penerapannya di Indonesia maka permasalahan ini tidak serta merta dinyatakan tidak sah oleh Indonesia berdasarkan Ketertiban Umum karena bertentangan dengan UU Kewarganegaraan. Hak-hak yang diperoleh biasanya dipakai untuk mengedapankan bahwa perubahan dari fakta-fakta, tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah-kaidah yang semula dipakai. Penerapan prinsip ini menurut pemikiran Dicey yang menentukan bahwa, “ Any Right which has been duly recognized, and in general, enforced by English court, and no right which has not been duly acquired in enforced or in general, recoqnized by English courts”. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum Negara asing, diakui dan sepenuhnya dilaksanakan oleh hakim, sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi public policy. Namun dalam praktek dan jika dihubungkan dengan kasus Dr. Charlie Wu dengan Ny. Surtiati Wu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa “hak-hak yang diperoleh” pada perkawinan camouyr yang mendapat legitimasi di Amerika Serikat tersebut setidak-tidaknya tidak dijadikan dasar dari seluruh bangunan bagi sang Hakim dalam melaksanakan tugasnya memilih hukum yang harus dipergunakan, sebagai pengecualian atas apa yang menurut ketentuan-ketentuan HPI lex fori seyognya harus diperlakukan. Kemudian dalam hal pengakuan anak tersebut sebenarnya hakim dalam mempertimbangkan analisa yuridis tidak menggunakan HATAH atau Hukum Antar Tata Hukum secara maksimal. Hal ini membuktikan bahwa hukum Indonesia terlebih-lebih mengenai kasus Dr. Charlie Wu dengan Ny. Surtiati Wu yang terkait dengan masalah hatah tidak mengenal dengan baik mengenai konstruksi berfikir hatah dengan tidak memasukan salah satupun pertimbangan dalam putusannya. Inilah sikap dari para hakim yang entah chauvimis ataukah keterbelakangan ilmu sehingga tanpa adirnya Keterangan Ahli dalam persidangan 16

yang mengungkapakan dalil-dalil HATAH kemudian akan dikesampingkan. Perpindahan Dr. Charlie Wu yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, sebenarnya suatu permasalahan tersendiri, karena disini ada titik pertalian yang harus dicermati, karena Hakim pasti akan memilih akankah akan menggunakan setelsel hukum Amerika Serikat sesuai dengan kewarganegaraan Chalie Wu ataukah menggunakan Stelsel Hukum Indonesia sesuai dengan kewarganegaraan dari Istrinya, Ny. Surtiati Wu, serta sesuai dengan letak diajukannya gugatan perdata yang dilakukan oleh Dr. Charlie Wu yakni di Pengadilan Negri Jakarta Selatan. Hal inilah yang perlu juga kita tinjau dan seharusnya Hakim sebagai pihak pencari keadilan mempertimbangkan hal ini. Van Vollenhoven mengunkapkan salah satu pertimbangan untuk mempergunakan hukum nasional dalam menentukan stelsel hukum yang berlaku apabila terjadi titik pertalian adalah dengan melihat adanya : •

Percampuran dengan sukubangsa Asli (vermenging met de autochtone bevolking)

•

Persatuan dengan masyarakat hukum setempat (deelgennotschap van locale rechtgemeenschap) Sedangkan perbedaan antara kedua syarat ini ialah bahwa “pencampuran

dengan suku bangsa asli” berlangsung dalam lingkungan daerah yang lebih luas atau isebut region atau regional. Sedangkan “persatuan dengan masyarakat setempat” maka semula ini memperlihatkan suatu proses “pengolahan” yang tidak sedemikian mendalam., kemudian mengenai daerah yang lebih kecil namun sebaliknya dirasakanlebih dalam. Jika kembali dalam kasus maka akan terasa janggal bahwa Dr. Charlie Wu berserta anak Dr. Charlie Wu yang hanya melakukan pencampuran yang tidak sedalam persatuan namun hendak memakai stelsel hukum Indonesia.

17

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Anak yang lahir dari perkawinan campuran kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Di UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 41: Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. B. Saran Tinjau ketentuan Fotokopi KTP atau paspor kedua orang tuanya. sebaiknya diubah menjadi KTP (bagi yang tinggal di dalam negeri) atau paspor ibu WNI (bagi yang tinggal di luar negeri).

18

DAFTAR PUSTAKA Alder, John, General Principles of Constitusional and Administrative Law, New York: Palgrave Macmillan, 2002. Asmin, Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986. Effendy, Bahtiar, “Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1996. FXS. Purwaharsanto pr, Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak, Yogyakarta: tnp, 1992. Hamidi, Jazim dan Abadi, M. Husnu, Intervensi Negara terhadap Agama; Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2001. Hartini, Perkawinan Berbeda Agama di Luar Negeri (Makalah pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan). Howard, Rhoda E., HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, terj. Nugraha Katjasungkana, Jakarta: Grafiti, 2000. Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

19