BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkawinan merupakan suatu tradisi yang sangat penting, perkawinanpun ban yak di atur at ur dal am ber bagai ba gai aspe as pek, k, baik ba ik dari da ri sisi si si aga ma, ma , trad tr adis isii kema ke masya syara raka kata tan n, dan institusi negara. Pada kenyataannya pengaturan mengenai masalah perkawinan terdapat banyak perbedaan diantara satusama lainnya dan tidak memiliki suatu keseragaman, misalnya pada tradisi masyarakat yang satu dengan yang lain, antar agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawianan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Keadaan dan kondisi di suatu daerah akan turut mempengaruhi pengaturan hukum perkawinan di daerah tersebut. Di negara Indonesia, bangsa yang plural dan heterogen. Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, yaitu agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Menurut publikasi publikasi BPS (Badan Pusat Statistika)
pada bulan bulan Agustus Agustus 2010, 2010,
jumlah penduduk Indonesia Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan, dengan tingkat laju pertumbuhan rata-rata r ata-rata sebesar 1,4% per tahun. Sementara distribusi menurut agamanya, di tahun 2010, kira-kira 85,1% dari penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.
1
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur Pernikahan? 2. Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur Pernikahan beda Agama? 3. Bagaimana pandangan masing-masing Agama selain Hindu di Indonesia terhadap Pernikahan beda Agama? 4. Bagaimana pandangan Agama Hindu terhadap pernikahan beda Agama?
1.3 Tujuan Penulisan 1. Dapat
mengetahui
peraturan
perundang-undangan
Indonesia
yang
mengatur
peraturan
perundang-undangan
Indonesia
yang
mengatur
Pernikahan. 2. Dapat
mengetahui
Pernikahan beda Agama. 3. Dapat mengetahui pandangan masing-masing Agama selain Hindu di Indonesia terhadap Pernikahan beda Agama. 4. Dapat mengetahui pandangan Agama Hindu terhadap pernikahan beda Agama.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Perkawinan Secara Umum Menurut
Peraturan
Perundang-Undangan
RI
No.1
Tahun
1974
tentang
Perkawinan Pasal 1 ayat 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Di samping mengatur hubungan perkawinan sesama warga negaranya, antara warganegaranya
dengan
warga
negara
lain,
negara
Republik
Indonesia
juga
mempunyai kewajiban internasional tentang pengaturan pe ngaturan dan pemeberian pelayanan hukum kepada warganegara lain yang kawin kawin di Indonesia, Indonesia, hal tersebut sesuai dengan dengan UUD 1945 alinea ke empat yang menyatakan “dan ikut melakssanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kemerdekaan, perdamaian perdamaian abadi dan k eadilan eadilan nesional”. Perkawinan campuran c ampuran adalah
sebagaimana
yang dianut
dalam
Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 57 yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan kewarganegar aan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pengaturan perkawinan campuran dalam UUP secara nasional sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, secara internasional sesuai dengan dengan Pasal 16 AB (dalam (dalam rangka Hukum Perdata Internasional), kondisi hukum, kenyataan hukum, serta s erta hukum yang dicita -citakan
bangsa Indonesia, tinggal masalah pemahaman dan pengaturan
pelaksanaannya.
3
Pengupacaraan perkawinan campuran menurut upacara hukum agama suami, hukum suami merupakan pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berlainan, seorang
warga
WNI yang bersedia melakukan perkawinan campuran dengan lelaki
penganut agama lain, berarti secara sadar menerima pengupacaraan perkawinannya menurut hukum agama suami dan meninggalkan pengupacaraan perkawinan menurut hukum agamanya sendiri, namun ia tetap tidak kehilangan haknya yang paling asasi, ialah memeluk agamnaya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dalam negara Indonesia, tidak ada yang berhak memaksanya untuk pindah agama. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan : 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai. 2. Adanya ijin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. 3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. 4. Antar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin 5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain 6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda
2.2 Perkawinan Menurut Agama
2.2.1
Perkawinan Menurut Islam Perkawinan dalam agama Islam merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai peningkatan dalam penyempurnaan ibadah kepada Allah S.W.T, yang di wujudkan dalam hubungan antara dua orang insan manusia yang berbeda yang di takdirkan satu sama lain saling memerlukan dalam kelangsungan hidup kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksual.
4
Pengertian perkawinan dalam agama Islam, adalah “Suatu “ Suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan s ukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridoi Allah SWT ”. 2.2.2
Perkawinan Menurut Protestan Pengertian perkawinan menurut agama protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh oleh Kristus Yesus. Pernikahan sebagai soal agama, hukum tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak tuhan yang menciptakan pernikahan itu. Syaratsyarat perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah : 1) Masing - masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain; 2) Kedua mempelai beragama Kristen Protestan (agar perkawinan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati); 3) Kedua calon mempelai harus sudah ”sidi” (sudah dewasa); 4) Harus dihadiri dua orang saksi; 5) Harus disaksikan oleh jemaat.
2.2.3
Perkawinan Menurut Katolik Pengertian perkawinan menurut Soekoto Leo (1991:13) dari ke Uskupan Agung Jakarta mengatakan bahwa, “Pernikahan adalah sepasang pria dan wanita yang menikah bukan hanya sekedar hidup bersama, melainkan bersatu jiwa dan raganya”. Untuk itu dalam agama Khatolik Khato lik mereka menerima sakramen. Mereka mau hidup bersatu dalam Tuhan artinya hidup kesatuan mereka, akan mereka selenggarakan dengan rahmat pertolongan Tuhan. Dan mereka atur sesuai dengan perintah- perintah Tuhan.
2.2.4
Perkawinan Menurut Hindu Dalam agama Hindu di Bali istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan. Pawiwahan. Pengertian Pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar “ wiwaha”. wiwaha”. Wiwaha atau perkawinan dalam masyarakat hindu memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting, dalam catur asrama wiwaha termasuk kedalam Grenhastha Asrama. Asrama. Disamping itu 5
dalam agama Hindu, wiwaha dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dharmasastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang hukumnya wajib, dalam artian harus dilakukan oleh seseorang yang normal sebagai suatu kewajiban dalam hidupnya.
2.2.5
Perkawinan Menurut Budha Agama Buddha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan Budha. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanaya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang.
2.2.6
Perkawinan Menurut Kong Hu Chu Dalam ajaran agama Khonghucu perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia), dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Tujuan perkawinan dalam agama Konghucu di Indonesia
ialah
memungkinkan
manusia
melangsungkan
sejarahnya
dan
mengembangkan benih-benih Thian (Tuhan Yang Maha Esa), berwujud kebajikan yang bersemayam di dalam dirinya, dan memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya. Pengertian perkawinan Menurut Konghucu Konghucu dapat ditemukan dalam Kitab LI JI buku XLI : 1 & 3 tentang Hun Yi (kebenaran makna upacara pernikahan), dinyatakan bahwa upacara pernikahan bermaksud akan menyatu padukan benih kebaikan/ kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga; keatas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (zong Miao),dan Miao),dan ke bawah meneruskan generasi.
6
2.3 Pandangan Masing-Masing Agama Terhadap Perkawinan Beda A gama
2.3.1
Perkawinan Beda Agama dalam Islam Perkawinan dalam agama Islam adalah suatu kewajiban dan merupakan peristiwa penting yang harus dilaksanakan oleh seorang umat yang patuh pada hukum-hukum Allah. Perkawinan dalam agama Islam terbentuk dari dua orang yang sama-sama berkeyakinan pada Allah S.W.T dan bukan pada yang lainnya, yaitu seorang pria dan wanita muslim. Jadi agama menunjukkan bahwa perkawinan adalah baik jika dilaksanakan dengan aturan-aturan yang berlaku. Agama Islam menetapkan syarat perkawinan bagi umatnya yang salah satunya adalah tidak ada perbedaan agama antara calon suami dan calon istri Dalam Alquran disebutkan bahwa perkawinan antara orang Islam dengan orang musrik yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi: “Janganlah kamu nikahi wanita -wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguh nya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hati. Dan janganlah Dan janganlah kamu menikahkah menikahkah orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. hatimu”. (Al-Baqarah [2]:221) Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam.
2.3.2
Perkawinan Beda Agama dalam Protestan Dalam perjanjian baru adalah hubungan lahir dan batin yang syah antara seorang pria dan seorang wanita, seperti dijelaskan dalam kitab Injil yang berbunyi : “Allah merencakan kawin untuk mengadakan hubungan sehingga pria dan wanita menjadi satu daging. Dimana dalam satu hubungan antara pria dan wanita, seorang Kristen diartikan suatu ikatan cinta kasih dan taat, yang mengambarkan perwujudan hubungan Kristus dengan Gereja”. Jadi perkawinan menurut Kristen Protestan adalah suatu ikatan atau hubungan lahir batin yang
7
berdasarkan cinta kasih antara seorang pria dan wanita sebagaimana ketaatan mereka yang tergambar dalam perwujudan hubungan Kristus dengan Gereja. Perkawinan dalam agama Kristen merupakan suatu keharusan bagi setiap umat untuk menjalankan berbagai kehidupan. Keharusan ini berlaku terhadap semua orang yang berlandaskan pada Firman Allah, maka untuk memilih teman hidup tentu memilih yang sesuai dengan pernikahanya, yaitu memilih orang yang sama-sama
mempunyai
keyakinan
terhadap
Kristus
dan
dilarang
untuk
berpasangan dengan orang yang tak percaya terhadap Allah. Perkawinan dalam Kristen yang syah harus diberkati oleh seorang pendeta. Dan pendeta akan memberkati pernikahan bila keduanya memang orang beriman dihadapan Allah, tapi bila terdapat salah satu yang tidak beriman berarti membantu orang untuk berdosa yaitu melanggar Firman Allah. Untuk menghindari kesalahan atau pelanggaran Firman Allah, seorang pendeta biasanya dapat menginjili terlebih t erlebih dahulu orang yang belum beriman, tapi bila menolak maka upacara perkawinan tidak akan berlangsung atau dilaksanakan. Perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan oleh orang yang tidak beriman, maka seorang Kristen tidak boleh menceraikannya, dan harus mengakui kesalahan yang diperbuatnya, sebagai konsekuensinya ia harus hidup dengannya sebagai suami-istri, megasihinya, merawatnya, memeliharannya, mendoakannya serta setia kepadanya.
2.3.3
Perkawinan Beda Agama dalam Katolik Gereja melarang perkawinan beda Agama, baik antara Katholik dengan Protestan, maupun Khatolik dengan Agama lain. Larangan tersebut sehubungan dengan pihak Khatolik dan pendidikan anak yang dilahirkannya, karena dikhawatirkan iman terhadap Gereja akan hilang setelah perkawinan nanti (akan pindah mengikuti keyakinan pasangannya). Dilain pihak Gereja juga memberikan kelonggaran dan tidak menggekang umatnya apabila dalam keadaan darurat, yaitu dengan diberikannya dispensasi. Dipensasi akan diberikan, bila terdapat alasan yang cukup dan jaminan yang meyakinkan, misalnya ada harapan pihak non Khatolik menjadi Khatolik, karena lingkungan atau pergaulan, umur, untuk menghindari hubungan yang tidak sah, 8
untuk menegaskan hubungan yang sudah berlangsung, semua terlanjur siap untuk pernikahan. Kemudian jaminan yang meyakinkan diri calon pengantin, yaitu : pihak Khatolik berjanji akan selalu setia pada Agama Khatolik dan akan sungguhsungguh berusaha supaya anak dibina dan dididik secara Khatolik, pihak non Khatolik tidak mengetahui apa yang yang dijanjikan oleh pihak Khatolik. Kelonggaran Kelonggaran yang diberikan oleh pihak Khatolik merupakan suatu tugas berat, sebab untuk mengamankan imannya dalam diri dan anak-anaknya secara res mi tidak dijanjikan bantuan positif oleh pihak non Khatolik. Khatolik.
2.3.4
Perkawinan Beda Agama dalam Budha Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajidkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa dewa -dewa umat Budha. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha. Di samping itu, dalam upacara perkawinan itu kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsug berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Untuk menghadapi praktek perkawinan yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.
2.3.5
Perkawinan Beda Agama dalam Kong Hu Chu Tidak ada satu ayat pun yang khusus membolehkan atau melarang pernikahan dua insan yang berbeda keyakinan. Pernikahan dinyatakan sah
9
bila, terjadi antara laki-laki dan perempuan dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atau atas kemauan dua belah pihak, mendapat restu kedua orang tua atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu mempelai tidak diharuskan berpindah keyakinan.
2.4 Pandangan dan Tanggapan Agama Hindu Terhadap Pernikahan Beda Agama Menurut hukum agama Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti. Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian pawiwahan tersebut antara lain: menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita w anita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan
pengertian-pengertian
diatas
dapat
saya
simpulkan
bahwa
pawiwahan adalah ikatan lahir batin (skala ( skala dan niskala ) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama dan Adat. Perkawinan campuran antara agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya dianutn ya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya
masing-masing.
Termasuk
dalam
pengertian
ini,
walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamnya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara
agama yang dipertahankan oleh suami isteri di dalam satu
rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam keluarga rumah tangga dikarenakan pelanggaran nyentane mungkin tidak sulit diatasi, tetapi lain halnya dengan akibat perkawinan campuran antara agama yang berbeda, dikarenakan suami isteri masing10
masing mempertahankan agama yang dianutnya masing-masing. Apa yang sering terjadi dalam kenyataan ialah menyimpang dari maksud ketentuan dalam UU no. 1-1974 yang menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya agamanya dan kepercayaannya itu.
Ternyata yang dilakukan
adalah penyimpangan atau penyelundupan hukum. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, dan sesungguhnya perkawinan itu tidak sah. Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Bila ada yang salah satunya bukan beragama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara upacara “Sudhiwadani” yang mengandung pengertian menyucikan ucapan. Pernikahan, sesuai ketentuan hokum adat Agama hindu di Bali tahun 1910, pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang berkasta lebih rendah atau berbeda agama
merupakan
sebuah
pelanggaran.
Pelanggaran
tersebut
berupa
hukuman
pembuangan bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun dianggap pelanggaran adat, pernikahan tersebut tetap sah. Pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang berkasta lebih tinggi juga menimbulkan pelanggaran dengan hukuman denda bagi lakilaki. Pada zaman kerajaan Bali pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kedua mempelai dibunuh atas perintah raja, terlebih lagi apabila perempuan itu sudah menjadi calon istri raja. Dalam kedua pernikahan tersebut si istri turun kasta menjadi sama kastanya dengan si suami. Pada tahun 1951 dengan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Bali, peraturan presiden
Bali dan Lombok tahun 1910 dihapuskan. Kini pernikahan campuran
diperbolehkan tanpa hukuman pun. Akan tetapi, turun kasta bagi si istri tetap berlaku meskipun tidak ditegaskan. Perempuan dari kasta tinggi yang menikah dengan laki-laki dari kasta lebih rendah menjadi turun kasta dan mendapat kasta suaminya. Perempuan yang menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah tersebut tidak diizinkan pulang ke rumah asalnya atau menegur orang tuanya seperti sediakala. Sementara itu, apabila seorang laki-laki berkasta menikah dengan seorang perempuan sudra (tidak berkasta), si istri berganti nama dan naik derajat menjadi jero atau mekel. Kesalahan utama pemuda Hindu dalam meminang seorang wanita non-Hindu adalah pada pemahaman yang merupakan kebanggaan semu dari penganut Hindu yang menyatakan bahwa “semua agama sama”. Padahal pada kenyataannya tidak satu agama 11
pun yang sama di dunia ini, bahkan dalam satu agama pun acap kali terdapat perbedaan pandangan/aliran. Sebuah survei interfaith menunjukkan bahwa agama yang memiliki toleransi paling tinggi adalah Hindu. Merupakan sebuah kebanggaan sebagai Hindu dimana menduduki peringkat teratas dalam hal toleransi beragama, tapi juga merupakan bumerang bagi mereka yang tidak memahami filsafat Hindu dengan benar. Kesalahan
terbesar
orang
Hindu,
terutama
Hindu
etnis
Bali
diluar
ketidakmampuan mensinergikan antara filsafat dan upacara (ritual) adalah karena orang Hindu tidak pernah mau belajar dari sejarah. Kerajaan majapahit runtuh karena Raja Brawijaya V tidak mampu bertindak sebagai seorang suami yang benar, dia tidak mampu mengendalikan dan mendidik istrinya yang muslim sehingga anak kandung dari istrinya itulah yang pada akhirnya menjadi penyebab kehancurannya dan kerajaannya. Kerajaan badung- pun pun hampir hancur dengan cara seperti ini, namun “untung” belanda datang menjajah sehingga Hindu di Bali belum sempat hancur seperti halnya Hindu di Jawa.
12
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tiap agama memandang bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan sosial dan keperdataan semata, tetapi juga ada hubungan teologi yang diyakini oleh penganutnya masing-masing. Pandangan agama-agama mengenai nikah beda agama dapat disimpulkan bahwa : 1. Agama Katholik pada prinsipnya melarang dilakukannya perkawinan antar agama, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan antar agama. 2. Agama Protestan membolehkan dilakukannya perkawinan antaragama dengan syarat bahwa pihak yang bukan Protestan harus membuat surat pernyataan tidak berkeberatan perkawinannya dilangsungkan dilangsungkan di gereja Protestan. 3. Agama Hindu melarang dilakukannya perkawinan antaragama. 4. Buddha, membolehkan penganutnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama, dengan syarat pernikahan harus dilakukan secara buddha dan mengucapkan janji dengan menyebut nama dewa-dewa. 5. Khonghucu membolehkan umatnya untuk menikah dengan penganut agama lain. 6. Islam dengan sangat tegas melarang pernikahan anatara laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan penganut agama lain. 7. Begitu pula dengan undang – undang undang yang berlaku di Indonesia, menurut UU. No. 1 Tahun 1997 tetang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 telah jelas tertulis perkawinan harus sesuai masing- masing hukum agama, sedangkan agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama dalam Agama Hindu khusus nya di Bali dianggap sebagai sebuaah pelanggaran, walaupun perkawinan tersebut tetap sah. Semenjak tahun 1951 dengan Peraturan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Bali, peraturan presiden Bali dan Lombok Lombok
13
tahun 1910 dihapuskan, tetapi masih mengikuti hukum adat istiadat yang berlaku. Dan terus melonggar sampai sekarang.
14
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2011. Kompendium Bidang Hukum Perkawinan. Kementerian Hukum Dan HAM RI
Adnyana, Wayan Putra. 2011. Perkawinan Nyeburin Berbeda Agama Ditinjau Dari Hukum Adat Bali. Universitas Udayana Panetje, I Gede, 1986, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Kayumas, Denpasar
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan
15
