KEWARGANEGARAAN

KEWARGANEGARAAN MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas pada Mata Kuliah PKN Dosen : Drs. Suherlan, M.Ag Disusun oleh : Kelompok 4  Nama

Jurusan/ Semester

NIM

Melani Pusparani

AN/I

1138010153

Mina Triana

AN/I

1138010157

Mira Permasih

AN/I

1138010159

Mohamad Arief F.

AN/I

1138010163

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

Makalah ini mempunyai rumusan-rumusan masalah yang dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 1.2.1 Apa yang dimaksud dengan konsep dasar kewarganegaraan ? 1.2.2 Apa yang dimaksud asas-asas kewarganegaraan ? 1.2.3 Apa saja yang termasuk usur-unsur penentu warga Negara ? 1.2.4 Bagaimanakah problem status kewarganegaraan ? 1.2.5 Apa yang termasuk kedalam isu gender dalam kewarganegaraan ? 1.2.6 Sebutkan dan jelaskan beberapa karakteristik warga Negara ? 1.2.7 Bagaimanakah cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan ? 1.2.8 Sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban warga Negara ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Makalah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi tenteng Kewarganegaraan. 1.3.2 Melengkapi dari materi yang belum terpenuhi sebelumnya. 1.4 Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Masalah

1.2

Rumusan Masalah

1.3

Tujuan

1.4

Sistematika Masalah

BAB II ISI BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA

BAB II ISI 2.1 Konsep Dasar Kewarganegaraan

Dalam pengertian Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.

Dahulu istilah warga negara seringkali disebut hamba atau kawula negara yang dalam  bahasa inggris (object) berarti orang yang memiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. AS Hikam mendifinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Sedangkan Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal  balik terhadap negaranya.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dikhususkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 1 UU No. 22/1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan per undang-undangan dan perjanjian perjanjian dan peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia

2.2 Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan yaitu daklam berfikir untuk menentukan masuk dan tidaknya seseorang menjadi anggota/warga dari suatu negara. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut: a. Asas Ius Soli (Low of The Soli) Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran.  b. Asas Ius Sanguinis ( Law of The Blood) Adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan/pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang t uanya  bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. c. Asas Kewarganegaraan Tunggal Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

2.3 Unsur Penentu Warga Negara

Unsur yang menentukan kewarganegaraan seseorang ada 3 (tiga), yaitu: 1. Unsur Darah Keturunan (Ius Sanginis) Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkanya menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya jika orang dilahirkan dari orang tua yang  berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia.

2.Unsur Daerah Tempat Kelahiran ( Ius Soli) Dari tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraannya. Misalnya jika seseorang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatic dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. 3. Unsur Pewarganegaraan ( Naturalisasi) Walaupun tidak memenuhi prinsip ius sanguinis dan ius soli seseorang dapat juga memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat  juga diperoleh memalului pewarganegaraan. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan sudah bert empat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturutturut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasil a dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak  pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan  pidana penjara 1 (satu) tahun, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan  berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

2.4 Problem Status Kewarganegaraan

Dalam kewarganegaraan ada 3 (tiga ) status, yaitu: 1. Apartide Apatride yakni kasus dimana seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang Ibu yang berasal dari ne gara yang menganut asas ius sol imelahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis. Sehingga tidak ada negara baik itu negara asal ibunya ataupun negara kelahirannya yang mengakui kewarganegaraannya anak tersebut. 2. Bipatride Bipatride yakni Istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain yang dikenal dwikewarganegaraan. Hal ini terjadi karena seorang Ibu berasal d ari negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli. Sehingga kedua negara (negara asal dan negara tempat kelahiran) samasama memberikan status kewarganegaraannya. 3. Multipatride Multipatride adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Dalam UU RI No. 12 Tahun 2006, memang tidak dibenarkan seseorang memiliki 2 kewarganegaraan atau tidak memiliki kewarganegaraan. Tapi untuk anak-anak ada  pengecualian. Dengan catatan setelah anak tersebut berusia 18 tahun, dia harus memilih status kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan tersebut dapat diperoleh dengan cara “Naturalisasi“, yakni dapat berupa pengajuan atau penolakan kewarganegaraan (disertai penerimaan status kewarganegaraan yang lain) tentunya dengan memenuhi persyaratan dari negara yang diajukan.

2.5 Isu Gender dalam Kewargnegaraan

Isu juga sering di sebut rumor, kabar burung, dan gossip. Gender adalah suatu konsep kultural yang menunjuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya 1. Landasan yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara

a. Makna Persamaan Saling menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)  b. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural) Beberapa nilai cultural bangsa Indonesia yang dapat dilestarikan : 1. Nilai Religius 2. Nilai Gotong Royong 3. Nilai Ramah Tamah 4. Nilai Cinta Tanah Air c. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara Jaminan persamaan hidup warga Negara di dalam konstitusi negara adalah : a) Pembukaan UUD 1945 alinea 1  b) Sila-sila Pancasila c) UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya

2. Berbagai Aspek Persamaan Kedudukan Sikap Warga Negara

a. Bidang Politik a. Kewajiban bela negara terhadap keberadaan dan kelangsungan NKRI  b. Pengembangan sistem politik nasional yang demokratis, termasuk  penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. c. Meningkatkan partai politik yang mandiri dengan pendidikan kaderisasi yang intensif dan komprehensif. d. Memperketat dan menetapkan prinsip persamaan dan antidiskriminasi dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.  b. Bidang Ekonomi a.Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasilhasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma  baktinya yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara  b.Persamaan kedudukan di bidang ekonomi untuk menciptakan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing sehat, efisien,  produktif, berdaya saing, serta mengembangkan kehidupan yang layak anggota masyarakat. c. Bidang Hukum Dalam pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa negara menjamin warga negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku. d. Bidang Sosial-Budaya 1. Persamaan kedudukan di bidang sosial-budaya di antaranya : 2. Memperoleh pelayanan kesehatan 3. Kebebasan mengembangkan diri 4. Memperoleh pendidikan yang bermutu

5. Memelihara tatanan sosial.

3. Contoh Perilaku yang Menampilkan Persamaan Kedudukan Warga Negara

1. Menghargai dan menghormati kedudukan individu dengan tidak menonjolkan perbedaan yang ada. 2. Menjaga tali persaudaraan dalam suatu lingkungan. 3.  Negara menjamin persamaan kedudukan warga Negara, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 4. Tidak memicu konflik yang disebabkan karena terlalu mengagungagungkan atau membangga-banggakan agama/ras/golongan pribadi. 5. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 6. Tidak mengambil hak-hak milik orang lain

4. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membeda-bedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku

Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara : a) Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaan dan menghargai pluralitas.  b) Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan sara, gender,  budaya. c) Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin  persamaan warga Negara. d) Partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan kesetaraan saran dan gender.

Penerapan prinsip persamaan kedudukan warga negara antara lain : a) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.  b) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. c) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan social, warna kulit dsb. d) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. e) Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. f) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. g) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

2.6 Karakteristik Warga Demokratis

1. Rasa Tanggung Jawab Sebagai warga negara yang demokratis, hendaknya memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi  politik. Selain itu, sebagai warga negara yang demokrat, seorang warga bnegara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri diatas pluralitas tersebut. Contoh: a. Kita sebagai warga negara harus memiliki rasa hormat kepada sesama manusia

 b. Kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki rasa tanggung jawab yang  besar atas segala perbuatan yang kita lakukan

2. Bersifat Kritis Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dikritisi. Contoh: Sebagia warga negara yang baik harus memiliki sikap kritis , karena sikap kritis itu di dukung oleh tanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan.

3. Membuka Situasi Dialog Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang  pasti terjadi ditengah komunitas warga negara, apalagi ditengah komunitas masyarakat yang plural dan multi etnik.Untuk meminimalisasikan konflik yang ditimbulkan dari  perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk  berdialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat. Contoh: Kita sebagai warga negara demokrasi hendaklah memiliki sikap diskusi dan berdialog dengan sesama warga negara sendiri maupun asing.

4. Bersikap Terbuka

Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan s esama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta  pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan

 pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan. Contoh : Kita sebagai warga negara demokrasi harus memiliki sikap terbuka demi ketentraman negara kita

5. Rasional Bagi warga negara yang demokrat, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesu atu hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan warga negara, baik persoalan plitik, budaya, sosial, dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dengan keputusan-keputusan yang rasional. Contoh: Kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki rasa rasional demi kesejateraan negara kita

6. Jujur Memiliki sifat dan sikap yang jujur bagi warga negara me rupakan sesuatu yang mutlak. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan disegala sektor, baik politik, sosial, dan sebagainya. Kejujuran politik adalah bahwa, kesejahteraan war ga negara merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang memilih

 para politisi. Ketidak jujuran politik adalah seorang politisi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencari keuntungan demi partainya, karena partai itu penting bagi kedudukannya.

Contoh: Kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki sikap jujur kepada setiap masyarakat, karena kejujuran adalah kuci terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga Negara.

2.7 Cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan

Pada umumnya ada 2 (dua) kelompok warga Negara dalam suatu Negara, yakni warga Negara yang memperoleh status kewarganegaraannya melalui stelsel pasif atau dikenal juga dengan warga Negara by operation of law dan warga Negara yang memperoleh atatus kewarganegaraannya melalui stelsel aktif atau dikenal dengan by registration. Dalam penjelasan undang-undang No. 62/1958 bahwa ada 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu: 1.

Karena kelahiran

2.

Karena pengangkatan

3.

Karena dikabulkannya permohonan

4.

Karena pewarganegaraan

5.

Karena perkawinan

6.

Karena turut ayah atau ibu

7.

Karena pernyataan

Untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukt sebagai  berikut (berdasarkan undang-undang No. 62/1958)

1.

Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan

indonesia karena kelehiran adalah dengan akta kelahiran.

2.

Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan

indonesia karena pengangkatan adalah dengan kutipan pernyataan sah buku catatan  pengangkatan anak asing dari peraturan pemerintah No. 67/1958. 3.

Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan

indonesia karena dikabulkannya permohonan adalah petikan keputusan  presiden tentang permohonan tersebut (tanpa mengucap sumpah dan janji setia). 4.

Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan

indonesia karena pewarganegaraan adalah petikan keputusan presiden tentang  pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan  janji setia. 5.

Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan

indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana diatur dalam surat edaran menteri kehakiaman No. JB.3/166/22, tanggal 30 september 1958 tentang memperoleh/ kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan.

2.8 Hak dan Kewajiban Warga Negara 1.Hak Warga Negara Indonesia :

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas  pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).  b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

d.Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan  berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).

f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1).

h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

2. Kewajiban Warga Negara Indonesia :

a.Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”.

 b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan :“setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya  pembelaan negara”.

c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu: 1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada a yat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerja an dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam  pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.