MAKALAH KEWARGANEGARAAN ³KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA´
KELOMPOK : Cindy Dwintanandi
I1D111026
Gihona Bestinabela A
I1D111027
Fransisca Viesta
I1D111031
Virgi Agustia Putri
I1D111032
Hidayatullah
I1D111035
Devinta Ayu Mellyana T.
I1D111036
Ariska Endariantari
I1D111037
Anissa Maya Nugraha
I1D111038
Noryunita Rahmah
I1D111040
M. Nur Rizky
I1D111043
Rosmana
I1D1110
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARBARU PSKG 2011
1
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ³Kewarganegaraan Indonesia ´. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada yang pembimbing dalam penyusunan makalah ini. Makalah ini disajikan dengan bahasa yang singkat dan mudah dimengerti. Makalah ini diawali dengan pendahuluan, dengan menjelaskan latar belakang, tujuan, rumusan masalah serta metode penulisan. Pembahasan menjelaskan tentang kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Disertai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Makalah ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang menjelaskan sumber dan referensi bahan dalam penyusunan makalah ini. Kami sangat menyadari tentunya bahwa makalah ini belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun sangat kami harapkan, agar dapat kami perbaiki untuk yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Banjarbaru, Oktober 2011
Penyusun
2
DAFTAR ISI
Judul ................................................................................................................................ 1 Kata Pengantar.................................................................................................................. 2 Daftar Isi........................................................................................................................... 3 Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 4 1.2 Tujuan Penulisan .......................................................................................... 4 1.3 Metode Penulisan ......................................................................................... 5 Bab II Pembahasan 2.1 Kewarganegaraan Republik Indonesia ........................................................... 6 2.2 Permohonan Kewarganegaraan Indonesia ...................................................... 10 Bab III Penutup 3.1 Kesimpulan .................................................................................................. 13 Daftar Pustaka .................................................................................................................. 14
3
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu di dalam suatu Negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kependudukan. Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kependudukan menjadi penting, karena masing-masing individu akan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda beda bagi negaranya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan
masyarakatnya.
Dari
dasar
pemikiran
ini
muncul
mata
pelajaran
Kewarganegaraan yang diberikan di sekolah-sekolah.
1.2 Tujuan Penulisan
Makalah ini ditujukan selain sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga agar mahasiswa sebagai kalangan intelektual pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengerti dan paham akan dari kewarganegaraan Indonesia.
4
1.3 Metode Penulisan y
Metode Teknologi Penyusun mengambil sebagian bahan dari internet dengan sumber yang valid.
5
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Kewarganegaraan Republik Indonesia
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 pasal 1 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan : a)
Warga
negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. b) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. c) Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. d) Menteri adalah seseorang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia e) Pejabat adalah seseorang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. f) Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. g) Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia,Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.
Seorang
Warga
Negara Indonesia (W NI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai
warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan Nomor Induk Kependudukan, NIK. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Menurut UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (W NI) adalah a) setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi W NI b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu W NI 6
c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah W NI dan ibu warga negara asing (W NA), atau sebaliknya d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu
W NI
dan ayah yang tidak
memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut e) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang W NI f) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu W NI g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu ayah
W NI
W NA
yang diakui oleh seorang
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia
18 tahun atau belum kawin h) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. i) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui j) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya k) anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu W NI, yang karena
ketentuan
dari
negara
tempat
anak
tersebut
dilahirkan
memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan l) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selain itu, diakui pula sebagai W NI bagi : a. anak W NI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing b. anak W NI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh W NA
berdasarkan penetapan pengadilan
c. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 7
d. anak W NA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh W NI.
Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut: 1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia
Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga
negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal
di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. Ada beberapa prinsip tentang kewarganegaraan yaitu : Ius sanguinis
Prinsip ini berdasarkan pada faktor pertalian seseorang dengan status orangtua yang berhubungan darah dengan anaknya. Apabila orangtuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orangtuanya itu. Jadi hak kewarganegaraan yang diperoleh individu berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya.
8
Ius soli Ius soli
adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu
berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Naturalisasi
Melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Melalui proses pewarganegaraan ini, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warganegara yang sah. Registrasi
Dapat disebut tersendiri, karena dalam pengalaman seperti yang terjadi di Perancis yang pernah menjadi bangsa penjajah di berbagai penjuru dunia, banyak warganya yang bermukim di daerah-daerah koloni dan melahirkan anak dengan status kewarganegaraan yang cukup ditentukan dengan cara registrasi saja. Dari segi tempat kelahiran, anak-anak mereka itu jelas lahir di luar wilayah hukum negara mereka secara resmi. Akan tetapi, karena Perancis, misalnya, menganut prinsip µius soli¶, maka menurut ketentuan yang normal, status kewarganegaraan anak-anak warga Perancis di daerah jajahan ataupun daerah pendudukan tersebut tidak sepenuhnya dapat langsung begitu saja diperlakukan sebagai warga negara Perancis. Akan tetapi, untuk menentukan status kewarganegaraan mereka itu melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan juga tidak dapat diterima. Karena itu, status kewarganegaraan mereka ditentukan melalui proses registrasi biasa. Misalnya, keluarga Indonesia yang berada di Amerika Serikat yang menganut prinsi µius soli¶, melahirkan anak, maka menurut hukum Amerika Serikat anak tersebut memperoleh status sebagai warga negara AS. Akan tetapi, jika orangtuanya menghendaki anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya cukup melalui registrasi saja.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu: (i)
kewarganegaraan karena kelahiran at au µcitizenship by birth¶,
(ii)
kewarganegaraan
melalui
pewarganegaraan
atau
µcitizenship
by
naturalization¶, dan (iii)
kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau µcitizenship by reg istration¶. 9
Ketiga cara ini seyogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama ini.
2.2 Permohonan Kewarganegaraan Indonesia
a. Anak Yang Lahir Pada Atau Sesudah tanggal 1 Agustus 2006 Anak yang lahir pada atau sesudah tanggal 1 Agustus 2006 secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, secara keimigrasian anak tersebut dapat memperoleh Paspor RI. Namun demikian anak tersebut tetap harus didaftarkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. y
T ata
Cara Pendaftaran:
Permohonan pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Mengisi formulir yang telah disediakan di Kantor P erwakilan RI serta harus membawa: a.Fotokopi kutipan Akte Kelahiran anak beserta aslinya b.Fotokopi Akte Perkawinan / Buku Nikah orang tua beserta aslinya c.Fotokopi Paspor Asing anak (jika sudah pu nya paspor asing) beserta aslinya d.Pasphoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4×6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. Serahkan berkas pendaftaran tersebut kepada Pejabat Fungsi Konsuler KBRI Praha dan Pejabat Fungsi Konsuler akan memeriksa kebenaran pengisian formulir dan kelengkapan pendaftaran tersebut. Apabila pendaftaran belum dinyatakan lengkap maka berkas pendaftaran tersebut akan dikembalikan kepada pemohon. Jika berkas pendaftaran sudah dinyatakan lengkap, Fungsi Konsuler akan menyelesaikan pendaftaran dan sebagai bukti bahwa pendaftaran telah dilakukan, maka Perwakilan RI akan:
Menerbitkan Paspor RI anak (penerbitan Paspor RI dikenakan biaya Kc. 500,-)
Menerakan cap pada halaman pengesahan/endorsement pada Paspor RI
Memberikan keterangan secara affidavit untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian Paspor Asing anak Pendaftaran ini tidak dipungut biaya.
10
b. Anak Yang Lahir Sebelum Tanggal 1 Agustus 2006
Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 tidak tomatis menjadi warganegara Indonesia, namun anak tersebut dapat memperolah kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pendaftaran yaitu mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. y
T ata
Cara Pendaftaran:
1) Permohonan
pendaftaran
dapat
diajukan
kepada
Kepala
Perwakilan
Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak 2) Mengisi formulir yang telah disediakan serta harus membawa :
Fotokopi
kutipan
Akte
Kelahiran
anak
(sudah
diterjemahkan
ke
dalam
belum
kawin
bahasa Indonesia) yang disahkan oleh Perwakilan RI
Surat
pernyataan
dari
orang
tua
atau
wali
bahwa
anak
jika anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun
Fotokopi
paspor
orang
tua
anak
yang
masih
ukuran
4×6
lain
yang
berlaku
yang
disahkan
oleh Perwakilan RI
Pas
photo
anak
terbaru
berwarna
cm
sebanyak
6
(enam)
lembar. 3) Selain
itu
ada
beberapa
dokumen
harus
anda
lengkapi,
diantaranya:
Bagi
anak
fotokopi
yang
lahir
kutipan
akte
perceraian/surat
kematian
salah
dari
perkawinan
yang
perkawinan/buku
nikah
talak/perceraian
seorang
dari
sah;
atau
atau
orang
tua
harus
melampirkan kutipan
akte
keterangan/kutipan
anak
(sudah
akte
diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia) yang disahkan oleh Perwakilan RI;
Bagi
anak
fotokopi tentang
yang kutipan
diakui
atau
akte
pengangkatan
yang
pengakuan anak
diangkat; atau
(sudah
harus
melampirkan
penetapan
diterjemahkan
pengadilan ke
dalam
Bahasa Indonesia) yang disahkan oleh Perwakilan RI; 4) Berkas
permohonan
kelengkapannya
dan
pendaftaran apabila
berkas
tersebut permohonan
akan pendaftaran
diperiksa belum
11
dinyatakan
lengkap,
maka
Kepala
Perwakilan
RI
akan
mengembalikan
berkas pendaftaran tersebut. 5) Jika
berkas
maka
permohonan
Kepala
pendaftaran
Perwakilan
RI
sudah
akan
dinyatakan
menyampaikan
lengkap permohonan
pendaftaran tersebut kepada Menteri Hukum da n HAM RI. 6) Selanjutnya
Menteri
berkas
Hukum
dan
permohonan
permohonan
makaMenteri
RI
pendaftaran
pendaftaran
Hukum
HAM
dan
akan
tersebut
tersebut HAM
memeriksa dan
belum
RI
akan
kelengkapan apabila
berkas
dinyatakan
mengembalikan
lengkap berkas
tersebut kepada Kepala Perwakilan RI. 7) Bila
berkas
Menteri
permohonan
Hukum
dan
pendaftaran
HAM
RI
akan
sudah
dinyatakan
menetapkan
lengkap,
keputusan
maka
memperoleh
Kewarganegaraan RI; 8) Permohonan telah
pendaftaran
mengajukan
paling
lambat
permohonan
anak
secara 1
lengkap
Agustus
pendaftaran
hanya
2010 hanya
dapat
diproses
kepada atau
Kepala jika
dapat
apabila Perwakilan
diajukan
diproses
melalui apabila
anda RI pos, stempel
pos pengiriman tertanggal paling lambat 1 Agustus 2010. 9) Pendaftaran ini dikenakan biaya sebesar Kc. 1100.
12
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Warga
Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Yang mengatur tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-undan Republik Indonesia no 12 tahun 2006. Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
13
DAFTAR PUSTAKA
1. 2. 3. 4.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan http://www.pribadiraharja.com/aliyah/kewarganegaraan.pdf http://www.indonesia.cz/permohonan-kewarganegaraan/ Undang-undang Republik Indonesia no 12 tahun 2006.pdf
14
