I. Latar Belakang Masalah Perkawin Perkawinan an merupa merupakan kan suatu suatu ikatan ikatan yang yang sangat sangat dalam dalam dan kuat kuat sebagai sebagai penghub penghubung ung antara antara seorang seorang pria dengan dengan seorang seorang wanita wanita dalam dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam Dalam memb membent entuk uk suatu suatu kelua keluarga rga tentu tentunya nya meme memerlu rluka kan n suatu suatu komitme komitmen n yang yang kuat kuat diantar diantara a pasanga pasangan n tersebu tersebut. t. Sehingg Sehingga a dalam dalam hal ini Unda Undang ng-u -und ndan ang g Perka erkawi wina nan n No.1 o.1 tahu tahun n 1974 1974 pada pada pasa pasall 2 aya ayat 1 meny menyat atak akan an bahw bahwa a suat suatu u perk perkaw awin inan an dapa dapatt diny dinyat atak akan an sah, sah, apab apabil ila a dila dilaku kuka kan n
menu menuru rutt
huku hukum m
masi masing ng-m -mas asin ing g
agam agama a
dan dan
kepe keperc rcay ayaa aan n
pasangan yang melakukan pernikahan. Landasa Landasan n hukum hukum agama agama dalam dalam melaksa melaksanak nakan an sebuah sebuah perkawi perkawinan nan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentu penentuan an boleh boleh tidaknya tidaknya perkawi perkawinan nan tergantu tergantung ng pada pada ketentua ketentuan n agama. agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka maka tidak tidak boleh boleh pula pula menu menuru rutt hukum hukum nega negara. ra. Jadi Jadi dalam dalam perka perkawi winan nan berbeda berbeda agama agama yang yang menjad menjadii boleh boleh tidaknya tidaknya tergant tergantung ung pada pada ketentua ketentuan n agama. Perka Perkawin winan an beda beda agam agama a bagi bagi masin masing-m g-mas asing ing pihak pihak meny menyan angku gkutt akida akidah h dan huku hukum m yang yang sang sangat at penti penting ng bagi bagi sese seseora orang ng.. Hal Hal ini ini berar berarti ti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syaratsyar syarat at dan dan tata tata cara cara pela pelaks ksan anaa aan n perk perkaw awin inan an sesu sesuai ai deng dengan an huku hukum m agamanya masing-masing. 1
Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agam agama a itu terja terjadi di seba sebagai gai realit realitas as yang yang tidak tidak dipu dipungk ngkiri iri.. Berd Berdas asark arkan an ketentua ketentuan n perunda perundang-u ng-unda ndangan ngan yang yang berlaku berlaku secara secara positif positif di Indone Indonesia, sia, telah telah jelas jelas dan tegas tegas menyata menyatakan kan bahwa bahwa sebena sebenarnya rnya perkawin perkawinan an antar antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia. Tetapi Tetapi ternyata ternyata perkawinan antar antar agama masih saja terjadi dan akan akan terus terus terjadi terjadi sebagai sebagai akibat akibat interaks interaksii sosial sosial diantar diantara a seluruh seluruh warga warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henr Henrii Siah Siahaan aan,, Adi Adi Subo Subono no denga dengan n Chris Chrisye ye,, Ari Ari Siha Sihasal sale e denga dengan n Nia Nia Zulkarna Zulkarnaen, en, Dedi Dedi Kobushe Kobusherr dengan dengan Kalina, Kalina, Frans Frans dengan dengan Amara, Sonny Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih banyak lagi. Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan mela melaks ksan anak akan an
suat suatu u
perk perkaw awin inan an
bagi bagi
raky rakyat atny nya. a.
Sika Sikap p
ambi ambiva vale lens nsii
pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catat Catatan an Sipil Sipil dan dan meng mengan angg ggap ap sah sah perka perkawi wina nan n berb berbeda eda agam agama a yang yang dilakukan diluar negeri.
2
Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan berbeda agama, menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis mencoba memberikan pendapat tentang Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia. II. TINJAUAN TINJ AUAN PUSTAKA PUSTAKA Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 berarti undang-undang ini merupa merupakan kan Undang Undang-und -undang ang Perkawi Perkawinan nan Nasiona Nasionall karena karena menampu menampung ng prinsipprinsip-prin prinsip sip perkawi perkawinan nan yang yang sudah sudah ada sebelum sebelumnya nya dan diberla diberlakuka kukan n bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam Dalam pasa pasall 66 UU No 1 Tahun ahun 1974 1974 diny dinyata ataka kan n bahw bahwa a sega segala la sesu sesuat atu u
yang ang
berh berhub ubun unga gan n
deng dengan an perk perkaw awin inan an yang ang
diatu iaturr
dala dalam m
KUHP KUHPerd erdata ata,, Ordo Ordona nans nsii Perk Perkawi awina nan n Indon Indonesi esia a Kriste Kristen n dan dan perat peratura uran n perkawinan campuran, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional ini. Dengan demikian dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ini antara lain adalah : a. Buku Buku I KUH KUH Perd Perdat ata a b. UU No. 1/1974 1/1974 tenta tentang ng Perka Perkawina winan n c. UU No. No. 7/1989 7/1989 tenta tentang ng Peradi Peradilan lan Agama Agama d. PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1/1974
3
Instru ruks ksii Pres Presid iden en Np. Np. 1/19 1/1991 91 tent tentan ang g Komp Kompil ilas asii Huku Hukum m Isla Islam m di e. Inst Indonesia A. Pengertian Perkawinan Menurut pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawin perkawinan an ialah ialah ikatan ikatan lahir lahir batin batin antara antara seorang seorang pria dengan dengan seorang seorang wanita wanita sebagai sebagai suami suami isteri isteri dengan dengan tujuan tujuan membent membentuk uk keluarg keluarga a (rumah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedan Sedangk gkan an di dalam dalam keten ketentua tuan n pasa pasal-p l-pas asal al KUHP KUHPer erdat data, a, tidak tidak memberikan pengertian perkawinan itu. Oleh karena itu untuk memahami arti perkawinan dapat dilihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para sarjana. Ali Ali Afand Afandii meng mengat ataka akan n bahwa bahwa “perk “perkawi awina nan n adala adalah h suat suatu u pers persetu etujua juan n kekeluargaan”. 1 Dan menurut Scholten perkawinan adalah ”hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”. 2 Jadi Jadi
Kita Kitab b
Unda Undang ng-u -und ndan ang g
Huku Hukum m
Perd Perdat ata a
mema memand ndan ang g
soal soal
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. 3 Hal ini berarti bahwa undang-undang undang-undang hanya mengakui mengakui perkawinan perkawinan perdata sebagai perkawinan perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
1
Pembuktian, Jakarta, Rineka Cipta, Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, 1997, h.94 2 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Keluarga , Bandung, Alumni, 1985, h.31 3 Lihat pasal 26 Kitab 26 Kitab undang-undang Hukum Perdata
4
dalam dalam Kitab Kitab UndangUndang-Unda Undang ng Hukum Hukum Perdata, Perdata, sedang sedang syaratsyarat-syara syaratt serta serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut huku hukum m Isla Islam m adal adalah ah pern pernik ikah ahan an,, yait yaitu u akad akad yang yang sang sangat at kuat kuat atau atau miitsaaqan miitsaaqan gholiidhzan gholiidhzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang kekal. Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, bese besert rta a
akib akibat at-a -aki kiba batt
huku hukum m
bagi bagi
piha pihakk-pi piha hak k
yang yang
mela melang ngsu sung ngka kan n
perkawinan tersebut. Hakika kat, t, Asas, sas, B. Haki
Syar Syarat at,, Tujua ujuan n Perk Perkaw awin inan an Menu Menuru rutt
Pera Peratu tura ran n
Perundang-Undangan a. Hakikat Perkawinan Menurut UU No. 1/1974 pasal 1, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Jadi Jadi hakikat hakikat perkawi perkawinan nan bukan bukan sekedar sekedar ikatan ikatan formal formal belaka, belaka, tetapi tetapi juga juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan isteri. Dalam KHI pasal 2 hakikat perkawinan adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.
5
Seda Sedang ngka kan n
menu menuru rutt
KUHP KUHPer erda data ta
haki hakika katt
perk perkaw awin inan an
adal adalah ah
merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam dalam perka perkawi winan nan.. Hubu Hubunga ngan n terseb tersebut ut didas didasar arkan kan pada pada perse persetu tujua juan n di antara antara mereka mereka dan dengan dengan adanya adanya persetu persetujuan juan tersebu tersebutt mereka mereka menjadi menjadi terikat. b. Asas Perkawinan Menurut UU No. No. 1/1974 pasal 3 adalah asas monogami relatif, artinya boleh sepanjang hukum dan agamanya mengizinkan. Asas tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud dengan KHI. Sedangkan KUHPerdata menganut asas asas mono monoga gami mi mutla mutlak k karen karena a ini ini berd berdasa asarka rkan n kepa kepada da doktr doktrin in Krist Kristen en (Gereja). c. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut pasal 2 UU No. 1/1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakuka dilakukan n menurut menurut hukum hukum masingmasing-masi masing ng agama agama dan kepercay kepercayaann aannya. ya. Setiap Setiap perkawi perkawinan nan dicatat dicatat menurut menurut peratur peraturan an perunda perundang-u ng-undan ndangan gan yang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemu Kemudia dian n dalam dalam pasa pasall 6 KHI KHI bahwa bahwa perka perkawi winan nan yang yang dilak dilakuka ukan n di luar luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 6 s/d 12 UU No. 1/1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi 6
calon yang belum belum berusia 21 tahun, tahun, usia calon pria berumur berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda. Sedangk Sedangkan an syarat perkawinan perkawinan menurut menurut
KUHPer KUHPerdata data adalah adalah syarat syarat
material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah setelah perkawi perkawinan nan yang yang terdahu terdahulu lu dibubark dibubarkan. an. Sedang Sedang syarat syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam dalam kekeluar kekeluargaan gaan sedarah sedarah atau karena karena perkawi perkawinan nan,, larangan larangan untuk untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Menurut pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi serta sighat akad nikah. d. Tujuan Perkawinan Dalam pasal 1 UU No. 1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia bahagia dan kekal kekal berdas berdasarka arkan n Ketuhan Ketuhanan an Yang Maha Esa. Esa. Sedang Sedangkan kan dala dalam m KUHP KUHPer erda data ta tida tidak k ada ada satu satu pasa pasalp lpun un yang yang seca secara ra jela jelass-je jela las s mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu.
7
Dalam Dalam pasa pasall 3 Komp Kompila ilasi si Huku Hukum m Islam Islam tujua tujuan n perka perkawi winan nan adala adalah h untuk untuk mewujud mewujudkan kan kehidupa kehidupan n beruma berumah h tangga tangga yang yang sakinah sakinah,, mawadda mawaddah, h, dan rahmah. Sedangkan Sedangkan Kitab Undang-undan Undang-undang g Hukum Perdata Perdata memandang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. C. Perkawinan Campuran Dalam pasal 57 UU No. 1/1974 perkawinan campuran adalah antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena beda warga negara dan salah satu warga negaranya adalah warga negara Indonesia. Jadi Jadi unsur-u unsur-unsu nsurr yang yang terdapa terdapatt dalan dalan perkawin perkawinan an campur campur adalah adalah perka perkawin winan an dilaku dilakuka kan n di wilay wilayah ah hukum hukum Indo Indones nesia ia dan dan masin masingg-mas masing ing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaaan kewarganegaraan, yang salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Dan syarat-syarat perkawinan campuran pada pasal pasal 59 ayat 2 UU No. No. 1/19 1/1974, 74, dari dari pasal pasal ini ini menu menunj njuka ukan n prinsi prinsip p Lex loci loci actus actus yaitu yaitu menunjuk menunjuk dimana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. dilangsungkan. Hal ini berarti perkawin perkawinan an campur campuran an di Indones Indonesia ia dilakuka dilakukan n menurut menurut hukum hukum perkawi perkawinan nan Indonesia. D. Perkawinan di Luar Negeri Menurut Menurut pasal pasal 83 KUHPer KUHPerdata data,, perkawin perkawinan an yang yang dilangsu dilangsungka ngkan n di luar luar Indo Indone nesia sia,, baik baik antar antara a warga warga negar negara a Indone Indonesia sia dan dan denga dengan n warg warga a 8
negara lain adalah sah, jika perkawinan dilangsungkan menurut cara atau aturan aturan negara negara tersebut tersebut dan tidak tidak melangg melanggar ar ketentu ketentuan-k an-keten etentuan tuan dalam dalam KUHPerdata. Kemudian dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri tersebut kembali kembali di wilayah wilayah Indones Indonesia, ia, maka maka perkawin perkawinan an harus harus dicatat dicatatkan kan dalam dalam daft daftar ar penca encata tata tan n
perka erkawi wina nan n
di temp tempat at tin tinggal ggal mere mereka ka (pas (pasal al 84
KUHPerdata). 4 Pada pasal 56 UU No. 1/1974 mengatur perkawinan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia di luar negeri atau salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia sedang yang lain adalah warga negara asing, adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di nega negara ra di mana mana perk perkaw awina inan n itu itu berla berlangs ngsun ung g dan dan bagi bagi warga warga nega negara ra Indonesia tidak melanggar UU ini. 5 Pasal 56 ayat 2 menentukan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.
6
E. Perkawinan Menurut Hukum Agama Perkawin Perkawinan an hanya sah jika dilakuka dilakukan n menurut menurut hukum hukum agama agama yang yang dianut dianut oleh calon calon pasanga pasangan n yang yang akan akan melaks melaksanak anakan an pernika pernikahan. han. Kedua Kedua pasangan suami isteri tersebut menganut agama yang sama. Jika antara keduanya menganut agama yang berlainan, maka perkawinan tidak dapat 4
P.N.H. Simanjuntak, S.H., Pokok-Pokok S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Perdata , Jakarta, Djambatan, 1999, h. 56 P.N.H. Simanjuntak, Ibid Simanjuntak, Ibid , h. 76 6 Ibid 5
9
dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya menganut agama calon lainnya tersebut. III. PEMBAHASAN A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ada beberapa peraturan, diantaranya adalah : 1. Buku Buku I Kitab Kitab Undang-u Undang-unda ndang ng Hukum Hukum Perda Perdata ta 2. UU No. 1/1974 1/1974 tentang tentang Perkaw Perkawinan inan 3. UU No. No. 7/1989 7/1989 tentan tentang g Peradil Peradilan an Agama Agama 4. PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1/1974
5. Intr Intruk uksi si Pres Presid iden en No. No. 1/19 1/1991 91 tent tentan ang g Komp Kompil ilas asii Huku Hukum m Isla Islam m di Indonesia Dalam Dalam Kompila Kompilasi si Hukum Hukum Islam Islam mengka mengkatego tegorika rikan n perkaw perkawinan inan antar antar pemeluk pemeluk agama dalam bab laranga larangan n perkawi perkawinan nan.. Pada Pada pasal pasal 40 point point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 diny dinyat atak akan an bahw bahwa a seor seoran ang g wani wanita ta Isla Islam m dila dilara rang ng mela melang ngsu sung ngka kan n perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. KHI tersebut selaras dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin S.H., yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasanya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya. 10
Dalam Dalam KHI telah telah dinyatak dinyatakan an dengan dengan jelas jelas bahwa bahwa perkawin perkawinan an beda beda agam agama a jelas jelas tidak tidak dapa dapatt dilak dilaksa sanak nakan an sela selain in kedu kedua a calon calon suam suamii ister isterii berag beragam ama a Islam Islam.. Sehin Sehingg gga a tida tidak k ada ada pelu peluang ang bagi bagi oran orang-o g-oran rang g yang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan anta antarr agam agama a dapa dapatt terj terjad adi. i. Hal Hal ini ini dise diseba babk bkan an pera peratu tura ran n peru perund ndan anggundangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama. Berdasarkan UU No. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatu mengaturr tentang tentang perkawi perkawinan nan sejauh sejauh telah telah diatur diatur dalam dalam UU No. 1/1974, 1/1974, dinya dinyatak takan an tidak tidak berla berlaku ku lagi lagi yaitu yaitu perka perkawin winan an yang yang diatu diaturr dalam dalam Kitab Kitab Undang Undang-und -undang ang Hukum Hukum Perdata Perdata / BW, BW, Ordonan Ordonansi si Perkawi Perkawinan nan Indones Indonesia ia Kristen Kristen dan peratur peraturan an perkawi perkawinan nan campura campuran. n. Secara Secara a contrari contrario, o, dapat dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Mengenai Mengenai perkawin perkawinan an beda beda agama agama yang yang dilakuka dilakukan n oleh pasang pasangan an calon calon suami suami isteri isteri dapat dapat dilihat dilihat dalam dalam UU No.1/19 No.1/1974 74 tentang tentang perkawinan perkawinan pada pada pasal pasal 2 ayat ayat 1, bahw bahwa a Perkaw Perkawina inan n adala adalah h sah, sah, apab apabila ila dilaku dilakuka kan n menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP No.9/19 No.9/1975 75 dinyatak dinyatakan an bahwa, bahwa, perkaw perkawinan inan baru sah jika dilakukan dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara 11
perka perkawin winan an dilak dilakuka ukan n menu menurut rut huku hukum m masi masing ng-m -masi asing ng Agam Agamany anya a dan dan kepercayaannya. Dalam memahami memahami perkawinan perkawinan beda agama agama menurut menurut undang-undang undang-undang Perkawinan ada tiga penafsiaran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpe berpend ndapa apatt bahwa bahwa perka perkawin winan an beda beda agam agama a merup merupak akan an pelan pelangga ggaran ran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan perkawinan campuran yang menitikberatkan menitikberatkan pada dua orang yang di Indo Indone nesi sia a tund tunduk uk pada pada huku hukum m yang yang berl berlai aina nan, n, yang yang bera berart rtii pasa pasall ini ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga meng mengat atur ur dua dua oran orang g yang ang berb berbed eda a agam agama. a. Pend Pendap apat at
ketiga bahwa
perkawinan perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan. 7 B. Perbedaan Pandangan Tentang Perkawinan Beda Agama Pendapa Pendapatt yang yang menyatak menyatakan an perkawi perkawinan nan beda beda agama agama merupak merupakan an pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f, maka 7
Ahmad Sukarja, Perkawinan Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam , Editor Chuzaimah T
Yanggo, anggo, DR,H & Hafiz Hafiz Anshary Anshary,, Drs,MA, Drs,MA, Problematika Hukum Islam Kontemporer , Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1996, h. 17-18
12
instansi instansi baik KUA dan Kantor Kantor Catatan Catatan Sipil Sipil dapat dapat menolak menolak permoh permohonan onan perkawinan beda agama berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan UU ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1, maka tida tidak k ada ada perk perkaw awin inan an di luar luar huku hukum m masi masing ng-m -mas asin ing g agam agaman anya ya dan dan kepercay kepercayaann aannya ya itu. Ketentua Ketentuan n pasal pasal tersebut tersebut berarti berarti bahwa bahwa perkaw perkawinan inan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan .8 Selaras deng dengan an itu, itu, Prof Prof.. Dr. Dr. Haza Hazairi irin n S.H., S.H., mena menafsi fsirk rkan an pasa pasall 2 ayat ayat 1 bese beserta rta penjelasanya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan dengan melangg melanggar ar hukum hukum agamany agamanya., a., demikia demikian n juga bagi bagi mereka mereka yang yang beragama Kristen, Hindu, Budha. 9 Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dapat dilangsu dilangsungka ngkan, n, karena karena telah telah tercakup tercakup dalam dalam perkawin perkawinan an campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang
8
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Fiqhiyah, Jakara, CV Haji Masaung, 1993,
h.3
9
Lihat Lihat Hazairin, Hazairin, Tinjauan Tinjauan Mengenai Mengenai Undang-und Undang-undang ang Perkawina Perkawinan n No 1/1974, 1/1974, Jakarta, Jakarta, Tintamas, 1986, h. 2
13
yang yang berbeda berbeda kewarga kewarganeg negaraa araan n juga mengatu mengaturr dua orang orang yang yang berbeda berbeda agama. Pada pasal 1 Peraturan Perkawinan campuran menyatakan bahwa perka perkawin winan an camp campura uran n adal adalah ah perka perkawin winan an antar antara a orang orang-or -oran ang g yang yang di Indon Indones esia ia tund tunduk uk pada pada huku hukum m yang yang berla berlaina inan. n. Akiba Akibatt kura kurang ng jelas jelasnya nya perumusan perumusan pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbe berbeda da golon golongan gan pend pendud udukn uknya ya.. Pend Pendapa apatt kedua kedua menya menyatak takan an bahw bahwa a perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan agam agaman anya ya..
Penda endapa patt
keti ketiga ga
bahw bahwa a
perk perkaw awin inan an
camp campur uran an
adal adalah ah
perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya. 10 Pendapa Pendapatt yang yang menyatak menyatakan an bahwa bahwa perkawin perkawinan an antar antar agama agama sama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undangundang perkawinan. Berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan 10
Masjfuk Zuhdi, Op. Cit ., ., h. 2
14
Indones Indonesia ia Kristen Kristen dan peratur peraturan an perkawi perkawinan nan campura campuran. n. Artinya Artinya beberap beberapa a keten ketentua tuan n terse tersebut but masi masih h berla berlaku ku sepa sepanja njang ng tidak tidak diatur diatur dala dalam m UU No. No. 1/1974. C. Pendapat Hukum Terhadap Terhadap Perkawinan Beda Agama Meru Meruju juk k pada pada Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 1/19 1/1974 74 pada pada pasa pasall 57 yang yang menyatak menyatakan an bahwa bahwa perkawin perkawinan an campura campuran n adalah adalah perkawin perkawinan an antara antara dua oran orang g yang yang di Indo Indone nesi sia a tund tunduk uk pada pada huku hukum m yang yang berl berlai aina nan, n, kare karena na perbeda perbedaan an kewargan kewarganega egaraa raan n dan salah salah satu pihak pihak berkewa berkewarga rganeg negaraa araan n Indonesia. Berdasarkan pada pasal 57 UU No. 1/1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak. 11 Menurut Purwoto S. Gandasubrata Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan dan tegas tegas.. Oleh Oleh karen karenany anya, a, ada Kant Kantor or Catat Catatan an Sipil Sipil
yang yang tidak tidak mau
mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 UU No.1/1974. Dan ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami. 12 11
Masfuk Zuhdi, Ibid Zuhdi, Ibid , h. 3
12
Lihat Masfuk Zuhdi, Ibid Zuhdi, Ibid , h.3
15
Ketid Ketidak akjel jelasa asan n
dan dan
ketida ketidakt ktega egasa san n
Unda Undang ng-un -undan dang g
Perka Perkawin winan an
tentang perkawinan perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan pernyataan “menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya. 13 Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau atau si calo calon n iste isteri ri.. Arti Artiny nya a sala salah h calo calon n yang yang lain lain meng mengik ikut utii atau atau menu menund ndukk ukkan an diri diri kepa kepada da salah salah satu satu huku hukum m agam agama a atau atau kepe keperca rcaya yaan an pasangannya. 14 Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.
15
Dalam pertimbangan MA adalah dalam UU No. 1/1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon
13
Soedharyo Soimin, SH, Hukum SH, Hukum Orang dan Keluarga Sinar Grafika, 2002, 2002, h. 95 Keluarga,, Jakarta, Sinar
14
Ibid , h. 95 Soedharyo Soimin, SH, Ibid SH, Ibid , h. 96
15
16
isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasa pasall 27 yang yang meny menyat atak akan an bahw bahwa a sega segala la warg warga a nega negara ra bers bersam amaa aan n kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama selama oleh undangundang-unda undang ng tidak tidak ditentuk ditentukan an bahwa bahwa perbeda perbedaan an agama agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di UU No. 1/1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU No. 1/1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum. 16 Di samp sampin ing g keko kekoso song ngan an huku hukum m juga juga dala dalam m keny kenyat ataa aan n hidu hidup p di Indones Indonesia ia yang yang masyarak masyarakatny atnya a bersifa bersifatt plurali pluralistik stik,, sehingg sehingga a tidak tidak sedikit sedikit terjadi terjadi perkaw perkawinan inan antar antar agama. agama. Maka MA berpend berpendat at bahwa bahwa tidak tidak dapat dapat dibenark dibenarkan an terjadi terjadinya nya kekoson kekosongan gan hukum hukum tersebu tersebut, t, sehingg sehingga a perkawin perkawinan an antar agama jika dibiarkan dan tidak diberiakan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama beragama berupa penyelundupan-penyelundup penyelundupan-penyelundupan an nilai-nilai nilai-nilai sosial maupun
16
Soedharyo Soimin, SH, Ibid, h. 96
17
agam agama a serta serta hukum hukum posit positif, if, maka maka MA haru harus s dapa dapatt mene menentu ntukan kan status status hukumnya. 17 Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar antar agama agama adalah adalah bahwa bahwa perka perkawin winan an antar antar agam agama a
dapa dapatt diteri diterima ma
permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.18 Dari putusan MA tentang perkawinan perkawinan antar agama sangat kontroversi, namu namun n putus putusan an terse tersebut but meru merupa pakan kan peme pemeca cahan han huku hukum m untuk untuk meng mengisi isi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 1/1974. Putusan Mahkamah Agung Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Dalam prose proses s perk perkawi awina nan n antar antar agam agama a maka maka perm permoh ohona onan n untuk untuk melangs melangsungk ungkan an perkaw perkawinan inan antar antar agama agama dapat dapat diajuka diajukan n kepada kepada Kantor Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak
17
Ibid , h. 97 Soedharyo Soimin, SH, Ibid SH, Ibid , h. 97
18
18
seca secara ra Isla Islam. m. Dan Dan deng dengan an demi demiki kian an pula pula dita ditafs fsir irka kan n bahw bahwa a deng dengan an mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan statu status s agama agamanya nya.. Sehing Sehingga ga pasa pasall 8
point point
f UU No. No. 1/1974 1/1974 tidak tidak lagi lagi
merupakan merupakan halangan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama beragama Islam. Dengan demikian Kantor Kantor Catatan Catatan Sipil Sipil berkewa berkewajib jiban an untuk untuk menerim menerima a permoh permohona onan n tersebut tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya. Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara negara Indonesi Indonesia, a, dan perkawi perkawinan nan antar antar pasanga pasangan n yang yang berbeda berbeda agama agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah Setelah suami suami isteri isteri itu kembali kembali di wilayah wilayah Indones Indonesia, ia, paling paling tidak tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. 19 Artinya perkawinan antar antar agama yang yang dilakukan dilakukan oleh pasang pasangan an suami suami isteri yang
berbeda berbeda
agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan. 19
Lihat pasal 56 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1/1974
19
IV.PENUTUP A. Kesi Kesimp mpul ulan an Dari uraian tersebut tersebut diatas, diatas, dengan ini penulis penulis kemukakan kemukakan beberapa beberapa hal sebagai kesimpulan, sebagai berikut : 1. Undang-Undang No.1/1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, tidak
mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan antar agama agama tidak dapat dilakukan dilakukan berdasarkan berdasarkan pada pada pasal 2 ayat 1 UU No.1/19 No.1/1974, 74, bahwa bahwa perkawi perkawinan nan adalah adalah sah, sah, apabila apabila dilakuk dilakukan an menurut menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawi perkawinan nan dilakuk dilakukan an menuru menurutt hukum hukum masingmasing-masi masing ng Agamanya Agamanya dan kepercayaannya. 2. Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak
secara secara tegas
mengatu mengaturr tentang tentang perkawin perkawinan an antar agama, agama, Mahkamah Mahkamah
Agung Agung dalam dalam yurispr yurisprude udensiny nsinya a tanggal tanggal 20 Januar Januarii 1989 1989 Nomor: Nomor: 1400 1400 K/Pdt/1 K/Pdt/1986 986,,
memberi memberikan kan solusi solusi hukum hukum bagi perkawinan perkawinan antar agama agama
adalah bahwa bahwa perkawinan antar antar agama dapat diterima diterima permohonannya permohonannya di Kantor Kantor Catata Catatan n Sipil Sipil sebaga sebagaii satu-sa satu-satuny tunya a instans instansii yang yang berwena berwenang ng untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragam beragama a Islam Islam untuk untuk wajib wajib menerim menerima a permohon permohonan an perkawi perkawinan nan antar antar agama. 20
Dalam m pros proses es perk perkaw awin inan an anta antarr agam agama a maka maka perm permoh ohon onan an untu untuk k 3. Dala melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan meng engajuka ukan
perm ermohonan
ters ersebut
pemohon
sudah
meng menghi hirau raukan kan stat status us agama agamany nya. a. Sehin Sehingg gga a pasal pasal 8
point point
tid tidak
lag lagi
f UU No.
1/1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawian, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Isla Islam. m. Deng Dengan an demi demiki kian an Kant Kantor or Cata Catata tan n Sipi Sipill berk berkew ewaj ajib iban an untu untuk k menerim menerima a permohon permohonan an tersebu tersebutt bukan bukan karena karena kedua kedua calon calon pasang pasangan an dalam dalam kapasit kapasitas as sebagai sebagai mereka mereka yang yang berbed berbeda a agama, agama, tetapi tetapi dalam dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya. 4. Perkawinan Perkawinan antar antar agama agama dapat juga dilakukan dilakukan oleh oleh sesama sesama warga warga negara negara Indones Indonesia ia yang yang berbed berbeda a agama agama dengan dengan cara melakuk melakukan an perkawi perkawinan nan tersebut di luar negeri.
B. Saran Bahw Bahwa a
deng dengan an
keti ketida dak k
tega tegasa san n
peme pemeri rint ntah ah
dala dalam m
menga engatu tur r
perkawinan beda agama sebagaimana tidak adanya aturan tersebut pada UU No.1/1974, maka bersama ini kami sarankan bahwa :
21
perkawinan antar agama, karena a. Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan dalam UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan antar agama. b. Dala Dalam m revi revisi si terh terhad adap ap Unda Undang ng-u -und ndan ang g Perk Perkaw awin inan an perl perlu u keje kejela lasa san n tentang tentang status status hukum hukum bagi bagi mereka mereka yang yang ingin ingin melaku melakukan kan perkawi perkawinan nan antar agama.
DAFTAR PUSTAKA
Ashshofa, Ashshofa, Burhan, SH, Metode Penelitian Hukum, Hukum , Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996 Andi Hamzah, Dr., SH, Kamus Hukum, Hukum , Ghalia Indonesia Jakarta, 1986.
22
Hazairin, Tinja Tinjauan uan Meng Mengen enai ai Unda Undangng-und undan ang g Perka Perkawin winan an No 1/197 1/1974 4, Jakarta, Tintamas, 1986 Kitab undang-undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Peraturan Tentang Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelijke Regeling) Prawirohamidjojo , R. Soetojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Keluarga , Bandung, Alumni, 1985 Prawiroh Prawirohami amidjoj djojo, o, R. Soetojo Soetojo,, Pluralis Pluralisme me Dalam Dalam Perunda Perundang-u ng-undan ndangan gan Perkawinan di Indonesia, Indonesia , Surabaya, Airlangga University Press, 1986 Satjitpto Rahardjo, Prof. Dr., SH, Ilmu Hukum, Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000. Sima Simanju njunta ntak, k, P.N.H .N.H., ., S.H., S.H., Djambatan, 1999
Poko Pokokk-Po Poko kok k
Huku Hukum m
Perd Perdat ata a,
Jak Jakarta arta,,
Soimin, Soedharyo, SH, Hukum Orang dan Keluarga, Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika, 2002 ……………., Himpuna Himpunan n Yurisprud urisprudensi ensi Tentang entang Hukum Hukum Perdata Perdata , Jakart Jakarta, a, Sinar Grafika, 1996 Soejo Soejono no,, SH, SH, MH & Abdu Abdurra rrahma hman, n, SH, SH, MH, Metode Metode Peneliti Penelitian an Hukum Hukum,, Jakarta, Rineka Cipta, 2003 Sudarsono, SH, Hukum Perkawinan Nasional , Nasional , Jakarta, Rineka Cipta, 1991 Sudikno Sudikno Mertokus Mertokusumo umo,, Prof. Prof. Dr., Dr., SH, Mengena Mengenall Hukum Hukum suatu suatu pengant pengantar ar , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Usman Adji, Sution, SH, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Yogyakarta, Liberty, 1989 Yanggo, Chuzaimah T, DR,H & Hafiz Anshary, Drs, MA, Editor, Problematika Hukum Islam Kontemporer , Kontemporer , Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996 23
Zuhdi , Masjfuk, Masail Fiqhiyah, Fiqhiyah , Jakara, Haji Masagung, 1993 www.Indonesialawcenter.com www.penulislepas.com
24
