MANFAAT KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL INTERNASIONAL BAGI BANGSA INDONESIA
.
Manf anfaat aat Ke Kerja Sam Samaa In Internasional Bagi In Indonesia
a. Masalah politik dan keamanan Indonesia dapat diselesaikan dalam Lembaga Internasional. Misa Misaln lnya ya,, saat saat Agres Agresii Milit Militer er Bela Beland ndaa tang tangga gall 21 Juli Juli 1947 1947,, waki wakil-w l-wak akil il Indi Indiaa dan dan Aust Austra rali liaa mengajukan usul agar masalah Indonesia dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB, kemudian PBB sebagai perantara antara Indonesia-Belanda membentuk Komisi Tiga Negara. Dengan dibentuknya KTN , akhirnya Indonesia – belanda melakukan perundingan di kapal Amerika yaitu kapal Renville. b. Melalui Melalui kerja sama Internasional Internasional ( PBB ) , Lembaga Internasional Internasional tersebut tersebut berperan sebagai pihak penengah dan sebagai pihak yang menghentikan perselisihan antar negara. Misalnya, pada Agresi Militer Belanda yang kedua PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia – Belanda: - menghentikan saling menyerang - membebaskan segala tawanan - berunding lagi atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville - pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta Selain itu Dewan Keamanan PBB juga membantu mengadakan perdamaian secepat-cepatnya, yaitu menetapkan tanggal, waktu, serta syarat untuk mengadakan KMB. c. Masalah wilayah pemerintahan Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya PBB. Misalnya, Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1962. d. Deng Dengan an adan adanya ya kerj kerjaa sama sama Inte Intern rnas asio iona nall ( PBB PBB ) dapa dapatt melah melahir irka kan n doku dokume men-d n-dok okum umen en yang yang bermanfaat bagi kehidupan kenegaraan kenegaraan Indonesia terutama dalam penegakan HAM, misalnya: - Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948 - Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, tahun 1966 - Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik, tahun 1966. e. Dengan kerja sama Internasional Internasional yang terwujud dalam dalam organisasi Internasional di bawah PBB masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum dapat terselesaikan , antara lain : - OPEC ( Organitation of Petroleum Exporting Country ) - CGI ( Consultative Group of Indonesia ) - GNB ( Gerakan Non Blok - NATO ( North Atlantic Treaty Organitation ) - OIC ( Organitation of the Islamic Conference )
2.
Manf Manfaa aatt Perj Perjan anji jian an Inte Intern rnas asio iona nall Dengan adanya Perjanjian Internasional , Indonesia dapat mengatasi masalah wilayah kedaulatan. Misalnya, setelah sidang hukum laut di Geneva tahun 1958 dapat menghasilkan beberapa konvensi : - Conventio Convention n on the the territorial territorial sea sea and the the contiguo contiguous us zone, zone, Konvensi ini berkaitan dengan kedaulatan teritorial. Sehingga dengan konvensi ini Indonesia belum dapat mewujudkan kesatuan wilayah - Conv Conven enti tion on on on the the high high sea sea Konvensi ini berkaitan dengan kedaulatan atas sumber alam, begitu juga konvensi yang ketiga. - Conventio Convention n on finishing finishing and conserv conservation ation of the the living resourc resources es of the high sea. sea. Sedangkan konvensi yang lain diratifikasi Indonesia dengan UU No. 19 tahun 1981. Namun, karena perma permasal salaha ahan n reserva reservatin ting, g, akhirn akhirnya ya PBB menola menolak k untuk untuk mendep mendeposi ositt instru instrumen mentt of ratifica ratificatio tion. n. Konsekuensinya, Indonesia hanya menjadi anggota sah dari satu konvensi saja ( Convention on the high sea ). Walaupun demikian, Indonesia tetap dapat menerapkan ketentuan konvensi tersebut. Akhirnya Konvensi tersebut dijadikan dasar oleh Indonesia untu kmembagi wilayah sumber alam di landas kontinen dengan negara-negara tetangga. Yaitu dengan mengukurnya dari titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia. Dengan Dengan konve konvensi nsi tersebu tersebutt Indone Indonesia sia dapat dapat menana menanamka mkan n asas asas teritor teritorial ial Negara Negara Kepula Kepulauan uan melalu melaluii konsepsi kewilayahan sumber daya. Selain itu perjuangan pengakuan atas prinsip negara kapulauan dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Yang hasilnya: - Pengakuan Pengakuan atas atas batas 12 mil mil laut sebagai sebagai laut teritorial teritorial negara pantai pantai dan negara negara kepulauan kepulauan - Pengakuan Pengakuan batas batas 200 200 mil laut laut sebagai sebagai zona zona ekonomi ekonomi eksklu eksklusif sif - Pengak Pengakuan uan hak negara negara tak berpant berpantai ai untuk untuk ikut memanfaat memanfaatkan kan sumber sumber daya daya alam dan kekayaan kekayaan lautan.
