BAB I PENDAHULUAN A. LAT LATAR BEL BELAK AKAN ANG G
Dalam Dalam duni duniaa yang ang serba serba mode modern rn seper seperti ti seka sekara rang ng ini, ini, tida tidakl klah ah ada ada suatu suatu nega negara ra yang dapa dapatt mengasingk mengasingkan an diri dari pergaulan pergaulan internasional. internasional. Pergaulan Pergaulan antar negara-negara negara-negara yang berdaulat berdaulat dan merdeka sudah barang tentu harus diatur. Perkembangan yang terjadi sampai saat ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan hubungan antar masyarakat bangsa dari berbagai penjuru dunia, sehingga batas-batas negara pun menjadi semakin pudar. Hal tersebut antara lain ditenggarai oleh adanya adanya hubungan hubungan kerjasama antar berbagai negara yang tergabung tergabung dalam organisasi-o organisasi-organ rganisasi isasi antara lain seperti ASEAN, PE!, APE!, "# dan lain sebagainya. $eadaan ini yang kemudian mengantarkan pada kenyataan seakan-akan di dunia ini tidak ada batasan-batasan yang menunjukan negara bangsa, melainkan lebih pada grup-grup dimana suatu negara tergabung di dalamnya. %nilah yang oleh $enichi hmae disebut dengan The Borderless World . Hukum antar negara adalah hukum yang mengatur pergaulan internasional. Demikian juga halnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak. Sehingga tercipta undang-undang kesepakatan kerjasama yang erat dalam lapangan-lapangan perpajakan. &umitnya hukum dan aturan yang menentukan pajak bagi perusahaan asing dan laba yang dihasilkan di luar negeri sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar. $onsep ini mencakup istilah netralisasi pajak dan ekuitas pajak. Netralisasi pajak berarti bah'a pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan alokasi sumber daya. Dengan kata lain, keputusan bisnis didorong oleh (undamental ekonomi, seperti tingkat imbalan dan bukan pertimbangan pajak. Ekuitas berarti 'ajib pajak yang menghadapi situasi yang mirip serupa semestinya membayar pajak yang sama, tetapi terdapat terdapat situasi yang mirip serupa menginterp menginterpretasik retasikan an konsep konsep ini. Dalam kasus ini, laba yang berasal dari luar negeri harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama dengan perusahaan di negara itu, yaitu berdasarkan tari( pajak negara asing. Suatu Suatu perusa perusahaa haan n dapat dapat melaku melakukan kan bisnis bisnis intern internasio asional nal dengan dengan mengek mengekspo sporr barang barang jasa atau atau melaku melakukan kan in)esta in)estasi si asing asing atau tidak tidak langsu langsung. ng. Pengel Pengelola olaan an yang yang e(ekti( e(ekti( atas atas potens potensii pajak pajak ini memerlukan pemahaman atas system pajak nasional yang sangat berbeda dari suatu negara ke negara lain. B. TUJU TUJUAN AN DAN DAN MAN MANF FAAT
*ujuan dari makalah yang berjudul +$NSEP DASA& PAA$ %N*E&NAS%NA ini adalah untuk memenuhi tugas matakuliah Perpajakan. /an(aat dari penulisan makalah ini adalah untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang pajak internasional khususnya mengenai konsep dasar dalam pajak internasional. Sehingga diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang pajak internasional dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
C. RUM RUMUSAN SAN MA MASALA SALAH H Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut 0 1. Apakah pengert pengertian ian dari hukum hukum pajak internasiona internasionall 2 3. Apa saja sumber-sum sumber-sumber ber hukum pajak pajak internasiona internasionall 2 4. Apakah de(inisi de(inisi dari dari pajak internasio internasional nal 2 5. Apa tujuan tujuan dari kebijakan kebijakan perpajakan perpajakan internasion internasional al 2 6. Apa saja prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pemajakan internasional 2 7. Apa yang yang dimaksud dimaksud insenti( insenti( pajak luar luar negeri 2 a. Syste System m adm admin inis istra trasi si pajak pajak b. Perjanjian pajak c. Dime Dimens nsii pere perenc ncan anaan aan pajak pajak 1
d. %nduk perusahaan di luar negeri e. $eputusan pendanaan (. $ompetisi pajak yang membahayakan g. Pemajakan terhadap sumber laba dari luar negeri dan pemajakan ganda h. $redit pajak luar negeri i. Pembatasan kredit pajak #. Apakah pengertian dari pajak berganda 2 a. Penyebab terjadi pajak berganda b. !ara penghindaran pajak berganda internasional c. Perjanjian penghindaran pajak berganda 8P49: d. !ontoh kasus ;. 9agaimana dengan %ndonesia 2 a. Dasar hukum perjanjian penghindaran pajak berganda b. /odel, Si(at, *ujuan dan Struktur P49 c. Aplikasi perjanjian penghindaran pajak berganda 8P49:
BAB II PEMBAHASAN A. Hukum Pajak Internas!na"
Pengertian beberapa hukum pajak internasional dari beberapa pendapat para ahli hukum 0 1. /enurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, bah'a hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsi( atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negeranegara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsurunsur asing. 3. /enurut pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam << Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat. 4. Sedangkan menurut pendapat Prof. Mr. H.J. Hofstra, hukum pajak internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya mengacu pengenaan terhadap orang asing. Hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam
B.
#nternational Tax La dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Hukum pajak internsional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaedah pajak yang berdasarkan hukum antar negara seperti traktattraktat, kon)ensi, dan la>im diterima baik oleh negara-negara di dunia, mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antara negara yang saling mempunyai kepentingan. Dari beberapa pengertian diatas, maka hukum pajak internasional merupakan suatu aturan-aturan yang berlaku bagi negara-negara yang saling berkepentingan, yang berkaitan dengan subyek pajak asing, berkaitan dengan hak perolehan pajak yang mengikat subjek atau objek tersebut. Sum#er$Sum#er Hukum Pajak Internas!na" Pro(.Dr.&ochmat Soemitro dalam bukunya +Hukum Pajak %ndonesia, menyebutkan bah'a ada beberapa sumber hukum pajak internasional, yaitu 0 1. Hukum Pajak Nasional atau
C. De%ns Pajak Internas!na" 89apak Sriadi, $epala Seksi Perjanjian Perpajakan Eropa, $antor Pusat Direktorat endral Pajak:, Pajak %nternasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai persetujuan $en"hindaran $a%a& 'er"anda 8P49: dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan $on)ensi @ina 8 Pacta S(rsen)ada :. Secara umum, ketentuan pajak internasional suatu negara meliputi 3 8dua: dimensi luas 0 a. Pemajakan terhadap 'ajib pajak dalam negeri 8@PDN: atas penghasilan dari luar negeri b. Pemajakan terhadap 'ajib pajak luar negeri 8@PN: atas penghasilan dari dalam negeri 8domestic:
D. Tujuan Ke#jakan Per&ajakan Internas!na"
$ebijakan perpajakan internasional mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju in)estasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan in)estasi tersebut. Salah satu upaya untuk meminimalkan beban tersebut adalah dengan melakukan penghindaran pajak berganda internasional. 3
E.
Prns&$Prns& 'an( Harus D&a)am Da"am Pemajakan Internas!na"
Doernberg 81;: menyebut 4 8tiga: unsur netraliats yang harus dipenuhi dalam kebijakan pemajakan internasional 0 1. *a$ital Ex$ort Ne(tralit+ 8Netralitas Pasar Domestik:0 kemanapun kita berin)estasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. Sehingga tidak ada bedanya bila kita berin)estasi di dalam atau luar negeri. /aka jangan sampai bila berin)estasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari 3 8dua: negara. Hal ini akan melandasi << PPh pasal 35 yang mengatur kredit pajak luar negeri. 3. *a$ital #m$ort Ne(tralit+ 8Netralitas Pasar %nternasional:0 darimanapun in)estasi berasal, dikenakan pajak yang sama. Sehingga baik in)estor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tari( pajak yang sama bila berin)estasi di suatu negara. Hal ini melandasi hak pemajakan yang sama dengan Wa%i' Pa%a& Dalam Ne"eri 8@PDN: terhadap $ermanen esta'ilishment 8PE: atau Badan ,saha Teta$ 89<*: yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang mele'ati time-test dari peraturan yang berlaku. 4. National Ne(ralit+ setiap negara, mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurangan laba. F.
Insent% Pajak Luar Ne(er
9anyak negara yang mena'arkan insenti( pajak untuk menarik minat in)estasi luar negeri. %nsenti( dapat berupa hibah tunai bebas pajak yang digunakan untuk biaya akti)a tetap dari proses industry baru atau pengampunan untuk membayar pajak selama beberapa periode. 9entuk pembebasan pajak sementara yang lainnya seperti tari( pengurangan pajak penghasilan, penangguhan pajak dan pengurangan atau penghapusan berbagai jenis pajak tidak langsung. $ebanyakan negara industry mena'arkan sejumlah target insenti( seperti pengurangan tari( pajak perusahaan. ●
System administrasi pajak 9eberapa system yang digunakan saat ini 0 1. System klasik, pajak penghasilan perusahaan atas penghasilan kena pajak dikenakan pada tingkat perusahaan dan tingkat pemegang saham. Pemegang saham dikenakan pajak pada saat laba perusahaan dibayarkan sebagai de)iden atau pada saat mereka mencairkan in)estasinya. $etika suatu perusahaan dikenakan pajak atas laba yang diukur sebelum dilakukan pembayaran de)iden, pemegang saham kemudian dikenakan pajak atas de)iden yang mereka terima, maka pendapatan de)iden pemegang saham secara e(ekti( telah dikenakan pajak sebanyak dua kali. 3. System terintegrasi, pajak perusahaan dan pemegang saham terintegrasi sedemikian rupa sehingga mengurangi atau mengeleminasi pengenaan pajak berganda atas pendapatan perusahaan. $redit pajak atau s+stem im$(tasi merupakan jenis system pajak terintegrasi yang umum. 9erdasarkan system ini, pajak yang dikenakan terhadap perusahaan, tetapi sebagian dari pajak yang dibayarkan dapat diperlukan sebagai kredit terhadap pajak penghasilan pribadi jika de)iden dibagikan kepada para pemegang saham. System pajak ini di dukung
●
Perjanjian pajak /eskipun kredit pajak luar negeri melindungi sumber pajak luar negeri dari pengenaan pajak ganda, perjanjian dapat melakukan lebih dari itu.
4
Perjanjian pajak biasanya berisikan bagaimana pajak dan insenti( pajak yang akan dikenakan, dihormati, dibagi atau yang lain dihapuskan terhadap pendapatan usaha yang dihasilkan oleh 'arga negara lain di satu 'ilayah yurisdiksi pajak. Perjanjian pajak juga berpengaruh pada pajak pungutan atas de)iden, bunga, royalti yang dibayarkan oleh perusahaan disatu negara kepada pemegang saham asing. ●
Dimensi perencanaan pajak Pengamatan atas perencanaan pajak dimulai dengan hal dasar 0 1. Pertimbangan pajak seharusnya tidak pernah mengendalikan strategi usaha 3. Perubahan hukum pajak secara konstan membatasi man(aat perencanaan pajak dalam jangka panjang 4. Pertimbangan organisasi, jika anak perusahaan diorganisasi sebuah negara +surga pajak yang tidak mengenakan pajak sama sekali, maka penangguhan pajak akan semakin terlihat menarik
●
%nduk perusahaan di luar negeri Sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di AS dengan di beberapa negara asing dapat memiliki keuntungan apabila memiliki berbagai in)estasi yang melalui induk perusahaan di negara ke tiga. $euntungan dari bentuk organisasi induk perusahaan yang menyangkut pajak antara lain0 1. /empertahankan man(aat tingkat pajak pungutan atas de)iden, bunga royalty dan pembayaran serupa lainnya 3. /enunda pajak AS atas laba luar negeri hingga laba tersebut direpatriasikan ke perusahaan AS 4. /enunda pajak AS atas keuntungan dari penjualan saham anak perusahaan operasi luar negeri.
●
$eputusan pendanaan !ara yang digunakan untuk mendanai operasi luar negeri dapat dipengaruhi oleh (aktor pajak. Dengan mengasumsikan hal ini tidak berubah, dimungkinkannya utang untuk di kurangi pajak, yang meningkatkan imbalan setelah pajak atas ekuitas juga akan meningkatkan daya tarik pendanaan utang di negara-negara dengan pajak tinggi.
●
$ompetisi pajak yang membahayakan rganisasi kerja ekonomi dan pembangunan mencoba untuk menghentikan kompetisi yang dilakukan oleh beberapa negara +surga pajak. Sebenarnya kompetisi pajak akan berman(aat jika dapat membuat pemerintah menjadi lebih e(isien. Disisi lain kompetisi itu akan berbahaya jika pengalihan pendapatan pajak dari pemerintah yang sebenarnya memerlukan pendapatan tersebut untuk meniadakan jasa yang dibutuhkan oleh kalangan usaha. E!D secara khusus mengkha'atirkan bah'a negara-negara +surga pajak akan memungkinkan kalangan usaha untuk menghindari atau mencurigai pajak negara lain. Sebenarnya yang disebut sebagai anak perusahaan plat nama tidak memiliki pekerjaan yang nyata yang terkait0 perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan yang substansial dan hanya menyalurkan transaksi keuangan melalui negara +surga pajak untuk menghindari pajak negara lain. Secara khusus E!D mencurigai negara +surga pajak yang tidak bersedia untuk membagi in(ormasi dengan otoritas pajak di negara lain menerapkan atau memberlakukan hukum pajak secara tidak 'ajar atau secara rasia.
●
Pemajakan terhadap sumber laba dari luar negeri dan pemajakan ganda Biloso(i nasional atas pengenaan pajak terhadap sumber dari luar negara pajak merupakan hal penting dari seorang perencana pajak. 9eberapa negara seperti Perancis, Hongkong, Panama, A(rika Selatan, S'iss dan Cene>uela menerapkan prinsip pemajakan territorial da tidak mengenakan pajak terhadap perusahaan yang berdomisili di dalam negeri yang labanya dihasilkan dari luar negara tersebut. 5
●
●
$redit pajak luar negeri $reditor pajak luar negeri dapat dihitung sebagai kredit langsung atas penghasilan yang dibayarkan atas laba cabang atau anak perusahaan dan setiap yang dipungut pada sumbernya seperti de)iden, bunga dan royalty yang dikirimkan kembali kepada in)estor domestik. $redit pajak juga dapat diperkirakan jika jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dibayarkan tidak terlampau jelas. De)iden yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak induk perusahaan harus dihitung kotor untuk mencakup jumlah pajak ditambah seluruh pajak pungutan luar negeri yang berlaku. Artinya induk perusahaan domestik menerima de)iden yang didalamnya termasuk pajak terutang kepada pemerintah asing dan kemudian membayar pajak tersebut. $redit pajak tidak langsung luar negeri yang diperbolehkan ditentukan dengan cara sebagai berikut0
Pembatasan kredit pajak 9eberapa negara mengenalkan pajak atas sumbernya dengan kredit pajak untuk sumber pajak luar negeri tersebut maksimum sebesar pajak domestik terkait yang dapat dikenakan atas laba. $e'ajiban laba maksimum adalah mana yang lebih tinggi antara tari( pajak negara tuan rumah atau negara asal.
Pembatasan kredit pajak luar negeri tersendiri berlaku untuk pajak
3. Biscal !ommittee E!D Sebuah komite (iskal dari rganisation o( Economic !ooperation and De)elopment, mende(inisikan pajak ganda internasional sebagai 0 +the phenomenon international double ta=ation, 'hich can generally de(ined as imposition o( comparable ta=es in t'o 8or more: states on the same ta=payer in respect o( the same subject matter and (or identical period 4. ttmar 9uhler /embedakan arti pajak ganda dalam arti sempit dan arti luas. Pajak ganda dalam arti sempit adalah apabila pajak yang bersangkutan dikenakan pada subjek pajak yang sama. Sementara itu, pajak ganda dalam arti luas adalah pajak yang terjadi manakala suatu tat'estand yang sama pada saat yang sama, oleh beberapa Negara dikenakan pajak yang sama atau pajak yang si(atnya sama. ●
Penyebab terjadinya pajak berganda 8do('le taxation: Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antar dua negara atau lebih. Dan terjadi karena adanya prinsip pemajakan global untuk 'ajib pajak dalam negeri 8 "lo'al $rinci$le: dimana penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen 8negara domisili 'ajib pajak:. Selain itu, terdapat pemajakan territorial 8 so(rce $rinci$le: bagi 'ajib pajak luar negeri 8@PN: oleh negara sumber penghasilan dimana, penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Hal ini membuat suatu penghasilan dikenakan pajak dua kali, pertama oleh negara residen lalu oleh negara sumber. /isalnya 0 P* A mempunyai cabang di epang, penghasilan cabang di epang dikenakan pajak oleh (iskus epang, di %ndonesia penghasilan itu digabung dengan penghasilan dalam negeri lalu dikalikan tari( pajak << domestik %ndonesia. 9entrokan klaim lebih diperparah bila terjadi dual residen, dimana terdapat dua negara samasama mengklaim seorang subjek pajak sebagai 'ajib pajak dalam negerinya yang menyebabkan ia terkena pemajakan global dua kali. /isalnya 0 /r.A bekerja di %ndonesia lebih dari 1;4 hari namun setiap hari sabtu dan minggu ia pulang ke rumahnya di Singapura. /r.A dianggap @PDN oleh %ndonesia dan juga Singapura sehingga 'ajib melapor dan membayar pajak untuk penghasilan globalnya pada %ndonesia maupun Singapura. Dalam kaitan pembagian hak pemajakan ini, negara-negara yang melakukan perjanjian perpajakan dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah negara sumber 8 so(rce co(ntr+: yang merupakan negara dimana penghasilan yang merupakan objek pajak timbul. $edua, adalah negara domisili 8resident co(ntr+: yaitu negara tempat subjek pajak bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili berdasarkan ketentuan perpajakan. 9aik, negara sumber maupun negara domisili biasanya berhak untuk mengenakan pajak berdasarkan undang-undang domestiknya. Pengenaan pajak oleh dua yurisdiksi perpajakan terhadap satu jenis penghasilan inilah yang biasanya menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga perlu diatur dalam suatu persetujuan antara negara sumber dan negara domisili.
●
!ara penghindaran atau penyelesaian pajak berganda internasional /engingat besarnya akibat yang ditimbulkan oleh pajak ganda bagi atmos(ir perekonomian dan hubungan antarnegara, maka masalah pajak ganda ini harus segera diselesaikan. Dan berikut adalah cara-cara penuntasan permasalahan tersebut , yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara yang bersangkutan0 1. !ara
Penyelesaian dengan cara ini dilakukan dengan memasukan ketentuan yang dapat menghindarkan pajak ganda ke dalam undang-undang pajak nasional. !ara ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode antara lain0 a. Tax Exem$tion, merupakan penghindaraan pajak ganda yang umumnya dilakukan oleh negara domisili yang mempunyai ke'enangan pemungutan pajak secara tak terbatas 8orld ide income:. Dal hal ini dilakukan dengan melepaskan haknya untuk memungut pajak terhadap objek pajak yang sumbernya atau asalnya dari luar negeri. Dengan demikian hak untuk memungut pajak diserahkan kepada negara sumber. /etode ini dibedakan menjadi dua macam 0 a.1. P(re territorial $rinci$le apabila suatu Negara menerapkan metode ini, maka negara tempat subjek pajak berdomisili tersebut sama sekali tidak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang di dapat atau diperoleh dari luar negeri. Dengan kata lain, negara domisili melepaskan haknya untuk memungut pajak terhadap penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan menggunakan asas orld iede income. a.3. Restricted territorial $rinci$le berbeda dengan pure territorial principle, restricted territorial principle memperhatikan penghasilan subjek pajak yang diperoleh atau berasal dari luar negeri dan digunakan untuk menentukan tari( progressi( pajak terhadap penghasilan yang diperoleh subjek pajak dari dalam negeri. b. Tax *redit , merupakan metode pengurangan pajak apabila penghasilan yang diperoleh subjek pajak dari luar negeri dikenakan pajak baik di dalam negeri maupun di luar negeri 8negara sumber:. Pemberian tax credit ini dilakukan apabila jumlah pajak yang dikenakan oleh negara sumber tidak melebihi jumlah pajak yang dikenakan oleh negara domisili. Dengan kata lain, tax credit ini hanya diberikan maksimum sebesar pajak yang dikenakan negara domisili. /etode ini dapat berupa0 b.1.. Direct tax credit /etode ini banyak diberlakukan di negara-negara Anglo Sa=on. bjek pajak dikenakan pajak di negara domisili dengan menggunakan a>as orld ide income, dimana terhadap jumlah pajak itu dapat dikurangkan dengan jumlah pajak yang dikenakan oleh negara sumber atas penghasilan di negara sumber, asalkan penghasilan itu sudah termasuk dalam orld ide income dari subjek pajak yang bersangkutan. Apabila pajak yang dibayar di negara sumber "e#) ke," daripada yang dibayarkan di negara domisili, maka dapat dikurangkan sepenuhnya 8 f(ll tax credit :, dimana hal seperti ini akan baik apabila tekanan dan tari( pajak di kedua negara bisa seimbang. Apabila tari( di negara sumber "e#) #esar daripada di negara domisili, maka dalam hal ini tax credit hanya dapat diberlakukan sebagian saja 8ordinar+ credit :. b.3. #ndirect tax credit /etode ini dimaksudkan untuk memberikan ta= credit kepada perusahaan induk di negara domisili terhadap pajak yang dibayarkan sub-ordinarynya di negara sumber. b.4. !ictitio(s tax credit atau tax s$arin" Fang disebut dengan fictitio(s tax credit atau tax s$arin" merupakan perkembangan baru dalam hukum pajak internasional. Dalam hubungan antara negara berkembang dengan negara maju, sering sekali negara sedang berkembang mempunyai kepentingan untuk mengundang in)estor asing dengan memberikan berbagai tax incenti)e. Salah satunya dengan memberikan pengenaan pajak dengan tari( yang diperendah dan tidak sama dengan tari( umum di negara tersebut atau tidak mengenakan pajak sepanjang keuntungannya ditanam kembali di negara yang bersangkutan. Sementara itu di negara maju tempat in)estor berdomisili, pengenaan pajak dengan menerapkan tax credit terhadap penghasilan yang diperoleh sumber pajaknya berdomisili di negara itu yang bersumber di negara asing, dimana pengenaan tax credit itu berdasarkan pada tari( umum yang dikenakan kepada negara 8
sumber. Dari kenyataan seperti itu maka subjek pajak memperoleh keuntungan ganda, yaitu di negara sumber memperoleh keringanan pajak atau bahkan tidak dikenakan pajak, sementara dari negara domisili memperoleh keuntungan karena dikenakan tax credit . c. &educed rate (or (oreign income /erupakan metode penghindaran pajak ganda yang dilakukan negara domisili terhadap subjek pajak yang berdomisili di negara tersebut yang bersumber dari luar negeri. *erhadap penghasilan yang diperoleh atau bersumber dari luar negeri tersebut dikenakan pajak dengan tari( yang diperingan atau tidak sama dengan tari( umum yang berlaku di negara domisili itu. adi dalam hal ini negra domisili tidak melepaskan haknya untuk memungut pajak dar penghasilan subjek pajak yang berdomisili di negara tersebut yang diperoleh dari luar negeri, melainkan terhadap penghasilan yang bersumber dari luar negeri tersebut dikenakan pajak dengan tari( yang diperingan 8telah diturunkan:. d. *a= deduction (or (oreign income 9erbeda dengan metode-metode yang telah disebutkan sebelumnya, metode ini bukan tidak mengenakan pajak sama sekali terhadap penghasilan luar negeri 8credit of income a"aints income:, atau mengkreditkannya dengan pajak yang dibayarkan di dalam negeri8credit of tax a"aints tax:, melainkan dengan memasukkan pajak yang dibayar di luar negeri dalam komponen biaya. Seperti diketahui bah'a untuk pengenaan pajak, pada umumnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak 8tax 'ase: adalah laba bersih, yaitu laba kotor yang telah dikurangi dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk dikurangkan dari laba kotor. 3. !ara 9ilateral 8*imbal 9alik Dua Negara: Faitu dengan menggunakan hukum internasional diantara dua negara yang terlibat, yang isinya menyepakati untuk menghindari pajak ganda internasional. Penghindaran pajak berganda internasional 8tax treat+: seperti itu sering disebut dengan P49 8Perjanjian Penghindaran Pajak 9erganda:. 9iasanya di dalamnya menyepakati tentang hak pemungutan pajak, yang dilakukan secara timbal balik, mengingat adanya kemungkinan dalam suatu negara diterapkan lebih dari satu asas pengenaan pajak. Dengan P49 sebenarnya ada keuntungan tertentu, yakni persoalan yang berkaitan dengan pajak ganda nasional pada umumnya dapat terpecahkan hampir secara menyeluruh. Akan tetapi, bukan berarti cara ini tidak mengandung kelemahan. $elemahan yang sering kali muncul adalah tidak mudahnya mencapai kesepakatan antara dua negara yang saling berkepentingan. Demikian pula terjadinya kemungkinan akan menguntungkan salah satu pihak. Secara umum dikenal dua model P49. /odel pertama adalah model yang disusun oleh komite (iskal organisasi kerja ekonomi dan pembangunan 8or"anisation for economic coo$eration and de)elo$ment G E!D:, sedangkan yang kedua adalah model berdasarkan kon)ensi P99 8
dapat ditempuh. Pada umumnya dianut kebiasaan bah'a negara sumber diberikan hak terlebih untuk memungut pajak, sementara negara domisili dan negara kebangsaan melepaskan haknya. Hal tersebut dapat dipahamu mengingat negara domisili dan negara kebangsaan akan memiliki banyak peluang untuk mengenakan pajak, tentunya apabila negara tersebut menggunakan asas domisili untuk negara domisili dan asas kebangsaan di negara dimana subjek pajak berkebangsaan. ●
Perjanjian penghindaran pajak berganda 8P49: Secara ekonomis pajak berganda internasional 8P9%: memperberat beban usaha, in)estasi dan kegiatan internasional lainnya sehingga dapat menghambat mobilitas sumberdaya dimaksud. Dalam sektor perpajakan untuk menghindari beban ekonomis dari P9% tersebut dilakukan kerjasama antar negara dengan membuat perjanjian penghindaran pajak berganda 8P49:. pada tahun 1;, P49 merupakan perjanjian bilateral 8namun dalam kasus tertentu dapat multilateral: yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan utama untuk menentukan solusi terhadap P9% yang disebabkan oleh implementasi hak pemajakan 8berdasarkan ketentuan domestik: kedua negara atau lebih atas suatu objek atau subjek yang sama.
H. Ba(amana Den(an In*!nesa 1. Dasar hukum perjanjian penghindaran pajak berganda
$edudukan hukum suatu perjanjian perpajakan yang diadakan antara %ndonesia dengan negara lain, dapat dilihat pada $onstitusi pasal 11 81: <
10
3. /odel, Si(at, *ujuan
a. /odel Perjanjian Penghindaran Pajak 9erganda Dampak kurang kondusi( dari P9% terhadap arus pertukaran barang dan jasa dan mobilitas sumber daya dan dana, sains dan teknologi, telah diketahui secara meluas sehingga upaya untuk mengeliminasi pajak berganda merupakan salah satu instrumen dari pengembangan hubungan ekonomi antarnegara. Sebetulnya dalam ketentuan domestik negara domisili yang menganut sistem pemajakan global terhadap @PDN telah terdapat ketentuan pemberian keringanan P9% seperti Pasal 35 << PPh, namun dua negara secara bersama-sama dapat mengupayakan eliminasi P9%.
untuk mengeliminasi pajak berganda umumnya dirumuskan dalam bentuk .treat y.. Sebagai perjanjian bilateral, sesuai dengan hukum publik internasional, P49 bersi(at mengikat kedua negara 8contracting states:. Selanjutanya, menurut $nechtle 81#:, P49 yang ditutup suatu negara 8%ndonesia: juga mempunyai )aliditas internal domestik dan menjadi sel( e=ecuting. Sehubungan dengan penghindaran pajak berganda, P49 mempunyai kemungkinan yang dapat bersi(at restrikti( atau ekspansi(. Sebagai elemen dari hukum internasioanl, sesuai dengan prinsip negati( e(ek, P49 membatasi aplikasi dari ketentuan domestik 8ke'enangan mengenakan pajak:. Sementara itu, perluasan hak pemajakan tidak bisa diperoleh hanya dengan menciptakan ke'ajiban pajak yang tidak tersurat 8ada: dalam ketentuan domestik atau dengan mengeliminasi keringanan dalam ketentuan domestik 8dengan ketentuan pada P49:. Sehubungan dengan ke'ajiban pajak, Can &aad 81;7: menyatakan bah'a ke'ajiban tersebut hanya dapat dikenakan berdasarkan ketentuan domestik 8misalnya undang-undang perpajakan: dan bukan dengan P49. begitu juga keringanan 8pembebasan: pajak pada ketentuan domestik tetap ada dan tidak terhapus oleh rumusan pada P49. Hanya untuk tujuan aplikasi P49 dengan suatu negara tertentu ketentuan domestik tersebut dikesampingkan. c. *ujuan P49 Selain untuk mengeliminasi P9% dalam rangka memperlancar mobilitas global sumberdaya, Pires 81;: menyebutkan beberapa tujuan lain dari P49, antara lain? 1: melindungi 'ajib pajak, 3: mendorong atau menarik in)estasi 8dengan berbagai keringanan pajak:, 4: memudahkan ekspansi perusahaan negara maju, 5: membantu mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan pajak, meningkatkan kerja sama aplikasi ketentuan domestik, perbaikan perutakaran in(ormasi dan pengalaman perpajakan, peningkatan pengetahuan tentang kemampuan bayar 'ajib pajak, perbaikan interpretasi ketentuan pajak 8misalnya sehubungan dengan praktik trans(er pricing:, 6: harmonisasi kriteria pemajakan, 7: mencegah diskriminasi, #: menumbuhsuburkan hubungan ekonomis dan sebagainya, dan meningkatkan pencegahan penyalahgunaan perjanjian dan kerja sama dalam penetapan dan penagihan serta akti)itas administrasi pajak lainnya. d.
Struktur P49 Sebagaimana telah dikemukakan bah'a perumusan P49 didasarkan kepada salah satu model yang tersedia, yaitu 81: E!D, 83:
gerak Pasal # ? laba usaha Pasal ; ? pelayaran, pengangkutan danau dan sungai, dan penerbangan jalur internasional Pasal ? perusahan yang mempunyai hubungan istime'a Pasal 1? di)iden Pasal 11? bunga Pasal 13? royalti Pasal 14 ? keuntungan karena pemindahtanganan harta Pasal 15 ? pekerjaan bebas Pasal 16 ? hubungan pekerjaan Pasal 17 ? pembayaran untuk direktur Pasal 1# ? para artis dan olahraga'an Pasal 1; ? pensiun Pasal 1 ? jabatan pemerintahan Pasal 3 ? mahasis'a dan pelajar Pasal 31 ? penghasilan lain-lain Pasal 33 ? kekayaan Pasal 34? metoda pengkreditan
Pasal 35 non diskriminasi Pasal 36 prosedur kesepakatan bersama Pasal 37 ? pertukaran in(ormasi Pasal 3# ? para diplomat dan pejabat konsular Pasal 3; ? perluasan 'ilayah berlakunya perjanjian Pasal 3 ? berlakunya perjanjian Pasal 4 ? penghentian perjanjian
gerak Pasal # ? laba usaha Pasal ; ? perkapalan dan pengangkutan udara Pasal ? perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istime'a Pasal 1? di)iden Pasal 11? bunga Pasal 13? royalti Pasal 14 ? keuntungan dari pemindahtanganan harta Pasal 15 ? pekerjan bebas Pasal 16 ? pekerjaan dalam hubungan kerja Pasal 17 ? imbalan direktur Pasal 1# ? para artis dan atlit Pasal 1; ? pensiun Pasal 1 ? pejabat pemerintah Pasal 3 ? guru dan peneliti Pasal 31 ? sis'a dan pemagang BAB I/ PAJAK ATAS KEKA0AAN Pasal 33? penghasilan lainnya BAB / METDA PENGHINDARAN Pasal 34? metode penghindaran pajak berganda BAB /I KETENTUAN KHUSUS Pasal 35? non diskriminasi Pasal 36 tata cara persetujuan bersama Pasal 37 ? pertukaran in(ormasi Pasal 3# ? pejabat diplomatik dan konsuler Pasal 3; ? berlakunya persetujuan BAB /II KETENTUAN PENUTUP Pasal 3? berakhirnya persetujuan
4. Aplikasi Perjanjian Penghindaran Pajak 9erganda 8P49:
Dalam mendorong e(isiensi ekonomi, pemajakan merupakan salah satu pertimbangan yang tidak begitu saja dengan mudah dapat diabaikan. Dalam sistem pajak, netralitas dimasksudkan sebagai suatu pola kebijakan pemajakan 8ta= policy: yang tidak mencampuri atau mempengaruhi maupun mengarahkan pemilihan 'ajib pajak untuk melakukan kegiatan ekonomi atau in)estasi di dalam atau di luar negeri. Netralitas pajak menghendaki agar ketentuan perpajakan tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas satu kegiatan atau satu keputusan ekonomi dari kegiatan atau keputusan ekonomi lainnya. P49 merupakan salah satu kebijakan dalam me'ujudkan netralitas pajak tersebut. 9eberapa hal yang sering dialami dalam aplikasinya meliputi? 4.a. $edudukan P49
13
kantor pajak tempat 'ajib pajak luar negeri yang bersangkutan terda(tar dapat diterima dan dipersamakan dengan surat keterangan domisili yang dibuat competent authority. 4.e. *ata !ara Persetujuan 9ersama 8/utual Agreement Procedures: Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bah'a tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P49, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing-masing Negara, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang ber'enang di Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia berkedudukan, atau apabila masalah yang timbul menyangkut perlakuan diskriminati(, maka permasalahan tersebut disampaikan kepada pejabat yang ber'enang di Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi 'arganegara. /asalah tersebut harus diajukan dalam 'aktu dua tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan P49. Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan untuk diselesaikan dan apabila atas masalah itu tidak dapat ditemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, pejabat yang ber'enang harus berusaha menyelesaikan masalah itu melalui prsetujuan bersama dengan pejabat yang ber'enang dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P49. Pejabat-pejabat yang ber'enang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan melalui suatu persetujuan bersama harus berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keraguraguan yang timbul dalam pena(siran atau penerapan P49. /ereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan.
Pejabat-pejabat yang ber'enang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai persetujuan tersebut. Pejabat-pejabat yang ber'enang dari Negara Pihak pada Persetujuan, melalui konsultasi, mengembangkan tatacara, kondisi, dan tehnik yang bersi(at bilateral guna pencapaian prosedur persetujuan bersama. 4.( . Pertukaran %n(ormasi Adakalanya untuk kelancaran pemajakan terhadap 'ajib pajak luar negeri, khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan dan penyelundupan pajak, diperlukan in(ormasi dari negara pihak lainnya.
im di Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan0 c. /emberikan in(ormasi yang mengungkapkan rahasia apapun di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau in(ormasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan umum 8ordre public:. Dalam P49 atau untuk melaksanakan undang-undang nasional Negara masing-masing mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak menurut undangundang Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan P49. Setiap in(ormasi yang diterima oleh suatu negara Pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila in(ormasi itu diperoleh berdasarkan 15
perundang-undangan nasional negara tersebut. 9agaimanapun, in(ormasi yang dianggap rahasia itu hanya dapat diungkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat 8termasuk pengadilan dan badan-badan administrati(: yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan undang-undang atau penuntutan, atau dalam memutuskan keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam P49.
BAB III KASUS *an PEN0ELESAIAN
Smu"as Kasus Pajak Internas!na" @ajib pajak A yang berkedudukan di Negara P yang mengenakan pajak penghasilan dengan tari( 36 mendapat penghasilan dari Negara I sebesar 1.. yang telah dikenakan pajak sebesar 4, sedangkan penghasilan domestic adalah 3.., berapakah pajak terutangnya 2
Penghasilan domestic 8Negara P: Penghasilan uar Negeri 8Negara I: Penghasilan global Pajak terutang 84.. = 36: Eksemsi pajak
3.. 1.. 4.. #6.. 836..: 6..
#6.. G 1..
Pajak Penghasilan kurang bayar
ika, misalnya, dari operasi di Negara I tersebut diperoleh kerugian sebesar 6, maka penghitungan pajaknya adalah sbb. ? 3.. Penghasilan domestic 8Negara P: 86..: &ugi Penghasilan uar Negeri 8Negara I: 16.. Penghasilan global ?Pajak Penghasilan kurang bayar 4#.6. = 16., 36 Dengan demikian, apabila kegiatan diluar negeri mendapat kerugian sebagai konsekuansi dari system pemajakan global, kerugian tersebut sepertinya dapat mengurangi penghasilan kena pajak domestic. Namun secara berkesinambungan pengurangan tersebt harus dipulihkandiganti kembali 8recaptured: pada periode berikutnya apabila memperoleh laba. $alau misalnya, dalam contoh tersebut, pada tahun berikutnya dari operasi di Negara I didapat laba 16.,, di samping laba domestic 36.., maka penghitungan pajak terutangnya, sbb ? 36.. Penghasilan domestic 8Negara P: 816..: Penghasilan uar Negeri 8Negara I: 5.. Penghasilan global 1.. Pajak terutang 85.. = 36: Eksemsi pajak Penghasilan luar negeri 16.. Perhitungan rugi laba tahun lalu 86..: 1.. 9asis penghitungan eksemsi 836..: Eksemsi pajak 1.. = 36 #6.. Pajak Penghasilan kurang bayar
16
BAB I/ KESIMPULAN
toritas pajak menyiapkan pertahanan yang baru untuk kesenjangan yang terjadi, korporasi menyesuaikan dengan strategi dan mencoba untuk membuka celah baru atau meman(aatkan yang sudah ada.
BAB / KRITIK *an SARAN
Dalam pemabahasan kami mungkin masih banyak kekurangan dan kekhila(an kami oleh karena itu pemakalah mohon kepada dosen pembimbing dan juga rekan rekan kritik dan saran yang bersi(at membangun agar menjadi acuan bagi kami berbuat yang lebih baik di tugas yang akan datang.
BAB /I DAFTAR PUSTAKA
1. $
18
